Beranda blog Halaman 1474

Pemprov Bengkulu Gandeng Perusahaan Jepang Tingkatkan Kualitas SDM

Penulis
Syifa
-

Dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penyerapan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan menjalin kerja sama dengan perusahaan asal Jepang.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, usai pertemuan dengan delegasi Jepang yang dipimpin oleh Kanda Mitshuru, Representative Director KND Corporation Co., Ltd., di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (5/11).

Kerja sama ini mencakup rencana pendirian Pusat Pelatihan (Training Center) di Bengkulu. Diharapkan pusat pelatihan tersebut akan menjadi wadah untuk memperkenalkan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas SDM, khususnya di bidang konstruksi dan alat berat.

Baca juga: Pemprov Bengkulu Perkuat Kolaborasi Demi Turunkan Angka Stunting

“Sebagai pimpinan pemerintahan, saya mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan dari Jepang. Semoga pertemuan perdana ini menjadi awal dari kerja sama yang baik antara perusahaan Jepang dan Pemerintah Provinsi Bengkulu,” ujar Rosjonsyah.

“Kerja sama ini akan meliputi pelatihan di bidang bahasa, konstruksi, dan penggunaan alat berat, termasuk rencana penyediaan pusat pelatihan dengan lahan yang akan disiapkan oleh Pemprov,” tambahnya.

Untuk mendukung program ini, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan LPK Sending Organization Japan Technical Intern Trainee Support Center (SO JTITSC) dan LPK Kaizu Hamagi Gakkou Bengkulu yang menghadirkan perwakilan perusahaan Jepang.

“Kedatangan kami bertujuan untuk mempererat kerja sama antara perusahaan Jepang dan Pemprov Bengkulu dalam meningkatkan kualitas SDM terkait ketenagakerjaan di Bengkulu,” jelas Harada Shoji, Representative Manager LPK SO JTITSC.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pemkab Sukoharjo Paparkan 6 Program QuickWins Smart City

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memaparkan 13 program unggulan Quick Wins Smart City dalam Evaluasi Tahap II Program Gerakan Menuju Kota Cerdas 2024. Pemaparan dilaksanakan secara daring oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, Widodo, S.H M.H melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Suyamto S.T M.Kom pada Senin (4/11/2024) di Ruang Rapat Wijaya I.

“Kami sampaikan paparan komprehensif terkait implementasi program Smart City di Sukoharjo yang mencakup berbagai sektor pelayanan publik,” ungkap Suyamto ditengah paparan di Gedung Menara Wijaya, Sukoharjo.

6 Program Quick Wins Unggulan dari 13 Program

Beberapa program unggulan yang akan dipaparkan meliputi:

  1. JDIH (Bagian Hukum)
  2. Kampung Bengawan Jangglengan (Disporapar)
  3. Pembayaran Non Tunai & KPPD
  4. Program Sukoharjo Ngopeni AKHU (Dinkes)
  5. Komandan Bejo (BPBD)
  6. Kampung Iklim (Dinas Lingkungan Hidup)
  7. PAGODA (Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan)
  8. E-Hospital RSUD Ir. Soekarno
  9. Program TJSLP (Bappeda)
  10. GELIS (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)
  11. Make Petan Tuma (Disdukcapil)
  12. Program Bumdes (PMD)
  13. Gardu Limasan (Dinsos)

Setiap OPD telah ditugaskan untuk menyiapkan laporan capaian dan dampak program terhadap masyarakat, instruksi dari Sekda Sukoharjo untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menyiapkan data-data pendukung program.

Evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Nomor B-1125/DJAI/AI.01.02/09/2024 tentang Evaluasi Tahap II Program Gerakan Menuju Kota Cerdas.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pemkot Jaksel Gandeng Universitas YARSI Atasi Stunting

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan berkolaborasi dengan Universitas Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (YARSI) untuk melakukan pencegahan dan penanganan stunting.

Sebanyak 320 mahasiswa dan mahasiswi Universitas YARSI akan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan tematik Stunting di Jakarta Selatan.

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, Ali Murtadho mengatakan, stunting merupakan permasalahan gizi yang dialami anak selama masa tumbuh kembangnya.

Baca juga : Penerimaan Pajak Daerah Jaksel Capai Rp11,74 Triliun hingga Oktober 2024

“Permasalahan ini harus diselesaikan secara bersama-sama. Melalui KKN tematik stunting ini akan lebih menekankan pada upaya intervensi di kelurahan yang menjadi lokasi fokus (lokus),” ujarnya, Selasa (5/10).

Ali menjelaskan, akademisi dari Universitas YARSI tersebut akan melakukan KKN di 23 kelurahan dari 10 kecamatan di Jakarta Selatan.

“Pemerintah perlu bersinergi dengan Non Government Organization, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat itu sendiri dalam pencegahan, dan penanganan stunting,” terangnya.

Ia berharap, dengan terobosan inovasi terkait percepatan penanganan stunting yang dilakukan mahasiswa dan mahasiswi YARSI ini dapat memberikan catatan atau langkah-langkah baik ke depan.

“Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan berdampak terhadap penurunan stunting di Jakarta Selatan, khususnya pada lokus yang sudah kita tetapkan,” bebernya.

Sementara itu, Wakil Rektor 1 Universitas YARSI, Wening menambahkan, KKN di wilayah Jakarta Selatan ini akan dilaksanakan selama dua bulan, mulai November hingga Desember 2024.

“Saya sudah berpesan kepada mahasiswa dan mahasiswi kami untuk melakukan KKN ini dengan baik. Sehingga, hasilnya sangat dirasakan masyarakat dan membawa nama baik almamater kampus kita,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Kementerian Transmigrasi – Kemendagri Siap Kerjasama Sejahterakan Transmigran & Warga Sekitar

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Transmigrasi siap bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyejahterakan warga transmigran dan warga di sekitar kawasan transmigrasi.

Hal ini ditegaskan Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara saat menerima Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk di kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Senin (4/11/24).

“Kita membangun paradigma baru transmigrasi,” jelas Menteri Iftitah, “Jadi tidak sekedar perpindahan atau migrasi manusia. Kita fokus pada menyejahterakan warga transmigran dan juga warga di sekitar Kawasan Transmigrasi. Ukuran keberhasilannya bukan berapa jumlah kepala keluarga yang dipindahkan, tapi berapa kepala keluarga yang menjadi sejahtera. Dan khusus untuk wilayah Papua misalnya, tidak akan ada Transmigran pendatang dari luar papua ke papua, kita menyebutnya dengan transmigrasi lokal”.

Para transmigran juga berperan penting dalam ketahanan pangan hingga menegakkan kedaulatan di wilayah perbatasan. “Para transmigran ini adalah para patriot bangsa yang tadi, bekerja untuk negara ini, dalam rangka ketahanan dan kedaulatan pangan,” tegas Mentrans Iftitah.

Wamendagri Ribka Haluk mengatakan membawa pesan dari Mendagri Tito Karnavian untuk disampaikan kepada Mentrans Ifititah soal program transmigrasi yang nantinya akan dibahas lebih detail dengan para pihak yang berkepentingan.

Kedatangan Wamendagri disambut Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Sekjen Kemendesss PDTT Taufik Madjid, Dirjen PPKTrans Danton Ginting Munthe dan Kepala Biro Humas Erlin Chaerlinatun.

Dalam pertemuan itu, Mentrans Iftitah memaparkan sejumlah program yang bakal dikerjakan oleh Kementerian yang dipimpinnya.

Pertemuan ini diakuinya bisa menjadi awal baik untuk kolaborasi dan sinergi antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri dengan berbagai pihak nantinya untuk mewujudkan Indonesia Sejahtera dan Maju nantinya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri: Desa Harus Jadi Supplier Bahan Baku Makan Bergizi Gratis

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes Yandri Susanto ingin desa berkontribusi besar sebagai salah satu supplier bahan baku dalam program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, mapping untuk melihat potensi desa seluruh Indonesia pun sedang dilakukan karena setiap desa memiliki kekuatan yang mungkin berbeda satu dengan lainnya.

“Saya memang sekarang sedang mapping potensi di hampir 80 ribu desa di Indonesia apa saja potensinya. Apakah layak jadi desa perikanan, pariwisata, pertanian, kerajinan, dan sebagainya. Kita tidak bisa pukul rata,” papar Mendes Yandri dalam acara Sosialisasi Penguatan Kelembagaan BUMDesa di Camping Ground Bernah De Vallei Desa Kembangbelor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, Senin (4/11/2024).

“Kita mapping betul sehingga kolaborasi benar-benar terjadi apalagi kalau dikaitkan dengan makan siang bergizi gratis. Saya berharap desa di Indonesia bisa jadi penyuplai bahan baku apakah cabainya, tomatnya, ikannya, atau apa pun itu,” tambahnya.

Program makan bergizi gratis dilakukan di seluruh Indonesia sehingga membutuhkan bahan yang besar. Hal ini menambah ruang gerak ekonomi untuk masyarakat desa sekaligus membuka lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan SDM yang ada.

Hal tersebut, kata Mendes Yandri dilakukan dengan kolaborasi berbagai pihak yakni desa melalui BUMDesa hingga perusahaan swasta terkait untuk memaksimalkan potensi desa.

Ia pun mencontohkan sebagaimana yang dilakukan Desa Kembangbelor yang mengelola Camping Ground Bernah De Vallei dengan berbagai wahana untuk menarik para wisatawan. Alamnya indah disertai inovasi pengelola hingga menghasilkan ratusan juta setiap bulannya.

“Saya melihat potensi sangat bagus dan layak jadi percontohan seluruh Indonesia. Ini “sesuatu” bagi saya. Mungkin alam yang tadinya enggak menghasilkan sesuatu lalu dengan inovasi luar biasa dari pihak desa,” jelas Mendes Yandri.

Jika setiap desa bisa melakukan hal yang sama seperti Desa Kembangbelor, maka Mendes Yandri optimis kesejahteraan masyarakat pun terus meningkat. Sebab inovasi yang dilakukan akan menarik perhatian wisatawan hingga jumlah yang datang pun terus bertambah.

“Banyak desa dengan potensi wisata harus kita promosikan dari dalam dan luar negeri. Insyaallah kunjungan wisatawan ke Indoensia yang sekarang kalah dari Indonesia maka akan naik menyamai bahkan lebih besar dari Thailand dan Malaysia,” sambungnya.

Mendampingi Mendes Yandri dalam acara ini yaitu Staf Khusus Muhammad Afif Zamroni, Dirjen PEI Harlina Sulistyorini, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Widarjanto, dan Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa Asnawi Sabil.

Selain itu hadir pula Kepala Desa Kembangbelor Mukhtar Efendi disertai para pendamping desa se-Kabupaten Mojokerto, Camat Pacet Arianto, perwakilan dari Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, Dinas PMD Kabupaten Mojokerto, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Satu Dekade Bhumandala Award, Dorong Tata Kelola Data Spasial Berkualitas

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Informasi Geospasial atau BIG kembali menggelar Bhumandala Award 2024. Penghargaan ini bertujuan mengapresiasi kementerian, pemerintah daerah, lembaga, serta perorangan yang telah berkontribusi signifikan dalam mengembangkan dan menerapkan tata kelola data dan Informasi Geospasial (IG) yang berkualitas.

Kepala BIG Muh Aris Marfai mengungkapkan penghargaan ini bukan sekadar apresiasi, tetapi mendorong standar baru dalam penyelenggaraan IG yang efektif, transparan, dan bermanfaat. Sejak diperkenalkan pada 2014, Bhumandala Award telah menjadi motor penggerak bagi institusi pemerintah untuk terus meningkatkan penyediaan dan pengelolaan IG.

“Penghargaan ini mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas, seiring dengan implementasi Perpres Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia,” kata Aris Marfai dalam keterangannya, Selasa, 5 November 2024.

Bhumandala Award 2024 mencakup empat kategori, yaitu Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial, Bhumandala Nama Rupabumi, Bhumandala Informasi Geospasial Batas Desa/Kelurahan, dan yang baru diberikan tahun ini adalah Bhumandala Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik.

Peserta Bhumandala Award berlomba untuk mendapatkan penghargaan Bhumandala Kanaka (emas), Bhumandala Rajata (perak), Bhumandala Ariti (perunggu), serta penghargaan khusus Bhumandala Nawasena untuk pendatang baru terbaik.

Ia mengungkapkan proses penjurian dilakukan secara ketat oleh para ahli dari akademisi dan pemerintah, yang menilai dari aspek pengelolaan simpul jaringan IG, nama rupabumi, IG tematik, dan batas desa/kelurahan. Penjurian terbagi dalam beberapa tahap yang berlangsung sepanjang tahun, mulai dari penilaian hingga seleksi final pada Oktober 2024.

Aris berharap ajang Bhumandala Award dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kolaborasi geospasial antarpemerintah.

“Saya juga berharap, setiap instansi dapat terus berinovasi dan mengoptimalkan potensi IG demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Aris Marfai.

Bhumandala Award adalah penghargaan tahunan yang diselenggarakan BIG untuk menghargai pencapaian luar biasa dalam pengelolaan IG. Sejak dilaksanakan pada 2014, Bhumandala Award telah menjadi simbol dedikasi pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan IG di Indonesia.

Helatan tahun ini menjadi spesial karena bertepatan dengan peringatan ‘Satu Dekade Bhumandala Award’. Ajang penghargaan ini mengusung tema Tata Kelola Data Spasial Berkualitas untuk Indonesia yang Lebih Baik.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menko Muhaimin Koordinasi dengan Bappenas Percepat Koordinasi DTKS

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhaimin Iskandar bergerak cepat untuk koordinasi merampungkan data tunggal penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat atau DTKS. Ia bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Rachmat Pambudy, di Gedung Bappenas Jakarta pusat, pada Senin (4/11/2024).

Dalam pertemuan itu, Muhaimin berbicara mengenai pentingnya data terpadu agar bantuan pemerintah bisa tepat sasaran dan memberdayakan masyarakat.

“Kami ingin dalam program data yang akan datang kita terus berkoordinasi antara kementerian dan lembaga terkait. Perbaikan masalah bantuan sosial harus cepat, benar-benar terpadu dan tepat. Tidak mengulangi kegagalan masa lampau,” ungkap Menko Muhaimin.

Selain itu, Menko Muhaimin menyampaikan harapannya agar program data terpadu tunggal dapat membuat data graduasi atau desil penerima bantuan yang lebih detil. Tak lupa, Ia juga memberikan perhatian pada data leveling pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai roda ekonomi nasional yang perlu mendapatkan bantuan sosial dan pemberdayaan.

“Kami berharap dapat mewujudkan basis data terpadu untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui penyempurnaan penetapan sasaran,” lanjut dirinya.

Menko Muhaimin mengatakan, Kementerian PPN/Bappenas selaku perencana dan pemegang kendali berbagai kebijakan bisa merencanakan data yang bisa lebih tepat sasaran untuk pemberdayaan masyarakat di periode 5 tahun mendatang.

Saat ini sudah ada data untuk penanganan kemiskinan, yaitu Data Penasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemprov Kaltim Raih Bhumandala Rajata di Bhumandala Award 2024

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menerima penghargaan bergengsi Bhumandala Award 2024 Satu Dekade Bhumandala Award yang digelar oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas upaya Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mengelola dan memanfaatkan informasi geospasial secara optimal.

Sebanyak 37 penerima penghargaan Bhumandala Award 2024 terdiri dari 7 terbaik kategori Kementerian/lembaga, 10 terbaik kategori Provinsi, 10 terbaik kategori Kabupaten dan 10 terbaik kategori Kota yang
diserahkan dalam acara tahunan, yang berlangsung di Grand Studio Metro Tv Citra Media Nusa Purnama Jalan Pilar Mas Utama Jakarta Barat, Senin (4/11) malam.

Pemerintah Provinsi Kaltim meraih Bhumandala Rajata (medali perak) untuk kategori Provinsi Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial (IG) yang dinilai unggul dalam mengintegrasikan data geospasial untuk mendukung pembangunan infrastruktur, tata ruang, serta lingkungan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan terima kasih kepada BIG serta seluruh tim Pemerintah Provinsi Kaltim yang telah bekerja keras membangun sistem informasi geospasial yang mumpuni.

“Penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras kita bersama dalam memanfaatkan teknologi geospasial untuk pembangunan yang berkelanjutan,” ungkap Akmal usai menerima Bhumandala Award 2024.

Menurutnya, Penghargaan Bhumandala sendiri merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah dan instansi yang dianggap berhasil dalam membangun simpul jaringan informasi geospasial, serta memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan pembangunan dan pelayanan publik.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen untuk terus memperkuat penggunaan informasi geospasial dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam menghadapi tantangan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di wilayah tersebut.

“Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan data yang akurat dan terintegrasi,” ujar Akmal Malik.

Turut hadir, Kepala Bappeda Kaltim Yusliando dan Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal mendampingi Pj Gubernur Kaltim dalam Penganugerahan Bhumandala Award 2024.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BIG – Kemensos Bahas Sinergi Pemanfaatan IG dalam Pengentasan Kemiskinan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala Bada Informasi Geospasial atau BIG Muh Aris Marfai bertemu Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Jakarta pada Senin, 4 November 2024. Pertemuan ini membahas peluang sinergi antara BIG dan Kementerian Sosial untuk mendukung program strategis nasional, termasuk pengentasan kemiskinan, swasembada pangan, dan subsidi tepat sasaran.

Kepada Mensos, Kepala BIG menjelaskan peran Informasi Geospasial (IG) dalam mendukung pengentasan kemiskinan. Data keluarga yang teragregasi hingga tingkat desa dalam Kebijakan Satu Peta (KSP) dapat menjadi dasar penentuan wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem.

“Tata kelola dan dukungan data penting untuk intervensi dan penyaluran bantuan. Distribusi bantuan untuk mengatasi stunting dan kemiskinan dapat diakses bersama oleh berbagai kementerian/lembaga,” ujar Aris.

Aris menambahkan, bahwa IG berperan vital dalam pembangunan dan tata ruang di Indonesia. Menurutnya, jika peta skala besar tersedia dengan baik, maka tata ruang akan lebih tertata sehingga mampu mendukung kelancaran pembangunan dan menarik investasi.

Mensos menyambut antusias kunjungan BIG dan berharap dapat terjalin kerja sama untuk mendukung program pemerintah. “Pertemuan ini menjadi rekonsiliasi dan konsolidasi menuju satu data, sesuai arahan presiden. Akan ada pengalihan subsidi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Saifullah.

Sebagai informasi, pertemuan antara Kepala BIG dan Mensos ini menjadi ajang koordinasi antarpetinggi kementerian dan lembaga pascapelantikan Kabinet Merah-Putih.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bahlil Bantah Isu Alihkan Subsidi Energi ke Program 3 Juta Rumah

Penulis
Syifa
-

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa subsidi energi, termasuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), tidak akan dialihkan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Pernyataan ini disampaikan Bahlil sebagai tanggapan terhadap isu yang beredar mengenai peralihan subsidi energi untuk program tersebut.

Bahlil memastikan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengalihkan subsidi energi ke program lain di luar sektor energi. “Nggak benar itu, kita lagi exercise. Nggak benar itu, belum ada ide itu,” bantah Bahlil, dikutip Selasa (5/11/2024).

Pemerintah, menurut Bahlil, saat ini tengah fokus memastikan agar subsidi energi, seperti BBM dan listrik, dapat lebih tepat sasaran, yaitu untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Terkait hal ini, Kementerian ESDM sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk mengoptimalkan skema subsidi.

Baca juga: Pemerintah Evaluasi Subsidi BBM, LPG, dan Listrik: Fokus Tepat Sasaran

Di antara opsi-opsi itu, Bahlil mengungkapkan ada opsi perubahan subsidi barang menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu juga ada skema blending subsidi yang langsung ke barang atau produk BBM-nya.

“Akan diputuskan nanti di hari yang tepat dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana,” ungkap Menteri Bahlil dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (5/11/2024).

Bahlil menyatakan, andaikan terjadi subsidi BLT, kelak, kendaraan umum yang memakai plat kuning masih dipertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya.

“Ini kan harusnya ada yang tepat sasaran ada yang tidak. yang tidak ini akan kita bentuk yang lain. Jadi subsidi tetap ada tapi berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang,” jelas Bahlil.

Artikel ini kami lansir dari CNBC Indonesia yang berjudul “Subsidi BBM Bakal Dialihkan ke Program 3 Juta Rumah? Ini Kata Bahlil”

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

1...1,4731,4741,475...4,969Halaman 1,474 dari 4,969