Beranda blog Halaman 1473

‘Reform Corner 3.0’, Perkuat Kelembagaan Organisasi

Penulis
Alfan Godit
-

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, secara resmi membuka acara Reform Corner 3.0 di Ballroom Cendana, Hotel Grand Mulia, Sukaraja, Kabupaten Bogor, pada Selasa (5/11/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan melalui kolaborasi dalam perencanaan kebutuhan pegawai, khususnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam sambutannya, Syarifah Sofiah berharap bahwa melalui kegiatan ini, peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam menentukan jenis jabatan dan kebutuhan ASN yang diperlukan oleh instansi atau organisasi pemerintah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya.

Lebih lanjut, Syarifah menekankan pentingnya perencanaan pegawai yang adaptif untuk menghadapi tantangan di masa depan. “Hari ini, kita membahas dua hal penting, yaitu kelembagaan dan pegawainya. Semua itu bergantung pada ‘man behind the gun’. Sebuah lembaga yang baik namun implementasinya tidak tepat, pasti akan menghadapi berbagai kendala,” ujarnya.

Baca Juga : Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bogor Jadi Rujukan Nasional

Syarifah juga menambahkan bahwa kebutuhan pegawai harus didasarkan pada analisis yang tepat dan akurat agar dapat efektif. Selain itu, kompetensi yang dimiliki pegawai perlu terus dikembangkan melalui pelatihan agar kualitasnya semakin meningkat. “Evaluasi kinerja sangat penting untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan adaptasi terhadap perubahan,” imbuhnya.

Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Setda Kota Bogor, Henny Nurliani, dalam laporannya menjelaskan bahwa Reform Corner merupakan bentuk fasilitasi dan koordinasi bagi seluruh perangkat daerah dalam upaya memperbaiki kelembagaan melalui penyusunan perencanaan pegawai yang ideal, sesuai dengan kebutuhan organisasi di lingkungan Pemkot Bogor.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta dapat memahami lebih dalam tentang penyusunan kebutuhan pegawai, mulai dari identifikasi hingga optimalisasi potensi dan kompetensi pegawai di masing-masing organisasi, sehingga perencanaan pegawai dapat lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan organisasi,” kata Henny.

Henny juga menambahkan bahwa peningkatan pemahaman peserta sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki organisasi mampu memenuhi tuntutan pelayanan publik yang optimal. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat strategis untuk mendukung pengembangan kapasitas organisasi ke depan.

Acara Reform Corner 3.0 ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya, Reform Corner 1 dan 2 yang telah dilaksanakan pada Juli 2024. Kegiatan ini diikuti oleh kepala dan sekretaris perangkat daerah, pimpinan aparatur wilayah, serta Kasubag Rencana dan Pelaporan. Peserta juga terdiri dari Kabag, sekretaris, dan kasubag kepegawaian di lingkungan Setda Kota Bogor.(*)

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Prabowo Lantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Selasa (05/11/2024), di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 151/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, yang ditetapkan di Jakarta pada 4 November 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengambil sumpah jabatan Kepala OIKN yang dilantik.

Baca juga: Prabowo Tandatangani PP Tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Basuki Hadimuljono sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala OIKN menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya. Basuki juga pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Kabinet Kerja periode 2014-2019 dan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Pelaksanaan pelantikan ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta diikuti oleh para tamu undangan yang hadir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dishub Jabar Targetkan BRT Rampung Total di 2027, Pelayanan Publik Bakal Paripurna

Penulis
Lanie MediaAds
-

KOTA BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tengah membangun transportasi publik paripurna, Bandung Rapid Transit (BRT) yang ditargetkan rampung total di 2027 mendatang.

Secara bertahap proses pembangunan telah dilakukan dan beberapa diantaranya telah beroperasi, salah satunya rute Alun Alun Bandung-Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

Sekretaris Dishub Jabar Dhani Gumelar menuturkan, total pembangunan BRT yang nantinya akan menghubungkan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Jatinangor Sumedang memakan total biaya mencapai Rp1,3 triliun.

Dimana pembiayaannya bersumber dari World Bank.

Seperempat dari biaya tersebut, yakni Rp333,3 miliar dialokasikan untuk pembangunan on corridor atau BRT dengan jalur khusus. Dimana kata Dhani, akan dibangun dedicated lane sepanjang 21 kilometer.

“Jadi yang Rp333,3 miliar itu untuk dedicated lane. Diluar pembangunan depo dan fasilitas lain. Secara total, nilai proyek BRT Rp1,3 triliun,” ujar Dhani saat ditemui di Kantor Dishub Jabar, Kota Bandung, Selasa 5 November 2024.

Dhani melanjutkan, kini ada lima koridor yang sudah beroperasi, yaitu Dipatiukur-Jatinangor, Baleendah-BEC, Alun-alun-Padalarang, Leuwipanjang-Dago dan Leuwipanjang-Soreang.

Dua koridor, Alun Alun Bandung-Padalarang dan BEC-Baleendah bersumber dari APBD Pemprov Jabar. Sedangkan tiga lainnya berasal dari APBN melalui Kementerian Perhubungan.

Nantinya sambung dia, akan ada 21 koridor baru yang akan melayani transportasi masyarakat Bandung Raya.

“Ini salah satu upaya kita, mentransformasi layanan angkutan umum di Bandung Raya. Mudah-mudahan masyarakat dapat menikmatinya. Layanan tersebut. Ini upaya kita juga mengurangi ketergantungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi,” ucapnya.

Selain mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, Pemprov Jabar juga menyiapkan anggaran subsidi, public service obligation untuk biaya operasional BRT. Sehingga nantinya biaya perjalanan yang dikeluarkan masyarakat lebih murah, karena disubsidi pemerintah.

“Kedepannya akan disiapkan pula skema potensi pendapatan non tiket, sehingga dapat mengurangi biaya PSO dan meningkatkan layanan bagi pengguna BRT,” kata Dhani.

Dia memastikan, dengan serangkaian upaya dan stimulus tersebut, pelayanan BRT Bandung Raya akan paripurna.

Tidak hanya sebatas solusi mengurangi kemacetan, juga akan aman, nyaman, aman serta murah bagi masyarakat.

“Ini bukan proyek sesaat. Kita ingin mengubah kultur atau kebiasaan masyarakat yang selama ini memang tidak terbangun menggunakan angkutan umum.

Dengan angkutan umum, nyaman, aman, murah, diharapkann dapat meningkatkan penggunaan angkutan umum kedepannya,” harapnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin bersama Pemerintah Daerah Bandung Raya, Badan Pengelola Cekungan Bandung dan Pakar Administrasi Publik Universitas Padjajaran menjajal BRT, sekaligus rapat evaluasi.

Rapat yang dilaksanakan di dalam BRT rute Alun Alun Bandung-Kota Baru Parahyangan, dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.

Bey Machmudin mengatakan, agenda rapat ini sengaja dilakukan di BRT, untuk memastikan apa saja yang dibutuhkan dalam penyempurnaan transportasi publik terintegrasi antar kota/kabupaten Bandung Raya.

“Kami mencoba langsung BRT dan bisnya nyaman, waktu tempuh hari ini memang tidak macet Jadi 1 jam kurang lebih. Ini cukup baik,” ujar Bey Machmudin.

Dia melanjutkan, beberapa rute akan disediakan separator khusus bagi BRT. Walaupun diakuinya, dari hasil ujicoba yang dilakukan, sudah cukup baik dalam ruas jalan umum.

“Tinggal untuk pemantapan. Beberapa rute yang mungkin akan menggunakan jalur khusus,” ucapnya.

Pakar Administrasi Publik Universitas Padjadjaran Prof Ida Widianingsih mengatakan, sudah seharusnya Bandung Raya memiliki transportasi massal terintegrasi yang nyaman.

Meski Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Riset Fisip Unpad ini mengakui, tidak mudah menggeser kebiasaan masyarakat untuk beralih, dari transportasi pribadi ke umum.

“Jadi kami sedang bersama-sama mencoba memikirkan cara yang terbaik, karena tujuannya sangat baik. Kita juga perlu mendukung. Masyarakat kita juga sudah terlanjur nyaman, ini mungkin jadi PR ke depan, di masalah mitigasi sosial,” ujarnya.

Ke depan lanjut Ida, perlu ada diskusi secara eksplisit melibatkan para stakeholders, dalam mengupayakan migrasi dari penggunaan transportasi pribadi ke massal.

“Kami pikir, untuk melakukan beberapa diskusi pembangunan BRT ini. Ini harus didukung oleh pendekatan komprehensif banyak dinas dan stakeholders lain, sehingga prosesnya bisa nyaman untuk semuanya,” ucapnya.

Pada BRT ini, akan ada 34 stasiun dengan 21 rute layanan langsung. Total ada 579 unit bis dan 768 koridor pemberhentian yang akan dibangun.

Estimasi biaya pembangunan koridor dan stasiun BRT di angka Rp1,3 triliun, meliputi Jatinangor Sumedang, Soreang, Stasiun Tegalluar, Majalaya Kabupaten Bandung, Kota Baru Parahyangan, Stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung.

Sejumlah kantung parkir untuk kawasan Kota Bandung dalam BRT juga telah dirancang, dimana usulan area potensial parkir yakni Jl Sudirman, Mayapada Tower, Jl Balong Gede, Jl ABC, Asia-Afrika, Stasiun Bandung, Bandung Banceuy Center, ITC Kebon Kalapa dan Sanitation Agency Land.

Depo BRT Cekungan Bandung Rancanumpang Gedebage, Terminal Cicaheum, Kantor Dishub Kota Bandung Leuwipanjang (Kota Bandung). (*)

Pemkab Lumajang Luncurkan Road Map Penanggulangan GAKI 2025-2030

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Lumajang meluncurkan Peta Jalan atau Road Map Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) di CCROOM Kantor Bupati Lumajang, Selasa (05/11/2024). Peluncuran Road Map GAKI ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Tim GAKI Kabupaten Lumajang.

Road Map Penanggulangan GAKI tersebut bertujuan untuk menghasilkan dokumen perencanaan sebagai pedoman implementasi program Universal Salt Iodization (USI) bagi Tim Penanggulangan GAKI Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono berharap road map atau peta jalan penanggulangan GAKI ini bukan sekedar menjadi dokumen semata namun diimplementasikan dalam pelaksanaan program yang disusun oleh Pemkab. Lumajang.

Baca juga: Pemkab Lumajang Buka 653 Formasi PPPK 2024, Buruan Daftar!

“Saya harap Kepala Bappeda selaku Ketua Tim GAKI, untuk teman-teman perangkat daerah yang bekontribusi langsung pada GAKI ini pada proses perencanaan penganggaran menjadi perhatian, agar apa yang kita rumuskan bisa kita terapkan dengan baik selama 5 tahun ke depan,” harapnya.

Sekda menjelaskan bahwa defisiensi atau kondisi kekurangan yodium pada anak tidak hanya dipengaruhi oleh konsumsi saat usia muda, namun konsumsi yodium oleh ibu saat mengandung juga berpengaruh terhadap risiko anak mengalami defisiensi. Defisiensi yodium pada ibu hamil dihubungkan dengan kejadian abortus, keguguran, kelainan kongenital, dan kematian janin.

“Secara umum steorotype masyarakat kalau kekurangan yodium kekhawatirannya takut gondok tetapi di berbagai literatur juga bisa berdampak pada keguguran, kematian janin, hingga gangguan tumbuh kembang anak, kretinisme atau kerdil itulah mengapa untuk itu ibu-ibu hamil disarankan mengkonsumsi garam yodium,” jelasnya.

Sementara itu National Program Officer, Food Fortification Indonesia, Ardhiani Dyah Priamsari menjelaskan bahwa penyusunan road map penanggulangan GAKI ini salah satu tujuannya adalah untuk menurunkan angka stunting di Lumajang. Oleh karenanya melalui Tim GAKI Lumajang ia berharap kesadaran masyarakat akan GAKI serta arti pentingnya yodium bagi pertumbuhan fisik dan intelektual.

“Pentingnya intervensi memaksimalkan Road Map Penanggulangan GAKI sebagai upaya penurunan stunting,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Kota Padang Capai Target 30% Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Penulis
Syifa
-

Kota Padang berhasil memenuhi target aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 30 persen dari jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman data (memiliki KTP Elektronik).

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Teddy Antonius mengatakan bahwa capaian yang diraih adalah buah dari kerja keras semua jajaran Disdukcapil bersama pihak-pihak terkait serta dukungan penuh dari Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Harmadi Algamar.

Di samping itu, kata Teddy, yang tak kalah penting adalah adanya kolaborasi lintas sektor, mulai dari OPD di lingkungan Pemko Padang, serta dukungan kecamatan dan kelurahan.

“Kita melihat, petugas kecamatan dan kelurahan turun jemput bola melakukan aktivasi IKD, bahkan menambah jam pelayanan hingga sore dan malam hari,” tambah Teddy.

Teddy mengatakan, hingga tanggal 1 November 2024, sebanyak 203.479 orang warga Kota Padang sudah memiliki IKD, atau 30,06 persen dari total 680.160 orang warga Kota Padang yang sudah melakukan perekaman.

Teddy menambahkan, dengan tercapainya target ini, diharapkan bisa memberikan kemudahan dan percepatan layanan kepada masyarakat, serta berguna untuk meng up date data administrasi kependudukan (Adminduk).

“Hal ini tentu sangat berguna, baik untuk pembangunan, maupun untuk instansi/lembaga yang menggunakan data Dukcapil,” tutur Teddy.

Walau sudah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, kata Teddy, pihaknya tetap memasifkan layanan aktivasi IKD, baik di Kantor Dukcapil, maupun jemput bola ke instansi maupun langsung ke tengah masyarakat.

“Program dan kegiatan yang dilakukan tetap melakukan layanan jemput bola ke lapangan selain layanan di kantor. IKD ini bermanfaat untuk mempermudah penduduk melihat up date datanya jika ada perbedaan elemen data kependudukan dr adminduk manualnya silahkan dicek elemen data di IKD nya untuk kebenaran datanya,” ujar dia.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

BPBD Kota Sukabumi Imbau Masyarakat Waspadai Cuaca Ekstrem

Penulis
Syifa
-

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah peralihan musim dari kemarau ke hujan, yang berpotensi menimbulkan cuaca ekstrem.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sukabumi, Suhendar, ketika diwawancarai di kantornya pada 4 November 2024, mengatakan bahwa pada bulan Oktober lalu, cuaca ekstrem sebagai dampak dari transisi musim telah melanda Kota Sukabumi sebanyak tujuh kali.

“Memang menjelang akhir tahun ini ada potensi cuaca ekstrem. Dampak yang sering terjadi adalah bencana banjir, longsor atau angin puting beliung. Jadi di bulan Oktober tercatat ada 10 kejadian bencana yaitu tujuh kali cuaca ekstrem, dua kali kebakaran lingkungan dan satu kali banjir.” Jelasnya.

Baca juga: Pemkot Sukabumi Gelar Uji Emisi Kendaraan Bermotor Gratis

Oleh karena itu ia pun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah mitigasi bencana seperti dengan membersihkan saluran air dari sampah yang bisa menyebabkan banjir ketika debit air naik saat hujan deras terjadi.

“Kami berkolaborasi dengan masyarakat dan stakeholder untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak cuaca ekstrem. Imbauan kepada masyarakat yaitu harus senantiasa menjaga lingkungan dan memeriksa, membersihkan sampah khususnya yang ada di sungai ataupun selokan.” Tambahnya

Adapun berdasarkan data yang dimuat dalam Sistem Informasi Elektronik Data Bencana (SiEdan), tercatat sebanyak 273 kali kejadian bencana terjadi di tujuh kecamatan sejak Januari hingga Oktober. Sejumlah bencana menyebabkan nilai kerugian materil yang ditaksir mencapai Rp 4.661.500.000, dengan luas area terdampak seluas 1,2242 Ha dan 406 KK terdampak. Selain itu terdapat pula 42 unit bangunan yang mengalami kerusakan berat, 120 Unit rusak sedang dan 376 unit rusak ringan.

Selama periode tersebut bencana yang kerap terjadi adalah cuaca ekstrem sebanyak 121 kali, disusul tanah longsor sebanyak 62 kali, lalu banjir sebanyak 46 kali, kemudian angin topan atau puting beliung 12 kali, serta kebakaran permukiman sebanyak 23 kali. BPBD juga mencatat terjadi gempa bumi sebanyak enam kali sejak awal tahun hingga bulan Oktober 2024.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Plt Bupati Semarang Serahkan Bantuan Modal untuk Mantan Napiter

Penulis
Syifa
-

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Semarang Basari menyerahkan bantuan modal usaha, kepada dua orang mantan narapidana teroris (napiter). Bantuan diserahkan sebelum rapat penanganan konflik sosial, di ruang rapat bupati setempat , Senin (4/11/2024) siang.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Semarang berharap, para eks napiter dapat memanfaatkan bantuan itu dengan baik.

“Semoga dapat membawa manfaat,” ujarnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Semarang Suyana menjelaskan, bantuan modal yang diberikan senilai masing-masing Rp5 juta.

“Tujuannya, untuk membantu mereka memulai usaha ekonomi produktif, sekaligus mengajak mereka untuk kembali mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” terangnya.

Eks napiter, Wisnu Putra alias Abu Umar mengaku senang mendapatkan perhatian dari Pemkab Semarang. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan dapat mencegah para anggota kelompok radikalisme kembali ke jaringannya. Warga Kecamatan Susukan ini berharap, ada pendekatan psikologis dan komunikasi yang intensif dari Pemkab Semarang.

“Banyak kawan yang memiliki pengaruh, yang dapat dimanfaatkan untuk membina generasi muda, agar tidak terjerumus ke dalam kelompok radikal,” tutur Wisnu.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Kolaborasi BPOM Edukasi Pengguna KRL Tentang Obat dan Makanan Aman

Penulis
Syifa
-

BPOM bersama PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) berkolaborasi melakukan seremonial launching kampanye edukasi KataBPOM: Commuters Cerdas, Pilih Obat dan Makanan Aman pada Senin (4/11/2024).

Bertempat di Hall Pintu Selatan Stasiun Juanda Jakarta, launching dihadiri dan dilakukan langsung oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar. Rangkaian Kampanye KataBPOM ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan BPOM, jajaran direksi PT KCI, beserta rekan-rekan media massa.

“KataBPOM” merupakan salah satu bentuk kampanye yang tengah diusung BPOM. Tujuan kampanye ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai obat dan makanan aman dari sumber dan informasi yang valid dan terpercaya.

Baca juga: BRIN dan BPOM Kaji Optimalisasi Registrasi Pangan Olahan Berbasis AI

Kali ini, kampanye menyasar kepada pengguna commuter line sebagai salah satu sarana transportasi di Indonesia dengan jumlah pengguna yang tinggi. Rata-rata volume pengguna commuter line mencapai 961.051 orang per hari pada hari kerja dan sebanyak 709.730 orang per hari pada akhir pekan.

Direktur Utama PT KCI Asdo Artriviyanto menyebutkan bahwa kampanye edukasi ini perlu dilakukan secara masif karena masih banyak masyarakat yang mungkin belum mengetahui pentingnya memilih obat dan makanan aman. “Kalau diperhatikan, di lingkungan stasiun banyak pelaku usaha yang menyediakan makanan maupun obat-obatan. Kegiatan [kampanye] ini merupakan momen penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, untuk menjadi konsumen cerdas dengan memilih obat dan makanan yang aman,” tutur Asdo.

Dalam kesempatan tersebut, Taruna Ikrar menyampaikan apresiasinya kepada PT KCI atas perkembangan fasilitas commuter line yang menurutnya sudah nyaman dan mumpuni. Hal tersebut pula lah yang mendasari BPOM untuk membangun kerja sama dalam melakukan kampanye edukasinya.

“Saya masih ingat, beberapa puluh tahun yang lalu, naik kereta api di Indonesia itu sangat “angker”. Tapi setelah 25 tahun saya kembali ke Indonesia dari luar negeri, saya menyaksikan kereta api kita sudah berubah 180 derajat menjadi sangat nyaman,” ujar Taruna Ikrar menyatakan apresiasinya.

“Dan hampir sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan sarana kereta api atau commuter line. Ini yang menyebabkan BPOM ingin bekerja sama dengan mass transportation, khususnya commuter line, supaya pesan kami bisa sampai ke minimal 90% masyarakat Indonesia pengguna commuter line,” ujar Taruna Ikrar lebih lanjut.

Bentuk kampanye yang di-launching pada hari ini antara lain berupa pemasangan video iklan layanan masyarakat (ILM) pada media digital di kereta rel listrik (KRL) dan stasiun KRL. Ada 4 video ILM yang ditayangkan sebagai media informasi dan edukasi dengan judul 1) Bukan Kata Orang, Pastikan KataBPOM; 2) Download BPOM Mobile untuk Cek Izin Edar; 3) Ingat Cek KLIK Sebelum Belanja; dan 4) Tanya HALOBPOM Semua Ada Jawabannya.

Penayangan video tersebut telah dilaksanakan sejak 15 Oktober 2024 dan akan terus berlangsung hingga 15 November 2024. Penayangan dilakukan pada Commuter Balance Reader (CBR) yang tersedia di 82 Stasiun KRL Jabodetabek, 17 Stasiun KRL Yogyakarta-Solo, dan 214 gerbong KRL Commuter Line Jabodetabek.

“Kami akan support untuk tayangan yang ada di stasiun maupun kereta agar mudah dilihat dan semakin dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, khususnya pengguna commuter line,” tukas Asdo menyatakan dukungannya.

Selain itu, peserta yang hadir disuguhkan jingle dan tarian “KataBPOM” yang baru pertama kali ditampilkan di hadapan masyarakat. Jingle dan tarian tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengingat langkah untuk menjadi konsumen cerdas dalam memilih obat dan makanan aman.

Kampanye berikutnya adalah program Literasi “KataBPOM”, yaitu penempatan Modul Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) “KataBPOM” dan produk informasi lainnya di area Pojok Baca Stasiun KRL. Kepala BPOM secara simbolis menyerahkan Modul KIE “KataBPOM” kepada Direktur PT KCI yang menandakan dimulainya program penyebaran modul tersebut kepada pengguna commuter line Indonesia.

Selanjutnya, dilakukan pula Talkshow Interaktif dengan tema “Commuters Cerdas Pilih Obat dan Makanan Aman”. Dipandu oleh host Haikal Saputra, talkshow ini menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Kepala BPOM Taruna Ikrar, Direktur Utama PT KCI Asdo Artriviyanto, dan influencer (content creator transportasi publik) Chery Gustianingsih.

Chery Gustianingsih ikut berbagi pengalamannya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman menggunakan prinsip Cek KLIK. Menurutnya, satu poin yang sangat diperhatikan adalah kondisi kemasan yang masih baik dan keterbacaan tulisan pada kemasan yang menandakan kondisi produk tersebut.

“Intinya buat kalian, sebisa mungkin gunakan logika kita sendiri dalam memilih produk obat dan makanan. Bukan berdasarkan kata orang atau kata teman. Berdasarkan data saja, berdasarkan KataBPOM,” pesannya.

BPOM dan PT KCI berharap agar tujuan dari kolaborasi ini dapat tercapai, yaitu meningkatkan kesadaran para pengguna commuter line dalam memilih obat dan makanan aman. Program ini juga akan dilanjutkan ke sarana transportasi massa lainnya, seperti pesawat udara dan sebagainya. Dengan begitu, diharapkan dapat terbentuk komunitas transportasi urban yang sadar akan kesehatan dan keamanan obat dan makanan yang dikonsumsi.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menutup perbincangan dengan menyatakan harapannya akan kesuksesan program kampanye KataBPOM yang di-launching hari ini. “Saya yakin kerja sama antara PT KCI dengan BPOM akan sangat, sangat, sangat bermakna bagi rakyat Indonesia. Sekali lagi, bukan kata orang, pastikan KataBPOM!,” seru Taruna Ikrar.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pemkot Surabaya Tingkatkan Kerjasama Bidang Pendidikan dan Wisata dengan Australia

Penulis
Syifa
-

Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani, menyambut baik kunjungan Konsulat Jendral (Konjen) Australia di Surabaya Glen Askew, di ruang kerja Wali Kota pada Jumat, (1/11/2024). Dalam pertemuan itu, PJs Wali Kota Restu Novi membicarakan beberapa tindaklanjut kerjasama, mulai dari ekonomi, wisata hingga pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, PJs Wali Kota Restu Novi turut didampingi oleh Sekretaris daerah (Sekda) Surabaya Ikhsan, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Nanik Sukristina, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Yusuf Masruh, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Ida Widayati dan beberapa pejabat di lingkup Pemkot Surabaya.

Kepada Konjen Australia di Surabaya Glen Askew, PJs Wali Kota Restu Novi menyampaikan, beberapa tindaklanjut dari kerjasama yang sudah terjalin antara kedua belah pihak.

Baca juga: Pemkot Surabaya Lelang 14 Unit Kendaraan Dinas R4 Tahap Kedua

“Ini pertemuan perdana setelah Mr Glen Askew dilantik empat minggu lalu. Kami disini berkenalan dan sekaligus membicarakan kerjasama yang sudah terjalin dan akan dilakukan dalam waktu dekat. Kami bicarakan kembali sebagai tindaklanjut dari hubungan baik yang sudah terjalin selama ini,” ujar PJs Wali Kota Restu Novi.

PJs Wali Kota Restu Novi juga mengatakan, ingin mempelajari dan mengadopsi terkait program pembelajaran inklusi yang dijalankan oleh Australia. Bahkan, ia menyambut gembira kegiatan pelatihan autisme Konjen Australia di Surabaya yang diadakan pada tanggal 4 sampai 7 November 2024 mendatang.

“Kota Surabaya sebagai learning city memfasilitasi semua masyarakat, baik itu lansia, penyandang disabilitas atau lainnya. Mereka masih produktif kami fasilitasi dan libatkan dalam program Pemkot Surabaya. Oleh karena itu, kami terus berupaya meningkat kualitas melalui kerjasama-kerjasama ini,” paparnya.

PJs Wali Kota Restu Novi menambahkan, kegiatan-kegiatan yang digelar oleh Konjen Australia di Surabaya bisa menjadi ajang promosi wisata bagi Kota Pahlawan. Salah satu kegiatan terdekat akan dilakukan adalah pameran foto untuk memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Australia dan Indonesia. Kegiatan tersebut, akan digelar di kawasan Kota Lama di tanggal 19 November 2024.

“Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Surabaya tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun luar negeri,” ungkapnya.

Sementara itu, Konsulat Jendral (Konjen) Australia di Surabaya Glen Askew mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat Pemkot Surabaya. Pada kunjungan pertamanya kali ini, Glen mengaku akan mendukung penuh kebutuhan Kota Surabaya dengan memperkuat kerjasama yang sudah terjalin selama ini.

“Kerjasama sudah terjalin sangat bagus. Peran saya disini untuk semakin mempererat hubungan kerjasama di Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng),” kata Glen.

Menurut Glen, Kota Surabaya memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Baik dari segi infrakstruktur, pendidikan, wisata maupun ekonominya.”Disini (Surabaya) sangat nyaman, lalu lintas lancar dan infraktrukturnya juga sangat lengkap. Saya rasa hal tersebut akan bisa terus dikembangkan ke depannya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Deteksi Dini Narkoba, Pemprov Kaltara Lakukan Tes Urine ASN

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badana Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara melaksanakan deteksi dini terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Preskursor melalui tes urine di lingkup pemprov Kaltara, di Kantor Gubernur Kaltara, Senin (4/11) pagi.

Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kaltara, H. Abdul Jalil, S.Sos., M.AP. menyampaikan deteksi dini kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan pembangunan agar tidak terkontaminasi narkoba dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pelaksanaan tes urine sudah mendapat persetujuan Pjs. Gubernur Kaltara, Togap Simangunsong dan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP. “Kita lakukan tes narkoba, sasaran kurang lebih kepada 40 OPD dan 9 UPT, dengan target 1.343 ASN yang belum kita lakukan tes urine,” kata Abdul Jalil.

Baca juga: Pemprov Kaltara Sambut Program 100 Hari Prabowo-Gibran

Ia menuturkan tes urine periode pertama sudah dilaksanakan seluruh kepala perangkat daerah, kemudian pejabat administrator dan 2 opd yaitu BPBD dengan Satpol PP. Dan sekarang di seluruh ASN lingkup Pemprov Kaltara.

“Kita bersyukur bahwa ada kepastian tidak terkontaminasi narkoba, kedapatan atau positif ini yang kita sebut dengan deteksi dini. Fungsinya adalah kita mengetahui bahwa yang bersangkutan positif,” ujarnya.

Sesuai dengan program Badan Narkotika Nasional (BNN), apabila ditemukan ASN yang positif akan dilakukan rehabilitasi di rumah panti rehab. Tes ini menyasar kepada Non ASN yaitu Pegawai Tidak Tetap (PTT) khusus sopir / driver dari kepala opd maupun driver yang ada di opd.

“Karena kita melihat tadi ada opd yang sudah tes, kemudian ada pejabat yang sudah sisa repid, ini akan digunakan kepada PTT atau driver/sopir yang ada di opd,” jelasnya.

Abdul Jalil berpesan kepada ASN yang tidak mengikuti tes urine hari ini dapat mengikuti tes mandiri, dengan mendatangi klinik BNN yang ada di Tanjung Palas. “Namun bagi ASN maupun PTT yang mangkir atau menghindar dari tes ini, dipastikan akan ditargetkan dan dikejar hingga mendapat hasil tes urine,” tegasnya.

Pemerintah provinsi Kaltara merencanakan di tahun depan akan mengajukan proposal deteksi dini narkoba ASN kepada BNN Provinsi Kaltara, termasuk alokasi PTT yang ada di setiap opd.

“Saya bersama Pak Kabid Ekososbud dan Ormas, Kesbangpol Kaltara, Abigail Tulak menangani masalah tes urin, bekerjasama dengan pihak BNNP Kaltara. Harapannya publikasi ini bentuk transparansi dan menyakinkan masyarakat Kaltara, bahwa penyelenggara pelayan masyarakat ini bebas narkoba,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

1...1,4721,4731,474...4,969Halaman 1,473 dari 4,969