Beranda blog Halaman 1482

Polisi: Tak Ada Korban Meninggal dalam Insiden Kontainer Ugal-Ugalan

Penulis
Syifa
-

Polres Metro Tangerang Kota memastikan tidak ada korban meninggal dalam kecelakaan truk kontainer yang dikemudikan secara ugal-ugalan hingga menabrak sejumlah kendaraan di wilayah tersebut. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho, untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial tentang adanya 30 korban meninggal dalam peristiwa tersebut.

“Sampai saat ini belum ada laporan korban yg meninggal dunia. Jadi tidak benar berita yg mengatakan ada korban 30 dan ada yang meninggal,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho di Tangerang, Jumat (1/11).

Menurut data yang dihimpun oleh petugas kepolisian, terdapat enam orang yang mengalami luka-luka dan saat ini tengah menjalani perawatan di beberapa rumah sakit setempat. Para korban terdiri dari empat pengendara sepeda motor, satu pengemudi mobil, satu pejalan kaki, serta satu pengemudi truk wing box yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

“Sedangkan untuk kerugian materiil yakni 10 unit mobil dan enam unit sepeda motor,” ujarnya.

Peristiwa ini terjadi pada Jumat sore (31/10), ketika kepolisian menerima laporan dari masyarakat terkait truk kontainer yang melaju secara tidak terkendali dari arah Graha Raya menuju Tugu Adipura. Truk tersebut menabrak sejumlah kendaraan, termasuk satu taksi dan tiga sepeda motor, hingga akhirnya dihentikan setelah dikejar oleh warga.

Massa yang merasa kesal, sempat memaksa supir keluar dari kendaraan dengan cara melempari menggunakan batu dan barang lainnya. Tetapi supir tetap memaksa menjalankan truk kontainer yang dikendarainya hingga akhirnya berhasil dievakuasi petugas.

Peristiwa truk kontainer yang menabrak sejumlah kendaraan ini pun viral di sejumlah akun media sosial hingga proses evakasi supir oleh petugas.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Prabowo Targetkan Kemandirian Energi Mulai dari Revitalisasi 4.500 Sumur Minyak

Penulis
Syifa
-
PS: Berjuang untuk Rakyat adalah Kemuliaan

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat internal di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2024, yang membahas langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong kemandirian energi nasional dan memastikan subsidi energi yang tepat sasaran. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, fokus utama diskusi adalah meningkatkan lifting minyak dalam negeri yang saat ini tersebar di 301 wilayah kerja.

“Kita tahu bahwa cadangan minyak kita yang sudah ada itu sudah sekitar 301 wilayah kerja tapi sampai sekarang belum Plan of Development (POD), ini akan kita lakukan,” ujar Bahlil dalam keterangannya kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Baca juga: Hilirisasi Bakal Percepat Jalan Menuju Kedaulatan Energi

Bahlil juga menekankan pentingnya program revitalisasi 4.500 sumur minyak idle well, yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo guna mencapai kemandirian energi. Sebagai upaya percepatan di lapangan, Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan, Aris Marsudiyanto, turut diminta untuk berperan aktif dalam mengatasi hambatan-hambatan teknis yang ada.

“Saya minta bantu dari Pak Aris sebagai Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan untuk bagaimana melakukan percepatan-percepatan di lapangan kalau ada kendala,” ungkap Bahlil.

Selain itu, rapat ini juga membahas upaya optimalisasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Menteri ESDM, yang ditunjuk sebagai ketua tim dalam penggodokan kebijakan ini, menjelaskan bahwa formulasi untuk subsidi energi yang lebih efisien tengah dirancang.

“Datanya harus sama, harus tepat sasaran, jangan yang kita kasih subsidi yang tidak tepat sasaran,” ucap Bahlil.

Pihaknya juga akan memastikan bahwa tim yang ditunjuk akan segera menyelesaikan tugas ini untuk dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan. “Nanti keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja selesai, kami akan lapor kepada Bapak Presiden,” tutur Bahlil.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pemkab Bekasi Pastikan Inflasi Aman Terkendali Sampai Nataru

Penulis
Syifa
-

Pj. Bupati Bekasi Dedy Supriyadi mengikuti rapat inflasi virtual, bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Command Center, Gedung Diskominfosantik, Komplek Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat pada Senin (28/10/2024).

Didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Iwan Ridwan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID, turut menganalisis kondisi inflasi di tiap kota dan Kabupaten di tiap provinsi.

“Inflasi di Kabupaten Bekasi aman terkendali, sampai dengan Nataru (Natal dan Tahun Baru) insyaallah terkendali,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi adanya kenaikan harga, sejumlah langkah kongkrit dilakukan seperti membantu dengan daerah produsen agar ketersediaan barang terpenuhi. Beberapa kenaikan menjelang Nataru yaitu pada kebutuhan bahan pokok seperti daging ayam, bawang merah dan cabai.

“Insyaallah kami melakukan upaya, dan bekerja sama dengan daerah produsen untuk bisa menanggulangi kelangkaan bahan pokok,” katanya.

Pemkab bekasi akan melakukan kerjasama dengan daerah lain di luar Provinsi Jawa Barat. Tak hanya itu, monitoring secara menyeluruh pada setiap pasar akan dilakukan terus menerus.

“Kami akan bekerja sama dengan provinsi lain. Kami juga akan memantau terus untuk mengatasi kelangkaan dan sebagainya. Sehingga tertangani dengan baik. Intinya kondisi di Kabupaten Bekasi aman terkendali,” imbuhnya.

Kepala Bidang Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Helmi Yenti mengatakan, saat ini posisi barang pokok dipasar stabil, dimana harga dan stok berbanding sama.

“Permintaan bagus stoknya juga normal. Kita berharap, akan terus stabil sampai bulan Desember 2024,” harapnya.

Sementara itu, berkaitan dengan Nataru, sejumlah antisipasi telah dibahas secara menyeluruh dengan tim TPID. Untuk komoditas pertanian, berpikir untuk melakukan koordinasi dengan produsen penghasil cabe dan bawang.

“Karena di bulan Desember itu ada momen Nataru. Dimana permintaan kebutuhan masyarakat memuncak. Khususnya untuk ayam, telor, cabe, minyak goreng dan gula. Ini yang dibutuhkan masyarakat saat Nataru,” katanya.

Adapun produsen yang bekerjasama dengan Kabupaten Bekasi seperti Garut dan Subang. Untuk mengantisipasinya, kerjasama akan dilakukan melintasi provinsi ke Magelang, Jawa Tengah khusus untuk komoditi cabe.

“Karena setelah kita amati, kerjasama dengan Garut masih ada kekurangan sekitar 25 persen. Jadi kurangnya akan kita dikerjasamakan dengan Magelang,” jelasnya.

Sementara itu, untuk komuditas dari non pertanian, kerjasama dengan BUMN, BUMD juga distributor besar sudah terbangun.

“Khusus untuk komoditas yang berasal dari non pertanian atau produksi seperti minyak, gula. Koordinasi dengan BUMN. Jadi walaupun ada kenaikan harga, tidak signifikan membebani masyarakat,” ujarnya.

Optimalisasi Sumber Daya Fosil di Lhokseumawe: Sebuah Peluang untuk Pertumbuhan Ekonomi

Penulis
Lanie MediaAds
-

Lhokseumawe, sebuah kota yang dulunya dikenal sebagai pusat industri migas di Aceh, kini menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam memanfaatkan sumber daya fosilnya.

Pada 24 Oktober 2024, acara pelantikan Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Aceh diadakan di Kompleks PT Perta Arun Gas, yang mengangkat tema “Optimalisasi Sumber Daya Energi Aceh untuk Kedaulatan Energi.”

Acara ini mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kontribusi aktif dalam isu energi nasional, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya fosil di Aceh.

Dalam konteks ekonomi klasik, khususnya pemikiran Adam Smith, sumber daya alam seperti gas dan minyak memiliki peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi melalui prinsip “invisible hand.”

Smith berargumen bahwa individu yang mengejar kepentingan pribadinya secara tidak langsung akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di Lhokseumawe, pengembangan kembali lapangan gas yang tidak produktif dan pengoptimalan infrastruktur penyimpanan gas dapat mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Salah satu fokus utama dalam pembahasan di symposium tersebut adalah pengembangan lapangan gas yang sudah tua di Aceh.

Petinggi perusahaan migas menyampaikan bahwa dengan memanfaatkan teknologi baru dan meningkatkan efisiensi produksi, potensi lapangan gas di kawasan ini masih dapat dieksplorasi untuk memenuhi kebutuhan energi domestik dan ekspor.

Hal ini sejalan dengan prinsip Smith bahwa sumber daya yang ada harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas.

Lebih jauh lagi, rencana untuk mengubah lokasi eks PT Arun menjadi tempat penyimpanan gas terbesar di Indonesia menunjukkan langkah proaktif dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Penyimpanan gas ini tidak hanya akan membantu mengatur pasokan energi domestik tetapi juga membuka peluang bagi Aceh untuk terlibat dalam pasar energi global, sejalan dengan argumen klasik tentang pentingnya perdagangan dalam meningkatkan kekayaan suatu negara.

Namun, keberhasilan rencana ini tergantung pada kebijakan yang mendukung dan kerjasama antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat.

Dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi klasik, pengelolaan sumber daya fosil di Lhokseumawe harus difokuskan pada penciptaan nilai tambah dan redistribusi kekayaan, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Ini merupakan tantangan besar, tetapi dengan langkah yang tepat, Lhokseumawe dapat kembali menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Aceh. (*)

Penulis:

Enjanis Suhardi

Mahasiswa Pascasarjana Fisip Universitas Padjajaran

Pemkab Sumenep Lakukan Berbagai Program Demi Bangun Daerah

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Sumenep terus bekerja dan bergerak melakukan proses pembangunan untuk memajukan daerah, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala sektor.

Plt. Bupati Sumenep Dewi Khalifah mengatakan, pemerintah daerah dalam kurun waktu tiga tahun enam bulan telah melakukan berbagai program pembangunan di tengah pandemi Covid-19 setelah pelantikan kepemimpinannya.

“Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui perangkat daerah menyusun dan menjalankan program yang dilakukan secara kolektif dengan melibatkan berbagai unsur atau pentahelix, yakni akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media,” kata Plt. Bupati Dewi Khalifah saat mempimpin upacara Hari Jadi ke-755 Kabupaten Sumenep, di halaman Kantor Bupati, Kamis (31/10/2024).

Program pembangunan yang dilaksanakan perangkat daerah tentu saja sejatinya untuk mendorong pembangunan di segala bidang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga keberhasilannya mendapat apresiasi baik pemerintah maupun pihak lainnya.

Karena itu, berbagai pencapaian penghargaan itu merupakan kinerja luar biasa yang dilakukan seluruh elemen strategis dan kolaborasi yang baik dengan DPRD bersama seluruh pemangku kebijakan serta Forkopimda Kabupaten Sumenep.

“Pimpinan daerah bersama jajarannya pada kurun waktu tiga tahun enam bulan memimpin Kabupaten Sumenep, telah meraih 74 penghargaan baik skala regional maupun nasional,” terangnya.

Ia menyatakan, momentum hari jadi Kabupaten Sumenep tahun ini meningkatkan semangat dan motivasi seluruh elemen, untuk bersama-sama membangun daerah dan mencipatkan suasana yang aman, damai dan terkendali, sesuai bidangnya masing-masing.

“Peran semua elemen dengan konsep pentahelix atau multipihak untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Sumenep,” pungkas Plt. Bupati Dewi Khalifah.

Airlangga Beberkan Upaya Pemerintah Menyelamatkan PT Sritex dari Krisis

Penulis
Syifa
-

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dari krisis keuangan, dengan fokus utama menjaga agar operasional perusahaan tetap berjalan. Airlangga menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (31/10).

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah telah bekerja sama dengan Bea Cukai untuk memastikan izin impor dan ekspor Sritex tetap berjalan, meskipun manajemen saat ini berada di bawah pengawasan kurator.

“Sekarang yang penting perusahaan ini masih tetap berjalan. Bea Cukai juga telah memberikan izin untuk impor dan ekspor, meskipun manajemen kini berada di bawah pengawasan kurator,” kata Airlangga.

Baca juga : Airlangga Kembali Ditunjuk sebagai Nakhoda Majukan Perekonomian Indonesia

Lebih lanjut, pemerintah akan memantau putusan pengadilan secara seksama. Sebagai negara hukum, menurutnya, pemerintah akan mengikuti prosedur yang berlaku. “Pengadilan telah menunjuk kurator dan pemerintah akan menunggu hasil dari kurator tersebut. Tapi dari sisi pemerintah, kami berharap perusahaan tetap berjalan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar krisis yang dialami Sritex tidak memicu masalah sistemik di industri tekstil, yang dikenal sebagai sektor padat karya. Beberapa perusahaan tekstil lainnya yang mengalami kendala keuangan sebelumnya telah melakukan restrukturisasi sebagai upaya pemulihan.

“Jadi, tentu restrukturisasi adalah salah satu yang didorong oleh pemerintah,” tambahnya.

Di sisi lain, investasi di industri tekstil menunjukkan peningkatan, terutama di kawasan Jawa Tengah seperti Kendal, dengan orientasi yang sebagian besar ditujukan untuk ekspor.

“Dalam menghadapi persaingan global, kuncinya adalah produktivitas,” kata Airlangga lagi.

Presiden RI Prabowo Subianto telah meminta jajaran kementeriannya untuk berupaya agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan Sritex dan agar perusahaan tekstil itu tetap beroperasi.

Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli usai Presiden Prabowo mengadakan rapat terbatas bersama para menteri, antara lain Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemarin.

Presiden Prabowo, kata Menaker, menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan PHK terjadi terhadap karyawan Sritex.

Pemerintah meyakini bahwa PHK tidak akan terjadi karena opsi untuk mengajukan kasasi terhadap putusan PN Niaga Semarang akan ditempuh.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Meutya Kunker ke NTT: Pemerataan Konektivitas Digital Jadi Prioritas

Penulis
Syifa
-

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melakukan kunjungan kerja perdana di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah dilantik sebagai Menkomdigi pada Kabinet Merah Putih.

“Sebetulnya kami baru satu minggu setelah dilantik, sudah datang ke Amarasi (kunjungan ke SMP Negeri 6 Amarasi). Karena memang saya sudah niatkan dari sebelum ke Magelang (kegiatan Retreat Kabinet Merah Putih) bahwa saya mau ke daerah yang memang disitu internet bisa membantu sekali terutama untuk pendidikan dan juga nantinya untuk kesehatan,” ungkapnya saat berdialog dengan guru dan siswa di Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, NTT, Rabu (30/10/2024).

Menurut Menteri Meutya, kunjungan kerja merupakan bagian dari arahan penting Presiden Prabowo Subianto untuk pemerataan pembangunan tanpa membedakan antara kota dan desa.

“Konektivitas yang berkeadilan itu salah satu yang jadi keinginan kita untuk dicapai bersama.

Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa tidak boleh ada yang dibeda-bedakan, prinsip keadilan mengulang-ulang selalu dalam berbagai pidato Presiden,” jelasnya.

Menkomdigi menyatakan salah satu wujud dari keadilan untuk konektivitas kehadiran pemerintah di daerah terdepan, tertinggal dan terpencil (3T).

“Karena wujud dari keadilan untuk konektivitas adalah daerah 3T yang memang belum sepenuhnya mungkin mendapat akses internet yang sebaik daerah lain. Artinya disini, syukur alhamdulillah, sudah ada sejak kurang lebih sebulan lalu. Namun demikian, tentu kita masih bisa perbaiki kecepatannya dan lain-lain,” tuturnya.

Menteri Meutya Hafid bersyukur lewat layanan akses internet Program BAKTI Aksi, pelajar di daerah 3T dapat mengikuti ujian menggunakan konektivitas digital. Sebelumnya pelajar di Amarasi harus menumpang di sekolah lain yang memutuhkan waktu cukup lama menjangkaunya karena infrastruktur jalan belum optimal.

“Jadi justru di daerah-daerah ini konektivitas digital menjadi sangat dibutuhkan,” tandasnya.

Kedatangan Menkomdigi di SMP Negeri 6 Amarasi disambut langsung kepala sekolah dan guru, pelajar hingga masyarakat setempat. Menteri Meutya didampingi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Hokky Situngkir, Inspektur Jenderal Arief Tri Hardiyanto dan Direktur Utama BAKTI Kemkomdigi Fadillah Mathar.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Penerimaan Pajak Daerah Jaksel Capai Rp11,74 Triliun hingga Oktober 2024

Penulis
Syifa
-

Dalam periode Januari hingga 30 Oktober 2024, penerimaan pajak daerah di Jakarta Selatan sudah mencapai Rp11,74 triliun atau 78,78 persen dari target ditetapkan tahun ini.

Kasubbid Penagihan dan Penindakan Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, Hespatoni mengatakan, berbagai upaya akan dilakukan agar target penerimaan pajak daerah ditetapkan bisa direalisasikan.

“Masih sekitar 21 persen untuk mencapai target 100 persen, kita akan manfaatkan waktu yang tinggal dua bulan lagi ini seoptimal mungkin,” ujarnya, Kamis (31/10).

Ia menjelaskan, penerimaan tertinggi saat ini adalah pajak hotel yang sudah mencapai 98,42 persen.

“Untuk penerimaan terendah adalah pajak parkir yang baru di angka 52,98 persen dari target ditetapkan,” terangnya.

Ia menambahkan, untuk kecamatan dengan penerimaan pajak tertinggi saat ini adalah Kecamatan Pasar Minggu dengan 83,29 persen. Kemudian, yang masih terendah Kecamatan Tebet dengan 67,60 persen.

“Kami berharap koordinasi antar pemangku wilayah dengan UP3D, Suban Pendapatan tingkat Kota, dan stakeholder terkait bisa ditingkatkan untuk optimalisasi penerimaan pajak,” ungkapnya.

Menurutnya, camat dan lurah dapat berperan aktif menyosialisasikan kepada Wajib Pajak untuk menunaikan kewajibannya.

“Pajak ini sangat penting untuk membiayai pembangunan fisik dan non-fisik. Kalau ada camat dan luruh ikut turun dan terjadi kenaikan perolehan pajak berarti berhasil dan ini bisa menjadi contoh,” tandasnya.

Menkop Siap Bantu Pemutihan Utang Rp8,3 Triliun untuk 6 Juta Petani

Penulis
Syifa
-

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menegaskan dukungan Kementerian Koperasi terhadap rencana pemutihan atau penghapusan utang bagi petani yang masuk dalam skema Kredit Usaha Tani (KUT) tahun 1998.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk meringankan beban finansial para petani yang selama 26 tahun terakhir terbebani utang dan terkendala dalam mengakses kredit baru dari perbankan.

“Kita dukung kebijakan pemerintah untuk menghapus bukukan dan menghapus tagih utang-utang yang menjerat kaum petani dalam sistem kredit usaha tani itu,” kata Menteri Budi di Jakarta, Kamis.

Menurut data, program pemutihan ini akan mencakup penghapusan utang senilai Rp8,3 triliun bagi sekitar 6 juta petani di Indonesia, yang masing-masing berutang rata-rata Rp1,3 juta.

Menteri Budi menyatakan bahwa surat usulan kepada Presiden Prabowo mengenai pengalihan kredit petani melalui koperasi akan segera disampaikan. Hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan penyaluran kredit agar lebih terpantau melalui koperasi.

“Jadi kira-kira satu petani itu Rp1,3 juta per orang,” katanya.

Lebih lanjut, Menteri Budi mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo terkait usulan agar setelah utang tersebut diputihkan, para petani mesti mengajukan kredit melalui koperasi.

“Kita akan mengupayakan itu segera ini draftnya, suratnya disusun untuk disampaikan ke Pak Presiden,” kata dia.

Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, sebelumnya menyarankan agar penyaluran kredit bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM dilakukan melalui koperasi, bukan langsung kepada individu. Hal ini sebagai respons atas rencana pemutihan utang pemerintah yang menyasar sektor agribisnis, nelayan, dan UMKM dengan kriteria kelayakan tertentu.

Ferry juga menekankan bahwa program penghapusan utang ini memiliki kriteria kelayakan yang spesifik. Artinya, tidak semua petani, nelayan, dan UMKM akan mendapatkan manfaat dari program ini, tetapi hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Setelah utang mereka dihapus, para petani, nelayan, dan UMKM akan kembali memiliki akses ke pinjaman. Namun, untuk mencegah masalah kredit macet, pemerintah akan menyalurkan dana ini melalui koperasi agar ada sistem pengawasan antar anggota.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Erick Thohir Dorong Pembentukan Tim PMO Atasi Harga Tiket Pesawat

Penulis
Syifa
-

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong pembentukan tim Project Management Officer (PMO) untuk menangani persoalan harga tiket pesawat yang saat ini dinilai mahal. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan sektor pariwisata nasional.

Dalam pernyataannya di Jakarta pada Kamis, Erick Thohir mengungkapkan bahwa ia telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada Selasa (29/10), dan mengundang Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor pariwisata.

“Kami akan membentuk tim bersama untuk memberikan solusi. Kalau dulu bicara Satgas, atau versi saya PMO, itu sama saja tujuannya untuk menyelaraskan semua kebijakan untuk menjadi sebuah satu keputusan yang bisa memberikan solusi termaksud tadi mengenai harga tiket (pesawat),” kata Erick seusai pertemuan dengan Menpar Widiyanti Putri Wardhana.

Menteri BUMN ini menekankan pentingnya kolaborasi antarkementerian dalam menyusun solusi komprehensif terkait isu harga tiket pesawat. Ia mengingatkan bahwa keselarasan kebijakan sangat diperlukan agar keputusan yang diambil dapat efektif dan berdampak positif bagi sektor pariwisata.

“Karena tidak mungkin kita ini bekerja sendiri-sendiri,” ujarnya.

Erick mengingatkan bahwa kompleksitas permasalahan pariwisata tidak bisa dianggap sepele, karena memerlukan perubahan mendasar pada regulasi yang ada.

Dia juga menyoroti perlunya kerja sama antara kementerian untuk mencapai tujuan yang sama, terutama dalam sektor pariwisata yang saling berkaitan.

“Di Magelang (Presiden) Pak Prabowo itu, (arahannya) salah satunya bagaimana dengan background kita yang berbeda-beda, itu dijadikan satu, menjadi bagaimana penugasan yang diminta oleh Pak Prabowo itu bisa dijalankan dengan baik,” jelasnya.

Erick menegaskan bahwa tim PMO akan segera terbentuk dalam satu hingga dua minggu ke depan untuk mulai meninjau kebijakan yang relevan.

“Jadi konteksnya nanti sama-sama, mungkin satu, dua minggu, insya Allah nanti timnya sudah terbentuk dan sudah mulai bisa mereview segala kebijakan atau pun turunan dari pada kebijakan untuk bisa diimplementasikan secara baik,” imbuh Erick.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kedua kiri), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (kedua kanan), Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa (kanan), Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria (kiri) dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (31/10/2024). ANTARA/Harianto

Di tempat yang sama, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menekankan pentingnya keterlibatan lintas kementerian dan lembaga dalam mengatasi isu aksesibilitas transportasi menuju ke destinasi pariwisata.

Menurutnya, kerja sama juga diperlukan untuk memastikan harga tiket pesawat menjadi lebih terjangkau bagi wisatawan.

Hal ini diharapkan dapat mendorong kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) dan wisatawan nusantara (Wisnus) ke destinasi wisata yang ada di Indonesia.

“Mengenai aksesibilitas transportasi, harga tiket yang terjangkau kita harus segera atasi bersama K/L yang lainnya supaya Wisman dan Wisnus bisa datang (ke objek wisata) di Indonesia (tiket pesawatnya) lebih murah,” kata Widiyanti.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

1...1,4811,4821,483...4,969Halaman 1,482 dari 4,969