Beranda blog Halaman 1492

Hari Sumpah Pemud: Pj Gubernur Kaltim Tekankan Peran Strategis Pemuda Dalam Pembangunan Bangsa

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-96 tahun 2024 diselenggarakan dengan penuh semangat di Lapangan Gelora Kadrie Oening, Samarinda, pada Senin, 28 Oktober 2024. Upacara yang mengusung tema “Maju Bersama Indonesia Raya” ini dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dan dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta pemuda dari berbagai organisasi.

Rangkaian acara dimulai dengan pengibaran bendera Merah Putih yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta sebagai penghormatan kepada para pahlawan bangsa. Naskah UUD 1945 dan ikrar Sumpah Pemuda yang dihasilkan pada Kongres Pemuda 1928 turut dibacakan untuk mengukuhkan nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan oleh para pendahulu.

Dalam pidatonya, Pj Gubernur Kaltim menegaskan bahwa peristiwa Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah yang menyatukan seluruh pemuda Indonesia di tengah keberagaman.

“Sumpah Pemuda tahun 1928 membuktikan bahwa pemuda Indonesia memiliki tekad kuat untuk bersatu dalam membangun bangsa yang merdeka dan berdaulat,” ujarnya, membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Ario Bimo Nandito Ariotedjo.

Ia menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan oleh para pendahulu untuk terus diterapkan, terutama di era perubahan yang serba cepat saat ini.

“Perubahan yang sangat cepat dapat melemahkan kekuatan bangsa jika kita tidak memelihara kesadaran akan persatuan dan karakter kebangsaan.”jelas Pj Gubernur Kaltim yang juga sebagai Direktur Jendral Otonomi Daerah Kemendagri RI.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa peringatan Sumpah Pemuda tahun ini bertepatan dengan masa transisi pemerintahan baru, menjadi momentum strategis untuk memperkokoh langkah bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

“Pemuda memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Kita harus mengembangkan kapasitas dan potensi pemuda sebagai subjek maupun objek pembangunan,” tegasnya.

Menurut Pj Gubernur Kaltim, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indonesia tahun 2024 berada pada angka 56,33 persen, menunjukkan adanya kemajuan, namun tantangan masih perlu diatasi. Ia menekankan pentingnya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan pemuda agar mereka dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pembangunan nasional.

Di akhir pidatonya, dirinya mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia industri dan akademisi, untuk bersinergi membangun ekosistem yang mendukung inovasi serta pertumbuhan pemuda Indonesia.

Puncak acara ditandai dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah pemuda berprestasi yang telah memberikan kontribusi positif dalam berbagai sektor pembangunan. Serta penyerahan penghargaan ketangkasan baris berbaris piala Gubernur Kaltim 2024.

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, pimpinan instansi vertikal/kementerian dan lembaga, pimpinan ormas, tokoh agama, dan pemuda di Kaltim serta unsur Forkopimda.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

IKN Ditarget Rampung 2028, DPR Harap Prabowo Segera Terbitkan Keppres

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menanggapi target Presiden Prabiwo yang disebut bakal menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam empat tahun. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan rencana tersebut disampaikan dalam retret menteri Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang.

Rifqinizamy menjelaskan, pada prinsipnya, Komisi II menyambut baik sikap dan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki target penyelesaian infrastruktur dan pembangunan ekosistem di Kawasan IKN tersebut. Karena itu, ia menegaskan Komisi II akan bekerja dengan sungguh-sungguh melalui tiga fungsi konstitusional yang dimiliki, baik dari sisi pengawasan, penganggaran, maupun legislasi.

“Dalam konteks legislasi, kami berharap Pak Prabowo segera kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden (Keppres, red) yang merupakan turunan dari Undang-Undang IKN terkait dengan perpindahan Ibu Kota kita secara resmi dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara,” jelas Rifqinizamy dalam rekaman suara kepada Parlementaria, di Jakarta, Minggu (27/10/2024).

Baca juga : Prabowo Ingin Pembangunan IKN Rampung Lebih Cepat

Dalam konteks penganggaran, Komisi II berharap Badan Otorita IKN yang merupakan mitra kerja Komisi II diberikan kewenangan yang lebih. Yaitu, bukan hanya terkait dengan pengelolaan IKN tetapi juga dalam konteks pembangunan dan penataan infrastruktur.

“Kami mendengar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surat Presiden kepada pimpinan DPR menunjuk Saudara Basuki Hadimulyono mantan Menteri PUPR untuk menjadi kepala otorita IKN. Ini merupakan kabar baik karena Pak Basuki merupakan maestro infrastruktur Indonesia yang kami harapkan bisa mempercepat atau melakukan akselerasi terhadap pembangunan infrastruktur di IKN,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

“Saya sendiri insya Allah dalam waktu dekat bersama para Pimpinan Komisi II yang lain akan segera meninjau dan melakukan akselerasi lapangan terkait dengan persiapan dan perkembangan infrastruktur, penataan kawasan dan pengembangan IKN baik yang didanai melalui APBN maupun non-APBN dalam hal ini adalah investasi,” pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto disebut masih menunggu kesiapan sebelum resmi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait kepindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Saat ini, kepindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara tinggal menunggu Keppres, meski Revisi UU IKN telah disahkan lewat Paripurna DPR setahun sebelumnya pada 23 Oktober 2023 lalu.

Menteri Sekretaris Kabinet (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun mengatakan Presiden Prabowo masih mempelajari kesiapan IKN sebelum Keppres resmi diteken. Namun, dia memastikan Prabowo akan menandatanganinya setelah semuanya siap.

Meski begitu, Prasetyo tak mengungkap kesiapan yang dimaksud, termasuk progres pembangunan Istana Garuda. Begitu pula pemindahan ribuan ASN dari Jakarta ke IKN.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

BRIN dan BPOM Kaji Optimalisasi Registrasi Pangan Olahan Berbasis AI

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sepakat mengkaji optimalisasi registrasi pangan olahan dengan kecerdasan artifisial atau biasa disebut AI.

“Kerja sama ini sebagai kelanjutan dari studi yang telah dilakukan bersama tentang identitas kesiapan BPOM dalam adopsi AI dan kendala pengusaha dalam registrasi pangan,” kata Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN Zamroni, dalam penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama, di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika BPOM, Jakarta, Kamis (25/10).

Kerja sama ini, kata dia, sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman BRIN dengan BPOM yang ditandatangani tahun 2022, tentang riset dan inovasi di bidang obat dan makanan dalam rangka peningkatan daya saing industri lokal.

Baca juga : BRIN Siapkan Talenta Muda Indonesia Melalui Program Magang dan Pendidikan Lanjut

Zamroni menekankan pentingnya pangan tidak hanya menjadi isu global, tetapi juga bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Menurutnya, pangan merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Ketahanan pangan sebagai prioritas untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap makanan yang cukup, bergizi, dan aman.

Riset dan inovasi memainkan peranan kunci dalam mendukung program ketahanan pangan. BRIN dan BPOM memiliki tanggung jawab dalam pengkajian registrasi pangan.

BRIN berperan dalam melakukan penelitian yang mendalam dalam berbagai aspek keamanan dan kualitas pangan. Sedangkan BPOM berfokus pada pengawasan keamanan produk pangan yang beredar di masyarakat.

“Dengan menggunakan AI, kita dapat menganalisis data besar (big data) terkait produk, distribusi, dan konsumsi pangan secara lebih akurat,” ujar Zamroni.

Teknologi AI, sambung dia, tidak hanya meningkatkan proses registrasi, tetapi juga memastikan produk pangan sampai ke masyarakat dengan aman dan berkualitas tinggi.

Dengan memanfaatkan AI, BPOM dapat mempercepat proses evaluasi keamanan produk melalui analisis data yang lebih cepat dan akurat. Karena sistem berbasis AI dapat digunakan untuk mendeteksi potensi risiko kesehatan dari bahan-bahan makanan tertentu sebelum dipasarkan.

Kerja sama keduanya sangat penting untuk mencapai tujuan ketahanan pangan nasional melalui registrasi yang efisien dan efektif. “Semoga langkah ini menjadi langkah baik dalam mendukung registrasi pangan yang efisien, cepat, dan bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat,” harap Zamroni.

Direktur Registrasi Pangan Olahan BPOM Sintia Ramadhani mengungkapkan, ke depan, BPOM dan BRIN akan lebih banyak lagi melakukan kajian. Dalam kerja sama ini, kedua tim akan menyusun roadmap pengembangan AI dalam Sistem Registrasi Pangan Olahan Berbasis Risiko (e-Reg RBA).

Selain itu juga akan membuat formulasi desain teknis AI untuk transformasi e-Reg RBA ke SMART e-Reg RBA. “Diharapkan nantinya SMART E-Reg RBA berbasis AI ini dapat segera diimplementasikan,” imbuh Sintia.

Sementara Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Elin Herlina menyatakan, BPOM diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengaturan pangan olahan, mulai dari pengolahan sampai peredarannya.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas dan mutu produk pangan yang beredar di masyarakat. Antara lain melalui registrasi dalam rangka penerbitan izin edar untuk pangan olahan.

“BPOM memastikan pangan olahan yang akan diedarkan ke masyarakat telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, termasuk kesesuaian informasi yang disampaikan,” terangnya.

Kemudahan akses menuntut BPOM berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini menjadi tantangan baru bagi BPOM dalam menyediakan pelayanan yang cepat, akurat, dan tepat dalam proses registrasi.

“Salah satu upaya yang akan dilakukan melalui pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk mewujudkan kinerja yang lebih optimal di registrasi pangan olahan,” tandas Elin.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Suhu di Riau Diperkirakan Mencapai 35 °C, Warga Diimbau Tetap Hidrasi

Masyarakat di Provinsi Riau diimbau untuk waspada terhadap cuaca panas terik yang melanda daerah tersebut. Menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru, suhu udara hari ini diperkirakan akan berkisar antara 24,0 hingga 35,0 °C.

“Hari ini, Senin, 28 Oktober 2024, suhu udara di Riau diperkirakan berkisar antara 24.0 hingga 35.0 °C. Masyarakat diharapkan menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas luar ruangan yang berlebihan dan memperbanyak minum air putih untuk menghindari risiko dehidrasi,” ujar Indah.

Beberapa hari terakhir, suhu udara di Riau terasa panas, terutama pada siang hari. Bahkan, diperkirakan wilayah Riau masih akan terus dilanda cuaca panas dalam beberapa hari mendatang, dipengaruhi oleh keberadaan Siklon Tropis Kong-Rey yang menyusul setelah Trami di Filipina.

Baca juga : Beasiswa Seragam Sekolah di Riau Masih Buka, Buruan Daftar!

Siklon Trami sebelumnya telah menarik massa udara panas ke wilayah Riau, sehingga suhu siang hari tetap tinggi meski sudah memasuki awal musim hujan.

BMKG melalui prakirawan Bibin S. menyebut bahwa panas ini sebenarnya diperkirakan akan berkurang seiring hujan yang diprediksi turun minggu ini.

“Namun, dengan munculnya Siklon Tropis Kong-Rey, perkiraan itu berubah,” jelasnya.

Sementara itu, untuk prakiraan cuaca hari ini, pagi ini diperkirakan cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, langit akan cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan bersifat lokal di beberapa wilayah, seperti Rokan Hilir, Bengkalis, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Dumai.

Pada malam hari, cuaca berawan dan hujan ringan hingga sedang diprediksi terjadi di sebagian besar wilayah Riau. Dini hari nanti, kondisi akan berawan dengan udara kabur.

Untuk total titik panas di wilayah Sumatera tercatat sebanyak 532 titik. Rinciannya adalah sebagai berikut: Aceh memiliki 8 titik, Bengkulu 17 titik, Jambi 85 titik, Lampung 66 titik, Sumatera Barat 61 titik, Sumatera Selatan 120 titik, Kepulauan Riau 1 titik, dan Bangka Belitung 74 titik.

Di Provinsi Riau sendiri terdapat 72 titik panas yang tersebar di beberapa wilayah, yaitu Bengkalis dengan 9 titik, Rokan Hilir 6 titik, Rokan Hulu 8 titik, Kampar 15 titik, Kepulauan Meranti 1 titik, Pelalawan 7 titik, Siak 6 titik, Indragiri Hilir 6 titik, Indragiri Hulu 12 titik, serta Kota Dumai 2 titik.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Gubernur Sulawesi Tenggara Pastikan Seleksi CPNS 2024 Tanpa Biaya

Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dipungut biaya. Hal itu disampaikan Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto saat meninjau Titik Lokasi Mandiri Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sabtu (26/10/2024).

Andap melanjutkan, kelulusan peserta adalah atas kemampuan dan prestasi dari peserta sendiri, karena itu jika ada pihak-pihak yang mengaku dapat membantu atau menjanjikan kelulusan peserta, maka hal tersebut adalah tindak penipuan kepada peserta.

“Seluruh Panitia, baik dari Pusat maupun Daerah, bahu-mambahu untuk menyediakan fasilitas seleksi yang terbaik. Jadi, tugas Saudara-saudara di sini tinggal fokus dan konsentrasi pada substansi seleksinya. Untuk itu, saya pastikan, tidak ada pihak lain yang dapat membantu Saudara-saudara kecuali diri sendiri,” ujarnya.

Baca juga : Produk BUM Desa Sulawesi Tenggara Berkualitas, Wamendes: Harus Berorientasi Ekspor

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang juga bertugas sebagai Ketua Panitia Seleksi Daerah CPNS Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, saat mengecek lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Rabu (23/10/2024), mengatakan untuk tahun 2024, sedikitnya 22.246 peserta yang berhak mengikuti SKD untuk formasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Senada dengan Pj. Gubernur, Asrun mengimbau seluruh peserta untuk selalu waspada terhadap segala bentuk informasi yang bukan dari kanal resmi pemerintah.

“Setiap informasi yang terkait dengan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat melalui portal website bkd.sultraprov.go.id, facebook @BKD PROV.SULTRA, @bkdsultra_,” pungkasnya.

Koordinator Tim BKN pada Titik Lokasi Mandiri di Kota Kendari, Jatmiko mengatakan hingga hari ke-10 pelaksanaan SKD, skor tertinggi adalah 462. “Hingga hari ke-10, skor (SKD) tertinggi adalah 462 oleh peserta yang melamar pada formasi Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara,” terangnya.

Jatmiko menambahkan, total akan ada 120 Instansi yang menggunakan fasilitas Tititk Lokasi BKN Mandiri di Kota Kendari hingga hari terakhir pelaksanaan, di hari Jumat (8/11/2024).

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pemprov Kaltara Dukung Hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), berkomitmen dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Diharapkan penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai objek yang perlu diberi bantuan, melainkan sebagai subjek yang diberikan jaminan terhadap penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia serta berperan terhadap pembangunan daerah di Bumi Benuanta.

Komitmen ini dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Staf Ahli bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kaltara, Robby Yuridi Hatman mewakili Sekretaris Provinsi Kaltara H. Suriansyah, menerima kunjungan sekaligus audiensi bersama Deka Kurniawan selaku Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI dan rombongan di Ruang Rapat Gubernur Kaltara lantai 4, Selasa (22/10/2024).

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltara, Obed Daniel mengatakan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas tertuang didalam UUD 45 Alinea 4 dimana dijelaskan tidak ada pembatasan ataupun diskriminasi bagi seluruh Bangsa Indonesia termasuk para penyandang disabilitas.

Baca juga : Pemprov Kaltara Sambut Program 100 Hari Prabowo-Gibran

”Keberpihakan Pemprov Kaltara dalam upaya pemenuhan hak penyandang diabilitas khususnya dalam penganggaran setiap tahun OPD terkait yang bertanggung jawab melayani penyandang disabilitas itu pasti menyiapkan anggarannya,” jelasnya.

Di Kaltara terbagi 10 gangguan penyandang disabilitas seperti kesulitan gangguan penglihatan, gangguan kesedihan depresi, gangguan berjalan, gangguan pendengaran, gangguan dalam belajar / kemampuan intelektual, gangguan menggerakan tangan atau jari, gangguan mengingat, gangguan mengendalikan perilaku, gangguan berbicara dan gangguan untuk mengurus diri sendiri.

“Menurut data BPS tahun 2022, di Kaltara terdapat penyandang disabilitas dengan total 46.447 jiwa yang terbagi 22.815 laki-laki dan 23.695 jiwa perempuan,” beber Obed.

Menaggapi hal tersebut, Deka menyepakati segala bentuk tindakan pemenuhan hak penyandang disabilitas karena kehadiran mereka ada ditatanan kehidupan sosial dan sudah tentu pasti pemerintah daerah terlibat langsung didalamya.

“Tugas kita dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas sebagai pemeritah ini sudah menjadi kewajiban kita, namun akan jauh lebih baik lagi menjalankan tugas ini dengan menggunakan panggilan batin dari sisi kemanusiaan,” Imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pemkot Surabaya Lelang 14 Unit Kendaraan Dinas R4 Tahap Kedua

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surabaya kembali melakukan lelang kendaraan dinas roda empat (R4), Jumat, (25/10/2024). Lelang tersebut, dilakukan oleh BPKAD secara online melalui situs http://lelang.go.id/ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya.

Kepala Bidang Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah BPKAD Surabaya, Dimas Nuswantoro mengatakan, lelang kendaraan dinas R4 ini adalah yang kali kedua. Di tahap kedua ini, BPKAD Surabaya kembali melakukan lelang sebanyak 14 unit R4.

Dimas menerangkan, total keseluruhan kendaraan dinas R4 yang dilelang ada sebanyak 42 unit. Pada lelang tahap pertama, sudah laku terjual 15 unit. Setelah dilakukan proses lelang tahap pertama, tersisa 27 unit kendaraan.

Baca juga : Pemkot Surabaya Percepat Pengaspalan untuk Kurangi Debu Jalan

“Totalnya sih 42 unit, 15 unit sudah laku, 27 belum laku. Kemudian dari 27 itu, ada 13 unit yang sudah kami lelang di tahap kedua sesi pertama, ternyata yang terjual hanya 6 unit, kemudian dari 13 unit tadi, tersisa 7 unit yang belum laku. Karena kemarin sudah laku 6 unit, berarti sekarang tinggal 21 unit yang belum,” kata Dimas.

Dari 21 unit itu, lanjut Dimas, BPKAD Surabaya melalui situs http://lelang.go.id/ kembali melakukan lelang tahap kedua sesi dua pada Senin, 18 Oktober 2024. Di tahap kedua sesi dua ini, BPKAD kembali melakukan lelang sebanyak 14 unit eks kendaraan dinas R4. “Penawarannya itu sudah dilakukan mulai hari senin, itu sudah dipublish, kalau mereka (masyarakat) mulai melakukan penawaran itu sudah bisa. Nah, terakhir Jumat, 25 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB,” jelas Dimas.

Dimas mengungkapkan, proses lelang ini terbuka untuk umum dan siapa saja boleh mengikuti open bidding lelang. Sebelumnya, lanjut dia, Pemkot Surabaya juga sudah melakukan publikasi melalui sosial media hingga media massa, terkait adanya lelang kendaraan dinas tersebut. “Bahkan kemarin kami juga inisiatif menyurati pengumumnya ini ke showroom-showroom. Jadi bebas, kan ini terbuka untuk umum,” ungkapnya.

Dimas menerangkan, bagi masyarakat yang berminat mengikuti proses lelang, bisa melakukan pembayaran uang jaminan sebesar Rp85 juta. Lelang eks kendaraan dinas jenis Toyota Kijang Innova kali ini, dibuka mulai dari harga Rp170 juta hingga Rp174 juta.

“Jaminannya Rp85 juta, ini digunakan kalau misal dia sudah menawar dan ditetapkan sebagai pemenang, lalu ternyata nggak dilunasi, maka jaminannya itu hangus. Akan tetapi, kalau misal dia nawar, kemudian tidak ditetapkan sebagai pemenang, ya jaminannya akan dikembalikan oleh KPKNL maksimal 3 hari kerja,” terangnya.

Ia menambahkan, bagi masyarakat yang tertarik mengikuti proses lelang berikutnya, selain uang jaminan, peserta lelang juga wajib melengkapi persyaratan lainnya. “Diantaranya seperti KTP, NPWP, nomor rekening bank, dan alamat e-mail,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

PUPR Selesaikan Pembangunan Pasar Sanggeng untuk Perekonomian Manokwari

Kementerian Pekerjaan Umum telah menyelesaikan pembangunan Pasar Sanggeng sebagai sarana perdagangan PUPR Selesaikan Pembangunan Pasar Sanggeng untuk Perekonomian Manokwari rakyat yang aman, nyaman, bersih, tertata, lebih estetis dan tidak kumuh di Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Percepatan penyelesaian pasar dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan fasilitas layanan dan kenyamanan kegiatan ekonomi kerakyatan dalam pemenuhan distribusi kebutuhan pokok di Kabupaten Manokwari.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan dengan selesainya pembangunan Pasar Sanggeng yang berkualitas, diharapkan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Manokwari, terutama dalam menjamin distribusi bahan pokok dan turut menggerakkan sektor riil atau UMKM.

Baca juga : Dinas PUPR Kalsel Adakan Sertifikasi Tenaga Ahli Teknik SDA

“Pasar Sanggeng yang berada di tengah kota Kabupaten Manokwari diharapkan dapat memperkuat ekonomi masyarakat dan menjadi sumber utama pendapat daerah. Dengan bangunan pasar yang baru, Kementerian PU ingin memastikan penyediaan fasilitas yang modern, lingkungan yang tertib, dan bersih, serta kemudahan akses bagi masyarakat pasar bisa terpenuhi,” kata Wamen Diana.

Pembangunan Pasar Sanggeng mulai dikerjakan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Papua Barat, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya sejak 2023 dengan anggaran APBN senilai Rp162,8 miliar. Konstruksi pasar dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana PT Nindya Karya meliputi pekerjaan struktural, arsitektural, mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP).

Pasar Sanggeng berdiri di atas lahan seluas 27.809 m2 dengan desain bangunan bertingkat 3 dengan luas bangunan 21.519 m2. Pekerjaan konstruksi Pasar Sanggeng telah disesuaikan dengan keselarasan lingkungan yang mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga pedagang maupun pembeli merasa nyaman.

Bangunan pasar terdiri dari lantai 1 seluas 6.160 m2, lantai 2 seluas 5.101 m2, dan lantai 3 seluas 5.101 m2 dengan jumlah kios sebanyak 394 unit dan los pedagang 1.016 unit. Pasar Sanggeng diharapkan menopang perdagangan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, terlebih berada tidak jauh dari pelabuhan dan pusat pelelangan ikan Manokwari, sehingga dapat menyokong pertumbuhan perekonomian.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pemkot Mojokerto Terus Berantas Rokok Ilegal dari Hulu ke Hilir

Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto berkomitmen untuk memberantas peredaran rokok illegal. Komitmen ini diwujudkan dengan menggalakkan sosialisasi, edukasi, penelusuran informasi, dan operasi cukai yang bersinergi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Sidoarjo serta TNI dan Polri.

Mengutip laman Pemerintah Kota Mojokerto, Sabtu (26/10/2024), Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro menyampaikan rokok ilegal dapat memberikan dampak signifikan terkait pengendalian peredaran tembakau oleh negara maupun dampak kesehatan masyarakat.

Apabila rokok ilegal beredar, peredaran tembakau yang berbahaya bagi kesehatan tak bisa dikendalikan. Oleh karena itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk mendukung pemberantasan rokok ilegal di Kota Mojokerto.

Baca juga : Pjs. Bupati Mojokerto Imbau Masyarakat Tingkatkan Kesadaran Hukum

“Kota Mojokerto mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dimanfaatkan tidak hanya untuk pemberantasan rokok illegal, tetapi juga bantuan sosial. Oleh karena itu, rokok yang tidak ada cukainya jelas merugikan negara atau pemerintah,” kata Ali Kuncoro.

Ia menambahkan, rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai itu dinilai berbahaya, sebab tidak ada pengawasan dari segi kadar komposisi maupun penggunaan nikotin/tar.

“Meskipun secara kesehatan memang lebih baik tidak merokok, tetapi masih banyak masyarakat yang merokok. Oleh karena itu, mari kita dukung negara kita dengan membeli rokok yang bercukai sehingga ada pemasukan untuk negara dan lebih terjamin karena ada pengawasan dari BPOM,” imbuh sosok yang akrab disapa Mas Pj ini.

Dengan besarnya manfaat rokok yang bercukai Mas Pj mengajak warga Kota Mojokerto untuk berpartisipasi secara aktif melaporkan apabila menemukan peredaran rokok tanpa pita cukai.

“Bagi seluruh warga apabila mendapati peredaran rokok illegal bisa secara langsung melapor ke Satpol PP Kota Mojokereto ataupun Kantor Bea Cukai terdekat serta melalui Sapa Mas PJ,” imbaunya.

Sosialisai secara masif tentang peredaran rokok ilegal di Kota Mojokerto juga dikemas dengan berbagai kegiatan yang melibatkan massa seperti jalan santai dan pengajian. Untuk penegakan hukum juga dilakukan inspeksi mendadak ke sejumlah toko.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Mendikdasmen Canangkan Gerakan Bangga Mahir dan Maju dengan Bahasa Indonesia

Dalam momentum Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencanangkan gerakan Bangga, Mahir, dan Maju dengan Bahasa Indonesia.

“Dengan mengucap bismillahir-rahmanir-rahim, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, bersama ini saya canangkan gerakan untuk bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia,” ucap Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, di Jakarta, Senin (28/10).

Lebih lanjut, Mendikdasmen menyampaikan bahwa perjuangan insan-insan Kemendikdasmen, khususnya Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa (Badan bahasa), dan kementerian/lembaga terkait, telah membawa bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO, “Kita bangga dan bersyukur dengan pencapaian itu. Beberapa negara tidak memiliki bahasa nasional, sementara bangsa Indonesia mendapatkan berkah dari keragaman bahasa.”

Baca juga : Upaya Indonesia Majukan Bahan Bakar Penerbangan Rendah Karbon

Tantangan pada masa sekarang dan yang akan datang adalah bagaimana meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan, tanpa meninggalkan khazanah budaya dan bahasa daerah serta karya-karya penting dalam bahasa asing.

“Kita ingin menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang lebih produktif dengan berbagai karya dan capaian yang telah diraih. Oleh karena itu, dengan semangat Bangga, Mahir, dan Maju dengan Bahasa Indonesia, kita berusaha untuk memajukan bahasa Indonesia, tetap memelihara bahasa daerah, dan semangat mempelajari bahasa asing sebagai sarana komunikasi internasional,” urainya.

Pameran Bahasa dan Sastra 2024: Membangun Kedaulatan Bahasa Indonesia untuk Generasi Bangsa

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar pameran Pembangunan Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Capaian Program Prioritas Badan Bahasa di Plaza Insan Berprestasi, Kompleks Kemendikdasmen, Jakarta. Pameran ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra 2024, yang juga dilaksanakan bertepatan dengan Peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Pameran dibuka secara resmi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mukti. “Salah satu hal yang kita tekankan pada peringatan Bulan Bahasa dan Sastra 2024 adalah bagaimana kita membangun kedaulatan bahasa Indonesia,” ucapnya.

Kepala Badan Bahasa, E. Aminudin Aziz, menyampaikan bahwa bangga menggunakan bahasa Indonesia berarti menjaga identitas nasional di tengah globalisasi. Mahir berbahasa Indonesia mencerminkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif generasi yang unggul. “Dengan bahasa Indonesia yang kokoh, kita maju sebagai bangsa yang mampu bersaing di kancah dunia, tanpa kehilangan jati diri. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah kunci masa depan pendidikan yang mandiri dan berdaya saing global,” pungkasnya.

Pameran ini menampilkan berbagai produk kebahasaan dan kesastraan, serta capaian program pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Selain itu, dihadirkan pula layanan konsultasi kebahasaan, simulasi dan pendaftaran Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), dan panduan mengakses produk literasi kebahasaan dan kesastraan. Pameran dimeriahkan dengan penampilan musikalisasi puisi mendongeng, monolog, pembacaan puisi dan cerita pendek, serta kuis interaktif.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News