Beranda blog Halaman 1493

Investasi di Kota Bandung 2024 Capai Rp8,57 Triliun

Investasi di Kota Bandung pada tahun 2024 telah melampaui target. Dari target sebesar Rp7,3 triliun, hingga dengan triwulan III telah tercapai Rp8,57 triliun.

Hal itu diungkapkan P.j Sekretaris Daerah Kota Bandung Dharmawan pada Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Savoy Homman Hotel, Kamis (24/10/2024).

Pada tahun 2023 lalu, investasi di Kota Bandung juga melewati target. Dari target sebesar Rp7,25 triliun tercapai Rp8,53 triliun.

Baca juga : Capaian Kinerja Ekonomi Kreatif Kota Bandung Hingga Oktober 2024

“Kemudahan berinvestasi merupakan ‘privilage’ yang diberikan pemerintah kepada investor, dengan insentif sebagai salah satu haknya,” tuturnya.

“Dalam hal investasi telah memiliki Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Sebagai petunjuk pelaksanaan dan teknis, Perda tersebut perlu diterjemahkan ke dalam peraturan wali kota, salah satunya mengatur tentang insentif,” beber Dharmawan.

Menurut Dharmawan, agar pertumbuhan ekonomi meningkat, syarat utamanya adalah iklim investasinya harus sehat. Sehat dalam arti, semua perizinan ditempuh secara prosedural dengan kemudahan yang akan didapat oleh investor.

“Kita memastikan bahwa kebijakan investasi dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung Ronny A. Nurudin menyampaikan, pemberian insentif harus tepat sasaran berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan efektif, efisien.

“Saya juga mengajak para investor agar seimbang dalam hak dan kewajibannya. Pemkot Bandung telah memberikan kemudahan berinvestasi, maka agar diimbangi dengan berinvestasi sesuai rencana umum,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

OJK Terbitkan Tiga Pedoman Produk Perbankan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendo​rong penguatan karakteristik perbankan syariah melalui pengembangan produk perbankan syariah yang memiliki kekhasan syariah atau yang disebut shari’ah-based product sehingga mempunyai unique value proposition yang tidak dapat dilakukan oleh perbankan konvensional.

Untuk mendukung upaya tersebut, OJK menerbitkan tiga pedoman produk perbankan syariah yang meliputi: Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah, Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah dan Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

Buku pedoman produk perbankan syariah tersebut diluncurkan dalam agenda puncak Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 dengan tema “Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah Membangun Negeri” oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Banda Aceh, Jum’at (25/10).

Baca juga : OJK Ingatkan Gen Z Pentingnya Perencanaan Keuangan yang Baik

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Pj. Gubernur Aceh, KNEKS, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia dan diikuti oleh seluruh industri perbankan syariah yang melibatkan Komisaris Utama, Direktur Utama, Ketua Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif,​ dan Direksi dari Bank Umum Konvensional yang merupakan induk dari BUS maupun UUS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae menyampaikan penerbitan pedoman ini merupakan salah satu bentuk komitmen OJK dalam penguatan karakteristik perbankan syariah dengan strategi pengembangan keunikan produk syariah sesuai Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027.

“Pedoman Produk yang telah disusun OJK ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi industri dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan produk perbankan syariah sehingga memberikan kesamaan pandang dan pemahaman dalam implementasi,” kata Dian.

Ketiga pedoman produk perbankan syariah tersebut diharapkan dapat melengkapi Peraturan OJK (POJK) sebelumnya dengan penjelasan yang lebih rinci dan teknis serta dilengkapi berbagai macam contoh dan pembukuan sehingga memudahkan bagi pelaku industri dalam implementasinya.

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah Perbankan Syariah merupakan pedoman ketiga setelah sebelumnya OJK telah menerbitkan Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah dan Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah, yang disusun bersama DSN-MUI, pelaku industri perbankan syariah dan pemangku kepentingan lainnya.

Produk pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk yang memiliki keunikan dan dapat menjadi alternatif bagi industri perbankan syariah untuk diversifikasi produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil selain dari pembiayaan musyarakah.

Dian menegaskan karakteristik pembiayaan mudarabah yang berbasis bagi hasil dan dapat dinilai memberikan konsep keadilan bagi bank dan nasabah.

“Produk pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk yang unik dan memiliki daya saing tinggi karena mengusung konsep bagi hasil berdasarkan kinerja usaha yang dibiayai. Potensi fluktuasi pendapatan yang diperoleh dinilai lebih memenuhi konsep keadilan bagi bank dan nasabah,” ujar Dian.

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah memuat beberapa hal, antara lain:

  1. Ketentuan pembiayaan mudarabah secara umum
  2. Para pihak yang terlibat dalam pembiayaan mudarabah
  3. Ketentuan terkait modal dan cakupan/ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dibiayai serta metode dan mekanisme distribusi hasil usaha
  4. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan mudarabah
  5. Mekanisme pelunasan dipercepat
  6. Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah
  7. Pengakuan hasil usaha dalam pembukuan pembiayaan mudarabah
  8. Skema-skema yang dapat dilakukan menggunakan akad pembiayaan mudarabah dilengkapi dengan ilustrasi dan pencatatan sehingga pedoman ini menjadi lebih komprehensif dan memudahkan industri dalam implementasi pembiayaan musyarakah.

Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah

Perbankan syariah memiliki potensi untuk mengembangkan produk dengan kekhasan syariah sebagai bentuk diferensiasi model bisnis dari perbankan konvensional, terutama transaksi yang berbasis investasi. Untuk memberikan acuan komprehensif dan terstruktur bagi industri perbankan syariah dalam mengimplementasikan SRIA, maka disusun Pedoman Implementasi SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah.

Dian menyampaikan bahwa SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah membedakan antara produk Investasi dan produk Simpanan pada perbankan syariah.

“Sebagai respons terhadap UU P2SK tersebut, OJK memperkenalkan produk SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah yang merupakan skema investasi dengan risiko ditanggung oleh Investor. Upaya ini merupakan bagian dari upaya OJK dalam penguatan karakteristik perbankan syariah sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027,” lanjut Dian.

Pedoman Implementasi SRIA ini disusun oleh OJK bekerja sama dengan DSN-MUI, pelaku industri perbankan syariah dan pemangku kepentingan lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola, dan pelindungan konsumen.

Pedoman Implementasi SRIA memuat beberapa hal, antara lain:

  1. Struktur produk SRIA meliputi ketentuan umum, para pihak, kepatuhan syariah, asesmen, minimum jumlah dan tenor investasi, distribusi bagi hasil, biaya operasional, dan pengembalian investasi
  2. Kontrol internal dan manajemen risiko SRIA meliputi kontrol internal, manajemen risiko konsentrasi dan manajemen risiko likuiditas
  3. Perilaku pasar (market conduct) dari transaksi SRIA
  4. Transparansi dan pengungkapan SRIA meliputi prinsip umum, lembar informasi produk, syarat dan ketentuan perjanjian dan laporan kinerja
  5. Ketentuan prudensial SRIA yang meliputi aspek prudensial dan investasi SRIA melalui valuta asing
  6. Skema, mekanisme dan pembukuan SRIA yang meliputi skema, mekanisme, pelaporan dan ilustrasi pencatatan.

Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)

RP3SI mendorong perbankan syariah melakukan transformasi melalui sinergi dengan ekosistem ekonomi syariah, khususnya sinergi dengan keuangan sosial syariah untuk memberikan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat. Salah satu inovasi produk perbankan syariah yang dikembangkan oleh OJK dan memiliki karakteristik yang tidak dapat diimplementasikan perbankan konvensional adalah Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

CWLD merupakan produk berbasis wakaf uang temporer yang melibatkan peran Nazhir Wakaf Uang dan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam menyusun program wakaf yang dapat meningkatkan potensi perwakafan dan juga meningkatkan kinerja perbankan syariah.

Dian menekankan diferensiasi dan keunikan yang dimiliki oleh CWLD yang berbasis berbeda dengan produk konvensional serta memberikan dampak sosial-ekonomi.

“Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) merupakan salah satu produk yang memiliki keunikan, karakteristik, dan daya saing tinggi dengan mengintegrasikan antara fungsi komersial dan fungsi sosial bank syariah secara bersamaan (creating shared value). Hal ini diharapkan menjadi sebuah terobosan baru dalam operasional bank syariah, sehingga dapat berdampak pada masyarakat luas dan meningkatkan kinerja Bank Syariah,” jelas Dian.

Untuk memberikan acuan yang jelas dan bermanfaat bagi seluruh pelaku industri perbankan syariah dalam mengembangkan dan menerapkan CWLD, maka dilakukan penyusunan Pedoman Implementasi CWLD oleh OJK bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag), Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta industri perbankan syariah yang telah menjadi LKS-PWU dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola, dan pelindungan konsumen.

Pedoman Implementasi CWLD ini disusun untuk memberikan kerangka yang terstruktur dan acuan yang komprehensif dalam proses implementasi CWLD bagi Bank Syariah sebagai LKS-PWU dan Nazhir Wakaf Uang.

Pedoman Implementasi CWLD memuat beberapa hal, antara lain:

  1. Aspek Hukum Wakaf Uang Temporer
  2. Konsep CWLD yang mencakup pembahasan mengenai pengertian, fitur-fitur dan format nama program CWLD, serta pihak-pihak dalam CWLD dan manfaat CWLD bagi masing-masing pihak
  3. Skema CWLD mencakup skema CWLD Tanpa Pembiayaan dan CWLD dengan pembiayaan
  4. Dokumentasi CWLD mencakup dokumen-dokumen terkait dengan CWLD yaitu Perjanjian Kerja Sama (PKS), Mini Prospektus, Formulir Kepesertaan, Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) CWLD
  5. Laporan program CWLD mencakup Laporan Penerbitan Program CWLD dan Laporan Realisasi Program CWLD.
  6. Contoh program CWLD berupa simulasi dan ilustrasi program CWLD.

Penerbitan tiga pedoman produk perbankan syariah diharapkan dapat menjadi bagian penting bagi perbankan syariah dalam mengembangkan shari’ah-based products lebih beragam, inovatif, dan berdaya saing tinggi, serta pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pj Wali Kota Bandung Berikan Penghargaan kepada Pemuda Berprestasi

Pj Wali Kota Bandung, Koswara, mengadakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda 2024 dengan tema “Maju Bersama Indonesia Raya.” Acara ini bertujuan untuk meneguhkan semangat pemuda dalam membangun bangsa. Koswara mengingatkan pentingnya nilai-nilai Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada 28 Oktober 1928 sebagai landasan kebangsaan.

“Semangat persatuan yang diusung oleh para pemuda pada tahun 1928 menjadi dasar bagi kita untuk terus melangkah maju dan menghadapi tantangan masa kini. Pemuda harus menjadi motor penggerak dalam menciptakan perubahan dan kemajuan,” ujarnya saat membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Ia menyampaikan, peringatan Sumpah Pemuda kali ini bertepatan dengan masa transisi pemerintahan yang baru, yang akan menentukan arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Oleh karenanya, Koswara mengajak para pemuda untuk memanfaatkan momentum ini sebagai kesempatan memperkuat peran mereka dalam berbagai sektor.

“Pemuda bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga harus menjadi subjek yang aktif dalam mewujudkan tujuan nasional,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Koswara menyoroti capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2024 yang tercatat sebesar 56,33 persen. Capaian ini mencakup berbagai indikator seperti pendidikan (70 persen), kesehatan dan kesejahteraan (65 persen), gender dan diskriminasi (53,33 persen), kesempatan kerja (45 persen), serta partisipasi dan kepemimpinan (43,33 persen).

“Ruang untuk terus meningkatkan kualitas kepemudaan di berbagai bidang masih terbuka lebar. Pengembangan potensi pemuda harus dilakukan secara besar-besaran dan terpadu, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat luas,” ujarnya.

Di Kota Bandung ada program pengembangan pemuda yang bernama Cempor (Camp Enterpreneur Dispora). Program ini difokuskan untuk meningkatkan kewirausahaan dan ekonomi di kalangan pemuda. Lewat program ini, para pemuda dapat mengembangkan kemampuan dan berkontribusi lebih signifikan dalam perekonomian masyarakat.

Melalui program ini, diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemuda dalam menghadapi tantangan ekonomi masa kini dan masa depan.

Lebih lanjut, Koswara berharap, upaya kolaboratif tersebut dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan pemuda yang inovatif, berdaya saing, serta berkarakter kebangsaan.

Ia juga mendorong para pemuda untuk aktif dalam berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi.

“Mari kita bersama-sama menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan Indonesia sesuai dengan minat dan kemampuan mereka,” katanya.

Dengan semangat Maju Bersama Indonesia Raya, upacara peringatan ini menjadi ajakan bagi seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan memberikan perhatian lebih besar pada pengembangan kepemudaan.

Pemkot Bandung berkomitmen untuk terus mendorong keterlibatan pemuda sebagai pilar utama pembangunan dan agen perubahan menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Sebagai bagian dari peringatan Sumpah Pemuda, Pj Wali Kota Bandung memberikan penghargaan kepada sembilan pemuda berprestasi yang telah membawa nama baik Kota Bandung di tingkat nasional dan internasional. Penerima penghargaan tersebut adalah:

  1. Harastha Haifa Zahra, pemenang Miss Supranational 2024.
  2. Vic Fadlin, juara Mister Grand Tourism Indonesia 2024 dan peringkat ketiga Mr. Universe 2024 di India.
  3. Lafia Ghita Pramesti, pemenang Putri Hijabfluencer Indonesia 2024.
  4. Ari Syaprudin, pemenang Putra Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2024 dan peringkat ketiga Putra Pendidikan Indonesia 2024.
  5. Moch Zidan Maulana Yusuf, pemenang Terbaik 1 Duta Genre Provinsi Jawa Barat.
  6. Rainda Laras Pratiwi, pemenang Wirausaha Muda Pemula Kategori Fashion tingkat Provinsi Jawa Barat.
  7. Saepul Azhar, pemenang Wirausaha Muda Pemula Kategori Jasa tingkat Provinsi Jawa Barat.
  8. Yonada Sofia Danissa, peraih medali emas di bidang Kimia pada Olimpiade Sains Nasional 2024.
  9. Reffa Anugrah Sentosa, peserta pertukaran pelajar ke Vokasional Tanjung Puteri, Johor Bahru, Malaysia, mewakili SMKS Pasundan 3 Bandung.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Bea Cukai Amankan Ribuan Rokok Ilegal dan Ratusan Smartphone

Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Riau, Bea Cukai Batam dan Bea Cukai Bengkalis gagalkan upaya penyelundupan 17.000 batang rokok ilegal dan 109 unit smartphone dalam sebuah truk di Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis pada Jumat (11/10). Upaya penyelundupan dilakukan dengan menyembunyikan barang-barang ilegal dalam kompartemen dinding palsu (false compartment).

“Jadi pelaku menyembunyikan barang-barang ilegal tersebut dalam dinding palsu tambahan pada bak truk bagian samping rongga dan di dalam dashboard mobil. Hal ini dilakukan agar barang tidak mudah terdeteksi oleh petugas,” ujar Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Riau, Anton Mawardi.

Terkait kronologinya, Anton menjalaskan penindakan ini berawal dari informasi tentang kegiatan pengangkutan rokok dan telepon genggam ilegal melalui kapal Ro-Ro dengan rute Batam-Sei Pakning. Kemudian, karena kondisi area pelabuhan tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan fisik, akhirnya petugas mengikuti truk dan menghentikannya pada area yang cukup strategis.

Baca juga : Bea Cukai Sosialisasikan Ketentuan Umum di Bidang Cukai

“Dalam pemeriksaan, kami menemukan indikasi penyelundupan 17.000 batang rokok ilegal impor yang tidak dilekati pita cukai beserta 109 unit telepon genggam yang diduga belum diselesaikan kewajiban pabeannya di kawasan bebas (free trade zone) Batam. Total nilai barang mencapai Rp679.405.000,00 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp153.408.595,00. Kini truk beserta muatan dan pelaku kami bawa ke Kanwil Bea Cukai Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ungkap Anton.

Terhadap kasus ini, telah ditetapkan dua orang tersangka dan ditahan di Rutan Pekanbaru. Kedua pelaku diduga melanggar Pasal 102 huruf (e) dan/atau huruf (f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Penyidik juga masih terus mendalami kasus ini untuk dapat mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

“Dalam peran sebagai community protector, Bea Cukai akan hadir di masyarakat dan terus berkomitmen untuk menjaga masyarakat dari ancaman dan bahaya barang-barang ilegal,” tutup Anton.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Proyek Jalan dan Jembatan di Subang Ditargetkan Rampung Akhir 2024

Pj. Bupati Subang, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd., kembali melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau proyek rekonstruksi, peningkatan jalan, dan pembangunan jembatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, Jumat (25/10).

Beberapa proyek yang dikunjungi meliputi penanganan long segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan rekonstruksi) di Jalan Dawuan-Curugagung sepanjang 2,9 km, yang merupakan bagian dari tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas di Dawuan.

Selain itu, Pj. Bupati juga meninjau proyek pembangunan jembatan Dukuh-Jatibaru Cikaum, peningkatan jalan Binong-Tanjungsari, peningkatan jalan Desa Kihiyang Binong, peningkatan jalan Sukadana Compreng, peningkatan jalan Kunir-Sukatani, serta peningkatan jalan Pagaden-Kihiyang.

Baca juga : Peluang dan Tantangan Batik Subang di Hari Batik Nasional

Dalam peninjauan tersebut, Pj. Bupati Subang didampingi oleh Kabid Jalan Dinas PUPR Subang, Agung Airlangga, Kabid Jembatan Dinas PUPR Subang, Ahmad Amin, serta para Camat, Kades, Kapolsek, dan Danramil setempat.

Selama kunjungan ke daerah Curugagung-Jambelaer Dawuan, dirinya mengungkapkan rasa bangganya atas progres signifikan yang telah dicapai. Namun, ia mencatat adanya beberapa ruas jalan yang belum selesai dan berharap agar seluruh pengerjaan rampung pada 30 November 2024, sesuai dengan janji Kabid Jalan.

“Saya berharap janji Kabid Jalan bahwa semua akan selesai pada tanggal 30 November dapat dipenuhi,” Ujarnya.

Selain memantau pembangunan jalan, ia juga meninjau proyek pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Dukuh dengan Jatibaru di Ciasem. Ia menegaskan agar seluruh proyek infrastruktur di Kabupaten Subang, termasuk jalan, jembatan, dan bangunan lainnya, harus selesai sebelum 15 Desember 2024.

Menutup kunjungannya, Pj. Bupati Subang mengharapkan doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Subang agar semua proyek infrastruktur dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Ia juga mengimbau warga Subang untuk menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun, agar dapat digunakan dalam jangka waktu panjang.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pemkab Kendal Fasilitasi Wi-Fi Gratis di Pantai Indah Kemangi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal terus bergerak dalam meningkatkan fasilitas umum, termasuk fasilitas Wi-Fi gratis. Setelah meluncurkan Wi-Fi gratis di Wisata Kalikesek Limbangan minggu lalu, kali ini giliran Destinasi Wisata Pantai Indah Kemangi (PIK) di Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung yang mendapatkan fasilitas Wi-Fi gratis.

Kepala Diskominfo Kabupaten Kendal, Ardhi Prasetiyo menyampaikan, fasilitas Wi-Fi gratis ini untuk mendukung program pemerintah, yaitu empat pilar pembangunan Kabupaten Kendal. Yakni, kemajuan industri, pariwisata, UMKM, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

“Maka, dengan fasilitas Wi-Fi gratis ini diharapkan bisa lebih meningkatkan potensi wisata PIK, yang juga berdampak positif pada kemajuan para pelaku UMKM, sehingga perekonomian masyarakat akan lebih meningkat,” tutur Ardhi pada peluncuran Wi-Fi gratis, Sabtu (26/10/2024).

Kepala Desa Jungsemi Dasuki, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kendal, yang terus mendukung kemajuan Pantai Indah Kemangi.

“Tentunya diharapkan adanya Wi-Fi gratis ini, akan lebih meningkatkan pengunjung di Pantai Indah Kemangi,” harap Dasuki.

Dengan meningkatkan pengunjung, lanjutnya, otomatis UMKM bisa lebih maju, pendapatan desa lebih meningkat, sehingga apa yang menjadi program Desa Jungsemi akan berjalan dengan baik.

“Hasil pendapatan desa, termasuk dari PIK ini, manfaatnya kita kembalikan ke masyarakat melalui program desa. Salah satunya, untuk sekolah madin gratis, sekolah TK/PAUD gratis, dan santunan kematian,” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

KPU Banyumas Amankan Kertas dan Kotak Suara dengan Penjagaan Ketat

Logistik Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Banyumas sudah siap untuk digunakan pada 27 November 2024. Kertas dan kotak suara tersebut tersimpan aman di Gudang Logistik KPU Banyumas, dengan penjagaan selama 24 jam terus-menerus.

Informasi tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Banyumas Iwanuddin Iskandar, usai meninjau Gudang Logistik KPU Banyumas, Jumat (25/10/24).

Selain diijaga oleh petugas keamanan, Iwan menambahkan, kondisi gudang tersebut juga dipantau melalui CCTV.

“Dapat dikatakan jauh dari potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor,” ungkapnya.

Baca juga : KPU Pastikan Distribusi Surat Suara Pilkada 2024 Sesuai Target

Iwan juga meminta KPU Banyumas untuk segera melakukan penyortiran kertas surat suara.

Ketua KPU Banyumas, Rofingatun Hasanah menuturkan, pihaknya menjadwalkan penyortiran dan pelipatan kertas surat suara pada 1 November 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 100 orang tenaga kerja, selama kurang lebih 10 hari masa kerja.

“Nantinya pendistribusian akan dilakukan di tingkat kecamatan maksimal pada 23 November, kemudian dari kecamatan ke desa-desa pada 24 November, dan sudah harus sampai di tingkat TPS pada 26 November,” jelasnya.

Terkait jumlah TPS di Banyumas ia menuturkan terdapat 2.650 TPS dengan 4 TPS lokasi khusus.

“Lokasi khusus terdapat di Rutan Kelas IIB Banyumas, Lapas Kelas IIA Purwokerto, Lapas Narkotika dan Panti Pelayanam Sosial Lanjut Usia Sudagaran,” terangnya.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Surplus Ekspor Perikanan Melonjak Jadi Kado Spesial HUT Ke-25 KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat surplus neraca perdagangan komoditas perikanan periode Januari-September 2024 sebesar USD3,87 miliar. Angka surplus tersebut meningkat 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan kinerja ekspor produk perikanan tersebut menjadi kado spesial hari ulang tahun (HUT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke-25 yang tepat berlangsung hari ini.

“Dengan surplus perdagangan yang semakin besar, Indonesia berhasil mempertahankan posisinya sebagai negara net eksportir produk perikanan. Tentu ini kado dari HUT KKP ke-25, semoga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional,” terang Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo, melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (26/10/2024).

Baca juga : Pemerintah Genjot Ekspor Udang Vaname Sulawesi Tengah ke Mesir

Budi mengatakan, nilai ekspor produk perikanan Indonesia hingga September 2024 mencapai USD 4,23 miliar dengan total volume ekspor sebesar 1,02 juta ton. Nilai ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 3,1% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan signifikan terjadi pada Agustus 2024. Di bulan tersebut, volume ekspor meningkat 34,2% dan nilanya tumbuh 10,7% dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Dikatakan Budi, peningkatan ini menjadi penanda positif bagi kinerja ekspor perikanan nasional. Adapun Amerika Serikat (AS) tetap menjadi pasar utama bagi produk perikanan Indonesia dengan nilai ekspor mencapai USD 1,38 miliar atau 32,6% dari total ekspor perikanan.

“Kabar baiknya, pasar ekspor ke negara lain mengalami peningkatan,” tuturnya.

Budi mengurai, ekspor perikanan ke Tiongkok mengalami pertumbuhan 7,8%, dan negara ASEAN meningkat sebesar 18,7%. Dia menegaskan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dan Uni Eropa menjadi pasar penting mengingat masing-masing menyumbang USD 569,75 juta (13,5%) dan USD 309,41 juta (7,3%) terhadap total ekspor produk perikanan Indonesia. Bahkan peningkatan terbesar terlihat pada ekspor ke Uni Eropa yang tumbuh 23,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Ini menunjukkan potensi besar bagi pasar Eropa yang dapat terus dimaksimalkan oleh pelaku usaha perikanan Indonesia,” jelas Budi.

Adapun produk perikanan utama pada periode ini terdiri dari beberapa komoditas unggulan seperti udang yang menjadi komoditas ekspor terbesar dengan nilai mencapai USD 1,18 miliar atau 28,1% dari total ekspor produk perikanan Indonesia. Selain itu, komoditas lain seperti Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT) dan Cumi-Sotong-Gurita (CSG) mengalami peningkatan signifikan, masing-masing tumbuh 7,9% dan 24,7%.

Kemudian peningkatan sebesar 40,4% pada ekspor Rajungan-Kepiting juga memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan nilai ekspor keseluruhan. “Peningkatan ekspor CSG terutama didorong oleh permintaan yang kuat dari Tiongkok dan ASEAN,” katanya.

Di saat yang sama, impor Indonesia mencatatkan penurunan yang signifikan hingga 26,2% hingga September 2024. Angka tersebut mencapai USD 366,98 juta dengan volume sebesar 212,49 ribu ton.

“Penurunan impor ini menjadi sinyal baik bagi surplus neraca perdagangan perikanan kita,” tutur Budi.

Senada, Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP, Erwin Dwiyana mengatakan negara asal impor terbesar adalah Tiongkok dengan nilai mencapai USD 64,96 juta atau 17,7% dari total impor perikanan. Angka tersebut menurun 42,6% dibanding tahun sebelumnya. Dia mengatakan penurunan terbesar terjadi pada impor Makarel dan Rajungan-Kepiting, yang masing-masing turun lebih dari 50%.

“Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan ekspor produk perikanan melalui berbagai strategi,” ujar Erwin.

Erwin menambahkan, salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas akses pasar-pasar tradisional seperti Uni Eropa dan Jepang, serta membuka pasar baru di kawasan non-tradisional seperti Afrika Utara dan Asia Selatan.

Selain itu, promosi produk perikanan Indonesia di pasar internasional juga menjadi prioritas, dengan partisipasi dalam pameran skala global seperti Japan International Seafood & Technology Expo dan Trade Expo Indonesia.

Dikatakannya, pemerintah juga akan fokus menjaga keberlanjutan produk perikanan melalui hilirisasi, sehingga nilai tambah produk perikanan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Erwin berharap sejumlah langkah tersebut dapat terus meningkatkan daya saing produk perikanan nasional. “Dengan upaya-upaya ini, diharapkan ekspor produk perikanan Indonesia dapat terus meningkat di masa mendatang,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengutarakan hilirisasi produk perikanan masih akan terus ditingkatkan pemerintah. Untuk mendukung geliat hilirisasi ini, KKP meningkatkan kualitas pengelolaan di sektor hulu, serta menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan melalui program-program berbasis ekonomi biru.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Tegas! Mentan Pecat Pejabat Kementan yang Terima Suap Rp700 Juta

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali mengambil langkah tegas dengan mencopot seorang pejabat Eselon II di Kementerian Pertanian (Kementan) yang terbukti terlibat praktik korupsi. Langkah ini diambil sebagai upaya menegakkan integritas dan transparansi di sektor pertanian, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di seluruh jajaran pemerintahan.

Mentan Amran menyampaikan bahwa pencopotan pejabat tersebut dilakukan setelah menerima sejumlah laporan terkait dugaan pelanggaran. Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan media dalam mengawasi praktik-praktik tidak etis di sektor pertanian.

“Berkat informasi nomor kontak pengaduan yang disebarluaskan oleh media, kami menerima lebih dari 100 laporan, meskipun hanya 2 hingga 4 yang dapat dibuktikan,” ujar Mentan Amran pada Senin, 28 Oktober 2024.

Baca juga : Gercep! Mentan Copot 3 Pejabat Eselon Terkait Suap Proyek Rp10 Miliar

Keputusan pencopotan ini merupakan bagian dari upaya serius untuk mencegah korupsi di Kementan. Mentan Amran menegaskan bahwa pencopotan tersebut telah resmi ditandatangani, dan pejabat terkait akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam kasus ini, Mentan Amran menjelaskan bahwa laporan yang diterimanya mencakup dugaan penerimaan uang sebesar Rp 700 juta, dengan Rp 500 juta di antaranya diakui oleh pejabat terkait. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan untuk memastikan pemeriksaan yang menyeluruh dan langkah hukum yang tepat.

“Tindakan ini kami lakukan atas arahan Presiden, yang menginginkan kementerian beroperasi dengan profesional dan transparan. Gagasan besar Presiden adalah mencapai swasembada pangan, dan ini menjadi fokus kita semua untuk diwujudkan secepat mungkin,” ungkap Amran.

Selain pencopotan ini, Kementan juga akan memproses kasus tersebut lebih lanjut melalui pemeriksaan internal dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Mentan Amran berharap tindakan tegas ini bisa menjadi contoh bagi seluruh pegawai Kementan untuk menjaga integritas dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Lebih lanjut, Mentan Amran menegaskan bahwa komitmen pemerintah dalam mencapai swasembada pangan tidak boleh terhambat oleh praktik korupsi. “Kami akan terus bekerja keras untuk membangun kepercayaan publik dan mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sebelumnya, Mentan Amran juga telah menyerahkan tiga pegawai Kementan kepada Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (Bareskrim) atas dugaan keterlibatan dalam penyimpangan anggaran. Ketiganya diduga melakukan praktik percaloan dengan meminta uang kepada pengusaha hingga mencapai Rp 10 miliar.

Mentan Amran berharap tindakan ini menjadi sinyal kuat bahwa Kementan tidak akan menoleransi segala bentuk penyimpangan yang menghambat upaya swasembada pangan dan merugikan negara.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Indonesia Jaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Dinamika Geopolitik Global

Dalam forum diskusi Eurasia Group Roundtable yang diadakan pada Kamis (24/10) di Washington D.C., Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono memaparkan strategi Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan geopolitik global.

Pada kesempatan ini, Wamenkeu Thomas menyoroti langkah-langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mengakselerasi peluang di sektor-sektor baru.

Wamenkeu Thomas menekankan pentingnya keamanan energi, digitalisasi, dan hilirisasi sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Baca juga : Indonesia Siap Bergabung ke BRICS Plus, Apa Manfaatnya?

“Ketiga tema ini menjadi landasan untuk pertumbuhan jangka panjang yang nyata, dan saat itulah kita perlu melihat mesin-mesin pertumbuhan,” ujarnya.

Wamenkeu Thomas juga menambahkan bahwa Kementerian Keuangan saat ini mendalami berbagai sektor yang berpotensi sebagai sumber pertumbuhan baru, yang tidak hanya terbatas pada infrastruktur dan hilirisasi, tetapi juga pada sektor pariwisata dan digitalisasi.

Lebih lanjut, Wamenkeu Thomas menyoroti adanya kesinambungan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya, sambil menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo akan memperluas fokus ekonomi ke sektor-sektor lain.

“Presiden Prabowo akan memperluas itu (pertumbuhan ekonomi baru), fokusnya sekarang adalah melihat sektor-sektor lain,” jelasnya yang menekankan bahwa kesinambungan ini memungkinkan Indonesia akan tetap menarik bagi investor global.

Mengenai target fiskal, Wamenkeu Thomas menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit anggaran di bawah batas 3%, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Anggaran tahun depan ditargetkan dengan defisit sebesar 2,53%, dan menurutnya ini sudah ditetapkan dalam Undang-undang.

Dalam diskusi juga mencakup strategi untuk mendukung kelas menengah yang berkembang dan tantangan pasca-pandemi. Wamenkeu Thomas menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus berupaya menciptakan lapangan kerja bagi populasi muda di Indonesia dan menjaga stabilitas ekonomi melalui pengembangan mesin pertumbuhan baru.

“Kita harus menemukan cara dan sarana untuk mencapainya (dukungan terhadap kelas menengah). Saya yakin semua ini terkait dengan menemukan mesin-mesin pertumbuhan baru,” tambahnya.

Diskusi ini menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat daya saing, terutama di tengah tantangan global. Dengan pendekatan yang lebih inklusif terhadap sektor-sektor ekonomi dan strategi keberlanjutan fiskal yang kuat, pemerintah Indonesia optimis akan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang solid dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News