Beranda blog Halaman 150

Pemerintah Tetapkan Koperasi Desa Merah Putih Jadi Penyalur Bansos dan Penyerap Hasil Pertanian

Penulis
Reta
-

Pemerintah memastikan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah sekaligus penyerap hasil pertanian masyarakat desa. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam keterangannya kepada awak media pada Rabu, 15 Juli 2026, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

“Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah, satu. Apa itu infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantuan, bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih, tadi diputuskan sudah,” jelas Menko Pangan.

Selain menjadi sarana penyaluran bantuan pemerintah, Menko Pangan menjelaskan bahwa KDMP juga berperan sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi pertanian masyarakat. Menurutnya, peran tersebut menjadi penting terutama ketika harga komoditas pertanian berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.

“Nomor dua, dia sebagai offtaker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka koperasi dia bisa offtaker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menambahkan bahwa program KDMP diproyeksikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Menurutnya, keuntungan yang diperoleh koperasi akan kembali dirasakan oleh masyarakat dan turut meningkatkan pendapatan desa.

“Dari keuntungan itu ada 20% dari Kopdes itu akan menjadi pendapatan asli desa,” ungkapnya.

“Kopdes ini berhasil dan sukses karena ada efek positifnya kepada desa. Termasuk sisanya yang 80% akan kembali ke rakyat di desa itu,” sambungnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sumbar Perkuat Pengelolaan Sampah, Minta Dukungan KLH Atasi TPA Over Capacity

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) meminta dukungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah di daerah. Permintaan tersebut disampaikan seiring meningkatnya volume sampah, keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA), serta semakin kompleksnya tantangan lingkungan yang dihadapi daerah.

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi mengatakan persoalan lingkungan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sampah, tetapi juga mencakup perubahan iklim, bencana hidrometeorologi, degradasi lingkungan, alih fungsi lahan, hingga pencemaran. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami melihat penyelesaiannya memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk berharap dukungan dari KLH,” kata Mahyeldi, Rabu (15/7/2026).

Menurut Mahyeldi, Pemprov Sumbar telah menjalankan berbagai program untuk mengurangi timbulan sampah. Upaya tersebut antara lain melalui gerakan bersih-bersih rutin di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), lomba OPD minim sampah, pembatasan penggunaan botol plastik sekali pakai, hingga pemberian penghargaan kepada instansi yang berhasil menekan produksi sampah.

Selain itu, pemerintah provinsi juga mewajibkan seluruh kantor pemerintahan tingkat provinsi dan sekolah yang berada di bawah kewenangannya untuk mengelola sampah secara mandiri tanpa membuang sampah ke luar lingkungan masing-masing.

Meski demikian, Mahyeldi mengakui berbagai langkah tersebut belum mampu mengatasi persoalan sampah secara optimal. Ia menilai perubahan pola pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya melalui peningkatan kesadaran masyarakat, karena persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga perubahan perilaku.

“Volume sampah terus bertambah, sementara sejumlah TPA di Sumatra Barat sudah mengalami over capacity. Oleh karena itu, kami membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar penanganannya dapat dilakukan secara lebih optimal,” ujarnya.

Mahyeldi juga mengungkapkan masih terdapat pemerintah kabupaten dan kota yang belum mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah sesuai rekomendasi pemerintah, yakni minimal 2 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mendorong seluruh pemerintah daerah aktif melaporkan data melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) agar kebijakan yang disusun berbasis data yang akurat.

Menurutnya, pembenahan tata kelola sampah perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengurangan sampah di sumber, penguatan bank sampah, peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan, hingga penataan TPA sesuai standar lingkungan.

Di samping memperkuat pengelolaan sampah, Pemprov Sumbar juga terus meningkatkan mitigasi bencana hidrometeorologi melalui rehabilitasi kawasan kritis, pemulihan daerah aliran sungai, penguatan sistem peringatan dini, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah kabupaten dan kota, Pemprov Sumbar juga telah menyusun buku 101 Cara Penanggulangan Sampah sebagai panduan penerapan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menegaskan pengelolaan sampah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Namun demikian, pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Jumhur, KLH akan menyusun roadmap pengelolaan sampah khusus untuk Provinsi Sumatra Barat. Dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam mempercepat pencapaian target nasional pengelolaan sampah secara menyeluruh paling lambat pada 2029, bahkan diupayakan dapat tercapai lebih cepat pada 2028 atau 2027.

Selain itu, pemerintah pusat akan mendorong transformasi TPA yang masih menggunakan sistem open dumping menjadi controlled landfill maupun sanitary landfill, memperkuat pengembangan bank sampah, mendukung pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi di daerah yang memenuhi persyaratan, serta menyiapkan dukungan pendanaan bagi pemerintah daerah.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan sistem pengelolaan sampah di Sumatra Barat dapat menjadi lebih terintegrasi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sekaligus mampu mengurangi tekanan terhadap TPA yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Forum Anak Goes to School 2026 Digelar di Demak, Edukasi Siswa Baru tentang Perlindungan Anak dan Literasi Digital

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kabupaten Demak menjadi salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan Forum Anak Goes to School (FA GTS) 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada 13–18 Juli 2026 dan diselaraskan dengan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di masing-masing satuan pendidikan.

Forum Anak Goes to School merupakan program edukasi sebaya (peer education) yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, kepedulian, dan partisipasi anak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, ramah anak, serta bebas dari berbagai bentuk kekerasan. Melalui kegiatan ini, peserta didik baru dibekali berbagai materi penting, mulai dari literasi digital, pencegahan perundungan, kepedulian terhadap perubahan iklim, hingga penguatan Gerakan Jogo Konco sebagai implementasi peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P).

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2PA) Kabupaten Demak Agus Herawan melalui Ketua Kelompok Kerja Kualitas Hidup Anak (KHA), Siti Lestariyanti, mengatakan pelaksanaan Forum Anak Goes to School menjadi momentum strategis untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik baru sejak awal memasuki lingkungan sekolah.

“Forum Anak Goes to School merupakan gerakan edukasi sebaya yang dilaksanakan di berbagai satuan pendidikan bertepatan dengan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), sehingga mampu menjangkau peserta didik baru pada momentum awal memasuki lingkungan sekolah,” kata Siti Lestariyanti. Selasa, (14/7/2026).

Ia menambahkan, di Kabupaten Demak pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal MPLS di masing-masing sekolah. Materi yang disampaikan pun disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Berdasarkan daftar sementara pelaksanaan Forum Anak Goes to School Tahun 2026, terdapat enam satuan pendidikan di Kabupaten Demak yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan, yakni SMP Negeri 1 Demak, SMP Negeri 1 Gajah, SMA Negeri 1 Demak, SMA Negeri 3 Demak, SMA Negeri 1 Karanganyar, dan SMA Negeri 1 Karangtengah.

Namun, Siti Lestariyanti menjelaskan bahwa pelaksanaan di lapangan menyesuaikan hasil koordinasi dengan masing-masing satuan pendidikan. Pada Selasa, 14 Juli 2026, kegiatan telah dilaksanakan di SMAN 1 Demak dengan materi PP TUNAS serta di SMAN 3 Demak dengan materi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan anak.

“Kegiatan Forum Anak Goes to School (FA GTS) Tahun 2026 sudah berjalan hari ini di SMAN 3 Demak, Forum Anak mengangkat materi mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan anak, sedangkan di SMAN 1 Demak peserta mendapatkan edukasi mengenai PP TUNAS (Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak) sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan anak di ruang digital,” jelasnya.

Selanjutnya, kegiatan akan berlanjut pada Rabu, 15 Juli 2026 di SMP Negeri 1 Gajah, SMP Negeri 1 Karanganyar, dan MTs Futuhiyyah 2 Mranggen. Kemudian pada Kamis, 16 Juli 2026, Forum Anak Goes to School dijadwalkan berlangsung di SMP Negeri 1 Karangtengah,” tambahnya.

“Melalui kegiatan ini diharapkan peserta didik, khususnya siswa baru, memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan perlindungan anak, mampu menggunakan ruang digital secara aman dan bertanggung jawab, serta menjadi agen perubahan dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, ramah anak, dan bebas dari segala bentuk kekerasan,” tutupnya.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Kemkomdigi Perkuat Strategi Berantas Judi Online, Bidik Seluruh Ekosistem Kejahatan Digital

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus memperkuat strategi pemberantasan judi online dengan mengubah pendekatan penanganan dari sekadar pemblokiran situs menjadi pemberantasan menyeluruh terhadap ekosistem kejahatan digital yang mendukung operasional perjudian online.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, upaya memberantas judi online tidak akan efektif jika hanya berfokus pada pemutusan akses terhadap situs. Menurutnya, pemerintah harus memutus seluruh rantai kejahatan, mulai dari platform digital, aliran dana, hingga jaringan pelaku yang terlibat.

“Pemberantasan judi online harus dilakukan menyeluruh, tidak cukup atau tidak boleh berhenti hanya kepada pemutusan akses situs saja, tapi keseluruhan ekosistemnya,” jelasnya dalam OJK Banking Forum 2026 bertema Penguatan Tata Kelola Teknologi Informasi Perbankan serta Peningkatan Upaya Pemberantasan Kejahatan Keuangan dan Perjudian Online di Era Digital di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (14/07/2026).

Sinergi tersebut diperkuat oleh amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengatur pembentukan satuan tugas lintas kementerian dan lembaga untuk memberantas judi online secara menyeluruh.

“Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 memperkuat sinergi antarinstansi dalam pemberantasan judi online. Ini menjadi landasan agar penanganannya tidak dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi mulai dari pemutusan akses, pemutusan aliran dana, hingga penegakan hukum,” ujar Meutya Hafid.

Menurutnya, pemerintah juga harus memutus sumber pendanaan yang menopang operasional jaringan judi online melalui pemblokiran rekening-rekening penampung.

“Pemutusan akses situs harus dibarengi dengan mengamputasi ‘leher’ ekosistem judi online, yaitu rekening-rekening penampung. Karena itu, kolaborasi Komdigi, OJK, industri perbankan, dan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk memutus rantai kejahatan ini,” tegasnya.

Sejak 20 Oktober 2024 hingga 12 Juli 2026, Kementerian Komdigi telah menindak sekitar 3,7 juta situs dan konten bermuatan judi online.

Bersama OJK, Kemkomdigi juga melaporkan sekitar 38 ribu rekening yang diduga terkait aktivitas perjudian online, dengan sekitar 32.500 rekening berhasil ditutup setelah melalui proses cleansing.

Meutya mengapresiasi komitmen OJK dan industri perbankan yang terus memperkuat pengawasan terhadap rekening mencurigakan.

Ia mendorong penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) semakin diperkuat agar rekening yang berpotensi disalahgunakan dapat dideteksi sejak awal sebelum dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan digital.

“Pemberantasan judi online hanya akan efektif jika seluruh ekosistemnya kita putus bersama. Bukan hanya situsnya, tetapi juga aliran dananya, identitas pelakunya, dan penegakan hukumnya. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kita optimistis dapat menciptakan ruang digital Indonesia yang lebih aman dan sehat,” pungkas Meutya.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

CEO SuaraPemerintah.ID Audiensi dengan Wali Kota Pekalongan, Perkuat Sinergi Informasi Publik

Penulis
Jalaludin Rummi
-

CEO SuaraPemerintah.ID melakukan audiensi dengan Wali Kota Pekalongan, H. A. Afzan Arslan Djunaid, sebagai langkah memperkuat sinergi dalam penyebarluasan informasi publik dan publikasi berbagai program pembangunan daerah. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi momentum untuk membangun kolaborasi antara media dan pemerintah daerah dalam menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam audiensi tersebut, CEO SuaraPemerintah.ID menyampaikan komitmennya untuk menjadi media yang mendukung keterbukaan informasi publik serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pemberitaan yang objektif dan berimbang, SuaraPemerintah.ID berharap dapat memperluas jangkauan informasi mengenai berbagai program strategis yang dijalankan Pemerintah Kota Pekalongan.

Wali Kota Pekalongan, H. A. Afzan Arslan Djunaid, menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi peran media sebagai mitra strategis pemerintah. Menurutnya, kehadiran media yang profesional sangat penting dalam menyampaikan informasi pembangunan, kebijakan publik, hingga berbagai capaian pemerintah daerah secara transparan kepada masyarakat.

Selain membahas kerja sama publikasi, kedua belah pihak juga berdiskusi mengenai potensi pengembangan komunikasi digital, promosi potensi daerah, UMKM, pariwisata, budaya, serta berbagai inovasi pelayanan publik yang menjadi unggulan Kota Pekalongan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat citra positif daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

CEO SuaraPemerintah.ID menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang kredibel sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan berbagai inovasi dan capaian pembangunan kepada masyarakat luas.

Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang berkelanjutan antara SuaraPemerintah.ID dan Pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung transparansi, keterbukaan informasi publik, serta penyebarluasan informasi pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah dan media, diharapkan tercipta ekosistem komunikasi publik yang semakin efektif sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang terpercaya, sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lepas 25 Kades Study Visit ke Tiongkok, Mendes Harap Jadi Role Model bagi Desa di Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melepas sebanyak 25 Kepala Desa (Kades) untuk melakukan study visit terkait kemajuan desa ke Republik Rakyat Cina (RRC) di Operational Room, Kemendes PDT, Jakarta Selatan, Senin (13/07/26).

Mendes Yandri meminta agar seluruh Kades yang menjadi delegasi masing-masing desanya itu untuk belajar secara serius, demi memperluas wawasan dan mengadopsi praktik terbaik desa di Tiongkok agar jadi role model bagi kemajuan pembangunan desa di Indonesia.

“Saya berharap Bapak Ibu jadi kiblat bagi desa-desa yang gak berangkat. Dan selama di sana sudah punya rencana, nanti kalau pulang saya mau bikin ini misalnya. Kita ada program SEHATI, swasembada ekonomi hijau. Nah tadi banyak tuh cakupannya ekonomi hijau itu. Bisa untuk kawasan industri, bisa trading carbon,” papar Menteri asal Bengkulu Selatan ini.

Lebih luas, Mendes Yandri juga menambahkan, pengalaman ini merupakan langkah penting dan sering kali membuka visi kepemimpinan, memungkinkan program desa yang lebih efektif, dan menginspirasi transformasi nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa di Tanah Air.

Di Tiongkok nanti, kata Mendes Yandri, para kepala desa dapat melihat langsung bagaimana negara Tirai Bambu itu berhasil membangun desanya melalui sinergi antara pemerintah pusat, desa, dan teknologi.

“Saya berharap temen-temen ini sudah punya program, nanti kalau proposalnya bagus ke Kemendes, kita bantu desanya Bapak Ibu. Biar nanti ada hasilnya,” jelas mantan Wakil Ketua MPR RI itu.

Mendes Yandri juga menjelaskan, studi tiru itu juga sangat membantu kepala desa mempelajari cara mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang modern, dari sektor pertanian hingga pariwisata terpadu secara mutakhir.

Tak hanya itu, para kepala desa nantinya juga bisa belajar soal cara desa-desa di China dalam melestarikan kebudayaan mereka, hingga menyulapnya menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

“Ilmu yang Bapak Ibu tempa di Tiongkok itu, kita afirmasi dengan program di Kemendes, Bapak Ibu harusnya lebih sukses. Lebih berhasil, lebih adaptif, dari pada yang gak berangkat,” pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan itu; Wamendes PDT Ariza Patria. Serta dihadiri oleh segenap jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Luncurkan Program Sertifikat Rumah Gratis untuk MBR, Ini Syarat dan Sasarannya

Penulis
Reta
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sepakat menetapkan sertipikasi sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara gratis. Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Ruang Rapat Menteri ATR/BPN, Jakarta, Selasa (14/07/2026).

Menteri PKP juga mengapresiasi terobosan Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan program sertipikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Terobosan kolaborasi yang juga luar biasa dengan Pak Nusron adalah sertipikasi gratis bagi MBR. Itu merupakan karya dan dukungan yang luar biasa dari Menteri ATR/BPN bagi rakyat kecil,” imbuhnya.

Dikatakan Menteri Ara, sinergi tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan rumah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai program pemerintah. “Sertipikasinya diurus, rumahnya dibedah, ekonomi keluarga diperkuat melalui KUR Perumahan. Jadi terima kasih, hari ini saya menang banyak atas dukungan dari Pak Nusron,” ujarnya.

Menteri PKP juga mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN dalam penyediaan lahan negara yang siap dimanfaatkan untuk pembangunan hunian rakyat. “Dari Pak Nusron luar biasa hari ini, dari beliau kami mendapatkan tanah-tanah yang idle, clear and clean milik negara yang siap untuk dibangun rumah susun dan untuk skemanya bisa dari Danantara, APBN, developer dan CSR,” ujarnya.

Menurut Menteri PKP, bersama Menteri ATR/BPN juga telah menyisir berbagai lahan milik negara yang selama ini dikuasai pihak ketiga, termasuk di kawasan Tanah Abang, yang kini telah berstatus clear and clean sehingga siap dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa program sertipikasi gratis sektor perumahan untuk MBR akan menyasar tiga kelompok utama masyarakat. “Judul programnya adalah sertipikasi gratis sektor perumahan untuk MBR. Ada tiga rumpun, yakni masyarakat yang mendapatkan bantuan pemerintah, masyarakat penerima KPR FLPP yang HGB-nya akan ditingkatkan menjadi SHM, serta masyarakat mandiri yang membangun rumah sendiri namun masuk kategori MBR,” ujarnya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa penentuan sasaran MBR dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian PKP berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025. Bagi masyarakat yang memiliki slip gaji, penetapan kategori MBR mengacu pada ketentuan dalam Permen PKP tersebut. Sementara bagi pekerja sektor informal yang tidak memiliki slip gaji, verifikasi dilakukan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk melihat apakah calon penerima berada pada kelompok desil delapan atau di bawahnya.

Pertemuan juga membahas hasil identifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah berakhir di kawasan perkotaan. Saat ini telah terverifikasi lokasi pada 15 provinsi dengan sekitar 120 titik yang berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan rumah susun bagi MBR.

Selain itu sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pengembangan kota satelit, Kementerian PKP akan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pendalaman lokasi melalui survei lapangan sehingga pembangunan kawasan hunian dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan BPS akan kembali menggelar pertemuan pada Selasa, 21 Juli 2026 bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk mematangkan implementasi program sertipikasi gratis bagi MBR sekaligus memperkuat dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Magelang Bagikan Seragam Gratis untuk Siswa Baru SD dan SMP Tahun Ajaran 2026/2027

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kabupaten Magelang mulai menyalurkan bantuan seragam gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP pada Tahun Ajaran 2026/2027. Salah satunya dilakukan di SMP Negeri 1 Sawangan dengan membagikan bantuan kepada seluruh siswa baru kelas VII di Aula Kebersamaan sekolah setempat, Senin (13/7/2026).

Setiap siswa menerima satu setel seragam OSIS putih biru dan satu setel seragam Pramuka. Bantuan tersebut diserahkan kepada orang tua siswa sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan sekaligus meringankan beban biaya yang harus dipenuhi pada awal tahun ajaran.

Kepala SMP Negeri 1 Sawangan, Endang Endra Daru Kartikawati, mengatakan bantuan seragam gratis merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap dunia pendidikan dan keluarga peserta didik.

Ia menjelaskan, seragam telah diterima pihak sekolah pada Jumat (10/7/2026). Namun, proses penyerahan kepada orang tua baru dilaksanakan pada Senin (13/7/2026) setelah memperoleh izin dari Inspektorat Kabupaten Magelang, sehingga sekolah memiliki waktu untuk menyiapkan mekanisme distribusi secara tertib.

Endang mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Magelang yang telah memberikan bantuan satu setel seragam OSIS dan satu setel seragam pramuka.

“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi seluruh peserta didik,” ujarnya.

Endang juga mengimbau para orang tua agar segera menjahit seragam yang telah diterima sehingga dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Selama proses tersebut, siswa tetap diperbolehkan mengenakan seragam sekolah dasar. Program ini mendapat sambutan positif dari para orang tua. Ifa, orang tua siswa bernama Faisal, mengaku bantuan tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak.

“Kami sangat berterima kasih selaku orang tua karena mendapat bantuan seragam dari pemerintah. Bantuan ini sangat membantu kami,” katanya.

Hal senada disampaikan Nesa, orang tua dari Sendang Cahya Pelangi. Menurutnya, bantuan seragam gratis mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga pada awal tahun ajaran.

“Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Magelang atas bantuan yang diberikan. Bantuan seragam ini setidaknya meringankan beban kami sebagai orang tua, karena kebutuhan seragam sekolah cukup banyak. Alhamdulillah kami mendapatkan bantuan ini. Semoga ke depannya program seperti ini semakin baik,” ujarnya.

Melalui program bantuan seragam gratis ini, Pemerintah Kabupaten Magelang berharap seluruh siswa baru dapat memulai proses belajar dengan lebih siap, sekaligus memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Diskominfo Jatim Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Ratusan Warga Padati Lokasi

Penulis
Reta
-

Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman parkir Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Rabu (15/7/2026) dini hari. Mereka mengikuti kegiatan nonton bareng (nobar) laga perebutan tiket final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Prancis yang difasilitasi secara gratis oleh Diskominfo Jatim.

 

Sekitar 300 warga dari Surabaya dan sejumlah daerah sekitar hadir sejak sebelum pertandingan dimulai untuk menikmati suasana menonton bersama melalui layar lebar. Antusiasme peserta terlihat sepanjang pertandingan dengan sorak-sorai yang mengiringi setiap peluang maupun gol yang tercipta. Tak hanya menyuguhkan tayangan pertandingan, Diskominfo Jatim juga menghadirkan berbagai kegiatan interaktif seperti kuis berhadiah, permainan, hingga pengundian doorprize. Sebanyak 300 porsi makanan dan minuman gratis turut dibagikan kepada peserta dengan menggandeng pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kantor Diskominfo Jatim.

 

 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, mengatakan nobar digelar untuk memberikan ruang bagi masyarakat menikmati kemeriahan Piala Dunia yang hanya berlangsung setiap empat tahun sekali. “Nobar ini kan cuma kejadian empat tahun sekali. Euforianya nonton bola bareng, menikmati event empat tahun sekali yang dinikmati oleh seluruh dunia. Ternyata beda kalau nonton sendirian di rumah sama nonton bareng. Enak nonton bareng,” ujar Sherlita.

 

 

Ia pun mengundang masyarakat untuk kembali bergabung pada agenda nobar pertandingan berikutnya. “Monggo besok yang mau bergabung nobar saat pertandingan antara Argentina melawan Inggris, nanti final juga boleh bergabung,” tambahnya.

 

Sherlita menjelaskan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM lokal. “Yang kedua, menikmati makanan yang melibatkan UMKM. Mana pernah ada makan jam dua malam, kecuali saat sahur. Kami memilih UMKM warkop yang ada di sekitar kantor kami. Bahkan yang jual pentol ini juga staf kami yang memiliki usaha,” katanya.

 

Menurutnya, keterlibatan UMKM menjadi komitmen Diskominfo Jatim dalam setiap penyelenggaraan kegiatan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dari sisi kebersamaan maupun peningkatan aktivitas ekonomi.

 

Suasana nobar berlangsung hangat hingga pertandingan usai. Sejumlah peserta terlihat datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas sepak bola, menciptakan atmosfer kebersamaan yang semakin semarak meski laga berlangsung pada dini hari. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui olahraga yang mampu menyatukan berbagai kalangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani Wafat, Pemerintah Indonesia Sampaikan Belasungkawa

Penulis
Reta
-

Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir Qatar periode 1995–2013. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam keterangannya di Kedutaan Besar Negara Qatar, Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026.

“Innalillahi wa innailaihi rojiun. Kita semua menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Father Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani,” ujar Menlu Sugino.

Menlu Sugiono menyampaikan bahwa Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani merupakan sosok penting di balik pembangunan dan transformasi Qatar menjadi negara yang memiliki pengaruh besar di dunia. Selain itu, Menlu menilai Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani juga memiliki peran besar dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Qatar.

“Beliau juga adalah seorang pemimpin yang mampu membuat Qatar menjadi sebuah negara yang sangat berpengaruh. Dan tentu saja dalam kaitannya dengan hubungan dengan Indonesia, beliau juga yang berperan besar dan aktif dalam menciptakan hubungan yang erat antarkedua negara yang saat ini diteruskan oleh Emir dan Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menlu Sugiono menyampaikan doa bagi mendiang Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani serta seluruh masyarakat Qatar. “Kami berdoa semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT dan berdoa semoga seluruh rakyat Qatar diberi kekuatan dan terus terinspirasi oleh kepemimpinan dan perjuangan beliau,” ujarnya.

Lebih lanjut, dalam konteks hubungan bilateral Indonesia dan Qatar, Menlu Sugiono berharap kerja sama kedua negara dapat terus berkembang dan semakin erat. Menurutnya, Qatar merupakan mitra strategis bagi Indonesia dalam mewujudkan berbagai tujuan bersama.

“Saya kira seperti yang sudah kita miliki hubungan ini akan terus berjalan dengan harmonis. Dan saya kita Qatar juga memiliki peran yang strategis dalam rangka bekerja sama untuk bisa mencapai semua tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah kita,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...149150151...4,867Halaman 150 dari 4,867