Beranda blog Halaman 149

Nobar Piala Dunia 2026, Kementerian UMKM Perkuat Kemitraan dengan Pengemudi Ojol

Penulis
Reta
-

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan dengan merangkul para pengemudi transportasi online sebagai bagian dari pengusaha mikro. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi bersama komunitas Garda dalam penyelenggaraan acara nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Spanyol.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kegiatan tersebut merupakan inisiatif dari komunitas pengemudi ojek online yang difasilitasi oleh Kementerian UMKM sebagai ruang kebersamaan sekaligus mempererat komunikasi dengan para pelaku usaha mikro transportasi online.

“Kita berkumpul untuk bersenang-senang karena sekarang Gedung Smesco dan Gedung Kementerian UMKM juga menjadi rumah bagi teman-teman ojol. Kalau Spanyol masuk final, sepertinya menarik kalau kita adakan nobar lagi,” ujar Menteri Maman di hadapan ratusan pengemudi ojek online di Jakarta, Rabu (15/7).

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam memberdayakan para pengemudi transportasi online sebagai pengusaha mikro yang memiliki peluang mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

“Kami ingin menyambut para driver ojek online sebagai pengusaha mikro transportasi online. Kementerian UMKM berkomitmen menghadirkan program pemberdayaan, pendampingan, pelatihan, hingga fasilitasi pembiayaan agar teman-teman semua dapat tumbuh dan berkembang bersama menuju masa depan yang lebih baik,” kata Temmy.

Ia menjelaskan, sinergi yang terus dibangun diharapkan mampu membuka ruang bagi para pengemudi untuk meningkatkan kapasitas, memperluas peluang usaha, dan memperkuat kemandirian ekonomi. Selain itu, Kementerian UMKM juga akan terus mendampingi para pengusaha mikro transportasi online dalam mendorong terwujudnya kemitraan yang lebih adil dengan perusahaan penyedia platform.

Upaya tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi para pengemudi untuk mengembangkan berbagai usaha lain sebagai sumber pendapatan yang lebih beragam di masa depan.

Menurut Temmy, semangat yang ditunjukkan dalam pertandingan sepak bola memiliki kesamaan dengan nilai-nilai yang dijalankan para pengemudi dalam kehidupan sehari-hari.

“Sepak bola mengajarkan disiplin, kerja sama, dan pantang menyerah. Nilai-nilai itu juga tercermin dalam perjuangan para driver ketika mencari nafkah di jalan setiap hari. Semangat tersebut diharapkan terus menjadi bekal dalam membangun usaha dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian UMKM juga menyampaikan apresiasi kepada LPP TVRI yang telah menayangkan siaran Piala Dunia 2026 sehingga masyarakat di berbagai daerah dapat menikmati pertandingan secara luas. Apresiasi juga diberikan kepada Bank BRI, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), J&T, serta seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, kegiatan nonton bareng dikemas dengan konsep pesta rakyat yang melibatkan para pengusaha mikro di sektor kuliner. Konsep tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan pendapatan para pelaku usaha mikro.

Kementerian UMKM berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut sebagai wadah memperkuat komunikasi, kolaborasi, dan pemberdayaan, sehingga para pengusaha mikro transportasi online memiliki kesempatan yang semakin besar untuk berkembang, meningkatkan kesejahteraan, dan memperluas kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Korbrimob Polri Gelar Leadership Camp 2026, Cetak Pemimpin Muda Berkarakter dari SMA Kemala Taruna Bhayangkara

Penulis
Reta
-

Dalam rangka membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang tangguh, Korps Brimob Polri melalui Satuan Latihan (Satlat) Brimob menyelenggarakan Leadership Camp bagi siswa SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) Tahun Ajaran 2026 yang diselenggarakan di Satuan Latihan Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026).

Kegiatan ini berlangsung 14 hingga 18 Juli 2026, diikuti oleh 117 peserta SMA KTB dengan dukungan 6 personel pengasuh Brimob, 12 personel pengamanan dan pemeriksaan kesehatan dari Polda Jawa Barat serta Polres Bogor, 5 panitia SMA Kemala Taruna Bhayangkara, 5 personel pelayanan kesehatan (Pamkes) Brimob, serta 7 personel pendukung.

Pelaksanaan _Leadership Camp_ menjadi bagian dari upaya menyiapkan calon-calon pemimpin masa depan melalui pembinaan karakter, wawasan kebangsaan, dan penguatan mental sejak usia sekolah.

Kegiatan Dipimpin oleh Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri. Brigjen Pol. Muhammad Arif Sugiarto, dihadiri Dansatlat Brimob Korbrimob Polri Kombes Pol. Yudo Nugroho Sugianto, para PJU Pamen, Pama Satlat Brimob, serta para pengasuh, instruktur, dan peserta yang terlibat.

Upacara pembukaan berlangsung dengan khidmat diawali masuknya Komandan Upacara dan Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, penghormatan dan pemeriksaan pasukan, pembacaan laporan singkat rencana pelatihan.

Selanjutnya, dilanjutkan dengan pernyataan pembukaan pelatihan, penyematan tanda instruktur dan peserta sebagai simbol dimulainya pelatihan, amanat Inspektur Upacara, menyanyikan Andhika Bhayangkari dan Mars Kemala Taruna Bhayangkara, hingga ditutup dengan pembacaan doa.

Selama pelatihan, para peserta akan mendapatkan berbagai materi yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, kepemimpinan, kedisiplinan, kerja sama tim, komunikasi efektif, wawasan kebangsaan, serta peningkatan ketahanan mental dan fisik.

Dengan memanfaatkan lingkungan dan fasilitas pelatihan Satlat Brimob, peserta diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan secara tepat, bertanggung jawab, serta memiliki semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Leadership Camp ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang berintegritas, disiplin, mandiri, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Selain itu, kegiatan ini juga dirancang untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme, tanggung jawab, kerja sama, kepedulian sosial, serta kemampuan beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan.

Melalui pembinaan yang dipandu oleh instruktur Satlat Brimob Korbrimob Polri, para peserta diharapkan tumbuh menjadi generasi muda yang unggul, berkarakter, adaptif, dan siap menjadi calon pemimpin bangsa di masa depan.

Melalui penyelenggaraan Leadership Camp ini, Korps Brimob Polri kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui pembinaan karakter, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan.

Diharapkan seluruh peserta mampu mengimplementasikan nilai-nilai disiplin, integritas, kepemimpinan, dan semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kelak menjadi generasi penerus yang siap memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bea Cukai Soekarno-Hatta Gagalkan Penyelundupan 3,3 Kg Narkotika Tersamar dalam Kemasan Minuman Instan

Penulis
Reta
-

Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri membongkar upaya penyelundupan narkotika dan psikotropika seberat 3.336 gram (bruto) di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pelaku menyamarkan seluruh barang terlarang tersebut dengan menyembunyikannya dalam kemasan minuman instan dari berbagai merek (false concealment) untuk mengelabui petugas.

Penindakan ini terjadi pada Kamis (09/07) malam terhadap barang bawaan yang dibawa penumpang berinisial LZ (WNA, pria, 20 tahun) dan SZ (WNA, pria, 30 tahun) yang berangkat menggunakan maskapai TransNusa dengan rute Kuala Lumpur (KUL)-Jakarta (CGK). Penumpang tersebut diduga terlibat sebagai kurir narkotika dengan modus penyembunyian di dalam kemasan minuman instan berbagai merek (false concealment) yang diisi barang berupa psikotropika golongan IV jenis Nimetazepam, narkotika golongan I jenis Methamphetamine, serta Ketamine.

Penyelundupan ini melibatkan jaringan terstruktur di Bandara Soekarno-Hatta dengan maksud memudahkan pergerakan barang terlarang dan menghindari petugas Bea Cukai. Dalam aksi tersebut juga terdapat peran helper Garuda berinisial RS sebagai protokoler di Bandara Soekarno-Hatta dan pengemudi layanan taksi premium berinisial EA yang bertugas mengantar kedua penumpang tersebut ke Hotel Ibis Soekarno-Hatta. Setelah pengembangan kasus, kemudian dilakukan perhitungan berat dan didapati barang bukti seberat 3.336 gram (bruto).

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan wujud nyata komitmen Bea Cukai dalam menjaga pintu masuk negara dari peredaran narkotika berbahaya.

“Setiap upaya penyelundupan narkotika yang berhasil kami cegah berarti menyelamatkan generasi bangsa dari dampak destruktif narkoba. Ini bentuk perlindungan negara kepada masyarakat,” ujarnya.

Pengungkapan kasus ini bermula dari hasil pemetaan jaringan, analisis, dan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta yang memperoleh informasi berupa entitas penumpang yang diduga merupakan jaringan kurir narkotika. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menjadikan entitas penumpang dimaksud sebagai target operasi.

Berdasarkan target operasi tersebut, Tim Bea Cukai Soekarno-Hatta memberikan atensi khusus terhadap penumpang dimaksud. Dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan mendalam, ditemukan narkotika dan psikotropika yang disembunyikan di dalam kemasan minuman instan berbagai merek untuk mengecoh petugas. Selanjutnya, Bea Cukai berkoordinasi dengan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri guna proses penyelidikan dan pengungkapan jaringan. Penindakan ini ditaksir mampu menyelamatkan sekitar 16.680 jiwa generasi bangsa.

Saat ini, seluruh tersangka dan barang bukti telah diserahterimakan kepada Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri untuk pengembangan lebih lanjut. Atas perbuatannya, seluruh tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Hengky menyebutkan bahwa keberhasilan penindakan narkotika ini tidak lepas dari pemanfaatan data, analisis intelijen, dan kerja sama erat antarinstansi.

Pada kesempatan yang sama, Erwin Situmorang selaku Plt. Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai juga menyampaikan bahwa Bea Cukai tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkotika karena melindungi Indonesia adalah tugas dan komitmen yang akan terus dijalankan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Risk and Governance Summit 2026: OJK Dorong Tata Kelola Masa Depan Menuju Indonesia Emas 2045

Penulis
Reta
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan tata kelola (governance), manajemen risiko, dan budaya integritas sebagai fondasi dalam membangun sektor jasa keuangan yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026 bertema “Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity” yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa.

Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena mengatakan, bahwa penerapan tata kelola yang kuat menjadi faktor kunci dalam memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” kata Sophia.

Sophia menjelaskan, bahwa lanskap risiko global berkembang semakin cepat dan kompleks, sehingga menuntut organisasi untuk terus memperkuat tata kelola dan manajemen risiko. Risiko siber, penyalahgunaan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan iklim menjadi tantangan utama yang harus diantisipasi.

Menurut Sophia, governance, risk, and compliance (GRC) tidak lagi sekadar berfungsi sebagai instrumen kepatuhan, tetapi telah menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan organisasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan GRC juga sejalan dengan Asta Cita ketujuh Pemerintah yang menitikberatkan pada penguatan reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sophia berharap berbagai gagasan dan contoh praktik terbaik yang berkembang dalam RGS 2026 dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Ferry Irawan, menegaskan bahwa tata kelola yang baik merupakan fondasi bagi kredibilitas kelembagaan, kepastian berusaha, dan peningkatan kepercayaan investor.

“Tata kelola yang baik bukan sekadar masalah kepatuhan, tetapi fondasi yang memperkuat kredibilitas kelembagaan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Ferry.

Ferry menambahkan, bahwa konsep future-ready governance harus mampu mengantisipasi risiko sebelum berkembang menjadi krisis, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, serta gangguan rantai pasok global yang membentuk risiko semakin kompleks dan saling terhubung.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang diwakili Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah, menekankan bahwa transformasi digital harus menjadi pengungkit bagi peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.

“Digitalisasi bukanlah tujuan akhir. Digital merupakan pengungkit bagi seluruh sektor ekonomi. Karena itu, transformasi digital harus menjadi katalis peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat,” kata Edwin.

Menurut Edwin, tata kelola yang baik tidak menghambat inovasi, melainkan menjadi fondasi yang membangun kepercayaan, sehingga kepatuhan menjadi pendorong lahirnya inovasi yang berkelanjutan.

RGS 2026 menghadirkan dua sesi diskusi panel serta sesi GRC insight yang membahas penguatan transparansi organisasi dan pembangunan budaya berbasis nilai (value-driven culture) untuk mendukung kinerja berkelanjutan. Forum tersebut menghadirkan para pakar dan praktisi GRC dari dalam maupun luar negeri, termasuk perwakilan Meta, Danantara Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, University of Antwerp, United Nations Office for Project Services (UNOPS), Orbis Business School, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut diikuti lebih dari 20.000 peserta, baik secara luring maupun daring, yang terdiri atas pimpinan lembaga jasa keuangan, asosiasi profesi di bidang GRC, regulator, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai bagian dari komitmen OJK dalam mendorong inovasi di sektor jasa keuangan, RGS 2026 juga menyelenggarakan Innovation Paper Competition Volume 2 bertema Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia’s Future. Kompetisi tersebut diikuti 408 karya ilmiah dari 135 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, yang mencerminkan tingginya antusiasme generasi muda dalam mengembangkan inovasi di bidang tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.

Melalui penyelenggaraan RGS 2026, OJK berharap kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, asosiasi profesi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam membangun tata kelola yang efektif, memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

RSUD Haji Jatim Luncurkan Haji C-AIRRe, Ekosistem AI dan Robotika untuk Transformasi Layanan Kesehatan

Penulis
Reta
-

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) merupakan teknologi yang mampu memperkuat peran tenaga medis, namun tidak dapat menggantikan tanggung jawab dokter dalam menentukan keputusan medis. Hal tersebut disampaikannya saat meluncurkan ekosistem riset dan inovasi berbasis AI dan robotika bertajuk Haji C-AIRRe di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Rabu (15/7/2026).

 

Menurut Emil, perkembangan teknologi AI telah memberikan lompatan besar dalam dunia kesehatan, khususnya melalui kemampuan machine vision yang mampu mendeteksi berbagai kondisi medis dengan tingkat akurasi tinggi. Pemanfaatan teknologi tersebut diyakini akan membantu dokter memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat kepada pasien. “Integrasi teknologi ini akan memperkuat profesionalitas dokter di garis terdepan dalam proses perawatan pasien,” kata Emil.

 

Ia mengatakan kemampuan AI dalam membaca citra medis bahkan mampu mengenali detail yang sering kali luput dari pengamatan manusia. “Kita harus akui ketajaman mata dari AI itu tidak ada bandingannya dengan mata kita,” ujarnya.

 

Meski demikian, Emil menegaskan bahwa AI hanyalah alat bantu dalam proses pengambilan keputusan klinis. Menurutnya, keputusan akhir tetap menjadi tanggung jawab dokter karena menyangkut aspek profesionalisme, etika, dan keselamatan pasien.

 

“Final call untuk keputusan medis tetap ada di tangan dokter. Ada dimensi lain yang menimbulkan sebuah sense of belonging terhadap keputusan yang diambil terhadap wellbeing atau nyawa dari pasien yang tidak bisa di-outsource begitu saja kepada AI,” tegasnya.

 

Pada kesempatan tersebut, Emil secara resmi meluncurkan Haji C-AIRRe, ekosistem riset dan inovasi berbasis AI dan robotika yang dikembangkan melalui kolaborasi RSUD Haji Provinsi Jawa Timur bersama Universitas Airlangga (UNAIR), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Nara Institute of Science and Technology (NAIST) Jepang.

 

Ia menilai sinergi antara rumah sakit, perguruan tinggi, dan mitra internasional menjadi fondasi penting dalam mempercepat kemandirian teknologi kesehatan di Indonesia. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan berbagai inovasi yang tidak hanya bermanfaat bagi RSUD Haji, tetapi juga dapat diterapkan di fasilitas kesehatan lainnya.

 

Sebagai bentuk penguatan kolaborasi tersebut, kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara RSUD Haji Provinsi Jawa Timur dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Airlangga (UNAIR). Kerja sama tersebut menjadi dasar pengembangan riset, pemanfaatan AI, robotika, serta berbagai inovasi teknologi kesehatan untuk mendukung transformasi layanan rumah sakit.

 

Sementara itu, Direktur RSUD Haji Provinsi Jawa Timur dr. Tauhid Islamy mengatakan Haji C-AIRRe lahir dari kebutuhan rumah sakit dalam menjawab berbagai tantangan pelayanan yang semakin kompleks.

 

Menurutnya, rumah sakit tidak hanya dituntut memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi pembiayaan, akuntabilitas proses, hingga keselamatan pasien (patient safety). “Rumah sakit adalah institusi yang padat modal, padat teknologi, padat human resources, namun juga sekaligus padat masalah,” ujarnya.

 

Tauhid menjelaskan, pengembangan inovasi tersebut tidak mungkin dilakukan sendiri oleh rumah sakit. Karena itu, pihaknya menggandeng perguruan tinggi sebagai mitra strategis yang memiliki kompetensi di bidang kecerdasan buatan, otomasi, robotika, dan komputasi cerdas.

 

Dalam ekosistem Haji C-AIRRe, RSUD Haji Provinsi Jawa Timur memperkenalkan sejumlah inovasi berbasis AI. Salah satunya AI Mina, sistem kecerdasan buatan yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas klaim BPJS Kesehatan sehingga mampu memperkuat kesehatan fiskal rumah sakit.

 

Ia mengungkapkan, sebelum AI Mina diterapkan, angka pending claim rumah sakit berkisar antara 40 hingga 50 persen. Setelah sistem berbasis AI tersebut diimplementasikan, angka pending claim berhasil ditekan hingga di bawah lima persen.

 

Selain AI Mina, RSUD Haji juga memperkenalkan iBrain2U, asisten radiologi berbasis AI yang membantu interpretasi pencitraan otak, terutama pada masa emas penanganan pasien stroke. Inovasi lainnya meliputi AI Chatbot Minji Assistant, Automatic Scanning Microscope untuk deteksi tuberkulosis (TB), X-Manibus sebagai lengan rehabilitasi medik berbasis robotik, digitalisasi sistem pembayaran cashierless, serta integrasi sistem PACS, LIS, dan SIMRS melalui Haji Gaspol sebagai bagian dari pengembangan Smart Hospital.

 

Pada kesempatan yang sama, Associate Professor Nara Institute of Science and Technology (NAIST) Jepang Prof. Yoshito Otake menjelaskan bahwa laboratoriumnya mengembangkan AI khusus untuk pencitraan medis guna membantu dokter mendeteksi penyakit lebih dini, terutama pada kasus stroke yang membutuhkan penanganan cepat.

 

Menurutnya, teknologi tersebut dikembangkan untuk memberikan informasi yang lebih akurat kepada tenaga medis sehingga dapat meningkatkan kualitas diagnosis, memperkuat pengambilan keputusan klinis, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.

 

“Tujuan kami adalah untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada dokter guna mendukung deteksi dini penyakit, pengambilan keputusan yang lebih tepat, dan yang terpenting, perawatan yang lebih baik bagi pasien,” katanya.

 

Melalui kolaborasi tersebut, RSUD Haji Provinsi Jawa Timur berharap Haji C-AIRRe terus berkembang hingga memasuki tahap hilirisasi dan industrialisasi inovasi kesehatan. Dengan semangat “From Research to Impact, From AI to Humanity”, ekosistem ini diharapkan mampu menghasilkan berbagai teknologi yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh rumah sakit di Indonesia sekaligus memperkuat transformasi layanan kesehatan berbasis inovasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program Cek Kesehatan Gratis di Rembang Capai 42,49 Persen, Dinkes Gencarkan Sosialisasi

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kabupaten Rembang terus mengakselerasi pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), sebagai upaya meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit di masyarakat. Hingga Juli 2026 atau pekan ke-28, capaian pelaksanaan program tersebut telah mencapai 42,49 persen dari total sasaran yang ditetapkan.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Yankes dan SDK) Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Soesi Haryanti mengatakan, pihaknya berkomitmen menyukseskan program prioritas pemerintah pusat tersebut. Berbagai strategi dilakukan, mulai dari memperluas layanan hingga mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kami terus mengejar capaian, agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat program Cek Kesehatan Gratis. Pemeriksaan ini penting sebagai langkah skrining, untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini,” ujar Soesi, saat ditemui di halaman kantor bupati, Selasa (14/7/2026).

Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar. Salah satunya, saat kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Disampaikan, masyarakat perlu diberikan pemahaman, pemeriksaan kesehatan tidak perlu menunggu sakit. Justru melalui CKG, berbagai faktor risiko maupun penyakit dapat diketahui lebih awal sehingga penanganannya menjadi lebih cepat dan efektif.

“Selama ini masih ada anggapan, kalau tidak sakit mengapa harus periksa. Pemahaman seperti itu perlu diluruskan. Program CKG hadir sebagai upaya skrining kesehatan masyarakat agar penyakit dapat dideteksi sedini mungkin,” jelasnya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, lanjutnya, sasaran Program CKG 2026 mencapai 675.501 jiwa. Hingga pekan ke-28, sebanyak 287.017 warga telah mengikuti pemeriksaan, sehingga masih terdapat 388.484 penduduk, yang belum memanfaatkan layanan tersebut.

Pihaknya berharap, masyarakat yang belum mengikuti pemeriksaan segera mendatangi Puskesmas atau lokasi penyelenggaraan CKG. Seluruh layanan diberikan secara gratis, sebagai bentuk upaya pemerintah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Adapun capaian kehadiran tertinggi hingga pekan ke-28, tercatat berada di Kecamatan Pamotan. Dari target sebanyak 52.290 orang, sebanyak 29.764 warga telah mengikuti Program Cek Kesehatan Gratis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Maruarar Sirait: KUR Perumahan Jadi Terobosan Baru Perkuat Ekonomi Rakyat

Penulis
Reta
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Sosialisasi KUR Perumahan dalam rangka Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP–BP Tapera–BRI di Bale Rame, Summarecon Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/7). Kegiatan ini bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem perumahan melalui sinergi pemerintah, perbankan, dan para pelaku usaha.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto, Executive Director Summarecon Bandung Hindarko Hasan, Ketua Umum DPP Himperra Ari Triyono, serta jajaran Kementerian PKP. Turut hadir perwakilan Kepolisian Resor Kota Bandung dan Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan KUR Perumahan merupakan terobosan pemerintah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung sektor perumahan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Program KUR Perumahan yang pertama kali ada di Indonesia ini terbukti tepat sasaran dan sangat diminati masyarakat,” ujar Maruarar.

Ia menjelaskan, pemerintah telah meningkatkan plafon KUR Perumahan dari Rp34 triliun menjadi Rp50 triliun guna memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di sektor perumahan. Menurutnya, KUR Perumahan tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan maupun renovasi rumah, tetapi juga bagi kontraktor kecil, pengembang, dan toko bangunan agar mampu memperkuat ekosistem perumahan nasional.

Menteri PKP juga mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri yang telah mendorong berbagai kebijakan pro-rakyat, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, seluruh kebijakan dan penyaluran bantuan perumahan terus mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) agar tepat sasaran.

Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto menyampaikan bahwa hingga 15 Juli 2026, BRI telah menyalurkan KUR Perumahan sekitar Rp408 miliar kepada lebih dari 2.100 debitur di wilayah Bandung dan sekitarnya. Secara nasional, penyaluran KUR Perumahan BRI telah mencapai sekitar Rp10,64 triliun dan akan terus diperkuat untuk mendukung target pemerintah.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pemerintah terus menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah, mulai dari pembebasan BPHTB, PBG gratis, hingga perpanjangan tenor KPR subsidi menjadi 40 tahun sehingga cicilan semakin terjangkau.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa seluruh kebijakan Program 3 Juta Rumah disusun berdasarkan data statistik agar tepat sasaran. Menurutnya, persoalan perumahan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah, perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini, Kementerian PKP berharap semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha sektor perumahan yang memanfaatkan KUR Perumahan sebagai sumber pembiayaan produktif, sehingga mampu mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

APBN 2025 Dinilai Efektif Jaga Ekonomi, Pertumbuhan Indonesia Capai 5,11 Persen

Penulis
Reta
-

Pemerintah menyampaikan pokok-pokok keterangan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2 APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (14/7). Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa APBN tahun 2025 mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian perekonomian global.

“APBN terus hadir sebagai instrumen yang adaptif dan andal dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah memanfaatkan APBN secara optimal sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mengakselerasi pelaksanaan berbagai agenda pembangunan,” ujar Menkeu.

Melalui kebijakan tersebut, Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen pada tahun 2025, didukung konsumsi rumah tangga yang tetap kuat sebesar 4,98 persen dan investasi yang tumbuh 5,09 persen. Stabilitas harga juga tetap terjaga dengan inflasi sebesar 2,92 persen (year-on-year), sehingga daya beli masyarakat tetap terpelihara.

Untuk memperkuat dampak kebijakan fiskal, pemerintah menyalurkan berbagai paket stimulus ekonomi secara bertahap sepanjang tahun 2025 dengan total nilai Rp110,7 triliun. Stimulus tersebut difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat sektor riil, mendukung UMKM dan sektor padat karya, mendorong sektor perumahan, program magang, pemberian diskon tiket pada masa liburan, hingga pemberdayaan generasi muda.

Kinerja ekonomi tersebut turut berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan turun menjadi 8,25 persen, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,85 persen, kemiskinan ekstrem berhasil ditekan menjadi 0,78 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 75,90.

“Capaian ini merupakan bukti upaya pemerintah untuk terus melindungi masyarakat dan ekonomi di tengah guncangan dan ketidakpastian global melalui berbagai pendekatan multi sektor dan program-program yang terarah. Pemerintah akan terus berkomitmen untuk mengoptimalkan dampak kebijakan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Menkeu.

Dari sisi pelaksanaan APBN, realisasi pendapatan negara pada tahun 2025 mencapai Rp2.765,13 triliun, sedangkan realisasi belanja negara sebesar Rp3.435,46 triliun. Belanja negara diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, menjaga stabilitas ekonomi, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan pengelolaan fiskal yang prudent, defisit APBN tetap terkendali pada level 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP yang berhasil dipertahankan pemerintah selama sepuluh tahun berturut-turut sejak LKPP Tahun 2016.

“Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” ujar Menkeu.

Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPR RI maupun Badan Pemeriksa Keuangan guna terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara. Pemerintah juga akan terus menyempurnakan sistem perpajakan, memperkuat pengelolaan fiskal, dan mengoptimalkan kualitas belanja negara agar manfaat APBN semakin dirasakan masyarakat.

Menutup penyampaiannya, Menkeu memberikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPR RI atas kerja sama yang telah terjalin selama ini. Pemerintah juga telah menunjuk para pejabat yang akan mewakili pemerintah dalam Panitia Kerja pembahasan RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2025 bersama Panja Badan Anggaran DPR RI. Pemerintah berharap pembahasan RUU dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan sehingga proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Tinjau MTs Muhammadiyah Way Bungur, Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Berjalan Optimal

Penulis
Reta
-

Usai meninjau pembangunan jembatan di Way Bungur, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melanjutkan rangkaian kegiatan ke MTs Muhammadiyah I Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Rabu (15/07/2026). Kunjungan ke sekolah swasta tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang inklusif dan berkualitas menjangkau seluruh peserta didik tanpa membedakan status lembaga pendidikan, sejalan dengan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor pendidikan nasional.

‎Kehadiran Wapres di MTs Muhammadiyah I Way Bungur disambut antusias oleh para guru dan peserta didik. Kepala MTs Muhammadiyah I Way Bungur, Ari Hidayat, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta yang memiliki peran yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

‎“Kami sampaikan kepada Bapak Wapres bahwasanya sekolah ini adalah sekolah swasta. Namun, sama-sama tujuan kita mencerdaskan anak bangsa,” ujar Ari Hidayat.
‎
‎Dalam kunjungan tersebut, Wapres meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dinikmati oleh 82 peserta didik. Menu yang disajikan terdiri atas lele goreng balado, tempe bacem, tumis buncis dan wortel, serta buah jeruk. Nampak murid-murid menikmati makanan dengan lahap.

‎‎”Jadi sehat dan kenyang”, ungkap Naufal Affani, murid kelas VIII ketika ditanya tentang manfaat MBG baginya.
‎
‎Wapres memberikan apresiasi terhadap menu yang tersedia, sekaligus menekankan pentingnya penyempurnaan Standard Operating Procedure (SOP) dalam proses penyiapan hingga pendistribusian makanan agar layanan dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan tepat waktu.

‎Selain memastikan pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik, Wapres juga meninjau kondisi ruang kelas bagi siswa kelas VII hingga IX. Pada kesempatan tersebut, Wapres menaruh perhatian terhadap kondisi sejumlah ruang belajar yang masih memerlukan perbaikan, termasuk keterbatasan sarana pendukung pembelajaran seperti interactive flat panel (IFP) dan papan tulis.

‎Menindaklanjuti temuan tersebut, Wapres menginstruksikan jajarannya untuk segera mendata kebutuhan sekolah agar dapat diusulkan memperoleh bantuan.

‎“Beliau mengarahkan tim beliau untuk segera dicatat untuk bantuan. Itu segera dicatat, semua segera disusulkan, seperti itu,” tutur Ari Hidayat dengan penuh optimisme.

‎Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan ini Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico, Kepala SPPG Way Bungur Galih, Plt. Sekretaris Sekretariat Wapres Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Achmad Aditya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program Makan Bergizi Gratis Dievaluasi, Pemerintah Beri Tenggat Waktu Satu Bulan

Penulis
Reta
-

Pemerintah menegaskan bahwa langkah-langkah perbaikan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah berjalan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan kepada awak media pada Rabu, 15 Juli 2026, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

“Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, satu bulan lagi, satu bulan untuk menyelesaikan merapikan,” ungkap Menko Pangan dalam keterangannya usai melaksanakan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo.

Menko Pangan menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program prioritas Presiden tersebut sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikannya. Hasil kajian tersebut, Menurut Menko Pangan, selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden untuk diputuskan lebih lanjut.

“Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan mengungkapkan bahwa pemerintah telah memetakan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program MBG. Permasalahan tersebut meliputi penyalahgunaan program, penetapan titik penerima manfaat, hingga ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pelaksanaan penyaluran MBG di sejumlah daerah.

“Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya,” tuturnya.

Pembenahan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola Program MBG sehingga pelaksanaannya semakin efektif, transparan, dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat sesuai tujuan program.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...148149150...4,867Halaman 149 dari 4,867