Beranda blog Halaman 1501

Penyandang Disabilitas di Rembang Bisa Rekam KTP dari Rumah

Penyandang disabilitas kini tidak perlu datang ke kantor pelayanan, untuk melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain lanjut usia (lansia) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), mereka bisa mendapatkan pelayanan langsung di rumah.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang, Suparmin menyampaikan, pihaknya telah menyediakan layanan perekaman KTP bagi penyandang disabilitas, dengan mendatangi rumah pemohon. Menurutnya, program itu telah berjalan sejak tahun lalu, meskipun sosialisasinya masih perlu diperluas.

“Kami sudah menjalankan layanan ini sejak tahun lalu. Namun, informasi tentang layanan tersebut perlu terus disebarkan,” ujar Suparmin, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/10/2024).

Baca juga : Kabupaten Rembang Dorong Penambahan Ruang Terbuka Hijau

Disampaikan, untuk memperluas informasi, pihaknya bekerja sama dengan paguyuban penyandang disabilitas di wilayah Rembang. Paguyuban tersebut diharapkan membantu menginformasikan, jika ada warga yang membutuhkan layanan, sehingga pihaknya bisa segera mengatur kunjungan ke rumah pemohon.

“Kalau ada warga yang butuh, tinggal hubungi lewat WhatsApp, kami akan langsung datang,” imbuhnya.

Suparmin menambahkan, layanan ini telah menjangkau beberapa kecamatan, seperti Sedan, Sale, dan Lasem. Dari kunjungan tersebut, pihaknya menemukan lansia berusia sekitar 70 tahun, yang hingga kini belum memiliki KTP.

Dirinya menegaskan, prioritas pelayanan kunjungan diberikan kepada lansia, ODGJ, dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, mereka tidak perlu datang ke tempat pelayanan.

“Kami prioritaskan lansia, ODGJ, dan disabilitas. Mereka tidak perlu datang, kami yang mendatangi mereka,” tegas Suparmin.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Beasiswa Seragam Sekolah di Riau Masih Buka, Buruan Daftar!

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau masih membuka pendaftaran bagi calon penerima beasiswa seragam sekolah untuk keluarga kurang mampu. Ketua Baznas Provinsi Riau, Masriadi Hasan, menyatakan bahwa syarat pendaftaran dapat diserahkan langsung ke kantor Baznas di Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru, hingga tanggal 30 Oktober 2024.

“Hingga saat ini, sekitar 900 siswa telah mengirimkan berkas pendaftaran, yang berasal dari 77 SMA/SMK Negeri di 12 kabupaten dan kota,” kata Masriadi Hasan pada Kamis (24/10/2024).

Dia menambahkan bahwa Baznas Riau tidak menetapkan anggaran khusus untuk pemberian beasiswa ini, karena dikhawatirkan kuota yang ditetapkan tidak sesuai dengan rencana anggaran.

Baca juga : Puncak Musim Hujan Riau Diperkirakan Terjadi di Bulan November

“Jadi, berapa pun siswa yang lolos sebagai penerima beasiswa, semuanya akan kami koordinasikan dan kami berikan Rp800 ribu per siswa untuk pembelian seragam sekolah,” tambahnya.

Bantuan tersebut akan ditransfer langsung ke rekening siswa, dan Baznas Riau juga akan bekerja sama dengan sekolah dalam pelaksanaan program ini.

“Nantinya, pihak sekolah akan memantau penggunaan dana untuk memastikan bantuan ini benar-benar digunakan untuk membeli seragam sekolah sesuai dengan proposal yang diajukan,” ungkapnya

Mengenai periode penyaluran beasiswa, Masriadi menyatakan bahwa pihaknya akan berusaha menyalurkan secara berkala, mengingat kebutuhan seragam sekolah bagi siswa setiap tahun.

“Kemungkinan, kami akan menyalurkan bantuan ini setiap tahun untuk setiap siswa, karena kebutuhan itu penting. Ada kemungkinan seragam kelas 1 tidak muat lagi saat siswa naik kelas,” jelasnya.

Diharapkan, program beasiswa seragam sekolah bagi siswa kurang mampu ini dapat memberikan manfaat signifikan.

“Kami menyadari bahwa bantuan pendidikan tidak hanya tentang pakaian, tetapi diharapkan dapat membangkitkan semangat siswa untuk lebih berprestasi. Dengan fasilitas yang kami berikan, diharapkan dapat meringankan berbagai keluhan saat kembali ke sekolah,” tuturnya.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para muzakki yang telah menyalurkan zakatnya ke Baznas Riau. Bantuan ini sangat berarti,” pungkas Masriadi Hasan.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

DPR Sambut Positif Pemecahan Kemendikbudristek Jadi Tiga Kementerian

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di era Presiden Prabowo Subianto dipecah menjadi tiga nomenklatur kementerian. Tiga kementerian tersebut adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek), serta Kementerian Kebudayaan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Karmila Sari menyambut baik dipecahnya Kemendikbudristek tersebut. Ia menilai langkah ini dapat membuat masing-masing bidang lebih fokus dan detail dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.

“Kalau saya secara pribadi ini bagus, anggaran Rp650 triliun (Rp722,61 triliun anggaran pendidikan pada Rancangan APBN (RAPBN) 2025,red) itu cukup besar, nah apabila ada yang namanya Dasmen, Dikti, dan Ristek satu lagi kebudayaan artinya fokus,” kata Karmila kepada Parlementaria, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Baca juga : Legislator Dorong Penyesuaian Kemendikbud Ristek di Pemerintahan Baru

Untuk itu, Karmila berharap ketiga kementerian dapat beradaptasi dengan cepat. Sehingga masalah-masalah yang menjadi prioritas penyelesaian dapat segera dituntaskan.

Sementara itu, perihal Kurikulum Merdeka yang akan dikaji ulang oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Karmila mengatakan pihaknya nanti akan menunggu penjelasan dari Mendikdasmen dalam Rapat Kerja dengan Komisi X untuk mengetahui bagaimana kondisi kurikulum yang saat ini berlaku.

“Kalau hal seperti itu tentu nanti kita lihat, kita timbang dulu kondisinya karena kita tentu harus sharing dulu dengan menterinya. Otomatis kita kan harus berdiskusi dulu, sepaham apa, terus juga menguasai seperti apa, bagaimana kondisinya sekarang,” jelasnya.

Diketahui, Kemendikdasmen dinahkodai oleh Menteri Abdul Mu’ti didampingi oleh Wakil Menteri (Wamen) Fajar Riza Ul Haq dan Atip Latipulhayat. Kemendikti Saintek dipimpin oleh Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro dan juga didampingi 2 orang wakil yaitu Fauzan dan Stella Christie. Sedangkan Kementerian Kebudayaan akan dipimpin oleh Menteri Fadli Zon dan Wamen Giring Ganesha.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Sri Mulyani: Restrukturisasi Anggaran Penting untuk Program Baru Pemerintah

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya restrukturisasi ini sebagai langkah krusial untuk menyelaraskan program-program baru dengan visi kepemimpinan nasional.

Hal ini ia ungkapkan dalam Rapat Koordinasi Restrukturisasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) dan DIPA TA 2025 serta Penataan Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga, pada Rabu (23/10) di Kantor Pusat Kementerian Keuangan.

“Dengan adanya perubahan dan munculnya Kementerian/Lembaga baru, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap RKAKL dan DIPA agar berbagai program Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan, namun tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik,” jelas Menkeu.

Menkeu juga menyoroti pentingnya kolaborasi dan komunikasi antar instansi guna memastikan restrukturisasi berjalan secara efektif dan efisien. Menkeu meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan bersama Bappenas dan Kemenpan-RB akan terus bersinergi sehingga restrukturisasi dari Kementerian/Lembaga dapat dilaksanakan dengan baik.

“Mari kita mulai pekerjaan ini dengan niat baik dan pikiran terbuka, mengabdi untuk membangun Indonesia secara kuat agar bisa maju, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat,” pungkas Menkeu.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

BPBD Jatim Droping Air Bersih di Desa Tugurejo Ponorogo

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim melakukan droping air bersih untuk warga Desa Tugurejo yang terdampak kekeringan. Bantuan ini direspon positif oleh masyarakat yang sangat membutuhkan pasokan air.

Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto, didampingi Kades Bagong dan aparat setempat, langsung menyapa warga. Kades Bagong menyampaikan terima kasih atas bantuan air bersih dan jerigen dari BPBD Jatim.

“Airnya sudah datang, jerigennya juga sudah diterima. Terima kasih atas bantuannya,” ujar salah satu warga Tugurejo. Bantuan air ini menjadi solusi bagi 164 KK atau 442 jiwa yang terdampak kekeringan.

BPBD Jatim mengirimkan 17 ribu liter air bersih dan jerigen untuk warga Tugurejo. Gatot menegaskan bahwa medan yang sulit tidak menghalangi bantuan ini sampai ke masyarakat. “Terima kasih atas dukungan segenap unsur, mulai TNI, Polri, BPBD Ponorogo dan perangkat desa Tugurejo di kegiatan droping air ini,”katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/10/2024).

Selain air, BPBD Jatim memberikan bantuan logistik bagi warga terdampak tanah gerak di Desa Serag. Bantuan disalurkan melalui BPBD Ponorogo di Posko Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Menko AHY dan Menteri PU Bahas Keberlanjutan Infrastruktur untuk Indonesia Emas 2045

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo didampingi Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dan jajaran Pejabat Tinggi Madya Kementerian PU menerima kunjungan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Kementerian PU, Rabu (23/10/2024).

Menko AHY mengatakan pertemuan ini membahas keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. “Jadi semangatnya adalah bagaimana pembangunan infrastruktur ke depan ini menghadirkan keberlanjutan,” kata Menko AHY.

Menko AHY menambahkan Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk menghadirkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang baru dan memperkuat yang sudah ada.

“Untuk mengejar pertumbuhan yang tinggi sesuai Asta Cita dan mewujudkan Indonesia Emas dibutuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Peran Kementerian PU menjadi sangat fundamental. Untuk itu Presiden Prabowo mengharapkan Kementerian PU bisa menjalankan tugasnya dengan baik, mencegah inefisiensi APBN. Kalau ditata dengan baik bisa semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Menko AHY.

Menko AHY menambahkan, pembangunan infrastruktur juga tidak lepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Hal ini juga inline dengan Asta Cita di mana Presiden menyampaikan bahwa masyarakat kita, generasi selanjutnya tidak boleh ada yang stunting. Salah satu solusi yang tidak kalah penting adalah memperbaiki infrastruktur air bersih dan sanitasi,” ucap Menko AHY.

Senada dengan Menko AHY, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan infrastruktur harus terus berkelanjutan guna mencapai Indonesia Emas 2045.

“Hari ini Pak Menko AHY datang ke sini untuk menyambung silaturahmi dan berdiskusi, salah satunya tentang pembangunan infrastruktur yang telah dibangun dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir. Kabinet baru jangan sampai membuat pembangunan yang telah berjalan tidak berkelanjutan. Rasanya kurang efektif jika setiap periode pemerintahan yang baru kemudian kebijakan pembangunan yang baik justru berhenti, tidak berkelanjutan. Justru koordinasi-koordinasi seperti ini akan membuat kabinet baru mengetahui dan melanjutkan policy yang baik ke depannya. Kan cita-citanya sama, Indonesia Emas 2045,” ujar Menteri Dody.

Wamen PU Diana Kusumastuti mengatakan salah satu pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas untuk terus dilanjutkan adalah menyambungkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang total sepanjang 2.998 km dan diharapkan akan tembus di 1.137 km pada akhir 2024 yang akan datang.

Kemudian terdapat 6 bendungan yang dapat diresmikan dalam waktu dekat dari 61 bendungan yang dibangun. Di antaranya adalah Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, Bendungan Keureto di Aceh dan Bendungan Sidan di Bali.

Turut hadir dalam kegiatan ini segenap Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PU.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pekanbaru Usulkan 120.000 Siswa Dapat Makan Siang Gratis

Pemerintah pusat berencana menerapkan program makan bergizi gratis atau makan siang gratis mulai 2 Januari 2025. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersiap untuk menjalankan program Presiden RI Prabowo Subianto ini.

Pemko Pekanbaru telah melakukan beberapa kali simulasi program makan siang gratis ini terhadap anak-anak tingkat SD hingga SMP. Sementara dari simulasi yang dilakukan, butuh anggaran Rp15 ribu untuk satu paket makan siang.

“Kita belum terima Juknis (Petunjuk Teknis) terkait makan siang gratis ini. Data siswa sudah kita usulkan, 120.000 siswa untuk makan siang gratis ini,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Pekanbaru Abdul Jamal, Kamis (24/10).

Baca juga : Catat! Jadwal dan Lokasi SKD CPNS Pekanbaru 2024

Ia menuturkan, pihaknya mengusulkan untuk penerima manfaat makan siang gratis ini adalah anak-anak mulai dari PAUD hingga SMP dengan jumlah total 120.000 siswa.

“Jadi kita ambil dari PAUD sampai SMP. Jadi kita masih menunggu Juknis apakah UMKM yang diberdayakan sebagai penyedia makannya atau cari siapa yang masak,” terang Jamal.

Karena belum ada Juknis, Jamal menyebut apakah usulan 120.000 siswa ini disetujui atau tidaknya masih menanti regulasi pemerintah pusat.

Pemberian makan gratis ini juga belum diketahui apakah setiap hari atau sekali seminggu diberikan kepada siswa.

“Cuma kan kita bersiap, kalau nanti yang dikasih anak SD segini jumlahnya, SMP segini jumlahnya. Jadi, di juknis tadi tu lah baru tahu siapa penerimanya kapan jadwal pemberiannya,” tutup Jamal.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

SDGs Festival Bukti Komitmen UNAIR Wujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Universitas Airlangga (UNAIR) berkomitmen mendukung upaya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini SDGs Center UNAIR buktikan dengan menggelar SDGs Festival pada Kamis (24/10/2024). Acara yang terselenggara di Boulevard Perpustakaan Kampus Dharmawangsa – B UNAIR itu bertajuk “Kolaborasi Inklusif untuk Pembangunan Berkelanjutan: Mendorong Inovasi dalam Pendidikan, Sosial dan Pelestarian Lingkungan”.

Kegiatan yang berlangsung sepanjang hari Kamis itu menyajikan beberapa mata acara yang menarik. Mulai dari SDGs Talkshow, SDGs Book Launching, SDGs Declaration, SDGs Graduation, SDGs Talent Show hingga Awarding Night. Terdapat 26 booth dari berbagai fakultas, unit, NGO dan lembaga yang turut memeriahkan expo SDGs Festival.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya UNAIR, Muhammad Madyan Dr SE M Si M Fin turut memberikan sambutan dalam pembukaan SDGs Festival. Ia menyampaikan rasa bangga dan syukur atas capaian UNAIR yang berhasil meraih peringkat 1 dunia terkait capaian SDGs. Khususnya untuk capaian goal nomor satu SDGs “No Poverty” berdasarkan Times Higher Education. UNAIR juga berhasil meraih peringkat 2 tingkat nasional serta peringkat 81 global dari 2.000 Perguruan Tinggi seluruh dunia.

Baca juga : Pakar Politik UNAIR Soroti Dampak Pemecahan Kementerian

“Hal ini merupakan komitmen kami dalam memberantas kemiskinan pada goals satu SDGs. Dan ini merupakan hasil kolaborasi antara seluruh civitas, pemerintah, dan masyarakat. Tidak hanya sekadar slogan, namun juga dalam praktik terbaik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Prof Madyan memaparkan berbagai upaya UNAIR hingga berhasil raih peringkat satu SDGs dalam capaian “No Poverty”. Ia menekankan bahwa UNAIR berhasil melakukan pemberantasan kemiskinan dengan menjalankan berbagai program. Mulai adanya berbagai program beasiswa bantuan kepada mahasiswa kurang mampu. Seperti beasiswa KIP-K, beasiswa internal UNAIR, beasiswa pemerintah dan swasta.

Berhasil Tuntaskan Kemiskinan
Prof Madyan menekankan bahwa mahasiswa UNAIR tidak akan merasakan kesulitan keuangan untuk mengenyam pendidikan. “Program bantuan beasiswa ini telah menyasar 20 persen dari keseluruhan mahasiswa. Kami mengharapkan mahasiswa yang masuk UNAIR tidak ada yang drop out sebab masalah keuangan,” jelasnya.

Menurutnya jaminan mahasiswa yang masuk UNAIR tidak ada yang drop out karena ekonomi, merupakan aspek penting untuk memutus rantai kemiskinan masyarakat.

Prof Madyan berharap dengan adanya SDGs Festival dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan. “Semoga acara ini memberikan manfaat besar bagi kita semua. Kolaborasi dapat semakin memperkuat langkah kita mencapai tujuan SDGs baik lokal maupun global,” pungkasnya.

Turut hadir pula dalam kegiatan, Ketua SDGs Center UNAIR Bayu Arie Fianto SE MBA PhD. Ia membuka acara dengan sambutan yang menyatakan bahwa acara ini merupakan aksi nyata UNAIR dalam mewujudkan capaian SDGs. “Acara ini adalah bukti nyata UNAIR yang senantiasa berkomitmen dalam mendukung tujuan keberlanjutan demi tercapainya 17 goals SDGs”, tuturnya.

Bayu Arie Fianto menambahkan, bahwa SDGs Center UNAIR akan terus berupaya dan berkontribusi dalam membangun masa depan berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. “Mari kita bersama, berkolaborasi. Mulai dari seluruh civitas academica, pemerintah dan masyarakat melalui Universitas Airlangga sebagai katalisator perubahan,” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pj Bupati Tangerang Berkomitmen Tingkatkan Pelayanan Informasi Publik

Penjabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony memberikan paparan dalam kegiatan Presentasi Badan Publik pada Monitoring Evaluasi (Monev) yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2024, Kamis (24/10/2024).

Pj Bupati Tangerang, Andy Ony menyampaikan, acara ini menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan transparansi dan kualitas layanan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah.

“Monitoring dan evaluasi ini tidak hanya sekedar penilaian, tetapi juga sebagai cerminan untuk terus memperbaiki layanan informasi publik, dalam segala hal menekankan pentingnya komitmen badan publik untuk meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat,” ungkapnya.

Baca juga : Pj Wali Kota Tangerang Tekankan Pentingnya Pelatihan Kompetensi ASN

Dia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terus berupaya memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Tercatat hingga Oktober 2024, PPID Kabupaten Tangerang telah menerima 240 permohonan informasi, dengan rincian 228 permohonan telah ditindaklanjuti, sementara 12 permohonan masih dalam proses.

“Dalam periode yang sama, Kabupaten Tangerang juga telah menangani 21 sengketa informasi serta menerima 29 pengajuan keberatan informasi publik. Pemerintah Kabupaten Tangerang menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan informasi publik dengan menyediakan 489 data melalui website PPID, mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, dalam upaya meningkatan kualitas pelayanan informasi, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan berbagai regulasi termasuk Peraturan Bupati dan Surat Keputusan terkait Standar Layanan Informasi Publik. Tujuannya untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Selain itu, untuk mendukung kemudahan akses informasi, PPID Kabupaten Tangerang meluncurkan fitur baru pemantauan permohonan informasi serta pengembangan website yang mudah diakses. Tujuannya, memastikan aksesibilitas lebih baik bagi seluruh masyarakat. Selain itu, konten media sosial yang edukatif dan informatif juga disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Dia berharap dengan kolaborasi, inovasi, serta regulasi yang mendukung, pelayanan informasi publik akan terus meningkat dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan dapat dipercaya.

Sementara itu, Plt Kepala Diskominfo Kabupaten Tangerang, Rudi Lesmana, mengatakan pihaknya terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik pada PPID Kabupaten Tangerang.

“Ada beberapa hal yang akan kami tingkatkan kedepannya seperti meningkatkan anggaran pelaksanaan PPID dan meningkatkan SDM para pelaksana PPID di Kabupaten Tangerang, sehingga nantinya PPID bisa memberikan informasi dan juga data yang dibutuhkan olah masyarakat,” ucapnya.

Dia berharap, ke depan PPID Kabupaten Tangerang dapat terus meningkatkan dan juga mengoptimalkan layanannya kepada masyarakat terutama dalam menyediakan informasi bagi publik.

Pimpinan DPRD Kota Malang 2024-2029 Resmi Dilantik

Amithya Ratnanggani Sirraduhita resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang periode 2024-2029 menggantikan I Made Rian Diana Kartika. Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Iwan Kurniawan, ST, MT bersama jajaran Forkopimda turut menghadiri pelantikan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Kamis (24/10/2024).

Prosesi yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang Rosihan Juhriah Rangkuti, SH, MH ini juga dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah tiga wakil pimpinan DPRD Kota Malang periode 2024-2029, yakni Abdurrochman sebagai wakil ketua I, Trio Agus Purwono sebagai wakil ketua II, dan Rimzah sebagai wakil ketua III.

Pada kesempatan yang sama, Pj. Wali Kota Malang Iwan Kurniawan memberikan ucapan selamat dan harapan bagi pimpinan DPRD yang baru saja dilantik agar dapat menjalankan amanah yang telah diberikan dengan baik, penuh integritas, dan tanggung jawab.

Baca juga : Kota Malang Optimalkan Penyusunan LPPD 2024 dengan Data Akurat

“Semoga DPRD Kota Malang dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat dengan baik demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah,” harap Iwan Kurniawan.

Iwan pun menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah dan DPRD menjadi kunci utama tercapainya program-program pembangunan yang berkelanjutan. “Dengan kolaborasi dan sinergisitas, saya yakin dan semakin yakin untuk dapat memperkuat kondisi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas layanan publik, serta penanganan isu strategis,” tegasnya.

Sekali lagi Iwan menegaskan bahwa yang terpenting adalah kekuatan kebersamaan, kolaborasi, dan sinergisitas antara eksekutif dan legislatif yang terjalin dengan baik. “Semoga Allah SWT senantiasia memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita semua dalam mejalankan amanah. Sekali lagi saya sampaikan selamat kepada pimpinan DPRD Kota Malang masa bakti 2024-2029, terima kasih atas kebersamaannya,” pungkas Iwan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang terpilih, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan pihaknya akan menyinergikan seluruh tugas DPRD Kota Malang secara efektif dan dengan melakukan kerja bersama, membangun komunikasi lintas instansi. Pihaknya pun akan melanjutkan program prioritas DPRD sebelumnya. “Selanjutnya kami akan menyesuaikan degan apa yang tekah dirancang di RPJMD Kota Malang,” tutur perempuan yang akrab disapa Mia itu.

Bersama segenap elemen, jajaran Pemerintah Kota Malang, serta warga masyarakat Kota Malang, menurut Mia DPRD harus bisa membawa dan mempersatukan perbedaan dalam semangat gotong royong, Bineka Tunggal Ika untuk mendapatkan titik temu yang sama bagi kepentingan masyarakat Kota Malang.

“Sehingga dapat menunjang jalannya roda pemerintahan dan terlaksananya pembangunan di Kota Malang guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Malang,” kata Mia.

Ditegaskannya, jabatan pimpinan dewan merupakan kepercayaan yang diberikan untuk menjawab tantangan ke depan dalam pembangunan bangsa dan negara, khususnya di Kota Malang. Sumpah dan janji yang diucapkan merupakan tanggung jawab yang sangat besar untuk membawa DPRD menjadi lembaga yang memiliki integritas tinggi di mata masyarakat.

“Kami pimpinan DPRD Kota Malang akan memaksimalkan upaya untuk menampung menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Malang sebagai wujud tanggung jawab atas amanah yang dipercayakan masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News