Beranda blog Halaman 1500

KPK Ajak Pemuda Berperan Wujudkan Pilkada Jujur dan Adil

Para pemuda tidak dapat terlepas dari politik, lantaran pada hakikatnya pemuda merupakan makhluk politik yang tidak bisa terpisahkan dari urusan negara. Pemuda menjadi salah satu target sasaran dalam setiap pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada), tersebab pemuda dapat mendongkrak raihan suara dalam kontestasi pemilu.

Dalam talkshow ‘Hajar Serangan Fajar’ yang diselenggarakan di M Bloc Live House, Jakarta, pada Kamis (24/10), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi (Dit Soskam) mencoba mengajak masyarakat dalam hal ini pemuda untuk dapat berpartisipasi menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menyampaikan bahwa kesuksesan Pemilu Serentak 2024 menjadi momentum masa depan bangsa khususnya dalam kurun waktu lima tahun mendatang, baik pada aspek sosial, politik, hingga ekonomi.

“Penyelenggara Pemilu yang bebas dan independen menjadi prinsip krusial dalam memastikan integritas dan keadilan dalam sebuah sistem pemilihan,” terang Amir.

Namun menurutnya, kerawanan korupsi masih membawa keprihatinan tersendiri salah satunya terkait faktor finansial tinggi bagi sistem politik dan para peserta pemilu di Indonesia.

“Hal tersebut dapat membelokan kontestasi pemilu yang seharusnya membangun legitimasi dan akuntabilitas, menjadi ajang komersialisasi jabatan politik dan praktik korupsi. Melalui kegiatan yang baik ini, KPK mencoba mengajak masyarakat yaitu kaum muda untuk dapat berpartisipasi agar jangan pernah memperjualbelikan suara pada Pilkada 2024,” ujarnya.

Karena menurut Amir, pemuda masih berpotensi besar untuk menjadi korban dari pelanggaran Pemilu sebab belum mendapatkan pemahaman yang memadai. Ini menjadi sebuah sinyal bahwa pemuda bisa menjadi pemilih kritis yang mempunyai andil besar dalam perubahan bangsa.

Keikutsertaan pemuda dalam kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’ diharapkan dapat membantu tugas KPK dalam membangun pondasi antikorupsi dikalangan masyarakat. Dengan harapan, peran pemuda dalam membangun karakter unggul dan berintegritas, juga dapat membawa pesan kampanye antikorupsi yang dapat berpengaruh terhadap penyelenggaran Pilkada 2024 yang jujur dan adil.

“Sebagai masyarakat yang cerdas, pemuda harus mampu menilai calon kepala daerah yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Hal itu bertujuan agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja,” ungkap Amir.

Pada kesempatan sebelumnya, Officer in Charge Head of Office UNODC Indonesia, Zoelda Pitaloka Anderton menyampaikan, The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) menjadi seperangkat aturan hukum internasional dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Konvensi ini dirancang dari komitmen bersama negara-negara untuk memerangi korupsi.

“Momentum kampanye Hajar Serangan Fajar menjadi bagian dari reformasi antikorupsi yang dapat berdampak pada perubahan dalam melawan politik uang. Sebagai isu yang krusial, politik uang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi bangsa Indonesia, pemuda dapat membangun kesadaran kritis dan dapat berdiri teguh dalam integritas,” kata Zoelda.

Zoelda pun melanjutkan, pencegahan korupsi yang UNODC lakukan diantaranya mempromosikan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan pemuda, termasuk melalui inisiatif the Global Resource untuk pendidikan antikorupsi dan pemberdayaan pemuda. Dengan begitu, pencegahan yang dilakukan dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan publik.

Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Satuan Tugas Kampanye pada Dit Soskam KPK, Dotty Rahmatiasih; Anti-Corruption National Programme Coordinator UNODC, Putri Wijayanti; Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta, Reki Putera Jaya; illustrator and content creator, Sandi Sukron; serta para komunitas pemuda DKI Jakarta.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pj Wali Kota Dicky Pastikan Pangan di Cimahi Tetap Aman

Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi Dicky Saromi menyebutkan persoalan iklim, semakin berkurangnya luasan lahan dan jumlah penduduk yang semakin meningkat menjadi penyebab masalah dalam ketersediaan pangan. Meski begitu, Dicky memastikan ketersediaan pangan di Kota Cimahi tetap aman. Sebab, pasokan dari luar daerah sejauh ini cukup lancar dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Cimahi.

“Saya sudah cek antara supply dan demand, supply masih cukup aman bahkan berlebih. Nah harga juga masih cukup wajar dan masih ada di bawah rata-rata, oleh karena itu ini merupakan kabar baik buat Kota Cimahi jadi stok atas pangan tetap terjaga walaupun kita bukan daerah produsen,” kata Dicky, Selasa (22/10/2024).

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi melalui Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan), kata dia, sudah memiliki program untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yakni Gerakan Pangan Murah (GPM). Program itu menyediakan harga pangan dengan harga murah.

“Gerakan Pangan Murah Pangan Pokok dan Segar Kota Cimahi ini diagendakan sebanyak 30 kali selama tahun 2024, baik digelar di Pemkot Cimahi maupun di luar Pemkot (di Kelurahan-Kelurahan),” ujarnya.

Dalam program Gerakan Pangan Murah, digelar produk-produk dari KTNA, KWT-KWT, Gapoktan, CHC, Pengusaha Pangan yang ber-KTP Cimahi. Hal ini juga menjadi upaya Dispangtan Kota Cimahi dalam pembinaan Pelaku Usaha Pangan Daerah melalui program diBina, diBela dan diBeli (B3).

Selain menyediakan pangan pokok dan pangan segar seperti telur, daging, cabe, bawang merah, daging sapi dan daging ayam, serta olahannya pada GPM juga disediakan gastronomi olahan pangan lokal berbahan singkong.

“Apa yang dilakukan Dispangtan Kota Cimahi melalui GPM ini merupakan upaya untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokoknya dengan harga yang terjangkau,” kata dia.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

KKP Kenalkan Strategi Government Intervention Model untuk Dukung Ketahanan Pangan

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengusung strategi model intervensi pemerintah (Government Intervention Model) untuk membangun sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam melanjutkan pelaksanaan program-program Ekonomi Biru.

Lewat strategi ini, pihaknya akan mengambil peran lebih besar dalam membangun sarana prasarana atau infrastruktur sektor kelautan dan perikanan guna, mendorong peningkatan produktivitas pelaku utama perikanan, serta untuk mendukung sistem ketahanan pangan nasional.

“Kalau intervensi pemerintah dilakukan, saya punya keyakinan sektor ini bisa maju pesat. Dan strategi seperti ini juga dijalankan di negara-negara lain di dunia,” ungkap Menteri Trenggono dalam siaran pers KKP di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Pada periode sebelumnya, Menteri Trenggono sudah menjalankan strategi tersebut, salah satunya dengan pembangunan Kampung Nelayan Modern di Biak, Papua.

Di kampung Samber-Binyeri, Biak, KKP membangun sarana prasarana perikanan untuk mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi modern, produktif dan berdaya saing. Sarana prasarana yang dibangun di antaranya balai pelatihan, gudang pendingin penyimpan ikan, dermaga, sentra kuliner, pembagian kapal, hingga area docking kapal.

Menteri Trenggono menambahkan, strategi intervensi pemerintah ini pulalah yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan hingga pembudidaya. Dia menargetkan nilai tukar nelayan maupun pembudidaya bisa melesat ke angka 200 dari yang saat ini di nilai rata-rata 104-106.

Nilai tukar nelayan/pembudidaya adalah rasio antara harga hasil ikan yang diterima nelayan maupun pembudidaya dengan harga kebutuhan yang dibayarnya. Nilai tukar ini merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli mereka.

Menurutnya, sudah bertahun-tahun nilai tukar berkutat pada angka 104 sampai dengan 106. Baginya, angka tersebut masih masuk dalam kelompok miskin terus menerus. Untuk itu di usia KKP ke 25 tahun ini, Menteri Trenggono akan tancap gas meningkatkan nilai tersebut.

“Hitungan saya sebetulnya itu bisa mencapai di atas 200 dan ini adalah salah satu target saya,” tegas Menteri Trenggono.

Peningkatan kesejahteraan pelaku utama perikanan seperti nelayan dan pembudidaya, dinilainya akan berdampak besar pada produktivitas sektor perikanan sehingga bisa berkontribusi optimal dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dukungan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tapi juga kualitas produk perikanan yang dihasilkan.

Selama hampir empat tahun memimpin KKP, Menteri Trenggono juga sudah membangun empat modeling budidaya berkelanjutan, yaitu modeling budidaya lobster di Batam, udang vaname di Kebumen, rumput laut di Wakatobi, dan nila salin di Karawang.

Dalam modeling tersebut, tergambar intervensi pemerintah, dari mulai pembangunan sarana di hulu hingga hilirnya. Program modeling itu telah terbukti menghasilkan komoditas perikanan kualitas ekspor.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pemkot Tangerang Gandeng Kejari dalam FGD Penyusunan Produk Hukum

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Benteng menggelar kegiatan Forum Group Discussion (FGD) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang dan mitra usaha di Hotel Novotel, Kota Tangerang, Jumat (25/10).

Acara yang dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai kerangka regulasi dan mitigasi risiko dalam penyusunan produk hukum, dokumen kontrak kerja sama, serta Monitoring Evaluasi (Monev) atas pelaksanaan kerja sama.

Dalam kesempatannya, Dr. Nurdin, menyampaikan pentingnya pemahaman yang komprehensif atas substansi perjanjian, tata kelola, dan dampak yang mungkin timbul dalam kerja sama antara Perumda dengan mitra usaha.

Baca juga : Pemkot Tangerang dan BPTJ Resmikan Kerja Sama Layanan Buy The Service

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kajari Kota Tangerang, beserta jajaran yang telah menjadi narasumber dalam kegiatan ini, sehingga dapat memberikan pengetahuan berharga yang dapat mendukung tata kelola kerja sama yang baik dan sesuai dengan aturan,” ujar Dr. Nurdin.

Lebih lanjut, Alumnus UI ini, menjelaskan, Perumda Tirta Benteng, sebagai bagian dari Pemkot Tangerang, memiliki perjanjian kerja sama dengan sejumlah mitra usaha, terutama dalam pengelolaan air bersih.

“Kegiatan FGD ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan mitra usaha dalam mencapai kerja sama yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai regulasi, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat Kota Tangerang,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Muhammad Amin, menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Tangerang dan Perumda Tirta Benteng atas kepercayaan yang diberikan kepada Kejaksaan Negeri sebagai pengacara negara dalam memberikan pemahaman terkait aspek hukum kerja sama.

“Kami berkomitmen untuk memberikan masukan-masukan penting dalam kegiatan ini, agar setiap perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga atau mitra usaha dapat berjalan sesuai aturan dan meminimalisir potensi risiko,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pj Gubernur Sulbar Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis

Pj Gubernur Sulawesi Barat Sulbar, Bahtiar Baharuddin melakukan peninjauan uji coba program pemberian makanan bergizi seimbang gratis di SMKN 1 Rangas Mamuju, Jumat, 25 Oktober 2024.

Program yang mulai dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming setelah dilantik beberapa waktu lalu, mendapat tanggapan prositif dari siswa dan siswi SMK percontohan di Sulbar ini.

“Hari ini kami melakukan simulasi, uji coba program makan bergizi seimbang untuk anak-anak sekolah. Simulasi hari ini, nanti akan dilanjutkan di seluruh kabupaten se Sulbar untuk anak-anak kita yang ada di tingkat SD dan SMP,” kata Bahtiar Baharuddin.

Bahtiar Baharuddin mengaku, optimis Sulbar dapat menjalankan program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk lima tahun ke depan, setelah melihat kesiapan dan antusias dari siswa dan siswi, bahkan pihak sekolah.

“Melihat uji coba yang kita lakukan hari ini, saya optimis Sulbar sudah sangat siap menjalankan program makan bergizi seimbang yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan kami sepenuhnya mendukung program ini, karena program ini memberi dampak yang luar biasa, biar anak-anak kita itu sehat,” ungkapnya.

“Nah, kalau anak-anak kita sehat, dapat gizi yang bagus, dia akan menjadi anak-anak yang cerdas. Jadi kami yakin, jika program ini dilakukan secara berkelanjutan, generasi emas bisa kita dapatkan,” sambungnya.

Semnetara itu, salah seorang siswa SMKN 1 Rangas, Karel berterimakasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mencanangkan program itu. Menurutnya, program makan bergizi seimbang akan membantu mereka lebih fokus untuk belajar.

“Terimakasih kapada Presiden Prabowo Subianto yang telah mencanangkan program makan bergizi seimbang gratis ini. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Pj Gubernur Sulbar yang telah mendukung dengan adanya program ini,” ujar Karel.

Ia pun bersyukur, karena sekolahnya menjadi salah satu tempat simulasi dan uji coba pencanangan makan bergizi seimbang gratis di Sulbar.

“Kami juga sangat bersyukur karena sekolah kami menjadi salah satu sasaran uji coba program ini. Program ini memiliki manfaat yang begitu besar bagi kami para pelajar. Dengan makanan bergizi gratis, kami bisa lebih fokus untuk belajar,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pemkot Yogyakarta Gelar Gender Champion Award 2024

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kembali menggelar Gender Champion Award 2024. Penghargaan itu merupakan apresiasi bagi individu, komunitas, pelaku usaha, Aparatur Sipil Negara (ASN) serta perangkat daerah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kota Yogyakarta.

“Penghargaan ini sebagai apresiasi bagi individu, masyarakat, komunitas, pelaku usaha atas peran serta keterlibatannya dalam mewujudkan pembangunan yang berperspektif gender menyasar lima kelompok rentan yaitu perempuan, anak, lansia, difabel dan orang miskin,” kata Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta Retnaningtyas saat dikonfirmasi, Jumat (25/10/2024).

Pendaftaran Gender Champion Award 2024 dibuka 15-31 Oktober 2024. Ada 4 kategori peserta Gender Champion Award yaitu individu, komunitas atau kelompok masyarakat, pelaku usaha, ASN dan perangkat daerah. Masyarakat dapat mendaftar seleksi Gender Champion Award 2024 melalui link pendaftaran di https://linktr.ee/genderchampion. Para penerima penghargaan Gender Champion Award akan diumumkan pada 28 November 2024.

“Sampai saat ini baru sepuluh orang kategori perorangan yang sudah mendaftar,” imbuhnya.

Retnaningtyas menjelaskan seleksi Gender Champion Award 2024 meliputi seleksi administrasi berupa pengisian form dan seleksi wawancara online. Sedangkan untuk kategori perangkat daerah penilaian didasarkan pada penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) beserta inovasinya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

“Kriterianya memahami konsep gender, memiliki konsentrasi dan aksi nyata terhadap kebutuhan kelompok afirmasi gender di Kota Yogyakarta,” papar Retna atau akrab disapa Eno.

Dia menyebut data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta berhasil menurunkan Indeks Ketimpangan Gender menjadi 0,151 pada tahun 2023, turun 0,093 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan adanya upaya yang konsisten dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara bagi perempuan. Selain itu, lanjutnya, ada peningkatan Indeks Pembangunan Gender sebesar 0,20 poin juga menguatkan tren positif ini.

“Namun untuk mencapai kesetaraan gender secara penuh, perlu fokus yang lebih besar dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Upaya- upaya seperti mendorong lebih banyak perempuan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum, mendukung pengembangan karir perempuan dan menciptakan peluang ekonomi yang setara perlu terus digalakkan,” terangnya.

Eno menyampaikan berbagai upaya dilakukan DP3AP2KB Kota Yogyakarta untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender antara lain sosialisasi tentang gender kepada masyarakat, pendampingan dan meningkatkan kapasitas kelompok- kelompok usaha perempuan.

Di samping itu memberikan pendampingan bagi perempuan penyintas kekerasan agar semakin berdaya dan tidak lagi menjadi korban kekerasan. Termasuk memberikan pelatihan PPRG bagi seluruh perangkat daerah agar program-program yang dilakukan Pemkot Yogyakarta melalui perangkat daerah mampu mengakomodir kebutuhan kelompok afirmasi gender.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Bea Cukai Sosialisasikan Ketentuan Umum di Bidang Cukai

Sebagai upaya pencegahan peredaran rokok ilegal, Bea Cukai berkolaborasi dengan berbagai pihak di berbagai daerah untuk melaksanakan sosialisasi mengenai ketentuan di bidang cukai.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengungkapkan bahwa terdapat empat unit vertikal Bea Cukai yang melaksanakan sosialisasi, yaitu Bea Cukai Bandung, Bea Cukai Bogor, Bea Cukai Bekasi, dan Bea Cukai Cikarang. “Sosialisasi tersebut menyasar pelajar, komunitas binaan, atau masyarakat sekitar wilayah pengawasan Bea Cukai,” imbuhnya.

Bea Cukai Bandung bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cimahi menggelar sosialisasi kepada para siswa SMKN 1 Cimahi pada Rabu (02/10). Dilanjutkan sosialisasi oleh Bea Cukai Bogor berkolaborasi dengan Satpol PP Kota Depok pada Selasa (08/10) dan Rabu (09/10).

Baca juga : Bea Cukai Gagalkan Impor Kosmetik Merek Brilliant Skin Tak Berizin

Sebelumnya, Bea Cukai Bekasi bersama TVRI Jawa Barat berkolaborasi melaksanakan talk show dalam acara Sampurasun yang digelar pada Rabu (18/09). Sampurasun merupakan program yang mengupas berita dan isu seputar Jawa Barat yang ditayangkan pada kanal digital TVRI Jawa Barat.

Sementara itu, Bea Cukai Cikarang bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar sosialisasi dalam acara bertajuk “Berkolaborasi Terus Melayani (Botram)” di lapangan sepak bola Babelan, pada Sabtu (19/24).

Budi mengatakan sosialisasi yang diberikan seputar ciri-ciri rokok ilegal, modus penyebaran, dan dampak negatifnya bagi masyarakat dan negara. “Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di masyarakat, tetapi tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia. Untuk itu, penting kami sampaikan pada masyarakat agar memahami ciri rokok ilegal,” ujar Budi.

Ia menekankan, sedikitnya terdapat lima ciri-ciri rokok ilegal yang perlu dikenali oleh masyarakat, yaitu rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas pakai, rokok dengan pita cukai salah peruntukan, dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi.

“Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami bahaya dari dampak peredaran barang kena cukai ilegal. Masyarakat dapat menginfokan peredaran rokok ilegal di sekitarnya kepada Bea Cukai terdekat atau menghubungi contact center kami pada 1500225,” pungkas Budi.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Disdik Garut Bentuk Satgas Cegah Kekerasan di Sekolah

Dalam upaya menanggulangi kekerasan di lingkungan pendidikan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut menyelenggarakan Workshop Pembentukan Satuan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (Satgas PPKSP), di ANB Hotel & Resort, Pameungpeuk, Kabupaten Garut (22/10/2024).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (19-20 Oktober 2024) diikuti 30 peserta, terdiri dari unsur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kantor Kemenag, Satpol PP, Diskominfo, kepala sekolah , dan pengawas sekolah, berkolaborasi dengan Yayasan SEMAK (Sekretariat Masyarakat Anak) dan Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YSGI) melalui Program Power to You(th),

Ketua Yayasan SEMAK, Agus Nurdin menyebut keberadaan Satgas PPKSP adalah langkah penting untuk memastikan sekolah-sekolah di Kabupaten Garut memiliki sistem yang jelas dalam menangani kekerasan.

“Kami berkomitmen agar satgas ini berfungsi secara optimal, baik di tingkat kabupaten maupun sekolah, sehingga kasus kekerasan dapat ditangani dengan tepat,” tegas Agus.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Berdasarkan data DPPKBPPPA Kabupaten Garut, hingga pertengahan tahun 2023, lebih dari 50 kasus kekerasan telah dilaporkan. Menyikapi hal ini, Pemdakab Garut telah menerbitkan Keputusan Bupati No. 100.3.3.2/Kep.1209-/2023 , yang menjadi dasar pembentukan Satgas PPKSP di lingkungan pendidikan.

Agus menyebutkan, tujuan utama workshop ini adalah untuk menyusun program kerja PPKSP dan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah) tahun 2024, mendukung pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar yang terkait pencegahan kekerasan, serta meningkatkan pemahaman kebijakan dan tugas Satgas PPKSP.

Sementara itu, Tatang Rahman, Program Manager Power to You(th) Yayasan SEMAK, menyatakan, langkah ini dinilai penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

“Dengan kolaborasi yang baik antar pihak, kita bisa menurunkan angka kekerasan di sekolah serta menjamin hak-hak anak,” ucapa Tatang.

Kepala Seksi Kurikulum Disdik Kabupaten Garut, Ajang Rusmana, yang juga menjadi narasumber workshop ini, mengingatkan persoalan kekerasan ini harus dipantau bersama.

“Tidak boleh ada lagi saling lempar kewenangan. Semua pihak, termasuk Dinas Pendidikan, DPPKBPPPA, dan instansi terkait, harus bersinergi,” tegasnya.

Sedangkan Didah Syajidah, dari DPPKBPPPA Kabupaten Garut, berharap workshop ini dapat melahirkan komitmen bersama untuk melindungi anak-anak dari kekerasan di sekolah, sesuai dengan amanat UU Perlindungan Anak Nomor 17 tahun 2016 dan Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023.

Melalui workshop ini, diharapkan terbentuk mekanisme yang efektif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, demi menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan mendukung perkembangan anak-anak Garut.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

iPhone 16 Belum Bersertifikat, Tidak Boleh Diperjualbelikan di Indonesia

Kementerian Perindustrian terus berupaya mengendalikan dan impor produk telepon seluler (ponsel) untuk mendorong investasi dan inovasi produk elektronik dalam negeri. Hal ini juga merupakan upaya untuk memanfaatkan peluang pasar domestik yang besar, dengan jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta perangkat atau melebihi jumlah penduduk (data Badan Pusat Statistik, 2023).

Terkait hal tersebut, Kemenperin memantau isu peredaran produk ponsel iPhone 16, mengingat Kemenperin belum mengeluarkan sertifikat TKDN bagi produk ponsel terbaru keluaran Apple tersebut. Namun demikian, Kemenperin menyatakan bahwa produk iPhone 16 yang merupakan bawaan penumpang, awak, atau melalui pos serta tidak diperjualbelikan, secara aturan boleh masuk ke Indonesia.

“Menambahkan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri Perindustrian, seri iPhone 16 yang masuk ke Indonesia dengan dibawa penumpang dan membayar pajak merupakan barang bawaan yang tidak boleh diperjualbelikan dan terbatas pada pemakaian pribadi penumpang,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Jumat (25/10).

Febri menjelaskan, pada dasarnya iPhone 16 masuk dalam kategori barang postel (pos dan telekomunikasi) yang boleh masuk Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan pasal 35 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Kendati demikian, jumlah yang dibawa tidak boleh lebih dari dua unit per penumpang.

Aturan tersebut juga menyebutkan bahwa barang bawaan dan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos yang digunakan untuk keperluan sendiri, tidak diperdagangkan dan/atau tidak untuk tujuan komersial dikecualikan dari kewajiban standar teknis, yang di dalamnya termasuk kewajiban TKDN sebesar 35%. Pendaftaran IMEI barang bawaan dan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos dilakukan melalui Ditjen Bea dan Cukai.

Sementara itu, alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang berasal dari produsen dan importir terdaftar wajib memiliki sertifikat Standar Teknis dan wewenang pendaftaran IMEI-nya ada pada Kemenperin.

“Sesuai dengan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri, perangkat iPhone 16 yang diimpor oleh importir terdaftar belum dapat dipasarkan di dalam negeri, karena PT Apple Indonesia belum memenuhi komitmen investasinya untuk memperoleh sertifikasi TKDN skema inovasi,” Febri menjelaskan.

Kemenperin memperkirakan, pada periode Agustus-Oktober 2024 sebanyak kurang lebih 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak. Ponsel-ponsel tersebut masuk secara legal, namun akan menjadi ilegal jika diperjualbelikan di Indonesia.

“Kemenperin mempersilakan masyarakat melaporkan pihak-pihak yang memperjualkan produk ponsel tersebut yang berasal dari bawaan penumpang,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pemkab Temanggung Gandeng Polres Kampanyekan Stop Perundungan

Pemkab Temanggung dan Polres setempat gencar kampanyekan stop perundungan di sekolah. Pasalnya, perundungan sangat merugikan, baik bagi korban maupun pelaku.

Penjabat (Pj) Sekda Temanggung Agus Sujarwo mengatakan, menjadi tugas semua pihak untuk mengampanyekan stop perundungan terutama di sekolah.

“Perundungan ini tidak baik, merugikan, baik bagi korban, maupun pelaku,” ungkapnya, Jumat (25/10/2024).

Agus Sujarwo menjelaskan, korban perundungan akan menderita sakit, baik secara fisik, maupun psikis. Dibutuhkan waktu lama untuk pemulihan untuk dapat kembali produktif dalam kehidupan.

“Bagi anak-anak, jika tidak ada upaya pemulihan bisa berdampak bagi masa depan,” ucapnya.

Untuk itu, lanjut Agus Sujarwon, Pemkab Temanggung akan terus mengampanyekan stop perundungan ini melalui berbagai acara, terutama di sekolah-sekolah.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Didik Tri Wibowo mengatakan, kasus perundungan harus dihentikan. Polres Temanggung turut gencarkan stop perundungan di sekolah, maupun di masyarakat.

“Bhabinkamtibmas juga terlibat aktif dalam stop bullying ini,” lanjutnya.

Didik Tri Wibowo mengakui, saat ini pihaknya sedang menangani kasus perundungan. Satu terduga pelaku wajib lapor, dan tidak ditahan.

“Motif perundungan, karena terduga pelaku cemburu, kekasihnya berkomunikasi dengan korban,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, saat penganiayaan ada saksi yang merekam dan menyebarkannya di media sosial. Orang tua korban yang tidak terima lantas melapor ke Polisi.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News