Beranda blog Halaman 1503

Korlantas Polri Gelar Pelatihan dan Sertifikasi BPKB

Kasubdit BPKB Ditregiddent Korlantas Polri, Kombes Pol Sumardji, resmi membuka Pelatihan dan Sertifikasi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Fave Hotel pada Rabu (23/10/2024). Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi petugas penerbit BPKB di berbagai wilayah.

Kombes Pol Sumardji menekankan pentingnya sertifikasi bagi petugas yang benar-benar memiliki kompetensi sesuai dengan standar Korlantas Polri.

“Sesuai amanat Kakorlantas Polri, sertifikasi kompetensi BPKB harus tepat sasaran dan diberikan kepada anggota yang memiliki keahlian di bidang ini. Jika seorang anggota lulus tanpa kompetensi yang memadai, maka sertifikasi tersebut tidak akan bermanfaat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa peserta pelatihan kali ini berasal dari berbagai unit pelayanan BPKB di seluruh wilayah. Dengan kompetensi yang diperoleh, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efisien dan profesional.

“Di era digitalisasi ini, Polri dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pelayanan yang dahulu bersifat konvensional kini telah beralih ke sistem digital. Oleh karena itu, peserta diuji di sini dan harus lulus dengan kompetensi yang memadai agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Kombes Pol Sumardji.

Kombes Pol Sumardji juga mengungkapkan bahwa peserta pelatihan harus benar-benar menguasai materi yang diberikan selama sertifikasi, sehingga dapat diaplikasikan secara efektif dalam tugas di lapangan.

“SDM yang unggul dan berkualitas sangat diharapkan untuk dapat melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, pelatihan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah penting dalam menciptakan petugas yang siap menghadapi tantangan zaman.” pungkasnya.

Dengan adanya sertifikasi ini, diharapkan seluruh petugas penerbit BPKB mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, sejalan dengan misi Polri untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Subsidi BBM Bisa Berubah Menjadi BLT Langsung ke Masyarakat

Penasihat Presiden RI Bidang Energi, Purnomo Yusgiantoro, mengungkapkan adanya kemungkinan perubahan skema subsidi energi di Indonesia. Ia menyarankan agar subsidi yang selama ini diberikan, seperti untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik, dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.

Dalam seminar publik yang diadakan oleh Centre for Science and International Studies (CSIS), Purnomo menjelaskan bahwa jika subsidi diubah menjadi BLT, harga energi akan disesuaikan dengan harga pasar.

“Satu, kalau aku mau pakai subsidi langsung, harga harus bertahap naik sampai ke harga keekonomian harga pasar, tapi kemudian kan ada pendapatan tambahan itu dikembalikan ke rakyat dengan BLT atau dengan cash transfer, satu,” kata Purnomo ditemui di sela acara Seminar Publik Centre For Science and International Studies (CSIS), di Jakarta, dikutip Jumat (25/10/2024).

Saat ini, subsidi pemerintah untuk BBM dan produk energi lainnya membuat harga jual menjadi lebih rendah dari harga keekonomian. Purnomo menilai skema subsidi yang ada saat ini belum efektif dan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya keputusan politik untuk mengarahkan subsidi energi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Ada dua pilihan, selalu saya katakan kalau itu pilihan ujung-ujungnya keputusan politik, political decision antara legislatif dan eksekutif,” tegasnya.

Selain dengan mengubah skema subsidi menjadi BLT, skema subsidi yang bisa dilakukan lainnya adalah dengan sistem kuota, alias subsidi masih diberikan pada jenis produknya, namun perlu ada pemutakhiran data masyarakat yang memang berhak menerima atau membeli produk energi yang disubsidi tersebut.

“Pilihan kedua, seperti sekarang, tapi pakai sistem kuota, jadi targeting,” paparnya.

Dengan begitu, kata Purnomo, pemerintah harus memutar otak untuk menentukan skema subsidi apa yang cocok untuk diberlakukan khususnya untuk BBM cs. “Berarti kan nggak tepat sasaran, itu yang mesti direview juga untuk beberapa komoditi yang subsidi Pertalite, Solar, B35, LPG, minyak tanah, (listrik golongan) R1, R2,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Apa yang Harus Dilakukan Ketika Debt Collector Datang ke Rumah?

Budget planning concept,Accountant is calculating company's annual tax,work at home.Calendar 2020 and personal income tax forms for those who have income under US law placed on office desk.

Debt collector, atau penagih utang, adalah individu atau perusahaan yang ditugaskan untuk mengumpulkan pembayaran utang yang belum dilunasi oleh debitur. Mereka berfungsi sebagai perantara antara kreditor (pemberi utang) dan debitur (peminjam) untuk memastikan utang yang terutang dapat dibayarkan.

Di banyak negara, ada regulasi yang mengatur praktik penagihan utang untuk melindungi hak debitur. Misalnya, debt collector tidak diperbolehkan menggunakan ancaman, intimidasi, atau cara-cara yang tidak etis dalam menagih utang. Mereka juga harus menghormati privasi debitur dan tidak boleh menghubungi mereka di luar jam yang wajar.

Ketika seorang debt collector datang ke rumah, banyak orang merasa panik dan cemas. Namun, penting untuk tetap tenang dan menghadapi situasi ini dengan bijaksana. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi kedatangan debt collector dengan lebih baik.

1. Ketahui Hak Anda

Penting untuk memahami hak-hak Anda sebagai debitur. Di Indonesia, debt collector tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara intimidasi atau kekerasan. Mereka harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Jika Anda merasa terancam atau diperlakukan tidak wajar, Anda berhak untuk melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwenang.

2. Periksa Identitas Debt Collector

Sebelum berbicara lebih lanjut, pastikan untuk memeriksa identitas debt collector. Minta mereka untuk menunjukkan surat tugas atau identitas resmi yang menjelaskan siapa mereka dan perusahaan mana yang mereka wakili. Ini penting agar Anda tahu bahwa mereka memang memiliki hak untuk menghubungi Anda.

3. Tanya Tentang Utang Anda

Bertanya tentang rincian utang yang dimaksud dapat membantu Anda memahami situasi lebih jelas. Mintalah mereka untuk memberikan bukti tertulis mengenai utang tersebut, termasuk jumlah yang terutang, bunga, dan jangka waktu pembayaran. Ini akan membantu Anda mengecek apakah utang tersebut benar-benar milik Anda.

4. Jangan Berikan Informasi Pribadi yang Sensitif

Hindari memberikan informasi pribadi yang sensitif, seperti nomor KTP, nomor rekening bank, atau informasi keuangan lainnya. Debt collector seharusnya tidak meminta informasi ini dalam keadaan apa pun. Jika mereka meminta, Anda berhak untuk menolak.

5. Tawarkan Negosiasi

Jika Anda memang memiliki utang dan berencana untuk membayar, cobalah untuk bernegosiasi. Tanyakan apakah ada kemungkinan untuk mencicil utang dalam jumlah yang lebih kecil atau jika mereka bersedia memberikan diskon untuk pelunasan lebih awal. Banyak debt collector terbuka untuk negosiasi demi mendapatkan pembayaran.

6. Catat Semua Percakapan

Simpan catatan semua percakapan yang Anda lakukan dengan debt collector. Catat tanggal, waktu, dan isi percakapan. Jika terjadi masalah di kemudian hari, bukti ini bisa sangat berguna untuk membela diri.

7. Bawa Ke Pihak Berwenang Jika Diperlukan

Jika debt collector melakukan tindakan yang tidak sesuai, seperti mengancam atau mengganggu, Anda bisa melaporkannya ke pihak kepolisian atau badan pengawas terkait. Perlindungan hukum tersedia untuk Anda, jadi jangan ragu untuk menggunakan hak-hak Anda.

8. Konsultasikan Dengan Pengacara

Jika Anda merasa kesulitan menghadapi situasi ini, Anda bisa mencari bantuan dari pengacara atau lembaga hukum. Mereka dapat memberikan nasihat yang tepat dan membantu Anda memahami langkah-langkah yang perlu diambil.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Indonesia Ingin Gabung BRICS, Menlu Tegaskan Sikap Bebas Aktif

Indonesia resmi menyatakan niatnya untuk bergabung dengan BRICS, kelompok ekonomi beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan hal tersebut saat menghadiri KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada Kamis (24/10). Proses ini menandai langkah awal Indonesia dalam upaya menjadi anggota BRICS.

Menurut Sugiono, bergabungnya Indonesia ke BRICS adalah wujud dari politik luar negeri bebas aktif yang diterapkan oleh Indonesia. “Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kami ikut kubu tertentu, melainkan kami berpartisipasi aktif di semua forum,” kata Sugiono dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (26/10).

Sugiono menyebutkan, BRICS dapat menjadi wadah untuk memupuk persatuan di antara negara-negara Global South dan menjadi perekat dalam memperkuat kerja sama antarnegara berkembang. Menurutnya, prioritas yang diusung oleh BRICS sejalan dengan program kerja Kabinet Merah Putih yang mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, pemberantasan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Baca juga : Prabowo Bertekad Bawa Indonesia Bergabung dengan BRICS

“Kami juga melihat prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun pemajuan sumber daya manusia,” ujarnya.

Lewat BRICS, Indonesia ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau Global South. “Kita lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South,” lanjut Menlu Sugiono. “Namun kita juga melanjutkan keterlibatan atau engagement kita di forum-forum lain, sekaligus juga terus melanjutkan diskusi dengan negara maju.”

Contoh konkrit keberlanjutan ini, antara lain, “Bulan depan Bapak Presiden akan ikuti KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil, sementara saya juga diundang menghadiri pertemuan Tingkat Menlu kelompok negara maju G7 expanded session di Fiuggi, Italia, ” kata Menlu RI. Hal ini menegaskan peran penting Indonesia sebagai bridge builder atau jembatan antara negara berkembang dan negara maju.

Menlu Sugiono juga menggunakan kesempatan di Kazan untuk melakukan berbagai pertemuan bilateral utamanya dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov sebagai tuan rumah, dan negara mitra sahabat lain, yakni Sekjen PLO Palestina, Menlu RRT, India, Thailand, Menteri Ekonomi Malaysia dan Presiden New Development Bank. Selain itu, Menlu RI melakukan pembicaraan perkenalan via telepon dengan Menlu
Singapura dan Kamboja.

BRICS adalah kelompok informal yang awalnya beranggotakan Brasil, Rusia, India, RRT, dan Afrika Selatan. Kelompok ini pertama kali diinisiasi pada tahun 2006 untuk membahas isu-isu terkini global. Keanggotaannya diperluas pada tahun 2023 dengan bergabungnya Ethiopia, Iran, Mesir, dan Persatuan Emirat Arab.

Swasembada Energi Jadi Fokus Kebijakan Utama Kementerian ESDM

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak cepat menggelar rapat pimpinan (rapim) guna memperkuat upaya mewujudkan swasembada energi. Beberapa langkah yang dibahas antara lain peningkatan lifting minyak dan konversi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) menjadi listrik.

Wakil Menteri ESDM Yuliot menegaskan bahwa rapat tersebut membahas indikator kinerja utama yang harus dicapai oleh para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM. “Rapat ini untuk memastikan setiap direktorat teknis memiliki kinerja yang selaras dengan arahan Presiden. Kita menetapkan apa saja yang bisa dicapai sesuai dengan target,” ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (23/10).

Yuliot menjelaskan, arahan Presiden Prabowo terkait sektor energi menekankan dua hal utama, yaitu ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang baik untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Baca juga : ESDM Gandeng Eramet Indonesia untuk Eksplorasi Mineral Kritis

“Pertama, bagaimana memastikan ketahanan energi. Kedua, pengelolaan SDA harus optimal agar bisa mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Yuliot juga menegaskan pentingnya kendali penuh oleh Kementerian ESDM dalam pelaksanaan program tersebut, tanpa bergantung pada kementerian atau lembaga lain. “Kita ingin memastikan kinerja tetap berada dalam kendali Kementerian ESDM, meski koordinasi dengan kementerian lain tetap diperlukan agar target dapat tercapai,” ujarnya.

Untuk mencapai swasembada energi, Kementerian ESDM akan fokus pada peningkatan lifting minyak yang saat ini berada di angka sekitar 600.000 barel per hari. Yuliot menekankan perlunya peningkatan produksi minyak sesuai dengan target nasional guna mendukung ketahanan energi.

Selain itu, konversi kendaraan BBM ke listrik juga menjadi prioritas. “Semakin banyak penggunaan kendaraan listrik, konsumsi BBM akan berkurang. Ini salah satu strategi penting kita,” jelas Yuliot.

Upaya lain yang dilakukan untuk menekan konsumsi BBM adalah pengoptimalan program Bahan Bakar Nabati (BBN), yang saat ini berada di level B35. Pemerintah berencana meningkatkan campuran biodiesel menjadi B40, B50, hingga B60.

“Saat ini masih di B35, tapi ada rencana untuk naik ke B40, B50, dan B60. Tentu hal ini membutuhkan kebijakan pendukung, termasuk terkait bahan baku biosolar yang berasal dari kelapa sawit. Kita akan mendorong pelaku usaha yang belum mengekspor produk sawitnya untuk memasarkan di dalam negeri sebagai bahan baku biosolar,” pungkas Yuliot.

Upaya peningkatan lifting minyak, konversi kendaraan, dan pengembangan bahan bakar nabati menjadi bagian integral dari strategi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi, sekaligus mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Prabowo Luncurkan BPPIK untuk Awasi Program Menteri Kabinet

Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) sebagai lembaga khusus yang akan mengawasi pelaksanaan program para menteri di kabinetnya. Aris Marsudiyanto dipilih sebagai Kepala BPPIK dan akan bertanggung jawab langsung dalam memantau setiap program kerja pemerintah.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/4), Prabowo menjelaskan fungsi utama BPPIK. Ia menegaskan badan ini bertugas untuk memonitor setiap proyek dan program yang digulirkan pemerintah.

“Saya tambah Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi khusus tugasnya memonitor semua program dan proyek yang kita lancarkan,” tegas Prabowo dikutip Jumat (24/4/2024)

Baca juga : Prabowo Tegaskan Menterinya Agar Tidak Bekerja Seenaknya

Presiden juga menyoroti besarnya anggaran yang akan digunakan dalam program-program pemerintahannya. Ia menekankan pentingnya pengawasan agar anggaran negara tidak terbuang sia-sia dan dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan.

“Bukan saya ingin mencampuri kerja kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu dimana ada bottle neck kita atasi,” terangnya.

Selain itu, dalam rapat perdana bersama menteri, Prabowo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menginstruksikan agar kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang dinilai kurang esensial dikurangi.

Dia meminta Kemenkeu untuk mencoret kegiatan yang sifatnya hanya seremonial. Mantan Menteri Pertahanan ini beralasan anggaran negara harus dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan.

“Saya meminta detail kegiatan seremonial, seminar, terlalu banyak sarasehan, konferensi, perjalanan luar negeri mohon dikurangi,” kata Prabowo dalam arahannya di rapat kabinet.

Selain itu, Prabowo juga meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk mempelajari semua proyek yang ada di pemerintahan. Prabowo tak ingin lagi ada proyek mercusuar di pemerintahannya.

“Pelajari semua proyek, jangan ada proyek mercusuar. Semua ditujukan pada pidato saya pada hari pelantikan saya,” ujar Prabowo.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Hari Pembekalan: Menteri Berbaju Loreng hingga Latihan Baris Berbaris

Kabinet Merah Putih Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memulai rangkaian kegiatan pembekalan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, dengan olahraga pagi bersama pada Jumat (25/10).

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan, agenda hari kedua diisi dengan latihan dasar baris-berbaris dan olahraga ringan. “Baru saja selesai olahraga dan latihan dasar baris-berbaris. Enam gerakan dasar saja, yang biasa dilakukan di kementerian bila upacara,” kata Juli melalui sambungan telepon dari Magelang yang kami lansir dari ANTARA. Setelah latihan, para menteri langsung bersih-bersih dan sarapan bersama.

Baca juga : PCO: Pembekalan Menteri di Akmil untuk Team Building

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga menambahkan bahwa para peserta mengenakan baju komponen cadangan (Komcad) selama kegiatan berlangsung. “Presiden dan Wapres ikut seluruh kegiatan, olahraga dan baris-berbaris, bahkan Presiden yang pertama hadir di lokasi,” kata Bima saat dihubungi dari Kota Magelang, Jateng, Jumat.

Selanjutnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan bahwa setelah olahraga, kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan retret Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo.

“Presiden Prabowo dijadwalkan membuka langsung Retret Kabinet Merah Putih. Para menteri Kabinet Merah Putih juga akan menerima pembekalan sejumlah materi,” katanya.

Presiden Prabowo dijadwalkan membuka acara retret sekitar pukul 08.00 WIB, yang dilanjutkan dengan agenda Shalat Jumat berjamaah. Materi pembekalan yang disampaikan meliputi isu-isu strategis, termasuk pencegahan korupsi. Pembekalan dijadwalkan berlangsung hingga sore hari.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Prabowo Instruksikan Hilirisasi 26 Komoditas Utama untuk Kemandirian Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya program kerja yang signifikan, terukur, dan saling bersinergi antara kementerian/lembaga, sesuai dengan arah kebijakan yang disampaikan pada pidato pelantikannya di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Penekanan tersebut disampaikan Kepala Negara saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna perdana di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.

“Saya kira dalam waktu dekat saudara-saudara akan segera menyiapkan program kerja saudara masing-masing. Saya beri kesempatan segera, dan sewaktu-waktu terus saya akan panggil koordinasi,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menyoroti pentingnya swasembada pangan dan energi di tengah situasi global yang tidak menentu. Selain itu, Presiden turut menginstruksikan kementerian terkait untuk segera merumuskan program hilirisasi 26 komoditas utama yang harus dikejar dalam waktu dekat.

Baca juga : Prabowo: Menteri yang Tak Sejalan Silakan Angkat Kaki

“26 komoditas proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan, bikin daftar, dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya,” ungkap Presiden.

Selain bidang pangan dan energi, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil. Program ini, menurut Presiden, merupakan langkah strategis yang krusial bagi kebangkitan bangsa Indonesia.

“Makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil adalah strategis. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintahan yang saya pimpin,” tegas Presiden.

Pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian utama Presiden Prabowo dalam sidang ini. Dia menegaskan pentingnya penggunaan teknologi untuk mempercepat akses pendidikan serta melanjutkan reformasi kesehatan guna mengatasi kekurangan tenaga medis.

“Demokratisasi yang paling cepat, yang paling dirasakan oleh rakyat adalah pendidikan dan kesehatan. Kalau kita bisa memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita itu adalah demokrasi yang sebenarnya,” ujar Presiden.

Pada aspek pertahanan dan penegakan hukum, Presiden meminta penegakan hukum yang tegas terhadap berbagai ancaman seperti judi online, narkoba, penyelundupan, korupsi, serta kebocoran. Presiden meminta aparat hukum dan intelijen untuk fokus pada pengawasan serta penindakan tegas dalam upaya menjaga stabilitas nasional.

“Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen yang baik, bukti-bukti yang kuat bisa kita segera mitigasi hal ini semua,” tutur Presiden.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pjs Gubernur Sudirman Hadiri Pertemuan Ilmiah Tahunan Ke-19

Pjs Gubernur Jambi, Sudirman, menghadiri Kegiatan Pertemuan ilmiah tahunan ke 19 yang diselenggarakan oleh ikatan perawat kesehatan jiwa Indonesia (ipkji) yang bertemakan “meningkatkan kesadaran tentang kesehatan jiwa anak dan remaja dalam mempersiapkan generasi masa depan berkualitas” kegiatan ini diselenggarakan di hotel Aston Jambi pada Kamis 24 Oktober 2024.

Pjs Gubernur Sudirman menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk seluruh pihak yang telah mempersiapkan acara dengan sebaik mungkin.

“Apresiasi dan menyambut baik pertemuan ilmiah tahunan keperawatan kesehatan jiwa Indonesia ke-19 dan kegiatan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi Provinsi Jambi untuk mengembang amanah menjadi tuan rumah,” tuturnya.

Pjs Gubernur Sudirman berharap pertemuan ini dapat memperkuat kolaborasi antar profesional dan bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.

“Melalui pertemuan tahunan ini, kita dapat merumuskan gagasan serta solusi konkret yang dapat diimplementasikan dan memperkuat kolaborasi antar profesional dan bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi kita,” katanya.

“Dan pemerintah provinsi Jambi siap mendukung setiap upaya untuk menciptakan generasi muda yang sehat jiwa dan raga demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya salah satu sumber daya manusia yang baik ” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pjs Gubernur Sudirman Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Cagar Budaya Candi Muaro Jambi

Pjs Gubernur Jambi Sudirman mendorong pengoptimalisasi pemanfaatan Cagar Budaya Candi Muaro Jambi. Hal tersebut diutarakan pada Audiensi Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Nasional Muaro Jambi untuk Kepentingan Agama Umat Buddha Indonesia dan Dunia bersama Direktur Urusan dan Pendidikan Kementrian Agama RI, bertempat di Ruang Kerja Rumah Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Kamis (24/10/24).

Dalam audiensi tersebut dihadiri Direktur Urusan Agama Buddha Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Nyoman Suriadarma, S.Pd.,M.Pd., M.Pd.B., Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Karsan, S.Ag., M.Pd., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Dr. H. Mahbub Daryanto, M.Pd.I., Pembimbing Masyarakat Buddha Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Wiswadas, S.Ag., M.Si.

Selain itu, dalam audiensi tersebut Pjs Gubernur Sudirman juga turut didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Drs. Ariansyah, ME., Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Edy Kusmiran, S.STP., serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Dra. Luthpia.

Pjs Gubernur Sudirman mengatakan bahwa audiensi ini merupakan tindaklanjut dari MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kementerian Agama RI dan Dirjen Pendidikan Kementerian Pendidikan dalam rangka melestarikan dan mengoptimalkan Candi Muaro Jambi.

“Pemerintah Provinsi Jambi bersama Kementerian Agama RI dalam rangka menindaklanjuti nota kesepahaman yang telah ditandatangani Bapak Gubernur beserta Kementerian Agama dan Direktur Jenderal Pendidikan. Ini merupakan upaya bersama baik itu pemerintah maupun kementerian dalam rangka melestarikan dan mengoptimalkan pemanfaatan Candi Muaro Jambi tersebut,” kata Pjs Gubernur Sudirman.

“Pemanfaatan Candi Muaro Jambi ini sudah banyak hal-hal yang perlu didorong, misalnya pemberdayaan masyarakatnya, pemanfaatan Candi Muaro Jambi untuk tempat ibadahnya rekan-rekan kita dari Agama Buddha,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut Pjs Gubernur Sudirman juga menuturkan bahwa hal yang terpenting dari kerjasama yaitu sinergitas antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Pemerintah Provinsi untuk memberikan manfaat yang besar dalam memajukan Candi Muaro Jambi tersebut.

“Hal terpenting dalam MoU ini adalah sinergi diantara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan juga Pemerintah Provinsi Jambi bisa memberikan manfaat yang besar bagi Candi Muaro Jambi yang perlu terus dilestarikan, baik dari sisi budayanya maupun dari sisi wisatanya. Namun, menjadi penting juga kita terus mendorong agar berperan secara optimal, masyarakat yang ada disekitar sehingga mereka juga memperoleh manfaat dari keberadaan Candi Muaro Jambi,” tutup Pjs Gubernur Sudirman.

Sementara itu, Direktur Urusan Agama Buddha Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Nyoman Suriadarma, S.Pd.,M.Pd., M.Pd.B. menyampaikan terkait dengan MoU, yaitu pemanfaatan dari sisi agama dikawasan Candi Muaro Jambi dengan mengadakan kegiatan nasional maupun internasional dengan harapan dapat berjalan dengan nyaman dan aman.

“Tentunya saya bersama Pak Kanwil memang sudah mengkomunikasikan hal ini dengan Provinsi Jambi tadi. Sudah banyak hal yang dibicarakan memang sejak kemarin. Dalam hal ini, kami tentu dari Direktorat Jenderal Bimas sudah mengkomunikasikan terkait dengan pemanfaatan dari sisi agama terhadap kawasan Candi Muaro Jambi,” kata Nyoman.

“Kedepan, kita ingin menjamin adanya semacam kegiatan-kegiatan besar baik nasional maupun internasional agar itu dapat berjalan dengan nyaman dan aman. Kami juga mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah dan juga masyarakat profesional karena banyak hal yang. Kedepan akan kami bisa laksanakan setelah pasca MoU ini,” tambahnya.

Sementara itu juga, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Dr. H. Mahbub Daryanto, M.Pd.I., menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerimtah Provinsi dan Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan.

“Kami menyampaikan ucapan terimakasih atas kerjasama yang telah dilaksanakan ini yaitu revitalisasi Candi Muaro Jambi ini menjadi sebuah situs yang tidak dipunyai semua daerah disitu. Dan kita melihat bahwa ditengah masyarakat muslim mayoritas ada situs Agama Buddha, ini kan sebuah keunikan yang mungkin bisa kita sampaikan kepada masyarakat betapa masyarakat melayu Jambi masyarakat Jambi yang muslim itu sangat toleran terhadap kebudayaan dan terhadap situs-situs yang ada di di provinsi Jambi,” ujar Mahbub.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News