Beranda blog Halaman 152

Wamenhut Hadiri Raker Komisi IV DPR RI Bahas LKPP dan Isu Aktual

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki, mewakili Menteri Kehutanan menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI yang berlangsung di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Rapat Kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, didampingi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, serta dua orang Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yaitu Ahmad Yohan dan Abdul Kharis Almasyhari membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran (TA) 2025 serta berbagai langkah strategis dalam penanganan isu-isu aktual di sektor kehutanan.

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi IV DPR RI secara resmi menyatakan menerima penjelasan Kementerian Kehutanan terkait LKPP TA 2025. Sebagai bentuk nyata sinergi Kementerian Kehutanan dan Komisi IV DPR RI, kedua belah pihak juga menyepakati langkah-langkah strategis untuk mendongkrak kinerja kelembagaan.

Kemenhut memastikan akan menindaklanjuti seluruh temuan serta rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara tuntas, terukur, dan tepat waktu. Selain itu, peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran dan optimalisasi penerimaan negara di sektor kehutanan akan menjadi prioritas utama guna mendukung manajemen birokrasi yang lebih bersih dan akuntabel.

Tidak hanya fokus pada pembenahan internal dan administratif, sinergi ini juga melahirkan sejumlah poin keputusan penting untuk mengatasi dinamika kehutanan di lapangan. Kemenhut berkomitmen penuh memperkuat penanganan isu-isu krusial secara terpadu berdasarkan prinsip kehati-hatian demi melindungi kepentingan negara sekaligus masyarakat.

Langkah konkret yang disepakati meliputi penguatan mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penataan regulasi dan penerbitan persetujuan unit karbon, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi. Di samping itu, akselerasi kebijakan juga menjadi sorotan utama agar berjalan lebih transparan dan efisien.

Merespons jalannya persidangan, Wamenhut Rohmat Marzuki menyampaikan rasa terima kasihnya atas fungsi pengawasan dan kemitraan kritis yang ditunjukkan oleh lembaga legislatif.

“Kami dari Kementerian Kehutanan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas arahan, masukan, termasuk juga kritik dari Komisi IV DPR RI kepada kami dalam rangka perbaikan tata kelola kehutanan juga perbaikan dari manajemen birokrasi di Kementerian Kehutanan,” ujar Wamenhut di hadapan pimpinan dan anggota sidang.

Momentum ini juga sekaligus menjadi penegasan komitmen kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Wamenhut Rohmat Marzuki, untuk mengakselerasi penguatan manajemen birokrasi internal dan memperkuat sinergi dengan legislatif demi memastikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenhut Apresiasi Keberhasilan Operasi Pemadaman Kebakaran TPA Jatiwaringin, Wujud Nyata Kolaborasi Tanpa Ego Sektoral

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel Manggala Agni serta jajaran Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan yang telah bekerja keras dalam penanganan pemadaman kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang.

Keberhasilan ini dinilai sebagai wujud nyata kepedulian dan kontribusi Kementerian Kehutanan dalam menjaga langit Indonesia agar bebas dari asap. Keberhasilan ini juga merupakan buah kolaborasi solid antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), BNPB, Pemerintah Kabupaten Tangerang, serta personel TNI dan Polri.

Wamenhut Rohmat Marzuki menegaskan bahwa penanganan kebakaran di TPA Jatiwaringin ini merupakan perwujudan langsung dari arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pentingnya kerja sama lintas sektor, yang disampaikan saat Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026 di Jakarta, Kamis (18/6).

“Penanganan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan kolaborasi dari para pihak dan tidak boleh ada egosektoral,” tegas Wamenhut pada kegiatan Evaluasi dan Pembelajaran Operasi Pemadaman Kebakaran di TPA Jatiwaringin, sekaligus Penyerahan Piagam kepada Manggala Agni di Jakarta, Senin (13/7).

Operasi pemadaman yang berlangsung selama delapan hari penuh, terhitung sejak tanggal 3 hingga 10 Juli 2026, berhasil menuntaskan kebakaran hingga 100 persen. Dari total luas area TPA Jatiwaringin sebesar 33 hektare, area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 15 hektare.

Sebanyak 41 personel Manggala Agni yang berasal dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) Wilayah Jawa Bali Nusra serta Sulawesi diterjunkan langsung ke lokasi sebagai garda terdepan. Selama operasi penanganan darat tersebut, volume air yang digunakan untuk melakukan pembasahan dan pemadaman mencapai sekitar 9,4 juta liter air.

Keberhasilan pemadaman di lapangan didorong oleh penerapan Manajemen 5M. Pertama, Manajemen Asap/Area yaitu melakukan pemetaan (mapping) berkala untuk mengukur progres harian agar kerja di lapangan tetap presisi dan terukur. Kedua, Manajemen Air dengan menentukan dan membuka akses sumber air di sekitar lokasi guna menyuplai kebutuhan pemadaman secara kontinu. Ketiga, Manajemen SDM melalui pengaturan jam kerja personel yang bekerja hingga 11 jam sehari, termasuk pelaksanaan pemadaman malam. Keempat, Manajemen Sarpras dengan mengoptimalkan penggunaan mesin pompa, selang, tandon, hingga koordinasi dukungan helikopter water bombing dan ekskavator. Kelima, Manajemen Logistik untuk menjamin ketersediaan nutrisi, air mineral, bahan bakar mesin, hingga obat-obatan bagi petugas di lapangan.

Dalam menghadapi karakteristik sampah yang berbeda dengan lahan gambut, tim menerapkan metode yang dinilai lebih efektif dan membuat pergerakan personel menjadi lebih cepat dalam mengisolasi material sampah yang terbakar. Meski menghadapi tantangan berat seperti asap tebal, gas metana, hingga rusaknya selang air akibat tergores pecahan beling, operasi dapat diselesaikan dengan aman dan seluruh personel dinyatakan sehat berdasarkan hasil medical check-up pasca-operasi.

Berkaca pada data tahun 2023 di mana terdapat sejumlah TPA yang terbakar di Indonesia, serta adanya prediksi BMKG bahwa puncak musim kemarau (El Nino) tahun ini akan terjadi pada bulan Agustus, Kementerian Kehutanan mengedepankan prinsip bahwa pencegahan lebih baik daripada penanggulangan. Koordinasi dengan Kementerian LH akan segera ditingkatkan untuk melakukan pemetaan (mapping) terhadap TPA-TPA di seluruh Indonesia, guna mengantisipasi risiko kebakaran serupa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Klafiesta 2026 Digelar, Ajak Warga Klaten Gemari Membaca

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Ratusan siswa membaca buku bersama di Gedung Sunan Pandanaran, Selasa (14/7/26). Istimewanya, mereka ditemani oleh Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo dan Bunda Literasi Klaten, Fahrani Hamenang.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pembukaan Klaten Festival Literasi (Klafiesta) 2026. Terdapat beragam buku yang bisa dibaca siswa dari berbagai jenjang pendidikan tersebut.

Kepala Dinas Perpustakan dan Kearsipan(Dispersip) Klaten, Pramana Agus Wijanarka menyampaikan bahwa Klafiesta menjadi momentum strategis untuk memperkuat ekosistem literasi daerah. Sekaligus memperkenalkan inovasi layanan perpustakaan serta meningkatkan angka kegemaran membaca masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dispersip Kabupaten Klaten terus berkomitmen meningkatkan budaya literasi melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, dunia pendidikan, komunitas, pegiat literasi, dunia usaha, media, dan masyarakat di Kabupaten Klaten,” ungkapnya.

Festival ini, menurutnya, juga menjadi ruang kolaborasi, edukasi, apresiasi, dan promosi budaya baca. Tidak hanya membaca bersama, berbagai kegiatan turut digelar dalam rangkaian Klafiesta 2026, di antaranya Lomba Bertutur SD, Lomba Resensi Buku tingkat SMP dan SMA/SMK, Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan, hingga mendongeng bersama Bunda Literasi.

“Festival literasi juga merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui gerakan literasi yang inklusif dan berkelanjutan,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo mengapresiasi digelarnya Klafiesta 2026. Menurutnya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kegemaran masyarakat untuk membaca buku, khususnya di tengah perkembangan teknologi digital saat ini.

Ia juga secara khusus menyoroti Artificial Intelligence (AI) yang sangat lekat dengan generasi muda saat ini.

“Hari ini kalian diberi kemudahan teknologi yang luar biasa lewat handphone, tablet, dan adanya AI (Artificial Intelligence). Kalian bisa bertanya apa saja ke AI. Tapi ingat, kalau tidak berdasarkan pengetahuan dasar dari buku, AI itu belum tentu semuanya benar. Kami berharap dengan gemar membaca, ilmu pengetahuan bisa semakin berkualitas dan melahirkan generasi penerus bangsa yang lebih cerdas dan berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” paparnya.

Digelarnya Klafiesta 2026 juga memberikan pengalaman bagi siswa di Kabupaten Klaten. Gracia, siswa SMAN 1 Klaten, mengaku antusias mengikuti rangkaian Klafiesta 2026 hingga berhasil meraih juara kedua dalam lomba resensi buku. Lewat festival ini, kegemarannya akan membaca semakin meningkat.

“Saya pribadi senang membaca buku, menurut saya membaca buku adalah salah satu cara untuk bisa melihat dunia lebih luas. Saya berharap kegiatan seperti ini terus diadakan setiap tahunnya dan semakin banyak pelajar yang ikut,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkop Perkuat Koperasi Petani Tebu Demi Wujudkan Swasembada Gula Nasional

Penulis
Reta
-

Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan akan terus melakukan pendampingan terhadap upaya perbaikan dan transformasi tata kelola koperasi petani tebu sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dengan demikian diharapkan koperasi petani tebu dapat semakin meningkat produktivitas dan semakin baik kinerjanya di masa mendatang.

 

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa salah satu target utama pemerintah di era kepemimpinan Prabowo Subianto yaitu mewujudkan swasembada pangan di mana salah satu dari komoditas bahan pokok yang paling banyak dibutuhkan adalah gula. Oleh karena itu konsolidasi dan harmonisasi tata kelola petani tebu menjadi bagian penting yang harus dilakukan untuk memastikan produksi gula nasional bisa melimpah dan surplus. Upaya ini juga akan diperkuat dengan dukungan dari Kementerian Pertanian (Kementan).

 

“Kegiatan hari ini merupakan bagian untuk menerjemahkan cita-cita besar tentang bagaimana Koperasi bisa membantu kegiatan di sektor kehidupan masyarakat khususnya di sektor pertanian, tanaman, pangan, dan perkebunan danlain-lainnya,” kata Menkop Ferry dalam acara Rembuk Petani Tebu Rakyat dalam Penguatan Ekosistem Industri Gula melalui Sinergi Koperasi, LPDB Koperasi dan PT PG (Pabrik Gula) Rajawali I di Semarang, Selasa (14/7).

 

Hadir dalam acara, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Anggota Komisi VI DPR RI Ma’ruf Mubarak, Anggota DPRD Jawa Tengah Suhartini, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto beserta jajaran, Direktur Utama PT PG Rajawali I Daniyanto, dan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Margantha Mia Dewi Sopa.

 

Menkop Ferry Juliantono menegaskan bahwa kemajuan industri tebu nasional tidak hanya diukur dari meningkatnya produksi, tetapi juga dari semakin sejahteranya petani. Melalui penguatan koperasi dan kolaborasi antara pemerintah, koperasi, serta dunia usaha, diharapkan koperasi tebu mampu menjadi motor penggerak sektor produksi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Ke depan, panen tebu dari petani yang dikonsolidasikan oleh koperasi nantinya akan diserap oleh PT PG Rajawali I sehingga ada jaminan harga dan pasar bagi para petani. Dari sinilah diharapkan kesejahteraan koperasi bisa secara perlahan dapat diangkat.

 

Setelah diproses oleh PT PG Rajawali I menjadi gula konsumsi nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gula langsung ke pasar dan bahkan bisa didistribusikan melalui gerai-gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah di Indonesia.

 

“Kita akan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk mencarikan solusi terhadap kegiatan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura dan sebagainya,” katanya

 

Menkop Ferry mendorong koperasi petani tebu dapat memanfaatkan Badan Layanan Umum (BLU) Kemenkop yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk pengembangan usahanya. Selain itu LPDB juga akan diarahkan untuk melakukan inkubasi, pendampingan dan peningkatan tata kelola dari koperasi tebu rakyat sehingga daya saing koperasi bisa meningkat.

 

“LPDB sebagai lembaga institusi akan mempercepat proses transformasi supaya koperasi-koperasi seperti koperasi petani tebu inibisa diarahkan untuk semakin produktif dan juga semakin profesional,” kata Menkop.

 

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menambahkan bahwa saat ini menjadi momentum yang sangat tepat untuk menjadikan sektor pertanian sebagai leading sektor bagi penggerak ekonomi nasional melalui badan usaha koperasi. Ia menegaskan bahwa melalui sektor pertanian, arah kebijakan swasembada pangan telah terbukti di mana produksi karbohidrat, sayur, buah, protein. Tantangan ke depan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dari gandum, kedelai, bawang putih dan lainnya.

 

Sudaryono menegaskan bahwa untuk produksi gula konsumsi saat ini sudah dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, sedangkan untuk gula rafinasi untuk industri masih impor. Namun ke depan sesuai arahan Presiden seluruh kebutuhan gula secara bertahap bisa dipenuhi dari hasil dalam negeri termasuk untuk kebutuhan bioethanol E10 – E20 yang juga diperoleh dari tanaman tebu.

 

“Ini saatnya kebangkitan pertanian yang dibungkus melalui koperasi. Presiden sangat fokus di situ agar bagaimana produktivitas pertanian tinggi dan petaninya sejahtera serta jalur bisnisnya bisa dikelola melalui koperasi,” kata Sudaryono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pagelaran Opera Batak “Tona Sian Huta” Dorong UMKM dan Pariwisata Danau Toba Mendunia

Penulis
Reta
-

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat sinergi pengembangan pariwisata, pelestarian budaya Batak, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM melalui pagelaran Opera dan Konser Musik “Tona Sian Huta: Dari Danau Toba untuk Dunia” yang digelar di Gedung Jetun Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Sabtu (11/7).

Pagelaran tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga selaku Ketua Dewan Penasehat pagelaran, serta dihadiri perwakilan Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM.

Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Reghi Perdana mengatakan kolaborasi lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat.

“Kementerian UMKM berkolaborasi menghadirkan kekayaan budaya Batak yang berpadu dengan semangat pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pagelaran opera,” ujar Reghi.

Opera Batak yang ditampilkan mengangkat berbagai perjalanan sejarah dan peradaban masyarakat Batak, mulai dari kisah asal mula Danau Toba, perjuangan Sisingamangaraja XII melawan penjajah, kiprah Ludwig Ingwer Nommensen dalam penyebaran agama Kristen dan pembangunan pendidikan, hingga dinamika masyarakat Batak pada masa kini.

Menurut Reghi, acara tersebut tidak hanya menghadirkan pertunjukan seni, tetapi juga menjadi ruang promosi bagi produk-produk unggulan UMKM dari kawasan Danau Toba.

Melalui eksibisi dan pasar kreatif, ratusan produk lokal seperti ulos, kerajinan tangan, kuliner khas, hingga berbagai komoditas unggulan daerah diperkenalkan kepada masyarakat dan wisatawan sebagai upaya memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal.

“Gagasan menghidupkan kembali pertunjukan Opera Batak merupakan hal yang luar biasa. Apalagi kegiatan ini dikolaborasikan dengan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM,” katanya.

Pagelaran yang diselenggarakan oleh Persatuan Artis Batak Indonesia (PARBI) tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian UMKM sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem pariwisata berbasis budaya sekaligus memperluas peluang usaha bagi pengusaha UMKM.

Reghi menegaskan kolaborasi antara sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM menjadi strategi yang saling menguatkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Ketika destinasi seperti Danau Toba menghadirkan pagelaran seni dan budaya yang berkualitas, kunjungan wisata akan meningkat, ekonomi kreatif bergerak, dan UMKM memperoleh peluang yang lebih besar untuk memasarkan produknya,” ujarnya.

Ia menambahkan, Opera Batak yang dipadukan dengan konser musik menjadi media untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan warisan budaya Nusantara kepada generasi muda maupun wisatawan. Dengan pendekatan tersebut, kekayaan alam dan budaya Batak tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan Opera Batak memiliki nilai budaya dan pesan moral yang sangat kuat bagi masyarakat.

“Opera Batak ini sudah punah sejak lebih dari 40 tahun lalu. Terakhir saya menyaksikannya ketika masih duduk di sekolah dasar,” ujar Lamhot.

Ia optimistis pagelaran “Tona Sian Huta” dapat menjadi momentum kebangkitan Opera Batak sekaligus mendorong pembangunan ekonomi kawasan Danau Toba melalui penguatan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.

Menurutnya, pelestarian budaya tidak hanya menjaga identitas bangsa, tetapi juga membuka peluang usaha, meningkatkan kreativitas masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing pengusaha UMKM sehingga memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar Danau Toba.

“Opera Batak harus terus dilestarikan. Melalui penyelenggaraan acara ini, saya berharap Opera Batak bangkit kembali dan dapat diselenggarakan secara rutin setiap tahun,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Anggota BAKN DPR Dukung Kredit di Bawah Rp1 Juta Tanpa SLIK, Asal Ada Rekam Jejak Peminjam

Penulis
Reta
-

Anggota BAKN DPR RI Musthofa menyetujui usulan penyaluran kredit di bawah satu juta rupiah tanpa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan syarat perbankan tetap menelusuri rekam jejak historis calon peminjam. Syarat ini dinilai penting agar kebijakan penyaluran tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki moral hazard. Hal tersebut disampaikan usai melakukan agenda Kunjungan Kerja BAKN ke Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/07/2026).

 

“Kalau kita mau lepas SLIK, itu bisa mempercepat untuk penyaluran. Tetapi saya minta ada track record supaya tidak mengandung moral hazard,” tegas Musthofa.

 

Selain itu, dirinya mengingatkan bahwa pelepasan syarat SLIK akan bermasalah jika peminjam bermental tidak melunasi utang kemudian malah kerap meminjam di berbagai tempat. Sebab itu, desaknya, pemeriksaan rekam jejak historis menjadi hal yang mutlak diterapkan agar pihak bank tidak menjadi pihak yang menanggung risiko kerugian tersebut.

 

“Kan kasihan banknya. Ini kan risiko yang nanggung adalah bank. Maka pertama yang harus dipahami, bahwa untuk mengenai tanpa SLIK harus ada historical-nya,” ucapnya.

 

Lebih lanjut, politisi itu menilai riwayat historis peminjam dapat dilihat dari dua indikator utama, yakni antara didorong moral hazard atau karena memang baru mengalami kesulitan finansial. Ia memastikan perbankan tetap bisa menutupi kebutuhan pinjaman jika calon debitur tersebut benar-benar murni sedang kesulitan karena kehilangan pekerjaan.

 

“History-nya itu ada dua hal, moral hazard atau memang dia baru kesulitan. Kalau baru kesulitan, oke, kita cover, dulu tidak bisa bekerja, Pak, karena saya di-PHK, sekarang saya sudah kerja lagi di sini, oke, nggak ada masalah,” imbuhnya.

 

Terkait hal itu, ia menegaskan persetujuannya pada usulan bersyarat ini diyakini dapat menghadirkan tiga hal utama. Pertama, dampaknya bisa mengamankan industri keuangan perbankan, Kedua, juga bisa memberikan manfaat, dan Ketiga, membuktikan bahwa kemudahan dalam penyaluran kredit usaha rakyat benar-benar bisa terlaksana dengan baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perdagangan Indonesia-Maroko Melonjak 33 Persen, Pemerintah Siapkan Preferential Trade Agreement

Penulis
Reta
-

Di tengah tren positif kinerja perdagangan nonmigas tahun 2025 yang melonjak hampir 33 persen hingga mencapai USD 235 juta, Pemerintah Indonesia dan Maroko menjajaki peluang pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA). Selain untuk memangkas hambatan tarif dan meningkatkan daya saing produk manufaktur lokal di kawasan Mediterania, kerja sama ini diarahkan untuk mengamankan pasokan bahan baku industri strategis seperti fosfat dan aluminium.

Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisol Riza dengan Wakil Menteri yang Membidangi Perdagangan Luar Negeri Maroko H.E. Omar Hejira. Selain memperluas akses pasar bagi produk industri Indonesia, kedua negara juga menjajaki penguatan kerja sama di bidang perdagangan, investasi, industri halal, serta sejumlah sektor manufaktur strategis. 

“Maroko memiliki posisi strategis sebagai gerbang menuju Afrika Utara dan kawasan Mediterania. Kami melihat peluang besar untuk memanfaatkan keunggulan tersebut untuk memperluas akses produk industri Indonesia ke pasar regional, sekaligus memperkuat kemitraan di sektor-sektor industri masa depan seperti dirgantara, industri halal, farmasi, dan energi baru terbarukan,” ujar Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisol Riza dalam acara pertemuan bilateral dengan Maroko di Jakarta beberapa waktu lalu.

Hubungan diplomatik Indonesia dan Maroko yang telah terjalin sejak 1956 menjadi fondasi bagi penguatan kerja sama ekonomi kedua negara. Dalam beberapa tahun terakhir, kemitraan tersebut terus menunjukkan perkembangan positif, tercermin dari meningkatnya perdagangan bilateral dan semakin terbukanya peluang kolaborasi di berbagai sektor industri. Indonesia memandang kemitraan ini sebagai peluang untuk  memperkuat daya saing industri nasional sekaligus memperluas jejaring kerja sama dengan kawasan Afrika dan sekitarnya.

Potensi perdagangan bilateral Indonesia dan Maroko dipacu oleh meningkatnya ekspor berbagai produk manufaktur Indonesia ke Maroko, seperti minyak nabati, karet beserta turunannya, alas kaki, tekstil, mesin dan peralatan listrik, serta komoditas unggulan seperti kopi, teh, dan rempah-rempah. Di sisi lain, Indonesia mengimpor pupuk, aluminium, tekstil, serta berbagai bahan baku industri dari Maroko.

Selain membahas Preferential Trade Agreement (PTA), pertemuan ini turut menghasilkan komitmen bersama dalam percepatan penguatan kerja sama industri halal. Komitmen ini diwujudkan dengan ditandatanganinya Mutual Recognition Agreement (MRA) Sertifikasi Halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia dan Moroccan Institute of Standardization (IMANOR) pada Mei 2026. Kedepannya kesepakatan tersebut akan mempermudah produk halal Indonesia memasuki pasar Maroko tanpa melalui proses sertifikasi yang berulang sekaligus membuka peluang investasi dan pengembangan industri halal di kedua negara.

Sebagai tindak lanjut penguatan kerja sama industri halal, Kemenperin turut mengundang Pemerintah Maroko untuk berpartisipasi dalam Halal Expo 2026 yang akan diselenggarakan pada September mendatang. Keikutsertaan tersebut diharapkan dapat memperluas jejaring bisnis, mempertemukan pelaku industri kedua negara, serta membuka peluang investasi dan perdagangan produk halal yang lebih besar.

Kerja sama Indonesia dan Maroko juga diarahkan untuk memperkuat rantai pasok industri kedua negara. Indonesia melihat peluang meningkatkan impor komoditas strategis dari Maroko, seperti fosfat dan bahan baku pupuk, aluminium, serta berbagai mineral yang dibutuhkan industri manufaktur nasional. Di sisi lain, Indonesia siap meningkatkan ekspor produk manufaktur bernilai tambah, mulai dari produk berbasis kelapa sawit, karet, tekstil, alas kaki hingga mesin dan peralatan listrik.

Selain sektor perdagangan, kedua negara menjajaki penguatan kerja sama pada sejumlah sektor industri prioritas. Di bidang industri dirgantara, Indonesia dan Maroko membuka peluang kolaborasi untuk memperkuat rantai pasok industri penerbangan, termasuk mendukung pengembangan kegiatan maintenance, repair and overhaul (MRO) di Indonesia. Kedua negara juga menjajaki kerja sama di sektor industri farmasi, khususnya pengembangan obat-obatan dan kosmetik halal, serta membuka peluang kolaborasi di bidang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) guna mendukung transformasi industri yang lebih berkelanjutan. Penguatan kerja sama tersebut juga akan didukung melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penelitian bersama, promosi investasi, penyelenggaraan pameran industri, serta business matching antar pelaku usaha.

Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan, Kemenperin akan berkoordinasi lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan untuk menyiapkan partisipasi dalam Indonesia–Maroko Business Forum yang direncanakan akan diselenggarakan pada awal tahun 2027. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah bagi pelaku industri kedua negara untuk menjajaki peluang investasi, memperluas kemitraan bisnis, serta mempercepat realisasi berbagai kerja sama yang telah dibahas dalam pertemuan bilateral.

Melalui pertemuan bilateral ini, Indonesia dan Maroko sepakat memperkuat komunikasi serta menindaklanjuti berbagai peluang kerja sama yang telah dibahas. Dengan potensi ekonomi yang saling melengkapi dan komitmen untuk mempererat kemitraan industri, kedua negara optimistis dapat memperluas akses pasar, mengakselerasi investasi, memperkuat rantai pasok industri, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi pertumbuhan industri nasional di masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendag Budi Santoso Dorong Epson Tingkatkan Ekspor, Manfaatkan 20 Perjanjian Dagang Indonesia

Penulis
Reta
-

Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong industri padat karya untuk semakin meningkatkan ekspor. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai perjanjian dagang yang dimiliki Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Perdagangan terus memperkuat sinergi dengan pelaku industri berorientasi ekspor agar perluasan akses pasar dan peningkatan daya saing produk manufaktur nasional dapat semakin dimanfaatkan.

Hal tersebut disampaikan Mendag Busan saat menerima perwakilan kantor pusat Epson dan PT Indonesia Epson Industry, di kantor Kemendag, Jakarta, hari ini, Selasa, (14/7). Delegasi dipimpin Chief Operating Officer, Printer Office & Home Solutions Operations Division, Seiko Epson Corporation, Yamada Yoichi. Pertemuan ini menjadi forum dialog antara pemerintah dan pelaku industri untuk membahas penguatan ekspor produk elektronik Indonesia sekaligus menyerap masukan terkait hambatan yang dihadapi.

Mendag Busan pun mendorong PT Indonesia Epson Industry (Epson) untuk meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan berbagai perjanjian dagang yang dimiliki Indonesia. “Indonesia memiliki perjanjian dagang yang dapat dimanfaatkan produk-produk Indonesia, termasuk produk Epson. Pemerintah selalu memperjuangkan produk-produk manufaktur padat karya agar dapat memperoleh tarif lebih kompetitif di negara tujuan ekspor,” ujar Mendag Busan pascapertemuan.

Menurut Mendag Busan, saat ini, Indonesia memiliki 20 perjanjian dagang yang telah diimplementasikan, 15 perjanjian dalam proses ratifikasi, dan 11 perjanjian dalam tahap negosiasi. Ia berharap, upaya menjalin perjanjian dagang dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk ekspor Indonesia. Oleh karena itu, Mendag Busan berharap Epson dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan meningkatkan volume ekspor dari Indonesia.

Mendag Busan pun menyambut baik rencana Epson memperluas pasar ekspor ke kawasan Afrika dan Timur Tengah. Target itu sejalan dengan upaya Kemendag untuk semakin memperluas pasar ekspor ke negara-negara tujuan nontradisional. Kemendag, melalui jaringan perwakilan perdagangan RI di 33 negara, juga berkomitmen memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi eksportir di pasar tujuan.

“Kemendag memiliki atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC). Jika ada kendala-kendala di negara tujuan, sepanjang itu produk Indonesia, kami siap membantu,” ujar Mendag Busan.

Yamada Yoichi dari Seiko Epson Corporation mengapresiasi dukungan Kemendag dalam mendorong kegiatan ekspor perusahaan. Ia juga bersyukur produk-produk Epson digunakan secara luas di Indonesia. Yoichi juga menyampaikan sejumlah masukan terkait kegiatan ekspor perusahaan seperti kelancaran logistik serta kepastian regulasi yang mendukung iklim usaha dan ekspor.

Menanggapi hal tersebut, Mendag Busan menegaskan, Kemendag akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung kelancaran kegiatan ekspor serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku industri.

“Kami ingin memastikan berbagai kebijakan perdagangan mampu mendukung peningkatan ekspor. Oleh karena itu, Kemendag akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi eksportir,” ujar Mendag Busan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhaj Perkuat Tata Kelola, Indeks Kapabilitas Kelembagaan Sementara Tembus 4,7112

Penulis
Reta
-
Screenshot

Kementerian Haji dan Umrah telah menyelesaikan tahap pertama Penilaian Kapabilitas Kelembagaan Tahun 2026 melalui pengisian mandiri secara internal. Pada tahap awal ini, Kemenhaj memperoleh indeks sementara sebesar 4,7112.

Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemenhaj Muhammad Arif mengatakan, penilaian mandiri menjadi langkah awal untuk memetakan kekuatan organisasi serta bagian yang masih perlu diperkuat.

“Pada tahap pertama ini, kami melakukan penilaian secara mandiri terhadap fungsi, struktur, proses kerja, dan tata kelola organisasi. Hasil sementara sebesar 4,7112 menjadi gambaran awal untuk menyempurnakan kelembagaan Kemenhaj,” ujar Muhammad Arif di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Dalam penilaian mandiri tersebut, aspek ketepatan fungsi memperoleh nilai 5,00, ketepatan ukuran organisasi 4,67, serta ketepatan proses dan tata kelola masing-masing 4,56.

Sejumlah indikator memperoleh nilai maksimal 5,00, meliputi mandat organisasi, distribusi kewenangan, unsur pembantu pimpinan dan pengawasan, departementasi, proses pengambilan keputusan, serta budaya kerja.

“Kejelasan fungsi dan kewenangan menjadi dasar agar setiap unit dapat bekerja secara terarah, terkoordinasi, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan haji dan umrah,” katanya.

Penilaian mandiri juga memetakan bagian yang perlu diperkuat. Indikator rentang kendali memperoleh nilai 4,33, sementara proses bisnis dan pengendalian risiko masing-masing memperoleh nilai 4,00.

“Proses bisnis akan terus kami sederhanakan dan integrasikan. Pengendalian risiko juga diperkuat sejak tahap perencanaan agar pelaksanaan program semakin tertib, efektif, dan akuntabel,” jelasnya.

Muhammad Arif menegaskan, indeks 4,7112 masih merupakan hasil penilaian mandiri dan belum menjadi nilai akhir. Selanjutnya, hasil penilaian beserta data dan bukti pendukung akan direviu serta divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Setelah tahap mandiri selesai, kami bersiap mengikuti proses reviu Kementerian PANRB. Nilai resmi nantinya mengacu pada hasil akhir yang ditetapkan dan disampaikan setelah proses reviu dan validasi selesai,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemenhaj telah berkoordinasi dengan kantor wilayah, kantor kabupaten/kota, dan asrama haji untuk menyamakan persepsi serta menyiapkan data dan bukti pendukung penilaian.

“Penguatan kelembagaan kami arahkan untuk membangun proses kerja yang lebih efektif, pengambilan keputusan yang lebih cepat, serta pelayanan yang semakin responsif bagi jemaah,” tutup Arif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Dorong Tata Kelola Bersih, Direksi BUMN Diminta Junjung Integritas dan Transparansi

Penulis
Reta
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan adanya batasan tegas tentang perlindungan hukum bagi direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas dasar keputusan bisnis. KPK mengingatkan doktrin Business Judgement Rule (BJR) dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-undang (UU) Perseroan Terbatas otomatis gugur, jika direksi terbukti bertindak di luar kewenangan dengan unsur pidana korupsi.

Pesan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, saat paparan dalam forum Vendor Gathering PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Menara BRILiaN, Jakarta, Selasa (14/7). Bertajuk “Integrity in Partnership, Driving Sustainable Growth”, di hadapan direksi, pimpinan unit kerja, serta ratusan mitra BRI, KPK menegaskan pentingnya aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

“Apabila terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan atau korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka ketentuan pidana tetap dapat diterapkan,” tegasnya.

Tanak menegaskan, tata kelola perusahaan yang baik merupakan fondasi utama dalam membangun organisasi yang sehat. Dalam bertugas, para direksi dinilai wajib memegang teguh prinsip duty of care (bertindak secara hati-hati), duty of loyalty (mengutamakan kepentingan perusahaan), dan duty of obedience (menjaga standar tinggi kepatuhan) sebagai standar etika maupun kepatuhan.

“Hal ini harus sejalan dengan prinsip business judgement rule, agar tercipta tata kelola perusahaan yang baik sehingga kinerja lebih optimal,” ujar Tanak.

Selain kepada jajaran direksi, KPK mengingatkan seluruh vendor atau rekanan PT BRI agar bermitra secara profesional serta mematuhi seluruh ketentuan hukum maupun kebijakan perusahaan. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama atau Group CEO BRI, Hery Gunardi, mengatakan integritas harus tertanam dalam diri setiap individu.

“Untuk itu, integritas harus menjadi mesin pertumbuhan yang berkelanjutan,”  ucap Hery.

Lebih jauh, sebagai informasi, sepanjang 2025, BRI telah menyelenggarakan lebih dari 1.000 proses pengadaan dengan melibatkan lebih dari 570 vendor yang tersebar dalam 15 bidang usaha. Seluruh proses tersebut, menurutnya, dijalankan dengan mengedepankan kompetensi, kualitas, dan kepatuhan.

“Bagi kami, bukan besarnya skala (pengadaan), melainkan memastikan prosesnya berjalan bersih, adil, dan transparan,” ucapnya.

Hery turut menekankan budaya integritas harus dibangun dari tingkat kepemimpinan tertinggi (tone from the top), sehingga seluruh internal BRI berkomitmen sama dalam menjaga tata kelola perusahaan.

Melalui forum ini, KPK menegaskan upaya pencegahan korupsi di sektor perbankan BUMN perlu komitmen seluruh pihak tanpa terkecuali. Kolaborasi antara regulator, korporasi, hingga vendor diharapkan mampu menciptakan ekosistem pengadaan yang semakin transparan, akuntabel, serta bebas risiko korupsi.

KPK berharap pemahaman mengenai nilai integritas, transparansi, dan kepatuhan tidak sekadar bagian dari kebijakan internal perusahaan, melainkan bagian dari budaya kerja yang diterapkan secara konsisten oleh seluruh jajaran direksi, pegawai, maupun mitra usaha.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...151152153...4,867Halaman 152 dari 4,867