Beranda blog Halaman 153

Menteri ATR/BPN dan Menteri PKP Sepakati Program Sertipikasi Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyepakati pelaksanaan program Sertipikasi Sektor Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi (Rakor) yang turut melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (14/07/2026), guna memastikan kriteria penerima manfaat program tepat sasaran.

“Jadi ini adalah sertipikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Judul programnya adalah Sertipikasi Sektor Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” ujar Menteri ATR/BPN saat ditemui awak media usai rakor.

Menteri ATR/BPN menjelaskan, terdapat tiga kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program Sertipikasi Sektor Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Pertama, penerima bantuan perumahan pemerintah, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maupun program bedah rumah. Kedua, masyarakat penerima Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), khususnya untuk peningkatan status Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM). Ketiga, masyarakat yang membangun rumah secara mandiri dan masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah.

“Bagi mereka yang mendapatkan program KPR FLPP, sertipikatnya juga gratis. Tapi, yang kita gratiskan adalah HGB yang sudah atas nama individu kemudian dinaikkan menjadi SHM,” jelas Menteri ATR/BPN.

Selain pekerja formal yang dapat menunjukkan slip gaji sesuai kriteria MBR, program Sertipikasi Sektor Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah juga membuka akses bagi pekerja sektor informal. Masyarakat yang tidak memiliki slip gaji tetap dapat mengikuti program, sepanjang tercatat hingga maksimal desil 8 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta memenuhi persyaratan yang berlaku.

Program ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria tersebut. Pemohon cukup mendatangi Kantor Pertanahan dengan membawa persyaratan pengajuan sertipikat beserta dokumen pendukung yang membuktikan bahwa yang bersangkutan, termasuk dalam kelompok penerima program Sertipikasi Sektor Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat berbagai program pemerintah di sektor perumahan. Menurutnya, program Sertipikasi Sektor Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah menjadi terobosan yang melengkapi bantuan perumahan sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh rumah yang layak, tapi juga kepastian hukum atas tanahnya.

“Terobosan yang paling luar biasa dari kolaborasi kita adalah sertipikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini merupakan dukungan yang luar biasa dari Menteri ATR/BPN bagi rakyat kecil. Nantinya, sertipikasi gratis ini akan digabungkan dengan program BSPS atau Bedah Rumah. Jadi sertipikatnya diurus, rumahnya dibedah, dan ekonomi keluarganya juga akan diperkuat melalui program KUR Perumahan,” ungkap Maruarar Sirait.

Program sertipikasi gratis ini ditargetkan menjangkau sekitar satu juta bidang tanah pada tahun 2026 dan menjadi bagian dari dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi pemerintah. Melalui program tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan dapat memperoleh kepastian hukum atas tanah sekaligus mengurangi beban biaya dalam proses sertipikasi tanah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Evaluasi Semester II, Sekjen ATR/BPN Targetkan Capaian Kinerja 98% untuk Tahun 2026

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pada semester II tahun 2026 guna memastikan target kinerja tercapai optimal. Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, pada Selasa (14/07/26), mengumpulkan dan memberikan arahan kepada para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi berkala dan memantau progres program strategis yang tengah dijalankan.

“Target capaian kita di tahun ini adalah 98%. Untuk mencapainya, harus sudah menyiapkan strategi teknis sebelum akhir Juli. Kepala Kanwil dan Kepala Kantah harus benar-benar mengetahui target prioritas di wilayahnya dan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana,” ujar Sekjen ATR/BPN dalam kegiatan Pembukaan Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026, yang berlangsung di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Menurut Sekjen ATR/BPN, salah satu hal yang dapat dijadikan instrumen utama dalam pengelolaan program dan anggaran adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Muatan yang ada dalam SAKIP bisa mengukur dan memastikan setiap anggaran yang akan digunakan dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat atau result oriented.

“SAKIP ini strategis bukan hanya melihat capaian tapi juga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi internalnya. Jadi kalau Tim Pembina melihat unsur-unsur SAKIP, saya pikir itu sudah mencerminkan kondisi pembinaan dan evaluasi program di ranah Pejabat Eselon 1 dan Eselon 2,” tutur Sekjen ATR/BPN.

Sebagai langkah memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran, Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, mengatakan bahwa untuk semester II akan dilakukan pengawasan secara tematik, seperti pada program-program strategis nasional. Menurutnya, program strategis nasional perlu diawasi ketat karena skala anggarannya sangat besar.

“Misal seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kalau outcome-nya tidak bermanfaat kepada masyarakat, itu celah sorotan dari para Aparat Penegak Hukum,” tutur Irjen ATR/BPN.

Pudji Prasetijanto Hadi juga mengimbau agar para pimpinan satuan kerja secara berkala melakukan evaluasi program kerja. “Mohon program PTSL dan RDTR ini senantiasa dievaluasi misal per minggu. Tujuannya, agar kita bisa memetakan program kita, kita bisa merasa bahwa program kita ada kekurangan di sana, makanya dievaluasi, diperbaiki,” tegas Irjen ATR/BPN.

Dalam pertemuan ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, turut menyampaikan paparan singkat terkait target capaian semester II 2026. Adapun pertemuan ini dihadiri langsung oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan diikuti secara daring oleh para Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantah Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG dan UNESCO Latih Fasilitator Tsunami Ready di Bali, Tingkatkan Ketangguhan Masyarakat Pesisir

Penulis
Reta
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat pesisir dalam menghadapi ancaman tsunami melalui pengembangan program UNESCO-IOC Tsunami Ready. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Training for Facilitators on UNESCO-IOC Tsunami Ready Indicators (TR-ToF) yang diselenggarakan di Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali, Senin (13/7/2026).

Kegiatan yang diikuti peserta dari berbagai negara kawasan Samudra Hindia tersebut merupakan hasil kolaborasi BMKG bersama UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission (UNESCO-IOC), Indian Ocean Tsunami Information Centre (IOTIC), Kantor UNESCO Jakarta, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), serta Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tanjung Benoa.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan bahwa ancaman tsunami di kawasan Samudra Hindia masih sangat nyata dan memerlukan penguatan kesiapsiagaan secara berkelanjutan. Menurutnya, berbagai peristiwa tsunami besar yang pernah terjadi menjadi pengingat penting bahwa upaya mitigasi harus terus ditingkatkan.

Faisal mencontohkan Tsunami Samudra Hindia tahun 2004 yang menelan lebih dari 225.000 korban jiwa di lebih dari 14 negara, serta Tsunami Makran tahun 1945 yang berdampak pada wilayah Pakistan, Iran, Oman, dan India.

“Berbagai contoh ini membuktikan bahwa ancaman tsunami besar adalah nyata dan terus mengintai di Samudra Hindia. Inilah sebabnya mengapa program Tsunami Ready harus menjadi prioritas bagi negara-negara yang paling berisiko, demi memastikan masyarakat siap dan tahu bagaimana harus merespons ancaman tersebut,” ujar Faisal.

Ia menjelaskan bahwa BMKG telah mengembangkan sistem peringatan dini tsunami yang didukung berbagai teknologi pemantauan modern. Namun demikian, keberadaan sistem peringatan dini saja tidak cukup apabila masyarakat belum memiliki kesiapan untuk merespons ancaman secara cepat dan tepat.

Menurut Faisal, program Tsunami Ready menjadi jembatan penting yang menghubungkan sains, teknologi peringatan dini, dan kesiapsiagaan masyarakat sehingga mampu membangun ketangguhan komunitas secara menyeluruh.

“Tsunami Ready merupakan salah satu tujuan resmi dalam UN Ocean Decade yang menargetkan 100 persen masyarakat pesisir berisiko memiliki ketangguhan terhadap tsunami pada tahun 2030,” katanya.

Ia menambahkan bahwa komitmen tersebut semakin diperkuat melalui Deklarasi Banda Aceh yang dihasilkan pada Simposium Tsunami Global UNESCO-IOC Kedua di Banda Aceh tahun 2024. Deklarasi tersebut mendorong negara-negara dan masyarakat sipil untuk meningkatkan investasi dan upaya menuju tercapainya 100 persen komunitas Tsunami Ready di seluruh dunia pada tahun 2030.

Faisal menilai keberhasilan implementasi Tsunami Ready sangat bergantung pada peran para fasilitator di lapangan. Mereka memiliki tanggung jawab penting untuk menerjemahkan 12 indikator Tsunami Ready menjadi langkah-langkah praktis yang dapat dipahami dan diterapkan langsung oleh masyarakat.

“Tanpa dedikasi para fasilitator, indikator-indikator tersebut hanya akan tertinggal di atas kertas. Namun melalui kerja nyata di lapangan, indikator tersebut dapat menjadi praktik yang menyelamatkan nyawa,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Geofisika BMKG sekaligus Ketua National Tsunami Ready Board, Nelly Florida Riama, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di Tanjung Benoa yang terus menjaga komitmen dalam membangun ketangguhan terhadap tsunami.

Menurut Nelly, Tanjung Benoa merupakan komunitas pertama di Indonesia yang memperoleh pengakuan UNESCO-IOC Tsunami Ready. Hingga saat ini Indonesia telah memiliki 29 komunitas Tsunami Ready yang tersebar di berbagai wilayah pesisir.

“Saat ini Indonesia telah memiliki 29 komunitas Tsunami Ready, dan pembaruan status Tanjung Benoa ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Pengakuan ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keselamatan dan ketangguhan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa bersama 55 komunitas Tsunami Ready lainnya di kawasan Samudra Hindia, capaian tersebut menunjukkan peran aktif Indonesia dalam pengurangan risiko bencana pesisir sekaligus mendukung target global UN Ocean Decade.

Sementara itu, Head of Natural Sciences Unit UNESCO Jakarta Office, Engin Koncagul, mengapresiasi komitmen para peserta yang berasal dari berbagai negara di kawasan Samudra Hindia untuk meningkatkan kapasitas dalam mendukung implementasi Tsunami Ready. Menurutnya, teknologi dan sistem peringatan dini merupakan komponen penting dalam pengurangan risiko bencana. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada pemahaman dan kesiapan masyarakat untuk bertindak ketika peringatan diberikan.

“Program Tsunami Ready menempatkan masyarakat sebagai pusat kesiapsiagaan bencana. Program ini menyediakan kerangka kerja praktis yang tidak hanya membantu menyelamatkan nyawa, tetapi juga membangun budaya keselamatan di komunitas pesisir,” kata Engin.

Ia juga mengapresiasi kemitraan yang telah terjalin antara UNESCO dan BMKG sejak tahun 2017 dalam penguatan sistem peringatan dini tsunami, pengembangan kapasitas, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di Indonesia dan kawasan Samudra Hindia.

“UNESCO dan BMKG telah bekerja sama sejak 2017. Bersama-sama, kita telah mencapai kemajuan signifikan dalam sistem peringatan dini, pengembangan kapasitas, dan kesiapsiagaan masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh kawasan Samudra Hindia,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Head of ICG/IOTWMS Secretariat UNESCO-IOC Srinivas Kumar Tummala, Programme Manager UNESCAP Temily Isabella Baker, Ketua Kelompok Kerja Northwest Indian Ocean Sunanda M.V., Ketua FPRB Tanjung Benoa Deddy Sumantra, perwakilan BPBD Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, serta para fasilitator dan peserta dari berbagai negara kawasan Samudra Hindia.

Melalui pelatihan ini, BMKG bersama para mitra internasional berharap semakin banyak komunitas pesisir yang mampu memenuhi indikator Tsunami Ready, sehingga masyarakat memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman tsunami dan mampu mengurangi risiko korban jiwa di masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian ATR/BPN Bersama Komisi II DPR RI Bahas Penguatan Reforma Agraria dan Optimalisasi Peran Bank Tanah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Reforma Agraria dan Peranan Bank Tanah” bersama Komisi II DPR RI dan Badan Bank Tanah, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (13/07/2026). Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan berharap, melalui penguatan pelaksanaan Reforma Agraria dan optimalisasi peran Bank Tanah sebagai instrumen penyediaan tanah, pengelolaan pertanahan bisa berlangsung lebih profesional, produktif, dan bermanfaat terhadap ekonomi.

“Reforma Agraria ini tidak sekadar soal legalisasi aset, namun juga memastikan penataan aksesnya, yaitu tanah yang telah diberikan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Wamen Ossy saat membuka FGD.

Menurut Wamen Ossy, pelaksanaan Reforma Agraria masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan. Di antaranya, ketersediaan objek Reforma Agraria yang benar-benar clean and clear, ketepatan sasaran penerima manfaat, kesinambungan antara penataan aset dan penataan akses, hingga efektivitas kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Kita perlu memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat dari Reforma Agraria, juga bagaimana setelah penataan aset, juga penataan aksesnya berjalan lancar, tanah tersebut bisa berdaya guna, berhasil guna dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” terang Wamen Ossy.

Terkait pengelolaan tanah, Wamen Ossy juga menyoroti peran Bank Tanah. Menurutnya, Bank Tanah memiliki tugas penting dalam pengelolaan pertanahan, salah satunya menjaga keseimbangan fungsi ekonomi dan fungsi sosial.

“Bank Tanah juga memastikan tanah yang dikelola bebas dari persoalan hukum dan konflik sosial, membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta mencegah praktik spekulasi agar tanah dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” jelas Wamen Ossy.

Untuk penguatan Reforma Agraria dan pengelolaan Bank Tanah, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda dalam kesempatan ini mengungkapkan bahwa Komisi II telah menghimpun berbagai catatan hasil rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kunjungan kerja yang dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan. Menurutnya, sejumlah persoalan, mulai dari redistribusi tanah, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan (HPL), legalisasi aset, tanah adat, Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), hingga peran Badan Bank Tanah, masih memerlukan penyempurnaan regulasi agar implementasinya lebih efektif.

“Kami ingin ada perbaikan dari hulu atau perbaikan dari regulasi. Kalau Kementerian ATR/BPN ragu memperbaiki regulasinya, kami akan memberikan dukungan agar negara memiliki kepastian hukum yang lebih kuat, agar negara ini punya dignity, punya marwah dalam menjalankan Reforma Agraria,” tegas M. Rifqinizamy Karsayuda.

Ketua Komisi II DPR RI juga menilai Bank Tanah perlu memperoleh penguatan regulasi agar mampu menjalankan fungsi penghimpunan dan pendistribusian tanah secara optimal. Dengan dukungan regulasi yang lebih kuat, ia mengharapkan Badan Bank Tanah dapat mendukung program Reforma Agraria sekaligus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi. “Sebagai mitra kerja, Komisi II DPR RI akan lebih sering (berkoordinasi) memanggil Bank Tanah untuk memastikan agar program Reforma Agraria melalui (dukungan) Bank Tanah bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Usai sambutan Wamen Ossy dan Ketua Komisi II DPR RI, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari dan Plt. Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat. Agenda FGD kemudian berlanjut ke diskusi bersama sejumlah Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang hadir. Turut hadir dalam forum ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wakil Kepala BGN Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Berjalan Sesuai Standar

Penulis
Reta
-

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Trenggono meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa sekolah dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Jakarta Pusat, pada Senin (13/7). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya BGN memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar, mulai dari kualitas menu, keamanan pangan, hingga proses distribusi kepada para penerima manfaat.

 

 

Dalam kesempatan tersebut, Trenggono didampingi Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati meninjau langsung SDN Cikini 01, SDN Cikini 02, SMA Muhammadiyah 1, SPPG Jakarta Pusat Menteng Peganggsaan 1, dan SPPG Jakarta Pusat Johar Baru Kampung Rawa 2.

 

 

Trenggono menegaskan bahwa program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan bahan baku perlu memprioritaskan potensi pangan lokal dan melibatkan pelaku usaha di sekitar wilayah pelaksanaan program.

 

 

“Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi penggerak ekosistem pangan di daerah. Kita perlu memanfaatkan buah-buahan lokal yang kualitasnya yang berkualitas, mengurangi ketergantungan pada bahan baku produksi pabrikan, serta mengutamakan pasokan dari UMKM. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh para penerima manfaat, tetapi juga oleh petani, pelaku usaha, dan masyarakat di sekitar,” ujar Trenggono.

 

 

Lebih lanjut, Trenggono mengingatkan bahwa kualitas gizi tetap menjadi prioritas utama dalam setiap menu yang disajikan. Menu harian perlu mengandung protein hewani secara konsisten sebagai salah satu komponen penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah.

 

“Kami ingin memastikan setiap anak memperoleh asupan gizi yang lengkap dan seimbang. Karena itu, menu berbahan protein hewani, termasuk daging, perlu diupayakan tersedia secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan standar keamanan pangan, kecukupan gizi, dan ketersediaan bahan baku di masing-masing daerah,” jelasnya.

 

Selain menekankan kualitas gizi, Trenggono juga memberikan sejumlah arahan kepada pengelola SPPG dan mitra untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar operasional. Kepala SPPG dan mitra diminta aktif melakukan pendampingan saat kunjungan monitoring, rutin membangun komunikasi dengan sekolah, serta menghimpun masukan dari kepala sekolah, guru, peserta didik, dan penerima manfaat lainnya sebagai bahan evaluasi penyusunan menu.

 

BGN akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah dan berkomitmen memastikan program terlaksana secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi generasi penerus bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan RI dan Dubes Finlandia Bahas Kerja Sama Pertahanan, Fokus pada C4ISR dan Keamanan Siber

Penulis
Reta
-

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, H.E. Pekka Kaihilahti, di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Finlandia, khususnya di bidang pertahanan.

Dalam pertemuan tersebut, Menhan RI dan Duta Besar Finlandia membahas berbagai peluang penguatan kerja sama pertahanan kedua negara. Fokus pembahasan mencakup pengembangan kerja sama di bidang kedaulatan dan perlindungan data, teknologi C4ISR, komunikasi satelit, Maritime Domain Awareness, sistem pengawasan, keamanan siber, serta pengembangan kemampuan pertahanan maritim. Berbagai sektor tersebut dinilai memiliki potensi strategis untuk memperkuat kapasitas pertahanan dan menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang.

Kunjungan kehormatan ini mencerminkan komitmen Indonesia dan Finlandia untuk terus memperkuat kemitraan strategis melalui dialog yang berkelanjutan dan kerja sama yang saling menguntungkan. Melalui komunikasi yang intensif, kedua negara diharapkan dapat memperluas kolaborasi di bidang pertahanan sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas keamanan kawasan maupun global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Terima Kajian Komnas HAM, Kementerian ATR/BPN Perkuat Penanganan Konflik Agraria Berbasis HAM

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN menerima hasil kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang disusun Komisi Nasional (Komnas) HAM pada Senin (13/07/2026). Kajian tersebut merupakan masukan untuk memperkuat penanganan konflik agraria melalui penyempurnaan kebijakan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

“Konflik agraria tidak semata-mata berkaitan dengan tugas dan fungsi kami di bidang pertanahan. Di dalamnya terdapat persoalan hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena itu, Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM ini menjadi panduan yang sangat penting dalam upaya menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Dialog Rekomendasi Kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM, di gedung Komnas HAM, Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Ossy Dermawan mengapresiasi penyusunan kajian yang dilakukan Komnas HAM selama hampir tiga tahun. Menurutnya, dokumen tersebut memandang konflik agraria sebagai persoalan yang bersifat struktural sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai kementerian/lembaga.

Wamen Ossy menilai, hasil kajian beserta rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam memperkuat penyelesaian konflik agraria. Jajaran Kementerian ATR/BPN siap menindaklanjuti berbagai rekomendasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pembahasan bersama terhadap kasus-kasus prioritas, hingga menjadikannya sebagai bahan penyusunan kebijakan dan regulasi pertanahan ke depan.

“Kami akan melaporkan hasil kajian ini kepada Bapak Menteri. Kami juga melihat ada peluang untuk memperkuat substansi penyelesaian konflik agraria melalui penguatan regulasi sehingga langkah-langkah penyelesaiannya memiliki landasan yang semakin kuat,” kata Wamen Ossy.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Putu Elvina, mengatakan bahwa hasil kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM disusun bukan hanya untuk Kementerian ATR/BPN. Kajian ini disusun sebagai masukan bagi berbagai kementerian dan lembaga karena penyelesaian konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanahan, namun juga kehutanan, energi dan sumber daya mineral, serta sektor lain yang saling berkaitan.

“Isu HAM bersifat multidimensi dan multisektor. Karena itu, rekomendasi kajian ini perlu menjadi masukan bagi kementerian dan lembaga terkait, termasuk dalam pembahasan regulasi yang sedang berjalan. Kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting sebagai upaya mencegah konflik agraria yang terus berulang,” ungkap Putu Elvina.

Pada kesempatan ini, Wamen ATR/Waka BPN hadir mengikuti dialog dengan didampingi oleh, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; serta Direktur Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan, Hizkia Simarmata.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bus Sekolah Gratis Mulai Beroperasi di Pekanbaru, Layani Tujuh Sekolah Sejak Hari Pertama Masuk

Penulis
Reta
-

Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026/2027 menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan di Kota Bertuah. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan (Dishub) resmi meluncurkan dan mengoperasikan layanan bus sekolah gratis sejak Senin (13/7/2026). Program ini dihadirkan sebagai solusi nyata untuk mempermudah akses transportasi yang aman dan nyaman bagi para pelajar.

Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi, menjelaskan bahwa peluncuran angkutan gratis ini merupakan realisasi dari program Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho. Dinas Perhubungan berharap fasilitas baru ini dapat meringankan beban para siswa saat berangkat dan pulang sekolah tanpa perlu memikirkan biaya transportasi harian.

Sebagai langkah awal operasional, Dishub Pekanbaru menerjunkan dua unit armada bus sekolah dengan kapasitas masing-masing kendaraan sebanyak 19 penumpang. Layanan transportasi khusus ini ditargetkan untuk melayani para pelajar dari tujuh sekolah, yaitu SMP Negeri 1, SMP Negeri 4, SMP Negeri 5, SMP Negeri 10, SMP Negeri 14, SD Negeri 36, dan SD Negeri 51 Pekanbaru.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Pekanbaru, Erwinsyah, menambahkan bahwa titik awal dan akhir perjalanan bus sekolah gratis ini dipusatkan di SMP Madani, Jalan Jenderal Sudirman. Rute perjalanan bus akan menyusuri Jalan Harapan Raya, kawasan Kulim, Jalan Hang Tuah, area Pasar Lima Puluh, hingga menjangkau Komplek Sekolah Sultan Syarif Qasim dan Sutomo sebelum akhirnya kembali ke titik awal.

“Para pelajar yang sekolahnya berada di rute tersebut dapat langsung menaiki bus sekolah ini di halte-halte terdekat yang berada di sepanjang jalur perlintasan secara gratis,” tutur Erwinsyah memberikan petunjuk teknis operasional di lapangan.

Langkah inovatif Pemko Pekanbaru ini langsung mendapat sambutan positif dari kalangan legislatif. Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Putri Varadina, mengapresiasi pengoperasian bus sekolah gratis tersebut karena dinilai sangat membantu para siswa, terutama mereka yang selama ini kesulitan mendapatkan sarana transportasi umum menuju sekolah.

Meski memberikan apresiasi, legislator perempuan ini mengingatkan pemerintah daerah agar program ini tidak sekadar menjadi euforia di masa awal peluncuran. Putri menegaskan bahwa kunci sukses dari program ini terletak pada konsistensi pemeliharaan armada dan komitmen Pemko Pekanbaru untuk terus menambah unit bus secara bertahap di masa depan.

“Mudah-mudahan kapasitasnya bisa bertambah, terutama menjangkau daerah-daerah yang memang membutuhkan karena mungkin Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) tidak memadai atau ukurannya tidak bisa sampai ke sekolah-sekolah yang berada di jalan akses lebih kecil,” pungkas Putri, Kamis (14/7/2026).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Terima Audiensi MPK Indonesia, Rico Waas Siap Perkuat Sinergi Pendidikan di Kota Medan

Penulis
Reta
-
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Indonesia Wilayah Sumatera Utara dan Aceh di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman, Senin (13/7/26).
Selain bersilaturahmi kunjungan yang dipimpin Ketua MPK Indonesia Wilayah Sumut-Aceh, Dr. RE Nainggolan ini juga menyampaikan rencana pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V MPK Indonesia yang akan digelar pada 15–18 Oktober 2026 di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara.
Dijelaskan RE Nainggolan,, Rakernas akan diikuti sekitar 250 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Selain membahas isu-isu strategis pendidikan Kristen, forum nasional tersebut diharapkan mampu memperkuat peran lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus meneruskan semangat pengabdian yang diwariskan Nommensen.
“Kami berharap Rakernas ini menjadi ruang untuk memperkuat peran lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia,” ujar RE Nainggolan.
Dalam kesempatan itu, RE Nainggolan juga secara langsung mengundang Rico Waas untuk menghadiri Rakernas MPK Indonesia di Tarutung.
“Kehadiran kami untuk mengundang Wali Kota Medan Rico Waas agar dapat hadir pada Rakernas MPK Indonesia di Tarutung,” katanya.
Menanggapi undangan tersebut, Rico Waas didampingi  Kepala Dinas Damkarmat, Wandro Malau, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Barli Mulia Nasution dan Kabag Kesra Agus Maryono menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, adaptif, dan mampu menjawab tantangan masa depan.
“Pemko Medan berkomitmen dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pendidikan. Artinya, kualitas pendidikan tidak dapat ditingkatkan hanya oleh pemerintah, melainkan harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan seluruh elemen masyarakat. Salah satunya melalui MPK”, kata Rico Waas.
Menurut Rico Waas, semangat Medan untuk Semua diwujudkan melalui pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Karena itu, Pemko Medan terus mendorong sinergi dengan berbagai pihak agar lahir generasi unggul yang mampu membawa kemajuan daerah maupun bangsa.
“Semangat Medan untuk Semua adalah memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Karena itu, kami terus mendorong lahirnya sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan yang berkualitas dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” tegas Rico Waas.
Pada audiensi tersebut, MPK Indonesia juga menyerahkan piagam penghargaan dan kain ulos kepada Rico Waas sebagai bentuk apresiasi atas perhatian dan inspirasi yang diberikan kepada lembaga tersebut.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bapanas Integrasikan Prinsip HAM dalam Kebijakan Pangan Demi Indonesia Emas 2045

Penulis
Reta
-

Penguatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (HAM) terus menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Pertama Kabinet Merah Putih, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Untuk itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Kementerian Hak Asasi Manusia menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia bagi Aparatur Negara di Lingkungan Bapanas di Jakarta pada Senin (13/7/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur sipil negara agar mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan tugas, serta penyelenggaraan pelayanan publik. Bagi Bapanas, penguatan perspektif HAM memiliki keterkaitan yang erat dengan penyelenggaraan pangan, mengingat pemenuhan pangan merupakan salah satu hak dasar masyarakat yang dijamin negara.

Kepala Biro Organisasi, SDM, dan Hukum Bapanas Rachmad Firdaus mengatakan, penguatan kapasitas aparatur merupakan investasi penting dalam membangun birokrasi yang profesional sekaligus mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

“Sebagai aparatur sipil negara, kita dituntut tidak hanya memahami konsep dan norma hak asasi manusia, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara nyata dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi. Nilai-nilai HAM harus menjadi landasan dalam proses penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat,” ujar Rachmad.

Menurut Rachmad, Bapanas memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemenuhan hak masyarakat atas pangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang dijalankan Bapanas tidak hanya ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, bermutu, dan terjangkau.

“Dalam menjalankan mandat tersebut, Bapanas terus memperkuat tata kelola pangan nasional melalui penyusunan kebijakan, penguatan regulasi, koordinasi lintas sektor, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan cadangan pangan pemerintah, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Seluruh upaya tersebut bertujuan memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang layak sebagai bagian dari pemenuhan hak atas pangan,” lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Penguatan Kapasitas HAM Aparatur Negara Kementerian Hak Asasi Manusia Novie Soegiharti menyampaikan bahwa aparatur negara memiliki posisi strategis sebagai duty bearer dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Karena itu, perspektif HAM perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kebijakan maupun pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

“Hak atas pangan merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin dalam berbagai instrumen hak asasi manusia. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan program yang dijalankan Bapanas sesungguhnya merupakan kontribusi nyata negara dalam memenuhi hak masyarakat atas pangan,” ujar Novie.

Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pembekalan mengenai prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, kewajiban negara dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM, prinsip pelayanan publik berbasis HAM, serta implementasi hak atas pangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Materi tersebut diharapkan dapat memperkuat perspektif aparatur dalam menjalankan tugas sesuai prinsip keadilan, kesetaraan, non-diskriminasi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Sejalan dengan penguatan kapasitas aparatur, Bapanas terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan pangan melalui koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, serta keamanan pangan. Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Selain mendukung pelaksanaan Asta Cita Pertama Kabinet Merah Putih, penguatan kapasitas HAM juga menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Bapanas. Melalui peningkatan kompetensi aparatur dan sinergi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia, Bapanas berharap implementasi nilai-nilai HAM dapat semakin terintegrasi dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan program, sehingga penyelenggaraan pangan nasional tidak hanya mampu menjaga ketahanan pangan, tetapi juga semakin menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pangan menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...152153154...4,867Halaman 153 dari 4,867