Beranda blog Halaman 154

Rindekraf 2026–2045 Resmi Disiapkan, Pemerintah Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif Nasional

Penulis
Reta
-

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan bahwa Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026–2045 disusun dengan mengedepankan prinsip inklusivitas dan kolaborasi heksaheliks sebagai fondasi pembangunan ekonomi kreatif nasional. Melalui pendekatan ini, Rindekraf diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang adaptif dan berkelanjutan demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan bahwa Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026–2045 disusun dengan mengedepankan prinsip inklusivitas dan kolaborasi heksaheliks sebagai fondasi pembangunan ekonomi kreatif nasional. Melalui pendekatan ini, Rindekraf diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang adaptif dan berkelanjutan demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

Menteri Ekraf menyatakan bahwa keberhasilan implementasi Rindekraf memerlukan sinergi seluruh unsur heksaheliks, yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, lembaga keuangan, komunitas, media, serta mitra internasional. Di tingkat pusat, pelaksanaan Rindekraf didukung oleh 26 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam tim koordinasi nasional.

“Sejak awal, Peraturan Presiden tersebut disusun dengan nilai dasar yang inklusif, adaptif, dan implementatif. Inklusif karena memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif, baik dari sisi subsektor usaha, gender, skala usaha, tingkat perkembangan, maupun karakteristik wilayah,” ujar Menteri Ekraf.

Saat ini, sektor ekonomi kreatif menyerap sekitar 27,4 juta tenaga kerja atau 18,7 persen dari total tenaga kerja nasional, dengan sekitar 63 persen di antaranya berasal dari generasi Z dan milenial serta 58,39 persen merupakan perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi kreatif telah menjadi ruang berkarya yang terbuka bagi berbagai kelompok masyarakat dan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Menteri Ekraf menambahkan, Rindekraf memastikan prinsip no one left behind diterapkan melalui pemberdayaan berbagai kelompok, mulai dari generasi muda, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP), hingga pelaku UMKM kreatif. Hal ini menjadi landasan agar pembangunan ekonomi kreatif berlangsung merata di seluruh Indonesia.

Melalui Rindekraf, pemerintah memberikan kepastian arah kebijakan sekaligus memperkuat pengembangan talenta, pelindungan kekayaan intelektual, akses pembiayaan, dan perluasan pasar. Bagi pemerintah daerah, dokumen ini menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan daya saing daerah sesuai potensi lokal.

“Adaptif karena mampu mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika industri agar tetap relevan dengan kebutuhan ekonomi kreatif masa depan. Implementatif karena telah diturunkan ke dalam rencana aksi yang disusun sesuai sumber daya kementerian dan lembaga penanggung jawab program,” jelas Menteri Ekraf.

Di tingkat nasional, Rindekraf ditargetkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, serta memperbesar kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB. Rindekraf juga menjadi payung bagi program unggulan, antara lain Aktivasi Desa Kreatif, Aktivasi Creative Hub, serta Creative by Indonesia (I-Wave) yang mendorong local heroes menjadi national champions di pasar global.

Dengan pendekatan ‘Dimulai dari Daerah’, Rindekraf menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan. Pengembangan klaster kreatif dan penguatan kelembagaan diharapkan mampu mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HKP ke-54 Ciamis, Pertanian Modern Siap Hadapi Ancaman El Nino

Penulis
Reta
-

Perayaan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-54 Tingkat Kabupaten Ciamis resmi digelar di Lapangan Desa Sumberjaya, Kecamatan Cihaurbeuti, pada Senin (13/7/2026).

Mengusung tema “Transformasi Teknologi dalam Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan”, momentum ini membuktikan bahwa sektor pertanian adalah kunci utama kekuatan ekonomi Ciamis di tengah berbagai tantangan.

Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, mengungkapkan besarnya peran petani bagi daerah. Lebih dari 60 persen penduduk Ciamis berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Kontribusi mereka sukses turunkan tingkat pengangguran dari 7,22 persen menjadi 4,07 persen.

“Yang bisa menekan inflasi dan pengangguran di Ciamis adalah para petani,” tegas Bupati Herdiat. Menurutnya, ekosistem pertanian yang terus berputar membuat masyarakat di pedesaan tetap produktif dan menghasilkan nilai ekonomi.

Selain itu, Ciamis juga telah mencatatkan kondisi ketersediaan berlebih (surplus) untuk komoditas beras, daging ayam, dan telur ayam yang kini justru banyak dikirim ke luar daerah.

Di tengah sulitnya mendapatkan pupuk subsidi nasional, petani Ciamis beradaptasi dengan inovasi. Tercatat, lebih dari 200 hektar lahan persawahan di Ciamis kini beralih menggunakan pupuk organik. Langkah taktis ini dinilai lebih murah, mudah didapat, dan membuat harga jual panen menjadi lebih tinggi dibandingkan menggunakan pupuk kimia.

Keberhasilan Ciamis ini mendapat apresiasi langsung dari Ketua KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) Provinsi Jawa Barat, Otong Wiranto.

Ia menyebut Ciamis patut menjadi percontohan di Jawa Barat karena menjadi satu-satunya kabupaten yang paling konsisten merayakan HKP setiap tahunnya.

Meski demikian, Otong mengingatkan pemerintah dan warga untuk tidak terlena. Ada ancaman kemarau panjang (El Nino) yang kini sudah mulai menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah Jawa Barat.

“Kita tidak boleh lagi bekerja dengan cara-cara lama. Pertanian harus modern, berbasis teknologi, dan efisien,” ujar Otong.

Untuk menghadapi ancaman cuaca tersebut, pemerintah saat ini menggencarkan sistem budidaya baru seperti pompanisasi (pengairan menggunakan mesin pompa) serta metode tanam cerdas yang dapat menghemat air, yang siap diujicobakan secara masif.

Herdiat berharap, ke depannya, transformasi teknologi ini diharapkan bisa menangkap peluang pasar yang lebih besar.

Mengingat saat ini Ciamis baru mampu memenuhi 40-50 persen kebutuhan sayur dan buah lokal, kehadiran program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kesempatan emas bagi para petani khususnya generasi petani milenial Ciamis untuk memperluas pasar dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Peringati HJC ke-349, Pemkab Cianjur Gelar Ziarah dan Tabur Bunga di Maqom Dalem Cikundul

Penulis
Reta
-

Dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Cianjur (HJC) ke-349, Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian bersama Wakil Bupati Cianjur Abi Ramzi melaksanakan ziarah ke Maqom Dalem Cikundul, tempat peristirahatan Raden Aria Wiratanu I, di Desa Cijagang, Kecamatan Cikalongkulon, Sabtu (11/7/2026) malam.

 

Kegiatan yang mengusung semangat tema “Rahayat Raksa Raharja” ini menjadi wujud penghormatan kepada Raden Aria Wiratanu I sebagai pendiri Kabupaten Cianjur sekaligus momentum untuk mengenang jasa, perjuangan, dan keteladanan beliau dalam membangun fondasi pemerintahan serta kehidupan masyarakat Cianjur.

 

Prosesi diawali dengan penyalaan tungku bambu api tujuh sumbu sebagai simbol tujuh pilar budaya Cianjur, kemudian dilanjutkan dengan ziarah, pembacaan doa, dan tabur bunga di maqom Dalem Cikundul.

 

Dalam sambutannya, Bupati Cianjur mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai perjuangan Raden Aria Wiratanu I sebagai inspirasi dalam kehidupan bermasyarakat. Semangat persatuan, gotong royong, kepedulian, serta pengabdian kepada daerah diharapkan terus menjadi landasan dalam mewujudkan Cianjur Berjaya, Cianjur Era Baru, dan Cianjur Istimewa.

 

“Momentum Hari Jadi Cianjur bukan hanya menjadi ajang peringatan sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk melanjutkan cita-cita para pendahulu melalui kerja nyata, kebersamaan, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Bupati.

 

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Cianjur berharap semangat perjuangan para leluhur senantiasa menjadi penguat komitmen seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Cianjur yang semakin maju, religius, berbudaya, dan sejahtera sesuai dengan semangat Hari Jadi Cianjur ke-349.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Bogor Tertibkan Angkot Tua, 21 Kendaraan Berusia di Atas 20 Tahun Terjaring Razia

Penulis
Reta
-

Penerapan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Rasionalisasi, Peremajaan, dan Penghapusan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

 

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, memimpin operasi gabungan yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor bersama Satlantas Polresta Bogor Kota dan anggota TNI dari Satuan Garnisun di Jalan H. Ir. Juanda, Selasa (14/7/2026).

 

Sebanyak 21 angkot tua terjaring razia. Dimulai sejak pukul 07.00 WIB, angkot-angkot tersebut terbukti telah melebihi usia teknis di atas 20 tahun. Bahkan, sejumlah pengemudi diketahui tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

 

“Saya rasa tidak ada lagi pengendara atau pengusaha yang berani mencoba-coba. Apalagi ketika sudah dilakukan pencoretan, tapi kemudian masih berkeliaran,” tegas Jenal Mutaqin.

 

Pasalnya, sosialisasi telah dilakukan sejak jauh-jauh hari kepada para pengemudi dan pengusaha angkutan. Sehingga, tidak ada alasan lagi untuk tetap berkendara di jalanan.

 

Hingga saat ini, total lebih dari 300 angkot yang ditarik dokumennya dan diberikan tanda tidak laik jalan. Operasi ini menjadi langkah terakhir dari serangkaian proses yang telah dilalui dalam penerapan Perwali Nomor 11 Tahun 2026 tersebut.

 

“Terkait kompensasi, saya sudah menawarkan kepada Dishub, silakan didata secara komprehensif warga Kota Bogor. Kita sudah anggarkan di 2026 tentang padat karya. Memang stimulus, tidak permanen. Tapi setidaknya mereka adalah orang yang terkena dampak atas kebijakan,” ucap Jenal Mutaqin.

 

Jenal Mutaqin juga menegaskan bahwa tindakan operasi ini bukan atas perintah pimpinan daerah maupun kepentingan individu lainnya. Melainkan amanat dari undang-undang, perda, dan perwali.

 

“Mudah-mudahan para sopir angkot yang sudah dilakukan sosialisasi, yang sudah kita minta itikad baiknya, bisa memahami. Ini regulasi dan ini aturan. Pemkot ingin melakukan penataan transportasi yang lebih aman dan nyaman untuk semua,” ucapnya.

 

Kepala Bidang (Kabid) Angkutan pada Dishub Kota Bogor, Dody Wahyudin, menyampaikan angkot yang terjaring juga ada yang tidak memiliki STNK, surat trayek, dan kartu uji KIR.

 

Dody menjelaskan, angkot yang terjaring operasi rata-rata berasal dari trayek Sukasari-Bubulak, trayek Ciheleut, Cipinang Gading-Merdeka, dan sejumlah trayek lainnya.

 

“Yang sudah terjaring razia (sebelumnya), yang hari ini kita dapati kembali, kita langsung melakukan pengandangan di Kantor Dishub. Selanjutnya kita buatkan surat pernyataan kepada pemilik kendaraan,” paparnya.

 

Selain itu, kata Dody Wahyudin, sejak dilakukan pemberhentian terhadap angkot yang telah melewati usia teknis, di beberapa titik jarak waktu kedatangan antarangkot atau headway mulai berkurang.

 

“Kemarin hasil survei di satu titik, di trayek 21 Baranangsiang-Ciawi. Dari headway dua menit, sekarang sudah, headway-nya lima sampai enam menit,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Takeda Tanam Investasi Strategis, Indonesia Bidik Jadi Pusat Biofarmasi Asia

Penulis
Reta
-

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani mengatakan, investasi Takeda mencerminkan semakin kuatnya kepercayaan investor global terhadap prospek investasi Indonesia, khususnya pada sektor industri kesehatan berteknologi tinggi.

“Investasi ini merupakan investasi strategis yang tidak hanya menghadirkan tambahan modal, tetapi juga membuka peluang transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja berketerampilan tinggi. Pemerintah terus mendorong investasi yang memberikan nilai tambah dan memperkuat kapasitas industri nasional sehingga Indonesia dapat menjadi pusat manufaktur dan inovasi kesehatan di kawasan,” ujar Menteri Rosan.

Kemitraan ini juga sejalan dengan agenda transformasi ekonomi melalui hilirisasi di berbagai sektor strategis, termasuk kesehatan, guna meningkatkan daya saing industri nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Jepang sendiri merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di bidang investasi. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, pada Triwulan I Tahun 2026, Jepang menempati peringkat kelima jajaran investor utama Indonesia, mencapai USD1 miliar. Sedangkan total capaian realisasi Jepang pada periode 2021 – TW I 2026 mencapai USD18,1 miliar, dengan pertumbuhan rata-rata 13,2% dan penyerapan tenaga kerja mencapai 299.460 orang. Ini menjadi landasan kuat bagi pengembangan kerja sama investasi di berbagai sektor prioritas, termasuk kesehatan.

Melalui kolaborasi ini, Pemerintah berharap Indonesia tidak hanya mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap produk obat derivat plasma yang sangat dibutuhkan, tetapi juga membangun ekosistem industri biofarmasi yang berdaya saing, inovatif, dan berkelanjutan. Bank plasma pertama ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027 sebagai bagian dari pengembangan jaringan plasma nasional yang memenuhi standar internasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DIY dan Melbourne Symphony Orchestra Rayakan 10 Tahun Kolaborasi Budaya, Lahirkan Talenta Muda Bertaraf Internasional

Penulis
Reta
-

Sepuluh tahun lalu, DIY dan Victoria dipertemukan oleh musik. Kini, kerja sama itu telah melahirkan lebih dari sekadar konser dan pelatihan, tetapi juga persahabatan lintas negara, ruang tumbuh bagi talenta muda, serta pemahaman budaya yang kian mendalam. Momentum tersebut dirayakan dalam Welcome Dinner Youth Music Camp Melbourne Symphony Orchestra (MSO) 2026 di Ballroom Hyatt Regency Yogyakarta, Sleman, Senin (13/07) malam.

Hadir Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, Chief Operating Officer Melbourne Symphony Orchestra Suzanne Dembo beserta jajaran manajemen dan instruktur MSO, perwakilan Victoria Government Trade and Investment, kepala organisasi perangkat daerah Pemda DIY, instruktur lokal, serta peserta Youth Music Camp dan Art Management Workshop.

Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, kerja sama antara Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY dan Melbourne Symphony Orchestra telah berkembang menjadi wadah pengembangan talenta kebudayaan yang strategis. Program ini membuka jalan bagi lahirnya musisi orkestra muda dan pengelola seni pertunjukan yang mampu berkiprah di tingkat nasional maupun internasional.

“Melalui tema A Decade: A Deeper Understanding, kami ingin merefleksikan bagaimana kedua pihak semakin saling memahami budaya satu sama lain. Kami juga berharap para musisi muda dapat menemukan makna yang lebih dalam dari laku seni sebagai jalan untuk menjadi manusia yang lebih baik,” ujar Ni Made.

Menurutnya, kemitraan tersebut terus berkembang, tidak hanya melalui pelatihan musik berstandar internasional, tetapi juga melalui Arts Management Workshop yang mendorong lahirnya berbagai inisiatif kreatif. Salah satu hasil nyatanya adalah pagelaran “Ruwat Ruwet” yang diwujudkan melalui pendampingan tim MSO dan Dinas Kebudayaan DIY.

Penguatan kolaborasi tahun ini juga ditandai dengan kehadiran komposer Australia Thomas Green yang berbagi pengalaman dan perspektif kreatif kepada para komposer muda di Yogyakarta. Pertukaran gagasan tersebut memperkaya ekosistem seni sekaligus memperluas jejaring kolaborasi lintas budaya.

Suasana malam itu semakin semarak dengan penampilan dalang cilik asal Yogyakarta, Alby Ersani Widyaputra, yang membawakan lakon Pandawa Kumpul. Penampilan Alby mendapat perhatian para tamu dari Australia dan menjadi gambaran bagaimana Yogyakarta terus merawat sekaligus memperkenalkan warisan budayanya kepada dunia melalui generasi muda.

Kehadiran wayang menjadi bagian dari upaya Pemda DIY menjadikan konser kolaborasi bersama MSO sebagai pembuka rangkaian Perayaan Warisan Dunia 2026. Wayang yang telah diakui UNESCO sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity sejak 2003 dipadukan dengan musik orkestra sebagai pertemuan antara tradisi dan ekspresi seni kontemporer.

Chief Operating Officer Melbourne Symphony Orchestra Suzanne Dembo mengatakan konser kolaborasi pada 16 Juli 2026 di Auditorium Universitas Sanata Dharma akan menjadi puncak perayaan kemitraan antara MSO dan Dinas Kebudayaan DIY.

“Melalui tema A Decade: A Deeper Understanding, kami ingin merayakan perjalanan kolaborasi ini sekaligus menunjukkan bagaimana seni dapat memperdalam pemahaman budaya dan menginspirasi setiap individu menjadi manusia yang lebih baik,” kata Suzanne.

Konser tersebut akan menampilkan 25 peserta Youth Music Camp hasil seleksi dari 89 pendaftar bersama para musisi MSO. Penonton juga akan menyaksikan world premiere karya kolaborasi Vishnu Satyagraha dan Thomas Green berjudul Dharma yang dipadukan dengan pertunjukan wayang oleh Fani Rickyansah. Sejumlah alumni program MSO, seperti Raden Dwiyatama Darmasakti, Yosef Yudha Prasetya, dan Shelia Sanjaya, turut mengambil peran dalam penyelenggaraan konser.

Selain pelatihan musik, program tahun ini juga menghadirkan Art Management Workshop yang diikuti 25 peserta terpilih dari 73 pendaftar. Dua peserta terbaik dari kedua program akan memperoleh kesempatan magang di Melbourne Symphony Orchestra, sementara proposal terbaik akan difasilitasi Dinas Kebudayaan DIY untuk direalisasikan pada 2027.

Kemitraan DIY dan Victoria membuktikan bahwa diplomasi budaya dapat tumbuh dari ruang-ruang kreatif, mulai dari latihan musik, kelas manajemen seni, hingga panggung pertunjukan. Bukan sekadar kolaborasi seni, kerja sama ini telah menjadi jembatan persahabatan yang mempertemukan generasi muda, melahirkan talenta-talenta baru, serta memperkuat pemahaman budaya antara Indonesia dan Australia. Seni tidak hanya menghadirkan karya, tetapi juga membuka ruang dialog dan kolaborasi yang memberi manfaat bagi kedua belah pihak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bapenda Kota Malang Sosialisasikan Opsen PKB dan BBNKB 2026, Wali Kota Tegaskan Bukan Pajak Baru

Penulis
Reta
-

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang kembali menggelar Sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2026. Sosialisasi yang dibuka langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dan dihadiri jajaran aparatur kewilayahan, pelaku usaha, dan elemen masyarakat Kecamatan Lowokwaru ini dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Malang, Senin (13/7/2026).

Dalam sambutannya, Wali Kota Malang menekankan bahwa opsen PKB dan opsen BBNKB bukanlah jenis pajak baru. Kebijakan ini merupakan pungutan tambahan berdasarkan persentase tertentu dari pokok pajak yang regulasinya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 (HKPD) dan Perwal Malang Nomor 8 Tahun 2024.

“Implementasi kebijakan opsen ini menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, menjawab tantangan efisiensi anggaran pusat, sekaligus memastikan kualitas pelayanan publik di Kota Malang tetap prima,” jelasnya.

Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut pada kesempatan ini mengungkapkan realisasi pendapatan daerah per 9 Juli 2026. Realisasi Opsen PKB tercatat sebesar Rp66 miliar lebih dari target Rp132 miliar, sementara Opsen BBNKB terealisasi Rp24,7 miliar dari target Rp60,5 miliar. Capaian ini turut mendorong realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang mencapai Rp525,6 miliar lebih atau sekitar 49,45% dari target tahunan Rp1,06 triliun.

“Kami optimis target PAD 2026 dapat tercapai berkat kepatuhan masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi, Pemkot Malang secara rutin menggelar program Gebyar Sadar Pajak agar kontribusi warga kembali dalam bentuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menuju Malang yang semakin mbois,” tambahnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Bapenda Kota Malang, M. Sulthon melaporkan bahwa kegiatan ini didasarkan pada sejumlah regulasi, termasuk PP Nomor 35 Tahun 2023 dan Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2025. “Sosialisasi ini melibatkan elemen pemerintahan dan masyarakat di Wilayah Kecamatan Lowokwaru, mulai dari Camat, Lurah, pengusaha dealer, hingga Ketua RT/RW.” terang Sulthon.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sumedang Jadi Rujukan Nasional Program Makan Bergizi Gratis, Lebak Pelajari Sistem Pengawasan Digital

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten berkunjung ke Sumedang untuk memetik pengalaman dan praktik baik dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rombongan diterima Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila  di Command Center Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Selasa (14/7/2026).

Kunjungan studi tiru mengenai strategi percepatan pelaksanaan Program MBG, mulai dari tata kelola, sistem pengawasan, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung keberhasilan program.

Wabup Fajar Aldila menegaskan, program MBGs bukan sekadar program penyediaan makanan bagi peserta didik, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, unggul, dan berdaya saing. “Program MBG merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa. Melalui pemenuhan gizi yang baik, kita sedang menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Fajar menjelaskan, hingga saat ini telah beroperasi sekitar 150 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumedang. Manfaat Program MBG tidak hanya dirasakan oleh para penerima manfaat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Sumedang mendorong agar kebutuhan operasional setiap SPPG dipenuhi melalui rantai pasok lokal dengan melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, koperasi, hingga badan usaha milik daerah. “Dengan pola tersebut, manfaat ekonomi dari Program MBG dapat dirasakan lebih luas karena melibatkan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem penyedia bahan pangan dan operasional SPPG,” jelasnya.

Keberhasilan Program MBG harus didukung oleh tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Pemda Kabupaten Sumedang melalui Satgas Percepatan MBG terus memperkuat sistem pengawasan berbasis digital melalui portal mbg.sumedangkab.go.id. Sistem tersebut, setiap SPPG diwajibkan mengunggah menu harian yang diproduksi, sementara pihak sekolah mengunggah menu yang benar-benar diterima peserta didik. Mekanisme verifikasi dua arah tersebut menjadi instrumen pengawasan yang efektif untuk memastikan kesesuaian layanan di lapangan.

“Dengan sistem ini, proses pengawasan menjadi lebih transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan karena seluruh pihak dapat melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan Program MBG,” tuturnya.

Selain memperkuat pengawasan, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga terus memastikan seluruh SPPG memenuhi standar kesehatan, higiene, sanitasi, dan keamanan pangan. Hingga saat ini, dari target 250 SPPG aglomerasi, sebanyak 105 SPPG telah memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara 45 SPPG lainnya masih dalam proses sertifikasi.

Sementara itu, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengapresiasi keterbukaan Pemda Kabupaten Sumedang dalam berbagi pengalaman. “Berbagai inovasi yang diterapkan Sumedang, khususnya dalam sistem pengawasan digital, tata kelola SPPG, dan pelibatan potensi lokal, menjadi referensi berharga yang dapat diadaptasi dalam pelaksanaan Program MBG di Lebak,” kata Amir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Tuban Perkuat UMKM Lewat Pelatihan Bakery untuk Tingkatkan Pendapatan Masyarakat

Penulis
Reta
-

Berbekal keterampilan membuat roti dan aneka produk bakery, ratusan warga dari kelompok masyarakat desil 1–4 di Kabupaten Tuban diharapkan mampu membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Produk Bakery yang digelar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Tuban di Pendopo Kecamatan Tuban, 14–17 Juli 2026.

Pembukaan pelatihan dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Tuban Tulus Setyo Utomo, Kepala Diskopumdag Kabupaten Tuban Gunadi, Kepala Bidang UMKM Diskopumdag Nindya Mawardhani, narasumber, serta para peserta pelatihan.

Kepala Diskopumdag Kabupaten Tuban, Gunadi, menjelaskan pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Tuban dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, khususnya perempuan yang menjadi kepala keluarga sekaligus penopang ekonomi rumah tangga.

Menurutnya, sektor UMKM terbukti menjadi salah satu penyangga utama perekonomian daerah. Pengalaman saat pandemi Covid-19 menunjukkan UMKM mampu bertahan di tengah berbagai tantangan ekonomi sekaligus menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Karena itu, UMKM membutuhkan sentuhan dan perhatian khusus dari pemerintah agar mampu berkembang dan memberikan dampak ekonomi yang semakin besar bagi masyarakat,” ungkap Gunadi, Selasa (14/7).

Lebih lanjut, Gunadi menambahkan produk bakery dipilih sebagai materi pelatihan karena memiliki peluang pasar yang luas. Permintaan terhadap produk roti dan aneka kudapan terus meningkat, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga konsumsi di berbagai instansi dan perkantoran.

Melalui pelatihan ini, peserta dibekali kemampuan memproduksi roti yang bercita rasa baik, higienis, dikemas secara menarik, serta memiliki daya saing di pasar yang lebih luas. Selain keterampilan produksi, peserta juga mendapatkan materi mengenai manajemen usaha, strategi pemasaran, hingga pemanfaatan platform digital sebagai sarana memperluas jangkauan pasar.

“Pemkab Tuban akan terus mendampingi pengembangan UMKM, mulai dari fasilitasi perizinan, sertifikasi halal, peningkatan kualitas kemasan, akses pembiayaan, hingga pemasaran. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Gunadi mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerap ilmu dari para narasumber. Adapun pemateri yang dihadirkan merupakan praktisi komunikasi digital dan chef profesional sehingga ilmunya dapat diterapkan dalam pengembangan usaha masing-masing.

Sementara itu, Kepala Bidang UMKM Diskopumdag Kabupaten Tuban, Nindya Mawardhani, menjelaskan pelatihan diikuti total 180 pelaku UMKM dari kelompok masyarakat desil 1–4. Para peserta mengikuti pelatihan secara bertahap dalam dua gelombang, masing-masing sebanyak 90 orang di Kecamatan Tuban dan Kecamatan Semanding. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan nilai tambah produk, sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

“Sekaligus menjadi wujud pengembangan UMKM secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi produk, serta kemampuan mengelola usaha,” ujarnya.

Nindya berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan sehingga mampu membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan keluarga, sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dengan semakin banyak wirausaha baru yang tumbuh dan berkembang, ekosistem UMKM di Kabupaten Tuban akan semakin kuat sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Maluku Utara Percepat Program Listrik Desa, 43 Titik Jadi Prioritas hingga 2026

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat merespons hasil pertemuan antara Gubernur Sherly Tjoanda dan PT PLN (Persero) di Jakarta. Langkah taktis langsung diambil dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Malut, Drs. Samsuddin A. Kadir, di kediaman Wakil Gubernur, Ternate, pada Senin malam (13/7).

Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran kepala Dinas Perkim, Pekerjaan Umum (PU), Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Fokus utama pertemuan ini adalah membahas keberlanjutan serta mencari jalan keluar atas sejumlah kendala lapangan yang menghambat pelaksanaan Program Listrik Desa di wilayah Maluku Utara.

Dalam pernyataan resminya usai memimpin rapat, Sekprov mengungkapkan bahwa ada puluhan titik sebaran program kelistrikan yang menjadi perhatian serius Pemprov Malut saat ini.

“Jadi, listrik desa ini ada beberapa kendala yang sedang kita koordinasikan agar bisa cepat terselesaikan. Sebab, ada 23 titik tahun 2025 yang diluncurkan ke tahun 2026. Kemudian, ada juga 20 titik baru untuk tahun 2026 ini yang targetnya sudah mulai dilaksanakan pada Agustus mendatang,” ungkapnya.

Ia membeberkan bahwa program strategis PLN ini menghadapi tantangan berskala lokal di lapangan. Masalah pertama berkaitan dengan administrasi sosial, yaitu pembayaran atau ganti rugi tanaman milik warga di sekitar area pemasangan jaringan.

Mengingat sebagian besar lokasi berada di ruas jalan kabupaten/kota, Pemprov Malut akan segera menyurati para kepala daerah setempat.

“Kami berharap nanti kendala-kendala itu—yang rata-rata terkait dengan pembayaran tanaman di sekitar area jaringan—bisa dikoordinasikan dan diselesaikan oleh pihak kabupaten/kota. Kita akan segera membuat surat resmi kepada bupati,” tegas Sekprov.

Masalah kedua menyangkut status lahan. Beberapa desa target program ternyata masuk dalam kawasan hutan, baik hutan produksi konversi (HPK) maupun hutan lindung, terutama di wilayah pulau-pulau kecil.

Status kawasan ini krusial karena pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal membutuhkan lahan ruang terbuka yang cukup luas.

“Khusus pulau-pulau kecil itu banyak yang masuk hutan lindung. Karena ada yang sudah menjadi hutan sosial, kita perlu melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar PLTS komunal bisa dibangun. Untuk memasang perangkat solar cell (panel surya) komunal itu, paling tidak butuh lahan. Kalau lahan itu berada di kawasan hutan, ya harus segera di-PKS-kan,” jelasnya.

Sekprov juga menegaskan bahwa meskipun proyek listrik desa ini murni program kerja dari PT PLN (Persero), Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan regulasi dan mediasi. Hal ini karena PLN tidak memiliki alokasi anggaran khusus untuk pembebasan lahan dalam program ini.

“Titik-titik ini tersebar di seluruh Maluku Utara dan jaringan tentunya melewati banyak desa. Kita koordinasikan dengan PLN dan pemda kabupaten/kota untuk menyuplai solusi agar rasio elektrifikasi kita bisa naik,” tambahnya.

Beberapa wilayah yang diidentifikasi menghadapi kendala ini antara lain Kabupaten Pulau Taliabu, Halmahera Selatan (Halsel), dan Halmahera Barat (Halbar).

“Salah satu contohnya di Halbar, itu ada di Kahatola. Di sana rencananya dibangun PLTS komunal, tetapi lahannya masuk status hutan lindung. Ini yang akan kita kebut penyelesaiannya,” pungkas Samsuddin dengan optimistis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...153154155...4,867Halaman 154 dari 4,867