Beranda blog Halaman 155

Perluas Sinyal di Wilayah Kepulauan, Pemprov Maluku Dorong Pemanfaatan 400 Menara Eks Bakti

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya memperluas akses telekomunikasi di wilayah kepulauan meski masih dihadapkan pada berbagai kendala, terutama keterbatasan pasokan listrik dan tingginya biaya pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si., saat menggelar pertemuan dengan Kepala Stasiun TVRI Maluku, Maria Sopamena beserta jajaran dan Ketua KPID Maluku serta Komisi I DPRD Provinsi Maluku di Kantor TVRI Ambon, Kamis (9/7/2026).

Renwarin menjelaskan, pembangunan menara telekomunikasi baru yang sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan menjadi solusi jangka panjang karena membutuhkan biaya yang sangat besar.

Sebagai alternatif, Diskominfo bekerja sama dengan Telkomsel membangun dua menara baru di Kabupaten Maluku Tenggara.

Namun, peresmian yang semula dijadwalkan pada 8 Juni lalu harus ditunda karena jaringan listrik dari PLN belum tersedia. Kondisi serupa juga terjadi pada menara yang telah dibangun di kawasan dekat Bandara Buru Selatan.

Untuk mempercepat pemerataan layanan telekomunikasi, Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital agar lebih dari 400 menara eks Bakti yang kini tidak lagi beroperasi dapat dihibahkan kepada Pemprov Maluku.

Menara tersebut selanjutnya akan disewakan kepada operator telekomunikasi sehingga dapat memperluas jangkauan sinyal sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam kesempatan itu, Renwarin juga mengapresiasi TVRI dan RRI yang dinilai konsisten mematuhi regulasi penyiaran.

Pertemuan itu juga membahas dukungan terhadap penyiaran resmi Piala Dunia 2026 secara gratis melalui TVRI. Melalui siaran digital dan berbagai kegiatan nonton bareng resmi, masyarakat diharapkan dapat menikmati pertandingan sekaligus memperoleh informasi pembangunan daerah yang terus disiarkan TVRI Maluku.

Pertemuan dihadiri jajaran Diskominfo Provinsi Maluku, pimpinan dan staf TVRI Maluku, pengurus KPID Maluku, dan Komisi I DPRD Provinsi Maluku.

Sinergi tersebut diharapkan semakin memperkuat penyebaran informasi yang akurat, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memperluas akses layanan komunikasi di seluruh wilayah Maluku.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cegah Kekerasan pada Anak, Pemprov Papua Dorong Orang Tua Bangun Komunikasi yang Baik

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mengajak seluruh orang tua untuk memperkuat pola pengasuhan (parenting) dan membangun komunikasi yang baik dengan anak sebagai upaya mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan keluarga.

Kepala DP3AP2KB Provinsi Papua, Selvina Y. Imbiri, mengatakan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter anak sekaligus memberikan rasa aman, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak anak.

Menurutnya, pengasuhan yang baik menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, sekaligus mencegah berbagai bentuk kekerasan maupun permasalahan sosial yang dapat mengancam masa depan anak.

“Parenting sangat penting. Orang tua harus kembali membangun komunikasi yang baik dengan anak, menjaga lingkungan keluarga, serta memastikan setiap anak memperoleh perlindungan yang layak,” ujar Selvina.

Ia menegaskan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga dan seluruh elemen masyarakat.

Karena itu, DP3AP2KB Provinsi Papua mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kondisi anak di lingkungan masing-masing.

Apabila menemukan indikasi kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan terhadap anak, masyarakat diimbau segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau lembaga layanan perlindungan anak agar dapat segera ditindaklanjuti.

Menurut Selvina, sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

“Pemerintah Provinsi Papua terus berkomitmen memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui berbagai program edukasi, pendampingan, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak,” katanya.

Melalui penguatan pola pengasuhan di tingkat keluarga dan meningkatnya partisipasi masyarakat, Pemerintah Provinsi Papua berharap dapat mewujudkan lingkungan yang lebih aman, sehingga setiap anak dapat tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal sebagai generasi penerus pembangunan Papua.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

RUU BUMD Digodok, DPD RI Tegaskan Penyertaan Modal BPI Harus Melalui Pemda untuk Perkuat Ekonomi Daerah

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terus mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah memperkuat peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah mekanisme penyertaan modal dari Badan Pengelola Investasi (BPI) yang dinilai tetap harus melalui pemerintah daerah agar posisi daerah sebagai pemegang saham BUMD tetap terjaga.

Pembahasan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Uji Sahih RUU BUMD yang diselenggarakan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI di Gedung Bank Jatim, Surabaya. Forum ini menghadirkan anggota DPD RI, pemerintah daerah, akademisi, hingga jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagai bagian dari penyempurnaan substansi RUU.

Ketua PPUU DPD RI, Abdul Kholik, menegaskan bahwa keberadaan BUMD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan pengelolaan cabang produksi penting dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Kholik, potensi BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah masih belum dimanfaatkan secara optimal. Sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari ketergantungan terhadap penyertaan modal pemerintah daerah, tata kelola perusahaan yang belum sepenuhnya profesional, hingga penerapan manajemen risiko dan pengawasan yang masih perlu diperkuat.

Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah.

“BUMD tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi harus menjadi kekuatan ekonomi daerah yang mampu berkontribusi secara nasional bahkan global,” ujar Abdul Kholik.

Dalam forum tersebut, Senator DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyoroti pentingnya menjaga peran pemerintah daerah dalam setiap skema investasi yang melibatkan BUMD, termasuk apabila terdapat penyertaan modal dari Badan Pengelola Investasi (BPI).

Menurut Lia, apabila sumber pendanaan berasal dari Transfer ke Daerah (TKD), maka mekanisme penyertaan modal harus tetap melalui pemerintah daerah sehingga status pemerintah daerah sebagai pemegang saham BUMD tidak berubah.

“Penambahan modal dari BPI tetap harus melalui pemerintah daerah, apalagi jika bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD). Dengan demikian, pemerintah daerah tetap menjadi shareholder. Jangan sampai terjadi delusi, melainkan BPI harus menjadi penguat keberadaan pemerintah daerah sebagai pemegang saham BUMD,” tegas Lia.

Lebih lanjut, Kholik menjelaskan bahwa RUU BUMD juga diarahkan untuk mendorong pengembangan perusahaan daerah berdasarkan potensi unggulan masing-masing wilayah. Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, hingga agroindustri dipandang memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui BUMD yang profesional dan berdaya saing.

Dalam konsep yang tengah disusun, BUMD akan dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang berorientasi pada pelayanan publik serta Perseroan Daerah (Perseroda) yang berfokus pada peningkatan nilai ekonomi dan daya saing usaha.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim), Winardi Legowo, menyambut positif pembahasan RUU tersebut. Menurutnya, regulasi yang lebih kuat akan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan profesionalisme dan daya saing seluruh BUMD di Indonesia.

Saat ini, Bank Jatim telah berada pada kategori KBMI 2 dengan total aset melebihi Rp100 triliun dan menargetkan naik ke kategori KBMI 3 melalui penguatan modal serta pengembangan bisnis yang berkelanjutan.

“Kami melihat adanya perhatian besar dari DPD RI, termasuk dari Ibu Lia Istifhama dan para anggota lainnya. Ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja BUMD, khususnya di sektor perbankan,” ujar Winardi.

Ia menjelaskan bahwa BUMD sektor perbankan memiliki keunggulan karena berada di bawah pengawasan pemerintah daerah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga tata kelola perusahaan dapat berjalan lebih baik sekaligus memberikan kontribusi nyata melalui dividen bagi pemerintah daerah.

Selain memperkuat permodalan, Bank Jatim juga telah membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagai strategi konsolidasi perbankan daerah. Dalam skema tersebut, Bank Jatim bertindak sebagai induk bagi sejumlah Bank Pembangunan Daerah yang telah bergabung, antara lain Bank Lampung, Bank NTB Syariah, Bank Sultra, dan Bank Banten.

Winardi berharap RUU BUMD dapat menjadi landasan hukum yang mampu memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, serta mendorong kontribusi BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

BMKG Perkuat Layanan Meteorologi Penerbangan, Komisi V DPR RI Apresiasi Kinerja Stasiun Soekarno-Hatta

Penulis
Reta
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (10/7). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka meninjau fasilitas pendukung layanan informasi cuaca penerbangan sekaligus memperkuat pemahaman terhadap peran BMKG dalam menjamin keselamatan, keamanan, dan kelancaran operasional transportasi udara nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, menyampaikan bahwa Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta merupakan salah satu stasiun meteorologi penerbangan paling lengkap di Indonesia yang berstatus sebagai Meteorological Watch Office (MWO). Stasiun ini didukung oleh pegawai BMKG yang bertugas memberikan layanan meteorologi secara berkesinambungan guna mendukung operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

“Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta merupakan stasiun meteorologi yang sangat lengkap. Sebagai Meteorological Watch Office, stasiun ini memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung keselamatan penerbangan melalui penyediaan informasi cuaca yang akurat, cepat, dan berkesinambungan,” ujar Guswanto.

Ia menjelaskan, BMKG memiliki peran vital dalam sistem layanan meteorologi penerbangan nasional melalui penyediaan berbagai informasi cuaca yang dibutuhkan oleh dunia aviasi, mulai dari Aerodrome dan Trend Forecast, Aerodrome dan Wind Shear Warning, serta SIGMET untuk fenomena cuaca signifikan (Thunderstorm, Turbulence, dan Icing), siklon tropis, hingga informasi abu vulkanik. Informasi tersebut menjadi acuan bagi maskapai penerbangan, penyelenggara navigasi penerbangan, operator bandar udara, layanan pencarian dan pertolongan, hingga masyarakat di sekitar kawasan bandara.

Dalam paparannya, Guswanto juga menjelaskan bahwa wilayah pelayanan Meteorological Watch Office Jakarta mencakup Flight Information Region (FIR) Barat Indonesia yang meliputi sebagian besar wilayah Sumatra, Kalimantan Barat, serta sebagian Pulau Jawa. Berbagai informasi meteorologi yang diterbitkan dari Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta didistribusikan kepada pengguna jasa penerbangan di tingkat nasional maupun internasional.

Menurutnya, kepadatan operasional Bandara Soekarno-Hatta menjadikan keandalan informasi meteorologi sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Sepanjang tahun 2025, bandara ini melayani sekitar 1.100 pergerakan pesawat setiap hari, atau rata-rata satu pergerakan pesawat setiap 1,3 menit. Kondisi tersebut menuntut layanan informasi cuaca yang tersedia secara real-time selama 24 jam tanpa henti.

Untuk mendukung layanan tersebut, BMKG mengoperasikan alat operasional utama (aloptama), antara lain Automatic Weather Observing System (AWOS) Kategori III di tiga landasan pacu, Terminal Doppler Weather Radar (TDWR), LIDAR, Low Level Wind Shear Alert System (LLWAS), Wind Profiler, Radar Cuaca C-Band, citra satelit cuaca, hingga dukungan pemodelan cuaca numerik. Seluruh data hasil pengamatan diintegrasikan secara otomatis ke ruang observasi dan ruang prakiraan cuaca sebelum didiseminasikan kepada pemangku kepentingan penerbangan.

Sebagai perwakilan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Dr. Edi Purwanto, menyampaikan apresiasi atas sambutan BMKG serta kinerja Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta dalam mendukung keselamatan penerbangan nasional. Menurutnya, kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kesiapan fasilitas pendukung layanan informasi cuaca pada bandara tersibuk di Indonesia sekaligus memperdalam pemahaman mengenai kebutuhan penguatan layanan meteorologi penerbangan.

“Kunjungan kerja spesifik ini kami lakukan untuk meninjau secara langsung fasilitas pendukung layanan informasi cuaca di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta. Sebagai bandara tersibuk di Indonesia dan pintu gerbang utama penerbangan internasional, ketersediaan informasi meteorologi yang akurat, tepat waktu, dan andal merupakan fondasi utama bagi keselamatan, keamanan, dan efisiensi penerbangan,” ujar Edi.

Ia menilai BMKG telah menunjukkan kinerja yang baik dalam penyelenggaraan layanan meteorologi penerbangan. Hal tersebut, menurutnya, tercermin dari capaian Operational Meteorological (OPMET) Index Indonesia yang telah melampaui angka 0,95, menunjukkan kualitas layanan yang mendekati standar optimal.

“Komisi V DPR RI memandang BMKG sebagai pemangku kepentingan utama dalam ekosistem meteorologi penerbangan. Kami mengapresiasi capaian BMKG, salah satunya tercermin dari nilai OPMET Indonesia yang melampaui angka 0,95. Ini menunjukkan kualitas layanan yang sangat baik,” katanya.

Menurutnya, tanggung jawab tersebut harus didukung dengan keandalan infrastruktur dan teknologi observasi yang selalu terpelihara.
“Fungsi Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta sangat strategis karena tidak hanya melayani kebutuhan bandara, tetapi juga mengawasi sebagian besar ruang udara Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap berbagai peralatan utama seperti Terminal Doppler Weather Radar (TDWR), Automatic Weather Observing System (AWOS) Kategori III, radar cuaca, maupun sistem radiosonde senantiasa terpelihara dan terkalibrasi dengan baik,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Edi berharap layanan meteorologi penerbangan Indonesia terus ditingkatkan agar tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga memberikan manfaat yang semakin besar bagi keselamatan transportasi udara dan pembangunan ekonomi nasional.

“Kami berharap layanan meteorologi penerbangan Indonesia ke depan tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga semakin memberikan manfaat nyata bagi keselamatan penerbangan serta mendukung pertumbuhan perekonomian nasional,” tutupnya.

Selain menyampaikan paparan mengenai sistem layanan meteorologi penerbangan, BMKG juga memperlihatkan secara langsung alur pengamatan, pengolahan, hingga penyebarluasan informasi cuaca kepada rombongan Komisi V DPR RI. Delegasi meninjau fasilitas ruang operasional dan berbagai perangkat utama yang digunakan dalam mendukung operasional meteorologi penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta.

Guswanto menegaskan bahwa keandalan infrastruktur meteorologi penerbangan memerlukan dukungan pemeliharaan yang berkelanjutan agar seluruh sistem tetap beroperasi optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

“Kami terus menjaga keberlangsungan pemeliharaan seluruh peralatan meteorologi agar layanan informasi cuaca penerbangan tetap andal, akurat, dan mampu mendukung keselamatan transportasi udara nasional,” ujarnya.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara legislatif dan BMKG dalam mendukung peningkatan kualitas layanan meteorologi penerbangan nasional, khususnya melalui penguatan infrastruktur, teknologi observasi, serta keberlanjutan layanan informasi cuaca yang menjadi bagian penting dalam sistem keselamatan penerbangan Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM Sita 2,1 Juta Kosmetik Ilegal Senilai Rp35,8 Miliar, Mayoritas Produk Impor

Penulis
Reta
-

BPOM menemukan lebih dari 2,1 juta pieces kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan dengan nilai keekonomian sekitar Rp35,8 miliar dalam intensifikasi pengawasan tahun 2026. Temuan tersebut menunjukkan masih tingginya peredaran kosmetik ilegal sehingga peran masyarakat menjadi semakin penting dalam memilih produk yang aman.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar pada Konferensi Pers Intensifikasi Pengawasan Kosmetik Tahun 2026 yang digelar di Auditorium Gedung Merah Putih, Senin (13/7/2026). Konferensi pers ini memaparkan hasil pengawasan terhadap peredaran kosmetik, baik di sarana distribusi maupun media online. Media online menjadi fokus dalam intensifikasi pengawasan kali ini mengingat besarnya pendapatan penjualan produk kategori perawatan, kecantikan, dan skincare di e-commerce.

“Data menunjukkan produk perawatan, kecantikan, dan skincare menempati urutan tertinggi kategori produk dengan pendapatan terbesar di TikTok Shop, dengan total Rp35,61 triliun dan tingkat pertumbuhan sebesar 79,73%,” ungkap Kepala BPOM. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan kosmetik ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan.

Dalam intensifikasi pengawasan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada 11—22 Mei 2026, BPOM menemukan 128 sarana yang tidak memenuhi ketentuan dari 190 sarana yang diawasi. Dari sarana tersebut ditemukan 2.205 item kosmetik yang terdiri atas kosmetik ilegal (86,83%), kosmetik impor tanpa surat keterangan impor (12,58%), kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang (0,32%), serta kosmetik yang penggunaannya tidak sesuai definisi kosmetik (0,27%).

“Temuan didominasi oleh kosmetik impor ilegal yang mencapai lebih dari 90%,” ungkap Taruna Ikrar. Tangerang, Bogor, dan Jakarta menjadi wilayah dengan total temuan terbesar.

Sementara di media online, BPOM menemukan 9.042 tautan yang melanggar ketentuan peredaran kosmetik, dengan nilai keekonomian diperkirakan mencapai Rp260,7 miliar. Pelanggaran didominasi oleh kosmetik ilegal (95,24%), kosmetik mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang (4,66%), dan penggunaan yang tidak sesuai definisi kosmetik (0,10%).

Menanggapi pertanyaan Kompas mengenai tingginya temuan pada platform TikTok, Kepala BPOM menjelaskan bahwa pola promosi di platform tersebut lebih menarik. Produk juga sering disertai klaim berlebihan (overclaim).

BPOM mengenakan sanksi administratif sebagai tindak lanjut hasil pengawasan. Sanksi tersebut berupa perintah penarikan, pemusnahan, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin edar, serta penyampaian rekomendasi penutupan akses importasi.

Selain intensifikasi pengawasan, BPOM juga terus melakukan pengawasan rutin yang disertai sampling dan pengujian. Pada pengawasan rutin triwulan II Tahun 2026, BPOM menemukan 14 kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang. Hasil pengujian menunjukkan 11 produk lokal yang dibuat berdasarkan kontrak produksi, 1 produk impor, dan 2 produk ilegal ini terbukti mengandung merkuri, asam retinoat, hidrokuinon, klobetasol propionat, mometason furoat, dan pewarna Merah K10 yang berisiko terhadap kesehatan.

Kepala BPOM mengingatkan pelaku usaha untuk senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “BPOM tidak segan untuk bertindak tegas menegakkan hukum dan aturan bagi oknum pelaku usaha yang sengaja melakukan pelanggaran dan tindak kejahatan,” tegasnya.

Taruna Ikrar juga meminta masyarakat untuk melaporkan jika menemukan produk yang diduga ilegal dan mengandung bahan berbahaya. Laporan masyarakat akan ditindaklanjuti setelah melalui proses klarifikasi untuk memastikan kebenaran laporan.

“Mari berperan aktif dalam mewujudkan peredaran kosmetik yang aman, bermutu, dan sesuai ketentuan,” tutup Kepala BPOM.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko Muhaimin Dukung Penguatan Koperasi, Presiden Prabowo: Ekonomi Indonesia Bangkit dari Desa

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 bertajuk ‘Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya’, yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (12/07/2026).

 

Kehadiran Menko Muhaimin bersama jajaran Kabinet Merah Putih menunjukkan dukungan pemerintah terhadap penguatan koperasi sebagai bagian dari strategi nasional memperluas kesempatan berusaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pengentasan kemiskinan.

 

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan yang telah dicita-citakan para pendiri bangsa. Menurut Presiden, pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali berpijak pada semangat kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

“Saudara-saudara, koperasi adalah alatnya orang lemah. Alatnya orang miskin tapi seperti sapu lidi, satu lidi maka lemah. Tapi bergabung, itu kekuatan, Saudara-saudara sekalian, jangan khawatir. Gerakan koperasi Indonesia akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi Indonesia,” ujar Presiden.

 

Presiden menegaskan, penguatan koperasi bukan berarti memperlemah pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah justru ingin membangun ekosistem ekonomi nasional yang saling menguatkan antara koperasi, UMKM, swasta, BUMN, dan BUMD.

 

Presiden juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus dimulai dari desa agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

 

“Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kita akan balikkan. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang, ekonomi akan turun ke rakyat,” katanya.

 

Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah tengah membangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. KDKMP diproyeksikan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat yang terintegrasi, mulai dari layanan simpan pinjam, toko kebutuhan pokok, distribusi barang subsidi, apotek desa, pergudangan, hingga fasilitas penyimpanan hasil pertanian.

 

Presiden menegaskan bahwa koperasi akan menjadi instrumen untuk memperluas akses pembiayaan yang terjangkau, memangkas ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi, sekaligus memastikan berbagai barang subsidi diterima secara tepat sasaran.

 

“Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan. Supaya yang membutuhkan, dialah yang menerima,” ujar Presiden.

 

Sejalan dengan arahan Presiden, Menko Muhaimin menegaskan bahwa penguatan koperasi memiliki peran strategis dalam agenda pemberdayaan masyarakat yang menjadi mandat Kemenko PM.

 

Koperasi tidak hanya menjadi wadah usaha bersama, tetapi juga menjadi instrumen untuk membuka akses pembiayaan, memperkuat usaha masyarakat, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta memperluas kesempatan ekonomi hingga ke tingkat desa.

 

Melalui fungsi koordinasi, Kemenko PM akan terus memperkuat sinergi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan agar pengembangan koperasi berjalan seiring dengan program pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

 

Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi pengingat bahwa koperasi tetap relevan sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, penguatan koperasi diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang semakin mandiri, produktif, dan sejahtera.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Satgas PKH Optimalkan Penertiban Hutan, Menhan Sjafrie Tekankan Sinergi Antar Lembaga

Penulis
Reta
-

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin memimpin rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kementerian Pertahanan, Senin (13/7/2026). Rapat membahas optimalisasi, sinkronisasi, serta evaluasi pelaksanaan tugas Satgas PKH guna memastikan pelaksanaan penertiban kawasan hutan berjalan secara efektif sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Usai rapat, Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak didampingi Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait memberikan keterangan kepada awak media. Barita menyampaikan bahwa rapat secara rutin dilaksanakan sebagai forum evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satgas PKH, sekaligus memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam menjalankan fungsi penertiban kawasan hutan. “Rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan membahas optimalisasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Satgas. Secara rutin Badan Pengarah dan Badan Pelaksana melakukan evaluasi untuk menyusun strategi dan langkah-langkah dalam mencapai target sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025,” jelas Barita.

Lebih lanjut, Barita menegaskan bahwa Satgas PKH bekerja berdasarkan prinsip tata kelola yang akuntabel dengan sistem organisasi yang berada di bawah kendali Presiden. Melalui sinergi 12 kementerian dan lembaga, Satgas terus melaksanakan penguasaan kembali kawasan hutan, penagihan denda administratif, serta pemulihan aset secara terukur dan berkelanjutan. Evaluasi yang dilakukan secara berkala diharapkan semakin memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas Satgas dalam menjaga tata kelola kawasan hutan demi kepentingan bangsa dan negara.

Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala Staf Umum TNI, serta Kuntadi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harga Sembako Lebih Murah, Gerakan Pangan Murah di Cariu Jadi Andalan Warga

Penulis
Reta
-

Selisih harga hingga ribuan rupiah untuk setiap kebutuhan pokok menjadi alasan warga Kecamatan Cariu antusias memanfaatkan Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini tidak hanya menghadirkan bahan pangan dengan harga lebih hemat, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh komoditas berkualitas sehingga pengeluaran rumah tangga dapat ditekan.

Sejak pagi, warga mulai memadati halaman Kantor Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, yang menjadi lokasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah pada Jumat (10/7/2026). Beras, minyak goreng, gula pasir, telur, hingga tepung menjadi komoditas yang paling banyak diminati. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa program ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus membantu menjaga daya beli keluarga.

Euis, warga Kecamatan Cariu, mengaku selalu berusaha datang setiap kali Gerakan Pangan Murah digelar. Menurutnya, selisih harga sekitar Rp. 2.000 hingga Rp. 3.000 dibandingkan harga di pasar cukup berarti untuk menghemat belanja kebutuhan sehari-hari.

“Lumayan membantu. Selisihnya sekitar dua ribu sampai tiga ribu rupiah dibandingkan harga di pasar. Sayang kalau ada kesempatan seperti ini tidak dimanfaatkan,” ujar Euis.

Selain harga yang lebih murah, Euis berharap jumlah komoditas yang disediakan dapat ditambah sehingga lebih banyak warga bisa menikmati manfaat program tersebut. “Kalau bisa barangnya diperbanyak, jangan sampai jam 10 pagi sudah habis,” katanya.

Apresiasi serupa juga disampaikan Dedah. Ia merasakan langsung selisih harga sejumlah bahan pangan yang dijual melalui Gerakan Pangan Murah dibandingkan harga di pasar. Menurutnya, perbedaan harga tersebut cukup membantu mengurangi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

“Harganya memang lebih murah. Telur di sini Rp. 22.000, kalau di pasar bisa Rp. 27.000 sampai Rp. 29.000. Minyak Rp. 18.000, gula juga selisihnya lumayan,” tuturnya. Ia berharap Gerakan Pangan Murah dapat terus dilaksanakan secara rutin karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terlebih untuk kebutuhan pokok yang digunakan setiap hari.

Sementara itu, Camat Cariu, Pardi, mengatakan Gerakan Pangan Murah yang digelar kali ini merupakan pelaksanaan yang keenam. Berbagai komoditas seperti beras, tepung, gula, minyak goreng, dan telur disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kecamatan Cariu.

Menurut Pardi, Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli. Ia mengatakan, antusiasme warga yang terus meningkat dari bulan ke bulan menjadi bukti bahwa program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen menjaga keterjangkauan harga pangan juga terus diperkuat di tingkat nasional. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi pada 15 Juni 2026, Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menegaskan Gerakan Pangan Murah akan terus digencarkan bersama pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan meski inflasi beras berhasil terjaga selama dua tahun terakhir sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, hingga 9 Juli 2026 Gerakan Pangan Murah telah dilaksanakan sebanyak 5.868 kali di 38 provinsi dan 439 kabupaten/kota. Pelaksanaan program tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memperluas akses masyarakat terhadap pangan dengan harga yang terjangkau.

Pada pelaksanaan GPM di Kecamatan Cariu, masyarakat berkesempatan memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Beras menjadi komoditas dengan subsidi terbesar, yakni Rp. 3.000 per kilogram atau Rp. 15.000 untuk setiap kemasan lima kilogram. Selain itu, minyak goreng, gula, tepung, dan telur juga tersedia dengan harga yang telah disubsidi. “Alhamdulillah, dari bulan ke bulan antusiasme masyarakat terus meningkat. Ini menunjukkan program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujar Pardi.

Bagi masyarakat, gerakan ini bukan sekadar menghadirkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Kehadirannya membantu meringankan pengeluaran keluarga sekaligus memberikan kepastian bahwa kebutuhan pokok tetap dapat diperoleh dengan kualitas yang baik. Harapan mereka pun sederhana, gerakan ini dapat terus digelar secara rutin dengan ketersediaan komoditas yang lebih banyak agar semakin banyak keluarga dapat merasakan manfaatnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

PLBN Kampung Pund Siap Jadi Gerbang Ekonomi Baru di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Perbatasan menerima kunjungan Delegasi West Sepik Province dan Walsa LLG Investment, Papua New Guinea, di kawasan rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Kampung Pund, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Sabtu (12/7).

Kunjungan yang dipimpin Konsul Republik Indonesia untuk Vanimo,  diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perbatasan Provinsi Papua, bersama Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom, Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi dan dukungan kedua negara terhadap percepatan pembangunan PLBN sebagai infrastruktur strategis di kawasan perbatasan.

Konsul Republik Indonesia untuk Vanimo, Alexander, mengatakan pembangunan PLBN Kampung Pund merupakan komitmen bersama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea dalam memperkuat konektivitas kawasan perbatasan. Menurutnya, keberadaan PLBN akan membuka peluang pengembangan ekonomi, perdagangan, investasi, serta mempererat hubungan bilateral kedua negara melalui peningkatan mobilitas masyarakat.

Pada kesempatan yang sama Plt. Kepala Badan Perbatasan Provinsi Papua, Barnabas Taygat, menyampaikan bahwa PLBN Kampung Pund merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan menjadi penggerak pembangunan wilayah perbatasan. Selain sebagai pintu keluar masuk negara, PLBN akan berfungsi sebagai pusat pelayanan masyarakat, penguatan keamanan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom, Linus Pasarang, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Keerom untuk mendukung penuh pelaksanaan pembangunan PLBN Kampung Pund. Menurutnya, pemerintah daerah siap bersinergi dengan, Pemerintah Provinsi dan  pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan berjalan sesuai rencana serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Pemerintah Provinsi Papua optimistis pembangunan PLBN Kampung Pund akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan, meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi, memperlancar mobilitas masyarakat, serta memperkuat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Papua New Guinea dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, aman, dan Cerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

TP PKK DIY Perkuat Inovasi Pemberdayaan Perempuan dan UMKM di Momentum HKG PKK ke-54

Penulis
Reta
-

Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke-54 menjadi momentum bagi Tim Penggerak (TP) PKK DIY untuk meneguhkan komitmennya dalam memperkuat inovasi program pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi perempuan, ibu, dan anak. Pun, berbagai program yang selama ini telah dijalankan TP PKK DIY, dinilai memiliki nilai dan spirit yang sama dengan semangat yang diusung dalam peringatan HKG PKK ke-54 kemarin.

Gusti Putri menuturkan, sebelum malam puncak peringatan HKG PKK ke-54 yang dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan, digelar kegiatan Jalan Sehat Anti Mager yang diikuti puluhan ribu peserta pada Sabtu (11/07). Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya mengajak perempuan untuk aktif bergerak secara fisik, tetapi juga menjadi simbol semangat agar perempuan terus produktif, berdaya, serta mengambil peran dalam keluarga dan masyarakat. Semangat serupa telah diwujudkan TP PKK DIY melalui penyelenggaraan Mbok Mlayu pada 18–19 April 2026 di Alun-Alun Sewandanan, menjadi sarana untuk mengampanyekan pola hidup sehat sekaligus memperkuat kebersamaan dan pemberdayaan perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Kami sudah memiliki program pokok dan program unggulan. Ke depan, kami akan menghadirkan kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif untuk pemberdayaan masyarakat, terutama bagi ibu-ibu dan anak-anak,” tegas Gusti Putri saat ditemui di Pura Pakualaman, Senin (13/07).

Gusti Putri menambahkan, rangkaian HKG PKK ke-54 juga diisi dengan sejumlah seminar yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dalam forum tersebut, Tim Penggerak PKK dinilai sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Jaringan yang kuat menjadikan TP PKK memiliki jangkauan yang luas dan efektif dalam mengimplementasikan berbagai program pemerintah hingga ke tingkat keluarga.

Sejumlah program prioritas pemerintah yang menjadi fokus utama pembahasan diantaranya penguatan dukungan pemerintah daerah terhadap TP PKK (implementasi sistem reward and punishment), percepatan penanganan penyakit sesuai kondisi di masing-masing daerah, hingga perlindungan perempuan dan anak. Menurut Gusti Putri, berbagai program prioritas tersebut telah diterapkan dan dijalankan dengan baik oleh TP PKK DIY.

“Dan alhamdulillah dari ketiga poin tersebut, di PKK DIY sudah tertangani dengan baik. Untuk penanganan TBC di DIY, kita juga sudah bergerak sejak 2019,“ jelas Gusti Putri.

Peringatan HKG PKK ke-54 tahun ini diselenggarakan bersamaan dengan HUT Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) ke-46. Selain menjadi ajang penguatan peran TP PKK, rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan Pameran Gelar Produk UMKM dan kerajinan lokal dari seluruh Indonesia yang merupakan hasil binaan Dekranasda. DIY sendiri mengirimkan delapan pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam pameran tersebut, membuahkan hasil positif dengan capaian penjualan yang cukup tinggi.

“Saya rasa itu bagus sekali karena kita bisa melihat produk-produk dari seluruh Indonesia. Jadi kita tidak hanya melihat produk UMKM dari DIY saja, tetapi juga produk-produk dari daerah lain. Ternyata produk lokal UMKM dari berbagai daerah tidak kalah menarik. Semuanya bagus-bagus dan masing-masing memiliki ciri khas produk lokalnya sendiri. Itu luar biasa,” tambah Gusti Putri.

Pameran tersebut berhasil menampilkan beragam produk kerajinan unggulan dari seluruh penjuru Indonesia, mulai dari batik khas berbagai daerah, kain tenun dari Indonesia Timur, hingga kain songket dari Sumatera. Selain memfasilitasi para pelaku usaha untuk memasarkan produknya, pameran tersebut juga mencatatkan nilai transaksi yang mencapai sekitar Rp5 miliar selama penyelenggaraan berlangsung.

Melihat capaian tersebut, Gusti Putri mengajak Dekranasda, baik di tingkat pusat maupun DIY, untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membina dan memberdayakan para pelaku UMKM agar semakin berkembang dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat DIY. “Marilah kita bersama-sama membina UMKM yang ada di DIY, biar mereka bersatu padu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih baik dan juga bisa memberdayakan masyarakat,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...154155156...4,867Halaman 155 dari 4,867