Beranda blog Halaman 160

Hari Koperasi ke-79, Prabowo Dorong Kebangkitan Koperasi sebagai Kekuatan Ekonomi Nasional

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun ekonomi kerakyatan yang mampu memperkuat seluruh kekuatan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada Minggu, 12 Juli 2026.

“Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi. Kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated,” ucap Presiden Prabowo.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali berpijak pada cita-cita para pendiri bangsa, yakni ekonomi yang berlandaskan semangat kekeluargaan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat untuk berkembang.

Kepala Negara pun menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus kembali berpijak pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama.

“Cukup lama kita berjuang untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke arah yang dirancang oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yaitu ekonomi kekeluargaan, ekonomi kerakyatan, ekonomi di mana semua unsur harus berperan dan harus diberi kesempatan,” ucap Presiden.

Selanjutnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penguatan koperasi tidak berarti mengesampingkan peran sektor usaha lainnya. Menurut Presiden, Indonesia membutuhkan sinergi antara koperasi, UMKM, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan sektor swasta agar seluruh potensi ekonomi nasional dapat berkembang secara seimbang.

“Koperasi adalah salah satu sokoguru. Salah satu sokoguru. Kalau kita memperkuat koperasi, bukan berarti kita akan memperlemah yang lain. No. Kita perkuat semuanya,” tutur Presiden.

Menurut Presiden Prabowo, koperasi memiliki peran strategis sebagai wadah bagi masyarakat untuk menghimpun kekuatan ekonomi. Dengan semangat gotong royong, Presiden meyakini koperasi mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat langsung kepada anggotanya sekaligus memperkuat perekonomian nasional.

“Seperti sapu lidi, satu lidi, satu lidi, lemah. Tapi bergabung itu kekuatan. Saudara-saudara sekalian, jangan khawatir, gerakan koperasi Indonesia akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi Indonesia,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo optimistis kebangkitan koperasi akan mendorong perputaran ekonomi yang lebih besar di daerah. Aktivitas ekonomi yang tumbuh dari desa hingga kabupaten diharapkan mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga agar nilai tambah ekonomi tetap dinikmati oleh rakyat Indonesia.

“Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten, dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kita akan balikan. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Resmikan Lima Bendungan di NTB, Presiden Prabowo: Saya Tidak Akan Pernah Menyerah untuk Rakyat

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengabdi sepenuhnya kepada bangsa dan rakyat Indonesia saat memberikan sambutan pada peresmian lima bendungan di sejumlah daerah di Indonesia yang dipusatkan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat, 10 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan seluruh elemen bangsa agar tetap waspada terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia sekaligus memperkuat persatuan nasional.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki kekayaan alam melimpah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk adanya pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat dan maju. Karena itu, Kepala Negara mengajak seluruh rakyat untuk menjaga persatuan serta tidak lengah dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap kepentingan nasional.

“Kita sebagai bangsa yang pernah ratusan tahun dijajah, dihina, dianggap lebih rendah dari anjing. Kekayaan kita diperas sampai hari ini. Sampai hari ini kita masih dianggap rendah. Ada kelompok-kelompok tertentu, ada bangsa-bangsa tertentu, ada negara-negara tertentu yang iri sama kita. Yang iri karena kita kaya. Yang memikirkan bagaimana bisa mencuri kekayaan kita, dan kalau bisa Indonesia pecah,” ujar Presiden.

Di hadapan masyarakat dan para pejabat yang hadir, Presiden menegaskan bahwa amanah yang diberikan rakyat akan dijalankannya dengan penuh kesetiaan. Presiden menyatakan tidak akan pernah menyerah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama untuk memastikan seluruh masyarakat terbebas dari kemiskinan dan kelaparan.

“Saya diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia. Saya dipilih oleh rakyat Indonesia dan saya akan setia kepada rakyat Indonesia. Dengan segala apa yang saya miliki, dengan segala tenaga, dengan segala pikiran, dengan segala energi yang saya miliki. Hanya satu. Saya akan mengabdi kepada bangsa dan rakyat saya. Dan saya tidak akan gentar. Saya tidak akan pernah menyerah,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo juga kembali menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama bagi kemajuan sebuah negara. Menurut Kepala Negara, tidak ada bangsa yang dapat berdiri kokoh apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri. Karena itu, Presiden bersyukur Indonesia kini semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional.

“Saya tidak rela rakyat Indonesia miskin. Saya tidak rela ada anak-anak Indonesia yang lapar. Saya tidak rela. Ada rakyat Indonesia yang lapar, itu penting bagi saya. Tidak ada negara yang berhasil kalau tidak bisa menghasilkan pangan bagi rakyatnya sendiri. Dan alhamdulillah Indonesia sekarang mampu memberi pangan untuk rakyatnya sendiri,” ucap Presiden.

Selain itu, Presiden turut mengajak seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan kembali meneguhkan jati diri sebagai pelayan masyarakat. Ajakan tersebut ditujukan kepada birokrat, aparat TNI, Polri, hingga Kejaksaan agar senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Masalah bagi bangsa Indonesia, juga masalah bagi kita semua. Saya minta kita introspeksi, terutama para birokrat. Kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara-saudara milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga,” ujar Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti berbagai capaian pemerintah yang menurutnya berhasil diraih dalam waktu singkat meskipun menghadapi berbagai tantangan dan perlawanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, termasuk pelaku korupsi.

Presiden menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan terus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kepala Negara memastikan bahwa penegakan hukum harus berjalan adil dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang status maupun kekuasaan.

“Kita laksanakan. Kita akan tegakkan hukum. Dan hukum itu untuk semua, bukan untuk hanya orang kuat saja. Bukan hanya hukum untuk orang kaya saja,” tegas Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Catat 13 MoU Strategis di INNOPROM 2026, Perkuat Kerja Sama Industri dengan Eurasia

Penulis
Reta
-

Indonesia menutup keikutsertaannya sebagai Official Partner Country pada INNOPROM 2026 dengan berbagai pencapaian strategis untuk memperkuat kemitraan industri, membuka peluang investasi, dan memperluas akses pasar Indonesia di kawasan Eurasia.

Selama empat hari penyelenggaraan pameran industri internasional tersebut, Kementerian Perindustrian memanfaatkan setiap agenda bilateral meeting, business forum, business talk, dan business matching sebagai sarana untuk memperluas kerja sama industri, membuka peluang investasi, mempercepat alih teknologi, serta meningkatkan akses pasar bagi produk manufaktur Indonesia.

“Partisipasi Indonesia sebagai Official Partner Country pada INNOPROM 2026 telah memperkuat posisi industri nasional di pasar Eurasia. Hal ini terlihat dari tingginya antusias pelaku industri dari pasar Eurasia yang menginginkan kerja sama dengan industri nasional dan bahkan telah melakukan penandatanganan MOU sepanjang kehadiran kita di Rusia” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Rusia pada Kamis (9/7).

Pencapaian tersebut diwujudkan melalui 8 bilateral meeting dengan pemerintah Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Azerbaijan, Tajikistan, Wilayah Chelyabinsk, Wilayah Kirov, dan Wilayah Sverdlovsk. Pertemuan tersebut menghasilkan berbagai komitmen untuk memperkuat kerja sama industri, perdagangan, investasi, hilirisasi, pengembangan kawasan industri, penguatan rantai pasok, alih teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia industri yang diwujudkan melalui penandatanganan 13 Memorandum of Understanding (MoU).

Ke-13 MoU tersebut meliputi kesepakatan antara Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia, serta kerja sama dengan Kyrgyzstan, Kazakhstan, Wilayah Chelyabinsk, Wilayah Kirov, dan Wilayah Sverdlovsk.

Selain itu, kerja sama business-to-business (B2B) juga diwujudkan melalui penandatanganan MoU yang melibatkan Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), PT PCM Kabel Indonesia, PT Athira Maritim Indonesia, dan Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI) bersama United Industrial Corporation AK Bars, MoU antara PT Minang Jordanindo dan CHETRA LLC, serta nota kesepahaman antara Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia dan Association of Clusters, Technology Parks and Special Economic Zones of the Russian Federation (ACTPRF).

MoU yang ditandatangani akan menjadi landasan bagi pengembangan kerja sama industri di berbagai sektor strategis, meliputi pengembangan industri manufaktur, rekayasa mesin, industri alat berat, otomotif, metalurgi, industri kimia, industri halal, pengolahan mineral, pengembangan kawasan industri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia industri, serta penguatan investasi dan perdagangan.

Selain penandatangan MoU, Kementerian Perindustrian RI juga telah menyelenggarakan delapan business talk dan business forum yang konsisten dihadiri oleh para pelaku industri, calon investor dan stakeholders industri di Eurasia.

Diplomasi bisnis melalui penyelenggaraan business forum dan business talk ini membahas berbagai isu strategis, antara lain manufaktur maju, semikonduktor, telematika, industri maritim, hilirisasi, industri sawit berkelanjutan, serta penguatan rantai nilai industri antara kawasan Eurasia dan ASEAN.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Tri Supondy menyampaikan, berbagai capaian yang diperoleh selama INNOPROM 2026 menunjukkan besarnya minat mitra internasional untuk membangun kerja sama dengan Indonesia.

“Capaian yang diraih Indonesia selama INNOPROM 2026 menunjukkan bahwa industri nasional semakin dipercaya dan berbagai kerja sama yang terbangun melalui ajang ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang investasi, perdagangan, dan kolaborasi industri yang memberikan nilai tambah bagi penguatan daya saing manufaktur Indonesia,” ujarnya.

Direktur Program Bisnis Formika Event Anton Atrashkin, mengapresiasi atas kerja sama dan kontribusi yang luar biasa dalam menyukseskan partisipasi Indonesia sebagai Partner Country di INNOPROM 2026.

“Ini merupakan kali pertama pelaku usaha Indonesia hadir di Rusia dalam skala sebesar ini, dan kami melihat begitu banyak talenta serta energi yang dicurahkan untuk menghadirkan paviliun dan rangkaian kegiatan yang sangat mengesankan,” ungkapnya.

Keberhasilan Indonesia sebagai Official Partner Country pada INNOPROM 2026 menegaskan bahwa diplomasi industri tidak hanya memperluas jejaring kemitraan internasional, tetapi juga menghasilkan kerja sama konkret yang mendukung investasi, pengembangan industri bernilai tambah, dan perluasan akses pasar.

Berbagai capaian tersebut menjadi fondasi bagi penguatan kemitraan industri Indonesia dengan negara-negara di kawasan Eurasia sekaligus mendukung transformasi industri nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamendag Dorong Diversifikasi Pasar Ekspor untuk Perkuat Ketahanan Perdagangan Indonesia

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mendorong diversifikasi pasar ekspor, kemitraan strategis, dan kolaborasi global untuk memperkuat ketahanan perdagangan di tengah meningkatnya tantangan ekonomi dunia. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Demikian disampaikan Wamendag Roro saat memberikan sambutan utama pada 10th Jakarta Geopolitical Forum 2026 di Jakarta, Kamis (9/7).

“Indonesia merespons dinamika global dengan memperkuat ketahanan perdagangan melalui diversifikasi pasar ekspor dan mitra investasi. Di saat yang sama, Indonesia terus memperluas kolaborasi strategis dengan berbagai mitra serta meningkatkan daya saing nasional agar mampu menghadapi tantangan global tanpa mengurangi komitmen terhadap perdagangan yang terbuka dan saling menguntungkan,” ujar Wamendag Roro.

Wamendag Roro menambahkan, perekonomian global saat ini tengah mengalami transformasi yang ditandai meningkatnya persaingan strategis, penggunaan tarif dan berbagai instrumen perdagangan sebagai alat kebijakan, serta perubahan konfigurasi rantai pasok global. Kondisi tersebut menuntut setiap negara untuk mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan ketahanan nasional.

Indonesia, lanjut Wamendag Roro, terus menerapkan strategi diversifikasi guna mengurangi ketergantungan pada pasar, teknologi, maupun rantai pasok tunggal. Di saat yang sama, Indonesia tetap berkomitmen menjadi mitra perdagangan dan investasi yang terbuka, andal, serta tepercaya.

Selain memperkuat ketahanan perdagangan, Indonesia juga terus mendorong penguatan sistem perdagangan global yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan. Ia menilai, reformasi berbagai lembaga ekonomi internasional perlu dilakukan agar lebih mencerminkan dinamika ekonomi global saat ini dan mampu menjawab tantangan masa depan.

Dalam kesempatan yang sama, Wamendag Roro juga menegaskan bahwa kolaborasi tetap menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan perdagangan global. Oleh karena itu, Indonesia terus mengedepankan diplomasi ekonomi yang terbuka dan inklusif melalui keterlibatan aktif dalam berbagai organisasi dan forum internasional, seperti ASEAN, Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), Kelompok Dua Puluh (Group of Twenty/G20), Kerja sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC), BRICS, hingga Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD).

Tidak hanya itu, Wamendag Roro turut mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media melalui pendekatan pentaheliks guna mendukung diplomasi ekonomi Indonesia yang lebih efektif. Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk menyelaraskan prioritas nasional, memperkuat posisi negosiasi, dan memastikan Indonesia memiliki suara yang solid dalam menghadapi berbagai dinamika global.

“Di tengah dunia yang makin terfragmentasi, koordinasi dan kolaborasi merupakan aset strategis. Melalui pendekatan pentaheliks, pemerintah berperan memberikan arah kebijakan, akademisi menghadirkan analisis berbasis bukti, pelaku usaha menyampaikan perspektif pasar sekaligus pengalaman praktis, masyarakat memastikan inklusivitas dan akuntabilitas, serta media berperan membangun pemahaman publik terhadap berbagai kebijakan ekonomi dan perdagangan,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Mayjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M. menyampaikan bahwa Jakarta Geopolitical Forum 2026 mengangkat tema multilateralisme yang tengah menghadapi berbagai tantangan global. Menurutnya, forum tersebut membahas tiga isu utama, yaitu dinamika politik dunia, kondisi ekonomi global, dan disrupsi teknologi yang saat ini memengaruhi berbagai negara.

Ipung menuturkan, berbagai masukan dari para narasumber diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam merespons perkembangan global sekaligus menjaga ketahanan nasional. Adapun di sektor perdagangan, ia menekankan pentingnya peningkatan daya saing melalui kualitas produk yang tinggi. Dengan begitu, Indonesia diharapkan dapat menjaga pasar-pasar ekspor yang telah ada sehingga kinerja ekspor tetap terjaga dan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

Turut hadir yaitu Gubernur Lemhannas TB. Ace Hasan Syadzily dan Direktur Perundingan Bilateral Basaria Tiara L. Gaol. Bertindak sebagai narasumber yaitu Head of Asia-Pacific and Global Head of Central Bank, World Gold Council Shaokai Fan; Managing Director World Resource Institute (WRI) Indonesia Arief Wijaya; serta Energy, Mining and Business Development Expert sekaligus Vice Chairman of Djakarta Mining Club Ben Lawson.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Dukungan Penuh RUU Satu Data Indonesia

Penulis
Reta
-

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan dukungan penuh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap pembentukan sistem Satu Data Indonesia yang tengah dibahas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Mendagri menjelaskan, sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagri telah mengembangkan berbagai sistem informasi digital untuk mendukung pengelolaan data pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satunya adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Ia mengatakan, data kependudukan dalam SIAK terus diperbarui secara dinamis seiring berbagai peristiwa kependudukan yang terjadi setiap hari. “Data yang bergerak dinamis setiap hari, ada yang lahir, ada yang wafat, ada yang pindah, ada yang berganti pekerjaan, kemudian juga ada yang menikah, ada yang cerai dan lain-lain itu otomatis diinput tiap hari,” terangnya.

Selain SIAK, Kemendagri juga mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), serta sistem Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel). Berbagai sistem tersebut dinilai penting untuk mendukung penyusunan kebijakan berbasis data hingga tingkat desa.

Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan bahwa selama ini integrasi data lintas kementerian dan lembaga telah berjalan melalui kerja sama. Karena itu, Kemendagri siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimilikinya ke dalam platform Satu Data Indonesia yang akan dikembangkan pemerintah.

“Prinsip posisi dari Kementerian Dalam Negeri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur teknologi informasi dalam implementasi Satu Data Indonesia. Menurutnya, kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan keamanan siber harus diperkuat agar sistem dapat berjalan optimal sekaligus melindungi data pribadi masyarakat.

“Kalau pengelolaan data tidak mampu untuk dijaga dan kemudian itu jatuh ke tangan publik atau yang data yang bersifat tidak bisa di-share tapi kemudian bisa dijebol, [maka] itu mengandung risiko hukum,” jelasnya.

Selain Mendagri, rapat yang dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat lainnya. Mereka di antaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, dan pejabat terkait lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK dan KPPU Perkuat Sinergi Cegah Korupsi Lewat Integrasi Sistem Elektronik

Penulis
Reta
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus bergeser dari pendekatan yang semata-mata represif menuju sistem pencegahan yang mampu menutup ruang penyimpangan sejak awal. Salah satu langkah strategis yang didorong ialah memperkuat integrasi sistem elektronik antarlembaga agar berbagai indikasi penyimpangan dapat dideteksi lebih cepat sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara KPK dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Kantor KPPU, Jakarta, Kamis (9/7). Kerja sama ini menjadi fondasi penguatan sinergi kedua lembaga dalam mencegah korupsi sekaligus menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan berintegritas.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa penandatanganan kerja sama tersebut tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan harus diterjemahkan menjadi kolaborasi yang memberikan dampak nyata terhadap pelaksanaan tugas kedua institusi.

“KPK dan KPPU memiliki wewenang berbeda, namun bertemu pada tujuan yang sama, yakni membangun tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berintegritas,” tutur Setyo di Kantor KPPU, Jakarta, Kamis (9/7).

Menurut Setyo, salah satu titik paling rawan terjadinya korupsi masih berada pada sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ). Di sisi lain, KPPU juga kerap menemukan indikasi persekongkolan dalam proses persaingan usaha. Temuan kedua lembaga tersebut dinilai saling melengkapi untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak tahap awal sebelum berkembang menjadi perkara korupsi.

Karena itu, KPK mendorong penguatan mekanisme pertukaran informasi melalui integrasi sistem elektronik antarlembaga. Pendekatan system-to-system memungkinkan koordinasi tidak lagi bergantung pada proses manual, tetapi didukung pemanfaatan data yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi sehingga potensi penyimpangan dapat dimitigasi secara lebih dini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPPU, Gopprera Panggabean, menilai kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat integritas kelembagaan sekaligus membangun ekosistem usaha yang lebih sehat dan kompetitif.

“Tidak ada daya saing tanpa integritas, tidak ada investasi berkelanjutan tanpa kepastian hukum, dan tidak ada pertumbuhan ekonomi berkualitas tanpa persaingan usaha sehat,” ucap Gopprera.

Ia menambahkan, pencegahan harus menjadi prioritas bersama karena sistem yang mampu menutup ruang penyimpangan sejak awal akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan hanya menangani pelanggaran setelah terjadi.

Gopprera juga menegaskan bahwa korupsi kebijakan dan praktik persaingan usaha yang tidak sehat merupakan dua persoalan yang saling berkaitan. Ketika korupsi mengintervensi proses perizinan maupun tender, pelaku usaha yang inovatif dan efisien berpotensi tersingkir oleh praktik kartel dan persaingan yang tidak sehat. Dampaknya tidak hanya dirasakan dunia usaha, tetapi juga masyarakat melalui meningkatnya biaya ekonomi dan menurunnya kualitas pelayanan publik.

Melalui payung hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta amanat Undang-Undang KPK, kedua lembaga akan memperkuat kolaborasi melalui kajian bersama, pertukaran data, hingga dukungan dalam penanganan perkara.

“Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan publik,” imbuhnya.

Ke depan, implementasi kerja sama ini diarahkan untuk menghasilkan langkah-langkah konkret, antara lain melalui penguatan pengawasan, penyusunan rekomendasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta edukasi kepada masyarakat.

Melalui pengawasan yang semakin terintegrasi, KPK dan KPPU optimistis mampu memitigasi potensi kebocoran anggaran negara, khususnya pada sektor infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa. Kedua lembaga juga berkomitmen memperkuat kepatuhan terhadap LHKPN dan pengendalian gratifikasi di lingkungan internal, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pembangunan ekonomi yang akuntabel, berdaya saing, serta sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Soroti Peran UMKM dalam Pembangunan IKN, Pariwisata Nusantara Dinilai Punya Potensi Besar

Penulis
Reta
-

 Komisi VII DPR RI mengapresiasi tingginya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sekaligus mendorong penguatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pengembangan sektor pariwisata sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kawasan. Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke IKN pada Jumat (10/07/2026).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan, kunjungan ini merupakan kunjungan perdana Komisi VII DPR RI ke IKN untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan kawasan ibu kota baru.

“Kami sangat senang tentunya mendengar bahwa adanya TKDN yang cukup tinggi. Apakah itu dalam pengadaan barang maupun juga pelibatan dari masyarakat lokal, material, perlengkapan dan seterusnya dalam pembangunan IKN ini,” ujar Rahayu di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), IKN.

Selain mengapresiasi pembangunan fisik, Rahayu menekankan bahwa pembangunan IKN perlu diiringi dengan penguatan ekosistem ekonomi yang inklusif melalui pelibatan UMKM dan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Menurutnya, keberadaan UMKM harus menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi di IKN.

“Jangan sampai UMKM ini tidak ada ruang di IKN. Karena tentunya mereka adalah usaha yang cukup besar jumlahnya lebih dari 90 persen bahkan bisa dikatakan 97 persen jenis usaha yang ada di Indonesia ini adalah UMKM. Jadi kita sudah menyampaikan tentunya kepada Pak Basuki sebagai Kepala OIKN untuk terus bisa memperhatikan kedepannya bukan hanya dari segi kesiapan fisik saja tapi juga bagaimana untuk terus pelibatan dari masyarakat lokal juga maupun UMKM kita. Sekali lagi kita apresiasi TKDN yang cukup tinggi,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa Otorita IKN telah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM lokal agar mampu menjadi bagian dari ekosistem ekonomi Nusantara.

Salah satunya dilakukan melalui pelatihan kuliner dengan menghadirkan chef profesional guna meningkatkan kualitas produk dan layanan pelaku usaha lokal sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumsi di kawasan IKN.

“Sekarang konsumsi kegiatan di IKN tidak lagi didatangkan dari Balikpapan. Ibu-ibu Dharma Wanita mengumpulkan pelaku kuliner dari kawasan sekitar, kemudian kami menghadirkan chef untuk melatih mereka agar mampu mengembangkan usahanya. Kami ingin mereka tidak hanya berkembang di sektor kuliner, tetapi juga pada berbagai bidang usaha lainnya,” kata Basuki.

Selain peningkatan kapasitas, Otorita IKN juga memperluas akses pasar bagi UMKM melalui penyediaan booth usaha yang dikelola bersama mitra pembangunan. Salah satunya melalui kerja sama dengan Artha Graha Network yang tengah mengembangkan Nusantara Park seluas 3,8 hektare sebagai salah satu pusat aktivitas masyarakat.

Berbagai program pemberdayaan lainnya juga terus dijalankan, antara lain pelatihan UMKM, pelatihan hospitality, pengembangan IKN Digital Community, fasilitasi promosi produk, pendampingan sertifikasi halal, hingga workshop kewirausahaan bekerja sama dengan Bank Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Rahayu juga menilai IKN memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata baru sekaligus pusat penyelenggaraan kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE). Menurutnya, daya tarik IKN sudah mulai terbentuk bahkan sebelum seluruh fungsi pemerintahan berpindah secara penuh.

“Sebelum kita berfungsi maksudnya eksekutif, legislatif, yudikatif sebenernya ada kesempatan nanti Pak untuk membuka terlebih dahulu untuk pengunjung bisa datang itu ada kesempatan juga untuk UMKM bisa mulai menata mau masuk di mana” ujar Rahayu.

Ia menambahkan, konsep pembangunan IKN yang memadukan arsitektur modern dengan identitas Indonesia menjadi keunggulan tersendiri. Ke depan, keberadaan hotel, fasilitas MICE, serta kawasan konservasi satwa endemik diyakini akan semakin memperkuat daya saing IKN sebagai destinasi baru berkelas dunia.

“Tentunya ini akan menjadi daya tarik untuk Kalimantan Timur, daya tarik untuk Balikpapan dan Samarinda. Tadi kita juga sudah mencoba jalan tolnya sangat lancar, mulus, luas sekali. Jadi saya rasa ini mudah-mudahan ini bisa menambah animo bukan hanya lokal tapi juga dari internasional untuk melihat wah ini ada Ibu Kota Negara yang baru yang sangat futuristik juga,” ujar Rahayu.

Rahayu optimistis pembangunan IKN yang mengedepankan konsep modern, hijau, dan tetap menampilkan identitas Indonesia akan menjadikan Nusantara sebagai pusat berbagai kegiatan internasional sekaligus kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia.

“Sabar karena tentunya masih dalam rangka untuk pembangunan. Nantikan karena ini sangat luar biasa dan tidak seperti kota-kota di Indonesia yang lainnya tetapi sangat merepresentasikan dan saya rasa semua akan bangga bahwa Indonesia punya IKN,” tutup Rahayu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Perkuat Pengawasan DMO Batubara Demi Jaga Keandalan Listrik Nasional

Penulis
Reta
-

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus memperkuat pemantauan terhadap pelaksanaan kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO), baik untuk sektor kelistrikan maupun nonkelistrikan.

Untuk memenuhi kebutuhan batubara PLN sebesar 154 juta metrik ton pada 2026, Ditjen Minerba telah memberikan penugasan kepada badan usaha pertambangan yang telah memiliki RKAB dengan total volume 212 juta metrik ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno mengatakan, penugasan tersebut merupakan langkah pemerintah untuk memastikan kecukupan dan keberlanjutan pasokan batubara bagi PLTU PLN.

“Ditjen Minerba secara berkala melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan DMO, baik untuk sektor kelistrikan maupun nonkelistrikan. Untuk memenuhi kebutuhan PLN sebesar 154 juta metrik ton, kami telah memberikan penugasan kepada badan usaha pertambangan dengan total volume 212 juta metrik ton,” tegas Tri Winarno di Jakarta, Sabtu, (11/7)

Hingga Mei 2026, sebanyak 144 juta metrik ton penugasan telah dikontrakkan, dengan perkiraan realisasi pengiriman mencapai 130,5 juta metrik ton. Tri menjelaskan, PLN harus lakukan percepatan kontrak agar penugasan batubara dapat segera direalisasikan menjadi pengiriman ke PLTU.

“Kontrak menjadi dasar pelaksanaan pengiriman batubara ke PLTU. Karena itu, kami terus mendorong PLN EPI (Energi Primer Indonesia) untuk mempercepat proses kontrak sehingga penugasan yang telah diberikan dapat segera direalisasikan menjadi pengiriman,” katanya.

Ditjen Minerba terus berkoordinasi dengan PLN EPI dan badan usaha pertambangan untuk memastikan pasokan batubara ke PLTU tepat waktu, sesuai volume, dan memenuhi spesifikasi.

“Pemerintah terus memastikan agar kebutuhan batubara PLN pada semester II 2026 dapat dipenuhi sesuai jadwal dan spesifikasi pembangkit. Untuk itu, koordinasi dan percepatan penyelesaian kontrak perlu terus dilakukan,” tegas Tri.

Melalui penguatan pemantauan dan percepatan kontrak, Kementerian ESDM berkomitmen menjaga keandalan pasokan batubara bagi sektor kelistrikan nasional serta memastikan pelaksanaan DMO berjalan secara konsisten dan terukur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pasar Modal Indonesia Makin Bergairah, IPO PT Niramas Utama Jadi Sinyal Positif bagi Investor

Penulis
Reta
-

Aktivitas Initial Public Offering (IPO) yang terus berlanjut di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi salah satu indikator positif terjaganya kepercayaan dunia usaha terhadap pasar modal nasional. Pemerintah terus mendorong pendalaman pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang guna memperkuat dunia usaha sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Selamat dan pecah telur bagi Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) yang baru, ini IPO pertama kali (sejak menjabat),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia sekaligus Pencatatan Perdana Saham PT Niramas Utama Tbk (JELI) di Jakarta, Selasa (7/07).

Momentum IPO kali ini menjadi istimewa karena merupakan IPO kedua di Indonesia pada tahun 2026 yang berlangsung di tengah dinamika pasar saham yang cukup tinggi. Meski demikian, berlanjutnya aktivitas IPO turut mencerminkan optimisme pelaku usaha terhadap prospek perekonomian nasional yang tetap terjaga. Pada triwulan I tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen, menunjukkan resiliensi yang kuat di tengah dinamika ekonomi global. Kinerja positif tersebut didukung oleh konsumsi domestik yang tetap terjaga, meningkatnya aktivitas investasi, serta berbagai reformasi yang terus dilakukan Pemerintah untuk memperkuat iklim usaha.

Salah satu sektor yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi adalah industri makanan dan minuman. Pada triwulan I tahun 2026, sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 7,31 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 7,20 persen. Industri makanan dan minuman juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,04 persen, yang didorong oleh meningkatnya permintaan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Dari sisi investasi, industri makanan dan minuman terus menunjukkan kinerja yang positif. Pada triwulan I tahun 2026, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor tersebut mencapai Rp10,48 triliun, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp16,34 triliun. Capaian tersebut mencerminkan tingginya minat investor terhadap sektor riil sekaligus menunjukkan bahwa pasar domestik Indonesia tetap bergairah, daya beli masyarakat terjaga, dan iklim investasi nasional berada pada jalur yang tepat.

Pemerintah juga terus melanjutkan reformasi di sektor pasar modal guna menjaga kepercayaan investor dan meningkatkan daya saing pasar keuangan nasional. Keputusan lembaga penyedia indeks global MSCI yang kembali mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market pada evaluasi Juni 2026 menjadi cerminan kuatnya fundamental ekonomi nasional sekaligus meningkatnya kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global.

Berlanjutnya aktivitas IPO di pasar modal diharapkan semakin memperkuat fungsi pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Melalui dana yang dihimpun dari publik, perusahaan dapat mempercepat ekspansi usaha, meningkatkan kapasitas produksi dan inovasi, serta membuka lebih banyak lapangan kerja, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ke depan, Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia akan terus memperkuat reformasi pasar modal melalui peningkatan transparansi, tata kelola, dan perlindungan investor. Langkah tersebut diharapkan semakin memperdalam pasar modal Indonesia, memperluas akses pembiayaan bagi dunia usaha, serta memperkuat kontribusi sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Jadi ada enam emiten yang selanjutnya akan mencatatkan saham perdananya,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir pada kesempatan tersebut di antaranya yakni Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Saidu Solihin, Komisaris Utama PT Niramas Utama Tbk Sadikun Wiratno, Komisaris Independen PT Niramas Utama Tbk Rycko Amelza Dahniel, Direktur Utama PT Niramas Utama Tbk Ham Japyusuf Hamdani, Direktur PT Niramas Utama Tbk Adhi Siswaya Lukman, beserta jajaran direksi dan manajemen PT Niramas Utama Tbk.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Radar Cuaca S-Band Cilacap Resmi Beroperasi, BMKG Tingkatkan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

Penulis
Reta
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meresmikan pengoperasian Radar Cuaca S-Band di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagai upaya memperkuat layanan informasi cuaca dan sistem peringatan dini cuaca ekstrem di wilayah selatan Pulau Jawa serta perairan Samudra Hindia.

Peresmian Radar Cuaca S-Band Cilacap dipimpin langsung oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani dan dihadiri oleh Plt. Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya dan Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti yang diwakili oleh David Ishaq Aryadi selaku anggota DPRD Jawa Tengah, serta jajaran pejabat BMKG, dan para Kepala Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam sambutannya Faisal menyampaikan bahwa radar cuaca merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem observasi atmosfer yang berperan penting dalam memantau kondisi awan hujan, intensitas curah hujan, pergerakan sistem cuaca, hingga pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi memicu cuaca ekstrem.

Menurutnya, pengoperasian Radar Cuaca S-Band Cilacap akan semakin memperkuat layanan informasi cuaca bagi masyarakat di Cilacap, wilayah selatan Jawa Tengah, hingga kawasan perairan Samudra Hindia bagian utara.

“Keberadaan Radar Cuaca S-Band Cilacap menjadi bagian penting dalam peningkatan layanan informasi cuaca dan peringatan dini BMKG. Dengan cakupan pemantauan yang luas dan beresolusi tinggi, radar ini diharapkan mampu menghadirkan informasi yang semakin cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami masyarakat,” ujarnya.

Keberadaan radar tersebut juga akan memperkuat upaya mitigasi bencana hidrometeorologi, termasuk mendukung pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) ketika diperlukan.

Ia mencontohkan pengalaman penanganan bencana longsor yang terjadi di wilayah selatan Jawa, di mana informasi mengenai perkembangan awan hujan menjadi faktor penting dalam mendukung operasi modifikasi cuaca guna mengurangi intensitas hujan di daerah rawan bencana.

“Cilacap dan wilayah selatan Pulau Jawa memang membutuhkan radar cuaca untuk mendukung pengamatan kondisi atmosfer secara lebih detail sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat,” katanya.

Selain mendukung mitigasi bencana, radar cuaca ini juga diharapkan meningkatkan keselamatan aktivitas masyarakat di wilayah pesisir. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Cilacap memiliki peran strategis dalam sektor kelautan, perikanan, transportasi laut, hingga industri yang sangat bergantung pada informasi cuaca yang akurat.

Radar ini juga akan memperkuat pemantauan potensi gangguan cuaca di Samudra Hindia, termasuk deteksi dini bibit siklon tropis yang dapat memengaruhi wilayah Indonesia bagian selatan.

“Peringatan dini menjadi sangat penting mengingat wilayah selatan Indonesia pernah terdampak siklon tropis seperti Seroja, Cempaka, dan Dahlia. Dengan radar ini, pemantauan kondisi cuaca di Samudra Hindia dapat dilakukan secara lebih optimal,” jelasnya.

Pembangunan Radar Cuaca S-Band Cilacap merupakan bagian dari proyek Marine Meteorological System Phase 2 (MMS-2), yaitu program penguatan sistem observasi meteorologi maritim hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Prancis.

Sementara itu, Plt. Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, menyampaikan apresiasi kepada BMKG atas pembangunan dan pengoperasian Radar Cuaca S-Band di Kabupaten Cilacap.

Menurut Ammy, kehadiran fasilitas tersebut menjadi kebanggaan sekaligus memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

“Kami merasa sangat bangga karena Cilacap menjadi prioritas penempatan radar cuaca ini. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BMKG yang telah menghadirkan fasilitas ini sebagai wujud sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mengembangkan sistem pengamatan cuaca serta meningkatkan layanan informasi meteorologi bagi masyarakat,” ujar Ammy.

Ia menjelaskan, Kabupaten Cilacap memiliki karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, wilayah industri, pelabuhan, kawasan pertanian, hingga daerah perbukitan. Kondisi tersebut menjadikan informasi cuaca yang akurat sebagai kebutuhan penting untuk mendukung keselamatan masyarakat dan pembangunan daerah.

“Dengan adanya fasilitas radar cuaca ini, informasi cuaca yang diperoleh tidak hanya mendukung aktivitas pelayaran, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mitigasi bencana hidrometeorologi yang semakin kompleks. Radar ini akan memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kewaspadaan dini terhadap potensi cuaca ekstrem sehingga risiko yang ditimbulkan dapat diminimalkan,” katanya.

Ammy juga menegaskan Pemerintah Kabupaten Cilacap siap memperkuat sinergi dengan BMKG, BPBD, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pemanfaatan data dan informasi meteorologi untuk mendukung keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Kami berharap kolaborasi yang telah terjalin antara BMKG dan Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke depan,” pungkasnya

Melalui proyek tersebut, BMKG telah membangun lima radar cuaca baru yang terdiri atas empat radar S-Band di Cilacap, Natuna, Tanjung Pinang, dan Saumlaki, serta satu radar C-Band di Tangerang.

Secara nasional, BMKG terus memperkuat jaringan observasi cuaca. Dari kebutuhan sekitar 75 radar cuaca di seluruh Indonesia, saat ini BMKG telah mengoperasikan 45 radar dan harapannya akan terus bertambah jumlahnya secara bertahap untuk meningkatkan cakupan layanan pengamatan cuaca nasional.

Peresmian Radar Cuaca S-Band Cilacap menjadi salah satu langkah nyata BMKG dalam memperkuat sistem observasi atmosfer nasional. Melalui dukungan teknologi, kolaborasi lintas sektor, dan layanan informasi yang semakin andal, BMKG berkomitmen menghadirkan layanan yang semakin cepat, tepat, dan bermanfaat bagi keselamatan masyarakat serta pembangunan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...159160161...4,867Halaman 160 dari 4,867