Beranda blog Halaman 159

Wamen Isyana Perkuat Sinergi dengan DPR Papua Pegunungan, Dorong Percepatan Penurunan Stunting dan Pembangunan Keluarga

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menerima audiensi Anggota DPR Papua Pegunungan dan Anggota DPRK dari Provinsi Papua Pegunungan untuk membahas penguatan sinergi dalam percepatan penurunan stunting, pembangunan keluarga, serta optimalisasi pelaksanaan Program Bangga Kencana di wilayah tersebut.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Tamu Wakil Menteri, Kamis (9/7), menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Pegunungan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Papua Pegunungan memiliki jumlah penduduk sekitar 1.464.466 jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, pembangunan keluarga dinilai menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Dalam audiensi tersebut, Wamen Isyana mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program Bangga Kencana di Papua Pegunungan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan sumber daya manusia serta kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau.

Saat ini, Papua Pegunungan baru memiliki satu Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Sementara itu, dari sekitar 2.600 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang telah terbentuk, baru sekitar 200 tim yang aktif menyampaikan laporan pelaksanaan pendampingan kepada keluarga sasaran.

Menurut Isyana, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena keberhasilan program pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting sangat bergantung pada efektivitas pendampingan di tingkat masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) melalui penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, DPR Papua Pegunungan, dan DPRK agar berbagai program prioritas dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain memperkuat pelaksanaan Program Bangga Kencana, Wamen Isyana mengajak para anggota legislatif untuk mendukung percepatan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, masih terdapat masyarakat yang menikah secara adat, namun belum tercatat secara administratif oleh negara sehingga berpotensi memengaruhi akses terhadap berbagai layanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Isyana juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai pengaturan jarak kelahiran melalui pendekatan 4T, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak, sebagai salah satu langkah strategis dalam menjaga kesehatan ibu dan anak sekaligus menurunkan risiko stunting.

Lebih lanjut, ia mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam menyukseskan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), termasuk melalui kolaborasi dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kami ingin anak-anak Papua Pegunungan lahir, tumbuh, dan berkembang menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” ujar Isyana.

Melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, serta berbagai pemangku kepentingan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN berharap pelaksanaan Program Bangga Kencana di Papua Pegunungan dapat berjalan semakin optimal sehingga mampu mempercepat penurunan stunting dan mewujudkan pembangunan keluarga yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Kemen PPPA Kawal Penanganan Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sampang, Pastikan Korban Dapat Perlindungan dan Pemulihan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menegaskan komitmennya untuk mengawal secara menyeluruh penanganan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, serta pemulihan secara komprehensif, di samping mendorong proses hukum terhadap seluruh terduga pelaku berjalan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses penanganan perkara.

“Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama. Negara tidak boleh membiarkan anak menghadapi kekerasan sendirian. Kemen PPPA memastikan setiap korban mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, layanan psikologis, serta dukungan lainnya secara menyeluruh,” ujar Menteri PPPA.

Dalam menangani kasus tersebut, Kemen PPPA telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sampang, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), aparat penegak hukum, serta berbagai lembaga layanan terkait. Koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan korban, mulai dari layanan kesehatan, pendampingan psikososial, bantuan hukum, hingga proses pemulihan, dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Selain itu, Kemen PPPA juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarluaskan identitas korban maupun membangun narasi yang menyalahkan korban. Menurut kementerian, menjaga privasi korban dan menghormati proses hukum merupakan bagian penting dari upaya perlindungan anak.

Sementara itu, proses hukum atas perkara tersebut masih terus berlangsung. Berdasarkan informasi yang disampaikan Kemen PPPA, aparat kepolisian telah menetapkan 27 orang sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut, 12 orang telah diamankan, sedangkan 15 lainnya masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kemen PPPA mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut dan berharap seluruh terduga pelaku segera ditangkap agar proses hukum dapat berjalan secara tuntas.

“Kami mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum dalam menangani perkara ini. Tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, dan negara wajib memastikan korban memperoleh keadilan serta pemulihan yang layak,” ujar Menteri PPPA.

Menteri PPPA menegaskan kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak psikologis jangka panjang, seperti trauma, kecemasan, ketakutan, hilangnya rasa aman, hingga gangguan perkembangan sosial dan emosional. Oleh karena itu, pemulihan korban tidak cukup hanya melalui proses hukum, tetapi juga harus didukung dengan layanan psikologis, dukungan keluarga, lingkungan yang aman, serta rehabilitasi yang berkelanjutan agar korban dapat kembali menjalani kehidupannya secara optimal.

Menteri PPPA juga mengamanatkan kepada UPTD PPA Kabupaten Sampang untuk dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan DAK Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2026 untuk perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Penanganan kasus ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut menegaskan hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, pendampingan, serta pemulihan secara menyeluruh. Juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Pencegahan kekerasan terhadap anak merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Kami mengajak seluruh orang tua, keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, dan lingkungan sekitar agar lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan serta berani melaporkan apabila mengetahui, melihat, atau mengalami dugaan kekerasan terhadap anak. Perlindungan anak hanya dapat terwujud melalui kepedulian dan kolaborasi semua pihak,” ujar Menteri PPPA.

Menteri PPPA mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif melindungi perempuan dan anak dengan segera melaporkan apabila mengetahui, melihat, atau mengalami segala bentuk kekerasan. Laporan dapat disampaikan melalui layanan SAPA 129 dengan menghubungi call center 129 atau WhatsApp 08111-129-129, yang siap memberikan layanan pengaduan, pendampingan, dan rujukan penanganan secara cepat, terpadu, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dorong Ekspor Produk Lokal, Bea Cukai Gencarkan Asistensi UMKM di Berbagai Daerah

Penulis
Reta
-

Bea Cukai intensifkan pendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu menembus pasar ekspor. Berbagai kegiatan asistensi pun digelar, antara lain di Tanjungpandan, Bandar Lampung, dan Tanjungpinang yang berfokus pada peningkatan pemahaman mengenai prosedur ekspor, pemanfaatan fasilitas kepabeanan, serta pengembangan daya saing produk lokal.

Di Tanjungpandan, Bea Cukai bersama unit Kementerian Keuangan yang tergabung dalam program Kemenkeu Satu menggelar talkshow bertajuk UMKM Siap Ekspor dalam rangka Belitung Expo 2026. Kegiatan tersebut memberikan pembekalan kepada pelaku UMKM dan koperasi mengenai berbagai instrumen pendukung ekspor, mulai dari pemanfaatan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil Menengah (KITE IKM), digitalisasi melalui portal Lembaga National Single Window (LNSW), hingga aspek perpajakan dan kemudahan prosedur ekspor bagi UMKM.

Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai berbagai fasilitas pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing produk sekaligus memperluas akses ke pasar internasional. Diskusi yang berlangsung juga menunjukkan tingginya minat pelaku usaha Belitung untuk mengembangkan bisnis berorientasi ekspor.

Sementara itu, di Bandar Lampung, Bea Cukai Lampung melaksanakan kunjungan pembinaan kepada UMKM binaan, Dr. Koffie, produsen kopi robusta khas Lampung. Kegiatan ini menjadi bagian dari pendampingan berkelanjutan guna memperkuat komunikasi dengan pelaku usaha sekaligus menggali kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan usaha.

Selain membahas peluang ekspor, pendampingan tersebut juga mendorong peningkatan kualitas produk, penguatan pemanfaatan bahan baku lokal, serta pengembangan usaha yang mampu memberikan nilai tambah bagi komoditas unggulan daerah, khususnya kopi Lampung.

Pendampingan serupa juga dilakukan Bea Cukai Tanjung Pinang melalui kegiatan Customs Visit Customer di Kabupaten Bintan. Bea Cukai memberikan asistensi langsung kepada pelaku UMKM hasil perikanan mengenai prosedur ekspor, ketentuan kepabeanan, serta pemanfaatan fasilitas yang dapat mendukung pemasaran produk ke luar negeri. Kegiatan ini juga menjadi ruang komunikasi antara Bea Cukai dan pelaku usaha untuk membahas berbagai kendala sekaligus peluang pengembangan ekspor.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengatakan bahwa pendampingan kepada UMKM merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai untuk menghadirkan layanan yang tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha.

“Bea Cukai terus memberikan pendampingan kepada UMKM agar semakin siap memasuki pasar ekspor. Melalui edukasi, asistensi, dan pemanfaatan berbagai fasilitas yang tersedia, kami ingin semakin banyak produk unggulan daerah yang mampu bersaing di pasar internasional dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Budi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bea Cukai Tanjung Priok Percepat Pemeriksaan Kontainer Impor Jalur Merah, Arus Logistik Makin Lancar

Penulis
Reta
-

Bea Cukai Tanjung Priok terus memperkuat upaya percepatan penyelesaian pemeriksaan fisik kontainer impor jalur merah sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas layanan kepabeanan. Berbagai langkah strategis telah diterapkan untuk mempercepat proses pemeriksaan sekaligus menjaga efektivitas pengawasan terhadap barang impor yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok.

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Adhang Noegroho Adhi, menjelaskan bahwa percepatan layanan menjadi salah satu fokus utama dalam menjawab kebutuhan pengguna jasa serta mendukung kelancaran arus logistik nasional. Menurutnya, optimalisasi sumber daya dan penyempurnaan proses kerja terus dilakukan agar pelayanan pemeriksaan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. “Kami terus mengoptimalkan sumber daya dan proses kerja agar layanan pemeriksaan dapat berjalan lebih cepat dan efisien,” ujar Adhang.

Sebagai langkah konkret, Bea Cukai Tanjung Priok menambah jumlah personel petugas pemeriksa barang melalui mekanisme Bantuan Kerja Operasi (BKO), baik dari internal kantor maupun dari unit kerja Bea Cukai lainnya. Penambahan personel tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas layanan dan mempercepat penyelesaian kontainer yang masih menunggu proses pemeriksaan fisik.

Selain penguatan sumber daya manusia, Bea Cukai Tanjung Priok juga memperluas waktu pelayanan dengan melaksanakan pemeriksaan fisik hingga malam hari. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi antrean pemeriksaan serta mempercepat pengeluaran barang dari kawasan pelabuhan.

Untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, Bea Cukai Tanjung Priok menerapkan sistem clustering area kerja pemeriksa dan melakukan sejumlah penyesuaian prosedural di lapangan. Langkah tersebut dirancang untuk mempercepat alur pemeriksaan tanpa mengurangi kualitas pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan fisik tetap dapat dilakukan meskipun importir atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) tidak hadir dalam waktu satu jam sejak kontainer dinyatakan siap diperiksa. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas Bea Cukai dengan disaksikan oleh pihak Tempat Penimbunan Sementara (TPS), sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya keterlambatan proses pemeriksaan akibat kendala kehadiran pihak terkait.

Meski demikian, keberhasilan percepatan layanan tidak hanya bergantung pada upaya Bea Cukai. Dukungan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai layanan logistik juga menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran proses pemeriksaan. Kelengkapan dokumen, kesiapan barang untuk diperiksa, serta ketersediaan lokasi pemeriksaan yang memadai merupakan aspek yang turut menentukan kecepatan penyelesaian layanan.

Adhang menegaskan bahwa sinergi antara Bea Cukai, importir, PPJK, pengusaha TPS, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan yang semakin efektif dan efisien. “Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik melalui proses bisnis yang semakin efektif. Kami juga mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk terus memperkuat sinergi dan berperan aktif dalam mendukung percepatan layanan sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan lebih optimal,” tutup Adhang.

Melalui berbagai langkah perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan, Bea Cukai Tanjung Priok berharap proses pemeriksaan fisik kontainer impor jalur merah dapat diselesaikan lebih cepat, sehingga mendukung kelancaran arus barang, meningkatkan kepastian layanan, dan memperkuat daya saing logistik nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi Rampung, Gibran Dorong Pengelolaan Modern Berbasis Budaya

Penulis
Reta
-

Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur yang tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menjaga identitas budaya daerah. Dalam semangat tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau hasil revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi di Jl. Susuit Tubun, Kepatihan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (10/07/2026), guna memastikan pasar rakyat dikelola secara modern, mampu menggerakkan perekonomian lokal, sekaligus tetap mempertahankan nilai sejarah kawasan.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan pembangunan pasar tidak berhenti pada pembaruan fisik semata, melainkan menjadi momentum untuk menghadirkan tata kelola yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan di daerah sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden menekankan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus bertumpu pada penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pasar rakyat, UMKM, dan sektor-sektor produktif yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, revitalisasi pasar tidak hanya diarahkan untuk menyediakan sarana perdagangan yang lebih representatif, tetapi juga meningkatkan daya saing pedagang, memperluas aktivitas ekonomi daerah, serta menghadirkan manfaat pembangunan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi dilaksanakan sejak 8 Oktober 2024 hingga 31 Desember 2025. Program ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menata aktivitas perdagangan, serta mengembangkan kawasan heritage sebagai salah satu daya tarik wisata perkotaan.

Dalam paparannya kepada Wapres, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur I Gusti Agung Ariwibawa menyampaikan bahwa revitalisasi dilakukan untuk menambah kapasitas dan memperbaiki kualitas sarana perdagangan.

“Bangunan pasar dikembangkan menjadi 2 lantai dengan daya tampung kios dan los sekitar 798 unit,” jelasnya.

Selain itu, pembangunan juga dirancang untuk tetap menjaga nilai sejarah kawasan dengan mempertahankan elemen‑elemen bangunan lama yang memiliki nilai penting bagi masyarakat Banyuwangi.

“Bagian depan [pasar] ada tulisan Pasar Banyuwangi ini adalah bangunan diduga cagar budaya, sehingga kami pertahankan seperti semula,” ungkapnya.

Ia menambahkan, desain pasar juga telah mengadopsi unsur dan penguatan arsitektur lokal khas Banyuwangi, sehingga fungsi ekonomi berjalan beriringan dengan pelestarian identitas budaya daerah.

“Di sini juga sudah mengadopsi unsur atau penguatan arsitektur lokal yang menjadi ciri khas Banyuwangi, Bapak, dengan penggunaan ornamen batu kerukul,” jelasnya kepada Wapres.

Menanggapi penjelasan tersebut, Wapres mengapresiasi inisiatif Kementerian PUPR yang tidak hanya merancang pembangunan fisik, tetapi juga menjaga dan memperkuat bangunan cagar budaya sebagai bagian dari identitas kota.

Wapres menekankan pentingnya pengelolaan pasar yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, tanpa menghilangkan karakter pasar tradisional sebagai ruang ekonomi rakyat yang inklusif.

Di lokasi, Wapres sempat bertemu dengan para pedagang yang akan mulai menempati kios pada Agustus 2026. Wapres pun menyampaikan dukungan agar para pedagang segera memanfaatkan pasar baru dengan sebaik‑baiknya.

“Bulan depan pindah, ya Bapak dan Ibu. Semoga tambah ramai dan bermanfaat sebesar‑besarnya,” harap Wapres.

Wapres berharap agar pembangunan infrastruktur pasar diikuti dengan peningkatan kualitas layanan, tata kelola, dan pemberdayaan pedagang, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Wapres didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wakil Presiden Suwardi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian UMKM Dorong PRSU 2026 Jadi Ajang Business Matching dan Kontrak Dagang UMKM

Penulis
Reta
-

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) berkembang menjadi pengungkit perluasan pasar dan jejaring bisnis yang mampu menghasilkan kontrak dagang berkelanjutan bagi pengusaha UMKM. Penguatan peran tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) di Medan, Sumatera Utara, pada 9–11 Juli 2026.

Kunjungan dilakukan untuk meninjau penyelenggaraan PRSU 2026 sekaligus mengevaluasi sinergi pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM di Provinsi Sumatera Utara. Bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, dan jajaran PT PPSU, rombongan Komisi VII DPR RI meninjau langsung kawasan penyelenggaraan PRSU 2026 yang menghadirkan pameran pembangunan, bazar UMKM, festival kuliner, pertunjukan seni budaya, serta beragam kegiatan ekonomi kreatif.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan penyelenggaraan PRSU pada tahun mendatang perlu diperkuat melalui dukungan dan kolaborasi kementerian yang menjadi mitra Komisi VII DPR RI.

“Penyelenggaraan PRSU tahun depan harus lebih semarak lagi. Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian UMKM sebagai mitra Komisi VII DPR RI harus memberikan dukungan penuh,” ujar Evita dalam kunjungan tersebut, Jumat (10/7).

Dalam kunjungan itu, Komisi VII DPR RI memperoleh berbagai informasi mengenai tata kelola PT PPSU sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola kawasan PRSU, penyelenggaraan PRSU 2026, serta peluang kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian UMKM untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah.

Tahun 2026 menjadi momentum istimewa karena menandai penyelenggaraan PRSU ke-50 dengan mengusung tema “Harmoni Emas”. Sejak diselenggarakan mulai 3 Juli 2026, PRSU menghadirkan pameran pembangunan dari 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara serta perwakilan Penang, Malaysia. Perhelatan tersebut juga diramaikan bazar produk UMKM, festival kuliner, pameran otomotif dan elektronik, wahana keluarga, pertunjukan seni budaya, serta konser musik yang melibatkan pegiat seni lokal dan nasional.
Sebagai salah satu agenda ekonomi terbesar di Sumatera Utara, PRSU tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai etalase pembangunan daerah dan wadah promosi produk unggulan lokal.

Keberadaan paviliun kabupaten dan kota memberikan ruang bagi setiap daerah untuk memperkenalkan potensi investasi, destinasi pariwisata, produk unggulan, serta kekayaan budaya kepada masyarakat dan calon investor. Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Reghi Perdana, yang turut mengikuti kunjungan tersebut, menilai PRSU memiliki fungsi strategis dalam memperkuat daya saing pengusaha UMKM daerah. Namun, fungsi tersebut perlu diperkuat melalui pendampingan usaha dan perluasan akses pasar secara berkelanjutan.

“PRSU merupakan contoh acara daerah yang dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi. Hal terpenting bukan hanya jumlah pengunjung atau nilai transaksi selama pameran, melainkan bagaimana kegiatan ini mampu menciptakan peluang usaha baru, memperluas akses pasar, meningkatkan kualitas produk, serta membangun jejaring bisnis yang berkelanjutan bagi UMKM,” kata Reghi.

Menurut Reghi, penyelenggaraan PRSU ke depan perlu diarahkan agar memberikan dampak ekonomi yang semakin terukur bagi pengusaha UMKM. Salah satu langkah yang dapat dikembangkan adalah menjadikan kegiatan business matching sebagai bagian penting dalam rangkaian PRSU. Forum tersebut diharapkan dapat mempertemukan produsen lokal dengan calon pembeli, distributor, agregator, serta mitra usaha dari pasar nasional maupun internasional.

“Tahun depan dapat diselenggarakan business matching sebagai bagian dari agenda utama PRSU. Skemanya perlu diperluas, tidak sekadar business to customer, tetapi juga business to business sehingga berpeluang menghasilkan kontrak dagang dalam skala lebih besar dan berkelanjutan,” ujar Reghi.

Penguatan skema business to business diharapkan menjadikan PRSU bukan hanya ruang promosi jangka pendek, tetapi juga pintu masuk bagi pengusaha UMKM Sumatera Utara untuk memperluas rantai pasok, meningkatkan kapasitas usaha, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi VII DPR RI berharap memperoleh masukan yang komprehensif mengenai pengelolaan PRSU serta kebutuhan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat untuk memperkuat pengembangan ekonomi daerah.

Hasil kunjungan selanjutnya akan menjadi bahan bagi Komisi VII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, penyusunan kebijakan, dan pembahasan anggaran guna mendukung pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta UMKM yang inklusif dan berkelanjutan di Sumatera Utara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kapolri dan Panglima TNI Perkuat Soliditas, Komitmen Jaga Kedaulatan Bangsa

Penulis
Reta
-

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri melakukan silaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/7). Pertemuan yang berlangsung di Aula Gatot Subroto mulai pukul 13.00 WIB tersebut menjadi momentum memperkuat soliditas dan sinergitas antara TNI dan Polri sebagai dua institusi utama penjaga kedaulatan negara.

Kedatangan Kapolri disambut langsung oleh Panglima TNI yang didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI Mohammad Tonny Harjono, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, serta sejumlah pejabat utama Mabes TNI lainnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolri hadir bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, Kabaintelkam Polri Komjen Yuda Gustawan, Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono, Kalemdiklat Polri Komjen RZ Panca Putra, Dankorbrimob Polri Komjen Ramdani Hidayat, dan Astamarena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat.

Turut mendampingi Kapolri, antara lain Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri, As SDM Kapolri Irjen Anwar, Aslog Kapolri Irjen Suwondo Nainggolan, Koorsahli Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak, Kadivpropam Polri Irjen Abdul Karim, Kadivhumas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Kadivkum Polri Irjen Agus Nugroho, Kadivhubinter Polri Irjen Amur Chandra Juli Buana, Kakorlantas Polri Irjen Wibowo, Kadensus 88 AT Polri Irjen Sentot Prasetyo, Kakortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto, Kapusdokkes Polri Irjen Asep Hendradiana, Waastamaops Kapolri Irjen Laksana, Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen M. Nazly Harahap, Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen R. Firdaus Kurniawan, Kapusjarah Polri Brigjen Abas Basuni, serta pejabat utama Polri lainnya.

Dalam sambutannya, Jenderal Sigit menegaskan bahwa silaturahmi tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya soliditas TNI dan Polri sebagai pilar utama dalam menjaga kedaulatan bangsa.

Tentunya menyambung apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, bahwa TNI-Polri sebagai pilar utama penjaga kedaulatan bangsa. Yang tentunya, kita memiliki kewajiban untuk terus terjaga agar TNI-Polri tetap solid, ujar Jenderal Sigit.

Menurutnya, kekompakan kedua institusi menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pemerintah.

Karena ini adalah kunci utama agar negara kita, sebagaimana apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden, terus bisa menjalankan program-program kebijakan dari Bapak Presiden. Dan itu semuanya bisa berjalan kalau TNI dan Polri solid, lanjutnya.

Kapolri juga mengingatkan adanya berbagai upaya dari pihak-pihak tertentu yang berpotensi memecah belah hubungan TNI dan Polri. Oleh karena itu, ia menegaskan komitmen seluruh jajaran Polri untuk terus memperkuat komunikasi, koordinasi, serta kerja sama dengan TNI.

Karena banyak yang memiliki kepentingan untuk memecah belah TNI dan Polri. Jadi di kesempatan ini, tentunya kami bersama para pejabat utama dalam hal ini akan terus meningkatkan sinergitas, soliditas dengan TNI, katanya.

Ia juga membuka ruang komunikasi seluas-luasnya apabila terdapat persoalan yang perlu dibahas bersama demi menjaga keharmonisan hubungan kedua institusi.

Dan tentunya terkait dengan hal-hal yang mungkin harus dibicarakan, harus dikomunikasikan karena ada hal-hal yang mungkin berusaha untuk memecah belah TNI-Polri, silakan untuk bisa langsung berkomunikasi dengan seluruh pejabat utama yang ada. Kami terbuka untuk itu, tutup Jenderal Sigit.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPD RI Nilai Pembangunan Daerah Kepulauan Masih Tertinggal, RUU Daerah Kepulauan Jadi Solusi

Penulis
Reta
-

Ketua Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI Andi Sofyan Hasdam menilai ketimpangan pembangunan yang masih dialami daerah kepulauan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor geografis, melainkan juga karena paradigma pembangunan nasional yang selama ini masih berorientasi pada wilayah daratan dan cenderung sentralistik. Akibatnya, banyak daerah kepulauan belum memiliki ruang yang memadai untuk mengelola potensi daerahnya sendiri, meskipun Indonesia telah lama diakui sebagai negara kepulauan.

Andi mengingatkan bahwa pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan melalui Deklarasi Djuanda telah menjadi tonggak penting dalam memperkuat kedaulatan nasional di mata dunia. Namun, menurutnya, pengakuan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan pembangunan nasional yang mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan.

“Kita sudah mengakui sejak Deklarasi Djuanda bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, tetapi ternyata selama ini kita berorientasi pada daratan,” ucapnya dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus RUU Daerah Kepulauan DPR RI bersama Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Menurut Senator asal Kalimantan Timur tersebut, berbagai kebijakan mengenai pemerintahan daerah hingga pengelolaan sumber daya alam masih belum sepenuhnya memberikan ruang bagi daerah kepulauan untuk berkembang sesuai karakteristik wilayahnya. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya kemampuan daerah dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.

“UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatakan daerah berciri kepulauan, ini berbeda dengan pengakuan internasional terhadap Indonesia. UU No. 23 Tahun 2014 dianggap sudah terlalu sentralistik dan tidak berpihak kepada daerah,” ujarnya.

Andi juga menyoroti perubahan sejumlah pengaturan kewenangan daerah yang dinilai semakin mempersempit ruang pemerintah daerah dalam mengelola potensi strategisnya, termasuk pada sektor sumber daya alam. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab daerah kepulauan belum mampu berkembang secara optimal meskipun memiliki kekayaan sumber daya yang besar.

“Banyak pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang tiba-tiba hilang dan muncul UU Cipta Kerja, termasuk mengenai UU Pertambangan, ini menghilangkan kewenangan daerah dalam mengelola tambang,” katanya.

Karena itu, Andi menegaskan RUU Daerah Kepulauan bukan dimaksudkan untuk memberikan keistimewaan kepada daerah tertentu, melainkan menghadirkan koreksi terhadap arah pembangunan nasional agar lebih mencerminkan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Melalui penguatan kewenangan, afirmasi fiskal, dan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan, RUU tersebut diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang lebih adil sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap pertumbuhan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Siap Harumkan Nama Papua, SMA YPPK Teruna Bakti Lolos ke Final Nasional LCC Empat Pilar

Penulis
Reta
-

SMA YPPK Teruna Bakti Jayapura berhasil meraih juara pertama pada Babak Final LCC Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Papua. Kemenangan tersebut memastikan sekolah itu mewakili Provinsi Papua pada ajang LCC Empat Pilar MPR RI tingkat nasional di Jakarta.

Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, Grup C, yaitu SMA YPPK Teruna Bakti Jayapura, memperoleh nilai tertinggi, yakni 125 poin. Sementara itu, Grup A, yakni SMAN 2 Jayapura, meraih 95 poin, dan Grup B dari SMAN 1 Arso memperoleh 90 poin.

Dewan Juri, Anies Mayangsari Muninggar, S.IP., M.E., menyampaikan bahwa hasil tersebut merupakan akumulasi nilai dari seluruh rangkaian babak final yang terdiri atas sesi Wawasan Empat Pilar MPR RI, sesi Tematik Empat Pilar MPR RI, dan sesi Rebutan.

“Dengan demikian, SMA YPPK Teruna Bakti Jayapura menjadi pemenang Babak Final LCC Empat Pilar MPR Tingkat Provinsi Papua. Selamat kepada para pemenang, dan bagi yang belum berhasil tetap semangat karena semua peserta adalah pemenang,” ujar Anies di Gedung LPTQ Provinsi Papua, Sabtu (11/7/2026).

Selain Anies, pada babak final ini juga menghadirkan dua juri daerah, yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua (UNIYAP), Dr. Najamuddin Gani, S.H., M.H., dan Dosen Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Universitas Cenderawasih (UNCEN), Dr. Petrus Irianto, S.H., M.Pd., M.H.

Persiapan Intensif Hadapi LCC Empat Pilar MPR RI Tingkat Nasional

Kepala Sekolah SMA YPPK Teruna Bakti Jayapura, Cornelia Ragainaga, S.Pd., M.Pd., mengungkapkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses seleksi internal sekolah dan pendampingan intensif.

Menurutnya, setelah lolos seleksi tingkat kota, sekolah langsung menyusun jadwal pembinaan khusus di luar jam belajar bersama guru pendamping yang berpengalaman di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn).

“Kami memberikan pendampingan khusus kepada anak-anak. Guru pendamping memiliki strategi agar mereka mampu mengambil inti dari soal-soal yang panjang sehingga lebih mudah menentukan jawaban. Hari ini saya melihat mereka mampu menerapkan strategi itu secara konsisten,” katanya.

Cornelia menambahkan, keberhasilan menjadi wakil Papua membawa tanggung jawab yang lebih besar karena akan menghadapi peserta terbaik dari seluruh Indonesia.

“Kami akan menunjukkan bahwa Papua juga mampu bersaing di tingkat nasional. Anak-anak akan lebih banyak berlatih, memperdalam materi Empat Pilar MPR RI, mengaitkannya dengan persoalan-persoalan aktual, dan meningkatkan kepercayaan diri mereka,” ujarnya.

Cornelia juga mengungkapkan bahwa sekolah sempat menghadapi kendala karena guru pendamping utama berhalangan mendampingi akibat berduka. Meski demikian, proses pembinaan tetap berjalan dengan dukungan seluruh pihak di sekolah.

“Harapan kami tentu bisa memberikan hasil terbaik. Kami membawa nama Provinsi Papua, sehingga kami berharap anak-anak tetap sehat, fokus, dan mampu memberikan yang terbaik di tingkat nasional,” tuturnya.

Salah satu anggota tim pemenang, Christio Imannuel Chau, mengatakan persiapan menuju lomba dilakukan selama hampir dua bulan dengan mempelajari materi Empat Pilar MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai materi kebangsaan lainnya.

“Awalnya kami masih sangat buta mengenai pasal-pasal yang harus dipelajari. Tetapi puji Tuhan, kami bisa menghafal dan memahami materi dengan baik sehingga mampu menjawab pertanyaan saat lomba,” katanya.

Christio mengakui timnya menghadapi berbagai tantangan selama persiapan maupun pelaksanaan lomba, mulai dari keterbatasan pendamping, kendala transportasi, hingga salah satu anggota tim yang sempat mengalami gangguan kesehatan.

“Guru pendamping utama kami berhalangan hadir sehingga kami harus lebih mandiri dalam belajar. Meski ada berbagai kendala, puji Tuhan semuanya bisa kami lalui dengan baik,” ujarnya.

Ia menilai babak final, terutama sesi rebutan, menjadi bagian paling menantang karena setiap jawaban yang salah mengurangi poin tim.

“Di babak rebutan kami harus benar-benar yakin sebelum menjawab karena kalau salah nilainya berkurang. Itu yang membuat kami harus berhati-hati sekaligus cepat mengambil keputusan,” ucapnya.

Menghadapi tingkat nasional, Christio mengatakan tim akan memperkuat pemahaman, bukan sekadar menghafal materi.

“Kami akan lebih banyak menganalisis materi, bukan hanya menghafal. Kami ingin memberikan yang terbaik, membawa nama baik sekolah, dan membanggakan Provinsi Papua di tingkat nasional,” katanya.

Keberhasilan SMA YPPK Teruna Bakti Jayapura diharapkan menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah lain di Papua untuk terus meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan melalui LCC Empat Pilar MPR RI, sekaligus mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Targetkan Tutup 800 BUMN Tak Efisien hingga Akhir 2026

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembenahan badan usaha milik negara (BUMN) dan penguatan industri strategis nasional menjadi bagian penting dari perjuangan mewujudkan Indonesia yang makmur. Menurutnya, pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap BUMN yang selama puluhan tahun menjadi beban negara hingga kini mulai menunjukkan perbaikan kinerja.

“Saudara-saudara, jadi saya dapat laporan, bahwa beberapa BUMN yang sekian puluh tahun rugi, rugi, rugi, tahun ini mulai untung, saudara-saudara sekalian, mulai untung,” ungkap Presiden dalam sambutannya saat meresmikan pembangunan lima bendungan yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat, 10 Juli 2026.

Presiden Prabowo menuturkan bahwa setelah dilantik sebagai Presiden, dirinya mendapat laporan mengenai besarnya jumlah BUMN di Indonesia. Menurut Presiden, jumlah tersebut tidak hanya mencakup perusahaan induk, tetapi juga berbagai anak, cucu, hingga cicit perusahaan yang perlu ditertibkan.

“Perkiraan saya dari dulu, BUMN kita ya 300, maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi Presiden, baru saya diberitahu, BUMN kita seribu, 1.077. Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan. Dan itu adalah cara mereka untuk sembunyi. Sembunyikan uang negara, sembunyikan uang rakyat. Ini kita tertibkan,” tutur Presiden.

Dalam upaya penertiban tersebut, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah menutup ratusan BUMN yang dinilai tidak sehat dan tidak efisien. Langkah tersebut dilakukan untuk menghentikan pemborosan serta memastikan uang negara dikelola secara lebih produktif.

“Sampai akhir bulan Juli, sampai hari ini kita sudah tutup 240 BUMN yang tidak beres sudah kita tutup. Nanti akhir Juli ini akan 250 BUMN kita tutup. Desember 31 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN, yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus kita tutup,” ucap Presiden.

Presiden menyebut, dari pembenahan struktur dan efisiensi biaya, pemerintah telah mampu melakukan penghematan dalam jumlah besar. Penghematan tersebut antara lain berasal dari biaya overhead dan gaji direksi yang nilainya mencapai Rp70 triliun.

Selain membenahi BUMN, Presiden juga menegaskan komitmennya untuk mempertahankan dan membangkitkan industri strategis nasional. Presiden menyebut sejumlah perusahaan strategis yang sebelumnya sempat direncanakan untuk dijual, kini justru diarahkan untuk diperkuat.

“Banyak sekali perusahaan yang seolah tadinya mau dijual, tadinya mau dijual ke asing, saya larang. Tadinya industri pertahanan mau dijual, PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PTDI mau dijual, kita bangkitkan. Sekarang kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo mencontohkan capaian PT PAL dan PT Pindad sebagai bukti bahwa industri strategis nasional memiliki kemampuan untuk berkembang. Menurut Presiden, kemampuan industri pertahanan Indonesia telah menunjukkan hasil nyata dan semakin mendapat pengakuan.

“PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal-kapal perang yang hebat-hebat. PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal selam. PT PAL akan bikin kapal-kapal canggih. Pindad sekarang baru saja saya dapat laporan, dapat kontrak dari Arab Saudi, semua senapan dan senapan mesin tentara Arab Saudi akan dibangun oleh PT Pindad,” ujar Presiden.

Presiden menyebut, pembenahan juga mulai menunjukkan hasil pada perusahaan-perusahaan yang sebelumnya mengalami kesulitan, termasuk Garuda. Presiden menegaskan bahwa proses perbaikan akan terus dilakukan secara bertahap.

“Garuda tadinya mau dijual, saya larang. Sekarang sudah mulai bangkit. Bulan depan sudah mulai untung dari sekian puluh tahun rugi. Saudara-saudara, pelan-pelan kita perbaiki ini semua. Kita perbaiki semua kekurangan,” pungkas Presiden.

Di bidang penguatan ekonomi nasional, Presiden juga menyinggung keberadaan Danantara sebagai dana kedaulatan Indonesia. Menurut Presiden, Danantara merupakan kekuatan ekonomi rakyat Indonesia yang disatukan untuk memperkuat arah pembangunan nasional.

“Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia juga, kita sekarang punya dana kedaulatan kita sendiri. Sovereign wealth fund yang namanya Danantara. Danantara sekarang sudah mungkin kelima terbesar di dunia. Dana ini adalah dana kekuatan ekonomi rakyat Indonesia. Kita jadikan satu,” tutur Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...158159160...4,867Halaman 159 dari 4,867