Beranda blog Halaman 158

Gibran Tinjau Pembangunan Tol Prosiwangi, Konektivitas Jawa Timur Makin Kuat

Penulis
Reta
-

Usai meninjau Tempat Pelelangan Ikan di Muncar, Banyuwangi, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau progres pembangunan Jalan Tol Probolinggo–Situbondo–Banyuwangi (Tol Prosiwangi) ruas Gending–Besuki di Provinsi Jawa Timur (Jatim), Jumat (10/07/2026).

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian infrastruktur strategis yang diharapkan memperkuat konektivitas Jatim sekaligus mendukung kelancaran arus logistik dan mobilitas masyarakat di kawasan timur provinsi tersebut. Bahkan, Jalan Tol Prosiwangi ini akan menjadi bagian penting dari konektivitas strategis Pulau Jawa, sekaligus melengkapi jaringan jalan tol dari Jakarta hingga ujung timur Pulau Jawa sebagai akses utama menuju Pulau Bali.

Sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk membangun konektivitas nasional yang kuat, efisien, dan merata, penyelesaian Tol Prosiwangi merupakan bagian penting dari upaya mengurangi jarak fungsional antarwilayah, menurunkan biaya logistik, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di kawasan tersebut.

Direktur Utama PT Jasa Marga, Rivan Purwantono dalam penjelasannya menyampaikan bahwa Tol Prosiwangi ruas Gending–Besuki sepanjang 49,7 km telah mencapai progres konstruksi 100 persen sejak April 2026. Saat ini, pengelola bersama kementerian dan lembaga terkait tengah menuntaskan tahapan Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) guna memastikan pemenuhan standar pada seluruh aspek, mulai dari marka jalan, keselamatan, drainase, konstruksi badan jalan, hingga struktur jembatan sebelum dioperasikan secara komersial.

Dalam keterangan terpisah usai mendampingi Wapres, Rivan menyampaikan bahwa capaian pembangunan tersebut turut menjadi perhatian Wapres, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Wapres mengapresiasi proyek yang telah mencapai 100 persen ini dan berharap ruas ini segera mendapatkan persetujuan laik operasi agar dapat segera dimanfaatkan,” ucapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Wapres memberikan perhatian pada percepatan pengembangan konektivitas hingga ke wilayah Banyuwangi melalui sejumlah rute yang memungkinkan.

“Wapres memberikan masukan terkait percepatan pembangunan serta alternatif jalur menuju Banyuwangi, termasuk melalui Bondowoso dan Jember yang dinilai lebih baik, karena Jember adalah pusat perekonomian di wilayah Jawa Timur ini,” ungkapnya.

Tol Prosiwangi ruas Gending–Besuki diharapkan dapat beroperasi penuh pada semester kedua tahun 2026, khususnya menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Sebelumnya, meski belum diresmikan untuk operasional berbayar, ruas tol ini telah difungsikan tanpa tarif pada 14 Maret hingga April 2026 untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran. Selama masa tersebut, Tol Prosiwangi terbukti mampu memangkas waktu tempuh dari Probolinggo menuju Besuki dari sekitar dua jam melalui jalur Pantura menjadi kurang lebih satu jam lima belas menit. Nantinya ketika beroperasi penuh keseluruhan tahapan dalam proyek ini, Probolinggo–Banyuwangi menjadi hanya sekitar tiga jam yang semula lima jam.

Kehadiran tol ini selain membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan nasional, juga menjadi koridor penting yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan pariwisata, serta sentra produksi di wilayah timur Jatim, hingga menuju Pelabuhan Ketapang sebagai gerbang penyeberangan Jawa–Bali, sekaligus meningkatkan konektivitas pariwisata unggulan dan membuka ruang usaha baru bagi pelaku UMKM setempat.

Mendampingi Wapres dalam peninjauan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Suwardi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Serap Aspirasi Nelayan Muncar, Janjikan Tindak Lanjut Keluhan Perizinan dan Infrastruktur

Penulis
Reta
-

Usai meninjau revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melanjutkan agenda kerjanya dengan meninjau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar serta berdialog langsung dengan para nelayan dan pelaku usaha perikanan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), Jumat (10/07/2026).

 

Kunjungan ini difokuskan untuk menyerap aspirasi para perwakilan nelayan, pelaku usaha mikro, dan pengepul ikan sebagai dasar perumusan kebijakan guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas, distribusi, dan kesejahteraan nelayan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

 

Dalam kesempatan tersebut, Wapres menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor perikanan di Jawa Timur sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan nasional.

 

“Pak Presiden punya prioritas terkait ketahanan pangan. Di daerah ini [Jatim], sektor pertanian sudah berjalan baik dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Karena itu, sektor perikanan yang masih memiliki beberapa pekerjaan akan segera menjadi perhatian untuk diselesaikan,” tegas Wapres.

 

Wapres mencatat dan berbagai aspirasi serta persoalan yang disampaikan nelayan, dan memastikan hal tersebut akan segera ditindaklanjuti.

“Sebenarnya hari ini saya nggak ada jadwal ke sini [TPI], tapi karena saya dengar di sini banyak keluhan, saya mampir sebentar ke sini,” jelasnya.

 

“Catatan-catatannya, keluhan-keluhannya nanti segera kami tindaklanjuti,” pungkas Wapres.

 

Sebelumnya, Umar, salah seorang nelayan Muncar, menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi nelayan setempat, antara lain kebutuhan perbaikan infrastruktur, keterbatasan akses permodalan, tata kelola pelabuhan, serta regulasi dan perizinan yang dinilai masih kompleks.

 

“Sebagian besar jalan dalam kondisi rusak, sehingga ketika bentor mengangkut hasil ikan ke perusahaan, banyak kendaraan yang rusak,” tuturnya.

 

Ia juga menyoroti perlunya kemudahan regulasi bagi nelayan tradisional.

 

“Kami menghadapi perizinan yang sangat banyak, sekitar 13 items, yang sulit kami urus, sehingga kami memohon kepada Bapak Wapres agar diberikan kebijakan khusus atau penyederhanaan perizinan bagi nelayan tradisional di Muncar,” ungkapnya.

 

Menanggapi masukan tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait tata kelola perizinan nelayan. Menurutnya, perizinan saat ini masih memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga diperlukan penguatan sistem dan dukungan lintas pihak untuk mempercepat serta mengoptimalkan pelayanan kepada para nelayan.

 

Selain Gubernur Jatim, hadir mendampingi Wapres dalam peninjauan dan dialog tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Suwardi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kabar Baik untuk Nelayan, Pemerintah Beri Harga BBM Khusus Rp15.000 per Liter

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT). Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Senin, 13 Juli 2026.

Dalam keterangannya, Menko Airlangga menjelaskan bahwa sebelumnya harga BBM non-subsidi sempat melonjak hingga Rp21.300 per liter. Sementara itu, BBM untuk nelayan di bawah 30 GT telah diberikan dengan harga Rp6.800 per liter. Oleh karena itu, Presiden memberikan arahan agar pengusaha nelayan dengan kapal 30–200 GT turut mendapatkan harga kekhususan.

“Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter,” ungkapnya.

Menko Airlangga menambahkan bahwa harga BBM non-subsidi berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri dapat dipatok pada angka Rp18.600 per liter. Dengan demikian, selisih dukungan sebesar sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), bukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan membuat, mengeluarkan, regulasi terkait dengan subsidi tersebut, yang besarnya subsidi kira-kira Rp3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP,” jelas Menko Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, penggunaan dana BPDP dimungkinkan karena saat ini lembaga tersebut memiliki kecukupan dana untuk membiayai dukungan tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan ini akan diberikan dengan kuota sebesar 400.000 ton untuk enam bulan ke depan.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perikanan. Menurutnya, harga Rp15.000 per liter diharapkan dapat membantu operasional nelayan dengan kapal berukuran 30 GT ke atas.

“Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah dengan harga Rp15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nilai yang 30 GT ke atas,” ujar Menteri Bahlil.

Menteri Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM akan segera menindaklanjuti arahan Presiden dengan menerbitkan surat keputusan. Ia juga menegaskan bahwa pembiayaan dukungan harga tersebut menggunakan dana non-APBN.

“Kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

Lebih lanjut, Menteri Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan tepat sasaran. Penentuan titik-titik penyaluran akan dikoordinasikan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

“Ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh, koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian salah lagi dipergunakan,” tegas Menteri Bahlil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Keraton Sambaliung, Penjaga Sejarah dan Identitas Berau

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Tim penilai Geopark Sangkulirang-Mangkalihat mengunjungi Keraton Sambaliung, salah satu situs cagar budaya di Kabupaten Berau, Jumat (10/7/2026).

Rombongan disambut kerabat Kesultanan Sambaliung dan dipandu Datu Rizal, keturunan langsung Raja pertama Kesultanan Sambaliung. Ia menjelaskan sejarah berdirinya kesultanan yang lahir dari perpecahan Kerajaan Berau pada awal abad ke-19 serta perjuangan Sultan Alimuddin yang menolak campur tangan dan monopoli perdagangan Hindia Belanda hingga diasingkan ke Makassar pada 1834.

“Keraton Sambaliung tidak hanya menjadi saksi sejarah Kesultanan Sambaliung, tetapi juga mencerminkan perjuangan para pemimpin Berau dalam mempertahankan kedaulatan daerah,” ungkapnya.

Usai Indonesia merdeka, di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Aminuddin, Kesultanan Sambaliung menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga wilayahnya menjadi bagian dari Kabupaten Berau.

Kunjungan ini menjadi bagian dari penilaian aspek warisan budaya Geopark Sangkulirang-Mangkalihat. Melalui penilaian ini, Keraton Sambaliung diharapkan semakin dikenal sebagai salah satu warisan budaya yang memperkuat identitas Geopark Sangkulirang-Mangkalihat serta menjadi daya tarik wisata sejarah di Kabupaten Berau.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Telusuri Sejarah Kesultanan Gunung Tabur di Museum Batiwakkal

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Tim penilai Geopark Sangkulirang-Mangkalihat melanjutkan asesmen lapangan dengan mengunjungi Museum Batiwakkal di Kabupaten Berau, Jumat (10/7/2026).

Rombongan disambut Kepala Museum Batiwakkal, Aji Suhaidi yang memperkenalkan sejarah Kesultanan Gunung Tabur beserta berbagai koleksi bersejarah yang tersimpan di museum.

Museum Batiwakkal merupakan hasil rekonstruksi Keraton Kesultanan Gunung Tabur yang hancur akibat serangan bom Sekutu pada 1945. Bangunan tersebut dibangun kembali pada 1990 dan diresmikan sebagai museum pada 16 September 1992.

Di dalamnya tersimpan berbagai benda pusaka, perlengkapan kerajaan, dan dokumen sejarah yang menjadi media edukasi bagi masyarakat untuk mengenal perjalanan Kesultanan Gunung Tabur dan perkembangan Kabupaten Berau.

Kunjungan ini menjadi bagian dari penilaian aspek warisan budaya (cultural heritage) Geopark Sangkulirang-Mangkalihat. Kehadiran Museum Batiwakkal dinilai memperkuat kekayaan budaya yang melengkapi warisan geologi dan keanekaragaman hayati, sehingga menjadikan kawasan geopark memiliki nilai sejarah, edukasi, dan pariwisata yang semakin lengkap.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Sebut BPD jadi Kekuatan untuk Bangun Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri pelantikan Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawatan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) dan Peluncuran Program Retret Nasional BPD di Alun-alun Purwakarta, Senin (13/7/2026).

Mendes Yandri meyakini, kepengurusan PP PABPDSI yang baru di bawah komando Fery Radiansyah bakal lebih semangat mengabdikan diri di seluruh desa di Indonesia.

“Jumlah desa 75.266 dengan total anggota BPD hampir satu juta, ini menjadi kekuatan bangsa untuk itu selalu lakukan yang terbaik,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Pasalnya, ada Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. BPD, kata Mendes Yandri, menjadi salah kuncinya jadi PABPDSI miliki fungsi yang sangat strategis.

“Kami di Kementerian Desa menurunkan Asta Cita itu ke 12 Aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia. Ada Desa Ekspor, Desa Wisata, Desa Tematik, ada BUMDesa dan Kopdes Merah Putih,” kata Mantan Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Mendes Yandri meyakini 12 Aksi ini bakal terwujud jika ada kolaborasi lintas sektor termasuk dengan PABPDSI.

“Kita terus kolaborasi karena mengingat pesan Presiden Prabowo, kita ini bukan Superman tapi kita adalah Super Team. Jika kita kompak maka Indonesia Emas 2045 bisa terwujud,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri menegaskan jika Kemendes siap berkolaborasi dengan PABPDSI untuk bersama-sama bangun Desa di Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina PP PABPDSI Dudung Abdurachman, mengatakan BPD memegang peran sangat strategis dalam mengawal keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Tugas saya adalah memastikan seluruh program pemerintah berjalan tepat sasaran. BPD berada di garis terdepan tata kelola desa, dan masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kemajuan seluruh desa yang menjadi rumah bagi sebagian besar saudara kita,” kata Dudung.

Desa bukan sekadar wilayah administratif, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi yang hidup, berakar pada kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa saling percaya. Semangat inilah yang diharapkan dapat didorong sepenuhnya oleh kepengurusan baru PABPDSI, demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Pejabat di lingkungan KSP, Kemendagri dan BNN.

Mendampingi Mendes Yandri, Kepala Badan Pengembangan Informasi Mulyadin Malik dan Staf Ahli Sugito.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Erlangga Farel dan Aurelia Kayla Raih Gelar Mas dan Mbak Klaten 2026

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Ajang pemilihan Duta Wisata Kabupaten Klaten kembali mengukuhkan putra-putri terbaik Klaten sebagai Mas dan Mbak Klaten 2026. Tahun ini, gelar bergengsi tersebut berhasil diraih Erlangga Farel Wahyu Putra asal Bayat sebagai Mas Klaten 2026 dan Aurelia Kayla Nadindra asal Jogonalan sebagai Mbak Klaten 2026.

Keduanya dinobatkan setelah memperoleh poin tertinggi dalam Grand Final Mas dan Mbak Klaten 2026 yang digelar di Alun-alun Klaten, Sabtu (11/7/2026). Penobatan pemenang dilakukan setelah para finalis menjalani serangkaian tahapan seleksi dan penilaian yang meliputi administrasi, pembekalan, hingga Grand Final. Dari proses tersebut, terpilih Mas Mbak Klaten 2026 yang akan mengemban tugas sebagai representasi generasi muda Kabupaten Klaten selama satu tahun ke depan.

Mas Klaten 2026, Erlangga Farel menyampaikan komitmennya untuk turut berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui peran yang diembannya sebagai Duta Wisata.

“Saya berharap semoga saya bisa memajukan Klaten untuk ke depannya,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Aurelia Kayla, Mbak Klaten 2026. Menurutnya, Kabupaten Klaten memiliki beragam potensi yang perlu terus dikembangkan dengan melibatkan peran aktif generasi muda.

“Klaten memiliki potensi yang unggul yang harus dikembangkan, dan kita sebagai generasi muda harus mewujudkannya,” katanya.

Melalui pemilihan ini, Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo berharap Mas dan Mbak Klaten 2026 serta para finalis Duta Wisata Klaten dapat berperan aktif sebagai duta wisata dalam mempromosikan pariwisata, budaya, dan potensi unggulan daerah guna meningkatkan daya tarik Kabupaten Klaten kepada masyarakat luas.

“Alhamdulillah, dari 35 kabupaten/kota, kita sudah menjadi nomor dua. Artinya progresnya sangat signifikan. Tentu ini hasil kerja keras dari seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Klaten, termasuk bagaimana para duta wisata yang kemudian bisa mempromosikan wisata dan budaya yang ada di Kabupaten Klaten,” ungkap Bupati.

Lebih lanjut, Hamenang juga berpesan kepada seluruh finalis untuk terus mengembangkan kemampuan dan memperluas jejaring. Menurutnya, ajang Mas dan Mbak Klaten ini merupakan ruang pembelajaran yang dapat membuka berbagai peluang bagi generasi muda untuk berkembang dan berprestasi.

“Ajang ini bukan merupakan akhir namun awal perjalanan untuk meraih pengalaman seluas mungkin dan terus kembangkan potensi diri,” paparnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

MUI Jawa Timur Dukung Regulasi Terkait Penyebaran Budaya LGBTQ, Soroti Pentingnya Penguatan Literasi dan Ketahanan Moral

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap regulasi pemerintah yang mengatur larangan penyebaran budaya LGBTQ. Menurut MUI Jatim, penguatan nilai moral dan pendidikan karakter perlu dilakukan secara kolaboratif melalui peran pemerintah, ulama, keluarga, serta masyarakat.

Sekretaris MUI Jawa Timur yang juga Anggota DPD RI, Lia Istifhama, mengatakan upaya membangun ketahanan moral generasi muda tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada anak-anak dan remaja.

“Peran masyarakat sangat penting. Jangan hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga ulama dan seluruh elemen masyarakat harus ikut memberikan edukasi dan penguatan kepada generasi muda,” katanya, Minggu (12/7/2026).

Lia menilai literasi digital berbasis nilai-nilai keagamaan perlu diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun pola pikir generasi muda dalam menghadapi berbagai pengaruh di era digital. Menurut pandangannya, langkah tersebut menjadi salah satu bentuk pencegahan terhadap perilaku yang dinilainya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Dalam keterangannya, Lia juga menyampaikan pandangannya mengenai dampak perilaku LGBTQ terhadap masa depan generasi muda. Ia menilai isu tersebut berkaitan dengan aspek moral, kesehatan, dan ketahanan keluarga sehingga perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak.

“Kalau seorang anak terjebak dalam perilaku LGBTQ yang menyimpang, menurut pandangan kami hal itu dapat memengaruhi masa depan mereka, termasuk dalam membangun kehidupan berkeluarga. Ada pula aspek kesehatan yang perlu menjadi perhatian,” ujarnya.

Lebih lanjut, Lia mengaitkan pandangannya dengan penelitian yang pernah dilakukannya mengenai ketahanan psikologis korban kekerasan seksual terhadap anak. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya membangun lingkungan sosial yang aman serta memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memperkuat ukhuwah atau persaudaraan sosial dengan meningkatkan kepedulian terhadap kondisi anak-anak dan remaja di lingkungan sekitar.

“Jangan hanya peduli kepada anak sendiri. Ketika melihat anak-anak di sekitar berada dalam kondisi yang rentan, masyarakat juga harus hadir dan memberikan perhatian. Ini adalah bagian dari penguatan modal sosial dan semangat persaudaraan,” katanya.

Sementara itu, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 memasukkan penyebaran budaya LGBTQQ sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter dalam kebijakan pertahanan negara.

Dalam regulasi tersebut, penyebaran budaya LGBTQQ ditempatkan pada kelompok ancaman di dimensi ideologi serta sosial budaya, bersama sejumlah isu lain seperti radikalisme, terorisme, perang informasi, serangan siber, judi daring, pinjaman daring ilegal, perdagangan orang, dan penyalahgunaan narkotika.

Pemerintah menyatakan berbagai bentuk ancaman nonmiliter tersebut memerlukan langkah-langkah pencegahan melalui penguatan ketahanan nasional sesuai arah kebijakan pertahanan negara periode 2025–2029.

Lia berharap sinergi antara pemerintah, tokoh agama, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat terus diperkuat dalam membangun karakter generasi muda serta menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi tumbuh kembang anak dan remaja.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Ribuan Masyarakat Tumpah Ruah Meriahkan Festival Candi Sojiwan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Ribuan masyarakat tumpah ruah meriahkan Festival Candi Sojiwan ke 8, pada Minggu (12/07/2026) yang berlokasi di Kawasan Candi Sojiwan, Kebondalem Kidul, Prambanan.

Beragam sajian rangkaian kegiatan digelar mulai dari kirab gunungan, lomba tari se Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, rebutan gunungan, penampilan tari, penampilan band, dan puncaknya Sendratari Ramayana.

Secara simbolik Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo yang diwakili Joko Istanto membuka acara tersebut. Ia turut mengapresiasi dengan adanya Festival Candi Sojiwan ke-8 yang merupakan rangkaian Hari Jadi ke 222 Klaten.

Sementara itu, Ketua Panitia Festival
Candi Sojiwan, Guntur A. Pamungkas, menyampaikan bahwa Festival tahun ini mengusung tema “Warisan Lestari, Generasi Berseri”.
“Melalui tema ini, kami ingin mengajak generasi penerus untuk terus melestarikan budaya, khususnya Festival Candi Sojiwan, sehingga dapat terus berkembang dan selalu dinantikan oleh masyarakat setiap tahunnya,” ujar Guntur.

Guntur memaparkan Sewindu Festival Candi Sojiwan ini berbeda dari tahun sebelumnya yakni adanya gunungan hasil bumi yang diperebutkan masyarakat.

Ia juga mengaku tahun ini lebih meriah dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. “Terima kasih Mas Bup (Bupati Klaten) atas bantuannya. Sehingga acara ini dapat berjalan lancar dapat mempromosikan pariwisata Candi Sojiwan dan memperkenalkan Desa Kebondalem Kidul merupakan desa budaya,” pungkasnya.

Suasana kemeriahan semakin terasa saat masyarakat berebut gunungan yang menjadi simbol rasa syukur. Memasuki malam puncak, ribuan pengunjung terpukau menyaksikan pertunjukan kolosal berlatar Candi Sojiwan yang menutup rangkaian festival dengan meriah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PANRB Imbau Instansi Beri Fleksibilitas Kerja ASN untuk Antar Anak di Hari Pertama Sekolah

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengimbau seluruh instansi pemerintah memberikan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran keluarga tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Imbauan itu tertuang dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/257/M.KT.02/2026 yang diterbitkan pada Jumat (10/7/2026). Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung penguatan ketahanan keluarga sekaligus mendorong keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pelaksanaan tugas kedinasan ASN.

Melalui surat tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di setiap instansi pemerintah diminta memberikan kesempatan kepada ASN yang memiliki anak pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah untuk mendampingi dan mengantar anak pada hari pertama sekolah.

Pelaksanaan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah, yang memberikan ruang bagi instansi untuk menerapkan pola kerja yang lebih adaptif sesuai kebutuhan organisasi dan pegawai.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa penerapan fleksibilitas kerja harus tetap menjaga profesionalisme aparatur serta tidak mengganggu kualitas penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Penerapan fleksibilitas kerja ini tidak boleh mengurangi kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Justru sebaliknya, kita harapkan melalui kebijakan ini ASN bisa bekerja lebih fokus, adaptif terhadap perkembangan, serta lebih seimbang dalam kehidupan,” kata Menteri Rini.

Menurutnya, pengaturan fleksibilitas kerja yang dilakukan secara tepat akan memberikan kesempatan bagi ASN sebagai orang tua untuk mendampingi anak pada momen penting di hari pertama sekolah, sekaligus tetap menjaga produktivitas dan tanggung jawab sebagai pelayan publik.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS) yang diinisiasi melalui Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 17 Tahun 2026.

Gerakan GAMAS merupakan salah satu strategi nasional dalam memperkuat ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus mendorong peningkatan keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak sejak usia dini sebagai upaya mengatasi fenomena fatherless.

Rini menilai kehadiran orang tua, khususnya ayah, pada momen awal anak memasuki lingkungan sekolah memiliki manfaat psikologis yang penting bagi perkembangan emosional dan rasa percaya diri anak.

“Kehadiran seorang orang tua dalam tumbuh kembang anak bukan sekadar pelengkap, melainkan pilar penting yang memiliki dampak mendalam dan jangka panjang. Gerakan ini merupakan langkah sederhana namun dapat membawa dampak psikologis untuk mendekatkan kehadiran orang tua terutama ayah pada anak,” tutup Rini.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

1...157158159...4,867Halaman 158 dari 4,867