Beranda blog Halaman 157

Puan Maharani Minta Pemerintah Tingkatkan Kesiapsiagaan Nasional usai Aktivitas Gunung Anak Krakatau Meningkat

Penulis
Reta
-

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul kembali aktifnya Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Ia mendorong Pemerintah untuk melakukan kesiapasiagaan nasional demi keselamatan masyarakat.

“Kesiapsiagaan nasional dalam kebencanaan harus ditingkatkan dalam menghadapi peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” kata Puan dalam keterangan resminya, Selasa (14/7/2026).

Seperti diketahui, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau mengalami peningkatan dan kini berada pada Status Level III (Siaga). Meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) dalam beberapa hari terakhir pun kembali memunculkan kekhawatiran masyarakat akan potensi tsunami seperti yang pernah terjadi di Selat Sunda pada 2018.

Meski Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan belum terdapat indikasi tsunami maupun perubahan muka air laut yang mengarah pada terjadinya gelombang tsunami akibat aktivitas GAK, Puan meminta Pemerintah tetap siaga bencana.

“Peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang menunjukkan intensitas erupsi lebih tinggi menjadi pengingat bahwa Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api dunia harus terus memperkuat sistem mitigasi bencana secara menyeluruh,” tuturnya.

“Ancaman bencana geologi tidak dapat dicegah, namun dampaknya dapat diminimalkan apabila seluruh sistem kesiapsiagaan nasional bekerja secara cepat, terintegrasi, dan berbasis informasi ilmiah,” lanjut Puan.

Mantan Menko PMK ini pun menegaskan, Pemerintah perlu menjadikan peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau sebagai momentum untuk mengevaluasi kesiapan nasional dalam menghadapi potensi bencana vulkanik. Khususnya, kata Puan, di kawasan pesisir Selat Sunda yang memiliki sejarah kerawanan tinggi.

“Evaluasi tidak hanya mencakup pemantauan aktivitas gunung api, tetapi juga efektivitas sistem peringatan dini, kesiapan jalur evakuasi, koordinasi antarinstansi. kapasitas pemerintah daerah, hingga kesiapan masyarakat dalam merespons informasi kebencanaan,” jelasnya.

Menurut Puan, Pemerintah juga perlu memastikan bahwa informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan pemerintah daerah tersampaikan secara cepat, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat. “Hal ini agar tidak menimbulkan kepanikan maupun ruang bagi penyebaran informasi yang tidak terverifikasi,” terang Puan.

Puan menambahkan, kecepatan penyampaian informasi menjadi bagian penting dari perlindungan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah pesisir maupun pelaku aktivitas pelayaran di sekitar Selat Sunda. “Perlu juga dipetakan bagi masyarakat kelompok rentan, sehingga evakuasi saat bencana terjadi semakin lebih efektif dan tidak memakan waktu,” ucapnya.

Puan pun menilai, penguatan mitigasi bencana harus menjadi investasi jangka panjang. Ia memastikan DPR RI akan mengawal kesiapsiagaan Pemerintah menghadapi ancaman bencana vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

“Terutama dalam hal penguatan sistem pemantauan gunung api, modernisasi teknologi peringatan dini, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat menjadi bagian dari agenda nasional dalam membangun ketahanan bencana Indonesia,” urai Puan.

Di sisi lain, Puan menyoroti peringatan BMKG mengenai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi akibat pengaruh Siklon Tropis Bavi. Menurutnya, potensi cuaca ekstrem harus menjadi momentum memperkuat tata kelola antisipasi bencana secara nasional.

“Di tengah meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem akibat perubahan iklim, pemerintah tidak dapat lagi mengandalkan pola penanganan yang baru bergerak setelah dampak terjadi,” ujarnya.

Puan menyebut dibutuhkan sistem yang mampu menerjemahkan setiap peringatan dini menjadi langkah antisipatif yang terkoordinasi hingga ke tingkat daerah. “Informasi yang disampaikan BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat,” tegasnya.

Karena itu, Puan mengingatkan pemerintah untuk memastikan setiap peringatan cuaca ekstrem langsung diikuti dengan langkah operasional yang terukur. “Mulai dari aktivasi posko siaga, kesiapan logistik, perlindungan wilayah pesisir, pengaturan aktivitas transportasi laut, hingga penyampaian informasi yang cepat dan mudah dipahami masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Puan mengatakan Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas koordinasi antar lembaga agar setiap peringatan BMKG benar-benar berujung pada tindakan yang mampu mengurangi risiko di lapangan.

“Sekali lagi, perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan antisipasi dan penanganan bencana. Semakin cepat pemerintah mampu mengubah informasi menjadi aksi, semakin besar peluang untuk mengurangi korban jiwa, melindungi aktivitas ekonomi masyarakat, dan menjaga keberlangsungan pelayanan publik,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi IX DPR Didorong Bentuk Panja Perlindungan Tenaga Kesehatan, Ini Alasannya

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendorong Komisi IX DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan serta Tenaga Medis. Menurutnya, pembentukan Panja diperlukan untuk memastikan negara memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan yang layak bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan.

 

Usulan tersebut disampaikan Netty dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).

 

Netty mengapresiasi dedikasi para dokter dan tenaga kesehatan yang setiap hari menjalankan tugas menjaga keselamatan masyarakat. Namun, menurutnya, besarnya tanggung jawab tersebut belum diimbangi dengan perlindungan maupun kesejahteraan yang memadai.

 

“Hari ini negara meminta dokter menjadi garda terdepan untuk menjamin keselamatan rakyat Indonesia. Namun ternyata pada kenyataannya, perlindungan dan kesejahteraan terhadap dokter, tenaga kesehatan, tenaga medis ini belum berbanding lurus dengan tugas yang diberikan kepada para dokter di tanah air,” ujarnya.

 

Politisi Fraksi PKS itu menilai berbagai kasus yang menimpa tenaga kesehatan, termasuk meninggalnya dokter peserta internship, menjadi alarm bagi semua pihak agar segera melakukan pembenahan. Ia menegaskan negara tidak boleh menunggu munculnya korban berikutnya sebelum mengambil langkah konkret.

 

“Bagi saya sebetulnya kita tidak boleh menunggu korban-korban selain dokter Icha, dokter Rantung, dan lain-lain berjatuhan. Setelah itu dokter muda kita yang di program internship ini dibiarkan,” tegasnya.

 

Karena itu, Netty berpandangan Komisi IX DPR RI perlu memiliki Panja yang secara khusus mengawal aspek perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Menurutnya, persoalan yang terjadi bukan disebabkan minimnya regulasi, melainkan lemahnya implementasi berbagai ketentuan yang telah berlaku.

 

“Nampaknya kita perlu membentuk Panja Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan, Tenaga Medis. Kita harus memotret seperti apa sebetulnya faktor pelindungan dan kesejahteraan yang sudah disediakan oleh negara ini,” katanya.

 

Ia menambahkan, Panja tersebut nantinya dapat mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi tenaga kesehatan sekaligus mendorong tersedianya basis data nasional mengenai kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan sehingga penanganannya dapat dilakukan secara lebih terukur dan komprehensif.

 

“Jadi kalau menurut saya, hanya satu kalimat, bentuk segera Panja Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan, Tenaga Medis untuk memastikan bahwa negara ini berpihak kepada tenaga kesehatan, tenaga medis yang hari ini sama pentingnya dengan upaya perlindungan kita terhadap pasien,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi XII DPR: Program B50 Perkuat Ketahanan Energi dan Hilirisasi Sawit Nasional

Penulis
Reta
-

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan bahwa program mandatori biodiesel B50 merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong hilirisasi industri sawit. Pasalnya, keberhasilan Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 50 persen menjadi capaian monumental yang belum berhasil diwujudkan negara lain.

 

Pernyataan tersebut disampaikan Bambang usai memimpin agenda Rapat Audiensi Komisi XII DPR RI dengan Sawit Watch beserta aliansinya, termasuk Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).

 

“Program B50 ini program yang sangat bagus, fundamental, monumental karena kenapa Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang sanggup melakukan itu dan ini bentuk komitmen kita dalam bagaimana meningkatkan ketahanan energi kita,” ujar Bambang.

 

Ia menjelaskan, implementasi B50 diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Selain meningkatkan bauran energi nasional berbasis energi terbarukan, kebijakan tersebut juga menjadi bukti bahwa hilirisasi sektor sawit berjalan semakin optimal dan memberikan nilai tambah bagi komoditas unggulan nasional.

 

“Dengan B50 yang kita lakukan ini mudah-mudahan impor solar itu sudah tidak perlu kita lakukan. Kemudian juga ini menunjukkan bahwa hilirisasi kita di bidang persawitan ini berjalan optimal,” lanjutnya.

 

Dalam kesempatan itu, Bambang juga menanggapi aspirasi Sawit Watch dan SPKS yang menginginkan koperasi petani sawit swadaya dapat dilibatkan dalam produksi fatty acid methyl ester (FAME), bahan baku utama biodiesel. Menurutnya, usulan tersebut merupakan gagasan yang patut dipertimbangkan karena membuka peluang partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pengembangan energi terbarukan.

 

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa produksi FAME harus memenuhi berbagai persyaratan teknis, tata kelola, serta standar audit yang berlaku agar kualitas dan keberlanjutan program B50 tetap terjaga.

 

“Nah, untuk itu bagaimanapun juga masukan dan aspirasi dari Sawit Watch dan aliansinya ini kami akan tampung dan kami akan sampaikan ke Dirjen EBTKE untuk bagaimana memikirkan juga bahwa di masa yang akan datang partisipasi dari koperasi atau masyarakat di dalam penyediaan FAME ini juga patut dipikirkan,” kata legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.

 

Bambang menilai, keterlibatan koperasi petani sawit swadaya dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperluas manfaat ekonomi dari program biodiesel, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Komisi XII DPR berkomitmen meneruskan aspirasi tersebut kepada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan ke depan.

 

Baginya, penguatan program B50 tidak hanya bertujuan meningkatkan ketahanan energi nasional, tetapi juga memastikan hilirisasi industri sawit mampu memberikan manfaat yang lebih inklusif bagi pelaku usaha, koperasi, dan petani sawit swadaya di berbagai daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Peringati Harkopnas 2026, Menkop Kunjungi Rumah Bung Hatta dan Perkuat Semangat Koperasi

Penulis
Reta
-

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono bersama Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengunjungi rumah Bung Hatta di Jalan Diponegoro No. 57, Menteng, Jakarta Pusat. Minggu (12/7). Kunjungan ini sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi kepada Bung Hatta dan keluarganya karena berperan penting dalam meletakkan prinsip nilai koperasi di Indonesia yang masih dianut hingga saat ini.

Kunjungan ini juga menjadi bagian dari serangkaian Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) Ke 79 yang jatuh pada 12 Juli 2026. Kedatangan Menkop dan Wamenkop disambut langsung oleh anak-anak Bung Hatta yaitu Meutia Hatta, Prof. Sri Edi Swasono (suami Meutia Hatta), Gemala Hatta, dan Halida Hatta serta Akademisi Rocky Gerung.

Menkop Ferry menyatakan bahwa kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga menjadi pengingat jasa, keteladanan, dan cita-cita besar Bung Hatta untuk menjadikan koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang harus terus diglorifikasikan di tengah berbagai tantangan dan kapitalisme.

“Sesuai dengan keinginan Presiden Pak Prabowo Subianto, sekarang kita diminta untuk mengembalikan lagi arah sistem dan praktek ekonomi kita untuk tidak tergeser menjadi ideologinya ekonomi liberal kapitalistik namun kembali kepada ideologinya undang-undang dasar 45 khususnya di pasal 33 yaitu koperasi,” ujar Menkop Ferry.

Menkop memastikan bahwa Kementerian Koperasi (Kemenkop), Dewan Koperasi Nasional (Dekopin), pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan bergotong royong untuk mewujudkan cita-cita Bung Hatta agar koperasi dapat tumbuh kembang menjadi Soko Guru Ekonomi nasional. Salah satu yang diperjuangkan untuk diwujudkan keberhasilannya yaitu melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menkop menambahkan bahwa melalui Peringatan Harkopnas Ke 79 dapat menjadi momentum untuk kembali mengingatkan masyarakat di seluruh Indonesia bahwa koperasi merupakan satu-satunya sistem perekonomian yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan juga UUD 45.

“Memang ini tugas yang tidak ringan tapi kami di Kementerian Koperasi bersama dengan seluruh gerakan Koperasi akan menjadi garda terdepan untuk kembali menegakkan ideologi ekonomi,” katanya.

Sebagai upaya untuk memastikan Gerakan Koperasi dapat berjalan dengan baik termasuk program KDKMP, Menkop mengharap dukungan dari berbagai pihak termasuk dari seluruh keluarga dari Bung Hatta. Dorongan dan semangat yang terus digaungkan oleh anak-cucu Bung Hatta menjadi modal penting agar cita-cita Sang Proklamator tersebut dapat terwujud.

“Kami tahu persis bahwa semua ini membutuhkan dukungan dari semua pihak dan kemampuan untuk menerjemahkan pikiran yang besar (Bung Hatta) agar terimplementasi secara baik secara teknokratis,” ucapnya.

Sementara itu Meutia Hatta mengapresiasi kehadiran Menkop dan Wamenkop di Rumah Bung Hatta. Baginya, kehadiran tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah khususnya Kemenkop tetap menjadikan Bung Hatta sebagai sosok utama dalam dibalik upaya memajukan Koperasi di Indonesia.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri yang sudah dua kali ke sini dalam jabatan yang berbeda. Mudah-mudahan perjalanan koperasi dari dulu banyak pantangan pada akhirnya dapat menguntungkan rakyat,” kata Meutia.

Ia juga mengapresiasi adanya program KDKMP yang saat ini sedang diakselerasi pembangunan dan operasionalisasinya. Ia meyakini bahwa dasar – dasar pemikiran perkoperasian yang digagas Bung Hatta masih sangat relevan untuk diimplementasikan saat ini.

“Bung Hatta itu dari awal adalah peduli pada kemanusiaan jadi sejak kecil dia tau apa namanya penderitaan, jadi intinya penderitaan itu membentuk watak dan watak itu menghasilkan pikiran tentang koperasi,” katanya.

Di saat yang sama, Prof. Sri Edi Swasono turut mengapresiasi upaya dari Kemenkop yang konsisten untuk mempopulerkan koperasi di tengah masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotannya yaitu melalui acara Fun Run dan Car Free Day yang akan digelar pekan depan sebagai bagian dari rangkaian Harkopnas Ke 79.

Menurutnya, strategi membumikan kembali koperasi melalui kegiatan – kegiatan yang mendapat atensi dari publik secara luas menjadi hal yang patut digalakkan.

“Kami merasa terhormat Bapak Menteri (Ferry Juliantono) dateng ke sini, karena belum ada Menteri Koperasi yang ke sini sebelumnya. Kemudian rencana acara Fun Run hebat itu, orang kita itu suka jalan sehat sambil bisa dikenalkan dan dipopulerkan lagi soal koperasi,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Patroli Satgas Damai Cartenz 2026 Disambut Hangat Warga Lanny Jaya, Perkuat Rasa Aman

Penulis
Reta
-

Kehadiran personel Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Satgas Gakkum di Distrik Tiom, Pirime, dan Indawa, Kabupaten Lanny Jaya, Minggu (12/7/2026), disambut hangat oleh masyarakat. Bagi warga, patroli gabungan tersebut tidak hanya menghadirkan aparat keamanan di tengah aktivitas mereka, tetapi juga memberikan rasa tenang serta kesempatan untuk menyampaikan kondisi dan harapan secara langsung.

Sejak pagi, personel menyusuri sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Di sela-sela patroli, anggota Satgas menyapa warga, berdialog dengan masyarakat, dan mendengarkan berbagai masukan mengenai situasi keamanan di lingkungan sekitar. Suasana yang hangat dan penuh keakraban membuat masyarakat merasa lebih nyaman untuk berinteraksi dengan personel yang bertugas.

Salah seorang warga yang ditemui di Distrik Tiom, inisial M, menyampaikan apresiasinya atas kegiatan patroli dan sambang yang dilakukan personel Satgas Ops Damai Cartenz-2026.

Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak polisi yang sudah datang ke kampung kami. Kehadiran mereka membuat kami merasa lebih tenang untuk beraktivitas. Kami juga senang karena mereka mau menyapa dan mendengarkan masyarakat. Semoga kegiatan seperti ini terus dilakukan, ujarnya.

Bagi masyarakat, kehadiran personel di tengah aktivitas sehari-hari memberikan rasa aman sekaligus mempererat komunikasi antara warga dan aparat. Melalui pendekatan yang humanis, masyarakat merasa lebih mudah menyampaikan informasi maupun aspirasi yang berkaitan dengan keamanan lingkungan.

Kaops Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa setiap kegiatan patroli harus menjadi sarana membangun kedekatan dengan masyarakat, bukan semata-mata menjaga keamanan.

Kehadiran personel Operasi Damai Cartenz harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melalui patroli dan komunikasi yang humanis, kami ingin menciptakan rasa aman sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa Polri selalu hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani, ujar Kaops.

Senada dengan itu, Wakaops Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyampaikan bahwa keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari aspek penegakan hukum, tetapi juga dari terjalinnya hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

Pendekatan yang humanis merupakan kunci dalam menjaga stabilitas keamanan. Ketika personel hadir, berdialog, dan mendengar langsung kebutuhan masyarakat, maka kepercayaan akan tumbuh dan situasi kamtibmas yang kondusif dapat terpelihara secara berkelanjutan, ungkapnya.

Seluruh rangkaian patroli gabungan dan kegiatan sambang warga berlangsung dalam keadaan aman dan tertib. Kegiatan tersebut menjadi wujud upaya menghadirkan rasa aman yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pendekatan yang profesional, humanis, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bea Cukai Tanjung Perak Perkuat Pengawasan Cegah Penyelundupan Satwa dan Tumbuhan Liar

Penulis
Reta
-

Bea Cukai Tanjung Perak terus memperkuat perannya dalam upaya pencegahan penyelundupan tanaman dan satwa liar di Pelabuhan Tanjung Perak. Hal tersebut diwujudkan melalui kerja sama Bea Cukai Tanjung Perak dengan instansi terkait lainnya, baik insititusi dalam negeri maupun luar negeri.

Pada Rabu (24/06), Bea Cukai Tanjung Perak menjadi narasumber dalam kegiatan Praktik Lapangan School of Environmental Conservation and Environment Service Management (SECESM) yang diselenggarakan di Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan Wildlife Conservation Society (WCS) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak.

Kepala KSOP Utama Tanjung Perak, Capt. Mustamin, M. pd., M. Mar., menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin baik dalam upaya perlindungan dan pelestarian Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL). Hal ini penting mengingat status Pelabuhan Tanjung Perak yang merupakan salah satu pelabuhan utama untuk kargo dan penumpang baik domestik maupun antarnegara.

Muh Fahri, Pelaksana Pemeriksa dari Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Tanjung Perak, selaku narasumber menyampaikan materi seputar alur pemeriksaan dan penanganan barang ekspor-impor, khususnya terkait tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang terkena skema larangan atau pembatasan (lartas) ekspor dan impor. Pengaturan lartas untuk komoditas TSL diberlakukan oleh kementerian tertentu, seperti Kementerian Kehutanan, yang memerlukan pengawasan secara mendalam untuk peredarannya.

Dalam melindungi komoditas kehutanan, Bea Cukai juga terlibat dalam kegiatan Workshop Lanjutan Penguatan Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) yang diselenggarakan oleh Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) bekerja sama dengan U.S. Department of Justice. Selain Bea Cukai, workshop yang dilaksanakan selama lima hari di Surabaya tersebut diikuti oleh peserta dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Kementerian Kehutanan, serta aktivis pemerhati lingkungan dan kehutanan.

Pada Kamis (25/06), rangkaian pemberian materi workshop dilengkapi dengan kunjungan ke Kantor Bea Cukai Tanjung Perak sebagai unit yang bertanggung jawab sebagai pintu gerbang barang impor atau ekspor. Kemudian, kegiatan workshop dilanjutkan dengan diskusi konstruktif dan kunjungan ke PT Terminal Petikemas Surabaya.

Melalui kolaborasi antar-aparat penegak hukum ini diharapkan dapat memaksimalkan upaya deteksi dan penanganan terhadap modus-modus penyelundupan tanaman dan satwa liar di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lamongan Jadi Daerah Tercepat Kembangkan Koperasi Merah Putih, Ini Capaian Terbarunya

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kabupaten Lamongan terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tata kelola dan kualitas koperasi. Hal ini ditegaskan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dalam Upacara Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026, Minggu (12/7/2026) di Halaman Pemkab Lamongan. Menurutnya, koperasi di Lamongan kini semakin sehat, berkualitas, dan berkemajuan. Saat ini tercatat 1.628 koperasi aktif, termasuk 474 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dengan jumlah anggota mencapai 114.159 orang.

 

“90 Gerai KDKMP di Lamongan telah diresmikan dan beroperasi, dan manfaatnya mulai dirasakan oleh masyarakat sekaligus menempatkan Lamongan sebagai salah satu daerah tercepat secara nasional dalam dalam pengembangan KDKMP. Perkembangan tersebut turut mendorong kinerja perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan mencapai 5,90 persen pada tahun 2025 (Y-on-Y), dan meningkat menjadi 10,79 persen (Q-to-Q) pada tribulan 1 tahun 2026, yang tentu ini menunjukkan semakin kuatnya peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Ke depan Pemerintah Kabupaten Lamongan akan terus memperkuat daya saing koperasi,” ucap Pak Yes.

 

Guna memperkuat daya saing koperasi ini, Pemkab Lamongan memiliki program prioritas UMKM Naik Kelas. Selain itu sinergi dengan Dekopinda juga pihak lainnya akan terus diperkuat, hal ini tentu dengan tujuan agar kapasitas, tata kelola dan kualitas koperasi dapat terus meningkat.

 

“Akhirnya marilah kita jadikan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 sebagai momentum memperkuat gerakan koperasi dengan semangat gotong royong, inovasi, dan transformasi. Saya yakin koperasi akan semakin berjaya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan mendorong kemajuan di Kabupaten Lamongan,” pungkas Pak Yes.

 

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lamongan mempercepat pembentukan 474 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamingan, saat ini sebanyak 264 gerai KDKMP telah selesai dibangun dengan 90 diantaranya telah beroperasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Koperasi ke-79 Jateng, Ribuan Peserta Ikuti Runwalk UMKM untuk Dukung Kebangkitan Koperasi

Penulis
Reta
-

Sekitar 2.000 orang pegiat koperasi mengikuti kegiatan Runwalk UMKM dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79 Tingkat Provinsi Jawa Tengah, di Kawasan Stadion Manahan Kota Surakarta, Minggu (12/7/2026).

Ribuan orang itu tidak sekadar mengikuti kegiatan olahraga, tetapi membawa semangat bersama untuk memperkuat gerakan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Gelaran tersebut dilepas Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi. Para peserta berasal dari 35 kabupaten/ kota, terdiri atas Dinas Koperasi dan UKM, koperasi swasta, hingga Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Mereka menempuh rute sejauh 2,7 kilometer mengelilingi kawasan Stadion Manahan.

Dalam kesempatan itu, Sumarno mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama mendukung kebangkitan koperasi, yang tengah didorong pemerintah.

“Mudah-mudahan dengan kita memperingati ke-79 ini, menjadi momentum awal kita bersama-sama membangun koperasi yang kuat, koperasi yang benar-benar menyejahterakan para anggota,” katanya, didampingi Wali Kota Surakarta, Respati Ardianto.

Menurut Sumarno, keberhasilan membangun koperasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Karena itu, momentum Hari Koperasi perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Pemerintah lagi pingin menghidupkan koperasi. Mari kita sengkuyung bareng-bareng. Koperasi tidak bisa berkembang tanpa dukungan dari semua pihak,” tandas Sumarno.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Desi Arijani mengatakan, Runwalk UMKM menjadi penutup seluruh rangkaian Hari Koperasi ke-79 Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Sebelumnya, peringatan Hari Koperasi telah diisi dengan pameran produk koperasi dan UMKM, sarasehan, tirakatan, serta gelar budaya yang melibatkan gerakan koperasi dari berbagai daerah.

Desi mengapresiasi dukungan perangkat daerah, instansi vertikal, gerakan koperasi, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pihak yang telah menyukseskan rangkaian kegiatan tersebut.

Dia berharap, semangat kolaborasi yang terbangun selama peringatan Hari Koperasi, mampu memperkuat transformasi koperasi agar semakin adaptif, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap agar sinergi pemerintah dan gerakan koperasi akan terus terjalin, demi mewujudkan perekonomian Jawa Tengah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Koperasi berdaya, Indonesia berjaya,” kata Desi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Wonogiri Gelar Layanan Dokter Spesialis Keliling Gratis, Perkuat Deteksi Dini Tuberkulosis

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Puskesmas Jatiroto menghadirkan layanan Dokter Spesialis Keliling Terintegrasi Active Case Finding (ACF) Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis bagi masyarakat Desa Brenggolo, Kecamatan Jatiroto, Senin (13/7/2026). Kegiatan ini menjadi upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat deteksi dini penyakit, khususnya Tuberkulosis (TB).

Kepala Puskesmas Jatiroto, dr Agung Wiransyah, menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan memudahkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan dari dokter spesialis tanpa harus datang ke rumah sakit.

“Dalam kegiatan ini masyarakat mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Spesialis Paru, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Anak, dan Dokter Spesialis Saraf,” jelasnya.

Selain konsultasi dan pemeriksaan kesehatan, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan rontgen (foto thoraks) secara gratis sebagai penunjang skrining dan deteksi dini Tuberkulosis maupun gangguan kesehatan lainnya.

“Kehadiran fasilitas rontgen di lokasi kegiatan sangat membantu masyarakat karena dapat memperoleh pemeriksaan lanjutan tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan yang lebih jauh,” imbuh Agung.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Camat Jatiroto, Miran. Ia mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan tenaga kesehatan dalam menghadirkan layanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dalam sambutannya, Miran mengajak warga memanfaatkan layanan kesehatan tersebut sekaligus meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala.

“Melalui kegiatan ini, petugas kesehatan dapat menemukan kasus TB lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mendukung program eliminasi Tuberkulosis yang terus digencarkan oleh pemerintah,” ujar Miran.

Sejak pagi, masyarakat Desa Brenggolo tampak antusias mengikuti kegiatan. Selain memperoleh pemeriksaan dan konsultasi kesehatan secara gratis, warga juga mendapatkan edukasi mengenai pencegahan Tuberkulosis, penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), serta pentingnya segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala yang mengarah pada penyakit TB.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Wonogiri berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini semakin meningkat sehingga kasus Tuberkulosis dapat ditemukan lebih cepat, ditangani secara tepat, dan mendukung terwujudnya target eliminasi TB di Kabupaten Wonogiri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP Gandeng Kemendagri dan BPS Percepat Penyaluran BSPS 2026

Penulis
Reta
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri rapat koordinasi percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Rapat tersebut juga diikuti secara daring oleh kepala daerah, sekretaris daerah, jajaran pemerintah daerah, serta BPS provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, BPS, dan pemerintah daerah guna mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mempercepat pelaksanaan program karena menjadi ujung tombak dalam proses verifikasi calon penerima bantuan.

Menurutnya, koordinasi yang telah dibangun antara Kementerian PKP, Kemendagri, dan BPS perlu diperkuat hingga ke daerah agar pelaksanaan program berjalan sesuai target.

“BSPS atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah merupakan program yang sangat baik. Kita ingin mempercepat pelaksanaannya agar target dapat tercapai. Karena itu, kami meminta seluruh pemerintah daerah membantu proses verifikasi dan percepatan pelaksanaannya. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga berkontribusi mengurangi kemiskinan dan menggerakkan perekonomian daerah,” ujar Tito.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menjelaskan bahwa seluruh persyaratan pelaksanaan BSPS telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah.

Ia menyampaikan bahwa paling lambat 15 Juli 2026, data masyarakat miskin desil 1 hingga desil 4 serta data rumah tidak layak huni yang bersumber dari BPS akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk diverifikasi. Pemerintah daerah diberikan waktu selama satu bulan untuk melakukan verifikasi lapangan, termasuk menambahkan data apabila ditemukan calon penerima yang memenuhi persyaratan.

Untuk mempercepat proses administrasi, Kemendagri bersama Kementerian PKP juga menyepakati bahwa surat pengantar hasil verifikasi dapat ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama kepala daerah sehingga proses pengajuan tidak terhambat birokrasi. Selain itu, Kemendagri juga meminta dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan transportasi bagi petugas lapangan, terutama di wilayah dengan akses yang sulit seperti daerah kepulauan dan wilayah terpencil.

Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan kesiapan BPS mendukung percepatan BSPS melalui penyediaan data yang akurat dan terus diperbarui.

Menurutnya, pemerintah daerah dapat memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar pencarian calon penerima bantuan dengan berkoordinasi bersama BPS di daerah masing-masing.

“BPS juga menyiapkan mekanisme pemutakhiran data apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan. Seluruh jajaran BPS di daerah siap berkolaborasi untuk mempercepat proses verifikasi dan memastikan data yang digunakan semakin akurat,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, BPS, serta seluruh pemerintah daerah atas dukungan yang diberikan dalam menyukseskan Program BSPS.

Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci percepatan pelaksanaan program yang tahun ini mengalami peningkatan skala secara signifikan.

“Terima kasih kepada jajaran Kementerian Dalam Negeri, BPS, dan seluruh pemerintah daerah yang telah mendukung program ini. Kita ingin memastikan seluruh pelaksanaan BSPS berjalan sesuai aturan, kualitas huniannya tetap baik, tata kelolanya juga baik, namun prosesnya semakin cepat dan semakin mudah,” ujar Menteri PKP.

Ia menambahkan bahwa BSPS tidak hanya memberikan manfaat berupa rumah yang lebih layak bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas di daerah melalui keterlibatan tenaga kerja lokal, toko bahan bangunan, dan pelaku usaha lainnya.

Menteri PKP juga menegaskan bahwa berbagai inovasi terus dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaksanaan BSPS, salah satunya melalui mekanisme Pemilihan Terbuka Toko (PTT) atau Tender Rakyat, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemilihan penyedia bahan bangunan secara terbuka.

Melalui penguatan koordinasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, BPS, dan pemerintah daerah, pemerintah optimistis target pembangunan 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026 dapat tercapai secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...156157158...4,867Halaman 157 dari 4,867