Beranda blog Halaman 162

Maluku Perkuat Upaya Eliminasi Kusta, Kota Ambon Jadi Proyek Percontohan

Penulis
Reta
-

Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk mempercepat eliminasi kusta melalui penguatan layanan kesehatan sekaligus menghapus stigma terhadap para penyintas penyakit tersebut. Komitmen itu disampaikan usai mengikuti Konferensi Nasional Kusta Tahun 2026 bertema “Percepatan Eliminasi Kusta: Komitmen Indonesia, Kolaborasi Global” yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, di Puri Convention Hall, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2026).

Abdullah Vanath hadir mewakili Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur turut menandatangani dokumen komitmen bersama 38 gubernur sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan eliminasi kusta di Indonesia.

Menurut Vanath, Indonesia saat ini masih menjadi negara dengan jumlah penderita kusta terbesar ketiga di dunia, sementara Maluku termasuk salah satu provinsi yang masih memiliki beban kasus cukup tinggi sehingga memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

“Kasus kusta di daerah kita masih ditemukan, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Karena itu, penyakit ini harus kita eliminasi melalui berbagai pendekatan yang terencana dan berkelanjutan,” ujar Vanath.

Ia menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam penanganan kusta bukan hanya aspek pengobatan, tetapi juga stigma sosial yang masih melekat di tengah masyarakat. Banyak penyintas kusta masih dipandang sebagai penderita penyakit kutukan sehingga mengalami pengucilan dalam kehidupan sosial.

“Tugas kita bukan hanya memastikan penderita mendapatkan pengobatan, tetapi juga menghilangkan stigma di masyarakat. Penyintas kusta harus diterima kembali karena penyakit ini dapat disembuhkan apabila ditangani dengan baik,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut hasil konferensi, Wakil Gubernur telah meminta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menyiapkan langkah-langkah strategis dalam percepatan eliminasi kusta di daerah. Program tersebut akan diawali di Kota Ambon yang berdasarkan laporan sementara masih memiliki jumlah kasus cukup tinggi.

“Dengan mempertimbangkan kondisi pembiayaan, kita akan memulai dari Kota Ambon sebagai proyek percontohan. Selanjutnya pada tahun 2027 program ini akan diperluas secara bertahap ke seluruh kabupaten dan kota di Maluku melalui kerja sama dengan para bupati, wali kota, dan dinas kesehatan,” ungkapnya.

Konferensi Nasional Kusta Tahun 2026 menjadi forum nasional yang mempertemukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam percepatan eliminasi kusta di Indonesia. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh para gubernur sebagai wujud dukungan terhadap target eliminasi kusta secara nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekprov Maluku Utara Buka Workshop Perekonomian 2026, Fokus Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kewilayahan

Penulis
Reta
-

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara (Sekprov Malut), Drs. Samsuddin A. Kadir, secara resmi membuka Lokakarya (Workshop) Perekonomian Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2026. Kegiatan strategis yang mengusung tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Melalui Pembangunan Berbasis Kewilayahan” ini diselenggarakan di Aula Maitara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Maluku Utara, Kamis (9/7/2026).

Dalam sambutannya, Sekprov menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan yang terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa pembangunan di Maluku Utara sebagai daerah kepulauan tidak boleh diseragamkan, melainkan harus berbasis pada karakteristik dan keunggulan masing-masing wilayah.

“Pendekatan pembangunan tidak dapat diseragamkan, melainkan harus disusun berdasarkan kekuatan dan keunggulan masing-masing wilayah. Pemerintah daerah memerlukan data yang tidak hanya akurat, tetapi juga mudah diakses dan dipahami sebagai dasar penyusunan kebijakan yang responsif,” ungkapnya.

Di hadapan para peserta lokakarya yang didominasi oleh aparatur pemerintahan, Sekprov menjabarkan analogi pentingnya memahami akar masalah sebelum merumuskan kebijakan. Ia menggarisbawahi lima indikator atau “rapor” utama keberhasilan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, rasio Gini ( Gini ratio atau kesenjangan), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Ia mengungkapkan, Maluku Utara mencatatkan prestasi luar biasa dengan berhasil unggul di atas rata-rata nasional pada empat indikator utama. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tercatat sangat tinggi, angka pengangguran dan kemiskinan berhasil ditekan, serta angka kesenjangan (rasio Gini) berada di posisi yang sangat baik (2,99) dibanding nasional. Namun, ia mengingatkan agar capaian ini tidak membuat aparatur lengah, sebab Maluku Utara masih memiliki tantangan besar pada sektor IPM.

“Kita sudah sangat sukses dengan empat indikator di atas rata-rata nasional. Namun, yang kita masih kurang itu adalah IPM. Padahal, IPM ini justru induknya. Jika IPM kita bagus, kemungkinan besar semua indikator lainnya juga akan ikut bagus,” jelas Sekprov.

Lebih lanjut, ia mendorong jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk fokus melakukan intervensi pada tiga dimensi IPM, yaitu pendidikan (rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup), dan kesejahteraan ekonomi.

Selain persoalan makro, Sekprov juga menyoroti perilaku pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal yang dinilai masih terlalu nyaman di zona aman. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam menjaga kualitas rasa, volume produk, serta kemauan untuk memperluas pasar agar UMKM Maluku Utara bisa “naik kelas”. Ia mencontohkan fenomena berkurangnya ukuran produk (inflasi volume) yang sering terjadi di pasar lokal yang dapat menurunkan kepercayaan konsumen.

Sebagai solusi bagi keterbatasan kapasitas UMKM, Sekprov menyarankan konsep konsolidasi atau penggabungan usaha-usaha kecil di bawah satu manajemen korporasi atau koperasi yang kuat agar mampu menembus pasar yang lebih luas secara mandiri.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Fadhil Muhammad, dalam sambutannya menyatakan bahwa lokakarya yang dirancang selama dua hari ini merupakan wujud nyata dari program kolaborasi “Lentera BI Malut” bersama DJPb dan OJK.

Fadhil melaporkan bahwa pada Triwulan I-2026, ekonomi Maluku Utara diprakirakan masih tumbuh kuat di kisaran 19 persen secara tahunan (year-on-year). Kendati demikian, tantangan utama saat ini berada pada sektor inflasi. Pada bulan Juni, Maluku Utara mencatatkan inflasi bulanan sebesar 2,45 persen (tertinggi secara nasional) yang dipicu oleh komoditas bahan bakar, ikan-ikanan, serta hortikultura seperti cabai dan bawang merah akibat rantai pasok yang terlalu panjang.

Melalui lokakarya ini, para aparatur sipil negara (ASN) dan pemangku kepentingan (stakeholder) akan dibekali materi mendalam terkait perhitungan inflasi dan Survei Biaya Hidup (SBH), kajian fiskal regional oleh DJPb, perlindungan konsumen dari aktivitas keuangan ilegal oleh OJK, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) seperti Gemini dan ChatGPT untuk proyeksi indikator makroekonomi dalam penyusunan RPJMD.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Malut, Sri Haryanti Hatari; Kepala Biro Perekonomian, Suryanto Andili; Kepala KPP Pratama Ternate, Rebina Sukmasari; serta jajaran perwakilan kepala OPD se-Provinsi Maluku Utara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bapanas Perkuat Kios Pangan, Warga Kini Lebih Mudah Dapat Sembako Murah Berkualitas

Penulis
Reta
-

Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memastikan berbagai instrumen stabilisasi pangan berjalan efektif hingga tingkat masyarakat. Salah satunya melalui penguatan Kios Pangan sebagai simpul distribusi pangan yang menyediakan berbagai komoditas pokok dengan harga terjangkau.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartono mengatakan Kios Pangan merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam mendekatkan akses pangan kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen (SPHP melalui Kios Pangan).

“Kios Pangan dikembangkan untuk memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang wajar, kualitas yang baik, dan pasokan yang tersedia. Karena itu kami terus melakukan pengembangan dengan mengajak stakeholders terkait baik pemasok pangan non pangan dan Himbara dalam mendukung permodalan agar program ini berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Maino.

Menurutnya, keberadaan Kios Pangan tidak hanya memberikan alternatif belanja dengan harga lebih terjangkau, tetapi juga membuka peluang usaha bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan pemilik warung yang membutuhkan pasokan pangan dengan harga yang kompetitif.

Hingga Bulan Juli 2026, jumlah Kios Pangan yang dikembangkan sebanyak 2.987 unit yang tersebar di 35 provinsi dan 160 Kabupaten/Kota dan pengembangan terus diperluas untuk memperkuat akses masyarakat terhadap pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Program tersebut merupakan salah satu instrumen stabilisasi pangan pemerintah, selain Gerakan Pangan Murah (GPM), Fasilitasi Distribusi pangan (FDP), penyaluran beras SPHP, serta bantuan pangan.

Penguatan Kios Pangan juga dilakukan di tengah kondisi pangan nasional yang semakin kuat. Pemerintah saat ini memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) lebih dari 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dengan cadangan pangan yang kokoh tersebut, pemerintah memiliki ruang intervensi yang semakin besar dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di berbagai daerah.

Hasil pemantauan di Kios Pangan Ciampea menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi. Berbagai komoditas pangan pokok seperti beras, minyak goreng, gula konsumsi, tepung terigu, telur ayam ras, daging ayam ras, hingga aneka sayuran menjadi komoditas yang paling banyak diminati karena ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar, namun tetap memiliki kualitas yang baik.

Salah seorang warga, Ira, mengaku rutin berbelanja di Kios Pangan karena harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar dengan kualitas produk yang tetap terjaga. Selain memenuhi kebutuhan rumah tangga, sebagian komoditas yang dibelinya kembali dijual di warung miliknya.

“Di sini harganya murah-murah, kualitasnya juga bagus-bagus. Kebetulan saya juga jualan, jadi saya bisa belanja di sini untuk dijual lagi. Karena harga belinya lebih murah, saya juga bisa menjual dengan harga yang lebih murah kepada pelanggan. Pokoknya buat yang punya warung di rumah, belanja di sini sangat membantu,” ujar Ira.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Ekraf Apresiasi Pameran Fotografi Toba Heritage, Dorong Ekonomi Kreatif Danau Toba

Penulis
Reta
-

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, mengapresiasi pameran fotografi ‘Toba Heritage’ yang mengangkat kekayaan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat Danau Toba. Menteri Ekraf meyakini pameran ini menjadi langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi kreatif subsektor fotografi.

“Horas! Pameran ini menjadi wadah penting untuk menampilkan keindahan alam, kekayaan budaya, dan warisan Toba melalui karya fotografi yang menginspirasi. Melalui lensa para fotografer, kita diajak untuk menghargai kekayaan identitas bangsa yang menjadi sumber kreativitas dan kebanggaan Indonesia,” Menteri Ekraf di sela kunjungan di Huta Art Space, Sumatera Utara, Sabtu (11/7).

Pameran Toba Heritage berlangsung pada 10 Juni hingga 10 Agustus 2026 dengan mengusung semangat ‘Rekonstruksi Visual tentang Warisan’. Konsep ini merayakan kekayaan budaya dan merawat warisan leluhur melalui medium visual.

Pameran ini menghadirkan 47 karya visual dari 10 fotografer yang merekam warisan seni budaya, hunian masyarakat, hingga lanskap alam kawasan Danau Toba yang sarat akan nilai sejarah dan kearifan lokal.

“Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah prioritas pengembangan ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar didukung kekuatan budaya, talenta kreatif, dan pemandangan alam kelas dunia seperti Danau Toba. Dalam konteks tersebut, fotografi bukan hanya medium ekspresi tetapi juga berperan dalam memperkuat promosi kunjungan turis, membangun narasi daerah, dan menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” ucap Menteri Ekraf.

“Semoga Toba Heritage Photo Exhibition 2026 yang didukung oleh BTN berjalan sukses, menjaring ruang apresiasi bagi para fotografer serta semakin memperkenalkan kekayaan warisan Toba kepada Indonesia dan dunia,” imbuh Menteri Ekraf.

Fotografer profesional sekaligus pendiri Huta Art Space, Edward Tigor Siahaan, menuturkan bahwa pameran ini bertujuan membangun ekosistem fotografi yang berkelanjutan. Melalui proses kurasi oleh Darwis Triadi dan kolaborasi dengan Komunitas Fotografer Danau Toba (KFDT), pameran ini berhasil menyajikan karya dengan kekuatan teknis dan narasi yang mendalam.

“Toba Heritage bukan sekadar pameran fotografi, tetapi menjadi ruang temu bagi para fotografer lokal untuk bertumbuh, saling belajar, dan memperkenalkan kekayaan warisan Danau Toba kepada masyarakat yang lebih luas. Kehadiran Menteri Ekraf menjadi dukungan moral yang sangat berarti bagi komunitas kreatif kami untuk terus berkarya,” ujar Edward Tigor Siahaan.

Selain mengunjungi pameran, Menteri Ekraf menyempatkan diri singgah di Piltik Coffee guna memperkuat sinergi antara pemerintah dan pegiat kreatif dalam mengembangkan subsektor kuliner. Melalui penguatan ruang kreatif dan peningkatan kapasitas talenta, diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.

Turut mendampingi Menteri Ekraf yaitu Direktur Kajian dan Manajemen Strategis, Agus Syarip Hidayat; Direktur Seni Rupa dan Seni Pertunjukan, Dadam Mahdar; Tenaga Ahli Menteri Bidang Keprotokolan, Panji Purboyo; serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Isu Media dan Opini Publik, Hasbil Mustaqim Lubis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wagub Jabar Tegaskan Perangi LGBT, ASN Terbukti Melanggar Terancam Sanksi Berat

Penulis
Reta
-

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menindaklanjuti fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, Trangender (LGBT) di Jawa Barat.

Terlebih apabila terdapat aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti menjadi LGBT.

Hal tersebut disampaikannya kepada awak media usai menghadiri Selangor International Business Summit (SIBS) 2026 di Hotel Pullman, Kota Bandung, Kamis (9/7/2026).

“Sudah saya sampaikan beberapa kali bahwa kami Pemerintah Provinsi Jabar memerangi yang namanya LGBT di wilayah Jabar,” tegasnya.

Erwan menegaskan bahwa sanksi terhadap ASN yang menjadi LGBT akan mengacu pada ketentuan peraturan Undang-undang yang berlaku.

“Kalau memang sesuai perundang-undangan, sanksi paling beratnya adalah pemberhentian. Dan apabila ada yang masuk perbuatan pidana, kita serahkan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.

Erwan juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dengan menyampaikan laporan kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan pelanggaran hukum.

“Saya berharap masyarakat memberikan laporan-laporan yang akurat, baik kepada kepolisian maupun kepada kami, sehingga kami dapat segera mengambil langkah sesuai kewenangan,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harkopnas ke-79 Kota Bogor, Dedie Rachim Resmikan Website Dekopinda dan Aplikasi Keuangan Koperasi

Penulis
Reta
-

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, secara resmi meluncurkan website dan media sosial Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Bogor serta Aplikasi Keuangan Koperasi SIMAKXCEL pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 Tingkat Kota Bogor yang berlangsung di Plaza Balai Kota Bogor, Minggu (12/7/2026).

 

Peluncuran tersebut menjadi salah satu langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam mendorong transformasi digital tata kelola koperasi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Dekopinda, dan seluruh gerakan koperasi di Kota Bogor.

 

Dedie Rachim mengatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan dan dukungan yang mampu mendorong koperasi tumbuh semakin kuat, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

 

“Pemerintah daerah harus ikut membangun perkoperasian, salah satunya melalui dukungan kepada Dekopinda dan koperasi, baik dari sisi kebijakan, anggaran, maupun memastikan adanya sinergi dan kolaborasi. Alhamdulillah, Kota Bogor konsisten melaksanakan berbagai langkah nyata agar koperasi terus maju dan berkembang,” ujar Dedie Rachim.

 

Ia menuturkan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah membangun kesadaran masyarakat bahwa koperasi merupakan salah satu sokoguru perekonomian bangsa yang mampu memberikan manfaat bagi anggotanya maupun masyarakat luas.

 

Dedie Rachim menyampaikan bahwa Pemkot Bogor terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi digital agar tata kelola koperasi semakin efektif, transparan, dan mudah diakses.

 

Melalui peluncuran website Dekopinda dan aplikasi SIMAKXCEL, diharapkan aplikasi ini dapat menjadi sarana informasi, edukasi, sekaligus mempermudah pengelolaan administrasi dan keuangan koperasi.

 

“Saya sangat senang, karena sekarang sudah ada website Dekopinda yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi tentang koperasi. Kemudian kita juga meluncurkan SIMAKXCEL sebagai aplikasi yang memudahkan tata kelola koperasi, sehingga administrasi, pelaporan keuangan, hingga pelaksanaan RAT bisa dilakukan dengan lebih mudah,” jelasnya.

 

Sementara itu, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Bogor, Ade Syarif Hidayat mengatakan bahwa rangkain peringatan Harkopnas ke-79 di Kota Bogor sudah dimulai sejak kemarin.

 

Diberitakan sebelumnya bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi bersama Ketua Dekopinda melaksanakan ziarah ke makam Soewamin, tokoh koperasi yang dimakamkan di Kota Bogor.

 

Ade Syarif menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan peringatan Harkopnas ke-79 dilanjutkan dengan peluncuran website Dekopinda dan aplikasi SIMAKXCEL, dan pada kesempatan ini juga diperkenalkan Koperasi Ketahanan Pangan serta Jingle Dekopinda Kota Bogor sebagai identitas dan penyemangat gerakan koperasi.

 

“Kami berkomitmen untuk terus menjadi rumah bagi gerakan koperasi sekaligus menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Bogor dalam memperkuat perkoperasian,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ketua DPP Permadani Kukuhkan Pengurus DPW Jawa Timur dan Jawa Tengah Periode 2026–2031

Penulis
Reta
-

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia (Permadani), Suyitno Yoga Pamungkas, secara resmi mengukuhkan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Permadani Jawa Timur dan Jawa Tengah masa bakti 2026–2031 di Sasana Pantiharja Jati Wasesa, Padepokan SH Terate Cabang Tuban, Sabtu (11/7).

Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempertegas komitmen Permadani dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa.

Suyitno Yoga Pamungkas menyampaikan bahwa Permadani merupakan wadah persaudaraan yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Ia berharap kepengurusan baru mampu menjalankan amanah organisasi dengan semangat kebersamaan, pengabdian, dan kolaborasi.

“Prosesi pengukuhan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi dalam melestarikan budaya bangsa,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Indah Sri Hari Peni dikukuhkan sebagai Ketua DPW Permadani Jawa Timur masa bakti 2026–2031. Sebelumnya, ia terpilih melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) V DPW Permadani Jawa Timur yang diselenggarakan di Ruang Rapat Anjuk Ladang, Kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Nganjuk, pada 28 Juni 2026.

Muswil yang mengusung tema “Permadani Ngrembaka Hanjayeng Bawana” tersebut menetapkan kepemimpinan baru yang diharapkan mampu membawa organisasi semakin berkembang serta memberikan kontribusi nyata bagi pelestarian budaya di Jawa Timur.

Sementara itu, Sucipto dikukuhkan sebagai Ketua DPW Permadani Jawa Tengah masa bakti 2026–2031. Sebelumnya, ia memperoleh amanah melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) IV DPW Permadani Jawa Tengah yang digelar di Balai Diklat Keagamaan Banyumanik, Kota Semarang, pada 31 Mei 2026.

Pengukuhan kedua ketua DPW tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat eksistensi Permadani di tingkat daerah. DPP Permadani berharap kepengurusan baru di Jawa Timur dan Jawa Tengah mampu membangun organisasi yang solid, mempererat persaudaraan, serta menjalin sinergi dengan berbagai pihak dalam upaya melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa.

Acara pengukuhan berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran pengurus DPP, pengurus wilayah, tokoh masyarakat, serta tamu undangan dari berbagai daerah. Momentum tersebut sekaligus menjadi ajang mempererat silaturahmi antaranggota Permadani dan memperkokoh komitmen bersama untuk menjaga warisan budaya Indonesia bagi generasi mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi VI DPR Apresiasi Sinergi Perumnas dan Telkomsel Hadirkan Hunian TOD Modern di Depok

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mengapresiasi sinergi antara Perum Perumnas dan PT Telkomsel dalam menghadirkan hunian modern berbasis Transit Oriented Development (TOD) di Apartemen Samesta Mahata Margonda, Depok. Menurutnya, kolaborasi dua BUMN tersebut menjadi langkah nyata dalam menyediakan hunian yang layak, terjangkau, sekaligus didukung konektivitas digital.

 

Apresiasi tersebut disampaikan Eko saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Apartemen Samesta Mahata, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/7/2026). Kunjungan dilakukan untuk meninjau pengembangan kawasan TOD sekaligus melihat dukungan infrastruktur digital yang disediakan PT Telkomsel.

 

“Kami menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat dua minggu lalu terkait pengembangan kawasan TOD. Hari ini kami melihat sinergi yang sangat baik antara Perumnas dan Telkomsel. Ini merupakan hunian yang layak, terjangkau, tetapi juga modern,” ujar Eko.

 

Menurutnya, kehadiran layanan konektivitas digital di kawasan hunian tersebut menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan kualitas layanan bagi penghuni sekaligus memperkuat daya saing Perumnas dalam mengembangkan kawasan TOD.

 

“Alhamdulillah sudah ada konektivitas digital antara Telkomsel dan Perumnas. Mudah-mudahan ini dapat memberikan daya ungkit bagi Perumnas agar semakin berkembang dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” katanya.

 

Eko juga mengapresiasi capaian Perumnas dalam mengembangkan dan memasarkan Apartemen Samesta Mahata. Berdasarkan paparan yang diterima Komisi VI, tingkat keterhunian dan respons pasar menunjukkan bahwa hunian tersebut diminati masyarakat karena menawarkan harga yang terjangkau dengan konsep hunian modern.

 

“Tadi saya melihat data yang dipaparkan cukup menggembirakan. Langkah-langkah yang dilakukan Perumnas menunjukkan daya jual yang baik dan dimanfaatkan masyarakat karena harganya murah, terjangkau, tetapi tetap modern,” ungkap Politisi Fraksi PAN tersebut.

 

Lebih lanjut, Eko mendorong Perumnas terus memperkuat strategi promosi dan branding agar kawasan hunian berbasis TOD semakin dikenal masyarakat dan mampu bersaing dengan proyek-proyek hunian yang dikembangkan sektor swasta.

 

Ia berharap sinergi antara Perumnas dan Telkomsel dapat terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menghadirkan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik dan didukung ekosistem digital, sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus memperkuat transformasi BUMN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Bertolak ke NTB, Lima Bendungan Strategis Diresmikan untuk Dukung Ketahanan Pangan

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat, 10 Juli 2026, untuk melakukan kunjungan kerja. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada pukul 10.45 WIB.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, dalam kunjungan tersebut Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga meresmikan empat bendungan lainnya yang berada di sejumlah daerah di Indonesia.

“Bapak Presiden Prabowo bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan kunjungan kerja. Di NTB, Bapak Presiden akan meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat dan secara bersamaan juga meresmikan empat bendungan lain, yakni Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jlantah di Provinsi Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Provinsi Bali sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan air nasional,” ujar Seskab Teddy.

Menurut Seskab, peresmian lima bendungan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur sumber daya air yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, penyediaan air baku, pengendalian banjir, serta pengembangan energi bersih.

“Keberadaan bendungan-bendungan ini diharapkan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan air, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan,” lanjut Seskab.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju NTB yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

INNOPROM 2026 Jadi Panggung Ekspansi Industri Kimia Indonesia ke Pasar Eurasia

Penulis
Reta
-

Di tengah meningkatnya kebutuhan akan kolaborasi industri global, Indonesia membawa potensi industri kimia dan farmasi nasional ke panggung INNOPROM 2026, pameran industri terbesar di kawasan Eurasia. Sebagai Ofifiicial Partner Country, Indonesia menghadirkan enam pelaku industri yang mencerminkan kekuatan rantai nilai sektor kimia nasional, mulai dari bahan kimia spesial, pupuk, kaca industri, kemasan fleksibel, keramik, hingga daur ulang plastik. Kehadiran mereka menjadi bagian dari strategi memperluas pasar ekspor, menarik investasi, serta membangun kemitraan industri yang berkelanjutan dengan Rusia dan negara-negara anggota Eurasian Economic Union (EAEU).

Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa industri kimia dan farmasi merupakan salah satu sektor strategis yang terus diperkuat karena memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus mendukung kemandirian industri nasional. “Indonesia memiliki potensi besar di sektor kimia dan farmasi yang didukung oleh ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi yang terus berkembang, serta pasar domestik yang kuat. Melalui INNOPROM 2026, kami ingin memperluas jejaring kemitraan global, menarik investasi, dan membuka peluang kolaborasi industri yang memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua negara,” ujar Menperin (9/7).

Kinerja sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) pun menunjukkan tren yang terus menguat. Pada triwulan pertama tahun 2026, sektor ini tumbuh sebesar 4,96 persen, meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan pertama tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 3,34 persen. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tercatat sebesar 3,88 persen, dengan subsektor industri barang galian bukan logam menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi sebesar 9,12 persen.

Dari sisi perdagangan internasional, ekspor IKFT selama Januari-Maret 2026 mencapai USD 13,23 miliar meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar USD 12,77 miliar. Nilai terbesar berasal dari subsektor industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia yang menyumbang ekspor sebesar USD5,97 miliar. Sementara itu, realisasi investasi sektor IKFT pada Januari–Maret 2026 mencapai Rp47,20 triliun, naik signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp45,57 triliun.

Direktur Jenderal IKFT, Taufiek Bawazier mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan industri kimia Indonesia semakin siap untuk memperluas pasar dan menjalin kolaborasi dengan mitra global. “INNOPROM 2026 menjadi platform yang tepat untuk mempertemukan kemampuan industri kimia Indonesia dengan kebutuhan pasar Eurasia. Kami ingin membuka lebih banyak peluang investasi, memperkuat rantai pasok, sekaligus mendorong kerja sama industri yang berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Taufiek, Rusia memiliki sejumlah keunggulan yang dapat melengkapi pengembangan industri kimia Indonesia, mulai dari teknologi proses petrokimia, kapasitas produksi bahan kimia dasar berskala besar, hingga pengalaman panjang dalam pengembangan industri farmasi berbasis riset. Karena itu, INNOPROM 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperluas kerja sama dalam bentuk ko-manufaktur produk kimia bernilai tambah, transfer teknologi, pengembangan bahan baku farmasi, hingga investasi di kawasan industri kimia yang telah siap beroperasi di Indonesia.

Pada penyelenggaraan INNOPROM 2026, sektor industri kimia Indonesia akan diwakili oleh PT Zeus Kimiatama Indonesia, ASAKI, PT Argha Karya Prima Industry, PT Muliaglass, PT Herba Asa Nusa, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia, serta Pupuk Indonesia. Kehadiran berbagai pelaku industri tersebut mencerminkan kemampuan Indonesia dalam menghadirkan ekosistem industri kimia yang semakin lengkap dan kompetitif.

Dara Amelia, Officer of Business Portfolio PT Pupuk Indonesia sebagai salah satu co-exhibitor menyambut positif keikutsertaan Indonesia dalam pameran tersebut. “Partisipasi Pupuk Indonesia di INNOPROM 2026 menjadi kesempatan penting bagi kami untuk memperkuat hubungan dengan mitra industri di kawasan Eurasia. Kami berharap kehadiran Indonesia dapat membuka ruang kerja sama yang lebih konkret, khususnya di bidang pengembangan industri pupuk dan bahan kimia pertanian,” ungkapnya.

Lebih dari sekadar ajang promosi, partisipasi Indonesia di INNOPROM 2026 menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing industri nasional melalui kemitraan internasional. Kerja sama yang terbangun, baik dalam bentuk investasi, transfer teknologi, maupun ko-manufaktur, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas industri kimia dan farmasi nasional, menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat ketahanan industri Indonesia terhadap tantangan global di masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...161162163...4,867Halaman 162 dari 4,867