Beranda blog Halaman 167

Wapres Gibran Dampingi Presiden Prabowo Hadiri Pidato PM Narendra Modi di Parlemen

Penulis
Reta
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menghadiri acara pidato Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di hadapan jajaran anggota DPR dan MPR Republik Indonesia yang diselenggarakan di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (07/07/2026).

Kehadiran Wapres mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada acara tersebut mencerminkan eratnya hubungan persahabatan antara Indonesia dan India yang telah terjalin selama puluhan tahun, sekaligus menjadi momentum untuk semakin memperkuat kemitraan strategis kedua negara di berbagai bidang, sejalan dengan visi Indonesia Maju.

Mengawali pidatonya, PM Modi menyapa para hadirin dalam bahasa Indonesia.

“Selamat siang,” ujarnya.

Selain itu, dalam pidatonya, PM Modi menyebut Indonesia sebagai “sahabat sejati” dalam bahasa Indonesia. Berikutnya, pidato dilanjutkan dalam bahasa India.

Sebelumnya, dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa Indonesia dan India memikul tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas kawasan serta memperkuat kerja sama pembangunan.

“Indonesia dan India memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat kerjasama pembangunan,” ujar Puan.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI, para Wakil Ketua dan Pimpinan Fraksi DPR RI, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin beserta para Wakil DPD RI, serta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Anindya Novyan Bakrie beserta jajaran pengurus KADIN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Apresiasi Mobil Listrik MOLISA Karya Mahasiswa Unissula, Dorong Inovasi Kendaraan Listrik Nasional

Penulis
Reta
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengapresiasi inovasi MOLISA (Mobil Listrik Karya Mahasiswa) yang dikembangkan mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, sekaligus mendorong generasi muda untuk terus mengembangkan teknologi kendaraan listrik guna mendukung masa depan industri nasional yang berdaya saing.

Apresiasi tersebut disampaikan Wapres saat menerima Tim MOLISA Unissula di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (09/07/2026). Pertemuan tersebut dihadiri oleh 17 peserta yang terdiri atas sembilan mahasiswa dan delapan pendamping, termasuk Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Dekan Fakultas Teknologi Industri, serta para dosen pembimbing.

Pertemuan ini sejalan dengan pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia unggul, mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempercepat transformasi menuju industri nasional yang inovatif dan berdaya saing.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres meninjau langsung prototipe MOLISA yang dikembangkan melalui kolaborasi dosen dan mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Unissula.

Dekan Fakultas Teknologi Industri Unissula, Muhammad Qomaruddin, mengungkapkan bahwa Wapres memberikan apresiasi atas inovasi yang dihasilkan para mahasiswa.

“Beliau sangat mengapresiasi karya mahasiswa kami, yang kami namai dengan MOLISA, Mobil Listrik Karya Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung,” ujar Qomaruddin usai pertemuan.

Menurutnya, pengembangan MOLISA merupakan hasil kolaborasi lintas disiplin antara dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari upaya kampus menyiapkan sumber daya manusia yang siap mendukung perkembangan industri kendaraan listrik nasional.

“Ini anak-anak yang mendampingi kami adalah mereka yang kami ajak untuk berkolaborasi riset dengan dosen,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Wapres juga memperlihatkan sejumlah produk kendaraan nasional yang telah dikembangkan, termasuk kendaraan taktis Maung sebagai wujud kemajuan produk lokal Indonesia. Wapres pun mendorong Tim MOLISA untuk terus meningkatkan kualitas inovasi dan mengembangkan kendaraan listrik karya anak bangsa yang mampu bersaing, antara lain dengan memperluas wawasan melalui kunjungan ke industri yang telah berkembang.

“Tadi Pak Wapres menunjukkan kepada kami beberapa produk yang sudah jadi, seperti Maung sebagai wujud kemajuan produk lokal. Beliau mendorong supaya adik-adik mahasiswa terus berinovasi dan meningkatkan apa yang sudah kami buat,” jelas Qomaruddin.

Salah seorang mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Unissula, Naufal Afif Fathi, menjelaskan bahwa prototipe MOLISA dirancang sebagai kendaraan listrik yang memanfaatkan energi terbarukan melalui panel surya sebagai sumber energi tambahan.

“Untuk mobilnya sendiri itu, kita memiliki panel surya di atasnya, yang berfungsi untuk menambah suplai energi tambahan,” jelas Naufal.

Ia menambahkan, Wapres juga memberikan arahan agar mahasiswa terus mengembangkan inovasi teknologi ramah lingkungan melalui kendaraan listrik sebagai bagian dari penguatan ekosistem energi hijau.

“Dari Pak Wapres ada arahan dan masukan itu, supaya kami dari mahasiswa-mahasiswa Unissula untuk terus berkembang dan berinovasi dalam konteks pengembangan energi hijau, yaitu green future, melalui penggunaan produk-produk yang berbasis listrik,” ungkapnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap karya tersebut, Wapres membubuhkan tanda tangan pada prototipe MOLISA. Bagi para mahasiswa, momen tersebut menjadi pengalaman yang membanggakan sekaligus motivasi untuk terus berkarya dan menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi bangsa.

“Ini merupakan kesempatan dan kehormatan yang sangat berharga bagi kami,” ungkap Naufal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Suasana Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Kamis, 9 Juli 2026, terasa berbeda dari biasanya. Di sela lalu lalang kendaraan yang singgah untuk beristirahat dan mengisi bahan bakar, perhatian masyarakat tertuju pada Peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto. Di antara para pengguna kendaraan yang mengantre di stasiun pengisian, Rafi mengaku menyambut baik peluncuran B50. Menurut pengguna kendaraan pribadi tersebut, penggunaan biodiesel dengan kandungan energi nabati yang lebih tinggi menjadi langkah positif pemerintah dalam menjaga lingkungan. “Saya rasa dengan adanya B50 ini jauh lebih ya go green lah ya kurang lebih seperti itu. Salah satu gerakan pemerintah untuk mengurangi polusi,” ujar Rafi. Ia berharap manfaat program ini tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan, tetapi juga melalui ketersediaan pasokan yang lebih stabil. Sebab, menurutnya, masih ada kalanya masyarakat kesulitan mendapatkan solar. “Harapannya lebih, stok harusnya lebih melimpah ya. Jadi kadang-kadang saya juga kesulitan tuh sebelum adanya B50. Jadi seharusnya sih setelah ini B50 stabil lah untuk stok. Kalau untuk harga sih udah murah lah udah bagus,” tuturnya. Rafi pun menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah yang terus menghadirkan berbagai inovasi bagi masyarakat. “Terima kasih untuk pemerintah yang sudah bekerja terus menerus melakukan inovasi setiap harinya untuk masyarakat, kepentingan kita semua, seperti itu,” ucapnya. Harapan serupa datang dari Oyo, pedagang kelapa asal Ciamis. Hampir setiap hari ia menempuh perjalanan jauh mengantarkan kelapa ke Indramayu maupun Karawang. Baginya, biaya bahan bakar menjadi salah satu komponen penting dalam menjalankan usahanya. “Ya mudah-mudahan ke depannya bisa lancar, lebih murah, di mesin bagus. Ya mudah-mudahan pemerintah ke masyarakat–BBM ya standar jangan naik terus biar enak di masyarakat,” kata Oyo. Bagi Imron, seorang sopir truk, hari itu menjadi pengalaman pertamanya menggunakan B50. Meski belum merasakan dampaknya terhadap performa kendaraan, ia menaruh harapan besar agar bahan bakar tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi para pengemudi angkutan barang. “Semoga lebih murah, jangan disamain sama biosolar. Karena ini kan B50 produksi dari sawit,” ujarnya. Pengalaman pertama juga dirasakan Vivi. Selama ini ia selalu menggunakan biosolar karena belum tersedia pilihan B50. Menurutnya, kehadiran bahan bakar baru ini merupakan langkah yang baik apabila mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. “Ya bagus sih kalau memang nggak usah impor lagi, supaya nanti berharap sih ke depannya bisa lebih murah, terus bagus buat mobil, buat mesin solarnya,” ungkap Vivi. Sementara itu, Riandi yang sehari-hari bekerja di perusahaan perjalanan, memandang B50 sebagai inovasi yang membawa optimisme bagi sektor transportasi dan logistik. Ia menilai penggunaan biodiesel dapat menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan berharap pengembangan biodiesel terus berlanjut sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat luas. “Sangat bagus terutama untuk warga Indonesia yang menggunakan solar, sangat bagus sekali. Mudah-mudahan sih selalu berkembang biosolar, lebih murah, terus lebih bagus ke mesin terutama untuk penggunanya,” katanya.

Penulis
Reta
-

Suasana Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Kamis, 9 Juli 2026, terasa berbeda dari biasanya. Di sela lalu lalang kendaraan yang singgah untuk beristirahat dan mengisi bahan bakar, perhatian masyarakat tertuju pada Peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di antara para pengguna kendaraan yang mengantre di stasiun pengisian, Rafi mengaku menyambut baik peluncuran B50. Menurut pengguna kendaraan pribadi tersebut, penggunaan biodiesel dengan kandungan energi nabati yang lebih tinggi menjadi langkah positif pemerintah dalam menjaga lingkungan.

“Saya rasa dengan adanya B50 ini jauh lebih ya go green lah ya kurang lebih seperti itu. Salah satu gerakan pemerintah untuk mengurangi polusi,” ujar Rafi.

Ia berharap manfaat program ini tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan, tetapi juga melalui ketersediaan pasokan yang lebih stabil. Sebab, menurutnya, masih ada kalanya masyarakat kesulitan mendapatkan solar.

“Harapannya lebih, stok harusnya lebih melimpah ya. Jadi kadang-kadang saya juga kesulitan tuh sebelum adanya B50. Jadi seharusnya sih setelah ini B50 stabil lah untuk stok. Kalau untuk harga sih udah murah lah udah bagus,” tuturnya.

Rafi pun menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah yang terus menghadirkan berbagai inovasi bagi masyarakat. “Terima kasih untuk pemerintah yang sudah bekerja terus menerus melakukan inovasi setiap harinya untuk masyarakat, kepentingan kita semua, seperti itu,” ucapnya.

Harapan serupa datang dari Oyo, pedagang kelapa asal Ciamis. Hampir setiap hari ia menempuh perjalanan jauh mengantarkan kelapa ke Indramayu maupun Karawang. Baginya, biaya bahan bakar menjadi salah satu komponen penting dalam menjalankan usahanya.

“Ya mudah-mudahan ke depannya bisa lancar, lebih murah, di mesin bagus. Ya mudah-mudahan pemerintah ke masyarakat–BBM ya standar jangan naik terus biar enak di masyarakat,” kata Oyo.

Bagi Imron, seorang sopir truk, hari itu menjadi pengalaman pertamanya menggunakan B50. Meski belum merasakan dampaknya terhadap performa kendaraan, ia menaruh harapan besar agar bahan bakar tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi para pengemudi angkutan barang.

“Semoga lebih murah, jangan disamain sama biosolar. Karena ini kan B50 produksi dari sawit,” ujarnya.

Pengalaman pertama juga dirasakan Vivi. Selama ini ia selalu menggunakan biosolar karena belum tersedia pilihan B50. Menurutnya, kehadiran bahan bakar baru ini merupakan langkah yang baik apabila mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

“Ya bagus sih kalau memang nggak usah impor lagi, supaya nanti berharap sih ke depannya bisa lebih murah, terus bagus buat mobil, buat mesin solarnya,” ungkap Vivi.

Sementara itu, Riandi yang sehari-hari bekerja di perusahaan perjalanan, memandang B50 sebagai inovasi yang membawa optimisme bagi sektor transportasi dan logistik. Ia menilai penggunaan biodiesel dapat menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan berharap pengembangan biodiesel terus berlanjut sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat luas.

“Sangat bagus terutama untuk warga Indonesia yang menggunakan solar, sangat bagus sekali. Mudah-mudahan sih selalu berkembang biosolar, lebih murah, terus lebih bagus ke mesin terutama untuk penggunanya,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Resmikan Biodiesel B50, Indonesia Hemat Devisa hingga Rp170 Triliun

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa peluncuran Biodiesel B50 tidak hanya menjadi tonggak penting bagi kemandirian energi nasional, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi perekonomian Indonesia melalui penghematan devisa hingga Rp170 triliun. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan sambutan pada Peluncuran Biodiesel B50 di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 9 Juli 2026.

“Jadi hari ini, saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun. 10 miliar dolar kita hemat,” ujar Presiden.

Selain penghematan devisa dari sektor energi, Presiden juga mengungkapkan adanya potensi besar dari sektor sumber daya alam. Kepala Negara menyampaikan bahwa tim ekspedisi ilmiah yang melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sejumlah perguruan tinggi, serta didukung TNI baru saja menemukan cadangan emas dan berbagai mineral dalam jumlah yang sangat besar di Pegunungan Papua.

Presiden pun menyampaikan optimisme terhadap masa depan Indonesia. Menurutnya, berbagai capaian tersebut harus diiringi dengan komitmen seluruh elemen bangsa untuk menjaga negara melalui pemberantasan korupsi, penyelundupan, narkotika, maupun perjudian daring yang selama ini merugikan negara dan masyarakat.

“Masa depan kita sangat baik, sangat cerah. Tinggal kita sekarang merintis terus, meneruskan apa yang sudah dirintis pendahulu kita. Menjaga bangsa kita, menjaga republik kita. Kita harus hentikan korupsi, harus kita hentikan penyelundupan. Harus kita hentikan narkotika, harus kita hentikan judol,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo turut menyoroti meningkatnya kesejahteraan petani di berbagai daerah sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional. Berdasarkan laporan yang diterimanya, daya beli petani mengalami peningkatan, tercermin dari bertambahnya pembelian kendaraan hingga meningkatnya jumlah petani yang mampu menunaikan ibadah umrah.

“Ini tujuan pembangunan kita. Rakyat kita harus makmur dan kita tidak boleh rendah diri. Kita tidak boleh menerima bahwa rakyat kita harus miskin. Kita negara yang kaya, rakyat kita juga harus nikmati kekayaan itu,” ujar Presiden.

Di hadapan para ilmuwan, akademisi, serta jajaran Pertamina, Presiden mendorong agar inovasi pengembangan biodiesel terus dilanjutkan. Presiden berharap implementasi B50 tidak menjadi akhir, melainkan pijakan menuju pengembangan biodiesel dengan kandungan energi nabati yang lebih tinggi.

“Terima kasih para ilmuwan dari kampus-kampus. Teruskan pengkajian ini. Terima kasih Pertamina dan semua jajaranmu. Teruskan, jangan berhenti di B50. Kalau bisa B60,” kata Presiden.

Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi para pihak yang terlibat dalam keberhasilan pengembangan Biodiesel B50, Presiden menginstruksikan agar nama-nama yang berjasa dalam proses tersebut didata untuk diberikan tanda kehormatan. Presiden Prabowo turut mengapresiasi perjalanan panjang pengembangan biodiesel di Indonesia yang dimulai dari B2,5 pada 2008 hingga kini mencapai B50 melalui delapan tahapan pengembangan. Presiden menilai peluncuran tersebut menjadi momen bersejarah yang sarat makna.

“Tadi saya diberi laporan dari B2,5 tahun 2008 sampai B50 tahun 2026 melalui 8 tahap. Dan tahap B50 adalah tahap ke-8 yang dilaunching oleh Presiden ke-8,” tutur Presiden.

Peluncuran Biodiesel B50 pun menjadi simbol keberhasilan Indonesia dalam membangun kemandirian energi secara bertahap dan berkelanjutan, sekaligus mempertegas optimisme bahwa kekayaan sumber daya alam, didukung inovasi dan tata kelola yang baik, akan menjadi modal besar menuju Indonesia yang semakin maju, mandiri, dan makmur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Resmikan Biodiesel B50, Indonesia Jadi Negara Pertama Terapkan Mandatori B50

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Biodiesel B50 bertajuk “Langkah Nyata untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional” di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 9 Juli 2026. Peluncuran tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan kemandirian energi nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo terlebih dahulu meninjau Walk-in Gallery yang menampilkan penjelasan teknis mengenai produk Biodiesel B50. Usai peninjauan, Presiden menuju lokasi utama peluncuran untuk mengikuti rangkaian acara yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, serta laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Dalam laporannya, Menteri Bahlil menegaskan bahwa peluncuran Biodiesel B50 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi sebagaimana menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo. Menurutnya, implementasi program tersebut juga berhasil mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap impor solar.

“Hari ini kita tidak hanya meluncurkan B50, tapi kita juga mengambil suatu langkah besar menuju Indonesia yang makin berdaulat di sektor energi sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden,” ujar Menteri Bahlil.

Menteri Bahlil menjelaskan bahwa kebutuhan konsumsi solar nasional selama ini mencapai sekitar 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun, dengan impor produk solar berkisar 3 hingga 4 juta kiloliter setiap tahun. Melalui implementasi mandatori Biodiesel B50, Indonesia kini tidak lagi mengimpor produk solar.

“Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita dan ini adalah pertama kali,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori Biodiesel B50. Presiden menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak hanya menunjukkan keberhasilan teknologi, tetapi juga menjadi bukti kemampuan bangsa dalam mengelola kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

“Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo pun secara resmi meluncurkan Program Mandatori Biodiesel B50 dengan didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.

“Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 9 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi saya luncurkan Biodiesel B50,” ucap Presiden seraya menekan tombol sirine tanda peresmian.

Peluncuran tersebut menandai babak baru perjalanan Indonesia menuju swasembada energi, sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai pelopor transisi energi yang memanfaatkan potensi sumber daya alam nasional untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kesehatan Jantung Jadi Kunci Produktivitas, Otorita IKN Gelar Health Talk dan Skrining Gratis

Penulis
Reta
-

Produktivitas kerja berawal dari tubuh yang sehat. Menyadari pentingnya menjaga kesehatan pegawai, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Rumah Sakit Mayapada Nusantara menggelar Health Talk bertema “Jantung Sehat untuk Produktivitas Kerja: Kenali Risiko, Ubah Kebiasaan, dan Mulai Skrining Sejak Dini” di Ruang Serbaguna Kantor Kementerian Koordinator 3 Tower 1, Nusantara, Selasa (07/07/2026).

Kegiatan ini mengajak ASN dan para pekerja di kawasan IKN untuk lebih mengenali faktor risiko penyakit jantung yang kerap berkembang tanpa gejala. Selain edukasi dari dokter spesialis jantung, peserta juga memperoleh pemeriksaan kolesterol dan konsultasi kesehatan sebagai langkah deteksi dini.

Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito, mengatakan bahwa kesehatan menjadi modal utama dalam menjaga produktivitas, terlebih di tengah percepatan pembangunan IKN.

“Kalau ingin produktif, maka harus sehat. Sehat dan produktif adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kesehatan terjaga, kita dapat bekerja lebih optimal untuk menyelesaikan setiap tahapan pembangunan IKN,” ujarnya pada Selasa (07/07/2026) di rang Serbaguna Kantor Kementerian Koordinator 3 Tower 1, Nusantara.

Menurut Suwito, hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) di IKN yang dilaksanakan sebelumnya menunjukkan masih tingginya faktor risiko penyakit tidak menular. Sebanyak 46,4 persen peserta memiliki kadar kolesterol tinggi, 30,2 persen mengalami kadar asam urat tinggi, dan 17,1 persen memiliki tekanan darah tinggi. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya membangun kebiasaan hidup sehat bagi para pegawai.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Rumah Sakit Mayapada Nusantara, dr. Farah Alkatiri, M.M., M.PH., FISQua, menilai kesehatan pekerja merupakan investasi jangka panjang bagi organisasi.

“Karyawan adalah aset organisasi. Ketika kesehatan mereka terjaga, produktivitas pun meningkat. Karena itu, kami terus berkomitmen mendukung Otorita IKN melalui berbagai program promotif dan preventif agar masyarakat dan para pekerja di Nusantara tetap sehat,” ujarnya.

Dalam sesi edukasi, Dokter Spesialis Jantung Rumah Sakit Mayapada Nusantara, dr. Dewi Ayu Paramita, Sp.JP., FIHA, menjelaskan bahwa hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, kebiasaan merokok, kurang aktivitas fisik, hingga riwayat keluarga merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Sebagian besar faktor tersebut dapat dikendalikan melalui perubahan gaya hidup dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak menunggu munculnya keluhan sebelum memeriksakan diri.

“Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Skrining membantu kita mengenali risiko lebih awal sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Otorita IKN bersama RS Mayapada Nusantara terus mendorong terbentuknya budaya kerja yang menempatkan kesehatan sebagai bagian dari produktivitas. Dengan jantung yang sehat, ASN dan para pekerja diharapkan mampu menjalankan aktivitas dengan baik untuk mendukung pembangunan Nusantara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi XIII DPR Dorong Sinergi Kemenkum dan Pemda untuk Perkuat Harmonisasi Regulasi Daerah

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas mendorong penguatan sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan pemerintah daerah guna memastikan setiap regulasi yang diterbitkan selaras dengan sistem hukum nasional serta mampu memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

Dirinya menilai harmonisasi regulasi akan berjalan lebih efektif apabila Kantor Wilayah Kementerian Hukum memiliki kesamaan pemahaman dengan pemerintah daerah sebagai mitra utama dalam pembentukan berbagai peraturan di tingkat daerah.

 

“Kalau kita sudah sepaham dengan kepala daerah maka kita juga akan membantu beliau dari sisi penyempurnaan atau harmonisasi regulasi yang diterbitkan, baik itu provinsi maupun kebutuhan kota, karena mitra utama kita adalah pemerintah daerah,” ujar Yan Permenas saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur di Surabaya, Rabu (8/7/2026).

 

Menurut Yan, membangun komunikasi yang intensif antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dengan gubernur, bupati, dan wali kota merupakan langkah strategis untuk menciptakan kesamaan perspektif dalam penyusunan regulasi. Dengan komunikasi yang baik, proses harmonisasi dapat dilakukan sejak tahap awal sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

 

“Pak Kakanwil harus sering-sering bertatap dengan bupati, gubernur, wali kota sehingga bisa membangun kesepahaman dan mendorong setiap regulasi yang diterbitkan di Jawa Timur,” lanjutnya.

 

Ia berharap kolaborasi yang semakin erat antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan pemerintah daerah dapat memperkuat kualitas produk hukum daerah. Regulasi yang disusun melalui proses harmonisasi yang baik diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi IX DPR Dorong BGN Segera Terbitkan SOP SPPG Wilayah 3T agar Program MBG Berjalan

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyoroti belum beroperasinya sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu segera menyusun standar operasional prosedur (SOP) serta memperjelas payung hukum operasional SPPG agar fasilitas yang telah siap dapat segera mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

“Pengelolaan dan reformasi di BGN memang harus dilakukan. Namun jangan sampai program ini menghambat hak anak-anak kita untuk mendapatkan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Politisi PKB ini saat ditemui di SPPG Tanjung Hutan, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Rabu (8/7/2026).

 

Ia menjelaskan, wilayah 3T memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya sehingga membutuhkan aturan teknis yang lebih spesifik. Kejelasan SOP dan payung hukum dinilai penting agar operasional SPPG tidak lagi mengalami hambatan administratif dan dapat segera melayani masyarakat.

 

“Kita berharap untuk dapur di wilayah 3T ini segera ada SOP yang jelas, payung hukumnya juga jelas, sehingga tidak ada kendala lagi untuk segera beroperasi. Dengan begitu anak-anak kita bisa segera mendapatkan makan bergizi gratis,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

 

Nihayatul juga berharap restrukturisasi di BGN dapat mempercepat penyusunan SOP, baik untuk SPPG secara umum maupun khusus bagi wilayah 3T. Menurutnya, percepatan tersebut penting mengingat masih banyak SPPG di wilayah 3T yang telah siap beroperasi tetapi belum dapat memberikan layanan kepada masyarakat.

 

Karena itu, Komisi IX akan berkoordinasi dengan BGN untuk mendorong langkah-langkah strategis. Hal ini dilakukan agar operasional SPPG di wilayah 3T segera terealisasi sehingga manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat segera dirasakan oleh anak-anak di daerah tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rakor Bersama Kepala Daerah Se-Sulsel, Menteri Nusron Tegaskan Perlindungan Lahan Pertanian Jadi Prioritas Pemerintah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan langkah pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan lahan pertanian di daerah. Langkah itu dilakukan untuk mendukung swasembada pangan di tengah tingginya kebutuhan lahan bagi berbagai program strategis nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (09/07/26).

“Bagi Bapak Presiden, masalah ketahanan pangan dan swasembada pangan adalah necessary condition, sebuah keharusan dan kebutuhan dalam kondisi situasi global yang tidak menentu ini. Maka kami diperintahkan untuk menjaga dan melindungi sawah-sawah serta lahan pertanian, yaitu dengan keputusan LP2B,” kata Menteri Nusron.

Sejalan dengan kebijakan itu, pemerintah menetapkan target perlindungan LP2B sebesar 87% dari total Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di setiap daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri telah melampaui target tersebut dengan menetapkan LP2B hingga 88.05%. Keputusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini lantas diapresiasi oleh Menteri ATR/BPN.

Meski demikian, ia tetap mengingatkan bahwa lahan di luar kawasan LP2B tidak serta-merta dapat dialihfungsikan. “Boleh dipakai, tapi tidak bebas. Tetap harus mengajukan izin penggunaan lahan non-LP2B untuk kepentingan lain. Fungsinya agar tidak ugal-ugalan dalam pengalihan fungsi lahan,” ujar Menteri Nusron.

Di hadapan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, beserta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan yang hadir dalam Rakor ini, Menteri Nusron juga meminta agar pemerintah kabupaten/kota segera mengintegrasikan penetapan LP2B ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Jika membutuhkan dukungan atau mengalami keterbatasan anggaran, pemerintah kabupaten/kota dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang.

Menteri Nusron mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN telah memperoleh tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk membantu penyusunan RTRW di 104 kabupaten/kota dan 400 RDTR secara nasional. Oleh karena itu, daerah yang belum menyusun RTRW maupun RDTR diimbau segera mengajukan usulan agar target cakupan RDTR di Sulawesi Selatan dapat mencapai 100% pada 2028.

Dalam kesempatan ini, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan menandatangani Berita Acara Penetapan LP2B sebagai wujud komitmen menjaga ketahanan pangan. Penandatanganan disaksikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Wartomo.

Sekda Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menjelaskan bahwa Sulawesi Selatan merupakan penopang ketahanan pangan nasional, khususnya bagi kawasan timur Indonesia. Sebagai sentra produksi beras terbesar di Indonesia, perlindungan terhadap lahan pertanian melalui penetapan LP2B ini menjadi langkah strategis yang memang diperlukan. Hingga saat ini, capaian penetapan LP2B di Sulawesi Selatan telah mencapai 581.309 hektare atau 88,05% dari total 660.683 hektare Lahan Baku Sawah (LBS).

“Capaian ini berarti Sulawesi Selatan telah melampaui target akhir penetapan LP2B tiga tahun lebih cepat. Ini merupakan bentuk komitmen sekaligus kepastian hukum dalam perlindungan LP2B di setiap daerah,” pungkas Jufri Rahman.

Turut hadir mendampingi Menteri Nusron dalam pertemuan ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad; Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Rahma Julianti; serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kamrussamad Dorong Sinergi Kebijakan Politik dan Ekonomi untuk Perkuat Pertumbuhan Nasional

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menegaskan bahwa sinergi kebijakan politik dan ekonomi menjadi kunci dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kedaulatan ekonomi harus mampu meningkatkan penerimaan negara dan mendorong pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

 

Kamrussamad menjelaskan pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, mulai dari penataan sektor hulu, pengawasan ekspor, hingga kebijakan devisa hasil ekspor yang ditempatkan di perbankan nasional. Menurutnya, langkah tersebut akan memperkuat cadangan devisa sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara.

 

“Kalau bauran kebijakan politik dan ekonomi ini berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin terdorong,” ujarnya disampaikan dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Peran DPR dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

 

Ia menambahkan, meningkatnya penerimaan negara harus diikuti dengan belanja APBN yang lebih produktif, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung hilirisasi industri dan mendorong investasi di berbagai daerah.

 

Selain itu, Kamrussamad menilai kebijakan efisiensi anggaran bertujuan meningkatkan kualitas belanja negara dengan mengalihkan anggaran dari kegiatan yang kurang berdampak langsung kepada program-program yang lebih produktif bagi masyarakat.

 

Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu memperkuat inovasi dan kemandirian fiskal agar mampu mempercepat pembangunan di wilayah masing-masing. Ia menegaskan fungsi distribusi APBN harus terus dijaga agar pembangunan berlangsung lebih merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...166167168...4,867Halaman 167 dari 4,867