Beranda blog Halaman 168

Kapolri Salurkan 80 Ton Pupuk Futuraplus Presisi untuk Petani Riau, Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Penulis
Reta
-

Kapolri menyerahkan bantuan 80 ton pupuk batu bara Futuraplus Presisi kepada lima kelompok tani di Provinsi Riau. Bantuan tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan peninjauan pabrik PT Bursatani Futura Andyta di Kabupaten Kampar, Rabu (8/7/2026).

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada lima perwakilan kelompok tani. Setelah itu, Kapolri melepas keberangkatan truk pengangkut pupuk melalui prosesi flag off. Jumlah bantuan sebanyak 80 ton dipilih secara khusus karena memiliki makna 80 Tahun Polri untuk Masyarakat.

Lima kelompok tani penerima bantuan berasal dari sejumlah wilayah di Riau. Mereka yakni UPJA Paduka dari Kabupaten Rokan Hulu, Kelompok Tani Bangun Rejeki dari Kabupaten Pelalawan, Kelompok Tani Saibone dari Kecamatan Tambang, Kelompok Tani Piber dari Kabupaten Kampar, serta Kelompok Tani Ayu Makmur dari Kabupaten Siak.

Bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Dukungan itu tidak hanya diarahkan pada aspek pengamanan distribusi pangan, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan petani di tingkat lapangan, salah satunya melalui ketersediaan pupuk.

Pupuk yang disalurkan merupakan pupuk batu bara Futuraplus Presisi, hasil kerja sama PT Bursatani Futura Andyta dengan Polri. Produk ini dikembangkan dengan kandungan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani mitra Polri. Dengan demikian, bantuan yang diberikan diharapkan dapat memberi manfaat langsung bagi peningkatan produktivitas pertanian.

Sebelum penyerahan bantuan, Kapolri terlebih dahulu meninjau operasional pabrik PT Bursatani Futura Andyta. Di lokasi, Kapolri menerima paparan dari Direktur Utama perusahaan mengenai proses produksi dan manfaat Pupuk Futura Plus Presisi. Kapolri kemudian melihat langsung aktivitas pabrik yang berada di Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi 24 ton per hari. Dalam satu bulan, total produksi dapat mencapai 480 ton. Produk pupuk batu bara itu dibuat dari batu bara berkalori rendah yang tidak terserap industri PLTU, kemudian diolah menjadi pupuk dengan kandungan asam humat, C-organik, serta unsur hara makro dan mikro.

Kandungan tersebut dinilai dapat membantu memperbaiki kualitas tanah, meningkatkan aktivitas biologis tanah, dan menjaga keberlanjutan produktivitas pertanian. Bagi petani, pemanfaatan pupuk ini diharapkan menjadi alternatif untuk meningkatkan hasil tanam sekaligus mengurangi ketergantungan pada jenis pupuk tertentu.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa peran Polri dalam masyarakat terus berkembang. Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri juga hadir mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk memperkuat ketahanan pangan dan membantu petani menghadapi berbagai tantangan produksi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bea Cukai Resmikan Customs Office di KEK Kura-Kura Bali, Perkuat Iklim Investasi dan Pariwisata

Penulis
Reta
-

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Iyan Rubiyanto, meresmikan Customs Office dan Kawasan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali pada Senin (29/06).

Dalam sambutannya, Iyan menegaskan bahwa peresmian Customs Office dan Kawasan Pabean menjadi momentum penting dalam mendukung pengembangan KEK Kura-Kura Bali sebagai kawasan ekonomi strategis nasional.”Peresmian Customs Office dan Kawasan Pabean ini merupakan tonggak penting dalam mendukung operasional KEK Kura-Kura Bali sebagai kawasan strategis,” imbuhnya.

Kegiatan peresmian ini turut dihadiri oleh Kepala Bea Cukai Denpasar beserta jajaran, Direktur Utama PT Bali Turtle Island Development (BTID), Kepala Administrator KEK Sanur dan KEK Kura-Kura Bali, Asisten II Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Kepala Kantor Bea Cukai Denpasar, I Made Aryana, menyampaikan bahwa Bea Cukai Denpasar siap mendukung operasional KEK Kura-Kura Bali melalui pelayanan yang prima dan pengawasan yang efektif.

“Dengan beroperasinya Customs Office dan Kawasan Pabean di KEK Kura-Kura Bali, kami siap memberikan pelayanan kepabeanan yang optimal kepada para pelaku usaha. Bea Cukai Denpasar akan terus mengedepankan pelayanan yang profesional, responsif, dan berbasis manajemen risiko, sehingga dapat memberikan kepastian berusaha sekaligus menjaga optimalisasi fungsi pengawasan,” ujar Aryana.

KEK Kura-Kura Bali merupakan Kawasan Ekonomi Khusus yang berlokasi di Pulau Serangan, Kota Denpasar, dengan luas kawasan sekitar 498 hektare. Kawasan ini dikembangkan sebagai destinasi terpadu yang mengusung konsep pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, serta diarahkan menjadi pusat kegiatan pariwisata, ekonomi kreatif, pendidikan, kesehatan, teknologi, hingga layanan keuangan internasional.

Melalui peresmian Customs Office dan Kawasan Pabean ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendukung pengembangan KEK Kura-Kura Bali sebagai kawasan ekonomi berkelas dunia. Kehadiran fasilitas kepabeanan di kawasan tersebut juga diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, meningkatkan daya saing Indonesia, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OJK Dorong Generasi Muda Pahami Pentingnya Governance Excellence dan Integritas Publik

Penulis
Reta
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pentingnya terus memperkuat tata kelola dan integritas sektor jasa keuangan guna menciptakan industri yang tangguh dan transparan serta mampu menjawab tantangan era digital khususnya dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas risiko yang semakin beragam.​

Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam Kuliah Umum dengan tema “Governance Excellence: Tata Kelola Modern dan Integritas Publik” di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Selasa (7/7).

Kuliah umum tersebut merupakan bagian dari rangkaian Roadshow Governansi OJK yang diselenggarakan secara berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya tata kelola yang baik dan nilai-nilai integritas.

Sophia Wattimena mengatakan bahwa penguatan tata kelola merupakan kunci untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus membangun dan mempertahankan kepercayaan publik di tengah pesatnya transformasi digital.

Dalam paparannya, Sophia menjelaskan bahwa transformasi digital tidak hanya menghadirkan berbagai peluang bagi sektor jasa keuangan, tetapi juga meningkatkan kompleksitas risiko yang bersumber dari teknologi, sumber daya manusia, proses bisnis, maupun ekosistem digital yang semakin saling terhubung.

“Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan integritas publik pada era digital adalah meningkatnya ancaman fraud dan serangan siber yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pendekatan tata kelola modern tidak dapat lagi bersifat reaktif. Organisasi harus membangun resilience, yaitu kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, merespons, dan memulihkan diri secara cepat ketika menghadapi ancaman,” kata Sophia.

Menurutnya, tata kelola yang efektif juga akan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, termasuk nasabah, investor, konsumen, dan pihak terkait lainnya, serta mendorong akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Direktur Bidang Akademik PKN STAN Agus Bandiyono, Komite Etik Level Governance OJK Prof. Niki Lukviarman, Kepala OJK Jabodebek Edwin Nurhadi, dan Kepala OJK Provinsi Banten Adi Dharma serta diikuti oleh l​ebih dari 600 mahasiswa secara luring maupun daring.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Bandiyono mengapresiasi penyelenggaraan kuliah umum oleh OJK sebagai bentuk sinergi antara regulator dan institusi pendidikan dalam menanamkan budaya tata kelola yang baik dan integritas kepada generasi muda. Ia juga mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam memperkuat integritas publik sebagai bekal dalam menjalankan tugas di sektor publik maupun sektor jasa keuangan.

Kuliah umum ini diharapkan menjadi wadah untuk membangun karakter generasi muda yang berintegritas, beretika, dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai tata kelola modern sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan publik.

Melalui Roadshow Governansi, OJK berharap nilai-nilai tata kelola yang baik dan integritas semakin tertanam dalam karakter, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan generasi muda Indonesia. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi etika, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam mendukung terciptanya sektor jasa keuangan yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Mukhtarudin Gandeng KBRI Ankara Maksimalkan Pasar Kerja Formal di Turki

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menerima kunjungan kehormatan dari jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Ankara di Kantor KP2MI, Jakarta, Rabu (8/7/26).

Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Duta Besar RI untuk Turki, Achmad Rizal Purnama, guna membahas penguatan tata kelola penempatan dan peningkatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Turki.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa Kementerian P2MI tengah memacu program SMK Go Global sebagai langkah cepat (quick win).

Program strategis ini ditargetkan untuk menempatkan Pekerja Migran terampil secara bertahap ke pasar kerja internasional, dengan target penempatan yang dimulai dari 40.000 tenaga kerja pada tahun 2026.

Angka ini diproyeksikan akan meningkat signifikan menjadi 140.000 penempatan per tahun pada periode 2027 dan 2028, hingga akhirnya mencapai target puncak sebanyak 180.000 penempatan pada tahun 2029.

“Turki menjadi salah satu negara target penempatan strategis kami, bersama dengan Jepang, Korea Selatan, Jerman, Australia, Malaysia, Singapura, Kawasan Eropa, Taiwan, dan Maladewa. Implementasinya akan dilakukan secara bertahap dengan terus memperhatikan kondisi geopolitik dunia,” ujar Menteri Mukhtarudin.

Potensi Besar Pasar Kerja dan Data Penempatan di Turki

Turki dinilai memiliki kebutuhan tenaga kerja yang terus meningkat secara signifikan. Sektor-sektor yang menjadi peluang emas bagi Pekerja Migran di antaranya adalah, hospitality dan Pariwisata, Manufaktur, Spa dan Wellness, Caregiver dan Babysitter.

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) periode Januari 2025 hingga 6 Juli 2026, Kementerian P2MI telah memfasilitasi sebanyak 14.058 layanan penempatan ke Turki, menempatkan negara tersebut di urutan kedelapan sebagai negara tujuan tertinggi. Saat ini, tercatat ada 7.596 Pekerja Migran yang masih memiliki kontrak aktif di Turki.

Pengetatan Pengawasan dan Layanan Aduan

Meski potensinya besar, tantangan di lapangan tetap menjadi perhatian serius. Pada periode Januari 2025 -6 Juli 2026, tercatat ada 208 layanan pengaduan dan 264 layanan kepulangan Pekerja Migran bermasalah akibat kasus gagal berangkat, pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, hingga deportasi.

Menanggapi hal ini, Menteri P2MI menegaskan akan menerapkan pengawasan yang jauh lebih ketat dari hulu ke hilir. “Intinya pengawasan harus lebih ketat. Kami akan memperkuat pengawasan terhadap proses rekrutmen dan keagenan untuk memastikan informasi kerja, upah, dan fasilitas yang diberikan akurat. Agen yang melanggar akan ditindak tegas sesuai hukum,” tegas Menteri Mukhtarudin.

Langkah penguatan lainnya meliputi peningkatan kualitas pra-keberangkatan (pelatihan bahasa, mental, fisik, dan budaya) serta evaluasi skema Seasonal Worker agar durasi kontrak kerja bisa memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal bagi Pekerja Migran.

Dorong Peran Vital KBRI Ankara dan Pembentukan JWC

Mengingat belum adanya Atase Ketenagakerjaan Indonesia di Turki, Menteri Mukhtarudin secara khusus meminta dukungan penuh dari KBRI Ankara untuk mengawal proses penempatan, verifikasi Job Order, hingga perlindungan hukum di sana.

“Kita ini kan belum ada Atase di Turki. Jadi pasti peran dari KBRI Turki menjadi sangat vital. Makanya kami mohon dukungannya dari Pak Dubes, terutama terkait koordinasi Job Order dan percepatan proses visa kerja agar penempatan berjalan efektif,” pinta Menteri Mukhtarudin.

Untuk memperkuat payung hukum bilateral, pertemuan tersebut menyepakati sejumlah poin penting terkait penguatan kerja sama ke depan, salah satunya melalui percepatan pembentukan Joint Working Commission (JWC) on Labour Indonesia–Turki sebagai forum resmi untuk memperluas peluang kerja sekaligus meningkatkan pelindungan bagi para pekerja.

Selain itu, kedua pihak juga berkomitmen melakukan penyelarasan kebutuhan industri di Turki khususnya pada sektor hospitality dan manufakturmelalui penyiapan calon Pekerja Migran Indonesia yang kompeten dari tanah air.

Langkah ini akan didukung oleh kolaborasi intensif antara KP2MI, KBRI Ankara, serta pemangku kepentingan terkait di Turki demi mewujudkan tata kelola penempatan yang bersih, aman, dan transparan.

Dubes RI di Turki Ungkap Tingginya Permintaan Pekerja

Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Achmad Rizal Purnama, menyambut baik dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program SMK Go Global pemerintah.

Berdasarkan hasil penjajakan langsung yang dilakukan oleh KBRI Ankara, potensi pasar kerja bagi Pekerja Migran Indonesia di Turki saat ini mengalami lonjakan permintaan (demand) yang luar biasa.

Achmad Rizal mengungkapkan bahwa pada tahun lalu, Turki mengajukan permintaan sebanyak 31.000 tenaga kerja. Angka tersebut diproyeksikan meningkat tajam pada tahun 2026 ini, dengan indikasi kebutuhan mencapai sekitar 38.000 tenaga kerja, yang didominasi oleh sektor formal.

“Peluang kita menjadi pemasok tenaga kerja profesional sangat besar di Turki. Logikanya, kita memang butuh menempatkan orang, tetapi pihak Turki sebenarnya jauh lebih butuh tenaga kerja kita untuk menghidupkan kembali sektor-sektor ekonomi mereka,” ujar Dubes Rizal.

Peta Kebutuhan Sektor Formal di Turki

Dubes Rizal merinci ada empat sektor utama di Turki yang saat ini sangat membutuhkan suplai tenaga kerja terampil dari Indonesia.

Sektor hospitality (perhotelan dan pariwisata) menempati posisi pertama sebagai sektor paling dominan yang mayoritasnya diisi oleh pekerja Indonesia, disusul oleh sektor babysitter yang mencatatkan kebutuhan sangat besar hingga mencapai 25.000 lowongan untuk tenaga pengasuh terampil (skilled).

Sementara itu, sektor konstruksi berada di posisi ketiga terbesar, diikuti oleh sektor manufaktur di urutan keempat yang saat ini telah mengantongi permintaan masuk untuk sekitar seribuan tenaga kerja Indonesia.

Jaminan Keamanan dan Tantangan Pengurusan Visa

Terkait aspek keamanan kerja, Dubes Rizal memberikan kabar baik bagi para calon pekerja. Menurutnya, regulasi di Turki sangat berpihak pada pelindungan hak-hak pekerja asing.

“Dari sisi pelindungan, relatif aman Pak Menteri. Pemerintah Turki benar-benar melindungi pekerja asing yang ada di sana,” jelasnya.

Meski demikian, ia menggarisbawahi bahwa hambatan utama yang saat ini dihadapi adalah masalah birokrasi pengurusan visa kerja di internal otoritas Turki. Menanggapi kendala ini, KBRI Ankara siap bersinergi dengan Kementerian P2MI untuk mengupayakan program percepatan proses penerbitan visa kerja agar penempatan Pekerja Migran tidak terhambat.

Di balik peluang emas tersebut, Dubes Rizal juga mengingatkan adanya dua tantangan baru di lapangan yang harus diantisipasi bersama yakni persaingan Agensi Kerja, tingginya permintaan tenaga kerja memicu persaingan tidak sehat di antara agensi lokal di Turki.

Akibatnya, mulai muncul fenomena “agensi nakal” dalam proses negosiasi bisnis (B2B) dengan agensi di Indonesia. Hal ini memerlukan pengawasan ketat agar tidak merugikan hak-hak Pekerja Migran Indonesia.

“Tantangan ini nyata, mulai dari masalah visa hingga agensi yang mulai nakal karena tingginya persaingan di sana. Jadi kita perlu memberikan edukasi dan pemahaman yang jauh lebih baik kepada para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebelum mereka berangkat,” pungkas Dubes Rizal.

Melalui sinergi yang kuat antara Kementerian P2MI dan KBRI Ankara, peluang besar di pasar kerja Turki diharapkan dapat dioptimalkan secara aman dan terstruktur.

Adapun komitmen bersama untuk memperketat pengawasan agensi, mempercepat birokrasi visa, serta mengedukasi para calon pekerja menjadi kunci utama dalam menyukseskan program SMK Go Global.

Dengan kolaborasi intensif ini, pemerintah optimistis dapat membuka jalan bagi puluhan ribu tenaga kerja terampil Indonesia untuk berkarier secara profesional di Turki sekaligus memastikan hak dan pelindungan mereka terjamin sepenuhnya di luar negeri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Salurkan Santunan Anak Yatim, Wali Kota Aaf Ajak Perkuat Semangat Berbagi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan bersama pengurus Masjid Al-Ikhlas menyalurkan santunan kepada 70 anak yatim dalam rangka memperingati 10 Muharam 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Al-Ikhlas, Kamis (9/7/26), menjadi wujud kepedulian sekaligus ajakan untuk memperkuat budaya berbagi di tengah masyarakat.

Wali Kota Pekalongan, H.A. Afzan Arslan Djunaid atau akrab disapa Aaf mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang turut menyukseskan kegiatan tersebut, di antaranya YBM PLN, BAZNAS, BRI, Kospin Jasa Syariah, serta para donatur dan jamaah masjid. Menurutnya, kolaborasi tersebut menunjukkan semangat gotong royong dalam menebarkan manfaat bagi sesama.

“Alhamdulillah banyak sekali kegiatan yang didukung YBM PLN dan para donatur lainnya. Ini menjadi wujud kita berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama menyantuni anak yatim yang memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan adik-adik semua bisa sukses meraih cita-citanya dengan rajin belajar,” tutur Wali Kota Aaf.

Wali Kota Aaf berharap kegiatan santunan dapat terus berlanjut setiap tahun dengan jumlah penerima manfaat yang semakin meningkat. Selain itu, Masjid Al-Ikhlas diharapkan terus menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Panitia, Mahbub Syauqi, mengungkapkan jumlah penerima santunan tahun ini meningkat menjadi sekitar 70 anak, dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 50 anak.

“Mayoritas penerima berasal dari lingkungan sekitar Masjid Al-Ikhlas, dengan tambahan dari wilayah lain apabila kuota masih tersedia,”tutur Mahbub.

Mahbub berharap dukungan dari para donatur terus mengalir sehingga program santunan dan berbagai kegiatan kemakmuran masjid dapat terus berkembang.

“Mudah-mudahan tahun depan jumlah penerima santunan semakin bertambah dan Masjid Al-Ikhlas semakin semangat menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenag Akan Tertibkan Pesantren Ilegal untuk Cegah Penyimpangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama (Kemenag) mengambil langkah tegas untuk menyisir keberadaan pesantren ilegal yang kerap menjadi kedok tindakan penyimpangan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, pihaknya bakal memperketat definisi operasional lembaga keagamaan ini guna memisahkan pesantren asli dengan institusi bodong.

Langkah ini diambil menyusul terjadinya sejumlah kasus kekerasan seksual dan penyimpangan di lingkungan pendidikan berbasis agama belakangan ini. Menag mengungkapkan bahwa banyak pondok pesantren illegal atau mengatasnamakan pesantren, padahal tidak terdaftar di Kemenag. Kondisi ini dinilai mengaburkan esensi pesantren dan membahayakan keselamatan publik, khususnya para santri.

“Maka kami minta ada penertiban sangat-sangat tajam, misalnya kita bikin dulu definisinya pondok pesantren, apa syarat untuk bisa disebut pondok pesantren, kemudian syarat untuk bisa disebut kyai seperti apa,” ujar Menag dalam wawancara khusus dengan Media Indonesia di Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Standardisasi Lewat Majelis Masyayikh

Guna membenahi ekosistem di lingkungan pendidikan pesantren, Kemenag memaksimalkan peran Majelis Masyayikh. Lembaga independen ini memiliki peran strategis dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan pesantren, sekaligus menyusun instrumen regulasi yang komprehensif.

“Kita membentuk suatu lembaga bernama Majelis Masyaikh, jadi kita tunjuk tokoh-tokoh pondok pesantren. Inilah yang akan membantu dan memberikan suatu konsep bagaimana ekosistem pesantren yang ideal yang bisa mencegah terjadi kekerasan seksual dan penyimpangan lain yang tidak dikehendaki,” lanjut Menag.

Standardisasi ini tidak hanya menyasar kurikulum atau legalitas lembaga, melainkan juga perilaku para pengelola dan pengajar. Menag menekankan bahwa hukum dan aturan moral di dalam pesantren berlaku mutlak untuk semua.

“Tata tertib itu bukan hanya mengikat para santri-santri, tapi tata tertib itu juga mengikat para pembinanya,” tegasnya.

Sanksi Tegas: Tutup dan Evakuasi

Menag juga mengirimkan sinyal peringatan keras kepada seluruh pengelola lembaga pendidikan keagamaan agar tidak bermain-main dengan hukum. Ia meminta seluruh ekosistem pesantren kembali pada nilai-nilai dasar kepesantrenan.

“Jangan terjadi penyimpangan apapun yang bertentangan dengan Hukum positif, bertentangan dengan Hukum syariah, bertentangan dengan sendi-sendi kepesantrenan,” cetus Menag.

Jika pelanggaran hukum tetap terjadi, Kemenag memastikan tidak akan memberikan toleransi. Selain menyerahkan oknum yang terlibat ke ranah pidana, sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional dan penutupan lembaga akan langsung dijatuhkan. Kendati demikian, Kemenag menjamin hak pendidikan para santri tetap terlindungi.

“Pesantren yang terlibat Itu semua pihak terlibat Selain harus menjalani Proses hukum Juga kita memberikan Tindakan ke podok pesantren Kita tutup pondoknya, santrinya kita selamatkan, pindahkan ke pondok yang lain (yang lebih aman),” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhut: ASN Muda Motor Perubahan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni resmi mengambil sumpah jabatan dan melantik ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Kehutanan, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) formasi tahun anggaran 2024 serta sejumlah pejabat struktural dan fungsional.

Dalam arahannya, Menhut menyampaikan sejumlah pesan utama yang harus dipedomani oleh seluruh ASN baru sebagai penerus estafet perjuangan di sektor kehutanan. Menhut meminta seluruh jajaran untuk menjaga integritas di tengah tantangan kedinasan serta fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam menjaga kelestarian hutan.

“Kalian semua yang sudah tergabung dalam kementerian ini, baik yang bertugas di lapangan seperti Polisi Kehutanan, Manggala Agni, maupun para penyuluh, teruslah menjaga kehidupan dan menjaga hutan kita dengan dedikasi terbaik sesuai porsi masing-masing,” ujar Menhut.

Selanjutnya, ASN muda ditekankan untuk terus memperkaya ilmu, baik melalui pendidikan formal maupun belajar dari lingkungan sekitar, termasuk dari atasan, rekan sejawat, hingga bawahan.

“Jangan pernah berhenti belajar. Belajarlah dari masyarakat, belajar dari rekan sejawat, bahkan belajar dari bawahan sekalipun. Saya pun sampai hari ini tidak pernah berhenti belajar dan bertanya untuk melahirkan kebijakan terbaik bagi bangsa,” tegasnya.

Menhut juga menegaskan bahwa jabatan bersifat relatif dan sementara. Oleh karena itu, kementerian tengah membangun sistem meritokrasi yang objektif berbasis digital guna memastikan penilaian kinerja, kapasitas, dan rekam jejak pegawai berjalan transparan tanpa perlu bergantung pada faktor kedekatan personal.

Menhut menutup sambutannya dengan mengajak para ASN yang baru dilantik untuk menjadi bagian penting dari proses perubahan melalui partisipasi aktif, keterlibatan penuh, dan penguatan integritas demi kemajuan masyarakat serta pembangunan kehutanan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kuota Belum Penuh, Pemkot Pekalongan Kaji Pemerataan Sekolah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan memastikan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di jenjang SD dan SMP berjalan transparan dan sesuai aturan. Sistem penerimaan yang telah terintegrasi secara daring dinilai mampu meminimalkan praktik titip-menitip maupun manipulasi data sehingga proses berjalan lebih objektif.

Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Pekalongan, H.A. Afzan Arslan Djunaid atau akrab disapa Aaf usai menghadiri Pengukuhan Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) dan Seminar Pendidikan di Hotel Parkside Mandarin Kota Pekalongan, Selasa (7/7/26).

“Alhamdulillah semuanya sudah berjalan. Walaupun ada beberapa yang berusaha menitip, tetapi sistem sekarang sudah terkunci, sudah online, dan terhubung ke pusat. Jadi, kami tegaskan tidak ada titip-menitip dan semua transparan, semua aturan,” ujarnya.

Wali Kota Aaf mengungkapkan masih terdapat beberapa SD yang mengalami kekurangan murid. Menurutnya, Pemkot akan mengkaji kemungkinan penggabungan sekolah apabila dalam tiga tahun berturut-turut tidak mampu memenuhi kuota.

“Kalau memang tiga tahun berturut-turut kurang terus, bisa kita gabungkan atau merger. Tentu nanti akan kita kaji terlebih dahulu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Pekalongan, Mabruri, menjelaskan bahwa dari 17 SMP negeri, hanya SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 10 yang sempat belum memenuhi kuota saat penutupan daftar ulang. Namun, melalui pembukaan jalur offline bagi sekolah yang masih memiliki kursi kosong, kondisi tersebut terus membaik.

“SMP Negeri 10 sudah terpenuhi semua dan SMP Negeri 9 saya yakin kekurangannya sudah jauh berkurang,” jelasnya.

Mabruri menambahkan, kekurangan peserta didik di sejumlah SD bukan disebabkan rendahnya minat masyarakat, melainkan karena jumlah kuota daya tampung yang disediakan lebih besar dibandingkan jumlah lulusan PAUD dan TK.

Sebagai informasi, jumlah lulusan kelas 6 SD yang akan naik ke kelas 7 (kelas 1 SMP) tahun ajaran 2025/2026 sejumlah 3.126 murid. Sementara daya tampung SMP adalah 3.435 atau selisih 309 anak. Sementara, untuk daya tampung SD ada 3.790 murid, dan lulusan PAUD yang akan naik ke kelas 1 SD ada 2.731 murid atau selisihnya ada 1.059.

“Meski demikian, seluruh sekolah masih memenuhi ketentuan minimal Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga proses pembelajaran tetap dapat diselenggarakan dengan baik,”pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Mukhtarudin Berharap Kedekatan Indonesia-India Buka Peluang Baru Sektor Ketenagakerjaan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menyatakan dukungan penuh atas langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi, Bintang Republik Indonesia Adipurna, kepada Perdana Menteri India, Narendra Modi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 7 Juli 2026.

Menteri Mukhtarudin menilai, penghargaan ini merupakan langkah diplomatik yang sangat strategis dan tepat.

Menurutnya, kepemimpinan PM Modi tidak hanya berhasil memperkuat hubungan bilateral kedua negara hingga mencapai level kemitraan strategis komprehensif, tetapi juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, termasuk dalam sektor ketenagakerjaan dan pelindungan pekerja.

“Kami di Kementerian P2MI mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo. Penghargaan ini adalah simbol apresiasi tertinggi atas komitmen PM Modi dalam membangun hubungan yang kuat dengan Indonesia. Sinergi ini menjadi fondasi kokoh untuk mempererat kerja sama di berbagai lini, termasuk peluang penguatan tata kelola dan pelindungan pekerja migran,” ujar Menteri Mukhtarudin.

Meneladani Sejarah, Memperkuat Masa Depan

Menteri Mukhtarudin juga mengapresiasi aspek historis yang disampaikan Presiden Prabowo, di mana penghargaan serupa sebelumnya pernah dianugerahkan kepada PM pertama India, Jawaharlal Nehru.

Menteri P2MI mengatakan kontinuitas hubungan baik ini menjadi modal berharga bagi Indonesia di panggung internasional. Terlebih, dalam kunjungan kenegaraan ini, kedua negara juga menyepakati sejumlah nota kesepahaman (MoU) di bidang kesehatan, teknologi, energi, hingga penguatan kerja sama ekonomi dan investasi.

“Kerja sama komprehensif yang disaksikan langsung oleh kedua pemimpin negara ini membuka peluang besar bagi transfer teknologi dan peningkatan kualitas SDM Indonesia,” katanya.

Menteri Mukhtarudin berharap ke depan, hubungan baik Indonesia-India ini juga berdampak positif pada perluasan pasar kerja formal dan peningkatan pelindungan bagi tenaga kerja Indonesia di ranah global.

Diketahui, Bintang Republik Indonesia Adipurna sendiri merupakan tanda kehormatan sipil tertinggi yang diberikan negara kepada tokoh yang dinilai berjasa luar biasa dalam mempererat hubungan bilateral atau memberikan kontribusi penting bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Ossy: Kepala Daerah Berperan Strategis dalam Penyelesaian Persoalan Pertanahan dan Tata Ruang

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pertanahan dan tata ruang yang efektif. Dalam pertemuan yang diadakan Komisi II DPR RI di Gedung Graha Kepri, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (08/07/26), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Ossy Dermawan, menjelaskan peran yang dapat diperkuat kepala daerah untuk mendukung penyelenggaraan sekaligus penyelesaian persoalan pertanahan dan tata ruang di daerah.

“Kepala daerah merupakan orkestrator untuk penyelesaian persoalan, konflik, sengketa, pertanahan, yang tentunya melibatkan seluruh stakeholder duduk bersama untuk mencari solusi. Karena tentunya yang paling memahami stabilitas sosial, dinamika sosial di daerah tersebut tentu adalah kepala daerah,” ujar Wamen Ossy dalam pertemuan dengan agenda Pengawasan terhadap Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Daerah, Khususnya dalam Menjalankan Program Prioritas Nasional serta Program di Sektor Pertanahan dan Tata Ruang di Provinsi Kepulauan Riau.

Kewenangan pemerintah daerah dalam aspek pertanahan dan tata ruang juga sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Wamen Ossy menjelaskan, pemimpin daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota menyandang peran sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di masing-masing wilayah. Melalui forum GTRA, pemerintah daerah dapat mengoordinasikan berbagai pihak untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria. Langkah tersebut dinilai bisa mendorong pelaksanaan Reforma Agraria yang lebih efektif di daerah.

“Dengan forum ini, pembahasan Rencana Tata Ruang dari tahapan wilayah nasional, turun ke provinsi, turun ke kabupaten/kota, berlangsung sifatnya tidak hanya top down atau dari pusat ke bawah, tapi juga bersifat bottom up. Bagaimana kemudian Rencana Tata Ruang ini juga didiskusikan dengan berbagai stakeholder termasuk DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi,” terang Wamen Ossy.

Pimpinan rapat, yaitu Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, sepakat menekankan bahwa sinergi pusat dan daerah perlu berjalan beriringan. Di hadapan kepala daerah se-Kepulauan Riau yang hadir dalam pertemuan ini, ia menjelaskan dua peranan gubernur yang sudah ditetapkan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni sebagai kepala daerah otonom dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI ingin memastikan kedua fungsi tersebut dapat berjalan secara efektif sehingga koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi vertikal, termasuk dalam penyelenggaraan urusan pertanahan dan tata ruang, semakin optimal.

“Kami ingin memastikan apakah peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam mengawal program prioritas nasional itu berjalan atau tidak. Kalau memang belum berjalan, sampaikan kepada kami. Hasil pengawasan ini akan menjadi bahan bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi untuk mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi yang ada,” tegas Ketua Komisi II DPR RI.

Dalam kegiatan ini, Wamen Ossy turut didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Nurus Sholichin beserta Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Kepulauan Riau. Pada pertemuan yang dibuka oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad ini, turut menyampaikan paparan, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya. Setelah paparan selesai disampaikan, agenda dilanjutkan dengan diskusi bersama Anggota Komisi II DPR RI bersama sejumlah perwakilan pimpinan daerah dan Forkopimda Kepulauan Riau.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...167168169...4,867Halaman 168 dari 4,867