Beranda blog Halaman 179

Prabowo dan Lawrence Wong Sepakat Jaga Keamanan Selat Malaka, Perkuat Stabilitas Kawasan

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dan Singapura untuk terus menjaga perdamaian kawasan, menyelesaikan setiap sengketa melalui dialog dan diplomasi, serta memperkuat keamanan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran strategis dunia. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pernyataan pers bersama pada Leader’s Retreat dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 6 Juli 2026.

“Kita menegaskan bahwa ASEAN berpandangan setiap sengketa harus kita selesaikan secara damai melalui dialog dan diplomasi. Tidak hanya di kawasan kita, tapi di semua kawasan,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam konteks tersebut, salah satu isu penting yang turut ditegaskan Presiden Prabowo adalah komitmen Indonesia dan Singapura dalam menjaga keamanan Selat Malaka. Presiden menyebut Selat Malaka merupakan kawasan vital karena Indonesia dan Singapura sama-sama berbatasan langsung dengan jalur pelayaran tersebut.

“Sebagai contoh kita tegaskan kembali sikap Indonesia dan Singapura masalah Selat Malaka. Indonesia dan Singapura adalah negara yang langsung berbatasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menekankan bahwa keamanan Selat Malaka harus terus dijaga secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi perdamaian, tetapi juga dari risiko polusi, kecelakaan, serta tindak perompakan. Menurut Presiden, stabilitas dan keamanan Selat Malaka merupakan kepentingan vital bagi negara-negara di sekitar kawasan tersebut.

“Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy. Ini merupakan kepentingan yang vital antara negara-negara di sekitar Selat Malaka,” ujar Presiden.

Untuk memastikan jalur strategis tersebut tetap aman dan terbuka, Presiden menambahkan bahwa Indonesia dan Singapura akan terus berkoordinasi dengan Malaysia dan Thailand. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menjaga Selat Malaka agar tetap terbuka, aman, dan dapat diakses oleh semua pihak sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS 1982.

Selain membahas isu keamanan kawasan, Presiden Prabowo menilai bahwa pembahasan bersama PM Lawrence Wong tidak hanya diarahkan untuk merespons tantangan saat ini, tetapi juga mempersiapkan kemitraan Indonesia dan Singapura dalam menghadapi masa depan.
“Tahun depan kita akan memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura dan kita melihat hubungan ini harus langgeng di masa-masa yang akan datang,” ungkap Presiden.

Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo juga menilai Leader’s Retreat Indonesia-Singapura menunjukkan kematangan, kepercayaan, dan nilai strategis hubungan kedua negara. Presiden turut menyampaikan apresiasi kepada PM Lawrence Wong dan delegasi Singapura atas komitmen untuk terus memelihara persahabatan, kerja sama, dan kolaborasi dengan Indonesia.

“Sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa Leader’s Retreat hari ini menunjukkan kematangan, kepercayaan, dan nilai strategis hubungan Indonesia dan Singapura,” tutur Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Singapura harus terus dibangun sebagai kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Presiden meyakini bahwa kerja sama erat kedua negara akan memberikan manfaat tidak hanya bagi rakyat Indonesia dan Singapura, tetapi juga bagi stabilitas dan kemakmuran Asia Tenggara.

“Saya yakinkan kepada kawan-kawan di Singapura sikap Indonesia dan sikap saya pribadi dari sejak dulu, saya kira sudah saya buktikan selama berapa puluh tahun, secara pribadi komitmen saya, keyakinan saya bahwa Singapura dan Indonesia harus menjadi mitra yang baik, harus kerja sama yang baik, dengan kerja sama yang baik ini akan menguntungkan tidak hanya rakyat Indonesia dan rakyat Singapura, tapi akan menyumbang stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran di seluruh Asia Tenggara,” pungkas Presiden Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia-Singapura Perkuat Kolaborasi Ekonomi, Digital, dan Pertahanan dalam Leaders’ Retreat 2026

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong dalam Leaders’ Retreat Indonesia–Singapura yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 6 Juli 2026. Pertemuan tersebut menegaskan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kemitraan strategis melalui kerja sama yang makin luas dan konkret di berbagai sektor.

Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kunjungan PM Singapura Lawrence Wong beserta delegasi Singapura. Presiden Prabowo menilai Leaders’ Retreat menjadi cerminan hubungan yang khas dan istimewa antara Indonesia dan Singapura.

“Terima kasih kepada Perdana Menteri Lawrence Wong atas kunjungan beliau bersama delegasi ke Indonesia untuk melaksanakan Leaders’ Retreat Indonesia-Singapura. Ini adalah retreat kedua bagi saya. Dan pertemuan ini sekali lagi menunjukkan hubungan khas, hubungan istimewa antara Indonesia dan Singapura,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan. Untuk itu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kedua negara sepakat terus memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan.

“Kita sepakat bahwa kepentingan kita harus sama-sama dijaga dan harus kita lakukan kerja sama terus-menerus untuk menguntungkan kedua belah pihak,” ujar Presiden Prabowo.

Selanjutnya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa pembahasan bersama PM Lawrence Wong berlangsung secara intensif, terbuka, dan berorientasi ke depan. Menurut Presiden Prabowo, kedua negara juga berkomitmen menyelesaikan setiap perbedaan melalui komunikasi yang terbuka sebagai sahabat.

“Kita tadi telah melakukan pertemuan intensif dan sangat produktif dari hati ke hati, terbuka, dan berorientasi ke depan. Kita sepakat bahwa kalau ada salah paham, kalau ada salah persepsi kita akan selesaikan sebagai sahabat dengan terbuka,” tuturnya.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kerja sama ekonomi tetap menjadi pilar utama hubungan kedua negara. Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia telah menunjuk BPI Danantara untuk implementasi perdagangan listrik lintas batas, seiring dengan penguatan kolaborasi di bidang energi, ekonomi digital, keamanan siber, ketahanan pangan, rantai pasok, hingga pertahanan.

“Di bidang energi, di bidang ekonomi digital, ekosistem digital keamanan siber, kita telah melakukan diskusi dan capaian-capaian yang cukup konkret. Kita bersepakat untuk terus kolaborasi juga di bidang pangan, rantai pasok. Di bidang pertahanan keamanan kita juga akan implementasi perjanjian kerja sama pertahanan kita,” jelas Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo turut menekankan bahwa kemitraan Indonesia dan Singapura tidak hanya dibangun melalui kerja sama antarpemerintah, tetapi juga melalui hubungan antarmasyarakat. Oleh karena itu, Presiden Prabowo memandang penguatan konektivitas, pariwisata, pendidikan, dan kerja sama antargenerasi muda menjadi bagian penting dalam memperkokoh hubungan kedua negara.

“Kemitraan yang kuat dibangun atas dasar kepercayaan, tidak hanya antara pemerintah tapi juga di antara rakyat kedua negara. Karena itu, konektivitas, pariwisata, pendidikan, kerja sama antara pemuda menjadi sangat penting,” tegas Presiden Prabowo. Leaders’ Retreat tahun ini kembali menegaskan komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjadikan hubungan bilateral sebagai kemitraan strategis yang adaptif terhadap tantangan global, sekaligus mampu menghadirkan manfaat nyata melalui kerja sama di bidang ekonomi, investasi, energi, pertahanan, transformasi digital, dan pengembangan sumber daya manusia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hetifah Sjaifudian Dorong Komunikasi Efektif agar Sensus Ekonomi 2026 Berjalan Sukses

Penulis
Reta
-

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada proses pendataan, tetapi juga pada strategi komunikasi yang efektif agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat sensus. Menurutnya, penyampaian informasi yang tepat akan membantu meluruskan berbagai disinformasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memberikan data secara jujur.

 

Hal itu disampaikan Hetifah kepada Parlementaria di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (3/7/2026). Ia menilai masih berkembang berbagai informasi yang keliru mengenai Sensus Ekonomi 2026, terutama di media sosial, sehingga perlu segera diluruskan melalui sosialisasi yang lebih masif dan tepat sasaran.

 

“Ada misalnya disinformasi terkait dengan bagaimana dampak dari sensus yang mungkin tidak sepenuhnya benar di media-media termasuk media sosial yang mungkin perlu diluruskan,” ujarnya.

 

Menurut Hetifah, komunikasi publik yang baik akan membuat masyarakat sebagai responden merasa lebih tenang dan nyaman saat memberikan informasi. Dengan demikian, data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) dapat menggambarkan kondisi ekonomi secara lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan.

 

“Sehingga nanti mereka yang mungkin akan menjadi pemberi informasi itu merasa lebih tenang, nyaman dan juga bisa memberikan data-data yang jujur apa adanya,” katanya.

 

Ia mengakui masih ada sebagian pelaku ekonomi yang khawatir data yang diberikan akan berdampak pada besaran pajak atau menimbulkan konsekuensi lain yang merugikan. Karena itu, pemerintah bersama BPS perlu terus menjelaskan bahwa tujuan sensus adalah menyediakan data berkualitas untuk menghasilkan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

 

“Mungkin ada yang menganggap bahwa sensus ekonomi ini nanti akan mempengaruhi nilai pajak yang harus mereka bayar atau juga mungkin terkait dengan berbagai hal lainnya yang dikhawatirkan oleh mereka. Nah ini yang mungkin perlu disosialisasikan lebih gencar kembali bahwa sensus ini pada akhirnya justru akan membuat kebijakan menjadi lebih tepat bagi para pelaku ekonomi,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Hetifah menekankan pentingnya merancang strategi komunikasi yang lebih efektif, tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tetapi juga menggunakan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan pelaku ekonomi.

 

“Nah oleh sebab itu mungkin kita juga perlu memberikan informasi yang lebih luas, yang lebih tepat, yang lebih mengena dengan metode pemberian informasi yang juga lebih tepat sasaran kepada para pelaku ekonomi supaya mereka bisa menjadi pemberi informasi yang baik dan juga tidak khawatir atau ragu-ragu lagi,” ungkapnya.

 

Di akhir, Hetifah mengapresiasi kerja keras BPS beserta seluruh petugas Sensus Ekonomi 2026 yang tetap menjalankan tugas secara profesional di tengah tantangan pelaksanaan yang semakin kompleks, termasuk maraknya disinformasi. Ia berharap dedikasi para petugas dapat menghasilkan data ekonomi yang akurat dan mutakhir sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan nasional.

 

“Selain itu juga kami memberikan semangat kepada para petugas untuk tetap bekerja dengan profesional dan dengan sungguh-sungguh semoga hasilnya bisa memberikan informasi yang tepat dan akurat terbarukan terkait ekonomi di Indonesia,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi IV DPR RI Bentuk Tim Investigasi Dugaan Dampak Tailing PT Freeport di Mimika

Penulis
Reta
-

Komisi IV DPR RI resmi mencatat akan membentuk tim untuk melakukan peninjauan langsung ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah, terkait dugaan dampak pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia terhadap lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat setempat.

 

Catatan rekomendasi tersebut disahkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-23 Komisi IV DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT) dan perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto, Senin (6/7/2026), di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.

 

Berdasarkan Laporan Singkat rapat, Komisi IV DPR RI menerima dan mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan terkait dugaan dampak pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia terhadap masyarakat di Kabupaten Mimika. Aspirasi tersebut antara lain mencakup pendangkalan sungai di daerah aliran sungai (DAS) dan wilayah pesisir yang menghambat akses transportasi warga dan nelayan, kerusakan hutan mangrove, serta hilangnya basis pangan lokal seperti sagu, ikan, dan kepiting. Tercatat pula dampak penurunan kualitas lingkungan serta dampak sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat setempat.

 

Dalam paparan yang disampaikan sebelumnya oleh DPR Papua Tengah dan perwakilan masyarakat, disebutkan bahwa dampak tersebut dirasakan warga di tiga distrik, yakni Agimuga, Jita, dan Mimika Timur Jauh.

Komisi IV DPR RI juga akan mempelajari secara komprehensif seluruh dokumen dan data yang disampaikan dalam RDPU sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, serta mendorong pemerintah dan instansi terkait memastikan penanganan dampak tailing dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPR RI memutuskan akan melakukan kunjungan kerja langsung ke Kabupaten Mimika terkait dampak tailing PT Freeport Indonesia. Menutup rapat, Panggah menegaskan pembentukan tim akan dimulai dari internal Komisi IV. “Komisi IV kita ini bergeraknya ya dari Komisi IV membentuk tim untuk melakukan peninjauan tentu saja ke lapangan dan nanti bersama-sama untuk menyusun rekomendasinya ke pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungi RSHS Bandung, Sari Yuliati Fokus Kawal Pemulihan Korban Penyekapan Yuvita

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sari Yuliati melakukan kunjungan kemanusiaan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung untuk memantau penanganan Yuvita, korban penyekapan yang kini tengah menjalani perawatan intensif.

 

Usai agenda tersebut, dirinya menegaskan bahwa kehadirannya di rumah sakit bukan untuk membahas proses hukum terhadap pelaku, melainkan memastikan negara hadir dalam proses pemulihan korban secara menyeluruh. “Kami semua berkonsentrasi kepada korban. Soal pelaku sudah menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Tugas kami adalah memastikan Yuvita mendapatkan pendampingan dan pemulihan terbaik, baik secara fisik maupun psikologis,” tutur Sari saat ditemui oleh Parlementaria di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/7/2026).

 

Dirinya menjelaskan, selama kunjungan berlangsung, turut didampingi oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Ahmad Hidayat serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dr. R. Vini Adiani Dewi. Rombongan diterima langsung oleh Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian RSHS Bandung Dr. Fitra Hergyana beserta jajaran tenaga medis.

 

Dalam kesempatan yang sama, ia mengapresiasi langkah cepat dan profesional yang dilakukan Rumah Sakit Hasan Sadikin dalam menangani kondisi korban. Menurutnya, sejak awal tim medis telah bekerja secara maksimal dengan menyusun tahapan pemulihan yang komprehensif, termasuk rencana rehabilitasi jangka panjang.

 

“Tadi dokter menjelaskan bahwa proses penyembuhan sudah dirancang dengan sangat baik. Pemulihan fisik dan psikologis sudah memiliki tahapan yang jelas, bahkan diperkirakan berlangsung hingga satu tahun ke depan. Tentu kita akan mengawal bersama agar seluruh proses berjalan optimal, termasuk memastikan tidak ada kendala dalam pembiayaannya,” katanya.

 

Sari juga mengungkapkan bahwa ia tidak menemui Yuvita secara langsung sebab menghormati prosedur medis. Diketahui, korban masih harus menjalani perawatan dalam kondisi steril dan membutuhkan ketenangan agar proses penyembuhan berjalan maksimal.

 

“Saya hanya bertemu dengan keluarga korban. Saya tidak ingin mengganggu proses penyembuhan karena itu merupakan bagian penting dari terapi medis. Yang terpenting adalah memberikan dukungan moril kepada keluarga agar mereka tetap kuat mendampingi Yuvita menghadapi masa pemulihan yang panjang,” ungkapnya.

 

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kondisi yang dialami korban membutuhkan proses medis yang tidak singkat. Selain pemulihan jaringan tubuh, korban juga akan menjalani serangkaian tindakan operasi rekonstruksi, termasuk operasi struktur tulang rahang, bedah plastik, hingga rehabilitasi psikologis secara bertahap.

 

“Proses perbaikan fisiknya membutuhkan waktu panjang. Akan ada beberapa tahapan operasi yang harus dijalani. Karena itu, seluruh pihak harus bergotong royong memberikan dukungan agar korban benar-benar dapat pulih dan kembali menjalani kehidupannya dengan baik,” Tuturnya.

 

Pada kesempatan tersebut, dirinya juga menyampaikan pesan kepada seluruh perempuan Indonesia agar tidak ragu melapor apabila mengalami atau menemukan indikasi tindak kekerasan maupun penyekapan. “Jangan memendam sendiri. Apabila ada tanda-tanda atau mengalami kejadian serupa segera berbicara kepada keluarga, orang terdekat, atau pihak yang berwenang. Jangan sampai kasus seperti ini terlambat ditangani sehingga menimbulkan dampak yang jauh lebih berat,” pungkas Sari.

 

Sementara itu, Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Dr. Fitra Hergyana, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan DPR terhadap kondisi korban.

 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati yang telah hadir di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan bertemu dengan keluarga korban. Dukungan seperti ini menjadi semangat bagi kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pasien,” ujarnya.

 

Pihaknya menjelaskan bahwa RSHS telah membentuk tim multidisiplin yang terdiri dari sekitar 40 dokter dari berbagai bidang keahlian untuk menangani Yuvita secara komprehensif. “Kami membentuk tim yang terdiri dari dokter bedah plastik, bedah mulut dan rahang, dokter mata, dokter rehabilitasi medik hingga psikiater. Semua bekerja secara terpadu agar pasien mendapatkan penanganan yang maksimal. Harapan kami, Yuvita dapat pulih dan nantinya kembali beraktivitas seperti sediakala,” jelasnya.

 

 

Ia juga menyampaikan perkembangan kondisi korban yang menunjukkan kemajuan signifikan. “Alhamdulillah kondisi pasien saat ini terus membaik. Korban sudah bisa makan, duduk, dan mengobrol dengan baik. Saat ini kami tinggal mempersiapkan tahapan operasi lanjutan sesuai rencana medis yang telah disusun,” imbuhnya.

 

Sebagai informasi, kunjungan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian DPR terhadap korban tindak kekerasan sekaligus memastikan bahwa proses pemulihan Yuvita mendapat dukungan penuh dari negara, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan seluruh elemen masyarakat. Sinergi berbagai pihak diharapkan mampu mengembalikan kesehatan fisik maupun mental korban serta menjadi pengingat pentingnya memperkuat perlindungan terhadap perempuan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

ALTI Jawa Tengah Resmi Dilantik, Bima Arya Targetkan Trail Run Makin Berkembang hingga PON 2028

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto melantik jajaran pengurus Asosiasi Lari Trail Indonesia (ALTI) Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2025-2029 di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Selasa (30/6/2026). Bima mendorong pengurus yang baru dilantik untuk memperkuat pembinaan olahraga trail run sekaligus menjadikannya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam sambutannya, Bima mengatakan, perkembangan olahraga trail run di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif. Menurutnya, ALTI yang beberapa tahun lalu masih dalam tahap membangun organisasi kini telah berkembang pesat, baik dari sisi kelembagaan maupun penyelenggaraan kompetisi.

“Tahun ini bergabung secara resmi jadi cabor (cabang olahraga) di KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia). Dan Insyaallah kita mempersiapkan diri mengikuti PON (Pekan Olahraga Nasional) di NTB (Nusa Tenggara Barat) 2028,” ujar Bima yang juga menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat ALTI.

Ia menjelaskan, meningkatnya minat masyarakat terhadap trail run harus diimbangi dengan pembinaan atlet dan penyelenggaraan event yang berkualitas. Karena itu, ALTI terus memperkuat sistem pembinaan, di antaranya melalui sertifikasi pelatih serta peningkatan standar penyelenggaraan perlombaan, termasuk aspek keselamatan peserta.

Menurutnya, fenomena meningkatnya jumlah peserta dalam berbagai ajang trail run tidak boleh hanya menjadi tren sesaat. Penyelenggara juga perlu memastikan kesiapan medis, pengamanan jalur, serta koordinasi yang baik agar setiap event berlangsung aman dan profesional.

Selain pembinaan, Bima mendorong setiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah memiliki ajang trail run yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Dengan kekayaan bentang alam yang dimiliki Jawa Tengah, ia menilai potensi pengembangan event trail run sangat besar.

Ia menambahkan, penyelenggaraan event trail run tidak hanya berdampak pada sektor olahraga, tetapi juga mampu menggerakkan sektor pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kehadiran peserta dari berbagai daerah juga diyakini akan menghidupkan sektor penginapan, warung makan, dan berbagai usaha masyarakat setempat.

Selain itu, Bima juga mengingatkan pentingnya membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk KONI, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), pemerintah daerah (Pemda), serta komunitas olahraga lainnya. Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperkuat ekosistem olahraga trail run sekaligus mempersiapkan atlet menghadapi berbagai kejuaraan nasional.

“Selamat bertugas, selamat bekerja, selamat berjuang. Ini dunia yang sangat menantang dan menarik. Bukan hanya hobi, bukan hanya olahraga, tapi irisannya banyak. Kita punya potensi untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan di daerah masing-masing,” pesannya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno yang merupakan Ketua Umum ALTI Provinsi Jawa Tengah terpilih masa bakti 2025-2029, Sekretaris Umum KONI Jawa Tengah Budi Santoso, serta pejabat terkait lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhaj Gelar Rakernas Evaluasi Haji 2026, Siapkan Transformasi Layanan Haji yang Lebih Humanis

Penulis
Reta
-

Kementerian Haji dan Umrah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M dengan tema “Berbenah Tanpa Henti, Mengahdirkan Layanan Haji yang Humanis, Profesional dan Adaptif” sebagai langkah awal menyusun arah kebijakan penyelenggaraan ibadah haji. Forum nasional ini menjadi momentum konsolidasi sekaligus perumusan strategi besar untuk menghadirkan layanan haji Indonesia yang semakin berkualitas dan humanis.

Sekjen Kemenhaj Teguh Dwi Nugroho, menegaskan bahwa seluruh hasil evaluasi selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 akan menjadi fondasi penting dalam menyiapkan penyelenggaraan haji pada musim berikutnya.

“Rakernas ini bukan sekadar forum evaluasi, tetapi ruang bersama untuk membangun ekosistem penyelenggaraan ibadah haji yang semakin kuat. Setiap tantangan yang kita temui, mulai dari tahap persiapan, operasional di Arab Saudi, hingga proses pemulangan jemaah, harus kita jadikan pelajaran untuk menghadirkan layanan yang semakin profesional, cepat, adaptif, dan humanis,” ujar Teguh saat membuka Rakernas di Jakarta pada (4/7/2026).

Menurut Teguh, penyelenggaraan ibadah haji merupakan pelayanan publik yang kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan jemaah.

Rakernas difokuskan pada tiga sasaran utama, yakni mengidentifikasi berbagai persoalan teknis maupun nonteknis selama operasional haji di Arab Saudi hingga fase pemulangan, mengukur capaian target pelayanan pada bidang akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, bimbingan ibadah, serta layanan digital, dan menyusun rekomendasi strategis sebagai dasar penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang.

Pembahasan Rakernas meliputi seluruh rantai layanan penyelenggaraan haji, mulai dari pengelolaan kuota, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, pembinaan dan bimbingan manasik, rekrutmen petugas, istitha’ah kesehatan, implementasi layanan Nusuk, penyelenggaraan Embarkasi dan Debarkasi, layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi di Arab Saudi, pelaksanaan fase puncak haji, evaluasi layanan syarikah, hingga transformasi digital melalui penguatan Siskohat, Siskohatkes, dan Kawal Haji. Rakernas juga membahas penguatan kelembagaan, regulasi, tata kelola, sumber daya manusia, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Sebanyak 967 peserta mengikuti Rakernas yang dipusatkan di Asrama Haji Kelas I dan Lapangan Galaxy Makodam Jaya, Halim, Jakarta. Mereka merupakan ujung tombak penyelenggaraan ibadah haji yang berasal dari Kementerian Haji pusat, kantor wilayah provinsi, kantor kabupaten/kota, serta pengelola asrama haji kelas I dan kelas II di seluruh Indonesia.

Selama Rakernas, peserta mengikuti paparan kebijakan, diskusi kelompok, tanya jawab, hingga perumusan rekomendasi yang akan menjadi bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji berikutnya. Forum ini menghadirkan narasumber dari berbagai institusi strategis, antara lain Menhaj, Wamenhaj, Ketua Komisi VIII DPR RI, Anggota V BPK RI, para direktur jenderal di lingkungan Kementerian Haji, Inspektur Jenderal, Ombudsman RI, serta Staf Teknis Haji KJRI Jeddah.

Tidak hanya berfokus pada evaluasi kebijakan, Rakernas juga diisi kegiatan retreat yang didampingi instruktur dan fasilitator dari TNI dan Polri sebagai bagian dari penguatan kepemimpinan, soliditas organisasi, disiplin, serta kolaborasi antarpetugas.

“Transformasi penyelenggaraan ibadah haji tidak cukup dilakukan melalui perubahan sistem semata. Yang lebih penting adalah membangun budaya kerja yang kolaboratif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan jemaah. Dari Rakernas inilah kita ingin melahirkan rekomendasi yang implementatif sehingga pelayanan haji Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun,” tutup Teguh.

Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji nasional sekaligus menjadi pijakan Kemenhaj dalam menghadirkan pelayanan yang semakin aman, nyaman, profesional, dan humanis bagi seluruh jemaah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Dorong Kampanye Antikorupsi Lebih Kreatif dan FYP untuk Bangun Budaya Integritas

Penulis
Reta
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat pendidikan dan kampanye antikorupsi melalui pendekatan komunikasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan media digital. Salah satunya diwujudkan melalui Webinar Pariwara Antikorupsi 2026 Seri 3 bertajuk “Membuat Kampanye Antikorupsi yang FYP dan Berdampak”, yang menghadirkan berbagai perspektif mengenai strategi membangun kampanye antikorupsi yang kreatif, relevan, dan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menjelaskan bahwa Pariwara Antikorupsi merupakan kampanye serentak yang melibatkan pemerintah daerah dalam menyampaikan pesan-pesan antikorupsi melalui berbagai kanal komunikasi. Tema kampanye disusun berdasarkan temuan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK sehingga selaras dengan tantangan integritas yang dihadapi masing-masing daerah.

“Pariwara Antikorupsi tidak hanya menjadi sarana penyebarluasan pesan integritas, tetapi juga wadah apresiasi atas berbagai inovasi kampanye yang dilakukan pemerintah daerah,” ujar Amir saat membuka webinar yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK, Kamis (2/7).

Dalam sesi materi, Analis Madya Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Wilayah KPK, Irawati, menekankan bahwa strategi komunikasi antikorupsi tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik, tantangan, dan budaya yang berbeda sehingga penyusunan kampanye perlu diawali dengan pemetaan persoalan dan identifikasi kelompok sasaran agar pesan yang disampaikan lebih tepat sasaran.

“Setiap daerah memiliki cerita dan ciri khas masing-masing. Tema yang diangkat bisa sama, seperti stop gratifikasi, stop suap, atau mencegah penyalahgunaan kewenangan, tetapi pendekatan komunikasinya harus menyesuaikan dengan karakteristik daerah agar masyarakat tidak merasa pesan yang disampaikan terlalu berat,” kata Irawati.

Ia juga mendorong pemerintah daerah memanfaatkan kearifan lokal sebagai media komunikasi antikorupsi. Seni tari, musik, bahasa daerah, hingga tradisi masyarakat dinilai mampu menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan integritas secara lebih dekat, kontekstual, dan mudah diterima.

Menurut Irawati, keberhasilan sebuah kampanye tidak diukur dari banyaknya konten yang diproduksi, melainkan dari kemampuannya meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong perubahan perilaku menuju budaya antikorupsi.

“Komunikasi publik tidak dapat berdiri sendiri. Yang paling penting adalah memastikan pesan antikorupsi benar-benar sampai kepada masyarakat dan memberikan dampak. Jangan sampai konten hanya dipenuhi foto, tetapi pesan utamanya tidak diperhatikan,” tegasnya.

Sementara itu, Founder dan Creative Director Hecticholic, Isol, menyoroti pentingnya kreativitas dalam mengemas pesan antikorupsi di media digital. Menurutnya, isu-isu yang tengah menjadi perhatian publik dapat dimanfaatkan sebagai pintu masuk untuk menarik perhatian audiens tanpa mengesampingkan substansi pesan yang ingin disampaikan.

Ia menjelaskan bahwa tantangan komunikasi antikorupsi saat ini bukan lagi minimnya informasi mengenai korupsi. Berbagai kasus korupsi hampir selalu menjadi perhatian publik. Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana mengemas pesan agar terasa relevan dengan kehidupan masyarakat, mudah dipahami, serta mampu membangun keterlibatan audiens.

Selain kreativitas, Isol menegaskan bahwa setiap konten harus memiliki nilai yang memberikan manfaat bagi audiens. Kampanye antikorupsi tidak cukup hanya menarik perhatian, tetapi juga perlu membangun pemahaman, meningkatkan kesadaran, serta mendorong tumbuhnya budaya integritas.

“Konten yang baik tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga harus memiliki nilai. Ketika audiens mendapatkan manfaat, memahami pesan, dan merasa terhubung dengan konten tersebut, kepercayaan akan terbangun dengan sendirinya,” ujar Isol.

Melalui perpaduan kreativitas, pemanfaatan kearifan lokal, serta penguatan substansi pesan, kampanye antikorupsi diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara lebih efektif di tengah ekosistem digital yang terus berkembang. Komunikasi antikorupsi tidak hanya dituntut mampu menarik perhatian publik, tetapi juga membangun kesadaran, menanamkan nilai-nilai integritas, dan mendorong perubahan perilaku.

Pada akhirnya, keberhasilan kampanye antikorupsi tidak ditentukan oleh seberapa banyak konten yang diproduksi atau seberapa tinggi jangkauannya di media sosial. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada sejauh mana pesan integritas dipahami, diingat, dan diwujudkan dalam tindakan nyata oleh masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Doa Nasional 2026 di IKN Cetak Sejarah Baru bagi Umat Kristiani Indonesia

Penulis
Reta
-

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII) sekaligus pimpinan Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI), Pdt. Tommy O. Lengkong, M.Th., menyebut pelaksanaan Hari Doa Nasional (HDN) V Tahun 2026 di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai sejarah bagi FUKRI dan umat Kristiani Indonesia.

Dalam khotbahnya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini menghadirkan pimpinan dari delapan aras gereja, ratusan peserta yang hadir langsung, serta jemaat yang mengikuti melalui live streaming dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri.

“Kegiatan Hari Doa Nasional yang menghadirkan pimpinan dari delapan aras gereja di IKN adalah suatu sejarah. Bersama ratusan peserta yang hadir langsung maupun melalui live streaming di seluruh pelosok dalam dan luar negeri, kita berdoa bersama-sama. Ini juga suatu sejarah bagi FUKRI, di tengah IKN yang sedang giat dalam pembangunan legislatif dan yudikatif. Hari ini kita di sini berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia serta para pemimpinnya,” ujar Pdt. Tommy.

Puncak penutupan HDN V Tahun 2026 yang diselenggarakan FUKRI berlangsung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Minggu (05/07/2026). Kegiatan ini menutup rangkaian empat hari perjalanan doa yang sebelumnya dibuka di BSSC Dome Balikpapan, dengan Gereja Bethany of Favour sebagai tuan rumah kegiatan HDN ke-5 di Balikpapan dan IKN, serta diikuti sekitar 700 peserta dari berbagai daerah.

Dari antara peserta yang hadir, Marcel Kanon turut membawa pesan doa bagi Indonesia. Pendeta Gereja Bethany Nusantara House of Restoration Kota Auckland, Selandia Baru, itu menyampaikan bahwa kehadirannya di Nusantara merupakan bagian dari doa bersama untuk bangsa, dari Papua hingga Aceh.

“Indonesia butuh doa. IKN butuh doa. Seluruh Indonesia, dari Papua sampai Aceh, butuh didoakan. Dalam rangka itulah kami (Umat Kristiani) datang ke sini untuk puncak Hari Doa Nasional,” ujarnya.

Puncak penutupan Hari Doa Nasional (HDN) V Tahun 2026 yang diselenggarakan Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI) berlangsung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, pada Sabtu (05/07/2026). Kegiatan ini menutup rangkaian empat hari perjalanan doa yang sebelumnya dibuka di BSSC Dome Balikpapan, dengan jumlah peserta sekitar 700 orang dari berbagai daerah.

Ketua Umum Panitia Hari Doa Nasional 2026, Fanny Jossy Kusumo, menyampaikan bahwa pelaksanaan HDN di Nusantara menjadi bagian dari perjalanan iman bersama.

“Kita telah melewati empat hari perjalanan. Kita mulai dari BSSC Dome Balikpapan, kemudian mendengar firman Tuhan. Bagi kami, ini bukan perpindahan tempat, ini adalah membangun iman. Di tempat ini, kita membuktikan ketika semua bergandengan tangan, semua akan indah pada waktunya. Kita dipersatukan untuk mengasihi Tuhan, itulah Hari Doa Nasional. Kita dipersatukan karena adanya perbedaan,” ujarnya.

Dari Indonesia wilayah timur, Bupati Tolikara, William Wandik, hadir bersama rombongan rohaniawan. Ia menilai Nusantara menjadi tempat yang tepat untuk menyuarakan doa dan pengharapan bagi bangsa.

“Di sini sentralnya Nusantara, jantungnya Nusantara. Dari sini kita harus gaungkan doa dan pengharapan untuk bangsa. Harapan kami, kegiatan seperti ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi terus mendoakan IKN, mendoakan Nusantara, dan mendoakan Indonesia,” ungkapnya.

Rangkaian puncak penutupan HDN 2026 juga diisi dengan penanaman pohon di Miniatur Hutan Hujan Tropis, KIPP Nusantara. Dalam sambutannya, Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menyampaikan bahwa pembangunan Nusantara dilakukan dengan tetap menjaga alam.

“Inilah IKN, kami hanya membangun sekitar 20 persen saja. Sebagian besar kawasan ini kami kembalikan melalui reforestasi sebagai hutan asli wilayah Kalimantan Timur, atau kita sebut juga rewilding Nusantara,” ujar Troy.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, turut hadir sekaligus menyampaikan apresiasi kepada FUKRI dan seluruh peserta Hari Doa Nasional 2026 yang telah memilih Nusantara sebagai lokasi puncak penutupan.

“Kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur karena FUKRI memilih IKN sebagai tempat penutupan. Bagi kami, apa pun yang kita kerjakan, sekeras apa pun, kalau tanpa alas doa, pekerjaan itu akan kurang bermakna. Dengan alas doa, pekerjaan kita berhubungan dengan Tuhan, sehingga pekerjaan ini bernilai ibadah,” tutup Basuki.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Resmikan HF Radar Array di Sumatra Barat, Perkuat Pemantauan Laut dan Mitigasi Tsunami

Penulis
Reta
-

BMKG memperkuat layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG) di Sumatra Barat melalui rangkaian kunjungan kerja, peninjauan kesiapan Unit Pelaksana Teknis (UPT), penguatan integrasi pelayanan MKG, serta peresmian High Frequency (HF) Radar Array untuk mendukung pemantauan laut dan mitigasi bencana di pesisir barat Sumatra.

Rangkaian kunjungan kerja tersebut dipimpin Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, didampingi Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani, Plt. Direktur Meteorologi Maritim Agie Wandala Putra, serta Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu Teguh Rahayu.

Sebelum menghadiri peresmian HF Radar Array, Faisal memenuhi undangan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi untuk berdiskusi mengenai penguatan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan BMKG. Pertemuan tersebut membahas dukungan layanan MKG bagi pembangunan daerah, peningkatan keselamatan masyarakat, serta penguatan ketahanan terhadap bencana hidrometeorologi dan geofisika.

Rangkaian kunjungan kerja kemudian dilanjutkan ke Stasiun Geofisika Padang Panjang. Dalam kesempatan tersebut, Faisal melakukan audiensi bersama jajaran pegawai serta meninjau kesiapan sumber daya manusia, operasional layanan, dan pengembangan fasilitas pengamatan MKG di wilayah Sumatra Barat.

Dalam arahannya, Faisal menegaskan pentingnya transformasi pelayanan BMKG agar semakin terintegrasi, adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, Warning Receiver System (WRS) yang selama ini menjadi media penyebarluasan informasi gempa bumi perlu dikembangkan menjadi platform informasi kebencanaan yang lebih modern. Sistem tersebut diharapkan mampu menyajikan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara terpadu.

“Ke depan WRS tidak hanya menampilkan informasi gempa bumi, tetapi juga informasi cuaca, iklim, hingga potensi El Niño maupun musim kemarau. Bahkan masyarakat dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui berbagai platform digital,” ujar Faisal.

Ia menjelaskan, pengembangan WRS saat ini telah memasuki tahap prototipe. Sistem tersebut memungkinkan penyajian informasi berbasis lokasi secara lebih fleksibel. Saat terjadi gempa bumi signifikan, sistem akan secara otomatis menampilkan informasi kebencanaan sebagai prioritas sebelum kembali ke layanan informasi lainnya.

Lebih lanjut, Faisal juga mendorong pembangunan konsep pelayanan terpadu BMKG di daerah dengan mengintegrasikan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam satu kawasan pelayanan. Dengan konsep tersebut, masyarakat tidak perlu berpindah kantor untuk memperoleh layanan informasi MKG yang berbeda.

“Ke depan kita ingin kantor pelayanan MKG menjadi pelayanan terpadu. Masyarakat cukup datang ke satu tempat untuk memperoleh seluruh layanan meteorologi, klimatologi, maupun geofisika. Konsep seperti ini sudah mulai kita terapkan pada beberapa kantor BMKG di Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, Faisal menekankan bahwa transformasi digital menjadi arah pengembangan layanan BMKG dalam beberapa tahun mendatang. Menurutnya, sistem informasi peringatan dini tidak lagi bergantung pada perangkat konvensional, tetapi akan semakin terintegrasi dengan teknologi berbasis internet sehingga informasi dapat diterima masyarakat secara lebih cepat, luas, dan mudah diakses.

Selain mengunjungi Stasiun Geofisika Padang Panjang, Faisal beserta jajaran juga meninjau Stasiun Meteorologi Minangkabau dan Stasiun Klimatologi Sumatra Barat. Dalam peninjauan tersebut, Faisal mengecek fasilitas pendukung pengamatan meteorologi, operasional radar cuaca, serta kesiapan infrastruktur yang mendukung pelayanan informasi cuaca penerbangan dan pelayanan meteorologi di Sumatra Barat.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya BMKG memastikan seluruh UPT memiliki kesiapan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dalam menghadirkan layanan informasi MKG yang cepat, akurat, dan andal.

Puncak kunjungan kerja ditandai dengan peresmian HF Radar Array di Pantai Lohong, Kota Pariaman. Infrastruktur pemantauan laut mutakhir tersebut menjadi langkah strategis BMKG dalam memperkuat sistem observasi laut nasional, mendukung penguatan sistem peringatan dini tsunami, serta meningkatkan keselamatan nelayan dan aktivitas pelayaran di pesisir barat Sumatra.

“Kami memasang HF Radar ini di lokasi-lokasi strategis agar dapat memperoleh informasi kemaritiman terbaik. Melalui teknologi ini BMKG mampu memantau kondisi laut secara terus-menerus dengan cakupan yang luas sehingga data arus laut, gelombang, maupun arah angin dapat diperoleh lebih cepat dan akurat,” kata Faisal.

Saat ini BMKG telah mengoperasikan empat sistem HF Radar Array dari total sepuluh unit yang direncanakan di seluruh Indonesia. Di Sumatra Barat, sistem tersebut dipasang di Masjid Al-Hakim, Kota Padang, dan Taman Anas Malik, Kota Pariaman, sehingga mampu menjangkau wilayah laut hingga sekitar 80 kilometer.

Dengan beroperasinya HF Radar tersebut, Sumatra Barat kini didukung tiga sistem radar utama BMKG, yaitu Radar Cuaca C-Band di Bandara Internasional Minangkabau, Radar Maritim X-Band di Teluk Bayur, serta HF Radar Maritim untuk pemantauan laut lepas.

Selain penguatan teknologi, BMKG juga terus memperluas edukasi kepada masyarakat melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI), Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN), serta Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami. BMKG juga tengah mendorong lima lokasi di Sumatra Barat untuk memperoleh pengakuan Tsunami Ready Community dari UNESCO-IOC sebagai bagian dari peningkatan kesiapsiagaan masyarakat pesisir.

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas komitmen BMKG dalam memperkuat sistem pemantauan laut di wilayahnya. Menurutnya, kehadiran HF Radar tidak hanya mendukung mitigasi bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan maritim, ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui informasi kondisi laut yang lebih akurat.

Sementara itu, Wali Kota Pariaman Yota Balad menilai HF Radar menjadi infrastruktur yang sangat penting bagi daerahnya. Ia menyebut Kota Pariaman merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami.

Pembangunan HF Radar Array merupakan bagian dari kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Prancis melalui Agence Française de Développement (AFD) sebagai lender dan Collecte Localisation Satellites (CLS) sebagai penyedia teknologi.

Sebagai penutup rangkaian kunjungan kerja di Sumatra Barat, Faisal beserta jajaran meninjau langsung lokasi pemasangan HF Radar Array di kawasan Pantai Masjid Al-Hakim, Kota Padang. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh infrastruktur telah beroperasi sesuai spesifikasi teknis dan mampu memberikan cakupan pengamatan laut yang optimal di pesisir barat Sumatra.

Bersama titik HF Radar di Taman Anas Malik, Kota Pariaman, kedua radar tersebut bekerja secara terintegrasi untuk memantau dinamika arus laut, gelombang, dan kondisi oseanografi hingga radius sekitar 80 kilometer. Sistem ini diharapkan memperkuat observasi kelautan, mendukung layanan peringatan dini tsunami, serta meningkatkan keselamatan aktivitas pelayaran dan nelayan di wilayah Samudra Hindia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...178179180...4,867Halaman 179 dari 4,867