Beranda blog Halaman 180

BPOM Dorong Inovasi Pelayanan Publik, Gandeng Kementerian PANRB Perluas Layanan MPP

Penulis
Reta
-

 Kepala BPOM Taruna Ikrar beserta jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama BPOM melakukan audiensi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia, Rabu (1/7/2026). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini bersama Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Nanik Murwati, dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Aba Subagja.

“Terima kasih Ibu Menteri telah menerima kedatangan kami, [yang] disambut dengan baik. BPOM mengapresiasi Kementerian PANRB atas dukungan, pendampingan, dan arahan selama ini kepada BPOM. BPOM terus mendukung kebijakan prioritas Presiden dan isu strategis terkait sumber daya manusia, penataan organisasi, dan layanan unit pelaksana BPOM pada Mal Pelayanan Publik (MPP),” ujar  Taruna Ikrar dalam sambutannya.

Taruna Ikrar kemudian memberikan paparan tentang dukungan BPOM terhadap kebijakan prioritas Presiden RI. Taruna menjelaskan bahwa BPOM berperan dalam tata kelola penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, BPOM ikut mendukung rencana pengembangan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)/Apotek Desa, dan Program 3 Juta Rumah yang bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) terkait pengembangan sistem informasi pengadaan dan perbantuan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa (JF PPBJ).

“Hingga Juni 2026, UPT BPOM telah bergabung untuk memberikan layanan di 141 MPP atau 45,04% dari total 313 MPP yang telah diresmikan oleh Kementerian PANRB. BPOM terus berinovasi untuk pemenuhan layanan MPP, salah satunya yaitu Inovasi SMART LAURA oleh Balai Besar POM di Palangka Raya yang memanfaatkan teknologi Doorbell dan CCTV sebagai alat komunikasi dua arah. Inovasi ini turut direplikasi Balai Besar POM di Banda Aceh untuk MPP di Kabupaten Langsa dan saat ini masih berfungsi serta memudahkan layanan saat kondisi bencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu,” papar Taruna Ikrar.

Sebagai salah satu dari kementerian/lembaga yang telah menandatangani Memorandum of Understanding/MoU tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada MPP, BPOM memohon dukungan Kementerian PANRB, terutama mengenai penguatan kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat.

Koordinasi antara BPOM dengan DPMPTSP saat ini dirasa masih sulit dilakukan, salah satunya dikarenakan keterbatasan jumlah loket yang tersedia di MPP. Untuk itu, Taruna menyatakan akan terus mengupayakan langkah-langkah inovasi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik, yang nantinya langkah tersebut juga dapat direplikasi oleh seluruh UPT BPOM.

Menutup pertemuan kedua lembaga, Rini Widyantini menyampaikan apresiasi atas upaya yang dilakukan BPOM untuk memperkuat kerja sama dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin optimal. “Terima kasih atas kunjungan dari BPOM. Kami mengapresiasi kinerja BPOM dalam mengimplementasi butir-butir MoU dari kerja sama yang sudah dilakukan, dan nantinya pelayanan publik BPOM akan semakin baik dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik di DPMPTSP di seluruh wilayah Indonesia,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Muhaimin Iskandar Dorong Pemerintah Fokus Buka Akses Global bagi Brand Lokal

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menilai pemerintah perlu mengubah cara mendukung pertumbuhan brand lokal. Menurutnya, tantangan terbesar pelaku industri kreatif Indonesia saat ini bukan lagi menghasilkan produk yang berkualitas, melainkan memperoleh akses menuju pasar global.

 

Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin saat mengunjungi Indonesia Marketplace dalam rangkaian MASA Singapore 2026 di Takashimaya Shopping Centre, Singapura, Minggu (05/07/2026).

 

Inisiatif yang diprakarsai Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, itu menghadirkan lebih dari 80 brand Indonesia yang telah melalui proses kurasi untuk tampil di salah satu pusat perbelanjaan paling prestisius di Singapura, sekaligus dipertemukan dengan buyer, investor, media, pemilik ruang komersial, dan jejaring bisnis internasional.

 

“Pemerintah harus mulai fokus membuka akses global untuk brand lokal. Produk Indonesia sudah semakin berkualitas. Yang sering menjadi tantangan justru bagaimana mempertemukan karya-karya terbaik kita dengan pasar, jejaring, dan peluang di tingkat internasional,” kata Menko Muhaimin.

 

Menurut Menko Muhaimin, selama ini promosi produk Indonesia di luar negeri masih banyak dilakukan melalui pameran yang bersifat sesaat. Padahal, pelaku usaha lebih membutuhkan akses yang berkelanjutan terhadap pasar, jejaring bisnis, dan mitra strategis yang dapat membantu mereka berkembang di tingkat global.

 

Ia menilai pendekatan yang dibangun Irene Umar melalui  kolaborasi dengan MASA menghadirkan paradigma baru dalam mendukung pelaku ekonomi kreatif. Pemerintah tidak hanya memfasilitasi keikutsertaan dalam sebuah pameran, tetapi membangun kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan brand-brand Indonesia yang telah dikurasi ke ruang komersial strategis serta menghubungkannya secara langsung dengan ekosistem pasar internasional.

 

“Saya mengapresiasi Bu Irene dan jajaran Kementerian Ekonomi Kreatif yang telah memulai pendekatan baru ini. Yang dibangun bukan sekadar sebuah pameran, tetapi membuka akses. Brand-brand Indonesia dipertemukan dengan buyer, investor, media, hingga pengelola ruang komersial internasional. Nilai tambahnya ada di situ,” ujar Menko Muhaimin.

 

Menko Muhaimin menilai model seperti MASA perlu diperluas karena menunjukkan bahwa dukungan pemerintah kepada pelaku usaha tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk anggaran atau bantuan langsung. Dalam banyak situasi, membuka akses, membangun jejaring, dan mempertemukan pelaku usaha dengan peluang strategis justru memberikan dampak yang lebih berkelanjutan.

 

“Kalau hanya berpameran, dampaknya sering berhenti ketika acaranya selesai. Tetapi ketika pemerintah mampu membuka akses dan membangun jejaring, manfaatnya akan terus berkembang jauh setelah kegiatan itu berakhir. Inilah cara pemerintah menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.

 

Menko Muhaimin berharap semakin banyak inisiatif serupa yang membuka ruang bagi brand Indonesia untuk berkembang di pasar internasional. Menurutnya, keberhasilan pemerintah ke depan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi dari semakin banyaknya peluang yang berhasil dibuka bagi masyarakat.

 

“Yang dibutuhkan brand lokal hari ini bukan hanya ruang untuk pameran, tetapi kesempatan untuk tumbuh dan ekspansi. Tugas pemerintah adalah membuka pintu, menghubungkan peluang, dan memastikan semakin banyak karya anak bangsa mampu bersaing di pasar global,” tutup Menko Muhaimin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan Sjafrie dan Menteri Pertanian Tanam Padi di Merauke, Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Penulis
Reta
-

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia melaksanakan kegiatan penanaman padi dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional (PSN) di Wanam, Merauke, Papua Selatan, Minggu (5/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Penanaman padi di kawasan Wanam merupakan langkah nyata dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Ketahanan pangan memiliki peran strategis sebagai salah satu fondasi pertahanan negara, karena ketersediaan pangan yang memadai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui dukungan terhadap Program Strategis Nasional, Kementerian Pertahanan RI bersama seluruh unsur terkait terus berkomitmen mendukung percepatan program ketahanan pangan nasional. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu memperkuat kemandirian pangan Indonesia serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan kepentingan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Konsumsi Protein Warga Indonesia Melampaui AKP, Bapanas Sebut RI Sudah Swasembada Protein

Penulis
Reta
-

Pemenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia kini telah melampaui angka kecukupan nasional. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa Indonesia telah mencapai swasembada protein dari sisi konsumsi, sekaligus menjadi fundamental penting dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan sistem pangan nasional yang semakin tangguh.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andriko Noto Susanto, saat mendampingi Komisi IV DPR RI Kunjungan Kerja Spesifik ke Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Jumat (3/7/26).

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo, menegaskan bahwa sistem karantina memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, perlindungan terhadap komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan harus terus diperkuat agar produktivitas tetap terjaga, perdagangan berjalan lancar, serta produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar internasional.

“Komisi IV DPR RI mendukung penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di sektor pangan. Sistem karantina yang kuat akan melindungi sumber daya hayati nasional, sementara pengelolaan pangan yang baik akan memastikan masyarakat memperoleh pangan yang cukup, aman, dan bergizi,” ujar Firman.

Menanggapi hal tersebut, Andriko mengatakan bahwa penguatan biosekuriti yang dijalankan Barantin memiliki keterkaitan erat dengan tugas Bapanas dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Menurutnya, sistem karantina yang kuat akan menjaga kesehatan komoditas pangan sehingga pasokan tetap tersedia, aman, dan berkualitas.

“Produksi yang sehat akan menjaga pasokan pangan tetap tersedia. Ketika ancaman hama, penyakit, maupun organisme pengganggu dapat dicegah sejak pintu masuk maupun daerah produksi, maka ketersediaan pangan nasional juga akan semakin terjamin,” ujar Andriko.

Ia menjelaskan bahwa sinergi kedua lembaga juga terlihat dalam pengelolaan perdagangan pangan. Bapanas menyusun kebijakan ketersediaan dan keseimbangan pasokan pangan nasional, sementara Barantin memastikan setiap komoditas yang masuk maupun keluar Indonesia memenuhi persyaratan karantina sehingga tidak membawa hama dan penyakit yang dapat mengancam produksi pangan nasional.

Pada sisi ekspor, Bapanas terus mendorong peningkatan daya saing komoditas pangan nasional, sedangkan Barantin memastikan seluruh persyaratan kesehatan dan karantina negara tujuan dipenuhi. Sinergi tersebut menjadi faktor penting dalam memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk pangan Indonesia.

Dalam konteks keamanan pangan, Andriko menambahkan bahwa kerja sama kedua lembaga turut memperkuat perlindungan masyarakat. Bapanas memastikan pangan yang beredar tersedia, aman, beragam, bergizi, seimbang, dan berkualitas, sedangkan Barantin berperan mencegah masuk dan tersebarnya hama, penyakit, maupun organisme invasif yang dapat mengganggu keberlanjutan produksi pangan nasional.

Dalam paparannya, Andriko menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan Bapanas, rata-rata konsumsi protein masyarakat Indonesia telah melampaui Angka Kecukupan Protein sebesar 57 gram per kapita per hari. Dengan capaian tersebut, apabila diukur dari indikator kecukupan konsumsi protein, Indonesia telah mencapai kondisi swasembada protein.

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa komposisi konsumsi protein nasional masih didominasi protein nabati sehingga peningkatan konsumsi protein hewani tetap menjadi perhatian pemerintah. Dalam konteks tersebut, ikan menjadi sumber protein hewani utama masyarakat Indonesia, disusul daging unggas, telur, daging ruminansia, dan susu.

“Kalau berbicara swasembada protein, Indonesia sebenarnya sudah swasembada. Karena itu kami mendorong agar potensi ikan sebagai sumber protein utama masyarakat Indonesia terus dimanfaatkan, termasuk untuk mendukung berbagai program peningkatan gizi masyarakat,” jelas Andriko.

Ia menambahkan, Kalimantan Timur memiliki tingkat kecukupan protein yang berada di atas rata-rata nasional dengan ikan sebagai sumber protein utama masyarakat. Potensi tersebut perlu terus dijaga melalui penguatan sistem karantina agar kesehatan komoditas dan keberlanjutan produksinya tetap terjamin sehingga mampu mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional.

Pada kesempatan yang sama, Andriko juga menyampaikan bahwa pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada sekitar 33,24 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama Juli hingga September 2026. Bantuan disalurkan setiap bulan agar manfaatnya lebih tepat sasaran sekaligus mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Ke depan, pemerintah juga tengah menyiapkan skema bantuan pangan yang lebih adaptif sesuai karakteristik masing-masing wilayah sehingga bentuk bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk daging ayam, telur, maupun komoditas pangan lainnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas konsumsi pangan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bappenas Perkuat Regulasi Kelanjutusiaan, Indonesia Bersiap Hadapi Masyarakat Menua 2045

Penulis
Reta
-

Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Seminar Nasional Penguatan Regulasi dan Kebijakan Kelanjutusiaan di Jakarta, Rabu (1/7). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat regulasi dan kebijakan kelanjutusiaan dalam menghadapi transisi demografi menuju masyarakat menua (ageing society).

Indonesia telah memasuki penduduk menua dengan jumlah penduduk lanjut usia mencapai sekitar 34,7 juta jiwa atau 12,33 persen dari total populasi pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi 20,31 persen pada 2045. Perubahan struktur penduduk tersebut memerlukan penguatan kebijakan dan sistem pelayanan agar setiap orang dapat menua dengan sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Penguatan regulasi dan kebijakan ini juga mencakup perubahan paradigma untuk memastikan adanya pendekatan siklus hidup, intergenerasi, menua di tempat, menua dengan sehat, dan kolaboratif lintas sektor, termasuk optimalisasi peran aktor non pemerintah.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki menegaskan bahwa penguatan kebijakan kelanjutusiaan memerlukan perubahan paradigma dalam memandang proses penuaan. “Penguatan kebijakan lansia ini memerlukan perubahan paradigma dalam memandang proses penuaan. Pendekatan yang berfokus pada kelompok usia lanjut ini masih sangat parsial. Jadi tidak hanya intervensi pada lansia, tapi kita harus mengintervensi berdasarkan siklus kehidupan. Kalau kita tidak mengintervensi mereka dari sekarang untuk mempersiapkan usia lanjut, saya kira kita tidak akan siap menjadi negara yang tua,” ujar Deputi Maliki.

Deputi Maliki mengimbuhkan bahwa perubahan cara pandang terhadap lanjut usia menjadi prasyarat dalam menyiapkan Indonesia menghadapi transisi demografi. Lansia tidak lagi diposisikan hanya sebagai penerima bantuan sosial, melainkan sebagai warga negara yang memiliki hak serta tetap berkontribusi dalam pembangunan.

Selaras dengan hal tersebut, Anggota Komisi VIII sekaligus Badan Legislasi DPR RI Selly Andriany Gantina menilai revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi kebutuhan yang mendesak agar kebijakan kelanjutusiaan mampu mengikuti perubahan struktur penduduk.

Di sejumlah daerah, komitmen terhahap isu kelanjutusiaan mulai diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Seperti pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang mengembangkan Program ORISUN (Orang Raja Ampat Hidup Sejahtera di Usia Senja) untuk memperkuat perlindungan sosial bagi lanjut usia Orang Asli Papua. Program tersebut didukung pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan Sistem Informasi Orang Papua Barat Daya (SIOPADA) agar bantuan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Seminar nasional ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah dan mitra pembangunan, termasuk  SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) dan INKLUSI, Program Kemitraan Australia–Indonesia untuk mendukung penguatan kebijakan pelayanan dasar yang lebih inklusif bagi kelompok rentan.

Pembaruan regulasi merupakan agenda penting dan strategis untuk penguatan sistem perawatan jangka panjang, pengembangan lingkungan yang ramah lanjut usia, pemanfaatan data terpilah, serta pengarusutamaan isu kelanjutusiaan dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Keberhasilan upaya ini bergantung pada kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memastikan setiap warga dapat menua dengan sehat, aman, dan bermartabat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jakarta X Beauty 2026 Resmi Dibuka, 400 Brand Ramaikan Pameran Kecantikan Terbesar di Dunia

Penulis
Reta
-

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, membuka Jakarta X Beauty 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (2/7), sebagai upaya memperkuat ekosistem industri kecantikan nasional dan mendorong brand lokal menembus pasar global.

Pameran yang berlangsung pada 2–5 Juli 2026 ini menargetkan lebih dari 120 ribu pengunjung. Sebanyak 400 brand berpartisipasi dalam gelaran tahun ini, dengan 70 persen di antaranya merupakan brand lokal.

“Jakarta X Beauty sudah konsisten sejak 2011 dan tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke-17. Ada 400 brand yang hadir, 70 persen merupakan brand lokal, dan ada 23 brand baru yang sebelumnya belum pernah hadir di event ini. Ini merupakan bentuk komitmen penyelenggara untuk terus mengangkat brand lokal Indonesia,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya.

Menteri Ekraf menilai Jakarta X Beauty menjadi bukti bahwa industri kecantikan menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif yang terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, riset, desain, hingga penguatan identitas merek. Melalui ajang ini, brand lokal tidak hanya memperoleh ruang untuk memperkenalkan produk, tetapi juga membangun jejaring bisnis dan memperluas peluang menembus pasar internasional.

“Harapannya, local hero bisa go national dan local champion bisa go global. Antusiasme yang ditunjukkan melalui target sekitar 120 ribu pengunjung selama empat hari penyelenggaraan juga menunjukkan bahwa industri kecantikan Indonesia terus berkembang. Hari ini kita bisa mengklaim Jakarta X Beauty bukan lagi hanya event beauty terbesar di Indonesia, tetapi juga terbesar di dunia,” kata Menteri Ekraf.

CEO Trans Digital Lifestyle Group & Female Daily Network, Putri Tanjung, mengatakan Jakarta X Beauty 2026 menghadirkan berbagai inovasi melalui kehadiran brand-brand baru, special treatment, serta beragam aktivitas interaktif selama empat hari penyelenggaraan.

“Jakarta X Beauty kini menjadi the biggest beauty event in the world. Kami berharap Jakarta X Beauty 2026 dapat menjadi pengalaman yang berkesan bagi para pengunjung sekaligus mendorong semakin banyak masyarakat untuk mendukung brand lokal Indonesia,” ujar Putri.

Selama empat hari penyelenggaraan, Jakarta X Beauty menghadirkan pameran produk kecantikan, peluncuran produk, beauty talk, workshop, sesi edukasi, hingga berbagai pengalaman interaktif yang mempertemukan pelaku industri, kreator, dan masyarakat dalam satu ruang kolaborasi untuk memperkuat industri kecantikan Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Helvi Yuni Moraza; dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK), Rakhmadi Afif Kusumo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Herdiat Tegaskan Dukungan Pemkab Ciamis untuk Program PUI dan Wanita PUI

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kabupaten Ciamis menegaskan dukungan terhadap program Persatuan Ummat Islam dan Wanita Persatuan Ummat Islam untuk memperkuat pembinaan umat, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat saat pelantikan pengurus DPD di Aula PKK Kabupaten Ciamis (2/7/2026).

Pelantikan mengusung tema Meneguhkan Islah Wasathiyah dalam Mewujudkan Ciamis yang Dinamis dan dihadiri jajaran Persatuan Ummat Islam Jawa Barat, tokoh masyarakat, serta pengurus baru.

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyampaikan, pelantikan menjadi momentum memperkuat komitmen organisasi dalam menghadirkan program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Ciamis, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPD PUI Kabupaten Ciamis yang baru saja dilantik. Amanah ini merupakan tugas mulia yang insyaallah akan membawa kemaslahatan bagi umat dan daerah,” ujar Herdiat.

Herdiat menilai Persatuan Ummat Islam telah berkontribusi membina akhlak, mengembangkan pendidikan, memberdayakan masyarakat, serta menanamkan nilai-nilai Islam yang membawa manfaat bagi kehidupan.

Ia mendorong kepengurusan baru memperkuat pembinaan generasi muda, menjaga persatuan umat, serta menghadirkan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

“Pemerintah Kabupaten Ciamis siap bersinergi dan menjadi mitra strategis PUI dalam setiap program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Saya yakin dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, PUI Kabupaten Ciamis akan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah yang kita cintai ini,” imbuhnya.

Ketua DPD Persatuan Ummat Islam Kabupaten Ciamis Nanang Permana menyatakan kepengurusan baru akan memperkuat tata kelola organisasi untuk mendukung dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Ketua Umum DPW Persatuan Ummat Islam Jawa Barat Saefullah Ma’ruf berharap kepengurusan baru menghadirkan semangat baru dalam melanjutkan perjuangan organisasi yang telah berdiri lebih dari satu abad.

Pelantikan juga menetapkan Ketua DPD Wanita Persatuan Ummat Islam Kabupaten Ciamis Gitta Griselda Yana beserta jajaran pengurus untuk memperkuat peran perempuan dalam dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Koperasi 2026, Dedie Rachim Tegaskan Peran Koperasi Perkuat UMKM dan Ekonomi Rakyat

Penulis
Reta
-

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan bahwa koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di tengah berbagai tantangan ekonomi.

 

Koperasi terbukti mampu memperkuat usaha masyarakat, khususnya pelaku UMKM, sekaligus membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga.

 

“Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memandang koperasi bukan hanya sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. Karena itu kami terus mendorong terciptanya koperasi yang sehat, profesional, transparan, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman,” ujar Dedie Rachim saat menjadi narasumber podcast bertajuk Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bersama Koperasi yang diadakan oleh Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Bogor di D’Karamba Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Sabtu (4/7/2026).

 

Mengusung tema “Warisan Sejarah Menuju Koperasi Digital Masa Depan”, podcast ini juga menghadirkan narasumber Ketua Dekopinda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat.

 

Podcast yang merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 yang jatuh pada 12 Juli di tingkat Kota Bogor ini membahas berbagai hal, di antaranya peran koperasi, dukungan Pemkot Bogor, serta kebermanfaatan koperasi bagi masyarakat.

 

Sebab, saat ini masa depan koperasi juga ditunjang oleh transformasi digital, penguatan ekonomi kerakyatan, sekaligus mengenang warisan sejarah koperasi Indonesia yang lahir dari Kota Bogor.

 

Semangat tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat gerakan koperasi sebagai fondasi ekonomi nasional.

 

Pemerintah hadir sebagai fasilitator, regulator, sekaligus mitra strategis agar koperasi dapat tumbuh semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

“Ini momentum untuk terus menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Dalam sejarah perjalanan koperasi, saat ini di Indonesia ada yang namanya Koperasi Merah Putih yang ke depan juga akan menciptakan peluang-peluang baru. Dan ini kesempatan bagi ekonomi kerakyatan untuk terus tumbuh dan berkembang maju,” ujarnya.

 

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan syukuran Dekopinda bersama Tripatra General Insurance yang berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim.

 

Ketua Dekopinda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat mengatakan bahwa koperasi saat ini bukan hanya menjadi kebijakan di tingkat kota, tetapi juga di tingkat pusat dengan hadirnya Koperasi Merah Putih.

 

Sehingga ia pun sepakat dengan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bahwa koperasi tidak hanya dipahami oleh orang-orang tua, tetapi juga anak muda.

 

“Oleh karena itu, kami insyaallah dalam tahun ini Harkop sekarang tuh akan selain tadi LMS, Learning Management System, kemudian juga membuat website tentang Dekopinda. Jadi setiap saat bisa info podcast,” ujarnya.

 

“Kemudian membuatkan Si Maxcel. Si Maxcel itu sistem manajemen akuntansi berbasis Excel. Dibuat oleh kami Dekopinda untuk mempermudah pengelolaan koperasi,” sambungnya.

 

Tak hanya itu, Dekopinda sebagai mitra strategis Pemkot Bogor juga mendukung Kota Bogor sebagai kota gastronomi.

 

“Kita akan buatkan hulunya, yaitu dengan memerankan diri koperasi sebagai agregator di tengah. Jadi seluruh kebutuhan itu nanti yang minimal sekian puluh persen terpenuhi lewat koperasi,” ucapnya.

 

Beberapa tahun terakhir, keberadaan koperasi di Kota Bogor hadir dengan warna baru. Ade Sarip mengatakan bahwa koperasi saat ini hadir bukan hanya sekadar tentang simpan pinjam, melainkan bagaimana membangun komitmen gotong royong dan kekeluargaan untuk saling membantu melalui koperasi.

 

“Nah, oleh karena itu tidak hanya bisa dilakukan oleh teman-teman di koperasi saja, perlu ada dukungan dari berbagai pihak sehingga melalui koperasi mensejahterakan secara tidak langsung kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Tentu juga dengan prinsip-prinsip yang sudah jelas, gotong royong dan kekeluargaan,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Bidik Investasi Australia untuk Hilirisasi, Infrastruktur, dan Energi Hijau

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menegaskan, Indonesia dan Australia berada pada momentum yang sangat tepat karena hubungan ekonomi kedua negara yang saling melengkapi, didukung implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang semakin matang. Hal ini diungkapkan saat menjadi pembicara kunci dalam Indonesia-Australia Business Summit (IABS) for Indonesia Updates 2026 di Sydney, Selasa (30/6).

“Kedua negara memiliki ekonomi yang saling melengkapi, didukung oleh kerangka kerja sama IA-CEPA yang semakin matang. Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan, pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, serta pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Kami mengundang investor Australia untuk menjadi bagian dari babak baru pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi yang berorientasi pada hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan, transisi energi, dan ekonomi hijau,” ujar Wamen Todotua.

 

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan arah kunjungan kerja Wamen Todotua di Sydney pada 29–30 Juni 2026 yang difokuskan pada penguatan kemitraan investasi. Rangkaian kegiatan diawali dengan pertemuan bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Kantor Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Sydney.

 

Selanjutnya, Wamen Todotua melakukan pertemuan one-on-one dengan Pure Battery Technologies (PBT), perusahaan teknologi pemrosesan material baterai asal Australia yang diwakili Chairman Stephen Wilmot. Dalam pertemuan tersebut, PBT memaparkan rencana investasi pembangunan fasilitas precursor Cathode Active Material (pCAM) di Indonesia sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri baterai nasional. Pertemuan juga membahas peluang kolaborasi, kesiapan lokasi investasi, serta langkah-langkah percepatan realisasi proyek.

 

“Indonesia sudah memiliki fasilitas High Pressure Acid Leach (HPAL) dan dalam waktu dekat akan memiliki manufaktur sel baterai. Mata rantai yang tersisa adalah pCAM dan katoda. Di sinilah investasi seperti Pure Battery Technologies menjadi krusial untuk melengkapi ekosistem baterai yang terintegrasi penuh,” jelas Wamen Todotua.

 

Selain sektor industri baterai, Wamen Todotua juga bertemu dengan BCI Minerals untuk membahas peluang investasi dalam pengembangan hilirisasi garam industri. Diskusi difokuskan pada potensi pemenuhan kebutuhan bahan baku industri nasional sekaligus mendorong terciptanya nilai tambah melalui pengolahan mineral nonlogam di dalam negeri.

 

Rangkaian agenda hari pertama ditutup dengan Dialogue Dinner Indonesia-Australia Business Summit 2026 yang mempertemukan pemerintah, investor, lembaga keuangan, dan pelaku usaha kedua negara guna memperkuat jejaring bisnis serta menjajaki peluang kerja sama investasi di berbagai sektor strategis.

 

Pada hari berikutnya, Wamen Todotua menjadi pembicara utama dalam Indonesia-Australia Business Summit for Indonesia Updates 2026 yang mengusung tema “Financing Sustainable Growth: Strengthening Food Systems, Infrastructure, and Economic Resilience between Indonesia and Australia.” Forum tersebut dihadiri oleh perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney, Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Sydney, pembuat kebijakan, pelaku usaha, lembaga keuangan, serta akademisi dari Indonesia dan Australia.

 

“Hilirisasi merupakan inti transformasi ekonomi Indonesia. Pemerintah telah mengidentifikasi 28 komoditas strategis dengan potensi investasi mencapai USD618 miliar hingga tahun 2040. Potensi tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan nilai ekspor sebesar USD857 miliar dan menciptakan lebih dari tiga juta lapangan kerja langsung,” papar Wamen Todotua dalam kesempatan tersebut.

 

Todotua juga menekankan pentingnya memperkuat konektivitas logistik kawasan melalui optimalisasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II sebagai jalur strategis yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

 

“ALKI II merupakan jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia melalui Selat Lombok dan Selat Makassar. Pada 2024, koridor ini dilalui perdagangan bijih besi senilai A$138 miliar, batu bara A$91 miliar, dan LNG A$69 miliar. Potensi tersebut menjadi peluang besar bagi Indonesia dan Australia untuk memperkuat rantai pasok, logistik, serta investasi di kawasan,” ungkap Todotua.

 

Melalui rangkaian kunjungan kerja ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan Australia melalui peningkatan investasi berkualitas. Pertemuan dengan investor, dialog bersama pelaku usaha, serta partisipasi dalam Indonesia-Australia Business Summit 2026 diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendorong realisasi investasi yang mendukung hilirisasi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, transisi energi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi kedua negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

IKAJO Sulsel Rayakan 25 Tahun, Sri Sultan Dorong Kolaborasi Yogyakarta dan Sulawesi Selatan

Penulis
Reta
-

Usia 25 tahun Ikatan Alumni Jogjakarta Sulawesi Selatan (IKAJO Sulsel) adalah tanda ikatan ini telah menjadi kelembagaan yang teruji lintas generasi. Bukan sekadar menjadi kenangan, lembaga ini juga harus jadi penyambung kerja sama.

Demikian disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Wisma Kagama UGM pada Jumat (03/07) malam. Dalam Reuni Akbar dan Musyawarah Besar II Ikatan Alumni Jogjakarta Sulawesi Selatan (IKAJO), Sri Sultan mengaku merasa tengah menyambut kepulangan keluarga besar.

“Sebab bagi Yogyakarta, Saudara sekalian bukanlah tamu. Saudara adalah bagian dari keluarga besar kota ini. Karenanya, izinkan saya menitipkan satu harapan sederhana. Jadikan IKAJO Sulsel jembatan nyata dalam pendidikan, budaya, dan potensi daerah. Pintu Yogyakarta selalu terbuka bagi kerja sama semacam itu,” ungkap Sri Sultan.

Sri Sultan mengaku percaya persaudaraan yang kokoh selalu berakar pada nilai yang dalam. Beliau pun meyakini, dalam kearifan masyarakat Bugis-Makassar, hidup tiga nilai yang menjadi jembatan alami antara Sulawesi Selatan dan Yogyakarta, yakni Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge’.

“Yogyakarta menyambut setiap perantau dengan semangat Sipakatau, memanusiakan siapa saja yang datang untuk belajar. Saudara menopang sesama anak rantau dengan semanga Sipakalebbi, saling menghargai peran satu sama lain. Dan hari ini, di forum Musyawarah Besar ini, saya menyaksikan wujud Sipakainge‘, Saudara saling mengingatkan, saling mengevaluasi, agar organisasi ini tetap memberi manfaat bagi Sulawesi Selatan dan Yogyakarta,” tutur Sri Sultan.

Sri Sultan menambahkan, Yogyakarta adalah rumah bagi siapapun yang pernah tinggal. Dan pintunya akan selalu terbuka bagi anak-anaknya yang pulang.

“Selamat Datang di Yogyakarta. Selamat Menempuh Musyawarah Besar II IKAJO. Semoga kepengurusan yang baru diberikan kekuatan dan kebijaksanaan. Semogalah pula, Saudara sekalian merasa benar-benar pulang selama berada di kota ini,” imbuh Sri Paduka.

Dalam kesempatan ini, Sri Sultan juga mengukuhkan jajaran Presidium IKAJO Sulsel 2026-2030.

Perwakilan IKAJO Sulsel, Mukhtasar Syamsuddin mengatakan, Yogyakarta telah menjadi tempat tinggal yang sangat berarti bagi seluruh alumni. Kota pelajar ini mampu menjadi ruang pembentukan karakter, dan tempat belajar menghargai keberagaman.

“Di kota ini pula kami semua berlatih menghayati pentingnya ilmu pengetahuan berpadu dengan budi pekerti. Keterhubungan kami dengan Yogyakarta juga bukan hubungan yang dibatasi ruang dan waktu. Ikatan ini justru terus hidup dari generasi ke generasi,” imbuhnya.

Mukhtasar pun menuturkan, pihaknya pun meyakini Yogyakarta telah menjadi teladan soal harmoni akar tradisi, pendidikan, dan kebudayaan. Harmoni itulah yang menginspirasi seluruh alumni untuk mengabdikan ilmunya bagi kemaslahatan masyarakat.

1...179180181...4,867Halaman 180 dari 4,867