Beranda blog Halaman 181

Bupati Tuban Tegaskan Evaluasi Program Kerja Jadi Kunci Tingkatkan Pelayanan Publik

Penulis
Reta
-

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menegaskan bahwa evaluasi program kerja di seluruh sektor pemerintahan merupakan langkah penting yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tuban dalam memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat terus berjalan optimal dan semakin berkualitas.

Usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Tuban, Rabu pekan ini, Bupati yang akrab disapa Mas Lindra menekankan kepada seluruh jajaran, baik struktural maupun fungsional di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar terus memetakan potensi sekaligus mengidentifikasi berbagai gejala yang berpotensi menghambat kinerja pemerintahan.

“Evaluasi terus dan intens kami lakukan, baik tentang pelayanan dasar maupun penguatan dan peningkatan kapasitas SDM. Justru kami merasa terbantu jika ada informasi dan masukan yang konstruktif,” ujar Mas Lindra, Sabtu (4/7).

Terkait dinamika yang muncul dalam pembangunan sektor pendidikan, Mas Lindra menyampaikan bahwa tidak ada pihak yang menghendaki adanya kendala atau persoalan di lapangan. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan tujuan bersama yang lebih baik.

Ia mengajak seluruh pihak, baik pemangku kepentingan maupun masyarakat, untuk tidak berspekulasi terhadap berbagai persoalan yang muncul. Sebaliknya, ia mendorong agar semua pihak hadir dengan sikap bijak serta membangun narasi yang saling menguatkan demi kemajuan daerah.

“Pemkab Tuban menyadari harus ada evaluasi dan tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” lanjutnya.

Orang nomor satu di Tuban itu juga menambahkan, semangat membangun Kabupaten Tuban harus dilandasi kebersamaan dan budaya gotong royong. Ia mengakui bahwa dalam perjalanan kepemimpinannya masih terdapat sejumlah catatan yang perlu diperbaiki. Namun, kondisi tersebut justru menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bersama dalam melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan terhadap berbagai program kerja.

Lebih lanjut, alumnus Universitas Airlangga itu turut memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban tetap berada pada jalur yang tepat (on the track) dengan fokus utama pada kemaslahatan masyarakat. Berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terus dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah.

Salah satu bentuk komitmen tersebut, imbuhnya, diwujudkan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar oleh OPD sebagai ruang partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memastikan hak-hak dasar sipil terpenuhi melalui pelayanan yang optimal.

“Intinya Pemerintah Kabupaten Tuban terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk sampai pada titik itu maka langkah evaluasi, kolaborasi, elaborasi, dan komunikasi solutif adalah navigasi menuju arah yang cemerlang,” tegas Mas Lindra.

Sejak awal menjabat pada periode pertama hingga saat ini, Mas Lindra konsisten mendorong keterlibatan publik dalam proses pembangunan. Pendekatan partisipatif tersebut dinilai menjadi instrumen penting untuk mendengar, memahami, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir Paparkan SPBE Transparan di Dialog Otonomi Daerah 2026

Penulis
Reta
-

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menjadi pembicara di Dialog Otonomi Daerah 2026 yang digelar memperingati HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Hall Institut Kesehatan Medistra (IKM), Kabupaten Deli Serdang, Kamis (2/7/2026).

“Saya menyampaikan materi membangun pemerintahan yang transparan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk Penguatan Pendapatan Asli Daerah,” kata Bupati Dony Ahmad Munir.

Menurutnya, di Sumedang, masyarakat bisa memantau langsung secara real time penyerapan belanja APBD di setiap SKPD melalui https://cc.sumedangkab.go.id/sie atau Wakepo 0811-2220-2220 atau Wakepo 0811-2220-2220. “Ini sebagai bentuk keterbukaan publik, tranparansi anggaran sehingga kepercayaan publik dan semakin meningkatkan partisipasi. Rakyat tahu uang pendapatan daerah,  pajak yang dibayarkan digunakan untuk apa saja oleh pemerintah,” katanya.

Ia menyebutkan,  setelah memaparkan membangun pemerintahan yang transparan, banyak pemerintah daerah yang tertarik dan akan ke Sumedang untuk mempelajarinya. “Banyak daerah yang tertarik dan akan ke Sumedang meminta dan mempelajari aplikasi ini,” katanya.

Dialog Otonomi Daerah 2026 ini menghadirkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai keynote speaker. Sementara itu, diskusi panel diisi oleh sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Founder dan Direktur Eksekutif CORE Indonesia Hendri Saparini, Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Liana Trisnawati, serta Direktur Utama Bank BTN Nixon L. P. Napitupulu.

Forum tersebut membahas dua isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber pendapatan daerah serta konsultasi publik mengenai masukan APKASI terhadap revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain membahas optimalisasi sumber pendapatan daerah, dialog juga mengangkat konsultasi publik terkait masukan APKASI terhadap revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Perluas Akses KUR, UMKM Kini Bisa Ajukan Pinjaman hingga Rp100 Juta Tanpa Agunan

Penulis
Reta
-

Komitmen pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan terus diwujudkan melalui perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), masyarakat kini memperoleh kemudahan akses pembiayaan untuk mendukung pengembangan usaha sekaligus pemenuhan kebutuhan hunian.

Dalam sosialisasi KUR di SMA Negeri 6 Kota Malang, Jumat (3/7/2026), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan program perumahan yang bersih, transparan, dan tepat sasaran. Selain memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, pemerintah memastikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dilakukan secara akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak.

Menteri Maruarar menyampaikan bahwa program KUR diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan UMKM, membuka lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir.

Menteri Maruarar menegaskan pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan sektor perbankan agar masyarakat semakin mudah memperoleh pembiayaan usaha dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak ingin pelaku UMKM kehilangan kesempatan berkembang hanya karena terkendala akses permodalan. Karena itu, kemudahan akses KUR menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan usaha kecil, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi di tingkat akar rumput.

“Kami ingin seluruh kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ketika UMKM tumbuh, ekonomi daerah akan bergerak, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat. Karena itu kami akan terus mengawal program-program Presiden Prabowo Subianto agar berjalan tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi rakyat,” ujarnya.

Maruarar juga menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan program perumahan. Menurutnya, Program BSPS harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat turut mengawasi pelaksanaannya agar berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap penyimpangan. Program BSPS harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat ikut mengawasi agar pelaksanaannya berlangsung transparan dan tepat sasaran,” tegasnya.

Komitmen tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan formal bagi masyarakat. Penyaluran KUR dengan plafon hingga Rp100 juta dapat diakses tanpa agunan tambahan sesuai ketentuan pemerintah, sehingga diharapkan semakin banyak pelaku UMKM memperoleh akses permodalan yang mudah, terjangkau, dan terhindar dari praktik pinjaman informal maupun rentenir.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin menyampaikan apresiasi atas sinergi yang dibangun antara Kementerian PKP RI, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam menghadirkan program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya mempercepat penyediaan hunian layak, tetapi juga memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui skema perbankan yang semakin inklusif.

Ali menilai kebijakan pembiayaan yang memberikan kemudahan, termasuk fasilitas pinjaman tanpa agunan hingga Rp100 juta, menjadi langkah konkret untuk memperluas akses permodalan sekaligus melindungi masyarakat dari praktik pinjaman informal yang selama ini membebani pelaku usaha kecil. Program tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM yang lebih sehat dan memperkuat stabilitas ekonomi daerah.

“Kita tahu sendiri, celah rentenir masuk itu adalah ketika ada inisiatif dari masyarakat memulai usaha namun perbankan belum percaya. Dengan kebijakan baru yang mempercepat dan mempermudah ini, tentu mempermudah bagi kita dan membawa kemaslahatan bagi stabilitas ekonomi masyarakat,” pungkas Ali.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Papua: Sektor Kelautan dan Perikanan Jadi Pilar Utama Transformasi Pembangunan 2026

Penulis
Reta
-

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung transformasi pembangunan Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.

Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka Forum Koordinasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tahun 2026 di Jayapura, Rabu (3/6).

Menurut Fakhiri, forum tersebut memiliki peran strategis sebagai wadah konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Papua.

“Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi transformasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Kita harus bergerak lebih cepat, adaptif, inovatif, dan terintegrasi dalam menjawab berbagai tantangan yang ada,” ujarnya.

Gubernur mengatakan Papua memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar, dengan estimasi mencapai 1,3 juta ton per tahun. Namun, pemanfaatannya saat ini baru sekitar 235 ribu ton per tahun.

Karena itu, pengelolaan sektor kelautan dan perikanan perlu terus diperkuat untuk meningkatkan produksi sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, dan pelaku usaha perikanan lainnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), subsektor perikanan Papua tumbuh sebesar 8,32 persen. Capaian tersebut menunjukkan sektor perikanan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Fakhiri juga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat melalui Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih. Dari 200 lokasi yang dialokasikan secara nasional, Papua telah mengusulkan 86 lokasi yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.

“Program ini harus dikawal bersama agar mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, dan menciptakan lapangan kerja baru,” katanya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong penguatan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan melalui pengembangan sarana dan prasarana pendukung, termasuk pelabuhan perikanan di Jayapura dan Biak.

“Dengan penguatan infrastruktur dan hilirisasi, potensi perikanan Papua dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Maluku Hadiri Pemasangan Atap Pertama Masjid Quba Al-Bayan di Negeri Seith

Penulis
Reta
-

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menghadiri pencanangan pemasangan Ahapoput atau atap pertama Masjid Quba Al-Bayan Soa Hautuna, Negeri Seith, yang berlangsung di pelataran masjid, Sabtu (4/7/2026).

Turut hadir Anggota DPR RI Dapil Maluku Saadiah Uluputty, Wakil Bupati Maluku Tengah, Kapolda Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, Direktur Utama PD Panca Karya, Guru Besar Universitas Pattimura Prof. M.J. Sapteno, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Forkopimcam Leihitu, Upulatu Negeri Seith, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada panitia, para donatur dan seluruh masyarakat Negeri Seith atas semangat gotong royong dalam pembangunan masjid. Menurutnya, pemasangan atap masjid bukan sekadar tahapan konstruksi, tetapi menjadi simbol kebersamaan, kekompakan, dan semakin kokohnya syiar Islam.

Ia menjelaskan bahwa AHA Poputi, istilah lokal Negeri Seith untuk pemasangan atap, memiliki makna filosofis sebagai pelindung yang menaungi jamaah serta menghadirkan keteduhan bagi umat.

“Saya berharap masjid ini nantinya tidak hanya menjadi tempat ibadah yang megah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pembinaan moral masyarakat yang membawa kesejukan bagi lingkungan sekitar,” ujar Gubernur.

Gubernur menegaskan bahwa masjid memiliki fungsi strategis, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat dan perekat ukhuwah Islamiyah.

Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga semangat hidup orang basudara hingga pembangunan Masjid Quba Al-Bayan selesai.

Ia juga berharap setiap tenaga, waktu, dan harta yang diwakafkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir serta mengajak seluruh pihak mengawal pembangunan masjid agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran umat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Sherly Tjoanda Dukung Pembangunan PTUN di Sofifi dan Pengadilan Baru di Jailolo

Penulis
Reta
-

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menerima kunjungan kerja dan audiensi dari jajaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Ruang Pertemuan Utama Kediaman Gubernur, Gosale Puncak, Sofifi, Rabu (1/7/2026).

Pertemuan ini bertujuan utama untuk memperkuat sinergitas kelembagaan antara Lembaga Yudikatif pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mempercepat pemerataan akses keadilan bagi masyarakat di Bumi Moloku Kie Raha.

Fokus utama pembahasan dalam audiensi tersebut adalah dukungan penuh Pemprov Maluku Utara terkait penyediaan hibah lahan strategis serta pemenuhan aksesibilitas infrastruktur pendukung sarana publik. Fasilitas ini disiapkan untuk mendukung pembangunan sejumlah gedung pengadilan baru yang rencananya akan segera direalisasikan di wilayah Kota Sofifi dan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

Saat menerima rombongan agung tersebut, Gubernur Sherly Tjoanda didampingi oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Malut, Hj. Musyrifah Alhadar, S.Pi., M.Si., serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Malut, Abdul Karim, S.Ag.

Dalam keterangan resminya usai pertemuan, Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan bahwa kunjungan kerja jajaran Ditjen Badilmiltun MA RI ke Maluku Utara ini dilakukan untuk meninjau secara langsung kesiapan fisik lokasi di lapangan.

Agenda utama tim MA RI meliputi peninjauan lahan pembangunan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) beserta penyediaan tanah untuk perumahan dinas para hakim di Kota Sofifi, serta peninjauan lahan untuk pembangunan Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

Gubernur memastikan bahwa seluruh status lahan dan tanah hibah yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung saat ini sudah bersih (clear and clean), siap pakai, dan sangat representatif untuk segera memasuki tahapan konstruksi fisik.

Gubernur Sherly berharap agar proses konstruksi fisik gedung-gedung pengadilan tersebut dapat segera dimulai. Kehadiran Pengadilan TUN di ibu kota Sofifi dinilai sangat krusial agar masyarakat, aparatur sipil negara (ASN), maupun pihak-pihak yang berselisih hukum administrasi negara tidak perlu lagi menghabiskan waktu, energi, dan biaya besar untuk mengurus perkara hukum ke provinsi lain seperti Sulawesi Utara atau Papua.

“Saya berharap agar pembangunannya segera dimulai tahun ini. Jika nanti ada perselisihan yang membutuhkan penyelesaian di Pengadilan TUN, masyarakat kita tidak perlu lagi menyeberang atau berurusan ke provinsi lain karena di Sofifi nanti semua fasilitas penegakan hukum sudah tersedia lengkap,” ujar Gubernur Sherly optimis.

Hal senada juga diharapkan berlaku untuk wilayah Jailolo. Kehadiran gedung Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang baru di ibu kota Kabupaten Halmahera Barat tersebut diharapkan mampu mendekatkan sarana hukum kepada masyarakat setempat agar pelayanan hukum menjadi jauh lebih murah, cepat, terjangkau, dan nyaman.

Delegasi tingkat pusat Mahkamah Agung RI yang hadir dalam kunjungan kerja strategis ini dipimpin langsung oleh:

– Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. (Dirjen Badilmiltun MA RI)

– Sodikin, S.E., S.H., M.H (Sekretaris Ditjen Badilmiltun MA RI)

– Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN)

– H. Edi Supriyanto, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi TUN Manado)

– Merna Cinthia, S.H., M.H. (Ketua PTUN Jayapura)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan Belarus Perkuat Hubungan Strategis, Prabowo Luncurkan Roadmap Kerja Sama 2026–2030

Penulis
Reta
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko sepakat memperkuat kemitraan strategis kedua negara melalui peluncuran Peta Jalan Penguatan Kerja Sama Indonesia–Belarus 2026–2030. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama kunjungan kenegaraan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 2 Juli 2026.

Dalam keterangan pers bersama usai pertemuan bilateral, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kunjungan Presiden Lukashenko mencerminkan semakin eratnya hubungan persahabatan Indonesia dan Belarus di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Kepala Negara pun menyampaikan apresiasi atas kunjungan kedua Presiden Lukashenko ke Indonesia setelah lebih dari 13 tahun.

“Kunjungan ini menandakan semakin erat hubungan persahabatan Indonesia dan Belarus di tengah dinamika situasi global yang terus berkembang dengan penuh ketidakpastian. Belarus adalah mitra penting bagi Indonesia di kawasan Eurasia dan kami menghargai hubungan yang selama ini terus berkembang atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam pertemuan bilateral, kedua pemimpin membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan di berbagai sektor. Salah satu capaian penting adalah peluncuran Peta Jalan Penguatan Kerja Sama Indonesia–Belarus 2026–2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral selama lima tahun ke depan.

“Peta Jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerja sama yang lebih terarah dan konkret,” ungkap Presiden Prabowo.

Di sektor ketahanan pangan, Presiden Prabowo menilai Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi. Kedua negara berkomitmen memperkuat kolaborasi di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, hingga alat berat guna mendukung pembangunan sektor pangan yang berkelanjutan.

Selain itu, kedua negara juga sepakat memperluas kemitraan ekonomi melalui pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerja sama teknologi. Di bidang perdagangan, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas selesainya proses ratifikasi Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement oleh Belarus.

“Kami juga sedang melakukan proses ratifikasi tersebut,” ucap Presiden Prabowo.

Di sektor industri, kedua pemimpin melihat peluang besar untuk meningkatkan investasi dan membangun joint venture antara pelaku usaha Indonesia dan Belarus, khususnya pada sektor manufaktur, otomotif, kendaraan berat, dan agroindustri. Sementara pada bidang sosial budaya dan pengembangan sumber daya manusia, kedua negara mendorong penguatan pertukaran budaya, kerja sama antarlembaga pendidikan, serta pendidikan dan pelatihan vokasi.

Selain membahas kerja sama bilateral, Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko juga bertukar pandangan mengenai berbagai isu regional dan global. Keduanya menegaskan komitmen untuk terus mendukung upaya mewujudkan perdamaian dan stabilitas dunia.

Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi atas kunjungan kenegaraan Presiden Lukashenko dan menyatakan komitmennya untuk melakukan kunjungan balasan ke Belarus. Presiden Prabowo juga berharap seluruh hasil kesepakatan yang dicapai dapat segera diimplementasikan sehingga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat kedua negara.

“Saya juga yakin momentum ini akan semakin memperkuat kemitraan Indonesia-Belarus dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan hasil nyata yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran kedua rakyat kita,” pungkas Presiden Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ciamis Kini Miliki Kampung Zakat Pertama, Bupati Herdiat Tekankan Transparansi Pengelolaan Zakat

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kabupaten Ciamis meresmikan Kelurahan Sindangrasa sebagai Kampung Zakat pertama untuk memperluas manfaat pengelolaan zakat bagi masyarakat (30/6/2026).

Bupati Herdiat Sunarya meresmikan program tersebut melalui penabuhan bedug dan pelepasan balon udara di halaman Kantor Kelurahan Sindangrasa.

Peresmian itu dihadiri pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis, kepala desa se-Kecamatan Ciamis, kepala Unit Pengumpul Zakat, serta masyarakat.

Herdiat mengatakan pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan terukur menjadi kunci membangun kepercayaan masyarakat.

“Potensi Ciamis sangat besar jika mampu kita optimalkan, khususnya melalui zakat. Yang paling utama adalah membangun kepercayaan masyarakat dengan tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, dan terukur,” ujarnya.

Herdiat menyebut kemampuan fiskal Kabupaten Ciamis masih terbatas karena Pendapatan Asli Daerah berada di peringkat ke-24 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Menurutnya, zakat, infak, dan sedekah yang dikelola lembaga terpercaya berpotensi menjadi sumber pendanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kuncinya adalah masyarakat yakin dan percaya bahwa zakat yang disalurkan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerima. Jika kepercayaan itu tumbuh, maka zakat akan menjadi kekuatan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Herdiat menegaskan pembangunan daerah memerlukan partisipasi masyarakat karena kebutuhan pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis Lili Miftah mengatakan Kampung Zakat Sindangrasa menjadi Kampung Zakat ke-12 yang diresmikan di Ciamis.

Capaian tersebut menjadikan Kabupaten Ciamis sebagai daerah dengan jumlah Kampung Zakat terbanyak di Jawa Barat, dari total 18 Kampung Zakat yang telah terbentuk di provinsi tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Swasembada Pangan 2026 Makin Kuat, Pemerintah Klaim Delapan Komoditas Strategis Sudah Mandiri

Penulis
Reta
-

Swasembada pangan Indonesia diproyeksikan berlanjut pada 2026 seiring meningkatnya produksi dalam negeri. Delapan komoditas pangan strategis termasuk beras telah mencapai swasembada dengan tiga komoditas sudah ekspor. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sendiri per 1 Juli 2026 berada di angka 5,17 juta ton.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian swasembada yang diraih pada akhir 2025 menjadi pijakan kuat untuk mempertahankan swasembada pangan sepanjang 2026.

“Alhamdulillah, tepat di akhir Desember 2025, kita mencapai swasembada tercepat dan stok tertinggi selama 25 tahun. Ini kita umumkan, stok kita ini tertinggi selama merdeka sampai hari ini. Dulu pernah tahun 1984, stok kita 2,6 juta ton. Sekarang 5,18 juta ton,” ungkap Kepala Bapanas Amran dalam Seminar P4N Lemhannas, di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan realisasi produksi beras 2025 mencapai 34,7 juta ton atau tetap berada di atas capaian tahun sebelumnya. Food and Agriculture Organization (FAO) pun mengestimasikan produksi beras Indonesia mencapai sekitar 35 juta ton, sementara United States Department of Agriculture (USDA) memproyeksikan sebesar 34,6 juta ton. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di kawasan ASEAN dan kedua di dunia.

“Ini angka ini bukan saja dari BPS, tapi juga dari FAO. Jadi dari FAO mengatakan produksi kita 35 ton. BPS mengatakan kurang lebih 34,7 ton. Kemudian Amerika, United States Department of Agriculture, ini datanya juga 34,6 (ton),” terang Amran.

Ia meyakini peluang swasembada pangan berlanjut pada 2026 mencapai lebih dari 90 persen dan mencakup berbagai komoditas pangan strategis, diantaranya beras, cabai besar, cabai rawit, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, serta bawang merah.

“Kemarin pengumuman BPS, sampai Agustus produksi kita naik dibanding tahun lalu. Artinya, mudah-mudahan September sampai Desember tidak ada bencana-bencana besar-besaran. Insya Allah, hampir pasti tingkat kepastiannya di atas 90 persen swasembada berkelanjutan. Yaitu insyaallah 2026 sudah swasembada. Sejalan dengan swasembada, ini swasembada pangan dan beras,” jelas Kepala Bapanas Amran.

“Nah, perlu kami sampaikan apa definisi swasembada. Kalau beras adalah sempurna. Kenapa? tidak ada impor sedikit pun beras medium. Dan yang dikatakan swasembada adalah impor maksimal 10 persen. Sesuai regulasi Perpres Nomor 125 Tahun 2022, yang kita tangani adalah 11 komoditas strategis. Ini dipegang oleh pemerintah. Dari 11, yang sudah swasembada adalah 8 tinggal 3 yang belum. Tetapi dari total 3,5 juta ton kita impor dibagi dengan 68 juta ton (kebutuhan) atau 73 juta ton (produksi) itu hanya 4 persen impor pangan, yang lainnya swasembada ekspor. Artinya apa? Sudah berada dalam definisi swasembada pangan dan swasembada beras,” sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan swasembada pangan menyokong kesejahteraan 170 juta petani Indonesia. Komitmen swasembada itu diperkuat melalui penerbitan 16 regulasi sepanjang 2025 hingga 2026.

“Jumlah petani kita 170 juta, kalau kita swasembada artinya ada pemberdayaan. Kalau kita impor yang untung yang luar, petani kita menderita. Dan itu yang terjadi selama 29 tahun. Nah, kita harus sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka Undang-Undang Dasar Pembukaan (dan) Pancasila. Diterbitkan kebijakan-kebijakan swasembada pangan,” ujar Zulkifli.

“Kita ingin berdaulat, kita ingin mandiri, kita ingin negara maju, kita ingin rakyat kita ini sejahtera, dan kita punya semua syarat untuk itu,” imbuhnya.

Sejalan dengan itu, pemerintah terus meningkatkan keberpihakan kepada petani melalui penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp 6.500 per kilogram menjadi insentif agar petani memperoleh harga jual yang layak.

Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menilai keberhasilan swasembada menunjukkan arah kebijakan pangan nasional berjalan sesuai target pemerintah.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu memberikan arahan yang tegas terkait dengan ketahanan pangan ini. Kita patut bersyukur dan memberikan apresiasi setinggi-tinggi kepada pemerintahan Bapak Presiden Prabowo yang di dalamnya Pak Menko Pangan atas pencapaiannya swasembada beras yang telah diraih tahun 2025 yang lalu,” kata Ace.

Ace menyebut capaian tersebut menjadi pencapaian bersejarah dalam pengelolaan pangan nasional.

“Sepanjang sejarah Indonesia ini merupakan pencapaian yang tertinggi. Indonesia tidak lagi melakukan impor beras untuk konsumsi umum. Stok Cadangan Beras Pemerintah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah hingga mencapai 4,2 juta ton,” pungkasnya.

Optimisme terhadap keberlanjutan swasembada juga diperkuat oleh meningkatnya daya saing sektor pertanian nasional. Pada 2025, nilai ekspor produk pertanian segar dan olahan tercatat meningkat 28,26 persen, sementara nilai impornya turun 9,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungan PM India Narendra Modi Dinilai Perkuat Hubungan Indonesia-India di Berbagai Bidang

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyambut baik rencana kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada tanggal 6 hingga 8 juli mendatang. Menurutnya kunjungan tersebut diproyeksikan menghasilkan sejumlah nota kesepahaman (MoU) di berbagai sektor strategis.

 

“(Salah satu) negara dengan populasi terbesar di dunia, India merupakan negara yang sedang menuju kemajuan seperti halnya Indonesia, sehingga ini akan menjadi kesempatan yang bagus bagi kedua negara untuk menjalin kerja sama pada sektor strategis,” imbuhnya kepada Parlementaria saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/7/2026).

 

Pada 7 Juli, Modi akan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di Istana Negara yang dilanjutkan dengan jamuan kenegaraan. Pada malam harinya, Modi dijadwalkan menghadiri acara bersama komunitas India di Indonesia.

 

Sehari berikutnya, Modi direncanakan melanjutkan kunjungan ke Yogyakarta sebelum bertolak ke Australia dan Selandia Baru sebagai bagian dari rangkaian lawatan kenegaraan ke kawasan.

 

Selain bertemu Presiden Prabowo, Modi juga dijadwalkan menyampaikan pidato di hadapan parlemen Indonesia untuk memaparkan pandangannya mengenai kawasan, dunia, serta masa depan hubungan India dan Indonesia.

 

“Kesempatan yang sangat bagus untuk menjalin kerja sama yang lebih erat, di mana India dan Indonesia memiliki komplemen untuk saling menguntungan. Indonesia memiliki komoditas yang diinginkan India terutama sawit. Sebaliknya, India mempunyai pengembangan teknologi yang dibutuhkan Indonesia”, katanya.

 

Di sisi lain, ia mengatakan India dan Indonesia memiliki kepentingan bersama sebagai negara maritim di kawasan Indo-Pasifik. Karena itu, isu pertahanan dan keamanan maritim diproyeksikan akan menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan kedua pemimpin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...180181182...4,867Halaman 181 dari 4,867