Beranda blog Halaman 182

Peringatan Hari Jadi Ke-201 Wonosobo Diawali Prosesi Pasrah Tampi Panji, Ini Maknanya

Penulis
Reta
-

Peringatan Hari Jadi Ke-201 Kabupaten Wonosobo dimulai dengan Prosesi Pasrah Tampi Panji Miwah Pusaka Pagetan Ambal Warsa Kaping-201 yang diselenggarakan di Halaman Pendopo Bupati Wonosobo, Kamis (2/7/2026),

Prosesi sakral yang sarat nilai sejarah dan budaya tersebut menjadi penanda dimulainya Kirab Panji dan Pusaka ke seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menyampaikan, Pasrah Tampi Panji bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk merefleksikan perjalanan sejarah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Wonosobo.

Lebih lanjut disampaikan, Kirab Panji dan Pusaka memiliki makna yang jauh lebih mendalam daripada sekadar perpindahan simbol daerah. Prosesi tersebut merupakan ikhtiar bersama dalam menjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu, agar tetap hidup dan menjadi pijakan pembangunan, di masa kini maupun masa mendatang.

Empat panji yang dikirab, yakni Sang Saka Dwi Warna, Catragung Pangayom, Tombak Karawelang Katentreman, dan Panji Gegunungan Praja, merupakan satu kesatuan simbol yang mencerminkan sinergi seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Di dalamnya terkandung pesan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri, tetapi memerlukan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, DPRD, TNI, Polri, serta seluruh lapisan masyarakat dengan semangat gotong royong dan kebersamaan.

“Panji yang kita tampi hari ini adalah amanah bersama. Ia mengingatkan bahwa setiap langkah pembangunan harus selalu berpijak pada nilai persatuan, dijaga dengan semangat pengabdian, serta diarahkan untuk menghadirkan ketenteraman dan kemuliaan bagi masyarakat Wonosobo,” jelasnya.

Bupati juga menekankan, Kirab Panji ke 15 kecamatan dan 265 desa menjadi simbol bahwa Hari Jadi Kabupaten Wonosobo bukan hanya milik pemerintah, melainkan menjadi milik seluruh masyarakat Wonosobo.

“Melalui kirab ini, kita ingin menghadirkan semangat Hari Jadi hingga ke seluruh pelosok desa, agar tumbuh rasa memiliki, kebanggaan, dan kecintaan terhadap daerah kita tercinta,” ujarnya.

Bupati berharap seluruh rangkaian Hari Jadi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain menjadi ruang pelestarian budaya dan penguatan identitas daerah, momentum tersebut juga diharapkan mendorong pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, serta pemanfaatan potensi lokal sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.

Ditambahkan, pelaksanaan rangkaian Hari Jadi tahun ini disesuaikan dengan berbagai kondisi, antara lain tidak adanya gelar budaya di setiap kecamatan, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Keputusan tersebut mencerminkan semangat kesederhanaan, kebijaksanaan, serta solidaritas sosial.

“Dari situ kita belajar bahwa kebersamaan tidak selalu diwujudkan dalam kemeriahan, tetapi juga dalam sikap saling memahami dan menempatkan keadaan secara bijaksana,” tuturnya.

Mengakhiri sambutannya, bupati mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersatu membangun daerah dengan semangat “Nyawiji Makarti, Wonosobo Loh Jinawi”, sehingga Wonosobo senantiasa menjadi daerah yang maju, lestari, aman, dan semakin menyejahterakan seluruh masyarakatnya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Wonosobo, Fahmi Hidayat menjelaskan, selain Kirab Panji, rangkaian Hari Jadi Ke-201 Kabupaten Wonosobo juga diisi dengan berbagai kegiatan berbasis budaya dan tradisi lokal.

“Rangkaian tersebut meliputi Pasrah Tampi Panji, Sarasehan Hari Jadi di setiap kecamatan, Prosesi Pengambilan Air dari Enam Mata Air, Ziarah ke Makam Para Pendiri Wonosobo, Bedhol Kedhaton, Tapa Bisu, Hastungkara, hingga Birat Sengkala sebagai rangkaian prosesi menjelang puncak peringatan Hari Jadi,” jelasnya.

Sebagai informasi, puncak peringatan Hari Jadi Ke-201 Kabupaten Wonosobo akan diselenggarakan pada 24 Juli 2026, melalui Pisowanan Agung, yang menghadirkan prosesi adat sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah berdirinya Kabupaten Wonosobo. Momentum tersebut juga akan dimeriahkan dengan Pagelaran Kesenian Utama, Prosesi Ruwat Rambut Gimbal, serta Pagelaran Seni Kerakyatan yang melibatkan seniman dan masyarakat sebagai ruang ekspresi budaya sekaligus daya tarik wisata daerah.

Di luar agenda utama tersebut, berbagai kegiatan pendukung juga telah dan terus berlangsung di berbagai wilayah, antara lain kegiatan sosial, olahraga, pemberdayaan masyarakat, promosi UMKM, hingga berbagai perlombaan dan hiburan rakyat yang melibatkan masyarakat secara luas. Seluruh rangkaian kegiatan diharapkan mampu memperkuat semangat kebersamaan, menggerakkan perekonomian lokal, serta menjadikan peringatan Hari Jadi Ke-201 Kabupaten Wonosobo semakin bermakna bagi seluruh masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Ungkap Strategi Hadapi El Nino 2026 demi Menjaga Ketahanan Pangan Indonesia

Penulis
Reta
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa informasi cuaca dan iklim merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX Tahun Anggaran 2026 Lemhannas RI bertema “Membangun Kedaulatan Pangan Nasional Melalui Tata Kelola, Inovasi Teknologi Pertanian dan Human Capital dalam Rangka Menghadapi Dinamika Geopolitik Global” di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Dalam paparannya yang berjudul “Antisipasi Cuaca Ekstrem dalam Rangka Mendukung Kebijakan Kemandirian Pangan Berkelanjutan”, Faisal menekankan bahwa pemanfaatan informasi iklim dalam pembangunan sektor pangan bukanlah konsep baru. Menurutnya, sejak tahun 1800-an kajian klimatologi telah digunakan untuk menentukan komoditas yang paling sesuai dengan karakteristik suatu wilayah.

Ia menjelaskan bahwa pada masa kolonial Belanda, pakar klimatologi didatangkan ke Indonesia untuk melakukan pengamatan dan kajian cuaca serta iklim secara sistematis. Hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar penentuan berbagai komoditas unggulan, seperti kopi di sepanjang Pegunungan Bukit Barisan, teh di Jawa Barat, serta tebu dan jati di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Sebenarnya di BMKG telah banyak kajian, dan kita sudah menentukan daerah-daerah mana yang cocok untuk tanaman apa saja. Misalnya untuk padi atau untuk kedelai, itu sebaiknya ditanam di daerah mana. Jadi kalau pada tahun 1800-an saja peneliti klimatologi dari Belanda sudah bisa melakukan itu, sekarang dengan segenap modalitas di BMKG, kita punya 191 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia dan 10.000 lebih alat pengamatan MKG, kita tentu dapat memberikan pemantauan cuaca dan iklim dengan jauh lebih baik,” ujar Faisal.

Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki kapasitas yang jauh lebih baik dalam memanfaatkan informasi iklim dibandingkan masa lalu. Melalui berbagai kajian yang dilakukan BMKG, informasi iklim dapat dimanfaatkan untuk menentukan kesesuaian lahan, memilih komoditas yang tepat, menyusun kalender tanam, hingga mengantisipasi risiko gagal panen akibat kondisi cuaca ekstrem.

Faisal menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi melalui penguatan sistem adaptasi dan mitigasi berbasis sains. Dalam konteks tersebut, BMKG berperan mendukung seluruh sektor pembangunan, termasuk pertanian, perkebunan, kelautan, dan ekonomi, melalui penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang akurat dan dapat ditindaklanjuti.

“Perubahan iklim itu adalah nyata dan kemudian perlu juga adaptasi mitigasi dari manusianya untuk dapat terus melanjutkan pembangunan. Tugas BMKG adalah untuk mendukung semua sektor pembangunan, termasuk pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, hingga kelautan. Dan ini mestinya kita harus membuat sistem yang lebih siap dengan kondisi itu,” katanya.

Salah satu bentuk adaptasi yang terus diperkuat BMKG adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Menurut Faisal, OMC menjadi instrumen penting untuk menjaga ketersediaan sumber daya air, khususnya menjelang puncak musim kemarau.

Melalui operasi tersebut, BMKG mendukung pengelolaan sumber daya air dengan membantu pengisian waduk, bendungan, dan embung sebagai cadangan air untuk kebutuhan irigasi pertanian, air baku, maupun energi ketika memasuki puncak musim kemarau.

Pada kesempatan tersebut, Faisal juga mengingatkan bahwa Indonesia berpotensi menghadapi musim kemarau yang lebih kering pada tahun 2026 akibat pengaruh fenomena El Niño. Fenomena tersebut berpotensi menurunkan curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan, terutama di wilayah Indonesia bagian selatan atau di bawah garis khatulistiwa, meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Jawa terutama wilayah pesisir, Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, hingga sebagian Papua Selatan.

“Musim hujan dan musim kemarau akan kita alami setiap tahun. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika musim kemarau bersamaan waktunya dengan fenomena El Nino. Itu membuat kondisi di negara kita, seperti tahun ini, kemaraunya akan lebih panjang dan lebih kering dari rata-rata klimatologis selama 30 tahun terakhir,” jelasnya.

Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan periode Juli hingga Desember 2026 umumnya berada pada kategori rendah hingga menengah dengan sifat hujan didominasi kondisi bawah normal. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.

Meski demikian, menurut Faisal musim kemarau juga menghadirkan sejumlah peluang. Selain meningkatkan produksi garam nasional dan mempercepat proses pengeringan hasil panen, kondisi kering dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman palawija, sorgum, serta komoditas perkebunan yang lebih tahan terhadap kekeringan.

Untuk mendukung target swasembada pangan nasional, BMKG terus memperkuat layanan informasi iklim, sistem peringatan dini, analisis kesesuaian agroklimat, prediksi ketersediaan air tanaman, serta pengembangan layanan iklim berbasis komoditas melalui pendampingan petani dalam Sekolah Lapang Iklim (SLI). Hingga tahun 2025, program SLI telah menjangkau 27.994 peserta di lebih dari 700 lokasi di seluruh Indonesia.

Melalui penguatan layanan iklim, pengembangan sistem peringatan dini, serta pemanfaatan teknologi observasi dan prediksi yang semakin maju, BMKG berkomitmen mendukung pembangunan sistem pangan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi risiko iklim.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Sebut Batam Berpotensi Jadi Hub Investasi Nasional, Ini Strategi Meningkatkan Daya Saing

Penulis
Reta
-

Batam dinilai memiliki berbagai keunggulan strategis yang menjadikannya berpotensi sebagai pusat investasi nasional. Letaknya yang berada di jalur perdagangan internasional, status sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), basis industri manufaktur yang kuat, konektivitas logistik yang baik, serta akses langsung ke pasar global menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

 

“Sejak awal pemerintah menetapkan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang diharapkan menjadi motor penggerak investasi, ekspor, industri, dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie saat memimpin Delegasi Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke BP Batam di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (3/7/2026).

 

Meski demikian, Syarief mengingatkan bahwa Batam kini menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan berbagai kawasan ekonomi di ASEAN, seperti Johor-Singapore Special Economic Zone, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Oleh karena itu, menurutnya, penguatan kapasitas pelabuhan, modernisasi sistem logistik, digitalisasi layanan, serta integrasi kawasan industri dengan pelabuhan harus terus menjadi prioritas agar daya saing Batam tetap terjaga.

 

“Batam perlu penguatan kapasitas pelabuhan, modernisasi sistem logistik, digitalisasi pelayanan, serta integrasi kawasan industri dan pelabuhan harus terus menjadi prioritas,” tegas legislator Fraksi Partai NasDem tersebut.

 

Dalam kesempatan yang sama, BP Batam menyampaikan komitmennya untuk terus mempersiapkan Batam sebagai hub ekonomi digital regional yang kompetitif dan berkelanjutan. Demi mendukung upaya tersebut, BP Batam mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,4 triliun yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

 

Sekitar 65 persen dari anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja publik, sedangkan 35 persen lainnya digunakan untuk mendukung program-program strategis, termasuk pengembangan infrastruktur. Sementara itu, Anggota Banggar DPR RI Sugeng Suparwoto menyoroti pentingnya pembangunan fasilitas penyimpanan LPG dan LNG di Batam.

 

Menurutnya, infrastruktur tersebut dapat memperkuat posisi Batam sebagai hub sekaligus cadangan penyangga energi nasional. Senada, Anggota Banggar DPR RI Kamrussamad menilai diperlukan langkah-langkah terobosan untuk mengantisipasi deindustrialisasi dini dan jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

 

“Batam memiliki peran yang signifikan untuk mencapai tujuan tersebut. Karena itu, Batam harus menjadi lokomotif dalam mendorong peningkatan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB),” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Road to Muria Trail Run 2026 Meriah di Semarang, Kuota Peserta Hampir Penuh

Penulis
Reta
-

Gelaran Muria Trail Run 2026 di Desa Rahtawu, Kabupaten Kudus, rencananya akan diselenggarakan pada 1-2 Agustus 2026. Ratusan peserta sudah mendaftarkan diri untuk meramaikan ajang tahunan tersebut.

Untuk mempromosikan dan menyambut acara tersebut, panitia menggelar Road to Muria Trail Run, yang diikuti 100 pelari dari 13 komunitas lari dan trail run, di Stadion Jatidiri Kota Semarang, Sabtu (4/7/2026). Acara itu dibuka dan diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno.

Para peserta mengikuti fun run sejauh lima kilometer, sebelum diperkenalkan lebih dekat dengan konsep dan pengalaman yang ditawarkan Muria Trail Run tahun ini.

Sumarno mengatakan, banyaknya penyelenggaraan trail run di berbagai daerah, merupakan bagian dari upaya mengembangkan sport tourism (pariwisata olahraga) di Jawa Tengah.

“Kita pinginnya nanti di seluruh Jawa Tengah ada event trail run. Ini bagian kita untuk pengembangan sport tourism di Jawa Tengah,” kata Sumarno.

Dia juga mengajak komunitas lari untuk ikut meramaikan Muria Trail Run 2026, yang akan berlangsung bulan depan di lereng Gunung Muria.

Event Director Muria Trail Run 2026, Yuda Kristiawan, mengatakan Road to Muria Trail Run di Semarang merupakan rangkaian promosi setelah sebelumnya dua kali digelar di Kudus.

Melalui kegiatan ini, panitia ingin mengenalkan Muria Trail Run kepada komunitas lari di Semarang dan sekitarnya.

Menurut Yuda, Muria Trail Run tidak hanya menawarkan pengalaman berlari di alam, tetapi juga mengusung konsep Eco Green Sport Tourism dengan semangat Stride for Sustainability, yakni menggabungkan olahraga, pariwisata, dan kepedulian terhadap kelestarian kawasan lereng Gunung Muria.

“Event ini bukan sekadar lomba lari, tetapi juga mengangkat isu konservasi lingkungan. Kami ingin peserta menikmati keindahan Muria, sekaligus ikut menjaga kelestarian alamnya,” ujar Yuda.

Memasuki penyelenggaraan tahun kedua, panitia menargetkan lebih dari 500 peserta atau meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Hingga awal Juli, sekitar 80 persen kuota telah terisi, sementara pendaftaran masih dibuka hingga 18 Juli 2026.

Muria Trail Run 2026 menyediakan kategori 8K, 15K, 30K, dan 45K, serta dua kategori master untuk nomor 30K dan 45K, bagi pelari berusia 40 tahun ke atas.

Tak hanya menyuguhkan lintasan menantang di lereng Gunung Muria, penyelenggaraan tahun ini juga mengangkat tema “Hajatan Rahtawu”. Peserta akan disambut dengan nuansa pesta kampung lengkap dengan kuliner khas, dekorasi tradisional, hingga keterlibatan aktif masyarakat setempat dalam penyelenggaraan acara.

Menurut Yuda, konsep tersebut sengaja dihadirkan agar manfaat ekonomi bisa dirasakan langsung oleh warga, mulai dari penyediaan penginapan, transportasi, konsumsi, hingga kebutuhan operasional lainnya.

“Kami ingin melibatkan sebanyak-banyaknya warga, sehingga warga tidak hanya menonton tapi juga terlibat langsung, sehingga dampak ekonominya akan lebih terasa,” katanya.

Selain itu, panitia juga menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama. Seluruh peserta mendapat perlindungan asuransi, sementara panitia terus mengampanyekan prinsip safety first, termasuk mengingatkan peserta untuk menyesuaikan kategori lomba dengan kemampuan fisik masing-masing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP Tinjau Rumah Subsidi di Blitar, Dorong Pemanfaatan FLPP bagi Masyarakat

Penulis
Reta
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau Perumahan Griya Kanigoro Residence II di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis (2/7/2026), guna memastikan kualitas pembangunan rumah subsidi sekaligus mendorong peningkatan pemanfaatan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh masyarakat.

Turut mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba, Bupati Blitar Rijanto, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Perumahan Griya Kanigoro Residence II dibangun sejak tahun 2023 dan telah selesai seluruhnya pada awal 2026. Sebanyak 135 unit rumah subsidi dibangun dengan tipe 36 dan lahan 60 meter persegi. Rumah-rumah tersebut menggunakan spesifikasi dinding hebel, atap genteng, lantai keramik, serta fondasi batu gebal.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP mengapresiasi kualitas pembangunan rumah subsidi di kawasan tersebut. Menurutnya, peningkatan kualitas hunian perlu diiringi dengan berbagai kemudahan yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga biaya kepemilikan rumah menjadi semakin terjangkau.

“Rumahnya bagus. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah menggratiskan BPHTB dan PBG bagi MBR. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah subsidi, sehingga program ini perlu terus didorong agar semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah layak,” ujar Menteri PKP.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP juga berdialog dengan salah satu penghuni rumah subsidi, Zainal, yang telah menempati rumah tersebut selama dua tahun bersama istri dan dua anaknya.

Zainal yang sehari-hari menjalankan usaha warung makan mengaku memperoleh rumah subsidi melalui skema FLPP tanpa mengalami kendala dalam proses pengajuan. Dengan uang muka yang terjangkau, ia kini mencicil rumah sebesar sekitar Rp1,5 juta per bulan dengan tenor 10 tahun. Ia juga mengaku puas terhadap kualitas hunian yang ditempatinya.

“Bangunannya bagus, airnya lancar, lingkungan juga bersih, pengelolaan sampahnya baik, dan sampai sekarang tidak pernah banjir. Proses pengajuan rumah subsidi juga tidak ada kendala,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah melalui pemberian berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, salah satunya dengan membebaskan BPHTB dan PBG.

Di kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat untuk meningkatkan realisasi rumah subsidi di Kota maupun Kabupaten Blitar.

Menurutnya, saat ini masyarakat juga semakin dimudahkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yang mengatur pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR sesuai kriteria terbaru. Selain itu kemudahan yang diberikan adalah masyarakat tidak lagi diwajibkan memiliki KTP sesuai domisili lokasi rumah subsidi yang dibeli.

Dengan kebijakan tersebut, masyarakat ber-KTP Kabupaten Blitar dapat membeli rumah subsidi di Kota Blitar, demikian pula sebaliknya, bahkan masyarakat dari daerah lain juga tetap dapat mengakses rumah subsidi sepanjang memenuhi ketentuan sebagai MBR.

Untuk meningkatkan pemanfaatan kemudahan tersebut, BP Tapera bersama pemerintah daerah akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin banyak warga yang memanfaatkan program rumah subsidi.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BP Tapera, dan para pengembang, Kementerian PKP berharap akses masyarakat terhadap rumah subsidi semakin luas. Berbagai kemudahan yang telah diberikan pemerintah, mulai dari pembebasan BPHTB dan PBG, suku bunga tetap FLPP, hingga fleksibilitas domisili pembeli, diharapkan mampu mendorong peningkatan kepemilikan rumah sekaligus mempercepat mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Lukashenko Tawarkan Dukungan Pangan, Industri, dan Kesehatan untuk Indonesia

Penulis
Reta
-

Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko menekankan komitmen Belarus untuk memperluas kerja sama dengan Indonesia di berbagai sektor strategis, antara lain dalam bidang ketahanan pangan, industri, perdagangan, kesehatan, hingga peningkatan hubungan antarmasyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Lukashenko dalam pernyataan pers bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 2 Juli 2026.

Menurut Presiden Lukashenko, ketahanan pangan menjadi salah satu bidang yang memiliki arti penting bagi kedua negara. Belarus, lanjutnya, siap mendukung upaya Indonesia dalam memperkuat kemandirian pangan melalui penyediaan pupuk, alat pertanian, serta berbagai teknologi pertanian.

“Untuk memberikan kebutuhan pangan, kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian lebih-lebih alat pertanian teknik dan sebagainya,” ucap Presiden Lukashenko.

Selain memperkuat kerja sama di bidang ketahanan pangan, Belarus juga menyatakan kesiapannya untuk memperluas kolaborasi di sektor industri. Dukungan tersebut antara lain melalui pengembangan industri alat berat dan otomotif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan tenaga teknis Indonesia, serta pembentukan joint venture.

“Kami siap mengajarkan orang-orang kita tidak hanya di sini di Indonesia, tapi juga di pabrik kami di Belarus. Kami siap juga membantu teman-teman Indonesia untuk bidang-bidang lainnya yang menjadi dibutuhkan di Indonesia,” tuturnya.

Di bidang perdagangan, Presiden Lukashenko menyampaikan kesiapan Belarus untuk meningkatkan kerja sama melalui ekspor berbagai komoditas, termasuk produk susu dan daging. Belarus juga membuka peluang pengembangan proyek-proyek bersama di Indonesia serta menyatakan kesiapan untuk mendukung kerja sama di sektor kesehatan dan layanan medis.

“Kami siap untuk membuka berbagai proyek kerja sama dan memperluas kerja sama apa pun di Indonesia. Tidak hanya kerja sama perdagangan, tapi pembangunan perusahaan bersama joint venture dan lokalisasi pabrik di sini. Negara kami siap memberikan dukungan orang untuk kesehatan dan penyiapan bidang medis bagi orang Indonesia,” tutur Presiden Belarus.

Presiden Lukashenko turut menyambut baik rencana pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus. Menurutnya, pembukaan perwakilan diplomatik dan penerbangan langsung, serta kemudahan visa akan makin mempererat hubungan antarmasyarakat kedua negara sekaligus mendorong peningkatan kunjungan wisatawan.

“Delegasi kami memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap saling kunjung turis itu. Kami terbuka pembukaan kedutaan Indonesia di Belarus dan juga akan pembukaan visa bebas itu juga akan mempermudah kunjungan warga Belarus ke Indonesia seperti hal sudah kami lakukan kepada warga Indonesia ke Belarus,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden Lukashenko menegaskan bahwa Belarus akan terus membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan dengan Indonesia. Presiden Lukashenko juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan bilateral yang dilandasi semangat persahabatan dan saling percaya.

“Ini menjadi suatu yang memungkinkan berkat energi dan dukungan Bapak (Presiden Prabowo) yang sangat kuat bagi pemerintah Belarus dalam kerja sama dengan Indonesia. Kami sangat berterima kasih bahwa kami saling menghargai persahabatan kita,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Papua Dorong Percepatan BBM Satu Harga, Usulkan Penambahan Depot dan Pasokan di Daerah Terpencil

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Papua mendorong percepatan penerapan program BBM Satu Harga dengan memperkuat infrastruktur distribusi energi di wilayah terpencil. Salah satu usulan yang diajukan adalah penambahan kapasitas pasokan bahan bakar minyak (BBM) serta pembangunan depot penyimpanan di sejumlah kabupaten.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan pemerataan harga BBM di Papua tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga kesiapan sistem distribusi yang mampu menjangkau daerah-daerah dengan akses transportasi yang terbatas.

“Hasil kunjungan kami ke Waropen, Kepulauan Yapen, dan Numfor menunjukkan kapasitas penyaluran BBM masih perlu ditingkatkan. Jika titik distribusi diperkuat, pasokan ke wilayah lain akan lebih lancar,” kata Gubernur Papua di Jakarta, Selasa (30/6/26).

Menurut dia, keterlambatan distribusi menjadi salah satu penyebab utama tingginya harga BBM di sejumlah daerah. Ketika pasokan terlambat masuk, harga eceran di masyarakat dapat meningkat jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah.

Gubernur Papua mencontohkan kondisi di Kabupaten Mamberamo Raya. Harga BBM yang seharusnya berada di kisaran Rp9.000 per liter dapat melonjak hingga sekitar Rp15.000 per liter akibat terganggunya distribusi.

“Kondisi ini tentu sangat memberatkan masyarakat. Karena itu, langkah yang harus dilakukan lebih dulu adalah menambah kapasitas pasokan agar distribusi tidak lagi terlambat. Setelah itu, kami terus mendorong agar program BBM Satu Harga bisa diterapkan secara menyeluruh di Papua,” ujar Gubernur Papua.

Selain penambahan pasokan, Pemerintah Provinsi Papua juga mengusulkan pembangunan depot BBM di sejumlah kabupaten sebagai pusat penyimpanan cadangan. Keberadaan depot dinilai akan menjaga ketersediaan stok sekaligus mempercepat distribusi ke wilayah yang selama ini kerap mengalami keterlambatan pasokan.

Pemprov Papua berharap pemerintah pusat bersama PT Pertamina dapat mempercepat penguatan infrastruktur distribusi energi di Tanah Papua.

“Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga BBM, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memastikan masyarakat di daerah terpencil memperoleh akses energi yang adil dan terjangkau,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Imigrasi Gandeng KPK untuk Pembenahan Instansi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Direktorat Jenderal Imigrasi menghadirkan Kepala Satuan Tugas Program Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nensi Natalia, untuk memberikan pembekalan penguatan integritas kepada jajaran internal keimigrasian dalam rangka pembenahan instansi. Kehadiran perwakilan KPK ini menjadi agenda utama dalam Sosialisasi Penguatan Kepatuhan Internal Terintegrasi yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu s.d. Jumat (1 s.d. 3 Juli 2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh 272 peserta, yang terdiri dari jajaran pimpinan tinggi pratama hingga kepala unit pelaksana teknis keimigrasian dari seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Nensi menekankan pentingnya tahap pencegahan dalam pengendalian gratifikasi. Di antaranya adalah menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan, taat melaporkan kekayaan secara berkala dan melaporkan kepada yang berwenang jika menerima gratifikasi.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, yang hadir membuka acara memberikan penekanan bahwa setiap aparatur sipil negara di lingkungan imigrasi harus mengutamakan moralitas kerja yang baik saat melayani masyarakat. Hal ini disebabkan kinerja institusi dipantau secara langsung oleh publik dari segi output maupun proses pelayanan. Hendarsam mengingatkan bahwa integritas menjadi hal fundamental untuk menjaga muruah organisasi.

“Integritas dan kepatuhan harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Masyarakat tidak hanya menilai hasil kerja kita, tetapi juga menilai bagaimana proses pelayanan itu diberikan,” kata Hendarsam.

Agenda sosialisasi ini berfokus pada penguatan kurikulum pencegahan penyimpangan, salah satunya melalui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Seluruh jajaran dibekali materi penegakan kode etik, budaya kerja antikorupsi, kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), serta efisiensi fungsi penegakan hukum keimigrasian. Penguatan ini dirancang agar instansi mampu mendeteksi potensi maladministrasi sejak dini melalui manajemen risiko benturan kepentingan dan optimalisasi mekanisme pelaporan pelanggaran whistleblowing system.

Selain perwakilan KPK, Ditjen Imigrasi juga menghadirkan sejumlah narasumber dari lembaga negara lainnya. Di antaranya adalah Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Moch. Fachrudin; serta anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robertus Na Endi Jaweng. Kehadiran para pejabat ini ditujukan untuk memperkuat sinergi pengawasan internal dan eksternal keimigrasian.

Dirjen Imigrasi menekankan agar fungsi kepatuhan internal tidak dijadikan sekadar formalitas. Kepatuhan ini semestinya menjadi landasan budaya kerja yang dipraktikkan secara konsisten mulai dari level pimpinan tinggi struktural hingga petugas pelaksana di lapangan sehari-hari.

“Kepatuhan internal tidak boleh dipandang semata-mata sebagai fungsi pengawasan atau penindakan terhadap pelanggaran. Kepatuhan internal harus menjadi budaya kerja yang hidup dalam setiap organisasi, mulai dari pimpinan hingga pelaksana,” ujar Hendarsam.

Pada akhir pemaparannya, Direktur Jenderal Imigrasi meminta agar seluruh kepala kantor wilayah dan unit pelaksana teknis keimigrasian segera mengimplementasikan hasil forum di lingkungan kerja masing-masing. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk menekan angka potensi penyimpangan kedinasan demi mewujudkan reformasi birokrasi. Keberhasilan instansi keimigrasian ke depan akan diukur secara objektif berdasarkan tingkat kepercayaan publik yang berhasil diraih.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata untuk memperkuat tata kelola keimigrasian yang bersih, transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” ucap Hendarsam menutup penjelasannya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau Infrastruktur hingga Lapas, Gubernur Kaltim Awali Kunjungan Kerja ke Kukar dan Kutai Barat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud (Harum) memulai rangkaian kunjungan kerja selama tiga hari ke Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Kutai Barat mulai Jumat (3/7/26).

Kunjungan ini diadakan untuk meninjau langsung kemajuan pembangunan infrastruktur daerah, membandingkan perkembangan UMKM, serta melihat kondisi pendidikan di wilayah tersebut.

Tujuan pertama yang dikunjungi Gubernur dalam rangkaian kerja ini adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Tenggarong di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kedatangan orang nomor satu di Kaltim ini bertujuan untuk menyapa para warga binaan sekaligus meninjau fasilitas dan pembangunan di daerah lapas.

Suasana hangat pertemuan saat Gubernur Kaltim menyapa langsung para penghuni Lapas Perempuan. Dalam arahannya, ia memberikan masukan motivasi yang menyentuh hati agar para warga binaan tidak patah semangat dalam menatap masa depan.

“Saya yakin Mbak-Mbak di sini adalah wanita-wanita yang tegar. Mari kita buka lembaran baru. Yang tidak boleh hilang dari diri kita adalah harapan dan impian. Pikirkan masa depan dengan gemilang,” ujar Gubernur Kaltim.

Gubernur Kaltim juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung program pelatihan kemandirian yang mengasah keterampilan (*skill*) bagi warga binaan. Dukungan ini diharapkan dapat menjadi kenyataan saat mereka kembali ke masyarakat nanti.

Gubernur Kaltim berjanji akan mengundang tim penari dari warga binaan untuk tampil, serta memamerkan produk-produk kerajinan hasil karya mereka langsung di Kantor Gubernur Kaltim. Langkah ini diharapkan dapat membuka pasar dan memberikan kepercayaan diri lebih bagi warga binaan bahwa karya mereka dihargai.

Di akhir kunjungannya di Lapas, Gubernur Kaltim menekankan bahwa perhatian yang diberikan pemerintah bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan seruan moral.

Setelah merampungkan agenda di Kukar, Gubernur Kaltim beserta rombongan dijadwalkan langsung bertolak menuju Kutai Barat untuk melanjutkan agenda pemantauan infrastruktur, pendidikan, dan UMKM hingga beberapa hari ke depan.

Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua TP PKK Kaltim Hj Sarifah Suraidah Harum, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, para asisten, Sekretaris Kutai Kartanegara Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono dan kepala Perangkat Daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Papua Dorong Eksplorasi Migas dan Papua Terang, Targetkan PAD Naik serta Listrik Menjangkau Wilayah 3T

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Papua mempercepat langkah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperluas akses listrik hingga ke wilayah terpencil. Upaya tersebut menjadi fokus pembahasan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri saat bertemu jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Usai berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Gubernur Papua melanjutkan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) guna mendorong percepatan eksplorasi potensi minyak dan gas di Papua.

Menurutnya, Papua memiliki cadangan migas yang menjanjikan, baik di wilayah perairan maupun daratan. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi sumber pendapatan baru yang mendukung pembangunan daerah apabila dikelola secara optimal.

“Kementerian ESDM sebelumnya telah melakukan survei seismik di kawasan perairan Papua, mulai dari Supiori hingga Jayapura. Saat ini hasilnya sudah memasuki tahap pelelangan wilayah kerja migas,” kata Gubernur Papua.

Ia menambahkan, sejumlah potensi migas juga ditemukan di Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi. Aktivitas eksplorasi di wilayah tersebut pernah dilakukan pada era 1970-an hingga 1980-an, namun terhenti akibat kondisi keamanan saat itu.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua meminta Kementerian ESDM kembali mengirim tim teknis untuk melakukan survei lanjutan dan kajian mendalam sebagai dasar pengembangan sektor migas di Papua.

Selain membahas migas, Gubernur Papua juga menyoroti pemerataan akses listrik melalui program Papua Terang. Dalam pertemuan dengan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, ia meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat elektrifikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Menurut dia, pemerintah kabupaten diminta segera menyampaikan data kebutuhan elektrifikasi agar dapat diakomodasi dalam program nasional tahun 2026 dan 2027. Bagi daerah yang belum dapat dijangkau jaringan PLN, Pemprov Papua mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal sebagai solusi bertahap.

“Harapan kami, seluruh kampung di Papua dapat menikmati listrik sehingga masyarakat benar-benar merasakan Papua yang terang,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...181182183...4,867Halaman 182 dari 4,867