Beranda blog Halaman 183

Kemenag dan KPAI Jalin Sinergi untuk Pemenuhan Hak dan Pelindungan Anak

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjalin kerja sama penguatan pemenuhan hak dan pelindungan anak. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Ketua KPAI Aris Adi Leksono, di Kantor Kemenag, Jakarta.

Menag menegaskan bahwa pihaknya mendukung upaya penguatan pemenuhan hak dan perlindungan anak. “Saya akan menginstruksikan agar Dirjen Pendis dan tentu saja di dalamnya ada Direktorat Pesantren yang akan segera menjadi Direktorat Jenderal Pesantren agar turut berpartisipasi aktif dalam upaya ini,” tuturnya di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menag berpesan agar KPAI juga membina kerja sama dengan Kementerian dan Lembaga yang terkait, tidak hanya dengan Kemenag saja. KPAI juga perlu melibatkan orang tua dalam berbagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

“Beberapa waktu yang lalu Kemenag terlibat dalam pertemuan yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membahas tentang Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak (Gernas RANA), yang juga diikuti oleh kementerian lain,” ungkapnya. Kemenag akan turut menyukseskan Gernas RANA dan Hari Anak Nasional (HAN) pada 23 Juli mendatang.

Ketua KPAI mengapresiasi keberpihakan Kemenag terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak baik di madrasah maupun pesantren. “Kami mengapresiasi keberpihakan Kementerian Agama melalui berbagai kebijakan, kita mengikuti betul peta jalan pesantren ramah anak dan implementasi kurikulum berbasis cinta, yang menjadi bagian dalam pembentukan karakter yang tidak membenarkan segala bentuk kekerasan,” ungkap Ketua KPAI.

Aris mengungkapkan dalam kurun waktu Januari-Mei 2026, pihaknya menerima 6.949 pengaduan yang terdiri dari 4.528 (65%) terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA), 2.421 (35%) tentang Perlindungan Khusus Anak (PKA). Dari data tersebut 22 kasus terjadi di lembaga binaan Kemenag, yakni 15 kasus di pondok pesantren dan 7 kasus di madrasah.

Aris memandang perlu menjalin kerja sama dengan Kemenag guna mencegah kekerasan terhadap anak. “Hasil rekomendasi kami tanpa dikolaborasikan dengan lembaga terkait juga tidak akan ada artinya,” imbuhnya .

Ia juga menyampaikan rekomendasi KPAI bagi Kemenag, di antaranya dengan memastikan implementasi peta jalan pesantren ramah anak hingga pada level pesantren, mengatur tata kelola pencegahan dan penanganan kekerasan anak pada lingkup keagamaan melalui Badan Moderasi Beragama dan Inspektorat Jenderal Kemenag.

“Selain itu, kami memiliki kebijakan Child Safeguarding, yaitu pedoman dan sistem pencegahan yang memastikan anak-anak terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan salah yang dapat diterapkan pada lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan,” tuturnya.

Ia juga berharap Kemenag dapat berpartisipasi dalam peringatan HAN 2026 melalui gerakan ‘Seribu Khatib’, di mana para pendakwah dapat menyampaikan ceramah di rumah-rumah ibadah terkait pencegahan kekerasan terhadap anak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sinergi Imigrasi dan ITB Inisiasi “Pagar Digital” Patroli Drone untuk Pengawasan Perbatasan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) dalam menginisiasi “Pagar Digital” guna pengawasan keimigrasian di perbatasan. Hal ini dijelaskan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko usai rapat pembahasan bersama perwakilan ITB pada Selasa, (30/06/2026) di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi.

“Berawal dari keprihatinan dan rasa penasaran saya waktu menghadiri di Eksibisi Pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu. Di situ saya lihat ada berbagai macam teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan dan lainnya. Tapi kok ternyata tidak ada buatan anak bangsa. Padahal SDM kita di dalam negeri punya daya saing yang cukup tinggi untuk menghasilkan kualitas produk yang setara,” tutur Hendarsam.

“Dari situlah saya terpikirkan untuk mencoba menggandeng kampus terbaik di indonesia di bidang teknologi, untuk menginisiasi “Pagar Digital”, sistem pengamanan perbatasan dengan menggunakan drone. Kita ini punya 3.111 km wilayah perbatasan darat yang sangat luas dan rawan perlintasan ilegal,” lanjutnya.

Lebih lanjut Hendarsam menambahkan “Dari jumlah tersebut (3.111 km), hanya tersedia 18 PLBN (Pos Lintas Batas Negara) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Itupun ada tiga PLBN yang belum aktif dan hanya 7 Pos Lintas Batas yang memang ada perlintasannya. Sisanya masih belum aktif atau terkendala dengan Perjanjian Lintas Batas,”

Berdasarkan data perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat periode Januari hingga April 2026, volume pelintas resmi tercatat mencapai 679.867 orang. Namun demikian, tantangan sesungguhnya adalah mengawasi pelintas ilegal di jalur-jalur tikus di sepanjang garis perbatasan. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan infrastruktur digital, risiko keamanan personel di area konflik, serta tingginya kerentanan terhadap kejahatan lintas batas seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan penyelundupan komoditas.

“Pagar Digital ini kami prioritaskan pada wilayah darat di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Sementara untuk wilayah laut, fokus diarahkan ke Kepulauan Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan sekitarnya,” papar Hendarsam.

Untuk itu, Imigrasi berencana mengoptimalkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Drone ini dirancang untuk beroperasi nonstop 24 jam pada garis perbatasan dengan memanfaatkan pasokan daya dari panel surya (solar panel).

Sistem pengawasan udara ini akan mengombinasikan dua tipe drone yang bekerja dalam satu kesatuan, yaitu Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) yang dapat terbang konstan di ketinggian 1.000 meter selama 24 jam untuk melakukan pemantauan perimeter jarak jauh; serta Drone Mantis, yang berfungsi melakukan pendekatan taktis dan intersepsi visual jarak pendek begitu drone HALE mendeteksi pergerakan mencurigakan. Sebelumnya teknologi ini telah diimplementasikan di sektor agrikultur dengan hasil yang memuaskan.

“Pagar digital memang tidak secara fisik bisa menghentikan orang, tetapi memberikan kesadaran situasional (situational awareness) secara real-time. Saat drone mendeteksi pergerakan di blind spot perbatasan, sistem langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan terdekat. Langkah ini bisa memangkas waktu respons patroli konvensional secara drastis,” tambah Hendarsam yang menegaskan bahwa hal ini menjadi keunggulan dari sistem kolaborasi ini.

“Drone juga memperluas daya jangkau petugas kami. Mengingat luasnya wilayah pengawasan, keberadaan mata udara yang cepat dan fleksibel memberikan data awal yang akurat sebelum tim bergerak melakukan penindakan. Ini jauh lebih hemat dibandingkan harus mengoperasikan aset udara berawak,” papar Hendarsam.

Sebagai rencana jangka panjang, program Pagar Digital ini diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam membangun kemandirian siber (cyber security) di lingkungan keimigrasian nasional.

“Kerjasama antara Imigrasi, ITB, dan PT DI adalah upaya kami untuk memastikan bahwa pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan mengamankan jalur-jalur tidak resmi lewat teknologi siber dan patroli udara domestik, kita dapat meminimalkan celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas ilegal, sekaligus mengaktualisasikan kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rakernas APEKSI 2026: AHY Serukan Gerakan Nasional Ayo Muliakan Sungai untuk Atasi Krisis Lingkungan

Penulis
Reta
-

Di tengah berbagai tantangan pengelolaan perkotaan, mulai dari persoalan sampah, kemacetan, urbanisasi, hingga sanitasi lingkungan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak para wali kota se-Indonesia untuk mulai memberikan perhatian lebih terhadap kelestarian sungai melalui kampanye Gerakan Nasional Ayo Muliakan Sungai.

 

Ajakan tersebut disampaikan AHY saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).

 

Menurut AHY, gerakan tersebut menjadi upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai sekaligus melestarikan ekosistem perairan. Kampanye ini diharapkan menjadi gerakan moral yang melibatkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas lingkungan, dunia pendidikan, hingga generasi muda.

 

Ajakan tersebut mendapat dukungan dari Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Ia mengamini sebab menurutnya, menjaga sungai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya di Kota Bogor.

 

Dedie Rachim mengatakan, Kota Bogor memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan keberadaan sungai. Selain dikenal sebagai kota yang dialiri banyak sungai, dua daerah aliran sungai besar, yakni Ciliwung dan Cisadane, menjadi sumber air baku yang sangat penting bagi masyarakat.

 

“Sungai Ciliwung dan Cisadane menjadi sumber kehidupan. Dari sanalah sebagian besar kebutuhan air baku masyarakat dipenuhi. Karena itu, menjaga sungai sama artinya dengan menjaga masa depan Kota Bogor,” ujar Dedie Rachim.

 

Ia menambahkan, menjaga sungai tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus dibarengi perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya, edukasi dan kampanye yang berkelanjutan perlu terus dilakukan agar masyarakat semakin sadar untuk tidak membuang sampah ke sungai, menjaga daerah resapan, serta merawat ekosistem di sepanjang bantaran sungai.

 

Dedie Rachim juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor siap mendukung Gerakan Nasional Ayo Muliakan Sungai melalui berbagai program pelestarian lingkungan yang telah berjalan maupun yang akan dikembangkan bersama pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan.

 

“Semangat yang disampaikan Pak Menko menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sungai merupakan aset ekologis yang harus dijaga bersama. Kota Bogor siap berkolaborasi agar gerakan ini benar-benar menjadi budaya masyarakat,” tutupnya.

 

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Rudy Mashudi, mengatakan bahwa secara bioregion tata kelola lingkungan sungai di Jabodetabek, Kota Bogor menjadi bagian tengah (middle srteam) area dari Sungai Ciliwung dan Cisadane.

 

Oleh karenanya, penataan kawasan wilayah sempadan sungai dan juga pemantauan terhadap pencemaran sungai menjadi sangat strategis.

 

“Kita ketahui bahwa sumber pencemar sungai tertinggi dari rumah tangga yang langsung membuang air kotor ke badan sungai,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, hal lain yang tak kalah penting adalah terkait kewenangan dan kelembagaan pengelolaan sungai.

 

“Sungai Ciliwung dan Cisadane menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian PU (BBWSCC). Sementara itu beberapa sungai, seperti Cibalok, Cisadane Empang, Cibagolo dan Cipakancilan menjadi kewenangan provinsi Jawa Barat melalui UPTD PSDA,” ujar Rudy Mashudi.

 

Sementara sungai-sungai kecil dan saluran menjadi kewenangan Pemkot Bogor.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gempita Sumedang Jadi Andalan Penilaian PPD 2026, Ribuan Warga Berhasil Dapat Pelatihan Kerja

Penulis
Reta
-

Gerakan Multipihak Pelatihan dan Penempatan Kerja (Gempita) menjadi salah satu program unggulan yang ditampilkan Pemerintah Kabupaten Sumedang saat mengikuti Penilaian Tahap II Wawancara dan Verifikasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2026 di Ruang Bupati, Kamis (2/7/2026).

Pemkab Sumedang memaparkan berbagai capaian pembangunan sekaligus strategi inovatif dalam menekan angka pengangguran melalui kolaborasi lintas sektor. Gempita  menjadi salah satu bentuk nyata pembangunan sumber daya manusia yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesempatan kerja. Gempita merupakan inovasi pembangunan yang mengintegrasikan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan lingkungan melalui model kolaborasi Quintuple Helix.

Program tersebut lahir sebagai solusi atas rendahnya kompetensi tenaga kerja, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, belum optimalnya informasi ketenagakerjaan, serta masih adanya ego sektoral antar pemangku kepentingan.

Pemkab Sumedang menghadirkan pelatihan vokasi berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi, fasilitasi penempatan kerja dalam dan luar negeri, serta pengembangan kewirausahaan berbasis kolaborasi. Hingga tahun 2025, program tersebut telah menghasilkan 1.779 orang yang memperoleh sertifikasi kompetensi, 16.102 orang mendapatkan pelatihan dan penempatan kerja, serta mendorong tumbuhnya 1.007 UMKM baru.

Keberhasilan tersebut turut berkontribusi terhadap membaiknya indikator pembangunan daerah. Pada tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang mencapai 5,48 persen, Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 75,50, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 6,08 persen, dan angka kemiskinan menurun menjadi 8,81 persen.

“Tahun kemarin kurang lebih 150 orang telah kami fasilitasi bekerja ke Jepang. Kami tidak ingin hanya menunggu investor datang. Selama ada peluang kerja dan masyarakat ingin bekerja, pemerintah harus hadir memfasilitasinya,” ujar Wakil Bupati Fajar Aldila.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekjen Kemhan Tinjau Program Bela Negara SPPI 2026 di Kodikmar, Tekankan Keselamatan Peserta

Penulis
Reta
-

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI, Letjen TNI Tri Budi Utomo, meninjau pelaksanaan Program Pembekalan Bela Negara SPPI Tahun 2026 di Satuan Pendidikan Kodikmar, Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (3/7/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh untuk memastikan seluruh rangkaian pendidikan berjalan aman, tertib, profesional, serta mengedepankan keselamatan dan kesehatan peserta.

Mengawali kegiatan, Sekjen Kemhan menerima paparan dari Komandan Kodikmar, Brigjen TNI Marinir I Made Sukada. Paparan tersebut mencakup kondisi peserta didik, kesiapan tenaga kesehatan, dukungan logistik, hingga langkah mitigasi yang telah disiapkan guna menjaga keselamatan peserta selama pendidikan.

Dalam arahannya, Sekjen Kemhan menekankan pentingnya penguatan pengawasan kesehatan, evaluasi hasil seleksi kesehatan peserta, penyesuaian intensitas kegiatan sesuai kondisi fisik, serta peningkatan kualitas pembinaan karakter sebagai inti dari program ini.

Setelah paparan, Sekjen Kemhan meninjau langsung berbagai sarana dan prasarana pendidikan di Kodikmar. Mulai dari ruang kelas, barak peserta, fasilitas kesehatan, dapur umum, hingga fasilitas pendukung lainnya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan nyaman. Perhatian khusus juga diberikan pada kesiapan layanan kesehatan, sistem rujukan medis, serta kualitas konsumsi peserta selama mengikuti pendidikan.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kemhan juga memberikan motivasi kepada seluruh peserta SPPI 2026. Beliau mengajak peserta mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh, menjunjung tinggi disiplin, integritas, dan semangat kebersamaan, serta terus menjaga kesehatan. Sekjen menegaskan, program ini bertujuan membentuk karakter, jiwa kepemimpinan, semangat bela negara, dan pengabdian, sebagai bekal menjadi penggerak pembangunan di tengah masyarakat.

Kunjungan ini menegaskan komitmen Kementerian Pertahanan untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan penyelenggaraan Program Pembekalan Bela Negara SPPI 2026. Tujuannya agar proses pendidikan semakin profesional, humanis, adaptif, dan berorientasi pada keselamatan peserta, sekaligus melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki semangat bela negara yang kuat.

Turut mendampingi dalam kunjungan ini Karoum Setjen Kemhan Marsma TNI Toni Setiawan, Inspektur III Itjen Kemhan Brigjen TNI Budi Haryono, Direktur Kesehatan Ditjen Kuathan Marsma TNI dr. Mukti Arja Berlian, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Auditor Madya Itjen Kemhan Kolonel Laut (S) Marwoto, serta pejabat terkait lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM Salurkan 1,2 Ton Pakaian Layak Pakai, Donasi Pegawai Naik 60 Persen

Penulis
Reta
-

Semangat berbagi dan kepedulian sosial terus tumbuh di lingkungan internal BPOM. Melalui kegiatan BPOM Berbagi bertema “Berbagi Kebahagiaan, Menebar Kebaikan”, keluarga besar BPOM kembali menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui gerakan donasi barang layak pakai yang dilaksanakan di Kantor BPOM pada Kamis (2/7/2026).

Program BPOM Berbagi yang diinisiasi Korpri BPOM menjadi wadah bagi seluruh pegawai untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan sosial melalui pengumpulan barang layak pakai yang dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Sebelumnya, BPOM Berbagi edisi pertama telah dilaksanakan pada periode 24 November–12 Desember 2025 melalui pengumpulan berbagai barang layak. Dari kegiatan tersebut, terkumpul kurang lebih 750 kilogram donasi yang kemudian disalurkan kepada Yayasan Amal Khair Yasmin dan Yayasan Indonesia Uluran Tangan.

Melanjutkan antusiasme yang telah terbangun pada pelaksanaan sebelumnya, BPOM Berbagi edisi kedua kembali digelar melalui pengumpulan pakaian layak pakai pada periode 4 Juni–1 Juli 2026. Dari kegiatan tersebut, terkumpul pakaian layak pakai yang selanjutnya akan disalurkan kepada kedua yayasan yang sama untuk dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar didampingi Ketua Dewan Pengurus Korpri BPOM Elin Herlina secara simbolis menyerahkan seluruh donasi yang telah terkumpul kepada kedua yayasan mitra. Penyerahan ini merupakan bagian dari komitmen BPOM dalam menebarkan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

“Hari ini dilakukan penyerahan secara simbolis seluruh barang yang terkumpul dari BPOM Berbagi tahun ini. Barang yang telah terkumpul berupa 1.200 kilogram pakaian layak pakai,” ungkap Taruna Ikrar

“Alhamdulillah, jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 60 persen dibandingkan pelaksanaan sebelumnya,” tambahnya kembali.

Ia menyampaikan bahwa setiap donasi yang diberikan oleh para pegawai merupakan bentuk kepedulian yang memiliki nilai besar ketika dikelola dan disalurkan secara tepat kepada pihak yang membutuhkan. Karena itu, BPOM mempercayakan proses pengelolaan dan penyaluran lanjutan kepada kedua yayasan agar manfaat yang dihasilkan dapat terus berkelanjutan.

“Dengan ini, kami mengamanahkan proses penyaluran ini kepada Yayasan Amal Khair Yasmin dan Yayasan Indonesia Uluran Tangan untuk dilanjutkan dengan sebaik-baiknya melalui Program Sedekah Barang Berkualitas,” harapnya kepada dua yayasan penyalur donasi BPOM.

Melalui program BPOM Berbagi, budaya kepedulian sosial di lingkungan BPOM diharapkan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi semakin banyak pihak untuk bersama-sama menebarkan kebaikan, mempererat solidaritas, serta menghadirkan manfaat yang terus mengalir bagi masyarakat yang membutuhkan. “Marilah kita terus menghidupkan ikhtiar kecil hari ini untuk menjadi ladang kebaikan yang terus mengalir manfaatnya, mempererat kepedulian antar sesama, serta menginspirasi makin banyak pihak untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan,” pungkas Taruna Ikrar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhut Raja Juli Antoni Klarifikasi Pertemuan dengan Bupati Kuansing Sebelum OTT KPK

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memberikan klarifikasi terkait pertemuannya dengan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) yang berlangsung beberapa pekan sebelum operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan audiensi resmi dan terbuka serta tidak berkaitan dengan proses pengambilan keputusan di Kementerian Kehutanan.

Menhut Raja Juli menjelaskan bahwa audiensi dengan Bupati Kuansing berlangsung pada 2 Juni 2026 di Kantor Kementerian Kehutanan. Menurutnya, pertemuan tersebut diajukan melalui surat resmi, didokumentasikan secara administratif, serta dipublikasikan melalui media sosial kementerian.

“Klarifikasi pertama saya, bahwa benar tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka, bupatinya mengirim surat resmi, dipublikasikan di media sosial, dan seluruh administrasinya lengkap, mulai dari daftar hadir hingga notulensi. Jika sewaktu-waktu diperlukan oleh KPK, kami siap menyerahkannya secara proaktif,” ujar Menhut kepada wartawan di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Jumat (3/7).

Dalam kesempatan tersebut, Menhut juga mengungkapkan adanya sebuah amplop yang ditinggalkan oleh Bupati Kuansing usai audiensi berlangsung. Ia mengaku baru mengetahui keberadaan amplop tersebut setelah tamunya meninggalkan ruangan dan langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya.

“Saya tidak mengetahui apa isi amplop tersebut. Namun saya merasa tidak memiliki hak atas amplop itu sehingga saya langsung meminta ajudan untuk mengembalikannya,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pencegahan praktik gratifikasi, Menhut mengatakan dirinya secara langsung menghubungi Kapolda Riau guna memfasilitasi proses pengembalian amplop tersebut. Pengembalian dilakukan melalui Kapolres Kuantan Singingi pada 12 Juni 2026 atau sekitar 17 hari sebelum OTT KPK terjadi.

Ia memastikan proses pengembalian tersebut terdokumentasi secara lengkap, termasuk adanya tanda terima dan dokumentasi foto sebagai bukti.

“Pada 12 Juni, sekitar 17 hari sebelum OTT, amplop tersebut telah dikembalikan. Ada tanda terima dan dokumentasi yang menunjukkan proses pengembalian itu. Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus komitmen saya dalam mencegah gratifikasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menhut membantah adanya kebijakan atau keputusan yang menguntungkan pihak tertentu terkait kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi. Ia menegaskan bahwa selama menjabat tidak pernah menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan di wilayah tersebut.

“Tidak ada satu pun surat keputusan yang saya keluarkan terkait pelepasan kawasan hutan di Kuantan Singingi. Tidak ada sejengkal kawasan hutan yang saya ubah statusnya menjadi areal penggunaan lain (APL) dalam kewenangan saya,” katanya.

Menutup keterangannya, Menhut menyatakan Kementerian Kehutanan menghormati dan mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK. Ia menegaskan kementeriannya akan bersikap kooperatif serta memberikan seluruh informasi yang diperlukan dalam proses penyelidikan.

“Kami mengapresiasi apa yang sedang dilakukan KPK. Kami akan membantu dan bersikap kooperatif karena ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan apabila memang ditemukan adanya persoalan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Gandeng AirNav Indonesia Tingkatkan Keselamatan dan Efisiensi Penerbangan Nasional

Penulis
Reta
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI/AirNav Indonesia) memperkuat sinergi dalam mendukung keselamatan dan efisiensi penerbangan nasional melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Ke-4 BMKG–AirNav Indonesia Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Mengusung tema “Akselerasi Integrasi Data Meteorologi dan Sistem Navigasi Penerbangan guna Mewujudkan Seamless Air Traffic Management”, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi kedua institusi dalam pengembangan layanan meteorologi penerbangan dan navigasi udara yang semakin terintegrasi.

Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, menegaskan bahwa kerja sama antara BMKG dan AirNav Indonesia telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan penerbangan nasional. Melalui dukungan sektor penerbangan, BMKG terus memperkuat kapasitas layanan meteorologi penerbangan melalui pembangunan infrastruktur pengamatan cuaca, peningkatan kualitas data, serta pengembangan sumber daya manusia.

Saat ini, BMKG telah mengoperasikan sekitar 196 sistem pengamatan cuaca otomatis di 181 bandara. Infrastruktur tersebut didukung berbagai peralatan pengamatan cuaca penerbangan, termasuk radar cuaca dan sistem deteksi potensi gangguan cuaca yang dapat memengaruhi keselamatan penerbangan. Selain itu, BMKG juga mengoperasikan 29 stasiun radiosonde dan 43 radar cuaca untuk mendukung layanan meteorologi penerbangan.

“Capaian ini turut mendukung keberhasilan Indonesia dalam memenuhi standar Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (The International Civil Aviation Organization / ICAO), yang tercermin dari nilai performa Indeks OPMET Indonesia di atas 0,95. Ini bukan hanya capaian BMKG, tetapi capaian Indonesia yang merupakan hasil kerja bersama BMKG, AirNav Indonesia, dan Kementerian Perhubungan,” ujar Guswanto.

Lebih lanjut, Guswanto menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi fokus dalam rapat koordinasi, antara lain percepatan pertukaran data meteorologi, pengembangan layanan prakiraan cuaca berbasis dampak untuk mendukung pengelolaan lalu lintas penerbangan, serta percepatan penyelesaian kerja sama teknis di tingkat operasional.

“Sinergi BMKG dan AirNav menjadi fondasi yang kokoh untuk masa depan penerbangan Indonesia yang aman, efisien, dan berdaya saing internasional,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Meteorologi Penerbangan BMKG, Achadi Subarkah Raharjo, menyampaikan bahwa Rakor Ke-4 ini merupakan kelanjutan dari Rakor sebelumnya yang telah menghasilkan berbagai komitmen dan kesepakatan dalam peningkatan layanan meteorologi penerbangan yang terintegrasi dengan layanan navigasi penerbangan.

Menurutnya, Rakor tahun ini bertujuan meninjau progres tindak lanjut kesepakatan yang telah dicapai, menyusun rencana kerja bersama, memperkuat regulasi, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Berbagai agenda yang dibahas meliputi evaluasi kerja sama BMKG dan AirNav Indonesia, perkembangan kebijakan dan regulasi, inovasi teknologi penerbangan, integrasi sistem dan pertukaran data operasional, hingga peningkatan kompetensi personel kedua institusi. Selain itu, Rakor juga membahas koordinasi layanan meteorologi penerbangan serta pengembangan fitur terbaru pada sistem informasi yang mendukung pengelolaan lalu lintas penerbangan.

Sebagai inovasi baru, BMKG dan AirNav Indonesia turut memperkenalkan Dashboard Rakor BMKG–AirNav yang akan digunakan sebagai sarana pemantauan dan evaluasi progres program kerja kedua institusi secara terukur dan berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Operasi AirNav Indonesia, Setyo Anggoro, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang selama ini terjalin dengan BMKG. Menurutnya, integrasi data meteorologi memiliki peran yang semakin penting dalam mendukung modernisasi sistem navigasi penerbangan nasional.

Ia menjelaskan bahwa AirNav Indonesia telah mengembangkan sistem layanan lalu lintas udara yang memungkinkan petugas pengatur lalu lintas penerbangan memanfaatkan informasi cuaca secara lebih komprehensif dalam pengambilan keputusan operasional. Salah satu hasil nyata kolaborasi kedua institusi adalah integrasi data radar cuaca BMKG ke dalam sistem pemantauan lalu lintas udara AirNav Indonesia, sehingga informasi cuaca dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam mendukung keselamatan dan efisiensi penerbangan.

“Kami meyakini bahwa kolaborasi yang semakin erat antara AirNav dan BMKG akan mendorong kemajuan sistem navigasi penerbangan Indonesia. Dengan dukungan data meteorologi yang akurat dan terintegrasi, pengelolaan lalu lintas udara dapat dilakukan secara lebih aman, efisien, dan adaptif terhadap dinamika cuaca,” ujarnya.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan pada kesempatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat landasan hukum kolaborasi antara BMKG dan AirNav Indonesia sekaligus mempercepat implementasi berbagai program integrasi layanan meteorologi dan navigasi penerbangan.

Melalui penguatan sinergi ini, BMKG dan AirNav Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi meteorologi dan navigasi penerbangan guna mendukung terwujudnya sistem penerbangan nasional yang aman, efisien, terintegrasi, dan berstandar internasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko Muhaimin Siap Hubungkan Inovasi Mahasiswa Pertanian dengan Investor

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan komitmen pemerintah untuk menghubungkan inovasi generasi muda di sektor pertanian dengan dunia investasi.

 

Langkah tersebut dilakukan agar berbagai hasil riset dan kreativitas mahasiswa tidak berhenti di laboratorium, melainkan berkembang menjadi usaha produktif yang mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Menko Muhaimin mengapresiasi berbagai inovasi mahasiswa Universitas Sebelas Maret di bidang pertanian, salah satunya pengembangan tepung berbahan baku singkong yang telah memasuki tahap produksi. Menurutnya, keberhasilan sebuah inovasi tidak hanya diukur dari temuan ilmiahnya, tetapi juga dari kemampuannya memberikan nilai tambah ekonomi melalui produksi massal.

 

“Itu yang paling pokok dari semua riset, dari semua inovasi yang ditemukan, dari semua kreativitas teman-teman kampus dan mahasiswa khususnya, adalah produksi massal. Sehingga saya siap untuk mencarikan investor,” ucap Menko Muhaimin dalam kegiatan Seminar Nasional Desa Berdaya: ‘Peran Milenial dalam Mendukung Kemandirian Pangan Lokal Berklanjutan’ di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (02/07/2026).

 

Ia mengatakan, perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia justru membuka peluang besar bagi Indonesia untuk membangun kemandirian ekonomi melalui sektor pertanian dan pangan. Karena itu, generasi muda perlu didorong untuk melihat pertanian sebagai sektor yang inovatif, modern, dan memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan.

 

“Kita bisa mengejar ketertinggalan adalah justru di sektor ekonomi pertanian desa yang wujud utamanya nanti, ujung pangkal tujuannya adalah apa yang disebut politik pangan yang menjadi tujuan seluruh negara, yaitu ketahanan pangan,” kata Menko Muhaimin.

 

Menko Muhaimin mengajak perguruan tinggi berkolaborasi dengan pemerintah dalam mempertemukan para inovator muda, pelaku usaha, hingga investor agar lahir ekosistem yang mampu mempercepat hilirisasi hasil riset. Menurutnya, banyak inovasi anak bangsa yang memiliki kualitas baik, tetapi belum berkembang karena terbatasnya akses terhadap pembiayaan dan pasar.

 

Ia juga mengusulkan agar kampus menjadi ruang berkumpulnya para perintis usaha pertanian, pelaku agribisnis muda, serta mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha di bidang pangan. Dengan kolaborasi tersebut, pemerintah optimistis akan lahir lebih banyak wirausaha muda berbasis pertanian yang mampu menggerakkan ekonomi desa.

 

Menko Muhaimin juga menyoroti pentingnya regenerasi petani di tengah menurunnya jumlah petani muda. Karena itu, perguruan tinggi didorong menjadi pusat lahirnya inovator, peneliti, sekaligus wirausahawan muda yang mampu menghadirkan solusi bagi pembangunan pertanian Indonesia.

 

“Saya berharap adik-adik semua inovator dan kreator-kreator muda ini menjadikan gerakan pertanian dan politik pangan nasional ini sebagai kesempatan dan peluang yang paling mungkin untuk maju, yang paling bisa untuk cepat tumbuh, yang paling bisa cepat untuk menghasilkan solusi masyarakat,” ujar Menko PM.

 

Menko Muhaimin mencontohkan masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap tepung terigu impor. Kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi pengembangan pangan lokal, seperti tepung singkong, yang tidak hanya lebih sehat tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dalam negeri.

 

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan investor menjadi kunci agar inovasi pertanian mampu berkembang menjadi industri yang berdaya saing.

 

“Saya yakin UNS bisa bersama-sama mewujudkan masyarakat yang betul-betul sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sekaligus menumbuhkan potensi kekuatan bangsa kita,” pungkas Menko Muhaimin.

 

“Oleh karena itu, kita harus punya ketahanan, kedaulatan, sekaligus kemandirian pangan yang akan kita wariskan bagi Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera,” sambungnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Uni Eropa Ajukan Pengesahan IEU-CEPA, Peluang Ekspor Indonesia Kian Terbuka

Penulis
Reta
-

Di tengah dinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian, Pemerintah Indonesia terus memperkuat kerja sama ekonomi dengan berbagai mitra strategis guna memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, dan memperkokoh rantai pasok global. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui percepatan implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang kini memasuki tahapan penting setelah Komisi Eropa mengajukan usulan penandatanganan dan pengesahan (conclusion) IEU-CEPA beserta Investment Protection Agreement (IPA) kepada Dewan Uni Eropa (Council of the European Union).

“Saya pikir sudah waktunya bagi kita untuk mengembangkan hubungan perdagangan yang bebas, adil, dan positif bagi kedua belah pihak. Presiden RI Prabowo Subianto berharap hal ini dapat menjadi game changer bagi pasar global. Ketika Indonesia dan Uni Eropa bekerja sama mengembangkan pasar, saya yakin kita dapat membawa skala pertumbuhan yang signifikan ke Uni Eropa dan ke kawasan Indo-Pasifik, di mana Indonesia merupakan ekonomi terbesar di ASEAN,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pengajuan tersebut menjadi tonggak penting dalam proses penyelesaian IEU-CEPA yang telah melalui rangkaian perundingan panjang. Bagi Uni Eropa, kedua perjanjian tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mendiversifikasi kemitraan ekonomi, memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan mitra strategis global, menciptakan peluang ekspor baru, sekaligus meningkatkan ketahanan rantai pasok energi dan bahan baku.

Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa dan perekonomian terbesar di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia dipandang memiliki peran strategis dalam memperkuat kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa. IEU-CEPA dan IPA dirancang sebagai perjanjian modern yang memberikan manfaat timbal balik bagi dunia usaha kedua belah pihak, sekaligus mendukung terciptanya iklim perdagangan dan investasi yang lebih terbuka, transparan, dan berkelanjutan.

Melalui kedua perjanjian tersebut, Uni Eropa menghapus bea masuk terhadap 98,5% pos tarif, penyederhanaan prosedur ekspor berbagai produk ke Indonesia, pembukaan peluang investasi pada sektor-sektor strategis seperti kendaraan listrik, elektronik, dan farmasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta penguatan rantai pasok yang lebih andal melalui fasilitasi perdagangan dan ekspor bahan baku kritis.

Bagi Indonesia, implementasi IEU-CEPA diharapkan semakin memperluas akses pasar ekspor nasional ke Uni Eropa, meningkatkan daya saing produk Indonesia, menarik investasi berkualitas, serta memperkuat integrasi Indonesia dalam rantai nilai global. Perjanjian ini juga diharapkan menjadi katalis bagi peningkatan produktivitas industri nasional, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Jika disetujui oleh Dewan Uni Eropa, IEU-CEPA dan IPA akan diajukan kepada Parlemen Eropa untuk memperoleh persetujuan akhir sebelum disahkan dan mulai berlaku. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia juga terus menjalankan proses ratifikasi sesuai mekanisme nasional sehingga implementasi IEU-CEPA dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa telah menyelesaikan substansi perundingan IEU-CEPA pada tahun 2025 dan menargetkan proses ratifikasi dapat dipercepat pada semester II 2026 sehingga implementasi perjanjian dapat dimulai pada awal 2027. Penyelesaian tahapan di tingkat Uni Eropa ini diharapkan semakin mempercepat terwujudnya kemitraan ekonomi yang lebih erat dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

“Kami menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA dapat diselesaikan pada semester II 2026 sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027,” pungkas Menko Airlangga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...182183184...4,867Halaman 183 dari 4,867