Beranda blog Halaman 184

Wamenhaj Apresiasi 373 Petugas Haji yang Kembali ke Tanah Air, Tegaskan Belum Ada Rekrutmen PPIH

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Madinah dan Daker Bandara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis (2/7/2026).

Sebanyak 373 petugas Daker Madinah dan petugas Daker Bandara tiba di Tanah Air setelah menuntaskan tugas memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenhaj menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh petugas beserta keluarga yang telah menjadi bagian penting dari suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang telah mengabdikan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Amanah besar ini telah Saudara laksanakan dengan penuh dedikasi, profesionalisme, dan keikhlasan. Apresiasi yang sama juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga PPIH yang dengan tulus mengikhlaskan dan mendukung putra-putri terbaiknya menjalankan tugas negara di Tanah Suci. Tanpa doa, kesabaran, dan dukungan keluarga, pengabdian ini tidak akan berjalan dengan baik. Semoga setiap ikhtiar, pengorbanan, dan keikhlasan yang telah diberikan menjadi amal saleh dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT,” ujar Wamenhaj.

Menurut Wamenhaj, berakhirnya operasional haji 1447 H/2026 M bukanlah akhir dari pekerjaan, melainkan awal untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebagai landasan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya.

Wamenhaj menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah akan memperkuat penerapan prinsip istithaah sebagai fondasi utama penyelenggaraan haji, melakukan penataan biaya penyelenggaraan ibadah haji agar semakin efektif, efisien, dan akuntabel, serta terus meningkatkan kualitas tata kelola dan sumber daya manusia petugas haji.

“Seluruh evaluasi yang kami lakukan bermuara pada satu tujuan, yaitu menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi jemaah. Penguatan istithaah, penataan biaya haji, serta peningkatan kualitas petugas akan menjadi fokus dalam mempersiapkan musim haji berikutnya,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Dahnil mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang mengatasnamakan Kemenhaj terkait rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

“Hingga saat ini Kemenhaj belum membuka rekrutmen PPIH untuk penyelenggaraan ibadah haji musim berikutnya. Apabila ada pihak yang menawarkan kelulusan, meminta sejumlah uang, atau mengatasnamakan Kemenhaj dalam proses rekrutmen, dapat dipastikan hal tersebut adalah penipuan,” tegasnya.

Wamenhaj mengajak masyarakat untuk selalu mengikuti perkembangan informasi melalui kanal resmi Kemenhaj.

“Kami mengimbau masyarakat agar memperoleh informasi hanya melalui website dan media sosial resmi Kemenhaj. Jangan mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya. Semua kebijakan dan tahapan penyelenggaraan haji akan kami sampaikan secara terbuka melalui kanal resmi Kemenhaj,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendag Dorong Ekspor Nasional Lewat TEI 2026, Jawa Timur Jadi Andalan Produk Unggulan

Penulis
Reta
-

Kementerian Perdagangan mengundang pelaku usaha di Jawa Timur untuk berpartisipasi pada pameran dagang internasional terbesar di Indonesia, Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 Tahun 2026. TEI 2026 menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha Indonesia untuk menampilkan produk-produk unggulannya ke pasar dunia. Ajakan tersebut disampaikan melalui Sosialisasi TEI 2026 yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Kamis, (2/7). Sebelum di Surabaya, Jawa Timur sosialisasi TEI juga telah diselenggarakan pada Selasa, (30/6) di Semarang, Jawa Tengah.

“TEI 2026 membuka peluang bagi para pelaku usaha dalam negeri, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkontak langsung dan memperluas jejaringnya dengan para buyer yang hadir. TEI menjadi ajang strategis untuk memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan ekspor produk Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Fajarini Puntodewi menanggapi pada kesempatan terpisah.

Pada sosialisasi tersebut, Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Miftah Farid menjelaskan, TEI merupakan ajang yang mempertemukan eksportir dan calon eksportir dengan buyer mancanegara. Para pelaku usaha Jawa Timur perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan ekspor produk-produk unggulan mereka.

“Jawa Timur merupakan provinsi eksportir nonmigas terbesar kedua tahun 2025 di Indonesia dengan produk unggulan seperti logam, perhiasan, produk turunan kelapa sawit, dan oleochemical. Kami mengundang seluruh pelaku usaha di Jawa Timur untuk berpartisipasi pada TEI 2026. Kita tunjukkan kepada dunia produk-produk Jawa Timur yang unggul dan mampu bersaing di pasar global,” ujar Miftah.

TEI ke-41 akan kembali digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Banten pada 14—18 Oktober 2026 dengan mengusung tema “The Ultimate Hub for Global Sourcing”. Tema ini, mencerminkan kesiapan Indonesia sebagai simpul utama perdagangan dunia melalui produk nasional berkualitas yang berdaya saing, inovatif, berkelanjutan, dan berstandar global.

TEI 2026 akan menampilkan lima zona produk, yakni Food, Beverage and Agriculture Products; Manufactured Products; Industrial Estate; Fashion and Craft; serta Furniture and Home Decor. Selain pameran produk unggulan ekspor, TEI 2026 menghadirkan berbagai kegiatan pendukung, di antaranya penjajakan bisnis (business matching), konseling bisnis (business counseling), forum bisnis, dan penandatanganan kesepakatan dagang.

“Kami menargetkan TEI 2026 diikuti oleh lebih dari 1.500 peserta pameran, dengan dikunjungi oleh 8.000 buyer dari berbagai negara, dan 30.000 pengunjung. Untuk target transaksi, kami optimistis dapat mencapai USD 17,5 miliar, atau meningkat 6 persen dari tahun lalu yang sebesar USD 16,5 miliar,” jelas Miftah.

Miftah berharap, TEI akan menjadi momen untuk menjaga perekonomian Indonesia di tengah tantangan perdagangan global. “Indonesia masih berpotensi di tengah tantangan global. Mari manfaatkan TEI 2026 menjadi kesempatan untuk mempertahankan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Miftah.

Pada sosialisasi, Sri Astutik, pemilik PT Sari Bhuwana yang sudah mengikuti TEI sejak 2021 mengaku mendapatkan sejumlah buyer dari keikutsertaan pada pameran tersebut, di antaranya dari Malaysia, Hong Kong, Turki, Arab Saudi, hingga Mesir. Karena itu, ia tertarik untuk kembali berpartisipasi pada TEI 2026.

“TEI merupakan acara yang luar biasa. Bukan hanya mendapatkan buyer, tetapi menjadi ajang mendapatkan informasi terkait pasar potensial di negara tujuan dan berelasi dengan pelaku UMKM lainnya. Kami ingin ikut lagi di 2026, mudah-mudahan ada fasilitasi untuk kami ikut,” ujar Sri.

Pengalaman senada diungkapkan John Ricky Marsoedhi, Marketing Manager CV Rumah Jeddiah. Menurutnya, keikutsertaan pada TEI membantu perusahaan memperluas jejaring dengan buyer, khususnya dari Arab Saudi dan Somalia.

“Saya harap teman-teman dan para pengusaha yang ingin ikut TEI jangan ragu. TEI menjadi kesuksesan yang luar biasa untuk untuk perusahaan Indonesia,” ujar John.

Ali Choiril Umam, bagian ekspor PT Behaestex menyampaikan apresiasinya untuk penyelenggaraan pameran TEI ke-41. Perusahaannya selama ini melakukan pengembangan produk atas masukan dari buyer TEI dari Timur Tengah yang kerap berkunjung ke booth-nya. Pada TEI tahun ini Behaestex akan menampilkan produk baru serupa Longyi, kain sarung khas Myanmar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ledakan Pabrik Herbal di Semarang, Kemenperin Turunkan Tim Investigasi dan Soroti Pentingnya K3

Penulis
Reta
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bergerak cepat merespons insiden ledakan dan kebakaran yang terjadi di fasilitas produksi PT Raw Botanical Nusantara, perusahaan pengolahan herbal (herb infusion) yang berlokasi di Kawasan Industri Candi, Kota Semarang, Jawa Tengah. Peristiw yang terjadi pada Rabu (1/7) sekitar pukul 09.30 WIB tersebut langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak Perusahaan dan instansi terkait.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas musibah tersebut, khususnya atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Kemenperin memastikan bahwa keselamatan kerja merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditawar dalam operasional industri.

“Kami menyampaikan belasungkawa dan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia, serta mendoakan para pekerja yang mengalami luka-luka agar segera pulih. Kejadian ini menjadi alarm keras bagi sektor industri untuk terus memperketat implementasi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya pada penggunaan mesin-mesin industri dengan risiko atau tekanan tinggi,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta (3/7).

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Menperin telah menginstruksikan Plt. Direktur Jenderal Industri Agrountuk segera menerjunkan Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) ke lokasi kejadian. Langkah ini dilakukan guna melakukan verifikasi lapangan, mengumpulkan informasi secara komprehensif, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan dalam proses investigasi.

Berdasarkan laporan kronologi awal, indikasi overheat pada mesin produksi bertekanan tinggi mulai terlihat pada pukul 09.30 WIB, yang kemudian disusul oleh ledakan tabung sterilisasi di ruang produksi bagian belakang sekitar pukul 09.45 hingga 09.56 WIB. Ledakan tersebut memicu kebakaran dan meruntuhkan sebagian struktur bangunan sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran pada pukul 12.00 WIB.

Insiden ini mengakibatkan satu orang pekerja meninggal dunia atas nama Muhammad Bryan Febryantoro, warga Mranggen, Demak, serta tujuh pekerja lainnya mengalami luka bakar ringan hingga sedang. Seluruh korban telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Adhyatma, MPH.

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika, menjelaskan bahwa dugaan awal penyebab ledakan adalah kegagalan fungsi (failure) pada tabung sterilisasi akibat lonjakan suhu dan tekanan yang melebihi batas desain kemampuan alat. Saat ini, seluruh aktivitas produksi di pabrik tersebut telah dihentikan sementara untuk mendukung proses investigasi.

“Saat ini pihak perusahaan bersama Tim Identifikasi Forensik (Inafis) Polrestabes Semarang sedang melakukan olah TKP dan pendalaman untuk mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan, termasuk memeriksa apakah ada unsur kelalaian. Kami di Direktorat Jenderal Industri Agro juga telah berkoordinasi dengan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) di Semarang untuk terus mengawal penanganan insiden ini,” jelas Putu.

Kemenperin menegaskan akan terus memantau perkembangan penyelidikan secara intensif serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Kemenperin juga mengimbau kepada seluruh pelaku usaha industri manufaktur di Indonesia untuk melakukan pengecekan serta kalibrasi berkala terhadap fasilitas mesin produksi guna mencegah terjadinya insiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR RI dan Parlemen Turki Perkuat Hubungan Bilateral Lewat Diplomasi Parlemen

Penulis
Reta
-

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI untuk Turki Totok Daryanto menegaskan diplomasi parlemen berperan penting dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Turki. Melalui kunjungan delegasi Parlemen Turki ke DPR RI, GKSB terus mendorong penguatan kerja sama di berbagai bidang sebagai pelengkap hubungan antarpemerintah.

 

“Jadi GKSB ini tugas utamanya adalah mempererat hubungan parlemen di antara berbagai negara. Jadi kami selalu menjadi lapis kedua dan mencoba untuk memperkuat,” ujar Totok kepada Parlementaria usai pertemuan delegasi Parlemen Turki dengan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

 

Menurut Totok, hubungan Indonesia dan Turki selama ini telah berkembang positif. Selain intensitas kunjungan kedua kepala negara, kedua negara juga telah menjalin berbagai kerja sama strategis.

 

“Jadi dengan Turki ini hubungan kita sudah cukup baik. Presiden sudah berkunjung ke Turki, Turki juga sudah berkunjung ke Indonesia. Ada kerja sama di bidang militer, di bidang ekonomi dan lain sebagainya,” jelasnya.

 

Lebih lanjut ia menjelaskan, apabila terdapat hambatan dalam hubungan antarpemerintah, ia menegaskan bahwa GKSB berupaya membuka berbagai terobosan melalui jalur diplomasi parlemen. Adapun jika hubungan bilateral telah terjalin dengan baik, maka GKSB akan terus memperkuat kemitraan tersebut.

 

Ia menambahkan, kunjungan delegasi Parlemen Turki yang bertemu dengan Komisi VIII DPR RI menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antarlembaga legislatif. Melalui diplomasi parlemen tersebut, lanjutnya, GKSB berharap kerja sama Indonesia dan Turki terus berkembang di berbagai sektor.

 

“Karena itu dengan senang hati ketika rombongan parlemen Turki datang ke Indonesia, Ketemu dengan Komisi VIII, ini sesuai dengan bidang perempuan yang menjadi perhatian dari rombongan dari Turki. Harapannya tentu untuk kepentingan Indonesia, memajukan ekonomi kita, memajukan pendidikan kita, budaya kita dan lain sebagainya. Dan bersama-sama dengan negara sahabat seperti Turki,” pungkasnya.

 

Senada dengan itu, Ketua Komisi Kesetaraan Peluang bagi Perempuan dan Laki-laki Parlemen Turki, Çiğdem Erdoğan, mengatakan hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Turki perlu terus diperkuat melalui kerja sama antarlembaga parlemen.

 

“Hari ini kami di sini, ini karena persaudaraan yang ada antara dua negara, dua presiden, kami juga mau antar dua parlemen meningkatkan persaudaraan kita,” ujarnya.

 

Menurutnya, penguatan hubungan tersebut akan diwujudkan melalui kerja sama yang lebih konkret, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak.

 

“Setelah ini kami akan membuat langkah konkret untuk ke depannya guna meningkatkan hubungan kerja sama dengan Indonesia,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi V DPR Minta Keselamatan Transportasi Jadi Prioritas Anggaran Kemenhub 2027

Penulis
Reta
-

Komisi V DPR menekankan agar program keselamatan transportasi menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2027. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Eselon I Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (2/7/2026).

 

Dalam rapat tersebut, Komisi V DPR RI meminta seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan mengarahkan program dan anggarannya pada penguatan aspek keselamatan, pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat.

 

Ridwan Bae menjelaskan, pagu indikatif Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran 2027 telah ditetapkan sebesar Rp28,35 triliun. Menurutnya, alokasi anggaran tersebut harus dimanfaatkan secara optimal dengan mengakomodasi berbagai masukan Komisi V DPR RI agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan sektor transportasi nasional.

 

Salah satu perhatian utama Komisi V DPR RI adalah peningkatan pelayanan pemeriksaan keselamatan transportasi yang dilakukan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Upaya tersebut, kata Ridwan, harus didukung pengawasan yang lebih efektif oleh Inspektorat Jenderal melalui sinergi pengawasan berbasis sasaran strategis.

 

“Pada kesempatan RDP ini, Komisi V DPR RI mendesak Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan pelayanan pemeriksaan keselamatan transportasi. Diimbangi dengan pengawasan ketat oleh Inspektorat Jenderal melalui sinergitas pengawasan berbasis sasaran strategis,” ujarnya.

 

Selain itu, Komisi V DPR RI juga mendorong Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan untuk meningkatkan kompetensi aparatur secara berkelanjutan guna mendukung penyelenggaraan transportasi yang semakin profesional.

 

Sementara itu, Badan Kebijakan Transportasi (BKT) diminta memperkuat rekomendasi kebijakan keselamatan yang berbasis pada pengembangan kawasan. Adapun Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda didorong meningkatkan perencanaan layanan antarmoda guna memperkuat konektivitas antarmoda serta meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat.

 

Kemenhub sendiri diketahui mencatatkan pagu indikatif 2027 sebesar Rp 28,34 triliun. Angka tersebut dialokasikan ke beberapa jenis belanja, antara lain belanja barang non-operasional sebesar 73,65% atau Rp 20,88 triliun, belanja pegawai 17,75% atau Rp 5,03 triliun, dan belanja barang operasional 8,6% atau Rp 12,43 triliun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wakil Ketua DPR Dorong Industri Kripto dan Aset Digital Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Penulis
Reta
-

 Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, mengajak regulator dan industri untuk turut berpartisipasi dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi delapan persen sampai dengan tahun 2026 melalui dukungan pembiayaan nasional inovatif dari industri Aset Kripto dan Digital.

 

Ajakan tersebut disampaikan pada saat memberikan sambutan dalam acara Simposium dan Forum Konsultasi Stakeholder Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) yang bertajuk “Memperkuat Landasan Regulasi dan Kolaborasi Ekosistem Menuju Industri IAKD yang Inovatif, Berintegritas, Aman, dan Berkelanjutan”, di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

 

Dalam keterangan tertulis dikutip dari Parlementaria, ia memaparkan, skema pembiayaan yang inovatif akan menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi kesenjangan pembiayaan struktural (structural financing gap). Dalam RPJMN 2025-2029, kebutuhan investasi infrastruktur nasional mencapai Rp10.303 triliun, sementara itu kapasitas fiskal pemerintah (APBN dan APBD) hanya mampu menanggung 40 persen dari total kebutuhan tersebut.

 

“Sehingga, 60 persen sisanya sangat bergantung pada investasi swasta, BUMN, dan skema pembiayaan yang inovatif,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

 

Menurut Pimpinan DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) ini, pembiayaan pembangunan inklusif melalui perbankan konvensional dinilai tidak mencukupi karena adanya keterbatasan struktural (maturity mismatch) untuk pembiayaan yang bersifat jangka panjang.

 

Oleh karena itu, akselerasi pendalaman pasar keuangan (market deepening) dan optimalisasi teknologi disrupsi seperti Artificial Intelligence (AI), Distributed Ledger Technology (DLT), dan tokenisasi aset digital menjadi solusi strategis untuk mengonversi tabungan masyarakat domestik maupun global menjadi investasi produktif.

 

Hal yang mendukung adopsi inovasi ini didukung dengan pergeseran preferensi masyarakat menuju Inovasi dan Aset Keuangan Digital (IAKD), misalnya Pada April 2026, jumlah investor aset kripto dan digital di Indonesia telah melampaui 21,70 juta jiwa, melonjak drastis dari 11 juta jiwa pada tahun 2021. Dominasi investor dari kelompok usia produktif (Milenial dan Gen Z) ini membuktikan besarnya potensi pembiayaan alternatif di masa depan.

 

Inovasi teknologi memberikan peluang demokratisasi investasi, misalnya tokenisasi Real World Assets (RWA) untuk mendanai proyek infrastruktur atau bursa karbon secara patungan, serta efisiensi sistem pembayaran lintas negara.

 

Ia juga mengingatkan bahwa tren eksponensial ini diiringi oleh sejumlah risiko nyata: seperti kesenjangan antara inklusi digital dan literasi keuangan yang memicu scamming atau bias Fear of Missing Out (FOMO),  Ancaman keamanan siber (cyber security) dan kebocoran data, serta volatilitas aset digital yang berpotensi merambat pada stabilitas makroekonomi jika tidak diawasi dengan ketat.

 

Untuk memitigasi risiko sekaligus memaksimalkan potensi IAKD, ia menambahkan UU Nomor 4 Tahun 2026 mengonsolidasikan pengaturan ekosistem keuangan ke dalam tiga pilar penguatan fundamental. Pertama, pengakuan Legalitas Ekosistem Digital. Yaitu, agar memperluas cakupan Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dengan pengakuan eksplisit terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Aset Keuangan Digital (AKD) dan LJK Aset Kripto beserta arsitektur kelembagaannya.

 

Kedua, Perlindungan Konsumen yang Tegas. Yaitu, agar menegakkan standar tata kelola dan memberikan mandat pemberantasan praktik manipulatif di ruang digital, seperti insider trading dan manipulasi pasar.

 

Ketiga, Perluasan Yurisdiksi OJK. Yaitu, agar menyatukan regulasi, pengawasan, perizinan, dan penegakan hukum ranah IAKD di bawah satu komando pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terintegrasi.

 

Lebih lanjut ia berpesan, bahwa ke depan, implementasi UU ini menuntut sinergi seluruh pemangku kepentingan. Harmonisasi kebijakan antara Bank Indonesia (BI), OJK, dan Kementerian terkait menjadi syarat mutlak untuk menciptakan regulasi pelaksana yang adaptif, berbasis SupTech, dan future-proof agar sektor keuangan Indonesia tumbuh semakin sehat, inovatif, serta berkontribusi masif terhadap Visi Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Dorong Pelestarian Cagar Budaya Libatkan Masyarakat, Bukan Sekadar Pariwisata

Penulis
Reta
-

Pelestarian cagar budaya dinilai perlu mengedepankan keterlibatan masyarakat sebagai bagian utama dari tata kelola, bukan hanya berorientasi pada aspek ekonomi maupun pariwisata. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya bersama para akademisi dan pegiat kebudayaan di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

 

Menurut Bonnie, pendekatan pelestarian cagar budaya selama ini masih cenderung menempatkan masyarakat sebagai pihak di luar kawasan yang justru memiliki ikatan sejarah dan budaya dengan objek tersebut. Padahal, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pelestarian warisan budaya.

 

Ia mengungkapkan, pengalamannya berdiskusi dengan sejumlah pengelola museum di luar negeri memberikan perspektif bahwa museum tidak selalu menjadi tujuan akhir dari setiap benda cagar budaya yang direpatriasi ke Indonesia.

 

“Museum bukan tujuan akhir dari semua benda cagar budaya yang direpatriasi. Yang juga harus dipikirkan adalah bagaimana masyarakat tetap memiliki hubungan dengan warisan budaya yang menjadi bagian dari kehidupan mereka,” ujar Bonnie.

 

Ia menilai, konsep zonasi kawasan cagar budaya perlu dikaji lebih mendalam agar tidak justru menciptakan jarak antara masyarakat dengan situs budaya yang mereka miliki. Menurutnya, praktik tersebut dapat memunculkan apa yang disebut sebagai alienasi spasial, yakni ketika masyarakat kehilangan akses maupun kedekatan terhadap warisan budayanya sendiri.

 

Sebagai contoh, Bonnie menyinggung keberadaan Puri Peliatan di Bali yang hingga kini tetap hidup berdampingan dengan masyarakat. Menurutnya, masyarakat di sekitar kawasan tersebut secara alami ikut menjaga, merawat, sekaligus menjalankan berbagai tradisi yang berkaitan dengan situs budaya tersebut.

 

Sebaliknya, terdapat sejumlah situs budaya lain yang justru dipisahkan dari kehidupan masyarakat melalui berbagai pembatasan. Akibatnya, hubungan sosial maupun nilai budaya yang sebelumnya hidup di tengah masyarakat perlahan menghilang.

 

Bonnie juga mencontohkan kasus Prasasti Damalung yang pada masa kolonial dibawa ke Belanda. Sebelum dipindahkan, masyarakat sekitar masih menjalankan berbagai ritual yang berkaitan dengan prasasti tersebut. Namun setelah benda budaya itu diambil, pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun ikut terputus.

 

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa pelestarian cagar budaya tidak hanya berkaitan dengan penyelamatan benda fisik, tetapi juga menjaga kesinambungan pengetahuan dan tradisi masyarakat.

 

Karena itu, ia mendorong agar pengelolaan cagar budaya ke depan lebih mengakomodasi partisipasi masyarakat secara aktif, tidak hanya melalui manfaat ekonomi, tetapi juga melalui penguatan nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.

 

“Bisakah kita mencari terobosan agar tata kelola cagar budaya melibatkan masyarakat, bukan hanya karena motif ekonomi, tetapi juga karena aspek kultural sehingga mereka merasa memiliki, menjaga, dan merawat warisan budaya tersebut,” tegas Bonnie.

 

Ia menambahkan, pengelolaan cagar budaya yang melibatkan masyarakat juga sejalan dengan berbagai pedoman internasional yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pelestarian, kesejahteraan masyarakat, pengembangan wilayah, dan kepentingan wisata.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Once Mekel Usulkan Riset Sejarah BRIN Hadir dalam Film, Web Series hingga Game

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel mendorong hasil penelitian sejarah dan cagar budaya tidak hanya berakhir sebagai jurnal atau publikasi ilmiah, tetapi dikemas dalam format yang lebih populer seperti film dokumenter, film pendek, web series, hingga permainan digital (game). Menurutnya, pendekatan tersebut akan membuat sejarah dan cagar budaya tetap relevan dengan perkembangan zaman sekaligus lebih dekat dengan generasi muda.

 

Gagasan tersebut disampaikan Once dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan sejumlah pemangku kepentingan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

 

Menurut Once, kekayaan cagar budaya Indonesia harus didukung dengan narasi sejarah yang kuat dan berbasis riset. Namun, narasi tersebut tidak boleh berhenti di ruang akademik, melainkan harus diterjemahkan ke dalam media yang mudah dipahami masyarakat.

 

“Kita percaya bahwa pengetahuan dan pendalaman sejarah masa lalu kita memang akan mampu menguatkan nilai-nilai kebangsaan dan identitas bangsa,” ujarnya.

 

Ia menilai Indonesia memiliki kekayaan cagar budaya, museum, dan arsip sejarah yang sangat besar. Karena itu, hasil penelitian BRIN perlu dihilirisasikan melalui berbagai media kreatif agar mampu menjangkau publik lebih luas.

 

“Kita perlu sekali melengkapi cagar budaya ini dengan narasi yang kuat, yang berdasarkan riset, yang kredibel. Ini pun merupakan tugas BRIN untuk menyebarkan hasil-hasil riset,” katanya.

 

Once menegaskan, keberhasilan sebuah penelitian tidak semata-mata diukur dari banyaknya publikasi ilmiah, melainkan sejauh mana hasil riset tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, riset sejarah seharusnya mampu meningkatkan pemahaman publik terhadap perjalanan bangsa, memperkuat rasa memiliki terhadap warisan budaya, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestariannya.

 

“Hasil riset kita jangan hanya tersimpan menjadi jurnal dan publikasi ilmiah yang sifatnya formal, hanya bisa diakses oleh orang-orang hebat, para ilmuwan, para pemerhati. Yang lebih utama adalah bagaimana hasil riset itu bisa diakses oleh masyarakat,” tegas Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

 

Untuk itu, Once mengusulkan agar hasil penelitian sejarah dikemas dalam format yang lebih menarik, seperti film dokumenter, film pendek, web series, animasi, hingga game. Menurutnya, pendekatan tersebut akan membuat informasi sejarah yang telah teruji secara ilmiah lebih mudah diterima oleh generasi muda tanpa mengurangi kredibilitasnya.

 

“Kalau saya lihat, kadang-kadang penyajian hasil riset masih sangat formal. Apa tidak mungkin kita bikin yang lebih fun buat anak-anak muda supaya mereka juga bisa mengakses informasi yang teruji, kredibel, hasil-hasil dari para peneliti kita, namun dalam bahasa yang bisa dimengerti,” ujarnya.

 

Selain itu, Once mengusulkan adanya insentif bagi para peneliti yang berhasil menyebarluaskan hasil riset kepada masyarakat melalui pendekatan yang komunikatif dan inovatif. Menurutnya, langkah tersebut dapat mendorong lahirnya lebih banyak karya populer berbasis penelitian sejarah yang berkualitas.

 

Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BRIN, ANRI, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan BUMN dalam memperkuat ekosistem pelestarian cagar budaya. Sinergi tersebut dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap arsip, sumber sejarah, dan hasil penelitian sehingga warisan budaya Indonesia tidak hanya terpelihara secara fisik, tetapi juga tetap hidup melalui narasi yang relevan, menarik, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kabar Baik untuk Ojol! Pemerintah Tetapkan Status Pengusaha Mikro dan Pangkas Komisi Jadi 8 Persen

Penulis
Reta
-

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa mulai 1 Juli 2026 pengemudi ojek online (ojol) roda dua diperlakukan sebagai pengusaha mikro transportasi online. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pelindungan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengemudi dalam ekosistem transportasi digital.

“Alhamdulillah, mulai hari ini berlaku potongan komisi maksimal 8 persen untuk ojol roda dua dan mereka resmi masuk dalam kategori pengusaha mikro transportasi online,” ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Jakarta, Rabu (1/7).

Penetapan tersebut sejalan dengan pemberlakuan kebijakan potongan komisi maksimal sebesar 8 persen bagi platform layanan transportasi penumpang roda dua. Dengan status baru tersebut, para pengemudi ojol akan memperoleh perlakuan yang sama dengan pelaku usaha mikro lainnya. Mereka berhak mengakses berbagai program pelindungan, pemberdayaan, serta fasilitas yang selama ini diberikan pemerintah kepada pengusaha mikro. Selain itu, pengemudi ojol roda dua akan menerima porsi pendapatan sebesar 92 persen dari tarif perjalanan sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.

Sebelumnya, pengemudi menerima komisi sebesar 80 persen, sedangkan 20 persen menjadi bagian platform digital. Menteri Maman menjelaskan, pengumuman resmi mengenai implementasi penyesuaian komisi akan disampaikan oleh Kementerian Perhubungan. Ia menambahkan, sebagai pengusaha mikro, pengemudi ojol juga berhak memperoleh berbagai insentif yang telah disiapkan pemerintah, termasuk ketentuan perpajakan bagi usaha mikro.

“Ojol sekarang berhak mendapatkan seluruh fasilitas yang diterima pengusaha mikro. Salah satunya, mereka tidak dikenakan pajak karena rata-rata pendapatannya masih berada di bawah batas omzet Rp500 juta,” kata Maman.

Pemerintah juga tengah menyiapkan paket stimulus pemberdayaan yang bertujuan memperluas peluang usaha para pengemudi ojol di luar aktivitas sebagai mitra transportasi daring. Program tersebut diharapkan dapat mendorong tumbuhnya sumber pendapatan baru bagi pengemudi dan keluarganya.
Stimulus yang disiapkan mencakup akses pembiayaan usaha, peningkatan kapasitas dan kompetensi kewirausahaan, serta berbagai program pendampingan untuk mengembangkan usaha produktif.

“Mereka memiliki waktu kerja yang fleksibel. Dengan status sebagai pengusaha mikro, mereka juga memiliki kesempatan membangun usaha lain secara mandiri bersama keluarga,” ujar Menteri Maman.

Menurutnya, perubahan status tersebut akan berlaku secara otomatis sesuai aspirasi yang disampaikan berbagai asosiasi pengemudi ojol. Pemerintah akan berkoordinasi dengan perusahaan aplikator dan asosiasi pengemudi untuk memastikan proses transisi berlangsung tertib dan tidak mengganggu aktivitas operasional di lapangan.

Menteri Maman menegaskan, kebijakan tersebut merupakan wujud keberpihakan pemerintah terhadap penguatan ekonomi rakyat, khususnya pelaku usaha super mikro, ultra mikro, dan mikro.

“Kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha super mikro, ultra mikro, dan mikro akan terus kami percepat agar pelindungan dan pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung semakin optimal,” ujarnya.

Terkait aspek administrasi, Maman memastikan seluruh proses akan dilakukan secara bertahap selama masa transisi tanpa menghambat aktivitas para pengemudi ojol.

“Semangat utama kebijakan ini adalah memberikan pelindungan dan pemberdayaan kepada saudara-saudara ojol. Persyaratan administratif tidak boleh menjadi beban. Yang terpenting, implementasi kebijakan ini berjalan baik melalui koordinasi seluruh pihak terkait,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan landasan hukum yang kuat agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan serta menjaga keseimbangan seluruh ekosistem transportasi online.

“Kami berkepentingan menjaga ekosistem ini tetap kondusif karena melibatkan perusahaan aplikator, pengemudi, merchant, hingga pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital. Karena itu, seluruh kebijakan disusun agar menciptakan ekosistem yang sehat, kondusif, dan berkeadilan,” tutur Menteri Maman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Bhayangkara ke-80, Warga Mimika Nilai Operasi Damai Cartenz-2026 Perkuat Keamanan Papua

Penulis
Reta
-

Momentum Hari Bhayangkara ke-80 diwarnai apresiasi dari berbagai elemen masyarakat terhadap kinerja Polri dalam menjaga keamanan di Papua. Salah satunya disampaikan tokoh masyarakat Kampung Hangaitji, Kabupaten Mimika, Daniel M. Yoani, yang menilai pendekatan humanis yang diterapkan personel Operasi Damai Cartenz-2026 telah memperkuat rasa aman sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan.

Daniel M. Yoani dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026) menyampaikan apresiasi atas dedikasi personel Operasi Damai Cartenz-2026 yang dinilai konsisten hadir di tengah masyarakat Papua dengan mengedepankan pendekatan yang humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.

Selaku tokoh masyarakat Kampung Hangaitji, Kabupaten Mimika, mengapresiasi kinerja Operasi Damai Cartenz-2026 yang selalu hadir di tengah masyarakat Papua dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, ujarnya.

Menurutnya, pendekatan persuasif yang dilakukan aparat keamanan telah memberikan rasa aman sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Ia juga menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan secara profesional terhadap kelompok-kelompok yang berupaya mengganggu stabilitas keamanan di Papua.

Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan tercipta rasa aman, nyaman, serta semakin tumbuh kepercayaan antara aparat keamanan dan masyarakat, katanya.

Pada kesempatan tersebut, Daniel turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya atau hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan.

Mari kita bersama-sama memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Dengan dukungan seluruh masyarakat, saya yakin Papua akan tetap aman, damai, dan semakin maju, tutupnya.

Apresiasi tersebut mencerminkan dukungan masyarakat terhadap upaya menjaga keamanan melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, pelayanan, dan penegakan hukum secara profesional. Operasi Damai Cartenz-2026 menegaskan komitmennya untuk terus membangun kemitraan dengan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Papua yang aman, damai, dan kondusif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...183184185...4,867Halaman 184 dari 4,867