Beranda blog Halaman 185

Bea Cukai Perkuat Sinergi dengan Pelaku Usaha untuk Dongkrak Ekspor Nasional

Penulis
Reta
-

Dalam mendukung ekspor nasional, Bea Cukai terus berupaya meningkatkan sinergi dengan berbagai instansi, baik dari sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Hal tersebut tecermin dari partisipasi aktif Bea Cukai dalam kegiatan forum diskusi nasional dan forum perdagangan internasional yang dilaksanakan pada Juni 2026.

Pada Rabu (17/06), Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara berpartisipasi dalam North Sulawesi Trade Forum 2026 yang membahas implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) serta peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha ekspor di daerah.

Kegiatan tersebut menjadi wadah diskusi antara pelaku usaha, regulator, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan daya saing ekspor nasional. Selain Bea Cukai, kegiatan juga dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara serta berbagai pelaku usaha yang terlibat dalam ekosistem perdagangan internasional.

Salah satu topik utama yang dibahas adalah implementasi kebijakan DHE SDA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026. Kebijakan tersebut mengatur kewajiban penempatan devisa hasil ekspor dari sektor sumber daya alam ke dalam sistem keuangan nasional melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain itu, kerja sama Bea Cukai dengan sektor swasta dalam rangka dukungan ekspor juga dilaksanakan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Bea Cukai Kendari mengundang narasumber dari PT Sucofindo Cabang Kendari dan PT Surveyor Indonesia Cabang Kendari untuk mengisi kegiatan peningkatan kompetensi pegawai pada Rabu (17/06) di Kantor Bea Cukai Kendari.

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk untuk meningkatkan pemahaman pegawai Bea Cukai Kendari mengenai teknik sampling yang sesuai standar industri, memperkuat akurasi dan konsistensi hasil analisis, serta mendukung terciptanya hasil pengujian yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman tersebut menjadi bekal penting dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan kepabeanan, khususnya terhadap komoditas ekspor unggulan Sulawesi Tenggara.

Kegiatan dukungan ekspor juga ditunjukkan oleh partisipasi Bea Cukai dalam kegiatan West Java International Industry and Trade Expo (WIITEX) 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat pada 12–14 Juni 2026 di Hall Lantai 2, Summarecon Mall Bandung. Melalui partisipasi tersebut, Bea Cukai membuka booth layanan informasi, serta konsultasi kepabeanan dan cukai bagi para pelaku usaha guna memberikan edukasi mengenai prosedur ekspor, fasilitas kepabeanan, dan berbagai kemudahan untuk menembus pasar global.

Kegiatan WIITEX 2026 mengusung tema “The Golden Belt of Java: Coffee, Tea, and Cocoa for the Future” tersebut menghadirkan sekitar 80 pelaku usaha dari sektor kopi, teh, kakao, serta industri mesin dan pendukungnya. Kegiatan ini menjadi wadah promosi komoditas unggulan Jawa Barat sekaligus sarana mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli baik dari dalam maupun luar negeri.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengungkapkan bahwa partisipasi Bea Cukai dalam forum tersebut menjadi wujud komitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekspor nasional dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mengembangkan potensi komoditas unggulan Indonesia menuju pasar global.

“Melalui kegiatan tersebut, kami berharap dapat mendorong pertumbuhan ekspor di daerah sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor. Kami juga berharap pelaku usaha dapat memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai ekspor,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OJK Tegaskan Komitmen Perkuat Ekosistem Keuangan Berkelanjutan dan Bursa Karbon Indonesia

Penulis
Reta
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya memperkuat peran sektor jasa keuangan khususnya pada program keuangan berkelanjutan dan implementasi program nilai ekonomi karbon. Peran penting tersebut dilakukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur keuangan berkelanjutan global.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam rangkaian London Climate Action Week (LCAW) 2026 yang berlangsung pada 22–25 Juni 2026 di London, Inggris.

Keikutsertaan OJK dalam LCAW 2026 merupakan bagian dari penguatan ​pengelolaan risiko keuangan terkait perubahan iklim, serta penguatan ekosistem pasar karbon di Indonesia melalui kolaborasi dan pembelajaran praktik terbaik internasional.

Rangkaian kegiatan LCAW 2026 tersebut turut dihadiri antara lain oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup M. Jumhur Hidayat, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono, para Duta Besar serta perwakilan pejabat dari Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon.

Dalam kesempatan tersebut, Friderica menghadiri berbagai forum internasional antara lain yaitu The Net Zero Delivery Summit, Rangkaian Roundtable Discussion dengan Centre for Economic Transition Expertise (CETEx) London School of Economics and Political Science (LSE), Indonesia Climate Leadership Luncheon, Southeast Asia Climate Action Forum, Satu Karsa Sharing Session with Global Investors, serta pertemuan dan bilateral meeting dengan berbagai lembaga global terkemuka.

Melalui berbagai forum internasional yang mempertemukan regulator, pemerintah, dunia usaha, investor, mitra internasional, akademisi dan pelaku industri jasa keuangan dunia, OJK menegaskan bahwa keberhasilan transisi menuju ekonomi rendah karbon memerlukan ekosistem pembiayaan yang kredibel, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan investor.

“OJK akan terus memastikan bahwa agenda keuangan berkelanjutan dan pembiayaan transisi tidak berhenti sebagai kerangka kebijakan, tetapi benar-benar menjadi mekanisme pasar yang credible. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem keuangan yang stabil, berintegritas, dan mampu membiayai masa depan ekonomi Indonesia yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif,” kata Friderica.

Ia mengatakan bahwa tantangan utama Indonesia bukan semata-mata menyediakan modal, tetapi memastikan pembiayaan mengalir kepada proyek-proyek yang kredibel, layak dibiayai, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

Menurut Friderica, pembiayaan transisi menjadi agenda strategis bagi Indonesia sebagai negara berkembang, anggota G20, dan negara kepulauan yang tetap perlu menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat industrialisasi, sekaligus memenuhi komitmen pencapaian net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.

Ia menegaskan bahwa keuangan berkelanjutan tidak lagi menjadi inisiatif sukarela, melainkan telah menjadi bagian dari kerangka hukum, regulasi prudensial, tata kelola risiko, dan kewajiban pelaporan yang mendorong perubahan cara lembaga jasa keuangan mengelola risiko, mengalokasikan pembiayaan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perkuat Ekosistem Pembiayaan Transisi

Dalam sesi Transition Finance Panel – Country-level Perspectives pada The Net Zero Delivery Summit yang diselenggarakan oleh The City of London Corporation, OJK menegaskan bahwa pembiayaan transisi Indonesia perlu diarahkan untuk mendukung transformasi sektor-sektor yang sulit didekarbonisasi, seperti energi, manufaktur, transportasi, pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan.

Untuk mendukung hal tersebut, OJK terus memperkuat arsitektur keuangan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan, antara lain Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penguatan pelaporan keberlanjutan yang selaras dengan standar internasional, penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), pengembangan panduan transition finance dan transition plan, serta pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan dan infrastruktur pasar. Terkini, OJK sedang menyusun RPOJK tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik (revisi POJK 51/2017) sejalan dengan perkembangan standar pengungkapan keberlanjutan nasional (PSPK 1 dan 2) dan global (IFRS S1 dan S2), yang ditargetkan terbit tahun ini.

Friderica menjelaskan bahwa TKBI menjadi acuan penting bagi industri jasa keuangan dan investor dalam mengidentifikasi kegiatan ekonomi hijau maupun kegiatan transisi sehingga penyaluran pembiayaan dapat dilakukan secara lebih terarah, sekaligus meminimalkan risiko greenwashing.

“OJK ingin memastikan bahwa sektor-sektor yang perlu bertransisi tidak ditinggalkan, tetapi didorong memiliki rencana transisi yang kredibel. Transisi yang berhasil bukan sekadar memindahkan modal ke sektor yang sudah hijau, melainkan mentransformasikan sektor-sektor beremisi tinggi menjadi lebih rendah karbon secara bertahap, terukur, dan bertanggung jawab,” kata Friderica.

Selain memperkuat kerangka regulasi, OJK juga memperkenalkan berbagai inisiatif pembiayaan inovatif kepada investor global, salah satunya melalui Satu Karsa, sebuah platform blended finance yang mendukung proyek karbon berbasis alam secara kredibel dan berintegritas yang berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan.

Inisiatif tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan reforestasi dan agroforestri, pemulihan lahan kritis, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kredit karbon berkualitas tinggi, serta penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat di daerah

“Satu Karsa menunjukkan bahwa aset alam Indonesia bukan hanya harus dilindungi, tetapi juga dapat menjadi sumber keunggulan strategis apabila dikelola melalui kerangka yang transparan, berintegritas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui pendekatan blended finance, Indonesia dapat menarik investor jangka panjang untuk mendukung pemulihan ekosistem sekaligus menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi,” ujar Friderica.

Perkuat Integritas Pasar Karbon

Dalam sesi Indonesia Climate Leadership Luncheon dan Southeast Asia Climate Action Forum yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin Indonesia), OJK juga menegaskan bahwa bursa karbon merupakan bagian penting dari implementasi Nilai Ekonomi Karbon Indonesia dan berperan dalam mendukung pembiayaan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

OJK juga menegaskan untuk terus memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan sekaligus menjalankan perannya sebagai anggota Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, termasuk ke depan melalui pengawasan perdagangan karbon di IDX Carbon, serta integrasi dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Melalui POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, OJK mengawasi perdagangan karbon di pasar sekunder guna memastikan tata kelola, transparansi, pelindungan investor, dan integritas pasar. Revisi POJK 14/2023 akan diterbitkan dalam waktu dekat untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden No 110 Tahun 2025 tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca.

Sejak diluncurkan pada 2023, Bursa Karbon Indonesia telah mencatat transaksi sekitar dua juta ton CO₂ ekuivalen dengan nilai transaksi lebih dari Rp93 miliar, yang menunjukkan meningkatnya minat pelaku pasar terhadap mekanisme perdagangan karbon nasional.

“Bursa karbon hanya akan dipercaya apabila unit karbon yang diperdagangkan terukur, tercatat, tertelusur, dan bebas dari penghitungan ganda. Karena itu, integritas pasar, kualitas data, kredibilitas verifikasi, dan tata kelola menjadi prasyarat utama agar pasar karbon dapat benar-benar mendukung pembiayaan transisi,” kata Friderica.

Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, regulator, dunia usaha, akademisi, dan mitra internasional, OJK akan terus mendorong sektor jasa keuangan menjadi katalis bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Perkuat Kolaborasi Internasional

Selain menjadi pembicara pada berbagai forum internasional, OJK juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan mitra strategis global yang membahas penguatan kerja sama dalam pengembangan keuangan berkelanjutan, pembiayaan transisi, pengawasan risiko iklim, serta pertukaran pengalaman terkait pengawasan prudensial dan penguatan stabilitas sistem keuangan.

OJK juga berdiskusi dengan London School of Economics and Political Science (LSE) melalui Centre for Economic Transition Expertise (CETEx) mengenai penguatan sinergi kebijakan fiskal, sektor riil, dan sektor jasa keuangan guna mempercepat pembiayaan proyek-proyek transisi yang layak dibiayai dan menarik bagi investor.

Lebih lanjut, OJK menjadi pembicara dalam Joint Dialogue yang diselenggarakan The Network for Greening the Financial System (NGFS) serta The Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA) bertemakan Scaling Credible Transition Finance: Bridging Markets and Policy through Sustainable Pathways, yang khususnya membahas keterkaitan kebijakan transition pathways dengan rangkaian kebijakan keuangan keberlanjutan.

OJK berpandangan bahwa kerja sama internasional menjadi faktor penting untuk memastikan standar global dapat diterapkan secara adil sesuai karakteristik negara berkembang. Dukungan global diperlukan tidak hanya dalam bentuk standar, tetapi juga pembagian risiko, penyediaan pembiayaan jangka panjang, pengembangan data dan metodologi, serta peningkatan kapasitas regulator dan pelaku pasar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Bojonegoro Salurkan Gerobak untuk Pedagang Serabi, Dorong UMKM Naik Kelas

Penulis
Reta
-

Untuk mendukung pelaku usaha mikro agar semakin berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) Bojonegoro memberikan bantuan gerobak untuk pedagang serabi di Pendopo Kecamatan Kota.

 

Dalam siaran tertulisnya Pemkab Bojonegoro, Rabu (1/7/2026), Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah menyampaikan bahwa program tersebut sejalan dengan tagline Bojonegoro, Bahagia, Makmur, dan Membanggakan. Menurutnya, pengembangan potensi serabi Bojonegoro berawal dari inisiatif Kelurahan Kepatihan yang kini mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

 

“Kedepan akan ada kontes serabi. Harapannya kegiatan ini menjadi agenda tahunan yang mampu menarik masyarakat untuk datang ke Bojonegoro. Pemkab akan mendukung setiap pengembangan yang mampu menghadirkan banyak pengunjung. Ini wujud pemerintah hadir agar dagangannya laris, hidupnya berkah dan barokah,” ujar Nurul Azizah.

 

Plt Kepala Disdagkop UM Kabupaten Bojonegoro, Muhammad Ahmadi, menjelaskan bahwa bantuan gerobak diberikan kepada sembilan pedagang serabi sebagai tindak lanjut komitmen yang disampaikan Wakil Bupati saat kegiatan Umbul Dungo di Kelurahan Kepatihan.

 

“Alhamdulillah, hari ini janji tersebut dapat ditepati. Semoga bantuan gerobak ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan mampu meningkatkan usaha para pelaku UMKM,” ungkapnya.

 

Ahmadi juga menyampaikan bahwa Serabi Bojonegoro telah memperoleh Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedepan, festival serabi akan kembali digelar dengan melibatkan lebih banyak pedagang sehingga semakin memperkuat identitas kuliner khas Bojonegoro.

 

Kasmin adalah pedagang serabi asal Kelurahan Kepatihan yang menjadi salah satu penerima bantuan. Dengan gerobak baru yang diterimanya, dagangan dapat ditata lebih rapi dan menarik perhatian pembeli. “Alhamdulillah. Dulu jualannya di meja, kalau pakai gerobak ini bisa dipajang,” ujar Kasmin.

 

Melalui bantuan gerobak ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap para pedagang serabi semakin percaya diri dalam mengembangkan usahanya, sekaligus memperkuat eksistensi Serabi Bojonegoro sebagai salah satu kuliner khas yang menjadi kebanggaan daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bakorwil III Malang Dorong Sekolah Bangun Branding Positif dan Bijak Bermedia Sosial

Penulis
Reta
-

Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang Asep Kusdinar, S.Hut., M.H. mengajak seluruh satuan pendidikan untuk membangun branding sekolah yang positif sekaligus menumbuhkan budaya bermedia sosial yang beretika sebagai bagian dari penguatan karakter dan komunikasi publik di era digital.

 

Pesan tersebut disampaikan Asep saat membuka Media Talkshow School PR Upgrade: Strategi Branding Sekolah di Era Digital yang diselenggarakan oleh Malang Posco Media bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di East Java Super Corridor (EJSC) Bakorwil III Malang, Rabu (1/7/2026). Kegiatan ini diikuti puluhan kepala sekolah, guru, tenaga kehumasan, dan pengelola media sosial sekolah dari wilayah Malang Raya.

 

Dalam sambutannya, Asep menegaskan bahwa transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi sekaligus membentuk persepsi terhadap lembaga pendidikan. Karena itu, sekolah dituntut mampu mengelola komunikasi publik secara profesional melalui berbagai platform digital.

 

“Di era digital, media sosial telah menjadi wajah pertama sebuah institusi. Apa yang dipublikasikan sekolah akan membentuk persepsi masyarakat. Oleh karena itu, manfaatkan media sosial untuk menyampaikan prestasi, inovasi, program unggulan, serta berbagai praktik baik yang dimiliki sekolah,” ujar Asep.

 

Menurutnya, branding sekolah bukan sekadar meningkatkan popularitas, tetapi membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka, jujur, dan konsisten.

 

“Branding yang baik lahir dari kualitas layanan, prestasi, inovasi, dan komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika sekolah mampu menyampaikan informasi yang positif dan bermanfaat, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya,” imbuhnya.

 

Lebih jauh, Asep mengingatkan bahwa pemanfaatan media sosial harus selalu diiringi dengan etika dan tanggung jawab sebagai warga digital.

 

“Bijaklah dalam menggunakan media sosial. Pastikan setiap informasi yang dibagikan telah terverifikasi, tidak mengandung hoaks, tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta tidak memicu perpecahan. Jadikan media sosial sebagai ruang untuk mengedukasi, menginspirasi, dan mempererat persaudaraan,” tegasnya.

 

Ia juga menekankan pentingnya menjaga adab dalam setiap interaksi di ruang digital.

 

“Teknologi berkembang sangat cepat, tetapi adab tidak boleh tertinggal. Etika dalam berkomunikasi harus tetap dijunjung tinggi, baik saat membuat konten maupun ketika memberikan komentar. Mari membiasakan penggunaan bahasa yang santun, menghargai perbedaan pendapat, tidak melakukan perundungan siber, serta selalu mengedepankan nilai-nilai saling menghormati. Jejak digital akan selalu menjadi cerminan karakter kita,” jelasnya.

 

Asep menilai sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki literasi digital, etika komunikasi, dan karakter yang kuat.

 

“Guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan teladan dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Pendidikan karakter harus hadir pula di ruang digital agar peserta didik tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berintegritas, dan berakhlak mulia,” katanya.

 

Melalui kegiatan ini, Asep berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, media massa, dan dunia pendidikan dalam meningkatkan kapasitas kehumasan sekolah serta memperluas penyebarluasan informasi publik yang positif.

 

“Kolaborasi menjadi kunci. Pemerintah, media, dan sekolah harus saling mendukung untuk membangun ekosistem informasi yang sehat. Ketika komunikasi publik berjalan dengan baik, kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan juga akan semakin meningkat,” pungkasnya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dr. Aries Agung Paewai, S.STP., M.M. mendorong setiap sekolah untuk memperkuat strategi branding melalui pengelolaan media sosial yang profesional, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, setiap sekolah memiliki banyak prestasi dan kisah inspiratif yang layak dipublikasikan sehingga dapat memperkuat citra pendidikan Jawa Timur.

 

Media Talkshow ini menghadirkan praktisi media dan komunikasi sebagai narasumber yang membahas strategi membangun citra sekolah, pengelolaan kehumasan, penyusunan konten digital yang efektif, hingga pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi publik. Diharapkan, kegiatan ini mampu meningkatkan kapasitas humas sekolah dalam membangun reputasi lembaga yang kredibel, adaptif, dan dipercaya masyarakat.

 

“Penguatan kapasitas kehumasan sekolah dan literasi digital merupakan bagian dari upaya membangun sumber daya manusia unggul yang akan menjadi fondasi terwujudnya kawasan Malang Raya Megapolitan serta pengembangan Jawa Timur bagian selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu, budaya komunikasi yang positif, etis, dan bertanggung jawab harus menjadi karakter bersama seluruh ekosistem pendidikan.” tutup Asep.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekolah Rakyat Permanen Sukoharjo Siap Beroperasi, Tampung 1.080 Siswa Mulai Tahun Ajaran 2026/2027

Penulis
Reta
-

Sekolah Rakyat yang sudah dibangun secara pemanen di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah siap menerima peserta didik untuk tahun ajaran 2026/2027. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, di Sekolah Rakyat Sukoharjo, Kamis (2/7/2026).

Dia mengatakan, dari sejumlah sekolah rakyat permanen di Jawa Tengah, saat ini yang paling siap adalah di Sukoharjo. Sedangkan beberapa tempat yang lain masih dalam proses pembangunan. Sekda menargetkan, pada 14 Juli 2026 mendatang, operasional sekolah sudah harus mulai berjalan. Mengingat waktu yang semakin mepet, Sumarno menegaskan, proses penerimaan dan persiapan sekolah harus segera diselesaikan.

“Posisi memang tahun ajaran sudah harus mulai, sehingga kita harus segera berproses untuk menerima siswanya,” pungkas Sumarno.

Hingga saat ini, tercatat ada 16 sekolah rakyat di Jawa Tengah, baik rintisan maupun permanen. Harapannya, sekolah rintisan yang ada juga berproses untuk menjadi permanen. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar memastikan, sekolah rakyat permanen di Sukoharjo akan mulai beroperasi pada tahun ini. Dia berpesan agar bangunan yang sudah didirikan dirawat dengan baik.

“Perawatannya harus betul-betul disinergikan atau dikolaborasikan antara Kemensos sama pemerintah daerah. Karena ini tanahnya memang milik tanah pemerintah daerah,” ujar dia.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono menambahkan, kurikulum Sekolah Rakyat akan menerapkan pendekatan multi entry dan multi exit, yang dikerjasamakan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kurikulum tersebut dinilai fleksibel untuk membantu mengakomodasi berbagai latar belakang dan kemampuan siswa.

“Jadi nanti kalau ada anak SD yang menyusul mau masuk ke sekolah, tidak ada masalah,” ujarnya.

Selain itu, guru yang akan mengajar di sekolah rakyat juga diprioritaskan berasal dari daerah di mana sekolah raya itu berada. Kalau sekolahnya di Sukoharjo, disiapkan guru-guru dari Sukoharjo.

“Disiapkan asrama untuk guru, untuk kepala sekolah, dan orang tua kalau sewaktu-waktunya datang juga sudah disiapkan guest house,” pungkasnya.

Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Sukoharjo berada di atas lahan seluas 52.205 meter persegi, dengan luas bangunan 29.693 meter persegi. Terdiri dari bangunan sekolah, asrama, guest house, lapangan basket, mini soccer, rusun guru, gedung serbaguna, rumah ibadah, masjid, kantin, dapur dan rumah genset.

Sekolah rakyat permanen di Sukoharjo memiliki kapasitas/ daya tampung 1.080 siswa untuk 30 rombongan belajar (rombel). Terdiri atas 18 rombel tingkat SD (540 siswa), 9 rombel tingkat SMP (270 siswa), dan 9 rombel SMA (270 siswa).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Ahmad Luthfi Siapkan Revitalisasi PRPP Jawa Tengah, Bidik Investor untuk Kawasan Bertaraf Internasional

Penulis
Reta
-

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, berencana melanjutkan revitalisasi kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah yang berada di Jalan Puri Anjasmoro Raya, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

Saat ini dia sedang mencari investor, untuk mewujudkan PRPP menjadi kawasan futuristik dengan fasilitas lengkap berskala internasional.

“Memang sekarang kita lagi carikan investor untuk PRPP,” kata Luthfi, seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, di Gedung Berlian Semarang, Kamis (2/7/2026).

Rencananya, revitalisasi PRPP tersebut akan dilengkapi dengan convention hall berukuran besar. Selain itu PRPP juga akan dijadikan sport center yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga seperti basket, futsal, dan lainnya.

Revitalisasi PRPP tersebut juga akan diintegrasikan dengan pengembangan kawasan-kawasan yang ada di sekitar PRPP. Mulai dari pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, kawasan Pantai Marina, hingga POJ City.

Menurut gubernur, revitalisasi diharapkan mendatangkan keuntungan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jateng tersebut. Sebab, BUMD harus mampu berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mampu menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga meminta kepada PT PRPP untuk memperbaiki tata kelola dan memperbanyak event di kawasan PRPP. Saat ini yang menjadi unggulan PT PRPP hanya Maerokoco dan Jateng Fair.

“Jateng Fair itu menjadi salah satu etalasenya Provinsi Jawa Tengah,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BSPS Kota Blitar Bertambah Jadi 744 Unit, Menteri PKP Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Penulis
Reta
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu meninjau calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Bondogerit, Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (2/7/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan program BSPS tepat sasaran sekaligus menyaksikan pelaksanaan skema Pemilihan Terbuka Toko (PTT) yang mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.

Pada tahun 2026, Kota Blitar awalnya memperoleh alokasi BSPS sebanyak 300 unit. Seiring tingginya kebutuhan masyarakat akan rumah layak huni, Kementerian PKP kemudian menambah kuota tersebut menjadi 744 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 unit dialokasikan untuk masyarakat di Kelurahan Bondogerit.

Sementara itu, berdasarkan data Pemerintah Kota Blitar, masih terdapat 837 rumah tidak layak huni (RTLH) yang membutuhkan penanganan. Selain dukungan dari pemerintah pusat melalui BSPS, Pemerintah Kota Blitar juga mengalokasikan perbaikan RTLH melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP mengunjungi rumah Sulastri dan suaminya, Slamet, yang telah tinggal di rumah tersebut selama kurang lebih 50 tahun. Pasangan tersebut hidup dari penghasilan Slamet sebagai tukang becak dengan pendapatan sekitar Rp1 juta per bulan.

Kondisi rumah yang ditempati dinilai sudah tidak layak huni. Bangunan tidak memiliki fondasi, sloof, kolom, maupun ring balok yang memadai. Rangka atap sudah rapuh, genteng banyak yang rusak, sehingga air hujan sering masuk ke dalam rumah.

“Kalau hujan air masuk ke rumah. Saya sangat-sangat berterima kasih dengan program bedah rumah ini. Terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo. Semoga program ini bisa memberi manfaat kepada masyarakat luas,” ujar Sulastri.

Renovasi rumah dijadwalkan mulai dikerjakan pada 10 Juli 2026 dan ditargetkan rampung pada 10 Oktober 2026.

Usai meninjau rumah tersebut, Menteri PKP menegaskan bahwa kondisi rumah Sulastri menjadi bukti bahwa program BSPS benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

“Rumah Ibu Sulastri ini memang sudah tidak layak huni. Program ini harus tepat sasaran dan menjadi wujud pelaksanaan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Menteri PKP.

Ia menambahkan bahwa pemerintah terus memperluas cakupan BSPS agar semakin banyak masyarakat dapat menikmati hunian yang layak.

“Awalnya Kota Blitar mendapat kuota 300 unit. Karena kebutuhan masyarakat masih tinggi, kami menambahnya menjadi 744 unit. Harapannya semakin banyak masyarakat yang terbantu melalui program ini,” katanya.

Selain meninjau calon penerima bantuan, Menteri PKP juga menyaksikan pelaksanaan Pemilihan Terbuka Toko (PTT) bagi kelompok penerima BSPS di Kelurahan Bondogerit.

PTT diikuti oleh 14 calon penerima bantuan dengan total pagu anggaran sebesar Rp245 juta dan diikuti oleh tiga toko penyedia bahan bangunan.

Dalam proses tersebut, seluruh toko menyampaikan penawaran harga secara terbuka di hadapan para calon penerima bantuan. Setelah dilakukan negosiasi langsung antara masyarakat dan penyedia bahan bangunan, tercapai efisiensi anggaran sebesar Rp49,5 juta atau sekitar 20,2 persen dari total pagu. Sebelumnya, penawaran awal hanya menghasilkan efisiensi sekitar Rp7 juta.

Menteri PKP mengapresiasi proses negosiasi yang berlangsung secara terbuka dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Ini uang rakyat. Hasil efisiensi ini harus dikembalikan lagi kepada masyarakat karena itu merupakan hak mereka. Saya sudah berkeliling ke berbagai daerah, baru kali ini melihat proses negosiasi seperti ini. Bagus sekali. Artinya masyarakat benar-benar dilibatkan dan prosesnya berlangsung secara transparan,” ujarnya.

Salah satu pemilik toko peserta PTT menjelaskan bahwa hasil negosiasi tersebut tetap memberikan keuntungan usaha karena telah disesuaikan dengan harga dan ketersediaan stok material bangunan.

Menurut Menteri PKP, skema PTT merupakan salah satu inovasi dalam pelaksanaan BSPS yang mampu menciptakan persaingan harga yang sehat, mencegah praktik monopoli, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan perumahan masyarakat di Kota Blitar.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PKP. Belum pernah ada program perbaikan rumah masyarakat tidak layak huni dengan skala sebesar ini di Kota Blitar,” ujarnya.

Menutup kunjungannya, Menteri PKP menegaskan bahwa manfaat program BSPS tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian daerah.

“Program ini membuka lapangan pekerjaan bagi para tukang, menggerakkan usaha toko material, melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan untuk mendampingi masyarakat, sehingga manfaatnya tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Inilah yang diharapkan Presiden Prabowo, bahwa program perumahan mampu menghadirkan hunian yang layak sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” tutup Menteri PKP.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Purbaya: APBN 2025 Dikelola Sehat dan Raih Opini WTP dari BPK

Penulis
Reta
-

Pemerintah menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna, Kamis (2/7). Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa APBN 2025 dikelola secara sehat, akuntabel, dan pruden sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan kualitas tata kelola keuangan negara yang tercermin dari capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam sambutannya, Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa APBN 2025 memiliki nilai strategis karena merupakan APBN transisi yang disusun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. APBN tersebut dirancang untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dengan tetap mempertahankan disiplin fiskal.

“APBN 2025 memiliki nilai yang sangat strategis. Pertama, ini merupakan APBN transisi yang disusun oleh pemerintah Presiden Joko Widodo dan dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kedua, disusun untuk menjaga keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi program-program pembangunan tetap berjalan optimal, dan ketiga, tetap dikelola secara sehat, kredibel, dan berkelanjutan, guna mendukung agenda pembangunan jangka menengah dan panjang,” ujar Menkeu.

Secara khusus, Menkeu menyampaikan apresiasi kepada DPR RI dan BPK atas kerja sama yang erat dalam pelaksanaan dan pengawasan APBN 2025

“Sinergi dan dukungan tersebut turut memperkuat kualitas tata kelola keuangan negara yang tercermin dari capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas LKPP Tahun Anggaran 2025 dari BPK. Capaian ini menunjukkan konsistensi dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, tetapi landasan untuk terus mendorong perbaikan tata kelola yang berkelanjutan,” jelasnya.

Dokumen pertanggungjawaban APBN disusun dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 yang telah diaudit oleh BPK sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025. LKPP terdiri atas tujuh komponen utama, yakni Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam pelaksanaan APBN 2025, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.765,13 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp3.435,46 triliun. Dengan realisasi tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp670,34 triliun. Menkeu menegaskan bahwa pengelolaan APBN dilakukan secara hati-hati dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal serta efektivitas belanja negara.

“Dalam penyerapannya, prinsip value for money menjadi pijakan utama agar setiap rupiah belanja memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan realisasi belanja dan pendapatan tersebut, defisit APBN 2025 terkendali dalam batas aman sebesar 2,81 persen terhadap PDB atau Rp670,34 triliun. Untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah menempuh strategi pembiayaan yang pruden dan terkendali dengan memanfaatkan kondisi pasar yang membaik,” jelas Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa posisi keuangan negara tetap solid. Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp438,26 triliun dan tetap berfungsi sebagai penyangga fiskal dalam menghadapi berbagai risiko ke depan. Sementara itu, neraca pemerintah per 31 Desember 2025 mencatat total aset sebesar Rp14.600,98 triliun dengan ekuitas mencapai Rp3.073,69 triliun.

Meski kembali memperoleh opini WTP, pemerintah berkomitmen terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara melalui tindak lanjut atas seluruh rekomendasi BPK. Pemerintah akan menyempurnakan standar akuntansi dan pengungkapan informasi kinerja pemerintah, mempercepat pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis kebijakan sosial, serta menyempurnakan tata kelola subsidi dan kompensasi BBM.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan secara konsisten menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi BPK, termasuk yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun-tahun sebelumnya,” tegas Menkeu.

Pada agenda Rapat Paripurna tersebut selain menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2025, Menkeu Purbaya juga menyimak Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Menkeu menyampaikan apresiasi kepada DPR RI atas sinergi yang terjalin dalam mengawal APBN. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah dan DPR RI menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Aleksandr Lukashenko Tegaskan Indonesia Mitra Penting Belarus di Asia Tenggara

Penulis
Reta
-

Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra penting Belarus di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan Presiden Lukashenko dalam pernyataan pers bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 2 Juli 2026.

“Indonesia akan selalu menjadi salah satu partner penting Belarus di Asia Tenggara. Dan tahukah anda, jika Anda cuma satu teman di Asia Tenggara bagi saya itu cukup,” ujar Presiden Lukashenko.

Presiden Lukashenko menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dan Belarus dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang makin dekat. Menurutnya, kerja sama kedua negara telah mencatat berbagai kemajuan, baik yang sudah terealisasi maupun yang masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan ke depan.

“Senang sekali dalam beberapa tahun ini hubungan Belarus dengan Indonesia sangat dekat, terdapat banyak progres di berbagai bidang, ada yang sudah tercapai untuk masa depan dan ada yang masih bersifat potensial,” ungkapnya.

Menurut Presiden Lukashenko, Indonesia dan Belarus memiliki hubungan yang telah terjalin lebih dari tiga dekade. Sejak hubungan diplomatik kedua negara ditetapkan pada tahun 1993, kerja sama kedua negara terus berkembang dengan dasar saling menghormati dan saling mendukung.

Ia juga menyampaikan bahwa hubungan Belarus dengan Indonesia memiliki akar historis dan kesamaan pandangan dalam sejumlah isu internasional. Menurutnya, relasi kedua negara memperlihatkan adanya kesamaan tujuan dan dukungan satu sama lain.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Lukashenko juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas undangan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Ia menyebut kunjungan ke Indonesia memberikan kesan mendalam bagi dirinya dan delegasi Belarus. Presiden Lukashenko turut mengenang kunjungan pertamanya ke Indonesia pada tahun 2013 dan menilai Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat dan memiliki prospek ekonomi yang kuat.

“Saya mengenang selalu kunjungan pertama saya yang tahun 2013 lalu dan saya melihat sendiri betapa cepatnya negara yang indah ini dan saya yakin bahwa ekonominya akan terus tumbuh,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden Lukashenko menjelaskan bahwa kunjungan kenegaraan kali ini telah direncanakan sejak satu tahun lalu. Menurutnya, pertemuan Presiden Prabowo di Belarus sebelumnya menjadi dasar penting bagi realisasi agenda kerja sama kedua negara. Ia menyampaikan bahwa Belarus melihat adanya kerja besar yang sedang dilakukan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Kami dari Belarus sangat bahagia bahwa sebagai hasil dari kunjungan di Indonesia ini Anda telah melihat juga Belarus dan kami melihat sendiri bahwa apa yang dilakukan ini adalah suatu kerja besar. Saya ingin sekali lagi menetapkan bahwa apa yang kita sudah rencanakan sekarang direalisasikan,” katanya.

Presiden Lukashenko menyebut pembicaraan tingkat tinggi yang berlangsung di Jakarta berjalan konstruktif dan penuh persahabatan. Ia berharap hubungan tersebut dapat terus diperkuat melalui kerja sama yang efektif di berbagai bidang. Presiden Lukashenko juga menegaskan bahwa Belarus siap bekerja sama erat dengan Indonesia, terutama dalam proyek-proyek ekonomi, perdagangan, serta bidang kemanusiaan, sosial, dan budaya.

“Kami dengan Anda berteman Pak Presiden di berbagai bidang, dan sangat berharap bekerja secara efektif. Perhatian penting bagi kami adalah proyek di bidang ekonomi dan perdagangan serta juga di bidang humaniter, sosial budaya,” ujarnya.

Kunjungan kenegaraan Presiden Lukashenko ke Indonesia menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan kedua negara. Selain menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra utama Belarus di Asia Tenggara, pertemuan tersebut juga membuka ruang lebih luas bagi kerja sama strategis yang saling menguntungkan di masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan Belarus Teken 7 MoU Strategis di Bidang Kesehatan, Industri, hingga Pertahanan

Penulis
Reta
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko menyaksikan penunjukkan sejumlah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) serta perjanjian kerja sama di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 2 Juli 2026. Selain itu, Kedua Negara juga menyepakati peluncuran peta jalan penguatan kerja sama Indonesia-Belarus 2026-2030.

“Komitmen Indonesia dan Belarus untuk memperkuat hubungan bilateral juga dibuktikan hari ini dengan disepakati sejumlah dokumen kerja sama oleh delegasi kedua negara. Di bidang kesehatan, budaya, akreditasi nasional, pelaporan transaksi keuangan, industri, sains dan teknologi, serta jasa keuangan, juga di bidang kerja sama pertahanan hubungan kami sangat baik,” ucap Presiden Prabowo dalam keterangan pers bersama Presiden Lukashenko.

Presiden Prabowo berharap sejumlah kerja sama yang telah disepakati pada pertemuan tersebut dapat segera dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara. “Saya berharap kerja sama tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga memberi manfaat nyata dalam waktu dekat bagi kedua negara,” pungkasnya.

Adapun sejumlah dokumen MoU dan perjanjian yang disepakati dalam pertemuan tersebut, yaitu:

  1. Nota Kesepahaman atas Kerja Sama Industri antara Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Perindustrian Republik Belarus;
  2. Nota Kesepahaman atas Kerja Sama Bidang Kebudayaan antara Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dengan Kementerian Kebudayaan Republik Belarus;
  3. Nota Kesepahaman atas Kerja Sama antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Nasional Belarus;
  4. Nota Kesepahaman atas Kerja Sama Bidang Kesehatan antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Republik Belarus;
  5. Perjanjian atas Kerja Sama Ilmiah dan Teknis antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarus;
  6. Nota Kesepahaman atas Kerja Sama Pertukaran Laporan Intelijen terkait Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal antara PPATK Republik Indonesia dengan Departemen Pemantauan Keuangan Komite Kontrol Negara Belarus tentang Kerja sama; dan
  7. Nota Kesepahaman atas Kerja Sama Bidang Akreditasi Nasional antara Komite Akreditasi Nasional Republik Indonesia dengan Republican Unitary Enterprise Belarusian State Center for Accreditation

Selain itu, dalam pertemuan tersebut disepakati juga Peta Jalan Pengembangan Bidang-Bidang Utama Kerja Sama antara Republik Indonesia dan Republik Belarus Tahun 2026-2030.

Rangkaian kesepakatan ini mencerminkan komitmen kuat kedua negara untuk membawa hubungan bilateral ke tingkat yang lebih erat, produktif, dan saling menguntungkan. Melalui implementasi berbagai kerja sama tersebut, Indonesia dan Belarus diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkokoh kemitraan strategis yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...184185186...4,867Halaman 185 dari 4,867