Beranda blog Halaman 186

Presiden RI Terima Kunjungan Kenegaraan Presiden Belarus di Istana Merdeka

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko dalam rangka kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 2 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan dan memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Belarus.

Presiden Lukashenko tiba di halaman Istana Merdeka sekira pukul 11.25 WIB dengan iringan rangkaian penyambutan kenegaraan yang meliputi pengawalan 17 pasukan motoris dan 120 pasukan berkuda. Rangkaian pengawalan tersebut mengiringi Presiden Lukashenko dari kawasan Monumen Nasional (Monas) hingga akhirnya memasuki gerbang utama Istana Merdeka.

Setibanya di halaman Istana Merdeka, tampak ratusan siswa sekolah dasar berdiri berjajar dengan melambaikan bendera kedua negara. Sorak antusias para pelajar menambah kemeriahan saat menyambut ketibaan Presiden Lukashenko.

Selain itu, Tari Enggang yang dibawakan oleh 10 penari dan 5 pemusik juga turut meramaikan rangkaian penyambutan kenegaraan. Tarian yang berasal dari Kalimantan Timur tersebut memiliki makna sebagai simbol penghormatan, keanggunan, dan keramahan masyarakat Dayak, dalam hal ini menjadi wujud penyambutan hangat untuk pemimpin negara sahabat.

Setelahnya, Presiden Prabowo menyambut langsung Presiden Aleksandr Lukashenko di sisi barat Istana Merdeka. Kedua pemimpin pun tampak berjabat tangan kemudian bersama-sama menuju beranda depan Istana Merdeka.

Diperdengarkannya lagu kebangsaan Republik Belarus, yang dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menandai dimulainya upacara penyabutan kenegaraan. Prosesi penyambutan berlangsung khidmat yang turut diiringi dentuman 21 kali tembakan meriam sebagai bentuk penghormatan kenegaraan.

Setelah itu, Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko melakukan pemeriksaan pasukan kehormatan. Kedua pemimpin kemudian saling memperkenalkan delegasi masing-masing negara yang hadir dalam agenda penyambutan tersebut.

Delegasi Indonesia yang turut hadir dalam penyambutan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus Jose Tavares.

Rangkaian penyambutan dilanjutkan dengan penandatanganan buku tamu kenegaraan dan sesi foto bersama di ruang kredensial. Setelah itu, Presiden Lukashenko menuju ruang kerja Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti pertemuan empat mata (tête-à-tête) dan dikanjutkan dengan pertemuan bilateral guna membahas sejumlah isu strategis serta penguatan kerja sama bilateral Indonesia dan Belarus.

Dalam pengantar pertemuan bilateral, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas kunjungan kenegaraan Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko ke Indonesia. Presiden Prabowo juga menyambut baik kunjungan kedua Presiden Lukashenko ke Indonesia tersebut.

“Selamat datang kembali di Jakarta setelah kunjungan terakhir yang mulia ke Indonesia 13 tahun yang lalu. Ini sekali lagi adalah kehormatan bagi Indonesia dan kehormatan bagi saya untuk menerima kunjungan kenegaraan yang mulia untuk kedua kalinya ke Indonesia,” ucap Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diterimanya saat melakukan kunjungan ke Minsk, Belarus pada tahun lalu. “Saya juga ingin ucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat hangat yang diberikan kepada saya selama saya berkunjung ke Minsk pada bulan Juli tahun yang lalu,” pungkasnya.

Selanjutnya, rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Aleksandr Lukashenko ditutup dengan pernyataan pers bersama kedua pemimpin dan dilanjutkan dengan jamuan santap siang kenegaraan yang digelar di Istana Negara, Jakarta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Seleksi Penerimaan Taruna Baru Politeknik Agraria STPN, Jaring SDM Unggul Bidang Pertanahan dan Tata Ruang

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yaitu Politeknik Agraria STPN, menyelenggarakan Seleksi Penerimaan Taruna Baru (SPTB) Tahun Akademik 2026/2027. Calon Taruna/i yang nantinya akan bergabung dalam perkuliahan Politeknik Agraria STPN akan dipersiapkan menjadi insan pertanahan dan tata ruang yang dapat berkontribusi ke pembangunan Indonesia.

“Kita harus optimis siapa pun yang akan menjadi calon taruna Politeknik Agraria STPN adalah benar-benar putra-putri terbaik bangsa yang memiliki attitude, knowledge, dan integritas dalam memperbaiki serta mempercepat penyelesaian berbagai program layanan pertanahan dan tata ruang,” ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Agustyarsyah, saat ditemui di BPSDM Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Kabupaten Bogor, Kamis (02/07/2026).

SPTB Tahun Akademik 2026/2027 diselenggarakan di dua lokasi, yakni Kampus Politeknik Agraria STPN di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan BPSDM Kementerian ATR/BPN di Cikeas, Kabupaten Bogor. Untuk seleksi di DIY, pelaksanaannya berlangsung mulai 1-4 Juli, sedangkan di BPSDM hanya diadakan pada 2 Juli 2026.

“Jumlah pendaftar Politeknik Agraria STPN setiap tahun semakin bertambah. Ketika peserta yang lolos administrasi semakin banyak, kapasitas di Yogyakarta tentu semakin terbatas. Oleh karena itu, kami memanfaatkan fasilitas BPSDM di Cikeas agar proses seleksi dapat berjalan dengan baik,” jelas Agustyarsyah.

Menurut Agustyarsyah, penyelenggaraan seleksi di dua lokasi juga bertujuan menjaga kualitas, objektivitas, dan integritas pelaksanaan ujian dengan metode Computer Based Test (CBT). Meskipun harapannya seleksi dapat dilaksanakan di lebih banyak wilayah, perluasan lokasi akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, sistem, serta mekanisme pengawasan agar kualitas pelaksanaan tetap terjaga.

“Ke depan kami berharap dapat membentuk beberapa zona pelaksanaan seleksi di berbagai wilayah Indonesia. Namun, saat ini kami memprioritaskan pelaksanaan yang profesional dan mudah diawasi sehingga kualitas seleksi tetap terjaga,” pungkas Kepala BPSDM.

Berdasarkan data yang dihimpun, ada 2.114 peserta yang mengikuti seleksi berbasis CBT, dengan pembagian 1.405 peserta di Kampus Politeknik Agraria STPN DIY dan 709 peserta di BPSDM Cikeas. Materi seleksi meliputi Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Potensi Umum (TPU), serta materi bidang keagrariaan.

Hasil seleksi CBT rencananya akan diumumkan pada 9 Juli 2026. Peserta yang dinyatakan lolos akan melanjutkan ke tahapan tes kesehatan, kesamaptaan, dan wawancara pada 13-15 Juli 2026. Selanjutnya, pengumuman kelulusan akhir SPTB Tahun Akademik 2026/2027 akan disampaikan pada 22 Juli 2026. Peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti proses daftar ulang secara online, masuk asrama pada 21 Agustus 2026, mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus Taruna Baru (PKKTB) pada 24-27 Agustus 2026, serta memulai perkuliahan pada 31 Agustus 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bangun Kedaulatan Pangan Nasional, Kementerian ATR/BPN Targetkan 87% LBS Jadi LP2B

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Ossy Dermawan, menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX TA. 2026 oleh Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) RI pada Kamis (02/07/2026). Dengan tema panel “Membangun Kedaulatan Pangan Nasional melalui Tata Kelola, Inovasi Teknologi Pertanian dan Human Capital dalam Rangka Menghadapi Dinamika Geopolitik Global”, Wamen Ossy menjelaskan kondisi lahan sawah di Indonesia dan bagaimana langkah pemerintah menjaganya.

“Faktanya, penyusutan luas lahan sawah masih terjadi di Indonesia dengan rasio sekitar 60.000 sampai 80.000 hektare per tahun atau sekitar 165 sampai 220 hektare setiap hari. Karena itu, target kami adalah 87% LBS nasional ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada tahun 2029,” ujar Wamen Ossy di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, Jakarta.

Di hadapan 277 peserta Seminar Nasional P4N yang merupakan pimpinan dari TNI/POLRI dan Aparatur Sipil Negara (ASN), Wamen Ossy menyatakan, jika kondisi ini terus berlangsung, cita-cita mewujudkan swasembada pangan akan semakin sulit tercapai. Perlindungan lahan pertanian tidak lagi cukup mengandalkan regulasi, tapi juga membutuhkan implementasi yang konsisten di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, Kementerian ATR/BPN mendorong sinkronisasi kebijakan pertanahan dan tata ruang agar pengendalian alih fungsi lahan dapat berjalan efektif.

“Kami mengeluarkan moratorium alih fungsi lahan, Surat Edaran Menteri, dan Surat Edaran Bersama dengan Menteri Dalam Negeri. Dalam surat edaran bersama itu disepakati bahwa gubernur harus memastikan 87% LBS di wilayahnya ditetapkan sebagai LP2B, kemudian diusulkan kepada Kementerian ATR/BPN untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang,” terang Wamen Ossy.

Menurut Wamen ATR/Waka BPN, implementasi kebijakan tersebut mulai menunjukkan perkembangan positif. Setelah aturan terbaru diterbitkan, dalam waktu singkat pemerintah daerah (Pemda) mulai merespons dengan mengajukan penetapan LP2B. Sebelumnya, sudah ada total 73 Pemda yang mengajukan SK LP2B. Setelah Surat Edaran Bersama diterapkan, pengajuan SK LP2B langsung meningkat menjadi 93 Pemda.

“Alhamdulillah, 10 hari setelah kami mengeluarkan Surat Edaran Bersama ini, 20 Pemda Kabupaten/Kota kemudian dapat mengajukan SK LP2B. Artinya terjadi percepatan yang cukup eksponensial dan mudah-mudahan hal ini bisa terus kami lakukan,” ungkap Wamen Ossy.

Ia berharap, akan semakin banyak daerah yang menetapkan LP2B sehingga lahan sawah memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan mampu mendukung ketahanan pangan nasional. “Kalau sudah ditetapkan sebagai LP2B dan KP2B, maka lahan-lahan ini tidak akan mudah untuk dapat beralih fungsi,” pungkas Wamen Ossy.

Dalam seminar ini, Wamen Ossy menjadi panelis di sesi pertama bersama dengan dua menteri/kepala lembaga yang memiliki keterkaitan terhadap tema panel. Pada panel pertama tersebut, pemberi materi adalah Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman; Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan RI, I Nyoman Radiarta; serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jadi Pembicara di Diklat Pratama DPP GMPK, Menteri Nusron: Nasionalisme Menjadikan Bangsa yang Kuat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjadi keynote speaker dalam Pembukaan Diklat Pratama se-Indonesia Angkatan I yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (DPP GMPK) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (01/07/2026). Di kesempatan ini, ia mengajak mahasiswa memahami dan menanamkan teori nasionalisme untuk menghidupkan semangat persatuan bangsa.

“Tujuan nasionalisme adalah menjadikan kita bangsa yang kuat. Namun, kalau kita tidak memahami seperti apa bangsa yang kuat, kita akan keliru mendefinisikan format nasionalisme yang ingin kita bangun,” kata Menteri Nusron.

Dalam materi bertajuk “Nasionalisme Abad ke-21: Menjawab Tantangan Radikalisme, Perang Ekonomi, dan Perebutan Pengaruh Global”, Menteri Nusron menjelaskan bahwa bangsa yang kuat pada era saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh sistem pemerintahannya. Bangsa yang kuat dilihat dari kemampuannya menghadapi berbagai tantangan global.

Mengutip teori John Mearsheimer, ia menyebut negara yang kuat juga perlu ditopang dengan tiga pilar utama. “Jangan hanya berbicara nasionalisme, tetapi bangun ketahanan pangan, kemandirian energi, dan kemampuan menguasai teknologi. Tanpa itu, bangsa akan mudah bergantung kepada negara lain,” tegas Menteri Nusron yang hadir dalam diklat bersama dengan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad.

Menurut Menteri Nusron, ketiga pilar tersebut hanya dapat diwujudkan apabila didukung sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, membangun nasionalisme harus diikuti dengan upaya memperkuat kualitas intelektual.

Di hadapan Sekretaris Dewan Pembina DPP GMPK, H. Chusni Mubarok dan sekitar 200 peserta diklat, Menteri Nusron menitipkan pesan agar mahasiswa terus memperkuat kemampuan intelektualnya. Baginya, mahasiswa punya peran penting menjadi penentu arah pembangunan bangsa.

“Perubahan di dunia itu selalu didahului dengan kebangkitan kaum intelektualnya. Ketika cara berpikir mahasiswa sudah benar, maka saat mereka menjadi birokrat, politisi, pengusaha, maupun profesional, cara berpikir itu akan ikut membentuk kemajuan bangsa,” jelasnya.

Sebelum menutup speech-nya, Menteri Nusron mengajak penerus GMPK untuk meningkatkan kapasitas diri. Bukan hanya faktor intelektual, namun juga memperkuat semangat kebangsaan dan mengambil peran sebagai generasi yang mampu menghadirkan gagasan serta solusi bagi berbagai persoalan bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNN RI Gagalkan Penyelundupan 3,37 Ton Kuncup Bunga Cannabinoid Berkedok Impor Barang

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil mengungkap jaringan narkotika internasional yang menyelundupkan narkotika jenis kuncup bunga cannabinoid (cannabis buds) asal Thailand berkedok impor barang, Rabu, (1/7). Dalam operasi gabungan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa 3,37 ton cannabis buds serta 12 orang yang diduga terlibat dalam rangkaian proses importasi.

Pengungkapan ini merupakan implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya penguatan pemberantasan narkoba melalui sinergi antarlembaga. Kasus ini juga menjadi pengungkapan pertama di Indonesia terhadap penyelundupan cannabis buds melalui jalur perdagangan internasional dan kepabeanan resmi menggunakan kontainer.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi intelijen mengenai pengiriman kontainer dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju sebuah gudang di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan melakukan analisis dokumen kepabeanan, pemetaan jaringan, serta surveillance terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses importasi hingga akhirnya melakukan tindakan secara serentak di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Dari hasil operasi, petugas mengamankan empat kontainer yang berisi narkotika jenis kuncup bunga cannabinoid dengan dua modus penyembunyian, yakni di dalam 500 koper serta di antara muatan yang dilabeli sebagai produk lateks. Total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 3.371.400 gram atau 3,37 ton bruto.

Hasil penyelidikan sementara mengungkap bahwa jaringan ini dikendalikan oleh dua warga negara asing yang berada di luar Indonesia, yakni seorang warga negara Malaysia berinisial CKF alias L dan seorang warga negara Tiongkok berinisial ZL alias J. Penyidik juga masih terus mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk menelusuri aliran dana, perusahaan yang digunakan, serta kemungkinan adanya pengiriman lain dengan modus serupa.

Berdasarkan hasil pendalaman, kuncup bunga cannabinoid tersebut diduga akan diolah menjadi ekstrak tetrahydrocannabinol (THC) untuk bahan baku cairan isi ulang rokok elektronik (vape). Dari penyitaan narkotika tersebut, aparat memperkirakan telah menyelamatkan sekitar 10.114.200 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika dengan potensi kerugian ekonomi yang berhasil dicegah mencapai sekitar Rp4,585 triliun.

Pengungkapan ini menunjukkan adanya perubahan pola operasi jaringan narkotika internasional dengan menyalahgunakan sistem perdagangan internasional dan dokumen kepabeanan resmi sebagai kamuflase untuk menyelundupkan narkotika.. Karena itu, penguatan kerja sama intelijen, pertukaran data kepabeanan, dan sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam mendeteksi penyimpangan pada aktivitas perdagangan internasional.

BNN RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama nasional maupun internasional bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Republik Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika dan mengantisipasi perkembangan modus operandi jaringan narkotika internasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenhut: Pemulihan Lahan Bukan Sekadar Menanam Pohon, tapi Membangun Gotong Royong dan Ekonomi Masyarakat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa paradigma pemulihan lingkungan saat ini tidak boleh lagi hanya berfokus pada kegiatan seremonial menanam pohon. Lebih dari itu, program rehabilitasi harus menjadi gerakan sosial yang menumbuhkan kepedulian, memperkuat gotong royong, dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki, pada acara puncak Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia (Desertification and Drought Day/DDD) 2026 yang berlangsung secara hibrida di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

“Inilah semangat yang ingin terus kita bangun, bahwa pemulihan lahan bukan hanya tentang menanam pohon, tetapi juga menumbuhkan kepedulian, memperkuat gotong royong, dan memastikan bahwa manfaat pemulihan lingkungan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Sebab pada akhirnya, lahan yang sehat akan menghadirkan lingkungan yang sehat, ekonomi yang kuat, dan kehidupan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang,” tegasnya.

Sebagai bukti nyata komitmen global, melalui keanggotaan di UNCCD, Indonesia berada di jalur yang tepat dalam mengejar target nasional Land Degradation Neutrality (LDN) untuk memulihkan 12,3 juta hektare lahan rusak hingga tahun 2040. Kemenhut menunjukkan kinerja positif dengan berhasil merehabilitasi lebih dari 2 juta hektare lahan terdegradasi hingga tahun 2025 melalui kolaborasi multipihak.

Kemenhut juga bergerak cepat memetakan “Zona Merah” mitigasi bencana pasca-badai siklon dan banjir longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemenhut memprioritaskan rehabilitasi vegetatif dan sipil teknis di hulu-hulu sungai yang dekat dengan pemukiman warga guna meminimalkan risiko bencana, serta memperkuat sistem early warning demi target zero accident dan zero victim.

Selain itu, menghadapi tantangan El Nino 2026 dan potensi kemarau panjang pada 2027, Kemenhut telah menyusun strategi mitigasi dengan memprioritaskan ketersediaan embung, rehabilitasi sekitar mata air, waduk, serta penerapan praktik pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning).

Guna mempercepat pemulihan 6,6 juta hektare lahan kritis di dalam kawasan hutan dan 5,7 juta hektare di luar kawasan hutan, Kemenhut mengadopsi pendekatan modern dengan mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan penggunaan drone untuk tabur benih dari udara (aerial seeding).

Langkah progresif ini selaras dengan Program Gerakan Indonesia Asri (AMAN: Sehat, Resik, dan Indah) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemenhut mengimplementasikannya lewat penguatan Perhutanan Sosial dengan skema agroforestri, silvopasture, dan silvofishery. Melalui skema ini, masyarakat diberikan akses legal untuk mengelola hutan secara lestari, sehingga mereka mendapatkan keuntungan ekonomi sekaligus menjadi penjaga terbaik bagi kelestarian hutan itu sendiri.

Kemenhut juga secara aktif memberikan ruang bagi inovasi sains, seperti penggunaan mikoriza untuk reklamasi lahan bekas tambang, serta mendukung penuh inisiatif hijau masyarakat seperti gerakan wakaf pohon dan sedekah pohon.

Acara puncak peringatan DDD 2026 yang mengusung tema “Rangelands: Recognize, Respect, Restore” ini diisi dengan talk show interaktif yang memadukan perumusan kebijakan lintas sektor dan berbagi kisah sukses dari para local champion (pegiat lingkungan lokal). Sebagai penutup aksi nyata yang inklusif, Kemenhut membagikan bibit pohon gratis kepada seluruh peserta untuk dibawa pulang dan ditanam di lingkungan masing-masing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian Kehutanan Klarifikasi Penggunaan Fasilitas Pusdiklat SDM

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan menghargai perhatian publik dan media terhadap penggunaan fasilitas Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kehutanan, termasuk fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Bogor.

Kementerian Kehutanan memandang perhatian tersebut sebagai bagian dari kontrol publik yang penting untuk memastikan pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Terkait kegiatan yang menjadi perhatian publik, Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di luar waktu perkantoran, yakni pada akhir pekan. Dengan demikian, penggunaan fasilitas tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan maupun fungsi utama Pusdiklat SDM sebagai sarana pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia bidang kehutanan.

Atas penggunaan sarana dan prasarana tersebut, Kementerian Kehutanan telah menerbitkan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Sistem Informasi PNBP Online atau SIMPONI sebelum kegiatan dimulai. Tagihan tersebut diterbitkan pada 25 Juni 2026, sedangkan kegiatan berlangsung pada 26 – 28 Juni 2026.

Tagihan PNBP tersebut mencakup penggunaan fasilitas aula dan kamar asrama dengan total nilai sebesar Rp17.100.000. PNBP tersebut telah dibayarkan oleh pihak pelaksana kegiatan dan telah diproses sesuai mekanisme penerimaan negara yang berlaku.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan Kemenhut memahami adanya perhatian publik terhadap penggunaan fasilitas negara. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari pengawasan publik yang perlu dijawab secara proporsional.

“Kami menghargai perhatian publik dan media. Yang perlu kami tegaskan, penggunaan fasilitas tersebut tidak dilakukan secara cuma-cuma. Tagihan PNBP telah diterbitkan sebelum kegiatan dimulai, pembayarannya telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan, dan penerimaannya diproses sesuai mekanisme kas negara,” ujar Ristianto.

Ristianto menegaskan bahwa setiap penggunaan fasilitas di lingkungan Kementerian Kehutanan oleh pihak di luar kedinasan harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban pembayaran PNBP apabila fasilitas tersebut digunakan sesuai mekanisme pemanfaatan sarana dan prasarana.

“Kementerian Kehutanan berkomitmen menjaga batas yang jelas antara pelaksanaan tugas pemerintahan dan kepentingan pihak di luar kedinasan. Karena itu, setiap penggunaan fasilitas harus tercatat, dikenakan kewajiban sesuai ketentuan, dan penerimaannya masuk ke kas negara,” lanjutnya.

Kementerian Kehutanan akan terus memperkuat tata kelola penggunaan fasilitas Barang Milik Negara agar setiap pemanfaatannya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, dan kelembagaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekjen ATR/BPN: Layanan Pertanahan Capai 8,4 Juta Berkas Setiap Tahunnya

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, memaparkan gambaran umum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (01/07/2026).

Dalam paparannya, Sekjen ATR/BPN menekankan bahwa tingginya volume layanan pertanahan menunjukkan peran strategis Kementerian ATR/BPN dalam perekonomian.

“Berdasarkan _overview_ berkas PNBP, rata-rata PNBP dalam lima tahun terakhir berada pada kisaran Rp2,6 triliun dengan rata-rata 8,4 juta pemberkasan. Data ini memperlihatkan layanan pertanahan bukan hanya layanan administratif, melainkan layanan publik dengan volume yang sangat besar dan bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Sekjen ATR/BPN, di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.

Ia menjelaskan, pada periode Januari hingga Juni 2026, jumlah berkas PNBP mencapai 3.782.001 berkas atau meningkat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, yang tercatat sebanyak 3.685.117 berkas. Sementara itu, PNBP pada semester pertama 2026 tercatat sebesar Rp1,423 triliun. Dari sisi kategori layanan, pelayanan pertanahan masih menjadi penyumbang terbesar, sedangkan pelayanan penataan ruang menunjukkan peningkatan baik dari sisi volume layanan maupun nilai penerimaan.

Sejumlah layanan pertanahan yang menjadi kontributor utama terhadap PNBP, antara lain pendaftaran surat keputusan (SK) perpanjangan dan pembaruan hak, peralihan hak karena jual beli, hak tanggungan, pengecekan sertipikat, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pemecahan bidang tanah, pewarisan, serta roya. Dalu Agung Darmawan menilai, penyederhanaan proses pada layanan tersebut diyakini akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan sekaligus optimalisasi PNBP.

“Layanan pertanahan tidak hanya menghasilkan PNBP bagi Kementerian ATR/BPN, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar bagi negara dan daerah melalui penerimaan PPh, BPHTB, serta nilai hak tanggungan yang diterima masyarakat,” jelas Dalu Agung Darmawan.

Ia memaparkan, selama periode 2020-2025, akumulasi PNBP Kementerian ATR/BPN mencapai Rp15,9 triliun. Pada periode yang sama, penerimaan PPh mencapai Rp69,2 triliun, BPHTB sebesar Rp131 triliun, serta nilai HT yang diterima masyarakat mencapai Rp5.368 triliun. Secara keseluruhan, economic value added (EVA) yang dihasilkan mencapai Rp5.584 triliun.

Dalu Agung Darmawan menyebut, setiap layanan pertanahan akan menghasilkan efek berganda terhadap perekonomian. Setiap Rp1 triliun PNBP yang diterima, berasosiasi dengan sekitar Rp4,35 triliun penerimaan PPh dan Rp8,24 triliun BPHTB sehingga manfaat ekonomi yang tercipta jauh lebih besar dibandingkan penerimaan langsung kementerian.

“Capaian ini mencerminkan keberhasilan transformasi layanan Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan efisiensi, memberikan kemudahan berusaha, dan menciptakan nilai ekonomi yang semakin besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” pungkas Dalu Agung Darmawan.

Hadir dalam RDP kali ini, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi II DPR RI. Hadir mengikuti jalannya rapat, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

RDP dengan Komisi II DPR RI, Sekjen ATR/BPN Laporkan Capaian Pelaksanaan Tujuh Layanan Prioritas

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menyampaikan perkembangan pelaksanaan tujuh layanan prioritas Kementerian ATR/BPN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (01/07/2026).

Progres tersebut ia paparkan sejalan dengan tujuan utama diadakannya pertemuan ini, yaitu mengulas sekaligus menyederhanakan seluruh dasar regulasi ketujuh layanan prioritas itu untuk mempercepat serta mempermudah pelayanan pertanahan dan tata ruang bagi rakyat.

“Pada tahun 2025, total volume ketujuh layanan ini mencapai 6.481.784 berkas atau 78% terhadap jumlah layanan,” ujar Sekjen ATR/BPN Dalu Agung Darmawan di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.

Adapun tujuh layanan prioritas tersebut meliputi pengecekan sertipikat dengan standar operasional prosedur (SOP) satu hari kerja; Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) satu hari kerja; hak tanggungan elektronik pada hari ketujuh; roya lima hari kerja, peralihan hak lima hari kerja; pendaftaran surat keputusan (SK) sepuluh hari kerja; serta perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor dengan SOP lima hari kerja.

Di hadapan Ketua, Wakil Ketua, serta Anggota Komisi II DPR RI, Sekjen ATR/BPN menjelaskan, untuk transformasi layanan berbasis elektronik telah memberikan hasil nyata pada tiga kelompok layanan utama, yakni hak tanggungan elektronik (HT-El), informasi pertanahan, dan peralihan elektronik. Penyederhanaan proses bisnis pada layanan hak tanggungan elektronik, menurutnya mampu memangkas birokrasi melalui pengurangan tahapan dan aktor yang terlibat, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Pada layanan informasi pertanahan, terdata hingga saat ini permohonan pengecekan elektronik sudah mencapai 17.821.694 layanan, SKPT elektronik sebanyak 936.067 layanan, serta Zona Nilai Tanah (ZNT) elektronik sebanyak 1.516.709 layanan. Sementara itu, pada layanan peralihan elektronik, pelaporan akta dilakukan melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN paling lambat tujuh hari setelah akta dibuat sehingga dapat mencegah terjadinya transaksi berulang yang beritikad tidak baik.

Di pertemuan ini, Sekjen ATR/BPN secara khusus menggarisbawahi bahwa implementasi HT-El terus menunjukkan perkembangan positif dan berkontribusi terhadap ekosistem pembiayaan nasional. “Pada HT-El, sampai dengan Juni 2026 telah terbit 5.727.063 HT-El dengan total nilai Rp5.792 triliun dan didukung oleh 4.540 mitra kreditur,” ungkapnya.

Nilai HT-El juga ikut menunjukkan tren yang tinggi dari tahun ke tahun. Pada 2025, nilainya mencapai Rp1.008,81 triliun, selanjutnya pada 2026 hingga Juni ini realisasinya telah menembus Rp409,78 triliun. “Capaian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi HT bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga menjaga kesinambungan ekosistem kredit, kepastian jaminan, serta kepercayaan perbankan dan masyarakat terhadap produk pertanahan elektronik,” tutur Dalu Agung Darmawan.

Alur pemaparan dan diskusi RDP yang diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN ini, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra. Setelah mendengar laporan progres yang disampaikan Dalu Agung Darmawan, Bahtra berharap tujuh layanan prioritas Kementerian ATR/BPN dapat menjadi tonggak transformasi menuju sistem layanan yang terintegrasi cepat murah transparan dan akuntabel.

“Hal ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah serta mencegah sengketa, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Bahtra.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Bhayangkara ke-80, Kepala BMKG Hadiri Upacara yang Dipimpin Presiden Prabowo

Penulis
Reta
-

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, menghadiri Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai Inspektur Upacara di Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Upacara tersebut merupakan puncak peringatan delapan dekade perjalanan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak berdiri pada tahun 1946. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun ini mengusung tema “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”, yang menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam amanatnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan seluruh jajaran Polri agar tidak lengah dan cepat berpuas diri dalam menjalankan tugas. Presiden menegaskan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi bangsa, termasuk kemiskinan yang dipicu oleh korupsi dan berbagai kegiatan ekonomi ilegal.

“Negara kita adalah negara hukum. Hukum harus menjadi pelindung rakyat, memberi rasa aman kepada yang jujur, dan menjadi tempat berlindung bagi yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka yang punya uang, tidak boleh menjadi alat balas dendam politik, dan tidak boleh ada yang kebal hukum,” ujar Prabowo.

Pada momentum Hari Bhayangkara ke-80, Presiden juga menyampaikan sejumlah pesan kepada seluruh anggota Polri. Presiden menekankan pentingnya menjaga kepercayaan rakyat sebagai modal utama institusi kepolisian, menjadi aparat yang dekat dengan masyarakat, serta menegakkan hukum secara adil dengan keberanian membela kebenaran dan melindungi kelompok yang lemah.

Selain itu, Presiden mendorong Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kecerdasan buatan. Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, kementerian dan lembaga pemerintah, tokoh agama, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Harus bersama TNI, pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan seluruh rakyat,” katanya. .

Bagi BMKG, pesan Presiden mengenai pentingnya profesionalisme, penguasaan teknologi, dan penguatan sinergi lintas sektor sejalan dengan komitmen BMKG dalam meningkatkan kualitas layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk masyarakat.

Melalui penyediaan informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami yang akurat, cepat, serta mudah diakses, BMKG terus mendukung upaya pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga keselamatan masyarakat, memperkuat ketahanan nasional, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Kehadiran Kepala BMKG dalam Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 juga menjadi wujud dukungan BMKG terhadap penguatan kolaborasi antar instansi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...185186187...4,867Halaman 186 dari 4,867