Beranda blog Halaman 187

Dampak Pembangunan IKN Mulai Terlihat, Ekonomi Penajam Paser Utara Melonjak 19,9 Persen

Penulis
Reta
-

Dampak awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai terlihat pada perekonomian wilayah sekitar, terutama di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan dalam edisi Seminar Jumat Belajar dengan tema “Kupas Tuntas Dampak Ekonomi IKN!” yang diselenggarakan secara hybrid pada Jumat (26/06/2026) di Kantor Balai Kota Otorita IKN. Kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 200 peserta, terdiri dari Insan Otorita IKN, Bank Indonesia (BI), Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI), serta Perwakilan Himpunan Bank Negara di Nusantara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai dampak ekonomi pembangunan IKN terhadap berbagai wilayah sekitarnya, termasuk Provinsi Kalimantan Timur, Pulau Kalimantan, hingga berskala nasional.

Diskusi mengenai dampak ekonomi pembangunan IKN menghadirkan tiga pembicara, yakni Pungky Widiaryanto (Direktur Perencanaan Makro Otorita IKN), Azhari Novy Sucipto (Ekonom Senior/Asisten Direktur BI Provinsi Kalimantan Timur), dan Ibnu Yahya (Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas), serta satu penanggap, Pipit Helly Sorayan (Direktur Statistik Industri BPS RI).

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, menyampaikan bahwa seminar ini menjadi ruang untuk mendiskusikan hasil kajian mengenai dampak ekonomi pembangunan IKN pada wilayah sekitar. Menurutnya, pemahaman berbasis data diperlukan agar pembangunan IKN dapat terus diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi.

“Seminar ini adalah upaya kita bersama untuk memahami dampak ekonomi pembangunan IKN. Kajian ini menganalisis dampak ekonomi secara komprehensif bukan hanya di KIPP, namun sampai Kalimantan Timur dan Pulau Kalimantan. Analisis dampak pembangunan tahap awal ini selanjutnya harus diperbarui secara periodik dalam upaya kita bersama untuk memahami dampak IKN dan Superhub Ekonomi Nusantara (SEN) dalam mendukung transformasi ekonomi nasional,” ujar Mia.

Dalam forum tersebut, dipaparkan bahwa dampak terbesar pembangunan IKN terkonsentrasi di Kalimantan Timur, khususnya PPU. Pertumbuhan ekonomi PPU tercatat lebih tinggi dan signifikan sebesar 19,9 persen dibanding kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur, sementara Kalimantan Timur tumbuh lebih tinggi dan signifikan sebesar 3,7 persen dibanding provinsi lain di Kalimantan.

Menanggapi hal tersebut, Ibnu Yahya menyampaikan bahwa pembangunan IKN dan SEN berperan dalam mendorong transformasi ekonomi Kalimantan Timur agar tidak hanya bertumpu pada sektor ekstraktif. Transformasi tersebut perlu diarahkan melalui penguatan hilirisasi, pengembangan sektor bernilai tambah, serta peningkatan kompleksitas produksi agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih berkelanjutan.

“Dengan Tri-City Development-nya IKN, dapat menunjukkan hasil signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan analisis dampak ekonomi yang disampaikan oleh Otorita IKN sebelumnya. Ini sangat baik. Untuk itu dengan adanya IKN dan Superhub Ekonomi Nusantara (SEN) di masa depan, kita berharap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk bagi wilayah Kalimantan Timur dapat tumbuh sesuai dengan target yang kita harapkan,” ujar Ibnu.

Menutup edisi Jumat Belajar ini, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menekankan agar pembelajaran mengenai dampak makroekonomi tidak berhenti sebagai kajian, tetapi diterjemahkan ke dalam program-program di level mikro oleh seluruh unit organisasi Otorita IKN. Basuki pun mengingatkan untuk nguri-uri kegiatan belajar sebagai sebuah kebiasaan, termasuk dalam sektor pemerintahan.

“Hari ini kita belajar makro ekonomi, kita harus ‘membunyikan’ itu pada program-program kita (Otorita IKN). Terima kasih untuk semua yang hadir dan telah menginisiasi Kupas Tuntas ini, termasuk untuk yang hadir disini masih nguri-uri dalam memelihara learning organization. Saya percaya, kalau kita berhenti belajar, organisasi yang masih sangat muda ini tidak akan berkembang, teruslah belajar,” tutup Basuki.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rakornas PKP, Mendes Yandri Paparkan Desa Tematik dan SEHATI

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan di Ballroom Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Gedung Mina Bahari III, Kamis (2/7/26).

Presiden Prabowo Subianto menjadikan desa sebagai subyek pembangunan dengan mencantumkan dalam Asta Cita ke-6 yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. Mengejawantahkan Asta Cita, Kemendes PDT menetapkan 12 Aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia. Salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

“BUMDesa saat ini jumlahnya lebih dari 45 ribu dengan usaha di bidang Desa Tematik, yaitu pangan, pertanian, dan kelautan,” kata Mendes Yandri.

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga masuk dalam 12 program prioritas ini karena menggunakan Dana Desa. KDMP diibaratkan Lilin Kecil yang menyinari desa karena untuk menerangi Indonesia tidaklah cukup Obor di Monas tapi lilin-lilin kecil yang bersinar terang di desa.

Mendes Yandri juga menuturkan jika dirinya telah menerbitkan Permendesa Nomor 1 tahun 2024 yang mensyaratkan 20 persen Dana Desa untuk mendukung Ketahanan Pangan yang kemudian banyak melahirkan Desa-desa Tematik. Salah satunya, desa yang berkaitan dengan perikanan darat yaitu budidaya Ikan Nila, Ikan Lele dan lainnya.

“Kami berterima kasih kepada Kementerian Keluatan atas pendampingan program Kemendes selama ini. Saat ini hampir 1.000 BUMDesa jadi penyuplai bahan baku Makan Bergizi Gratis,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Mendes Yandri berharap ada afirmasi terhadap BUMDesa agar lebih banyak menjadi penyuplai bahan baku MBG melalui SPPG agar bisa jadi pemain utama di tingkat desa. Pasalnya, lewat Desa Tematik seperti Desa Lele, Desa Ikan Nila dan Desa Ayam Petelur telah bersiap jadi rantai pasok program prioritas Pemerintah saat ini.

Dipaparkan Mendes Yandri, menggandeng World Bank, Kemendes telah meluncurkan Program Swasemba Ekonomi Hijau dan Ketahanan Pangan Terintegrasi (SEHATI). Program ini bakal menyasar 7.000 hingga 10.000 desa, dimana setiap desa bisa peroleh bantuan hingga Rp2,5 miliar.

“Salah satu yang disasar adalah Desa Nelayan. Kami akan menggerakkan budidaya perikanan darat, termasuk mungkin budidaya rumput laut,” kata Mantan Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Berkat kolaborasi dengan KKP, saat ini telah ada Desa lewat BUMDesa dari Pandeglang telah ekspor ikan ke luar negeri, yaitu Ikan Mas Nyonya dari Desa Bandung dengan negara tujuan Vietnam. Selain itu, Desa Kertasana yang sukses ekspor Ikan Koi Mas ke Kanada, Prancis, Inggris dan Afrika Selatan dengan pendapatan miliaran rupiah per tahun.

“Kolaborasi Octahelix yang didengungkan Kemendes saat ini, kami yakin Asta Cita Presiden Prabowo dapat terwujud karena kita ini Super Team, bukan Superman,” kata Mendes Yandri.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pada tahun ini Pemerintah Pusat fokus swasembada protein ikan setelah swasembada karbohidrat sudah tercapai.

“Tahun ini fokusnya adalah protein ikan, baik ikan tangkap dari laut maupun budi daya,” kata Zulhas, sapaan akrabnya.

Zulhas mengatakan bahwa saat ini untuk swasembada karbohidrat seperti beras, dan jagung sudah terealisasi, untuk itu pemerintah mencoba fokus swasembada protein ikan.

Ia menjelaskan bahwa untuk swasembada protein ikan baik budi daya maupun tangkap dilakukan dengan memperbaiki tata kelola perikanan terutama di kampung nelayan salah satunya dengan mendirikan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Zulhas menyebutkan bahwa kampung tersebut nantinya akan menyediakan kebutuhan para nelayan, seperti pabrik es batu, gudang beku, balai lelang dan sebagainya.

Turut hadir Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, Para Gubernur dan Bupati se-Indonesia.

Turut dampingi Mendes Yandri, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Tabrani dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Khitan Massal Gratis Warnai Peringatan Hari Anak Nasional di Jepara, Superman dan Spiderman Ikut Menghibur

Penulis
Reta
-

Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Pemerintah Kabupaten Jepara bersama Sentra Margo Laras Pati dan Klinik Keluarga Sehat Jepara menggelar khitan massal bagi 50 anak dari keluarga kurang mampu, termasuk siswa Sekolah Rakyat.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Kabupaten Jepara, Moh Ali mengatakan, khitan massal diprioritaskan bagi anak dari keluarga kurang mampu, termasuk siswa Sekolah Rakyat. Seluruh peserta dapat mengikuti layanan secara gratis dan menerima bingkisan dari penyelenggara.

“Khitan massal ini kami prioritaskan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk siswa Sekolah Rakyat. Semua peserta dilayani gratis,” kata Moh Ali, pada khitan massal tersebut, di Pendapa Kartini, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, kuota layanan tidak dibatasi, pihaknya siap memfasilitasi khitan gratis apabila masih ada anak dari keluarga kurang mampu, yang membutuhkan. Pelaksanaan kegiatan juga didukung tenaga kesehatan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

“Panitia sengaja menghadirkan Superman dan Spiderman untuk mengurangi rasa takut anak-anak, saat khitan. Harapannya, mereka bisa lebih tenang dan nyaman,” ujarnya.

Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra Margo Laras Pati, Raharjo mengatakan, lembaganya telah menyalurkan bantuan sosial di Kabupaten Jepara senilai lebih dari Rp890 juta selama semester pertama 2026. Bantuan tersebut mencakup anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta kelompok rentan, termasuk orang tua siswa Sekolah Rakyat dan penyintas kusta.

“Selama semester pertama 2026, kami telah menyalurkan bantuan sosial lebih dari Rp890 juta di Kabupaten Jepara,” kata Raharjo.

Bupati Jepara melalui Asisten I Sekda, Diyar Susanto mengapresiasi dukungan Kementerian Sosial RI melalui Sentra Margo Laras Pati.

“Kolaborasi ini sangat membantu memperluas pelayanan sosial bagi masyarakat Jepara,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekolah Bisnis Kendal Batch 1 Resmi Dibuka, Cetak Wirausaha Muda Berdaya Saing di Era Digital

Penulis
Reta
-

Untuk mencetak wirausaha muda yang kreatif, mandiri, profesional, tangguh, dan berdaya saing di era digital, Pemerintah Kabupaten Kendal menggelar Sekolah Bisnis Kendal Batch 1.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal, Achmad Ircham Chalid menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Program Sekolah Mahir Bisnis Kewirausahaan Pemuda (Semanis Kamu), yang ditujukan bagi generasi muda usia 16 – 30 tahun. Program tersebut sebelumnya berhasil meraih juara I tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026, dan saat ini telah lolos ke tingkat nasional serta masuk lima besar terbaik.

Disampaikan, tujuan Sekolah Bisnis Kendal antara lain untuk mengembangkan minat dan motivasi pemuda terjun ke dunia wirausaha, menghadirkan profil wirausaha sukses sebagai inspirasi, serta memberikan daya dukung, agar wirausaha muda memiliki kepercayaan diri tinggi dalam menjalankan usaha, sekaligus membangun jejaring antar pemuda serta praktisi bisnis di Kabupaten Kendal.

“Mohon doa restu dari seluruh pihak agar Kabupaten Kendal dapat meraih hasil terbaik di tingkat nasional,” terangnya, pada pembukaan Sekolah Bisnis tersebut, di Gedung PGRI setempat, Rabu (1/7/2026).

Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari menegaskan komitmen pemerintah kabupaten dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan berdaya saing, sebagai bagian dari visi pembangunan daerah, menuju Kendal Berdikari. Menurutnya, salah satu pilar utama Kendal Berdikari adalah menciptakan generasi muda yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

“Melalui program Semanis Kamu, kami membangun ekosistem kewirausahaan pemuda yang berkelanjutan. Program ini tidak hanya pelatihan, tetapi pembinaan berkesinambungan, mulai dari sosialisasi, seleksi, inkubasi bisnis, pendampingan mentor profesional, hingga fasilitasi legalitas usaha, akses permodalan, dan jejaring kemitraan,” jelas bupati.

Peserta dari Kecamatan Limbangan, Siti Himatul mengaku antusias mengikuti kegiatan ini. Dia ingin memperdalam kemampuan public speaking, serta pemasaran digital.

“Selama ini pemasaran usaha saya sudah melalui digital. Di Sekolah Bisnis Kendal ini saya berharap bisa belajar lebih, dalam tentang pemasaran dan desain, agar kemasan serta materi promosi produk saya menjadi lebih menarik,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Dampingi Presiden Prabowo Pimpin Upacara Hari Bhayangkara Ke-80 di Cikeas

Penulis
Reta
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Upacara Peringatan Ke-80 Hari Bhayangkara yang digelar di Lapangan Satuan Latihan Korps Brigade Mobil (Korbrimob), Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (01/07/2026).

Rangkaian upacara diawali dengan masuknya Komandan Upacara Irjen Pol. Suhendri beserta Lambang Kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tri Brata yang dilanjutkan dengan prosesi penghormatan. Presiden Prabowo bersama Wapres Gibran kemudian memasuki mimbar kehormatan. Setelah menerima laporan Perwira Upacara, Presiden selaku Inspektur Upacara didampingi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memimpin jalannya upacara.

Prosesi berlangsung dengan tertib dan khidmat, diawali penghormatan kebesaran, laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, pemeriksaan pasukan, mengheningkan cipta, hingga pengucapan Tri Brata sebagai pedoman hidup insan Bhayangkara. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia, Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya kepada sejumlah satuan dan personel Polri, serta Pangkat Kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah purnawirawan.

Dalam amanatnya selaku Inspektur Upacara, Presiden menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri. Presiden menegaskan bahwa tema peringatan tahun ini, “Polri untuk Masyarakat”, mencerminkan jati diri sekaligus arah pengabdian yang harus senantiasa menjadi pedoman bagi setiap insan Bhayangkara dalam menjalankan tugas.

“Tema peringatan tahun ini, ‘Polri untuk Masyarakat’ adalah sangat tepat. Ini adalah jati diri, ini adalah arah pengabdian, dan harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bhayangkara,” ujar Presiden.

Usai upacara, Presiden yang didampingi Panglima TNI menerima Penganugerahan Medali Keamanan dan Keselamatan Publik (Loka Praja Samrakshana) dari Kapolri, kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama pasukan.

Selanjutnya, Presiden bersama Wapres menyaksikan berbagai demonstrasi kemampuan personel Polri, mulai dari penampilan Drum Corps Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian, kolone senapan, simulasi penyelamatan sandera, aksi terjun payung, hingga demonstrasi trail cross jumping dan smoke bomb. Keduanya juga menyaksikan defile pasukan yang menampilkan kesiapsiagaan, disiplin, serta soliditas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peringatan Ke-80 Hari Bhayangkara dilanjutkan dengan acara syukuran yang ditandai prosesi pemotongan tumpeng oleh Presiden dan penyerahannya kepada Kapolri. Momentum tersebut menjadi penegasan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat, sekaligus memperkuat stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi keberlanjutan pembangunan Indonesia.

Turut hadir dalam upacara tersebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, istri Presiden ke-4 Republik Indonesia Hj. Sinta Nuriyah Wahid, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla, serta istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Soraya Hamzah Haz. Hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Jaksa Agung, para mantan Kapolri, duta besar negara sahabat, serta tamu undangan dari berbagai unsur masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendag Minta PLN Penuhi Hak Konsumen Terdampak Pemadaman Listrik Bergilir

Penulis
Reta
-

Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta PLN sebagai pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen berupa layanan ketenagalistrikan yang terdampak akibat mati lampu bergilir beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang menegaskan pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Moga menyebut kewajiban itu di antaranya memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada pelanggan. Pelaku usaha juga wajib menindaklanjuti pengaduan konsumen secara tepat dan bertanggung jawab.

“Kementerian Perdagangan memastikan pemenuhan hak konsumen atas layanan ketenagalistrikan dan memperoleh penjelasan mengenai penyebab, dampak, dan langkah penanganan yang dilakukan oleh PLN terkait gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas konsumen,” jelas Moga dalam keterangan resmi tertulis, Rabu (1/7).

Berdasarkan hasil koordinasi Kemendag dengan PLN, pemadaman meluas di Pulau Sumatra yang terjadi pada 22-24 Mei 2026 diindikasikan terjadi akibat putusnya jalur transmisi.

Kemudian, berdasarkan hasil identifikasi dan investigasi awal yang telah dilakukan Bareskrim Polri, gangguan disebabkan faktor teknis dan cuaca ekstrem yang menyebabkan putusnya kabel transmisi.

Sementara itu, pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa disebabkan dua pembangkit Independent Power Producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

“Pada 21 Juni 2026, pemadaman bergilir berhasil diminimalisasi. Selain pemulihan pembangkit, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa juga terus membaik seiring dengan terjaganya pasokan energi primer yang dibutuhkan pembangkit,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Kemendag Immanuel Tarigan Sibero menekankan komitmennya untuk terus melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait perkembangan penanganan gangguan pasokan listrik.

Hal tersebut seiring untuk memastikan pemenuhan hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemendag juga menyediakan berbagai kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat untuk memperkuat perlindungan konsumen.

“Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pesan instan WhatsApp di nomor 0853-1111-1010, surat elektronik ke pengaduan.konsumen@kemendag.go.id, serta melalui layanan telepon di (021) 3441839. Berbagai saluran ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan yang cepat, responsif, dan mudah dijangkau,” kata Immanuel.

PLN telah melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan (quick response and recovery action) yang telah dilakukan, antara lain pembentukan Posko Siaga Pusat yang beroperasi 24 jam dan pelaksanaan check point pemulihan secara berkala dengan unit-unit daerah.

BUMN itu juga mengoptimalisasi komunikasi langsung kepada pemangku kepentingan dan pelanggan, termasuk melalui berbagai kanal seperti media daring dan sosial, serta memobilisasi genset ke lokasi-lokasi prioritas untuk kepentingan umum, seperti rumah sakit dan kantor pemerintah.

Terkait kompensasi kepada konsumen, pembayaran kompensasi masih menunggu hasil akhir investigasi Bareskrim Polri. Adapun ketentuan kompensasi mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).

Bentuk kompensasi yang dapat diberikan berupa pengurangan tagihan listrik (pascabayar) atau pemberian token listrik (prabayar) yang diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token listrik pada bulan berikutnya.

Masyarakat yang terdampak pemadaman listrik dapat menyampaikan laporan atau mendapatkan informasi terkait penanganan gangguan kelistrikan dengan menghubungi pusat panggilan (contact center) PLN melalui nomor telepon 123 atau aplikasi PLN Mobile serta media sosial resmi PLN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Serahkan Aset Rampasan Korupsi Rp4,2 Miliar kepada KPU dan Polri, Dukung Pemulihan Aset Negara

Penulis
Reta
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyerahkan aset rampasan negara senilai total Rp4,2 miliar lebih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP). Langkah ini menjadi bagian dari penegakan hukum yang kini tidak sekadar berfokus pada penindakan, melainkan juga pemulihan aset (asset recovery) demi kesejahteraan masyarakat.

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BST) ini dilaksanakan di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/6) oleh Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto bersama Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Barang Milik Negara (BMN) KPU, Nur Wakit Aliyusron dan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Slog Polri, Brigadir Jenderal Pol Tjahyono Saputro.

Direktur Labuksi KPK, Mungki Hadipratikto, menegaskan penanganan perkara korupsi di KPK saat ini telah berevolusi. Fokus KPK kini tidak lagi sebatas menjatuhkan hukuman fisik bagi para pelaku, namun juga memastikan institusi negara dan masyarakat dapat memanfaatkan kembali aset rampasan tersebut.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2021 yang diubah ke PMK Nomor 142 Tahun 2023, mekanisme PSP menjadi solusi pemanfaatan aset selain lelang,” tutur Mungki.

Lebih lanjut, Mungki mengatakan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, turut menitipkan amanah agar di setiap aset yang diserahterimakan, dipasang plat atau penanda khusus bahwa aset tersebut merupakan hasil rampasan tindak pidana korupsi.  Langkah ini adalah upaya edukasi publik bahwa aset rampasan tidak menganggur, namun menjadi fasilitas bermanfaat bagi publik.

“Setelah ini, KPK akan memonitor berkala selama 6 bulan hingga 1 tahun ke depan demi memastikan pencatatan dokumen BMN dan ketepatan pemanfaatannya,” tegasnya.

Diketahui sejumlah aset yang dialihkan hak pengelolaannya ini meliputi tanah dan bangunan di Jakarta Timur senilai Rp3,2 miliar untuk KPU RI. Adapun penyerahan ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 14/MK/WKN.07/2026 tanggal 12 Juni 2026.

Sementara untuk Polri, KPK menyerahkan sebidang tanah di Kota Probolinggo, Jawa Timur senilai Rp1,05 miliar. Penyerahan ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/MK/WKN.07/2026 tanggal 06 Februari 2026, yang berasal dari perkara tipikor atas nama terpidana Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin.

Menanggapi penyerahan ini, Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan BMN KPU, Nur Wakit Aliyusron, menyatakan aset penyerahan KPK ini bernilai simbolis mendalam sebagai bukti dampak buruk korupsi. Selanjutnya, KPU berencana memanfaatkan aset tersebut menjadi museum perjalanan pemilu, sekaligus pusat pendidikan demokrasi mengenai sejarah pemilu di Indonesia.

“Museum ini akan menceritakan kembali perjalanan pemilu di Indonesia, mulai dari pemilu pertama pada 1955 hingga saat ini, yang sudah berlangsung 13 kali,” ujar Aliyusron.

Kehadiran museum ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas, transparansi, dan partisipasi dalam berdemokrasi. Oleh karenanya, KPU mengapresiasi dan berterima kasih atas upaya KPK dalam pemulihan aset hasil rampasan.

“Semoga penyerahan ini menjadi momentum bagi kita, untuk terus meningkatkan kolaborasi antarlembaga demi terwujudnya demokrasi lebih baik menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

Sinergi lintas lembaga melalui pengalihan aset rampasan ini diharapkan menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih. KPK berkomitmen memperluas pemanfaatan aset korupsi di masa mendatang, serta menjadikannya pilar pendukung operasional negara yang transparan, sekaligus instrumen nyata dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Operasional Haji 2026 Resmi Berakhir, Seluruh Jemaah Indonesia Telah Kembali ke Tanah Air

Penulis
Reta
-

Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf, secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia tiba kembali di Tanah Air, Rabu (1/7/2026).

Kloter terakhir, UPG-43, mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pukul 17.05 WITA dengan membawa 242 jemaah. Dengan tibanya kloter tersebut, rangkaian operasional haji Indonesia tahun ini dinyatakan berakhir.

“Alhamdulillah, seluruh jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air dengan selamat. Atas nama Kementerian Haji dan Umrah, saya menyatakan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi secara resmi telah berakhir,” ujar Menhaj di Surabaya.

Sepanjang operasional haji 2026, pemerintah memberangkatkan 527 kelompok terbang (kloter) yang mengangkut 202.636 jemaah haji reguler dari 16 embarkasi di seluruh Indonesia. Selain itu, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) juga memberangkatkan 16.585 jemaah haji khusus dan 1.016 petugas haji khusus.

Penyelenggaraan haji tahun ini juga diwarnai tantangan besar dalam melayani jemaah dengan karakteristik yang beragam, mulai dari 44.247 jemaah lanjut usia, 170.700 jemaah berisiko tinggi, 370 jemaah berkebutuhan khusus, hingga 275 pengguna kursi roda. Seluruh layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, pembinaan ibadah, hingga layanan kesehatan disiapkan untuk memastikan setiap jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.

Selama operasional berlangsung, pemerintah mendistribusikan sekitar 24,18 juta boks makanan, mengoperasikan 15.212 bus antarkota perhajian dan 11.990 trip bus shalawat, serta menghadirkan layanan kesehatan berlapis melalui tenaga kesehatan di setiap kloter, klinik satelit, Klinik Kesehatan Haji Indonesia, hingga kerja sama dengan rumah sakit Arab Saudi.

Dalam aspek tata kelola, Kemenhaj juga menghadirkan sejumlah inovasi penting, di antaranya penerapan alokasi kuota provinsi yang lebih berkeadilan, penurunan biaya haji tanpa mengurangi kualitas layanan, penambahan embarkasi fast track, digitalisasi layanan, hingga penyelesaian lebih awal berbagai kontrak layanan di Arab Saudi.

Meski operasional telah berakhir, pemerintah memastikan pelayanan kepada jemaah belum berhenti. Saat ini masih terdapat 60 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umrah akan terus melakukan pendampingan hingga seluruh jemaah dinyatakan laik terbang dan dapat dipulangkan ke Indonesia. Di saat yang sama, proses klaim asuransi bagi jemaah yang wafat juga terus dilakukan sesuai ketentuan.

Menhaj menegaskan bahwa berakhirnya operasional haji bukanlah akhir dari ikhtiar peningkatan pelayanan. Dalam waktu dekat, Kemenhaj akan melaksanakan evaluasi menyeluruh bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang.

“Kami mencatat masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait layanan di Mina dan penguatan implementasi istithaah kesehatan. Seluruh catatan tersebut akan menjadi fokus evaluasi agar penyelenggaraan haji ke depan semakin profesional, aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah,” kata Menhaj.

Pada kesempatan tersebut, Menhaj juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, Pemerintah Arab Saudi, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, maskapai penerbangan, media massa, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh petugas haji yang telah mengabdikan diri dengan penuh keikhlasan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah, serta kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang telah menjaga ketertiban, kesabaran, dan semangat saling membantu selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

“Semoga seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur, menjadi pribadi yang saleh secara individu maupun sosial, serta menghadirkan kemaslahatan bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara,” tutup Menteri.

Berakhirnya operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M menjadi penanda dimulainya persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen menghadirkan layanan haji yang semakin profesional, adaptif, dan berpusat pada kebutuhan jemaah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tinjau Pameran Bhayangkara 2026, Soroti Inovasi Produk Dalam Negeri untuk Polri

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto meninjau Pameran Bhayangkara yang digelar dalam rangka Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 di Lapangan Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 1 Juli 2026. Pameran tersebut menampilkan berbagai produk, perlengkapan, dan inovasi pendukung tugas kepolisian yang sebagian besar merupakan hasil karya anak bangsa.

Setibanya di area pameran, Presiden Prabowo langsung meninjau sejumlah stan. Dalam peninjauan tersebut, Presiden mendapatkan penjelasan mengenai berbagai produk yang telah diproduksi dan memiliki pabrik di Indonesia, mulai dari seragam, perlengkapan perorangan, perlengkapan operasional, hingga teknologi pendukung tugas kepolisian.

Pameran Bhayangkara tahun ini mengusung tema “Kemandirian Menuju Kedaulatan”. Tema tersebut mencerminkan komitmen Polri dalam memperkuat penggunaan produk dalam negeri serta mendorong tumbuhnya ekosistem industri keamanan nasional yang kuat, berkelanjutan, dan semakin mandiri.

Dalam pameran tersebut, Presiden terlebih dahulu meninjau zona yang menampilkan teknologi konversi kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Teknologi tersebut menjadi bagian dari pengembangan inovasi yang lebih adaptif dan berkelanjutan dalam mendukung kebutuhan operasional Polri.

Setelah itu, Presiden meninjau zona perlengkapan perorangan, seperti baju tahan api dan sepatu antiselip. Selanjutnya, Presiden juga melihat produk pelindung diri, antara lain baju antisayat, baju antipanah, serta baju antiradiasi.

Presiden kemudian mendapatkan penjelasan mengenai sejumlah inovasi teknologi dan perlengkapan operasional, seperti defensive barrier dan command center, teknologi virtual reality, wifi portable, hingga drone pemadam kebakaran. Berbagai inovasi tersebut ditampilkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kemampuan Polri dalam merespons kebutuhan tugas di lapangan.

Selain itu, pameran juga menampilkan kendaraan dan sarana pendukung operasional, antara lain mobil heavy duty, kendaraan taktis antipeluru, kapal patroli cepat, serta mobil dapur lapangan yang dilengkapi teknologi atmospheric water generator.

Melalui pameran tersebut, Polri menunjukkan arah transformasi dalam pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, dari ketergantungan menuju kemandirian, serta dari pengguna menjadi salah satu penggerak ekosistem industri nasional. Langkah tersebut sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyaksikan paparan dan video mengenai dukungan Polri terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui keberpihakan pada produk dalam negeri. Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penggunaan produk lokal dalam memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kepolisian.

Peninjauan Pameran Bhayangkara menjadi salah satu bagian penting dari rangkaian Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026. Pameran ini tidak hanya menampilkan kesiapan dan modernisasi perlengkapan Polri, tetapi juga menggambarkan kontribusi institusi kepolisian dalam memperkuat industri dalam negeri dan kedaulatan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Bhayangkara ke-80, Presiden Prabowo Tegaskan Peran Strategis Polri Dukung Transformasi Indonesia

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 di Lapangan Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 1 Juli 2026. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan pentingnya peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung berbagai agenda strategis nasional.

“Polri hadir untuk rakyat. Polri bekerja untuk rakyat. Polri harus melindungi rakyat. Polri mengabdi kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa bangsa Indonesia saat ini berada pada momentum transformasi besar di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Transformasi tersebut dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara modern, makmur, dan berkeadilan.

“Kita sedang melakukan transformasi ekonomi, transformasi birokrasi, transformasi pendidikan, transformasi pangan, transformasi energi. Transformasi kita adalah agar Indonesia menjadi negara yang modern, negara yang makmur dalam keadilan. Negara yang berdiri di atas kedaulatan rakyat,” ucap Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa stabilitas dan keamanan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Presiden menyebut peran Polri sangat strategis dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kepastian hukum, serta kesejahteraan masyarakat.

“Tidak mungkin ada negara yang kuat tanpa aparat negara yang dipercaya rakyat, yang setia kepada rakyat, dan yang melindungi rakyat. Karena itu peran kepolisian sangat penting, sangat strategis, sangat menentukan,” tegas Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan penghargaan kepada seluruh anggota Polri yang terus menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Presiden, Polri bersama institusi pemerintah lainnya terus bertransformasi dan memperbaiki diri untuk membangun kepolisian yang semakin dipercaya rakyat.

“Saya juga melihat sendiri bagaimana Polri beserta institusi-institusi pemerintah Republik Indonesia lainnya terus bertransformasi, terus memperbaiki diri, terus bekerja keras membangun kepolisian yang unggul, yang didambakan oleh rakyat Indonesia,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menyebut Polri memiliki karakter yang khas karena lahir dari sejarah perjuangan kemerdekaan. Oleh karena itu, Polri diharapkan selalu berada di tengah masyarakat dan hadir dalam berbagai persoalan rakyat.

“Dalam perang kemerdekaan kita, kepolisian ikut aktif, ikut dalam pertempuran. Karena itu, Kepolisian Republik Indonesia memiliki sifat selalu di tengah-tengah rakyat, dan harus selalu membela rakyat, merasakan penderitaan rakyat,” kata Presiden.

Dalam amanatnya, Presiden turut mengapresiasi keterlibatan Polri dalam berbagai program strategis nasional, mulai dari ketahanan pangan, penanganan bencana, menjaga stabilitas harga, hingga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Polri hadir di desa-desa, polri hadir di perbatasan. Saya melihat sendiri bagaimana program ketahanan pangan Polri sangat membantu ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang produksi jagung. Saya melihat sendiri, Polri membangun gudang-gudang pangan yang sangat dibutuhkan,” pungkas Presiden.

Peringatan Ke-80 Hari Bhayangkara menjadi momentum untuk semakin memperkuat komitmen Polri sebagai institusi yang profesional, modern, dan dicintai rakyat, sekaligus memperkokoh sinergi dengan seluruh elemen bangsa dalam menjaga stabilitas nasional dan mengawal terwujudnya Indonesia Maju.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...186187188...4,867Halaman 187 dari 4,867