Beranda blog Halaman 188

Ketua MPR Ahmad Muzani Perkuat Hubungan Indonesia-Uzbekistan, Bahas Wisata Religi hingga Penerbangan Langsung

Penulis
Reta
-

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, bersama delegasi MPR RI serta para ulama dari Indonesia bertemu dengan Grand Mufti Uzbekistan, Syekh Nuriddin Khaliqnazarov, di Kompleks Museum Islamic Center Uzbekistan, Tashkent, Selasa (30/6/2026).

Pada pertemuan ini, Muzani menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Uzbekistan, Parlemen Uzbekistan, MPR Uzbekistan, serta Grand Mufti Nuriddin yang telah berkenan menerima delegasi Indonesia dengan sangat ramah.

Syekh Maulana Malik Ibrahim dari Samarkand: Hubungan Hati Indonesia-Uzbekistan sejak Abad ke-15
Muzani mengatakan, cerita persahabatan Indonesia dengan Uzbekistan telah terjalin ratusan tahun lalu saat Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik masuk ke Indonesia menyebarkan agama Islam.

“Pada abad ke-15 datang ke Indonesia seorang ulama terkemuka, Syekh Maulana Malik Ibrahim dari Samarkand, Uzbekistan untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Jadi hubungan hati ke hati kita itu sudah terpaut sejak abad ke-15. Itu sebabnya Indonesia dan Uzbekistan terasa begitu dekat di hati, meski jauh di mata — kita seperti bersaudara,” kata Muzani.

Kemudian, persahabatan itu dirajut kembali oleh Presiden Soekarno ketika ingin berziarah ke makam Imam Bukhari. Momentum itu telah menjadi sejarah yang selalu diingat oleh rakyat Uzbekistan dan juga Indonesia.

“Kemudian persahabatan Indonesia-Uzbekistan dirajut kembali oleh Presiden Soekarno ketika berziarah ke makam Imam Bukhari. Momentum sejarah ini telah dicatat dan selalu diingat di hati oleh masyarakat Uzbekistan dan ini juga menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Karena kunjungan ziarah Bung Karno, makam Imam Bukhari dibuka kembali untuk para peziarah dunia,” ucap Muzani.

Islam Rahmatan Lil Alamin dan Pancasila: Fondasi Persatuan di Tengah Keberagaman Indonesia
Di hadapan Grand Mufti Uzbekistan, Muzani menyampaikan bahwa kedatangannya kali ini bersama dengan para ulama Indonesia yang terdiri dari pimpinan ormas Islam serta pimpinan pondok pesantren.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar dunia. Namun Indonesia juga merupakan negara yang sangat beragam. Perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi Indonesia untuk tetap bersatu dalam perbedaan.

“Yang menyatukan kita adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang juga menjadi pemersatu dari banyaknya perbedaan agama, suku, bahasa, dan etnis. Selain itu, kami di Indonesia juga diajarkan tentang agama Islam rahmatan lil alamin yang mengajarkan kita pentingnya beragama dengan menghormati perbedaan agama yang sangat beragam di Indonesia,” ucap Muzani.

Muzani Sambut Positif Wacana Umrah Plus via Uzbekistan, Tunggu Rute Penerbangan Langsung
Muzani juga merespons positif ajakan kerja sama pemerintah Uzbekistan terkait umrah plus via Uzbekistan. Sebab, potensi wisata religi di Uzbekistan juga diminati oleh jemaah Indonesia.

“Tawaran umrah plus Uzbekistan adalah tawaran bisnis wisata religi yang menarik buat kami. Tapi masalahnya tidak ada penerbangan dari Tashkent ke Jakarta dan sebaliknya. Kami telah bicara dengan para pejabat dan pebisnis travel di Indonesia agar rute penerbangan ini bisa dihidupkan kembali,” tutup Muzani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Eddy Soeparno Apresiasi Prabowo Tak Naikkan Tarif Listrik, Sebut Bukti Keberpihakan pada Rakyat

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan tarif listrik merupakan langkah strategis yang menegaskan keberpihakan negara kepada rakyat di tengah tekanan berat sektor energi global dan domestik.

Menurut Eddy, kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari situasi sektor ketenagalistrikan nasional, khususnya terkait ketergantungan pada batu bara dan gas sebagai sumber utama pembangkit listrik. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berhadapan dengan dinamika harga, tetapi juga persoalan pasokan yang terganggu akibat dinamika geopolitik.

“Saya mengapresiasi bahwa tarif listrik ini tidak akan naik. Karena kita lihat bahwa hari ini kita mengalami dua tantangan terbesar. Satu, tantangan untuk memberikan suplai batu bara sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pembangkit-pembangkit PLN. Kedua, ketersediaan pasokan gas, karena batu bara dan gas merupakan dua sumber energi utama untuk menggerakkan pembangkit listrik kita saat ini,” ujar Waketum PAN ini.

Tarif Listrik Tidak Naik: Instrumen Stabilisasi Ekonomi, Bukan Sekadar Kebijakan Populis
Eddy menegaskan bahwa dalam situasi di mana biaya energi global mengalami volatilitas tinggi dan tekanan terhadap rantai pasok semakin kuat, keputusan untuk menahan tarif listrik bukan sekadar kebijakan populis, melainkan instrumen stabilisasi ekonomi yang krusial. Menurutnya, tanpa intervensi negara, kenaikan tarif listrik berpotensi memicu efek berantai terhadap inflasi, biaya produksi, dan daya beli masyarakat.

Namun demikian, tantangan berikutnya yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa subsidi listrik benar-benar tepat sasaran, efisien, dan berkeadilan.

“Yang perlu ditekankan adalah agar kenaikan harga listrik, kalau pun suatu ketika terjadi, tetap memperhatikan listrik untuk masyarakat kalangan ekonomi kelas bawah. Terutama mereka yang berada di kelas 450 VA, 900 VA, dan mungkin juga 1.300 VA. Untuk sektor industri, khususnya UMKM kecil dengan kapasitas 2.200 VA, itu juga perlu diperhatikan,” lanjutnya.

Subsidi Tarif Listrik Harus Tepat Sasaran dan Berkeadilan Distributif
Doktor Ilmu Politik UI ini mendukung pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap skema subsidi energi, dengan pendekatan berbasis data dan integrasi lintas sektor. Ia menilai bahwa selama ini tantangan utama subsidi bukan hanya soal besaran anggaran, tetapi juga akurasi penyaluran dan mencegah potensi subsidi tidak tepat sasaran.

Lebih jauh, ia menggarisbawahi bahwa kebijakan tarif listrik harus mengikuti prinsip keadilan distributif, di mana kelompok masyarakat mampu tidak lagi menikmati subsidi yang seharusnya dialokasikan bagi kelompok rentan.

“Untuk golongan yang besar-besar, saya kira sama dengan analogi BBM; untuk Pertamax memang harus disesuaikan, Pertamax Turbo disesuaikan, tetapi Pertalite tetap dipertahankan. Jadi untuk UMKM serta masyarakat kelas ekonomi bawah, itu tetap dipertahankan. Bahkan kalau bisa, diskon listrik yang selama ini mereka nikmati juga tetap diteruskan,” tegas Eddy.

Momentum Tarif Listrik Harus Dimanfaatkan untuk Percepat Diversifikasi Energi
Dalam perspektif yang lebih luas, Eddy juga menekankan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan transisi kebijakan energi yang lebih berkelanjutan. Ketergantungan pada batu bara dan gas, meskipun masih dominan, perlu secara bertahap dikurangi melalui diversifikasi energi dan percepatan investasi pada energi baru dan terbarukan.

“Ke depan, kita tidak bisa terus-menerus berada dalam siklus menahan harga setiap kali terjadi tekanan. Harus ada upaya membangun sistem energi yang lebih tahan terhadap guncangan global, sekaligus tetap menjamin akses energi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kasus Dokter Muda di NTT Jadi Sorotan, Komisi IX DPR Minta Perlindungan Nakes Diperkuat

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menegaskan perlindungan terhadap tenaga kesehatan harus diperkuat, menanggapi meninggalnya seorang dokter muda di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga mengalami tekanan psikologis setelah insiden saat bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Menurutnya, kasus tersebut menjadi pengingat bahwa tenaga kesehatan membutuhkan lingkungan kerja yang aman, bebas dari intimidasi, serta didukung layanan kesehatan jiwa yang memadai.

Netty menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya dr. Eliza Princila atau dr. Icha dan berharap proses penyelidikan dapat berjalan secara objektif sehingga penyebab peristiwa tersebut dapat terungkap secara jelas.

“Pertama-tama saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhumah. Kita semua berharap proses penyelidikan dapat berjalan secara objektif sehingga penyebab peristiwa ini menjadi terang,” ujarnya kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Netty, terlepas dari proses hukum yang masih berlangsung, peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan dokter dan tenaga kesehatan bekerja berdasarkan standar profesi dan pertimbangan medis sehingga harus terbebas dari segala bentuk intimidasi maupun intervensi saat memberikan pelayanan.

“Tenaga kesehatan membutuhkan lingkungan kerja yang aman agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Tidak boleh ada tindakan yang membuat mereka merasa tertekan dalam menjalankan profesinya,” tegas politisi PKS tersebut.

Netty menilai perlindungan terhadap tenaga kesehatan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik dan hukum, tetapi juga kesehatan jiwa. Menurutnya, beban kerja yang tinggi dan tekanan emosional yang dihadapi tenaga kesehatan harus direspons melalui sistem dukungan yang lebih kuat.

“Kesehatan mental tenaga kesehatan harus menjadi perhatian serius. Mereka menghadapi beban kerja tinggi, tekanan emosional, bahkan dalam situasi tertentu berhadapan dengan konflik di lapangan. Negara harus memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang memadai,” jelasnya.

Ia mengungkapkan isu perlindungan tenaga kesehatan juga telah menjadi perhatian Komisi IX DPR RI dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan. Salah satu dorongan yang disampaikan Komisi IX adalah perlunya skrining kesehatan jiwa secara berkala sebagai langkah deteksi dini terhadap masalah kesehatan mental tenaga kesehatan dan tenaga medis.

“Kami mendorong Kementerian Kesehatan segera melakukan skrining kesehatan jiwa secara berkala sebagai upaya deteksi dini terhadap masalah kesehatan mental tenaga kesehatan dan tenaga medis. Jangan menunggu setelah terjadi tragedi baru kita bertindak,” ujarnya.

Selain itu, Netty meminta Kementerian Kesehatan menyusun program dukungan psikologis yang komprehensif bagi tenaga kesehatan, tenaga medis, serta peserta pendidikan klinis, termasuk peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan dokter residen, terutama yang bertugas di unit-unit dengan tingkat tekanan tinggi seperti IGD, ICU, lokasi bencana, maupun daerah konflik.

“Mereka adalah garda terdepan pelayanan kesehatan yang setiap hari menghadapi tekanan luar biasa. Negara wajib memastikan mereka memiliki sistem dukungan yang kuat, baik dari sisi kesehatan mental maupun perlindungan saat menjalankan tugas,” katanya.

Lebih lanjut, Netty juga meminta setiap rumah sakit memiliki mekanisme perlindungan yang jelas terhadap tenaga kesehatan apabila menghadapi intimidasi, ancaman, maupun konflik saat memberikan pelayanan kepada pasien.

“Rumah sakit tidak boleh membiarkan tenaga kesehatannya menghadapi tekanan seorang diri. Harus ada sistem perlindungan, pendampingan, dan pelaporan yang jelas sehingga mereka dapat bekerja secara profesional dan aman,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi III DPR Dorong Polri Perkuat Profesionalisme dan Pelayanan Humanis di HUT Bhayangkara ke-80

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pada momentum ini, ia mendoakan agar Polri semakin kokoh membenahi diri dari dalam sekaligus semakin dipercaya masyarakat melalui pelayanan dan penegakan hukum yang berkeadilan.

 

“Saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara  kepada seluruh keluarga besar Polri. Saya mendoakan Polri semakin humanis dalam melayani masyarakat dan semakin sejahtera kehidupan anggotanya dalam mengemban tugas menjaga keamanan serta menegakkan hukum,” ujar pria yang kerap disapa Abduh itu dalam keterangan resminya dikutip dari Parlementaria, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

 

Abduh menilai, membangun Polri yang humanis tidak cukup hanya melalui pendekatan yang lebih persuasif kepada masyarakat. Yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap anggota Polri memahami dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi landasan pembaruan sistem peradilan pidana nasional.

 

“Semangat pembaruan dalam KUHP dan KUHAP harus benar-benar dipahami dan diinternalisasi oleh setiap anggota Polri. Penegakan hukum yang menjunjung kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta rasa keadilan merupakan fondasi utama untuk menghadirkan polisi yang semakin dekat, dipercaya, dan melayani rakyat,” tandasnya.

 

Legislator Dapil Jawa Tengah VI itu menegaskan, profesionalisme dan pendekatan humanis juga harus ditopang oleh kesejahteraan anggota Polri. Menurutnya, negara perlu memberikan perhatian terhadap kesejahteraan personel karena mereka menjalankan tugas dengan risiko tinggi dan tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan masyarakat.

 

“Kesejahteraan anggota Polri bukan semata persoalan ekonomi, melainkan investasi untuk memperkuat integritas institusi. Anggota yang kebutuhan dasarnya terpenuhi akan lebih fokus menjalankan tugas secara profesional, lebih tahan terhadap godaan penyimpangan, dan lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

 

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan bahwa membangun kepercayaan publik juga memerlukan ketegasan dalam melakukan pembinaan dan penegakan hukum terhadap anggota yang melanggar. Menurutnya, tindakan tegas terhadap oknum tidak boleh dipandang sebagai upaya melemahkan institusi, melainkan sebagai bentuk menjaga kehormatan dan marwah Polri.

 

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada segelintir oknum yang melakukan pelanggaran. Mereka harus ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak terus menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” tegasnya.

 

“Jangan biarkan segelintir oknum menjadi jurang pemisah antara Polri dengan rahimnya sendiri, yaitu rakyat. Mayoritas anggota Polri telah mengabdi dengan baik, sehingga nama baik institusi harus dijaga dengan keberanian menindak setiap pelanggaran secara adil dan transparan,” pungkas Abduh

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Irma Suryani Soroti Terbatasnya Layanan Cath Lab Mitra BPJS Kesehatan, Minta Akses Diperluas

Penulis
Reta
-

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Irma Suryani menyoroti masih terbatasnya rumah sakit mitra yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam penyediaan layanan Catheterization Laboratory (Cath Lab). Menurutnya, ketersediaan fasilitas tersebut sangat penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan dini penyakit jantung.

 

Hal itu disampaikan Irma saat mengikuti kunjungan kerja BURT DPR RI ke RS PKU Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (1/7/2026).

 

“Padahal Cath Lab merupakan salah satu alat yang juga dapat menjadi bagian dari upaya promotif dan preventif dalam menangani penyakit jantung,” ujar Irma.

 

Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengungkapkan, dirinya kerap menerima aspirasi dari sejumlah rumah sakit di berbagai daerah terkait kendala dalam menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk penyediaan layanan Cath Lab. Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian agar akses masyarakat terhadap layanan kesehatan jantung semakin luas.

 

“Nanti saya akan menyampaikan persoalan ini. Sudah banyak rumah sakit yang menyampaikan kepada saya bahwa mereka belum dapat bekerja sama dengan BPJS,” katanya.

 

Irma menilai penguatan layanan kesehatan seharusnya tidak hanya berfokus pada pengobatan atau tindakan kuratif, tetapi juga mengedepankan upaya promotif dan preventif. Dengan deteksi dini serta dukungan fasilitas yang memadai, risiko penyakit jantung dapat ditekan sehingga angka kesakitan maupun kematian dapat diminimalkan.

 

“Sementara saat ini pendekatan kuratif masih jauh lebih besar dibandingkan preventif. Jika upaya preventif tidak diperkuat, maka kebutuhan terhadap layanan kuratif akan terus meningkat,” ujar legislator Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II tersebut.

 

Karena itu, Irma berharap kerja sama antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan, khususnya dalam penyediaan layanan Cath Lab, dapat diperluas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat pencegahan penyakit jantung di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Usulkan Bansos Berbasis UMKM untuk Tingkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menilai skema penyaluran bantuan sosial (bansos) yang ada saat ini sudah saatnya ditransformasikan ke arah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Integrasi antara program perlindungan sosial dengan pendekatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai menjadi kunci strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi sekaligus menciptakan efisiensi anggaran negara.

 

“Loh, kalau bantuannya banyak seperti ini kenapa kita tidak arahkan saja kepada peningkatan kemampuan kapasitas kehidupannya melalui peningkatan UMKM misalkan, pendekatan UMKM. Ya pendekatan UMKM kepada masyarakat yang ini menjadi objek bansos. Jadi masyarakat yang penerima bansos saat ini, itu sebetulnya bisa didekati melalui pendekatan kelompok maupun pendekatan individu untuk dinaikkan kelas melalui pendekatan UMKM,” ujar Herman saat ditemui dikutip dari Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (02/07/2026).

 

Ia memaparkan, ketepatan sasaran dalam penyaluran klaster perlindungan sosial merupakan instrumen penting yang secara langsung berkontribusi pada penghematan tata kelola keuangan nasional di tengah transisi integrasi data tunggal pemerintah. “Bagaimana juga mengintegrasikan dari program-program tersebut supaya bisa terkontrol dengan baik. Tepat sasaran yang penting. Karena ketepatan sasaran juga adalah bagian dari penghematan keuangan negara. Dan bahkan kalau kemudian disisir lagi kepada masyarakat yang mampu, masyarakat yang berhak untuk menerimanya, tentu ini menjadi perhitungan kelanjutannya,” ujarnya.

 

Melalui momentum ini, BAKN DPR mendorong agar program-program bansos ke depan tidak lagi bersifat konsumtif, melainkan produktif dengan membuka akses permodalan dan pasar yang lebih luas bagi masyarakat rentan.

 

“Membuka akses pasar, membuka akses permodalan, dan bahkan pendekatan KUR yang sangat besar ini bisa didekatkan kepada masyarakat yang saat ini mereka memang menerima bantuan sosial dari berbagai sektor. Nah ini yang saya kira penting BAKN, selain membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam berbagai sisi, termasuk keuangan dan tata kelola,” jelasnya.

 

Akselerasi transformasi kebijakan ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang yang tidak hanya mengamankan uang rakyat dari potensi penyimpangan, tetapi juga langsung berdampak nyata pada kesejahteraan publik. “Juga bagaimana ending-nya adalah juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya kira ini penting dan saya sampaikan juga tadi kepada adik-adik dari FISIP Unswagati Cirebon ini,” pungkas Herman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Teknologi AI Bakal Ubah Sistem Pembelajaran Sekolah Rakyat, Kemensos Gandeng Komdigi dan Universitas

Penulis
Reta
-

Pemerintah mulai mengembangkan tata kelola dan sistem pembelajaran berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Teknologi tersebut merupakan hasil dari Program Artificial Intelligence Talent Factory (AITF) BPSDM Komdigi dengan peserta mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya (Filkom UB) dan diproyeksikan diterapkan di ratusan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026/2027.

Mewakili Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico mengatakan pemanfaatan AI akan membantu kepala sekolah dan guru menyusun kurikulum, pembelajaran, hingga membuat soal pre test dan post test.

Hal itu disampaikan Robben usai menghadiri Demo Day & Graduation AITF 2026 di Auditorium Algoritma Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Selasa (30/6/2026).

“Secara prinsip tata kelola itu mulai dari hulu sampai hilir. Ini salah satu contoh yang akan kami kembangkan. Kami sudah sepakat akan membawa aplikasinya ke 178 Sekolah Rakyat yang beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027,” kata Robben.

Ia menjelaskan pengembangan sistem AI tersebut juga akan dibarengi dengan pendampingan langsung kepada guru dan tenaga pendidik di 178 Sekolah Rakyat. Kemensos juga mengajak para talenta pengembang program AITF untuk terlibat dalam sosialisasi implementasi kepada lebih dari 5.000 guru Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

Selain itu, Kemensos akan mengintegrasikan Sistem AI yang dihasilkan oleh program AITF tersebut dengan Learning Management System (LMS) di Sekolah Rakyat guna mendukung terwujudnya Digital Quotient (kecerdasan digital) dalam pembelajaran.

Menurut Robben, Kemensos juga memastikan implementasi teknologi AI dapat dimanfaatkan secara merata di seluruh Sekolah Rakyat. Pelaksanaan program itu akan dilakukan dengan pengawasan dari Kementerian Komunikasi dan Digital agar penerapannya berjalan optimal.

“Kami di Kemensos atas izin Pak Menteri Sosial akan memastikan pelaksanaan program ini bisa dibantu dan di-cover dengan anggaran yang proper. Ini kan prototype kemudian harus diwujudkan dalam bentuk aplikasi yang sebenarnya,” ujarnya.

Kemensos menargetkan seluruh inovasi hasil pengembangan peserta AITF Komdigi – UB ini dapat direalisasikan secara penuh pada akhir 2026.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital Bonifasius Wahyu Pudjianto mengatakan program AITF merupakan kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital dengan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

Selain Universitas Brawijaya, program tersebut juga melibatkan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Universitas Gadjah Mada. Masing-masing kampus diberikan fokus pengembangan berbeda sesuai kebutuhan penyelesaian masalah di lapangan.

“Untuk UB fokus di Sekolah Rakyat yang akan digunakan oleh Kemensos dan bantuan sosial yang nanti akan digunakan oleh Pemprov Jawa Timur,” kata Bonifasius.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Riau Melonjak 35 Persen, Hotel Bintang 4 Paling Diminati

Penulis
Reta
-

Suasana di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dan beberapa pelabuhan utama di Riau tampak lebih sibuk dari biasanya sepanjang Mei 2026. Hilir mudik pelancong dengan paspor di tangan menjadi pemandangan yang kian lumrah. Geliat ini bukan sekadar pemandangan kasat mata, melainkan tercermin langsung dalam angka-angka optimistis yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau pada Rabu (1/7/2026).

Bumi Lancang Kuning tampaknya kembali memikat hati para pelancong dunia. Sepanjang bulan Mei 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Riau melonjak tajam hingga menembus angka 31.747 kunjungan.

Angka ini bukanlah prestasi kecil. Jika dibandingkan dengan bulan April 2026 yang mencatat 25.462 kunjungan, terjadi lonjakan sebesar 24,68 persen. Bahkan, jika disandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (Mei 2025), pertumbuhan pariwisata Riau melesat hingga 35,33 persen.

Komitmen Pemerintah Daerah dan Apresiasi Data Sektoral

Menanggapi tren positif yang terekam dalam statistik ini, Pemerintah Provinsi Riau menyatakan kesiapannya untuk terus memacu akselerasi sektor pariwisata agar mampu bersaing di kancah internasional. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Tekad Perbatas, menyampaikan apresiasi mendalam atas sinkronisasi data yang disajikan oleh BPS.

“Kami sangat mengapresiasi data yang akurat dari rekan-rekan BPS Riau. Angka-angka ini menjadi kompas penting bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam membaca pergerakan pasar sekalgus mengevaluasi efektivitas kebijakan di lapangan,” ujar Tekad Perbatas saat diwawancarai secara terpisah terkait capaian triwulan kedua ini, pada Kamis (2/7/2026).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pencapaian ini merupakan pemantik bagi jajaran Dinas Pariwisata untuk memperkuat komitmen dalam memajukan wisata daerah. Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen penuh untuk menjaga momentum pertumbuhan ini.

“Letak geografis Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura adalah modal besar yang harus terus kami optimalkan. Sehingga, sektor pariwisata di Riau bisa memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal,” imbuh mantan Kepala Dinas Pariwisata Siak tersebut.

Pintu Masuk Pelancong Asing

Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, menguraikan bahwa gerbang masuk para wisman terbagi menjadi dua metode pencatatan. Sebanyak 7.505 wisman datang melalui empat pintu utama imigrasi, sementara mayoritas sisanya, yakni 24.242 kunjungan, terekam melalui Mobile Positioning Data (MPD) di Kabupaten Bengkalis.

Untuk pintu masuk utama imigrasi, Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru masih menjadi primadona dengan mengantongi 4.028 kunjungan. Disusul oleh Pelabuhan Dumai (1.647 kunjungan), Pelabuhan Bengkalis (1.143 kunjungan), dan Pelabuhan Tanjung Harapan di Kepulauan Meranti (687 kunjungan).

Menariknya, lonjakan signifikan sebesar 59,44 persen pada pintu masuk utama imigrasi ini tidak terjadi begitu saja. Ada andil besar dari sektor industri strategis di Riau.

“Salah satu faktor yang mendorong kenaikan tersebut adalah kegiatan Turn Around (TO) Pertamina di Kota Dumai yang berlangsung sejak 1 Mei 2026,” jelas Asep Riyadi.

Jika menilik peta asal negara, Malaysia masih menjadi “saudara serumpun” yang paling setia mendominasi pariwisata Riau dengan total 15.940 kunjungan atau separuh lebih dari total wisman (50,21 persen). Di posisi berikutnya, menyusul wisatawan dari Tiongkok (9,46 persen), Filipina (6,05 persen), Singapura (4,00 persen), dan India (3,10 persen).

Namun, kejutan justru datang dari belahan barat. Wisatawan asal Amerika Serikat mencatat lonjakan persentase kenaikan tertinggi dibanding bulan sebelumnya, yaitu melesat 72 persen, diikuti oleh pelancong asal Inggris yang meningkat 59,96 persen.

Daya tarik Riau bagi para pelancong seolah tak pernah habis. Selain urusan bisnis dan industri, Riau menyimpan kekayaan destinasi populer yang terus memikat wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin mengeksplorasi budaya dan keindahan alam Sumatra.

Bagi pencinta sejarah dan budaya, Kemegahan Istana Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak selalu sukses mencuri perhatian. Istana bersejarah peninggalan Kesultanan Siak ini menyimpan berbagai koleksi kuno yang berharga. Sementara di Kabupaten Kampar, terdapat Candi Muara Takus, situs purbakala bercorak Buddha tertua di Sumatra yang menjadi bukti jejak peradaban masa lalu.

Tak jauh dari situ, Kampar juga menawarkan Puncak Kompe hingga Air Terjun Gulamo, sebuah destinasi alam eksotis yang sering kali dijuluki sebagai “Raja Ampat versi Riau” berkat gugusan pulau hijau di tengah danau yang memanjakan mata. Jika ingin menikmati wisata religi di pusat kota, Masjid Raya Agung An-Nur di Pekanbaru berdiri dengan megahnya, kerap dijuluki “Taj Mahal-nya Riau” berkat arsitekturnya yang menawan serta pelataran luasnya yang menyejukkan.

Hotel Berbintang Panen Raya, Bintang 4 Jadi Pilihan Utama

Melonjaknya jumlah kunjungan wisman serta ramainya pergerakan pelancong ini tentu membawa angin segar bagi industri perhotelan di Riau. Hukum ekonomi penawaran dan permintaan pun berlaku, ketika pelancong membanjiri daerah, kamar-kamar hotel mulai padat terisi.

BPS Riau mencatat Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Riau pada Mei 2026 menyentuh angka 47,18 persen. Artinya, dari seluruh fasilitas kamar yang tersedia, rata-rata hampir separuhnya habis terjual setiap malam. Angka ini merangkak naik 1,69 poin dari bulan April 2026, dan tumbuh 2,59 poin dibanding Mei tahun lalu.

Dari seluruh kelas akomodasi, rupanya hotel bintang 4 menjadi primadona utama bagi para pelancong dengan TPK tertinggi mencapai 57,35 persen. Sementara hotel bintang 3 mengekor di angka 51,37 persen, bintang 2 sebesar 41,56 persen, dan bintang 1 sebesar 27,50 persen.

Menikmati Riau Lebih Lama

Tidak hanya sekadar singgah, para pelancong kini juga memilih untuk menghabiskan waktu lebih lama di Riau. Rata-rata lama menginap tamu (RLMT) hotel berbintang pada Mei 2026 naik tipis menjadi 1,29 malam.

Jika dibedah lebih dalam, ada perbedaan karakteristik yang kontras antara tamu lokal dan ekspatriat. Tamu domestik biasanya menghabiskan waktu rata-rata 1,28 malam untuk urusan bisnis singkat atau liburan akhir pekan. Sementara itu, wisatawan mancanegara cenderung betah tinggal lebih lama di Bumi Lancang Kuning.

“Rata-rata tamu mancanegara menginap selama 2,05 malam atau sekitar dua hingga tiga malam,” ungkap Asep.

Lagi-lagi, hotel bintang 4 menjadi tempat favorit bagi para pelancong asing maupun domestik untuk menghabiskan malam-malam mereka, membuktikan bahwa faktor kenyamanan dan pelayanan premium tetap menjadi prioritas utama.

Dengan perpaduan daya tarik industri strategis, pesona event pariwisata dan destinasi wisata yang kaya, serta fasilitas akomodasi yang semakin prima, pariwisata Riau di pertengahan tahun 2026 ini sukses menorehkan catatan manis. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga momentum pertumbuhan ini agar roda ekonomi kreatif dan pariwisata daerah terus berputar kencang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkomdigi Percepat Transformasi Digital Daerah, Fokus pada Tata Kelola dan Integrasi Data

Penulis
Reta
-

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menegaskan komitmennya untuk mendampingi Pemerintah Daerah dalam mempercepat transformasi digital yang efisien, aman, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemenkomdigi, Aris Kurniawan, saat menjadi Keynote Speaker dalam Forum Komdigi yang merupakan rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI ke-XVIII di Hotel Aryaduta, Medan, Rabu (1/7/2026).

Forum Komdigi APEKSI 2026 ini dibuka oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Adlan S.Pd. hadir Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumut, Erwin Hotmansyah Harahap, Kadis Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane dan sejumlah Kadis Kominfo dari sejumlah Pemerintah Kota yang tergabung dalam APEKSI.

Mengusung tema “Arah Kebijakan Nasional Komunikasi Digital dalam Mewujudkan Kota Tangguh dan Bangsa Berdaulat”, Aris memaparkan sejumlah strategi prioritas, mulai dari penataan ulang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi data nasional, hingga transformasi komunikasi publik berbasis data.

Dalam paparannya, Aris mengingatkan bahwa selama ini konsentrasi pengembangan digital di daerah kerap terjebak pada pembuatan aplikasi semata, sementara aspek tata kelola dan manajemen sering kali terlupakan

“Selama ini kita selalu konsentrasi kepada layanan dan aplikasi. Di lima tahun ke depan, fokus kami adalah memberikan pendampingan melalui program Klinik Pemerintah Digital agar dimensi tata kelola dan manajemen di pemerintah daerah bisa ditingkatkan bersama,” ujar Aris.

Aris juga menekankan prinsip “minim aplikasi kaya fungsi” melalui pemisahan lapisan (layer) data dan aplikasi. Langkah ini diambil untuk menjaga kesatuan data (single source of truth) sekaligus menghindari ketergantungan pada vendor tertentu (vendor lock-in).

Menyikapi keterbatasan fiskal yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun daerah, Aris menyampaikan Kemenkomdigi mendorong pemanfaatan Government Cloud (Awan Pemerintah) yang lebih efisien dengan prinsip pembayaran sesuai pemakaian (pay-as-you-use).

Selain itu, lanjut Aris, skema Ekosistem Pusat Data Nasional (PDN) kini dibuka secara kolaboratif. Pemerintah kota yang memiliki infrastruktur pusat data yang memenuhi syarat diundang untuk bergabung dan berbagi pakai sumber daya.

Sebagai wujud konkret pemanfaatan teknologi digital, Kemenkomdigi tengah membangun tiga kunci Digital Public Infrastructure, yakni: Single Sign-On (SSO): Satu pintu masuk untuk memudahkan akses publik. Kemudian Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP):Untuk mendorong interoperabilitas data lintas instansi.

Saat ini, jelas Aris, infrastruktur PDN telah diuji coba untuk mendukung program percepatan Bantuan Sosial (Bansos) melalui piloting Perlindungan Sosial (Perlinsos) di 42 kabupaten/kota. Program ini mengintegrasikan data real-time dari berbagai instansi vertikal—seperti Kemendagri, BKN, ATR/BPN, BPJS, PLN, hingga Korlantas Polri—agar penyaluran bansos tepat sasaran dan memotong waktu birokrasi secara signifikan. Targetnya, program ini akan digulirkan secara nasional pada akhir tahun 2026 atau awal 2027.

Menghadapi tantangan era disrupsi digital dan maraknya hoaks (infodemic), Aris mengajak Dinas Kominfo di seluruh daerah untuk mengubah strategi komunikasi konvensional yang searah menjadi manajemen reputasi yang berbasis data.

Kemenkomdigi kini mulai mengadopsi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) untuk menganalisis tren media sosial dan mempercepat respons terhadap krisis komunikasi.

Usai menjadi pembicara, Aris menyebutkan bahwa Forum Komdigi menjadi wadah krusial bagi pemerintah kota untuk saling berbagi best practice dan belajar dari kesalahan satu sama lain agar bisa “naik kelas” bersama. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, kolaborasi lintas sektor—mulai dari antarpemerintah kota, kementerian, swasta, hingga akademisi—adalah solusi terbaik.

Lebih lanjut, Kemenkomdigi kini tengah berfokus pada integrasi dan validitas data daerah. Menurutnya, teknologi mutakhir seperti Artificial Intejlligence (AI) tidak akan berjalan optimal tanpa input data yang valid dan interoperabilitas sistem aplikasi yang baik.

Dengan keterbukaan dan tata kelola data yang matang, para pimpinan daerah diharapkan dapat memperoleh insight yang akurat guna mengambil keputusan secara cepat dan merespons setiap permasalahan masyarakat secara real-time.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harga Beras Nasional Tetap Stabil, Inflasi Juni 2026 Turun Berkat Penguatan Cadangan Beras Pemerintah

Penulis
Reta
-

Upaya pemerintah menjaga stabilitas harga beras melalui penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan berbagai program intervensi terbukti mampu meredam tekanan inflasi beras di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi beras pada Juni 2026 secara tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 3,98 persen. Angka ini mulai melandai 0,57 persen lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,55 persen. Sementara secara bulanan (month-to-month/mtm), inflasi beras tercatat 0,45 persen, masih berada di bawah level 1 persen sehingga mencerminkan pergerakan harga yang relatif terkendali.

“Di tingkat eceran terjadi inflasi (beras) secara month to month sebesar 0,45 persen dan secara year on year terjadi inflasi di tingkat eceran sebesar 3,98 persen,” ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (1/7/2026).

Secara historis, inflasi beras secara tahunan di Juni 2026 juga masih jauh lebih rendah dibandingkan kondisi Juni 2024 yang sempat mencapai 11,88 persen, serta hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan Juni 2025 yang berada pada level 3,38 persen. Kondisi tersebut menunjukkan tekanan harga beras semakin terkendali dibandingkan periode dua tahun sebelumnya.

BPS pun mencatat inflasi beras secara bulanan di Juni 2026 masih lebih stabil dibandingkan inflasi bawang merah dan bawang putih. Bawang merah mengalami inflasi 6,52 persen dengan andil 0,04 persen. Sementara inflasi bawang putih 6,88 persen dengan andil 0,03 persen. Andil beras terhadap inflasi secara bulanan di Juni 2026 hanya 0,02 persen.

Untuk inflasi beras secara bulanan di Juni 2026 dengan 0,45 persen dapat pula menandakan tren harga beras di tingkat konsumen yang masih bergerak stabil. Hal ini karena tingkat inflasi beras secara bulanan belum pernah melebihi level 1 persen sejak Desember 2025.

Kala itu inflasi beras Desember 2025 mulai bergerak positif setelah mengalami deflasi yang cukup dalam dengan 0,59 persen pada November 2025. Desember 2025 berada di 0,18 persen. Lalu Januari sampai Juni 2026 secara berurutan antara lain 0,16 persen; 0,43 persen; 0,65 persen; 0,58 persen; 0,38 persen, dan terakhir di 0,45 persen.

“Untuk (harga) beras medium secara month to month naik 0,92 persen dan secara year on year, yaitu pada bulan Juni tahun 2026 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, naik 5,10 persen,” beber Deputi BPS Ateng.

Deviasi rerata harga beras medium juga tak jauh berbeda dari pemantauan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Meskipun rerata harga beras medium mengalami fluktuasi, namun masih dalam koridor Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium  yang terbagi ke dalam 3 zonasi sesuai ketetapan pemerintah.

Per 1 Juli 2026, rerata harga beras medium di Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi) berada di Rp 13.098 per kilogram (kg) dengan HET beras medium Zona I adalah Rp 13.500 per kg. Level harga tersebut mengalami fluktuasi 0,10 persen dibandingkan sebulan sebelumnya yang berada di Rp 13.085 per kg.

Untuk Zona II (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan), rerata harga 1 Juli 2026 di Rp 13.722 per kg dengan HET Rp 14.000 per kg. Sementara jika dibandingkan sebulan sebelumnya hanya mengalami fluktuasi 0,12 persen karena sebulan lalu berada di level harga Rp 13.705 per kg.

Kondisi harga untuk Zona III (Maluku, Papua), rerata harga beras medium per 1 Juli 2026 tercatat di Rp 15.397 per kg dengan HET Rp 15.500 per kg. Ini berfluktuasi hingga 1,06 persen karena pada sebulan sebelumnya berada di rerata harga Rp 15.236 per kg.

Inflasi dan harga beras secara nasional yang masih terjaga tersebut salah satunya ditopang oleh penggelontoran stok CBP yang bersumber dari hasil serapan produksi beras dalam negeri. Pemerintah pun optimis stok CBP dapat semakin diperkuat sebagai instrumen penjaga harga beras bagi masyarakat.

Dalam catatan Bapanas, sejak Januari sampai Juni 2026, total intervensi CBP secara nasional telah menyentuh 1,34 juta ton melalui Perum Bulog. Ini terdiri dari realisasi penjualan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Januari dan Februari yang 221,05 ribu ton. Kemudian SPHP beras Maret sampai Juni yang 406,5 ribu ton.

Untuk program bantuan pangan alokasi Februari dan Maret telah difinalkan sampai akhir Juni. Realisasinya telah mencapai 33,14 juta keluarga penerima manfaat dengan total beras tersalurkan sebanyak 662,86 ribu ton. Selebihnya CBP disalurkan untuk program golongan anggaran ASN di wilayah tertentu 40,72 ribu ton dan bencana alam 11,37 ribu ton.

“Stok kita hari ini tertinggi sepanjang sejarah, selama kita merdeka. Ini stoknya hari ini 5,1 juta ton. (Kemudian) FAO baru mengeluarkan pengumuman, justru produksi kita melompat, estimasi di 2026 itu 38 juta ton,” beber Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat menerima penghargaan Wredatama Nugraha Utama dari Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kementerian Pertanian, Selasa (30/6/2026).

Dalam kalkulasinya jika total produksi beras setahun masih di kisaran 34 juta ton seperti tahun 2025, berarti ada surplus produksi terhadap tahun 2024 sekitar 4 juta ton. Surplus 4 juta ton tersebut dapat berulang jika produksi beras di 2026 masih di kisaran 34 juta ton. Namun jika produksi 2026 berhasil sentuh 38 juta ton, maka surplus produksi dapat semakin meninggi.

“Kalau ini terjadi (prediksi FAO), artinya 8 juta ton surplus tambah 4 juta, itu (bisa sampai) 13 juta ton, sehingga kita bangun gudang cepat. Ada 100 gudang. Anggarannya Rp 5 triliun dan gudang yang bisa menyimpan 2 sampai 3 tahun beras,” kata Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...187188189...4,867Halaman 188 dari 4,867