Beranda blog Halaman 189

Hamburg Sustainability Conference 2026: Indonesia Perkuat Kemitraan Global Demi Pembangunan Berkelanjutan

Penulis
Reta
-

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menghadiri Hamburg Sustainability Conference: Global Alliances For A Shared Future 2026 di Hamburg, Jerman, Senin (29/6). Forum ini menjadi sarana meningkatkan kemitraan internasional dan menjaring peluang investasi untuk mendukung pembiayaan dan pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Di hari yang sama, Menteri Rachmat Pambudy mengikuti side event Why Climate Action Can Become One of the World’s Biggest Job Creators yang membahas penciptaan lapangan kerja melalui aksi iklim. Menteri Rachmat Pambudy menjelaskan bahwa tantangan global saat ini tidak lagi dapat dipandang sebagai isu yang berdiri sendiri. Ketidakpastian ekonomi, fragmentasi geopolitik, dan degradasi lingkungan telah menjadi tantangan pembangunan yang berdampak langsung pada ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pemerataan sosial, dan stabilitas ekonomi.

“Jendela waktu untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 semakin sempit. Namun, kondisi tersebut bukan alasan untuk pesimis, melainkan panggilan untuk memperkuat aksi kolektif. Paradigma pembangunan lama sudah tidak lagi memadai. Indonesia telah mengintegrasikan SDGs ke dalam RPJPN dan RPJMN karena transisi hijau harus menjadi mesin penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan. Saatnya dunia beralih dari komitmen normatif menuju implementasi nyata melalui pembiayaan global yang lebih responsif, transfer teknologi, dan kemitraan yang saling menguatkan,” ujar Menteri Rachmat Pambudy.

Menteri Rachmat Pambudy mengimbuhkan bahwa transisi menuju ekonomi rendah karbon merupakan peluang besar untuk memperkuat daya saing sekaligus meningkatkan produktivitas nasional apabila didukung oleh pengembangan keterampilan dan kebijakan yang inklusif.

“Berdasarkan Green Job Roadmap, kebutuhan tenaga kerja hijau Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 5,3 juta pekerjaan pada 2029, dengan potensi mentransformasikan lebih dari 72 juta pekerjaan yang telah ada agar selaras dengan ekonomi rendah karbon. Investasi pada teknologi bersih harus berjalan beriringan dengan investasi pada keterampilan, pendidikan vokasi, dan perlindungan sosial. Tanpa SDM yang siap, kekurangan tenaga kerja terampil akan menjadi hambatan terbesar dalam transisi hijau. Karena itu, kemitraan internasional harus berfokus tidak hanya pada pembiayaan, tetapi juga pada penguatan kapasitas, transfer pengetahuan, dan kesiapan institusi,” kata Menteri Rachmat Pambudy.

Kerja sama antara Indonesia dengan Jerman, termasuk melalui GIZ dan Program GESIT, menunjukkan bahwa kolaborasi internasional dapat mempercepat transformasi menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebagai anggota G20 dan negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia siap berperan sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang dalam membangun agenda pembangunan global pasca-2030 yang lebih adil, tangguh, dan berorientasi pada hasil nyata.

Hamburg Sustainability Conference 2026 berlangsung pada tanggal 29-30 Juni dan merupakan inisiatif bersama United Nations Development Programme (UNDP), Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), Michael Otto Foundation, dan Pemerintah Kota Hamburg. Konferensi ini mempertemukan kepala negara, pimpinan organisasi internasional, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk merumuskan solusi bersama dalam mendorong transformasi sosial-ekologis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Ekraf Apresiasi Program SisBerdaya DANA, Dorong UMKM Perempuan Naik Kelas di Era Digital

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar, mengapresiasi komitmen DANA Indonesia dalam memberdayakan perempuan melalui Program SisBerdaya bagi pelaku UMKM dan DisBerdaya bagi perempuan penyandang disabilitas. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong ekonomi kreatif yang inklusif, adaptif terhadap teknologi, dan memperluas akses pasar.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar, memberikan sambutan pada acara #SisBerdaya: Perempuan Berteknologi Membangun Bisnis dan Kesetaraan di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

“Era digital terasa semakin dekat dengan teknologi pembayaran seperti QRIS, pemasaran digital, hingga akses terhadap berbagai platform keuangan yang telah membuka kesempatan sama bagi siapa pun yang ingin berkembang. Hal terpenting adalah keberanian untuk memulai, belajar, dan terus bertumbuh sehingga bisa berjuang sampai mengembangkan produk-produk kreatif dari Indonesia,” ungkap Irene Umar dalam acara penganugerahan SisBerdaya dan DisBerdaya 2026 di Rumah Kaca Melati, Jakarta, Selasa (30/6).

Wamen Ekraf juga menyampaikan bahwa setiap produk UMKM tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga membawa cerita, budaya, dan identitas Indonesia yang menjadi kekuatan utama ekonomi kreatif nasional. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung para pejuang ekraf perempuan untuk naik kelas.

“Kementerian Ekraf akan terus membuka peluang seluas-luasnya bagi para pejuang ekraf untuk mengakses berbagai pelatihan dan program bertaraf nasional hingga internasional. Jangan hanya melihat pasar Indonesia, tetapi lihatlah dunia sebagai peluang. Mari bersama membawa karya dan produk kreatif Indonesia bersinar ke tingkat global,” pungkas Irene Umar.

Program SisBerdaya merupakan inisiasi DANA Indonesia sejak 2023 yang berkembang sebagai program pemberdayaan UMKM perempuan yang fokus pada peningkatan kapasitas, literasi keuangan, serta digitalisasi usaha mikro dan ultra mikro melalui pemanfaatan teknologi ekonomi digital. Pada 2024, program ini menghadirkan DisBerdaya sebagai inisiatif yang memberikan akses setara bagi perempuan penyandang disabilitas untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

“Permulaan program SisBerdaya hanya sebuah keyakinan sederhana supaya perempuan memiliki akses pengetahuan, teknologi, dan kesempatan yang sama sehingga mendapat pendampingan untuk meningkatkan usaha secara signifikan. Mereka tidak hanya membangun usaha, tetapi juga menggerakkan keluarga, komunitas, dan ekonomi sekitar. Dibalik program ini tentu ada cerita tentang usaha yang berkelanjutan, lapangan kerja yang tercipta, dan keluarga yang memperoleh kehidupan lebih baik,” tutur Vince Iswara, CEO & CO-Founder DANA Indonesia.

Program yang mendukung transformasi digital ekonomi kreatif ini telah menjangkau lebih dari 16.000 perempuan dari berbagai daerah di Inndonesia. Tahun 2026, 35 finalis terpilih mendapat apresiasi sekaligus memperoleh pelatihan digital marketing, kecerdasan artifisial (AI), literasi keuangan, hingga mentoring dari berbagai praktisi dan perusahaan teknologi.

“Kami berharap program ini bukan menjadi akhir dari sebuah kompetisi, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar untuk membawa usaha dari kaum perempuan makin naik kelas dan menciptakan dampak yang lebih luas bagi masyarakat,” harap Vince Iswara.

Sebagai tindak lanjut audiensi bersama DANA Indonesia pada Oktober 2025, Kementerian Ekonomi Kreatif juga turut memfasilitasi pemateri salah satu sesi pelatihan Sisberdaya Disberdaya bulan Mei lalu dengan topik Strategi Content Commerce melalui Affiliate dan Influencer Marketing. Kolaborasi diharapkan bisa terus berlanjut membuka ruang pembelajaran, jejaring, dan akselerasi bagi perempuan Indonesia untuk membangun usaha yang berkelanjutan sekaligus memperkuat kontribusi ekonomi kreatif nasional.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Grup Ekonomi Keuangan Inklusif Bank Indonesia, Rosita Dewi; Executive Advisor ANT International Foundation, Janet Neo; Director of Communications DANA Indonesia, Olavina Harahap.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kabupaten Bekasi Promosikan Batik Ecoprint Mangrove di Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026

Penulis
Reta
-

Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menghadiri pembukaan Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026 di Trans Studio Mall Bandung (26/6/2026) untuk mempromosikan produk usaha mikro, kecil, dan menengah unggulan Kabupaten Bekasi kepada pasar yang lebih luas.

Pemerintah Kabupaten Bekasi menghadirkan berbagai produk kreatif, mulai dari batik khas Bekasi, kriya, hingga kerajinan tangan hasil kurasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jawa Barat.

Salah satu produk yang menarik perhatian pengunjung ialah batik ecoprint mangrove asal Kecamatan Muaragembong yang memanfaatkan dedaunan mangrove sebagai motif alami.

Asep Surya Atmaja mengatakan keikutsertaan Kabupaten Bekasi menjadi upaya memperkenalkan potensi ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal.

“Kami membawa batik khas Kabupaten Bekasi, khususnya batik ecoprint mangrove dari Muaragembong yang menjadi salah satu produk unggulan daerah. Kami ingin menunjukkan bahwa Kabupaten Bekasi memiliki produk kreatif yang berkualitas, berdaya saing, dan layak dikenal lebih luas,” ujarnya.

Menurut Asep, pengembangan batik ecoprint membuktikan potensi lokal mampu menjadi produk bernilai ekonomi tinggi melalui inovasi, kreativitas, dan pembinaan yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen memperkuat kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu menghasilkan produk yang kompetitif hingga menembus pasar nasional dan internasional.

Asep mengapresiasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Bekasi yang terus mendampingi para perajin sehingga mampu menghadirkan produk berkualitas pada ajang tersebut.

“Saya mengapresiasi Dekranasda Kabupaten Bekasi yang telah bekerja keras menghadirkan stan yang menampilkan batik, kerajinan, dan berbagai produk kreatif dengan kualitas yang sangat baik. Ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Bekasi tidak hanya dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga memiliki kekayaan budaya, kreativitas masyarakat, dan hasil karya yang patut dibanggakan,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Yantie Rachim Hadiri Rakernas XVIII APEKSI 2026, Promosikan Kolaborasi dan Inovasi untuk Kota Bogor

Penulis
Reta
-

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Bogor, Yantie Rachim, mengikuti rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIIl Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Medan, Rabu (1/7/2026).

 

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Yantie Rachim mengunjungi Indonesia City Expo (ICE) 2026, serta mengikuti Ladies Program yang menjadi agenda bagi para pendamping kepala daerah dari seluruh Indonesia.

 

Yantie Rachim bersama para peserta lainnya menikmati kekayaan budaya dan keramahan Kota Medan dengan menggunakan becak motor sebagai salah satu moda transportasi khas daerah. Momen tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan budaya lokal sekaligus mempererat kebersamaan antaranggota TP PKK dan organisasi pendamping kepala daerah dari berbagai kota.

 

Selain itu, Yantie Rachim juga mengunjungi stan Indonesia City Expo (ICE) 2026 yang menampilkan beragam potensi daerah, mulai dari produk unggulan UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, hingga inovasi pelayanan publik dari pemerintah kota se-Indonesia.

 

Keikutsertaan dalam rangkaian Rakernas XVIII APEKSI menjadi momentum untuk memperluas jejaring, berbagi pengalaman, sekaligus menggali berbagai inovasi yang dapat menjadi inspirasi dalam mendukung program pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Bogor.

 

Rakernas ini juga menjadi ajang strategis bagi pemerintah kota di seluruh Indonesia untuk memperkuat kolaborasi, bertukar praktik baik, serta mendorong pengembangan daerah melalui berbagai agenda, termasuk Indonesia City Expo dan Ladies Program yang memperkenalkan potensi budaya serta kearifan lokal tuan rumah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BKPM Gandeng Pure Battery Technologies Bangun Industri pCAM, Lengkapi Rantai Pasok Baterai Nasional

Penulis
Reta
-

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu dengan Stephen Wilmot selaku Chairman Pure Battery Technologies, serta Direktur Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Sydney, Leidy Surianingrat, di kantor IIPC Sydney, Australia.

 

Dalam pertemuan tersebut, PBT memaparkan rencananya untuk mengembangkan industri precursor bahan katoda (pCAM) berbasis Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) yang dipasok dari fasilitas High Pressure Acid Leach (HPAL) domestik, dengan tujuan jangka panjang membangun fasilitas produksi pCAM di Indonesia. Nilai investasi proyek tersebut direncanakan mencapai sekitar USD350 juta.

 

“Indonesia sudah memiliki HPAL dan akan segera memiliki manufaktur sel baterai. Mata rantai yang tersisa adalah pCAM dan katoda. Dan justru di sinilah investasi seperti Pure Battery Technologies menjadi krusial untuk melengkapi ekosistem baterai yang terintegrasi penuh,” ujar Wamen Todotua.

 

Kehadiran investasi ini akan melengkapi rantai nilai industri baterai nasional, mulai dari nikel, Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), pCAM, katoda, hingga sel baterai, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia sebagai pusat ekosistem kendaraan listrik. Bagi Indonesia, kehadiran investasi pCAM ini dinilai penting karena menjawab tantangan kesenjangan rantai pasok di tahap midstream sekaligus mengoptimalkan nilai tambah yang selama ini belum dapat ditangkap di dalam negeri.

 

Tahap battery precursor saat ini masih merupakan mata rantai yang belum dikembangkan di Indonesia, sekaligus menjadi salah satu titik penciptaan nilai tertinggi dalam rantai industri nikel, di mana nilai material dapat meningkat signifikan dari MHP menjadi battery precursor. Dengan pengembangan industri pCAM di dalam negeri, nilai tambah tersebut diharapkan dapat dinikmati di Indonesia, bukan di luar negeri.

 

Tahap ini juga merupakan salah satu titik penciptaan nilai tertinggi dalam rantai industri nikel, di mana nilai material dapat meningkat signifikan dari MHP menjadi battery precursor. Dengan pengembangan industri pCAM di dalam negeri, nilai tambah tersebut diharapkan dapat dinikmati di Indonesia, bukan di luar negeri.

 

Direktur IIPC Sydney Leidy Surianingrat menyampaikan, pihaknya akan terus memfasilitasi proses tindak lanjut investasi ini, termasuk koordinasi dengan calon mitra strategis.

 

“IIPC Sydney berkomitmen untuk terus memfasilitasi perjalanan investasi Pure Battery Technologies di Indonesia, dengan menghubungkan perusahaan ke pemangku kepentingan pemerintah dan mitra strategis yang relevan, serta mendukung langkah-langkah selanjutnya menuju realisasi proyek,” ujar Leidy.

 

Kedua belah pihak juga melanjutkan pembahasan terkait pendirian badan hukum PBT di Indonesia, opsi lokasi fasilitas produksi, serta skema pembiayaan dan peluang kemitraan strategis di sektor pertambangan dan pengolahan nikel.

 

Melalui kolaborasi antara Pemerintah Indonesia, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, IIPC, serta investor global seperti Pure Battery Technologies, pengembangan proyek pCAM ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat rantai pasok industri baterai kendaraan listrik nasional dari hulu hingga hilir, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekosistem baterai global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kongres PKBTS XX 2026 Jadi Momentum Menghidupkan Warisan Ki Hajar Dewantara

Penulis
Reta
-

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X memaknai Kongres Persatuan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS) XX Tahun 2026 sebagai momentum niti laku. Momentum untuk mengingat kembali akar sejarah sekaligus menjaga agar ajaran Ki Hajar Dewantara tidak berhenti menjadi warisan semata, tetapi harus terus hidup sebagai arah gerak.

Hal demikian disampaikan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X saat membacakan sambutan Gubernur DIY dalam pembukaan Kongres PKBTS XX Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Agung Taman Siswa, Selasa (30/06/2026). Mengangkat tema ‘Bersatu dalam Gagasan, Bergerak dalam Perubahan’, Kongres PKBTS XX Tahun 2026 ini diselenggarakan selama 3 hari, pada 30 Juni- 2 Juli 2026.

Sri Paduka menyebutkan, bukan tanpa alasan falsafah Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani ini harus terus hidup sebagai pedoman dalam kehidupan. Sebab, menurut Sri Sultan, falsafah ini bukan sekadar titah masa lalu, melainkan kompas yang justru semakin relevan di tengah tantangan pendidikan dan kebudayaan Indonesia masa kini.

“Masa depan pendidikan Indonesia tidak akan semata ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang kita kuasai, melainkan oleh seberapa kuat karakter yang kita bangun. Di sinilah relevansi Taman Siswa tetap tak tergantikan. Sebab, Ki Hajar mengajarkan bukan sekadar ilmu untuk bekerja, melainkan budi untuk menjadi manusia,” tutur Sri Paduka.

Sri Paduka mengatakan, 97 tahun lalu PKBTS yang saat itu bernama Persatuan Bekas Murid Taman Siswa (PBMTS) lahir bukan sekadar sebagai perkumpulan alumni, melainkan sebagai pagar hidup yang menjaga dan memperluas medan perjuangan pendidikan dan kebudayaan bangsa. Oleh karena itu, Sri Paduka turut mengajak untuk terus menjaga nyala semangat tersebut di setiap generasi. “Semangat itu tidak boleh padam di tangan generasi kita,” tegas Sri Paduka.

Atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka pun menyambut kongres ini dengan penuh harapan. Diharapkan, sidang-sidang yang berlangsung menghasilkan kepemimpinan yang kuat, visi yang jernih, serta tekad yang bulat untuk membawa PKBTS semakin bermanfaat bagi bangsa.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Parjimin mengungkapkan, PKBTS merupakan wadah perjuangan para alumni, siswa, mahasiswa, dan para simpatisan pecinta ajaran ketamansiswaan yang akan selalu mewarisi sekaligus menyebarluaskan api ajaran ketamansiswaan sesuai dengan kemajuan dan perubahan alam serta zaman. Dibentuk oleh Ki Hajar Dewantara, PKBTS ini telah berdiri sejak 13 April 1929 di Yogyakarta dengan nama awal Persatuan Bekas Murid Taman Siswa.

“PKBTS di dalam lingkungan Persatuan Taman Siswa adalah organisasi yang memiliki otonomi, mempunyai asas, landasan, perjuangan, ciri khas, dan tujuan yang sama dengan Persatuan Taman Siswa. Oleh karena itu, semua kegiatan PKBTS hendaknya sejalan dengan tujuan dari Persatuan Taman Siswa dengan meningkatkan hubungan kerja sama antarorganisasi dalam lingkungan Taman Siswa dan dikoordinasikan oleh Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa,” papar Parjimin.

Sementara itu, Ketua Umum PP PKBTS, Ki M. Munawaroh mengakui bahwa meskipun PKBTS merupakan organisasi yang telah berusia hampir 97 tahun, nama dan kiprahnya masih belum banyak dikenal masyarakat, terutama di tingkat nasional. Meski demikian, selama lima tahun terakhir, PKBTS terus berupaya meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan sekolah, khususnya di lingkungan Perguruan Tamansiswa.

Menurutnya, berbagai program telah dijalankan sebagai bentuk komitmen organisasi. Di antaranya program pemberian susu dan telur gratis bagi siswa dan pamong di berbagai Perguruan Tamansiswa di seluruh Indonesia, program beasiswa dan orang tua asuh, serta berbagai pelatihan dan lokakarya untuk meningkatkan kompetensi pamong dan guru Tamansiswa di Yogyakarta dan sekitarnya. Pelatihan tersebut diselenggarakan selama hampir satu tahun bekerja sama dengan Dinas Dikpora DIY dengan berlandaskan ajaran Ki Hajar Dewantara.

“Kongres kali ini harapannya bisa menciptakan program-program yang semakin mempertegas peran PKBTS untuk bangsa dan negara melalui gerakan bidang pendidikan, kebudayaan, dan kebangsaan sebagaimana yang menjadi arah perjuangan Ki Hajar Dewantara semasa hidupnya,” kata Ki M. Munawaroh.

Menurut Ki M. Munawaroh, program-program tersebut harus adaptif terhadap perkembangan era digital agar mampu menjangkau generasi muda. Ia menilai generasi saat ini lebih digital minded, menyukai hal-hal yang nyata, peduli terhadap isu sosial dan lingkungan, serta memiliki karakter yang lebih kreatif dibandingkan generasi sebelumnya.

Karena itu, PKBTS ke depan diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat kebudayaan, serta menjaga nilai-nilai kebangsaan. Selain menjadi “pagar hidup” yang dinamis, PKBTS juga diharapkan aktif mendorong regenerasi di lingkungan Tamansiswa serta mengembangkan ajaran Ki Hajar Dewantara melalui pendekatan yang lebih inovatif, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tuban Apresiasi Polres Tuban, Keamanan Jadi Kunci Investasi dan Pembangunan Daerah

Penulis
Reta
-

Stabilitas keamanan menjadi salah satu fondasi utama dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kepercayaan investor. Atas dasar itu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, mengapresiasi dedikasi Polres Tuban yang dinilai berhasil menjaga kondusivitas wilayah sehingga mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan investasi di Kabupaten Tuban. Apresiasi tersebut disampaikan usai memimpin Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 di halaman Mapolres Tuban, Rabu (1/7).

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti jajaran Forkopimda Kabupaten Tuban, para perwira dan personel Polres Tuban, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-80 juga diisi dengan penyerahan penghargaan kepada personel Polres Tuban yang berprestasi serta elemen masyarakat yang mendukung kinerja Polres Tuban. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pada kesempatan itu, Bupati Tuban membacakan amanat Kapolda Jawa Timur yang menegaskan bahwa Polri harus terus meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsi. Selain itu, setiap personel diharapkan semakin memperkuat peran sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat melalui pelayanan yang humanis, responsif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati Tuban yang akrab disapa Mas Lindra menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Tuban beserta seluruh jajaran atas sinergi yang selama ini terjalin dengan Pemkab Tuban. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Ia menilai, sinergi yang terbangun selama ini sangat mendukung penyelenggaraan berbagai program pembangunan daerah. “Atas nama Pemkab Tuban, kami mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Tuban beserta seluruh jajaran yang telah bekerja dengan penuh dedikasi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ungkapnya.

Mas Lindra menjelaskan, kondusivitas wilayah merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan. Situasi keamanan yang terjaga mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam beraktivitas sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Tuban.

“Kondisi daerah yang aman dan kondusif menjadi modal penting bagi kemajuan Kabupaten Tuban,” sambungnya. “Iklim investasi yang semakin baik tentu tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran Polres Tuban bersama TNI, pemerintah daerah, dan dukungan seluruh elemen masyarakat.”

Sementara itu, Kapolres Tuban, AKBP Alaiddin, menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemkab Tuban, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat yang selama ini menjadi mitra strategis Polres Tuban dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

Menurutnya, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh personel Polri untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan amanat Kapolri dan Kapolda Jawa Timur, Polres Tuban berkomitmen meningkatkan profesionalitas, memperkuat pelayanan publik yang humanis, serta menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakat.

“Keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas sinergi yang telah terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Tuban, TNI, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh warga Kabupaten Tuban,” ujarnya.

Ia menambahkan, Polres Tuban akan terus memperkuat langkah-langkah preventif, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pelayanan yang cepat, transparan, dan humanis. Dengan terjaganya situasi kamtibmas yang kondusif, diharapkan aktivitas masyarakat, roda perekonomian, serta iklim investasi di Kabupaten Tuban terus berkembang secara berkelanjutan.

AKBP Alaiddin menegaskan, Polres Tuban siap mendukung setiap program strategis Pemkab Tuban demi mewujudkan daerah yang aman, nyaman, maju, dan semakin sejahtera bagi seluruh masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Sumedang Siapkan Call Center 110 dan 112 untuk Laporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Penulis
Reta
-

Pemkab Sumedang menyiapkan layanan call center 110 (Polres Sumedang )dan 112  untuk melaporkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perilaku LGBT. Laporan ke call center tidak harus korban saja yang melaporkan tetapi siapapun yang  melihat dan mendengar tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun perilaku LGBT.

“Layanan Cal Center 110 dan 112 bisa menerima laporan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun perilaku LGBT,” kata Bupati Dony Ahmad Munir, Rabu (1/7/2026).

Sebelumnya, Pemkab Sumedang bersama Forkopimda menggelar Rakor Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Penanganan Fenomena LGBT. Rakor diikuti  perangkat daerah,  Kepala Kantor Kemenag, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan  elemen masyarakat  lainnya. Rakor ini mengeluarkan  rekomendasi.

Menurut Bupati Dony, Pemkab Sumedang juga sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) terkait pencegahaan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perilaku LGBT. “Sudah ada Satgas-nya. Pemkab bersama DPRD Sumedang juga sedang menyiapkan Raperda tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perilaku  LGBT,” katanya.

Disebutkan, sebelum Raperda rampung dibuat Surat Edaran (SE) Bupati  yang lebih spesifik  dan operasional untuk menangani kekerasan perempuan, anak dan penanganan LGBT.

Bupati Dony menegaskan, persoalan sosial seperti ini harus dihadapi dengan kolaborasi dan solusi bersama, bukan dengan saling menyalahkan. “Menghadapi persoalan seperti ini, baik pemerintah maupun masyarakat harus saling menguatkan, mencari solusi. Semua memiliki kepedulian dan keinginan yang sama untuk mengatasi persoalan ini,” ujar Bupati Dony.

Rakor Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Penanganan Fenomena LGBT mengeluarkan rekomendasi. Pertama,  penguatan ketahanan keluarga sebagai benteng utama pembentukan karakter, melalui pendidikan agama, moral, budaya, dan Pancasila, serta peningkatan komunikasi antara orang tua dan anak.

Kedua, penguatan koordinasi lintas sektor agar penanganan persoalan sosial di masyarakat dapat dilakukan lebih cepat, terarah, dan tetap mengedepankan perlindungan terhadap setiap warga negara dari kekerasan, perundungan, stigma, dan diskriminasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga,  upaya Pemerintah Daerah diarahkan pada perluasan layanan konseling, edukasi kesehatan mental, kesehatan reproduksi, etika pergaulan, dan literasi digital agar masyarakat, khususnya remaja, memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

Pemda juga akan memperkuat peran sekolah, desa, kelurahan, dan lembaga kemasyarakatan dalam deteksi dini, pendampingan, serta pembinaan sosial.  Kesepakatan itu menjadi komitmen bersama Forkopimda dan para pemangku kepentingan untuk menjaga ketahanan keluarga, memperkuat karakter generasi muda, serta menciptakan lingkungan sosial yang aman, sehat, dan harmonis bagi seluruh warga Sumedang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Papua Dorong Eksplorasi Migas, Targetkan PAD Meningkat dan Listrik Masuk Wilayah 3T

Penulis
Reta
-
Pemerintah Provinsi Papua mempercepat langkah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperluas akses listrik hingga ke wilayah terpencil. Upaya tersebut menjadi fokus pembahasan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri saat bertemu jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Usai berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Fakhiri melanjutkan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) guna mendorong percepatan eksplorasi potensi minyak dan gas di Papua.
Menurut Fakhiri, Papua memiliki cadangan migas yang menjanjikan, baik di wilayah perairan maupun daratan. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi sumber pendapatan baru yang mendukung pembangunan daerah apabila dikelola secara optimal.
“Kementerian ESDM sebelumnya telah melakukan survei seismik di kawasan perairan Papua, mulai dari Supiori hingga Jayapura. Saat ini hasilnya sudah memasuki tahap pelelangan wilayah kerja migas,” kata Fakhiri.
Ia menambahkan, sejumlah potensi migas juga ditemukan di Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi. Aktivitas eksplorasi di wilayah tersebut pernah dilakukan pada era 1970-an hingga 1980-an, namun terhenti akibat kondisi keamanan saat itu.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua meminta Kementerian ESDM kembali mengirim tim teknis untuk melakukan survei lanjutan dan kajian mendalam sebagai dasar pengembangan sektor migas di Papua.
Selain membahas migas, Fakhiri juga menyoroti pemerataan akses listrik melalui program Papua Terang. Dalam pertemuan dengan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, ia meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat elektrifikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Menurut dia, pemerintah kabupaten diminta segera menyampaikan data kebutuhan elektrifikasi agar dapat diakomodasi dalam program nasional tahun 2026 dan 2027. Bagi daerah yang belum dapat dijangkau jaringan PLN, Pemprov Papua mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal sebagai solusi bertahap.
“Harapan kami, seluruh kampung di Papua dapat menikmati listrik sehingga masyarakat benar-benar merasakan Papua yang terang,” ujar Fakhiri.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Maluku Usulkan Kewenangan Khusus dan Dana Kepulauan dalam RUU Daerah Kepulauan

Penulis
Reta
-

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyampaikan sejumlah usulan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I. Dalam forum tersebut, Hendrik menegaskan bahwa daerah kepulauan memerlukan kebijakan yang berbeda dari daerah daratan karena memiliki karakteristik geografis, tantangan pembangunan, dan beban pelayanan publik yang tidak sama. Selasa (30/6/2026).

Mewakili aspirasi pemerintah provinsi yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan (BKSPK), Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Pansus DPR RI yang telah membuka ruang dialog bagi pemerintah daerah untuk memberikan masukan terhadap penyempurnaan RUU Daerah Kepulauan.

Menurut Hendrik, substansi RUU Daerah Kepulauan telah mengakomodasi dasar filosofis mengenai pentingnya perlakuan khusus bagi daerah kepulauan. Namun demikian, masih diperlukan penguatan terhadap sejumlah norma agar regulasi tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan daerah.

“Daerah kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah kontinental. Karena itu, pendekatan kebijakan dan pembangunan juga harus berbeda agar mampu menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat kepulauan,” tegas Hendrik.

Ia menyoroti pentingnya pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah laut. Menurutnya, pembatasan kewenangan yang berlaku saat ini belum mencerminkan kondisi geografis Provinsi Maluku yang memiliki wilayah laut sangat luas dengan jarak antarpulau yang cukup jauh.

Selain itu, Hendrik mengusulkan agar RUU Daerah Kepulauan memberikan kepastian mengenai Dana Khusus Kepulauan yang dialokasikan secara berkelanjutan. Menurutnya, biaya penyelenggaraan pemerintahan di daerah kepulauan jauh lebih besar dibandingkan daerah daratan karena tingginya biaya transportasi, logistik, dan pelayanan publik di wilayah yang tersebar.

“Yang paling mendasar bukan semata-mata besarnya anggaran, tetapi adanya pengakuan negara terhadap kekhususan daerah kepulauan melalui kebijakan fiskal dan kewenangan yang bersifat khusus,” ujarnya.

Dalam paparannya, Gubernur juga mendorong agar pembangunan daerah kepulauan menggunakan pendekatan berbasis gugus pulau. Pendekatan tersebut dinilai mampu memperkuat konektivitas laut dan udara, sistem logistik maritim, serta pemerataan pelayanan dasar di seluruh wilayah kepulauan.

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Hendrik mengusulkan penguatan pendidikan tinggi kemaritiman, teknologi kelautan, energi terbarukan, serta peningkatan kapasitas masyarakat pesisir sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah kepulauan.

Ia juga menekankan pentingnya transformasi ekonomi biru (blue economy) melalui pengembangan sektor kelautan, konservasi pesisir, energi laut, serta pemanfaatan potensi karbon biru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

Selain aspek ekonomi, Hendrik meminta agar perlindungan terhadap masyarakat pulau-pulau kecil tidak hanya diberikan kepada pulau-pulau terluar, tetapi juga kepada pulau-pulau kecil lainnya yang memiliki kondisi sosial ekonomi serupa. Menurutnya, pelestarian budaya bahari, pemberdayaan masyarakat adat, serta percepatan transformasi digital di wilayah kepulauan juga perlu menjadi bagian penting dalam RUU tersebut.

Menutup penyampaiannya, Gubernur berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat segera diselesaikan sehingga menjadi landasan hukum yang mampu menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh provinsi kepulauan di Indonesia.

“Kami berharap RUU Daerah Kepulauan dapat segera dituntaskan dan ditetapkan menjadi undang-undang yang memberikan kepastian, keadilan, dan perlakuan khusus bagi daerah kepulauan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Hendrik.

Menutup penyampaiannya, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa perjuangan menghadirkan Undang-Undang Daerah Kepulauan bukan semata-mata untuk memperoleh tambahan anggaran, melainkan untuk menghadirkan keadilan melalui pengakuan negara terhadap kekhususan wilayah kepulauan. Ia berharap Panitia Khusus DPR RI bersama pemerintah dapat menuntaskan pembahasan RUU Daerah Kepulauan pada tahun ini sehingga segera ditetapkan menjadi undang-undang yang mampu memperkuat kewenangan daerah, menjamin dukungan pendanaan yang berkeadilan, serta mendorong pemerataan pembangunan bagi seluruh provinsi kepulauan di Indonesia.

“Yang paling substansial dan fundamental adalah negara memberikan perlakuan yang berbeda kepada daerah kepulauan. Berikan kami kewenangan yang berbeda dan dukungan anggaran yang berbeda sesuai karakteristik wilayah kepulauan. Kami berharap RUU Daerah Kepulauan dapat segera diselesaikan dan ditetapkan menjadi undang-undang demi terwujudnya keadilan pembangunan bagi seluruh daerah kepulauan di Indonesia,” tutup Hendrik.

Hadir dalam acara ini, Ketua Pansus RUU Kepulauan, Mercy Chriesty Barends, Wakil Ketua Pansus RUU Kepulauan, H.T.A. Khalid, Wakil Ketua Pansus, Jaelani, Para Gubernur yang terdaftar dalam Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Indonesia (APPKI), Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Maluku, Elias Panehas Patty, Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku, Saiful Indra Patta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...188189190...4,867Halaman 189 dari 4,867