Beranda blog Halaman 190

HUT Bhayangkara ke-80 di Sofifi, Gubernur Sherly Apresiasi Komitmen Polri Layani Masyarakat

Penulis
Reta
-

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, bersama Wakil Gubernur, H. Sarbin Sehe, kompak menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80. Upacara khidmat ini dilaksanakan di lapangan upacara Markas Komando (Mako) Polda Malut, Sofifi, Rabu (1/7/2026) pagi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sherly menyampaikan harapan besarnya agar institusi Polri senantiasa memperkuat jalinan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, demi menjaga stabilitas keamanan dan mengawal roda pembangunan di Bumi Moloku Kie Raha.

“Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat, saya mengucapkan Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-80,” tutur Gubernur Sherly usai pelaksanaan upacara yang dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.H.

Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 ini mengusung tema “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”. Tema ini mencerminkan komitmen mendalam Korps Bhayangkara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata yang humanis.

Dalam amanatnya, Kapolda Irjen Pol. Arif Budiman menyampaikan bahwa momentum peringatan ini merupakan titik krusial bagi institusi Polri, khususnya Polda Malut, untuk terus berbenah diri, meningkatkan disiplin, dan tidak menoleransi setiap bentuk penyimpangan perilaku anggota di lapangan.

“Hari ini menjadi ajang evaluasi kinerja bagi kami di Polda Maluku Utara dalam memberikan pelayanan yang humanis, sekaligus memperkuat sinergitas lintas sektoral guna mewujudkan Maluku Utara yang aman, damai, dan sejahtera,” tegas Kapolda.

Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe juga menyampaikan ucapan selamat dengan harapan agar Polri terus konsisten dalam mengayomi, melindungi masyarakat, serta meneguhkan kiprah pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

Pada rangkaian upacara tersebut, Kapolda Malut menyematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37/TK/Tahun 2026 tertanggal 29 Juni 2026. Penghargaan tertinggi atas jasa, loyalitas, dan keteladanan tanpa cacat dalam tugas ini dianugerahkan kepada dua personel terbaik, yaitu:

– Aiptu Rusli Tamoda (Satuan Kerja Polda Maluku Utara)

– Aipda Mursalin (Satuan Kerja Polres Ternate)

Inovasi Pertanian Modern Berbasis Hidroponik

Sebagai wujud nyata dukungan terhadap penguatan ketahanan pangan daerah, Polda Malut bersama Pengurus Daerah Bhayangkari Malut melakukan terobosan dengan meresmikan fasilitas greenhouse (rumah kaca) pertanian modern berbasis hidroponik di kawasan Mako Polda.

Peresmian yang dipimpin oleh Kapolda bersama Gubernur, Wakil Gubernur, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Malut ini menjadi langkah konkret dalam mendorong pemanfaatan lahan terbatas secara produktif, efisien, dan ramah lingkungan. Metode hidroponik dipilih karena terbukti hemat penggunaan air, minim pestisida, serta memiliki masa panen yang lebih singkat dibanding metode konvensional.

Kemeriahan Acara Syukuran

Suasana malam syukuran Hari Bhayangkara ke-80 semakin meriah berkat penampilan interaktif nan spektakuler dari Fadly, vokalis band legendaris Padi Reborn. Kehadiran musisi nasional ini langsung disambut riuh tepuk tangan dari seluruh tamu undangan saat menaiki panggung utama.

Beberapa tembang hit populer seperti ” Semua Tak Sama “, ” Kasih Tak Sampai “, dan ” Tanpa Batas Waktu ” dibawakan dengan merdu, menghadirkan nuansa hangat yang emosional bagi para hadirin. Antusiasme memuncak saat Fadly melantunkan lagu ” Terlalu Manis ” milik Slank, membuat segenap unsur Forkopimda dan tamu undangan larut bernyanyi bersama.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan akan terus mendukung penuh langkah-langkah transformasi Polri agar semakin profesional, transparan, humanis, dan berkeadilan. Kedudukan Polri sebagai mitra strategis sangat vital dalam menjaga kondusivitas keamanan demi kelancaran agenda pembangunan nasional di daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Haji: Muktamar NU Harus Sejuk, Kepengurusan Merupakan Amanah Bukan Ajang Perebutan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama (NU) menjaga pelaksanaan Muktamar NU agar berlangsung dalam suasana yang sejuk, penuh keikhlasan, serta terbebas dari kepentingan politik maupun praktik-praktik yang dapat mencederai marwah organisasi.

Pria yang akrab disapa Gus Irfan itu menegaskan, kepengurusan di lingkungan NU bukanlah jabatan yang layak diperebutkan, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Allah SWT. Karena itu, ia berharap seluruh proses regenerasi kepemimpinan tetap mengedepankan nilai persaudaraan, etika organisasi, dan kemaslahatan umat.

“Kepengurusan di lingkungan Nahdlatul Ulama bukanlah jabatan yang layak diperebutkan, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun di hadapan Allah SWT,” tutur Gus Irfan, pada Rabu (01/07/2026).

Ia berharap pelaksanaan muktamar mendatang mampu menghadirkan suasana yang lebih damai, diwarnai keikhlasan para kiai serta seluruh peserta, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan jati diri NU sebagai organisasi keagamaan yang mengedepankan akhlak, kebersamaan, dan kemaslahatan umat.

“Harapan saya, muktamar nanti berlangsung dengan suasana yang sejuk. NU harus memperlihatkan jati dirinya sebagai organisasi keagamaan yang menjunjung tinggi keikhlasan. Kepengurusan bukan sesuatu yang diperebutkan, tetapi amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan,” ujar Gus Irfan.

Dalam pandangan Gus Irfan, NU akan semakin kuat apabila seluruh elemen kembali menghidupkan nilai-nilai dasar yang telah diajarkan para muassis atau pendiri organisasi.

Ia mengingatkan bahwa semangat pengabdian, ketulusan, dan persatuan harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses regenerasi kepemimpinan. Karena itu, ia berharap seluruh dinamika menjelang muktamar tetap berada dalam koridor etika organisasi dan ukhuwah.

Gus Irfan juga mengajak semua pihak untuk menjaga marwah NU dengan tidak menciptakan kegaduhan yang berpotensi memecah persatuan warga nahdliyin.

Gus Irfan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati independensi Nahdlatul Ulama dan tidak akan mencampuri proses pemilihan kepengurusan organisasi tersebut.

Menurutnya, Presiden hanya menginginkan agar NU memperoleh pemimpin terbaik melalui mekanisme organisasi yang sehat, tanpa adanya campur tangan pihak luar.

“Presiden Prabowo sangat menghormati Nahdlatul Ulama. Beliau tidak ingin ikut menentukan siapa yang memimpin NU. Yang diharapkan hanyalah agar NU mendapatkan pemimpin terbaik melalui proses yang bermartabat dan sesuai mekanisme organisasi,” katanya.

Menteri Haji dan Umrah juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas selama proses pemilihan kepengurusan. Ia menilai, seorang calon yang benar-benar memiliki kapasitas, integritas, dan diterima warga NU tidak memerlukan praktik politik uang ataupun janji-janji untuk memperoleh dukungan.

Ia berharap seluruh warga nahdliyin bersama-sama meninggalkan praktik-praktik yang dapat mencederai nilai luhur organisasi serta membuka lembaran baru demi masa depan NU yang lebih baik.

“Jika seseorang memang layak memimpin, masyarakat akan memberikan kepercayaan tanpa harus dibangun dengan politik uang ataupun berbagai bentuk pendekatan yang tidak mencerminkan nilai keikhlasan,” ungkapnya.

Di akhir keterangannya, Gus Irfan mengaku prihatin melihat berbagai dinamika yang berkembang menjelang muktamar. Sebagai bagian dari keluarga besar NU, ia berharap seluruh pihak mampu menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.

Ia mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama menjadikan kepengurusan sebagai amanah untuk mengabdi kepada umat, bukan sebagai simbol kekuasaan ataupun warisan yang diperebutkan.

Menurutnya, apabila semangat tersebut terus dijaga, Nahdlatul Ulama akan tetap menjadi organisasi Islam yang teduh, menyejukkan, serta memberikan manfaat yang luas bagi bangsa, negara, dan umat.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Operasional Haji Hari ke-71, Kemenhaj Pastikan Layanan Jemaah di Madinah Tetap Optimal

Penulis
Reta
-

Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, Selasa (30/6/2026), Kemenhaj memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar lima persen jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah kembali ke Tanah Air, Kemenhaj menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pelayanan hingga jemaah terakhir tiba di Indonesia dengan selamat.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff mengatakan seluruh layanan di Madinah tetap berjalan penuh, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, hingga bimbingan ibadah.

“Fokus kami saat ini adalah memastikan jemaah yang masih berada di Madinah dapat menuntaskan rangkaian ibadah dengan tenang, nyaman, dan khusyuk sebelum kembali ke Tanah Air. Komitmen pelayanan Kemenhaj tidak berkurang meskipun operasional haji telah memasuki fase akhir,” ujar Maria di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan, petugas Daerah Kerja Madinah juga telah menuntaskan fasilitasi penerbitan Tasreh Raudhah bagi seluruh jemaah yang berhak. Hingga hari ini, sebanyak 165.486 Tasreh Raudhah berhasil diterbitkan, terdiri atas 54.506 tasreh untuk jemaah gelombang pertama dan 110.980 tasreh untuk jemaah gelombang kedua.

Menurut Maria, layanan tersebut menjadi salah satu upaya Kemenhaj agar jemaah dapat melaksanakan ibadah di Raudhah secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan otoritas Arab Saudi.

Sementara itu, proses operasional pemulangan juga terus berjalan. Hingga hari ke-71, sebanyak 509 kelompok terbang telah diberangkatkan menuju Indonesia, terdiri atas 267 kloter melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, dan 242 kloter melalui Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz, Madinah. Sebanyak 194.319 jemaah dan 2.011 petugas telah kembali ke Tanah Air.

Di Indonesia, sebagian proses pemulangan masih berlangsung. Debarkasi Banten, Medan, Lombok, Padang, Palembang, dan Aceh telah menyelesaikan seluruh pemulangan jemaah. Sementara Debarkasi Balikpapan, Batam, Banjarmasin, Jakarta Pondok Gede, Bekasi, Kertajati, Solo, Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta masih melayani kepulangan jemaah hingga 1 Juli 2026.

Maria mengajak seluruh jemaah yang telah kembali ke Tanah Air untuk terus menjaga kesehatan selama masa pemulihan serta mempertahankan nilai-nilai kemabruran dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami berharap kemabruran haji tidak berhenti sebagai capaian pribadi, tetapi menjadi kekuatan untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas. Mari bersama-sama mewujudkan Tri Sukses Haji, yaitu sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi haji, serta sukses peradaban dan keadaban, sehingga nilai-nilai haji dapat terus hidup dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan umat,” tutup Maria.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Ajak Generasi Muda Perkuat Persatuan di Perkemahan Regional GPdI Sulawesi Utara

Penulis
Reta
-

Usai membuka perkemahan santri PERMATA CAI ke-47 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, untuk membuka Perkemahan Regional Pemuda dan Remaja Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sulawesi Utara , Senin (29/06/2026). Kehadiran Wapres disambut antusias puluhan ribu peserta yang memadati lokasi perkemahan.

Kegiatan ini sejalan dengan pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, serta memperkokoh persatuan nasional melalui penguatan nilai-nilai toleransi dan kebangsaan.

Dalam sambutannya, Wapres mengajak generasi muda untuk terus memperkuat semangat kerukunan dan persatuan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa di tengah keberagaman Indonesia.

“Sebagai bangsa yang majemuk, sebagai bangsa yang berbineka, kita juga perlu benar-benar menjaga persatuan, perdamaian, dan nilai-nilai toleransi. Jangan jadikan perbedaan sebagai pemecah belah,” pesan Wapres.

Menurut Wapres, keberagaman merupakan kekuatan bangsa yang harus terus dirawat. Oleh karena itu, generasi muda diharapkan mampu menjadi perekat persatuan sekaligus teladan dalam membangun kehidupan yang rukun, damai, dan saling menghormati di tengah masyarakat.

Selain menanamkan nilai-nilai persatuan, Wapres juga mengapresiasi penyelenggaraan perkemahan yang dinilai tidak hanya memperkuat pembinaan rohani, tetapi juga membekali peserta dengan berbagai wawasan dan pendidikan karakter.

“Saya lihat materi-materinya selain pembekalan rohani, ada juga tentang mental health, leadership, bahkan tentang pemerintahan. Ini bagus sekali karena anak muda harus diberikan bekal berbagai jenis wawasan dan diperkuat pendidikan karakternya,” ujar Wapres.

Melalui pembekalan tersebut, Wapres berharap para peserta tidak hanya tumbuh menjadi generasi yang kuat secara spiritual, tetapi juga memiliki kepemimpinan, kepedulian sosial, serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Saat berdialog dengan sejumlah peserta perkemahan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara, Wapres mengungkapkan rasa bangganya terhadap para peserta yang atas kesadaran sendiri mengikuti kegiatan yang sangat positif ini. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Dhani Abraham, peserta dari GPdI Kota Gorontalo.

“Puji Tuhan kemauan sendiri karena ini baru pertama kali saya mengikuti perkemahan ini”, ungkap Dhani.

Peserta lainnya bernama Charlotte The Darmawan, peserta asal Sekolah Indonesia Bangkok, Thailand, memberikan jawaban saat ditanya Wapres mengenai alasan mengikuti perkemahan adalah karena ingin mempererat hubungan dengan Tuhan sekaligus memperluas relasi dengan peserta dari berbagai daerah.

“Saya merasa sangat bersemangat untuk ikut kegiatan ini karena dengan mengikuti kegiatan ini saya dapat mempererat hubungan saya dengan Tuhan dan dapat meluaskan relasi kepada teman-teman semua yang ada di sini. Ada sekitar 27 ribu orang, sangat banyak,” jawab Charlotte.

Di akhir sambutannya, Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada GPdI atas kontribusinya dalam membina generasi muda serta menjaga persatuan dan kerukunan bangsa melalui berbagai kegiatan yang positif.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada GPdI atas peran aktifnya selama ini dalam menjaga perdamaian, persatuan bangsa, serta turut mendorong pembangunan generasi muda,” pungkas Wapres.

Turut mendampingi Wapres dalam kegiatan tersebut Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Bupati Minahasa Utara Joune J.E. Ganda, serta Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Ajak Generasi Muda Siapkan Diri Hadapi Bonus Demografi 2045

Penulis
Reta
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming membuka Perkemahan Akhir Tahun Cinta Alam Indonesia (PERMATA CAI) ke-47 Tahun 2026 di Bumi Perkemahan Kosambiwojo CAI, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (29/06/2026). Di hadapan ribuan peserta yang terdiri dari para santri dan alumni Pondok Pesantren Gadingmangu Perak yang kini sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia tersebut, Wapres mengajak generasi muda mempersiapkan diri menghadapi bonus demografi melalui penguatan karakter, wawasan, kemandirian, dan keterampilan kewirausahaan.

Kegiatan ini sejalan dengan pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan dan penguatan ekosistem ekonomi syariah.

Dalam sambutannya, Wapres menegaskan bahwa pembinaan generasi muda tidak cukup hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga perlu dibekali karakter, keterampilan, dan jiwa kewirausahaan agar mampu memanfaatkan bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada periode 2030–2045.

“Anak muda harus diperluas wawasannya, diperkuat akhlak serta karakternya, dan diberi bekal kemandirian serta keterampilan berwirausaha. Karena Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi di tahun 2030–2045 nanti,” ujar Wapres.

Komitmen tersebut tercermin saat Wapres berdialog dengan salah seorang peserta di Pondok Pesantren Wali Barokah, Al Qomar Bakery, yang dikelola sebagai sarana pemberdayaan dan pembelajaran kewirausahaan bagi para santri. Wapres mengapresiasi perkembangan usaha tersebut yang telah memiliki puluhan varian produk dan aktif memasarkan produknya melalui media digital.

“Al Qomar Bakery, ada 40 varian produk. Benar Ibu ya? Menarik. Saya lihat sosial medianya juga aktif ya Ibu ya?” tanya Wapres.

Menjawab hal tersebut, pemilik Al Qomar Bakery, Uswatun Hasanah, menjelaskan bahwa usaha tersebut berawal dari bantuan Kementerian Perindustrian dan terus dikembangkan sebagai sarana membangun kemandirian ekonomi santri.

“Ini juga berawal dari bantuan dari Kementerian Perindustrian. Terus kita kembangkan untuk kemandirian santri, untuk melanjutkan nanti keluar dari pondok bisa berwirausaha. Akhirnya kita kembangkan bisa menjadi sebesar ini,” jelas Uswatun.

Saat mengetahui Al Qomar Bakery juga menyelenggarakan pelatihan membuat roti bagi para santri, Wapres berharap model pembinaan tersebut dapat diterapkan di lebih banyak pondok pesantren.

“Ini bagus sekali dan saya harap bisa direplikasi di pondok pesantren lain,” ujar Wapres.

Selain membangun kualitas generasi muda, Wapres juga mengajak seluruh peserta untuk terus menjaga persatuan dan memperkuat toleransi sebagai fondasi pembangunan bangsa.

“Sebagai bangsa yang majemuk dan berbineka, kita juga perlu untuk benar-benar menjaga persatuan, perdamaian dan nilai-nilai toleransi. Jangan jadikan perbedaan sebagai pemecah belah,” pesan Wapres.

Wapres menambahkan, di tengah derasnya arus informasi, generasi muda harus mampu menjaga persatuan dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang dapat memecah belah bangsa.

“Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya kabar bohong karena kita harus saling menguatkan, saling menjaga, dan saling topang, karena tidak ada satu negara pun yang bisa melakukan pembangunan dalam kondisi tidak stabil, tidak bersatu dan terpecah belah,” tegas Wapres.

Turut mendampingi Wapres dalam kegiatan tersebut diantaranya Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Jombang Warsubi, serta Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Beasiswa LPDP Tahap II 2026 Dibuka, Pendaftaran Mulai 30 Juni hingga 31 Juli

Penulis
Reta
-

Pemerintah terus berkomitmen mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen investasi dalam membangun sumber daya manusia unggul. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah pembukaan pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap II Tahun 2026 yang berlangsung pada 30 Juni hingga 31 Juli 2026, dengan fokus memperkuat pengembangan talenta di bidang-bidang yang mendukung industri strategis nasional.

Melalui beasiswa LPDP Tahap II ini, putra-putri terbaik bangsa dapat mengambil  bagian dalam meneruskan pembangunan Indonesia melalui pendidikan tinggi yang terbagi dalam dua program utama, yakni Beasiswa STEM Industri Strategis dan Beasiswa SHARE (Social, Humanities, Arts for People, Religious Studies, Economics). Selain itu, LPDP juga kembali membuka Beasiswa Akselerasi pada Universitas Unggulan, Beasiswa Keolahragaan, serta Beasiswa Talenta Riset dan Inovasi Nasional jalur Doctor by Research.

Direktur Utama LPDP Yon Arsal menjelaskan bahwa kebijakan beasiswa tahun ini semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional melalui penguatan talenta pada sektor-sektor strategis. Sedikitnya 80 persen alokasi beasiswa difokuskan pada bidang STEM dan bidang yang berkaitan langsung dengan industri strategis, sementara maksimal 20 persen dialokasikan bagi bidang SHARE sebagai bagian dari pembangunan manusia yang berkelanjutan.

“Kita peningkatan STEM bergerak terus. Pada 2025 itu 66 sampai 69 persen, 2026 di 74 persen. Kita akan coba sampai minimal 80 persen ke STEM dan STEM related,” ujar Yon Arsal dalam media briefing di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan.

Bidang STEM Industri Strategis yang menjadi prioritas meliputi sektor pangan, energi, pertahanan, digitalisasi termasuk kecerdasan artifisial (AI) dan semikonduktor, kesehatan, hilirisasi, maritim, manufaktur dan material maju, hingga kewirausahaan serta industri kreatif. LPDP juga memberikan dukungan bagi bidang STEM-related seperti bisnis, ekonomi, hukum, dan kebijakan publik yang berperan dalam memperkuat pengembangan industri strategis tersebut.

Sementara itu, bidang SHARE tetap menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional melalui penguatan aspek sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kebijakan publik, dan keagamaan.

Investasi APBN melalui LPDP juga terus mengedepankan prinsip inklusivitas. Pemerintah memberikan perhatian kepada penerima beasiswa afirmasi, khususnya putra-putri terbaik dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, agar memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengakses pendidikan tinggi.

Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso menyampaikan bahwa pada penyelenggaraan Beasiswa Tahap II Tahun 2026, LPDP turut menghadirkan berbagai penyesuaian ketentuan yang semakin memudahkan masyarakat dalam mengikuti proses seleksi diantaranya keringanan persyaratan Bahasa Inggris, penambahan universitas unggulan serta pembaruan daftar perguruan tinggi tujuan.

Sebagai pengelola Dana Abadi Pendidikan, LPDP saat ini mengelola akumulasi Dana Abadi Bidang Pendidikan sebesar Rp180,81 triliun per 31 Mei 2026. Dana tersebut menjadi fondasi keberlanjutan investasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui APBN.

Sejak 2013 hingga Mei 2026, LPDP telah menghasilkan 58.749 penerima Beasiswa LPDP yang terdiri atas program magister, doktor, dokter spesialis, dan non-gelar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34.334 orang telah menjadi alumni, sedangkan 18.728 orang masih menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.

Secara keseluruhan, melalui berbagai program kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, LPDP telah mendukung 98.409 penerima beasiswa program degree serta lebih dari 586 ribu peserta program non-degree. Selain itu, LPDP juga mendanai ribuan proyek riset, penguatan perguruan tinggi, dan pemajuan kebudayaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing nasional.

Antusiasme masyarakat terhadap program Beasiswa LPDP juga terus mengalami peningkatan. Pada Seleksi Beasiswa LPDP Tahap I Tahun 2026, sebanyak 2.753 peserta dinyatakan lulus seleksi substansi dari total 32.794 pendaftar. Jumlah tersebut melanjutkan tren peningkatan minat masyarakat terhadap program Beasiswa LPDP sebesar 33,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

APBN akan terus diarahkan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi putra-putri terbaik bangsa, menyiapkan talenta unggul yang mampu mendorong transformasi ekonomi, memperkuat industri strategis, serta meningkatkan daya saing Indonesia di masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lippo Hibahkan Lahan Meikarta 30 Hektare, Menkeu Sebut Percepat Program 3 Juta Rumah

Penulis
Reta
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas komitmen dunia usaha dalam mendukung Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah melalui penyerahan hibah lahan oleh PT Lippo Cikarang Tbk. kepada Pemerintah Republik Indonesia. Menurut Menkeu, kolaborasi tersebut merupakan bentuk nyata sinergi pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung salah satu agenda prioritas Asta Cita Presiden.

Dalam sambutannya pada acara Penandatanganan Komitmen Penyerahan Hibah Tanah di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6), Menkeu mengatakan bahwa program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah menjadi upaya strategis pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen seluruh pihak dalam mendukung salah satu agenda prioritas Asta Cita Presiden, yaitu program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Program ini hadir untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujar Menkeu.

Secara khusus, Menkeu mengapresiasi komitmen Grup Lippo yang menyerahkan lahan di kawasan Meikarta seluas sekitar 30 hektare kepada pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan semangat gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan nasional.

“Komitmen ini merupakan wujud nyata sinergi dan semangat gotong royong antara dunia usaha dan pemerintah dalam membangun negeri,” kata Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa aset hibah tersebut direncanakan menjadi penyertaan modal negara kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk dikelola melalui proses bisnis yang sehat sehingga pemanfaatannya dapat mendukung Program 3 Juta Rumah tanpa membebani APBN.

Menkeu juga menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk mempercepat penyelesaian berbagai tahapan administrasi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga agar lahan hibah tersebut dapat segera dimanfaatkan.

“Setiap ada proyek yang menguntungkan masyarakat, negara, pasti akan kami percepat,” tegas Menkeu.

Dalam pelaksanaannya, seluruh proses hibah akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan kehati-hatian. Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Danantara Indonesia, dengan didukung pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung, untuk memastikan seluruh proses berjalan secara profesional.

Menutup sambutannya, Menkeu berharap kolaborasi yang terjalin melalui komitmen hibah tanah tersebut dapat menjadi contoh sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjawab tantangan pembangunan nasional serta mendukung penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. (dep/al)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi II DPR Tekankan Pentingnya Harmoni Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Percepat Pembangunan

Penulis
Reta
-

Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (Aswakada) memperkuat pembinaan, koordinasi, dan komunikasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal itu guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harmonis, efektif, akuntabel, serta mampu mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

 

Pernyataan tersebut jadi salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI bersama Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri serta Aswakada yang disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda yang digelar di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

 

“Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Aswakada untuk terus memperkuat pembinaan koordinasi dan komunikasi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harmonis efektif akuntabel serta mampu mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Rifqinizamy.

 

Selain itu, Legislator Fraksi Partai Nasdem tersebut mengungkapkan Komisi II DPR RI juga mencatat dan mengapresiasi berbagai aspirasi, masukan, serta pengalaman empiris yang disampaikan Aswakada terkait pelaksanaan tugas, fungsi, kedudukan, dan hak keuangan Wakil Kepala Daerah sebagai bahan evaluasi dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

 

“Komisi II DPR RI mencatat dan mengapresiasi berbagai aspirasi masukan serta pengalaman empiris yang disampaikan oleh Aswakada terkait pelaksanaan tugas fungsi kedudukan dan hak keuangan Wakil Kepala Daerah  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bahan evaluasi dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan daerah,” tuturnya.

 

Sebelumnya, Rifqinizamy dalam pembahasan rapat menjelaskan secara konstitusional UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengatur mengenai Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4). Sementara itu, keberadaan Wakil Kepala Daerah merupakan politik hukum yang kemudian diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah setelah diterapkannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

 

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri menyampaikan Pemerintah akan menempuh langkah jangka pendek dengan mempertegas pendelegasian kewenangan dari Kepala Daerah kepada Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Adapun usulan mengenai pemberian sanksi, menurutnya, masih memerlukan pembahasan lebih mendalam.

 

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri menjelaskan bahwa hak keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada dasarnya telah diatur dengan perbedaan proporsi. Menurutnya, persoalan yang lebih sering muncul bukan terkait hak keuangan, melainkan pembagian tugas dan kewenangan yang sangat dipengaruhi hubungan kerja antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

PM India Narendra Modi Dijadwalkan Kunjungi Indonesia, Bahas Kerja Sama Maritim hingga Ekonomi

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga mengungkapkan bahwa Perdana Menteri India, Narendra Modi, akan melakukan kunjungan ke Indonesia sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke India pada Januari 2025.

Hal tersebut disampaikannya usai menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia, H.E. Mr. Shri Sandeep Chakravorty, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026)

“Hari ini kita menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia, Bapak Sandeep, dan Beliau menyampaikan berita baik bahwa Perdana Menteri India, Narendra Modi, akan hadir di Indonesia sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Pak Prabowo di Januari 2025,” ujar Ravindra dikutip dari Parlementaria usai pertemuan.

Menurutnya, kunjungan tersebut akan membahas sejumlah kerja sama strategis yang telah dijalin kedua negara, mulai dari pelestarian warisan budaya hingga penguatan kerja sama ekonomi, energi, dan maritim.

“Hal yang akan dibahas adalah salah satunya kerja sama, mereka ingin melihat cultural heritage seperti Candi Prambanan dan mereka ingin membantu untuk revitalisasi misalnya. Kemudian kerja sama-kerja sama yang sebelumnya telah dibahas di bidang ekonomi, bidang energi, dan bidang maritim,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ravindra menambahkan, salah satu agenda yang turut menjadi perhatian adalah pengembangan koridor strategis antara Andaman, Nicobar, dan Aceh yang dinilai memiliki potensi memperkuat konektivitas maritim serta perdagangan bilateral.

“Sebagai contoh sejenak itu sedikit bagaimana pengembangan strategis koridor antara Andaman, Nicobar dan Aceh. Karena itu merupakan shipping lane yang dekat dengan Malacca Street dan bagaimana pengembangan koridor maritim tersebut untuk mendorong pertumbuhan pendapatan bilateral misalnya,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa rangkaian kunjungan Perdana Menteri India yang akan berlangsung pada Juli ini akan diawali dengan agenda bersama pemerintah, kemudian dilanjutkan dengan pidato di parlemen yang dihadiri anggota DPR RI, DPD RI, serta komunitas hubungan internasional.

“Kunjungan ini akan dilaksanakan pada eksekutif pertama-tama, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi pidato di parlemen bersama anggota DPR, DPD, dan juga komunitas hubungan internasional,” pungkasnya.

Diketahui, Kepulauan Andaman dan Nikobar (India) berjarak sekitar 150 km di utara Provinsi Aceh (Indonesia) dan dipisahkan oleh Laut Andaman. Wilayah ini secara hukum milik India, tetapi memiliki kedekatan sejarah, budaya, dan potensi ekonomi yang erat dengan Aceh.

Berikut adalah beberapa aspek utama terkait hubungan antara kedua wilayah tersebut. Pertama, Konektivitas dan Perdagangan. Dalam hal Jalur Pelayaran, kedua wilayah ini memiliki posisi yang sangat strategis. Pulau terjauh di gugusan Nikobar (Indira Point) adalah titik terdekat dengan daratan Aceh. Adapun secara Kerja Sama Ekonomi, Pemerintah Indonesia (khususnya wilayah Aceh) dan India secara aktif mendorong Business Matching Pengusaha Aceh dan India untuk membuka jalur perdagangan langsung dan konektivitas maritim antara Aceh dan Andaman.

Kedua, Hubungan Historis. Dalam hal Suku Asli, terdapat kesamaan akar sejarah. Misalnya, bahasa suku-suku asli di Kepulauan Andaman, seperti suku Onge dan Sentinel, memiliki hubungan linguistik dengan beberapa bahasa rumpun Austronesia dan Andaman Lama yang tersebar di wilayah kepulauan nusantara hingga Aceh.

Bahkan saat terjadi Tsunami 2004 jadi momen penting di mana kedua wilayah yang bertetangga ini terdampak cukup parah dan saling mengingatkan akan kedekatan geografisnya.

Ketiga, Eksplorasi Energi. Dalam hal Blok Andaman, berada di wilayah perbatasan laut kedua kawasan, Blok Andaman menjadi salah satu wilayah kerja minyak dan gas yang dieksplorasi, yang seringkali menjadi perhatian khusus masyarakat dan aktivis Aceh terkait pembagian sumber daya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BKSAP DPR dan MUI Perkuat Sinergi Dukung Palestina, Siapkan Konferensi Bersama Agustus 2026

Penulis
Reta
-

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepakat memperkuat sinergi dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Salah satu tindak lanjut yang disiapkan adalah penyelenggaraan konferensi bersama pada Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan lahirnya Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

 

Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengatakan audiensi dengan MUI beserta organisasi-organisasi Islam merupakan kelanjutan dari kerja sama yang telah terjalin pada periode kepemimpinan BKSAP sebelumnya.

 

“Silaturahmi ini melanjutkan kerja sama MUI dengan BKSAP yang sudah terjalin pada kepemimpinan sebelumnya. Kami berkomitmen melanjutkan sinergi ini agar perjuangan untuk rakyat Palestina terus kita gaungkan dan kita suarakan,” ujar Syahrul dikutip dari Parlementaria, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

 

Menurutnya, isu Palestina menjadi pembahasan utama dalam audiensi tersebut karena dihadiri Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri. Komitmen bersama itu akan diwujudkan melalui konferensi yang melibatkan BKSAP, MUI, serta berbagai organisasi Islam.

 

“Kita memperkirakan pada bulan Agustus nanti akan ada kegiatan bersama dalam rangka memperingati lahirnya OKI. Ini menjadi bagian dari sinergi kita dengan MUI dan organisasi-organisasi Islam,” kata Politisi Fraksi PKS ini.

 

Selain isu Palestina, kedua pihak juga sepakat memperkuat kolaborasi dalam mengisi pembangunan bangsa melalui nilai-nilai keislaman.

 

Syahrul menambahkan, perjuangan mendukung kemerdekaan Palestina tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah.

 

“Kementerian Luar Negeri tentu menjadi mitra strategis. Parlemen memiliki perannya, pemerintah juga memiliki kapasitasnya masing-masing, sehingga sinergi ini sangat penting,” ujar Anggota Komisi Luar Negeri DPR RI itu.

 

Di tingkat internasional, lanjut Syahrul, BKSAP juga akan memanfaatkan berbagai forum parlemen untuk memperkuat dukungan terhadap Palestina sekaligus menjembatani kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil di berbagai negara.

 

“BKSAP memiliki berbagai forum kerja sama parlemen internasional. Kami akan mencoba menyinergikan peran parlemen dengan NGO sehingga perjuangan untuk Palestina bisa semakin kuat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...189190191...4,867Halaman 190 dari 4,867