Beranda blog Halaman 191

BKSAP DPR Usulkan Verifikasi NGO Penggalang Dana Palestina untuk Cegah Penyelewengan

Penulis
Reta
-

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong adanya mekanisme verifikasi terhadap lembaga filantropi atau organisasi nonpemerintah (NGO) yang menghimpun bantuan untuk Palestina. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bantuan masyarakat benar-benar sampai kepada rakyat Palestina.

 

Hal itu disampaikan Syahrul dikutip dari Parlementaria usai audiensi BKSAP DPR RI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

 

“Yang kami sarankan adalah perlunya verifikasi terhadap NGO-NGO filantropi yang menggalang bantuan untuk Palestina, sehingga tidak terjadi penyelewengan dan amanah masyarakat benar-benar tersampaikan kepada rakyat Palestina,” kata Syahrul.

 

Menurut Politisi Fraksi PKS itu, tingginya solidaritas masyarakat Indonesia terhadap Palestina telah mendorong munculnya berbagai lembaga kemanusiaan. Karena itu, akuntabilitas pengelolaan dana menjadi hal yang harus dijaga agar kepercayaan publik tetap terpelihara.

 

“Kita ingin menjaga amanah masyarakat yang berinfak. Dana yang dihimpun harus benar-benar sampai kepada rakyat Palestina,” tegasnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Syahrul juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina merupakan amanat konstitusi yang harus terus diperjuangkan. Ia menilai apabila terdapat aktivitas yang bertentangan dengan semangat tersebut, termasuk informasi mengenai hubungan dagang dengan Israel, maka hal itu perlu dikaji lebih lanjut.

 

“Kalau memang informasi itu benar, tentu perlu dihentikan karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar yang mendukung kemerdekaan Palestina,” ujar Anggota Komisi I DPR RI ini.

 

Lebih lanjut, Syahrul menekankan bahwa upaya membantu Palestina memerlukan kolaborasi antara parlemen, pemerintah, serta organisasi masyarakat sipil agar setiap langkah yang dilakukan saling melengkapi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

 

“Parlemen, pemerintah, dan NGO memiliki peran yang berbeda. Karena itu, kerja sama antarpemangku kepentingan menjadi kunci agar dukungan Indonesia kepada Palestina semakin efektif,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Minta Kemenag Pastikan Hak Guru Non-ASN Terpenuhi Meski Anggaran Pendidikan 2026 Terbatas

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Dini Rahmania meminta Kementerian Agama (Kemenag) memastikan hak guru non-ASN terpenuhi serta menyiapkan langkah mitigasi terhadap kekurangan anggaran pendidikan pada Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, negara harus menjamin hak para guru tidak terhambat akibat persoalan administrasi maupun keterbatasan anggaran.

“Menurut saya, guru sudah menjalankan kewajiban mengajarnya sejak bertahun-tahun yang lalu, maka negara juga harus menunaikan kewajiban membayar hak mereka. Sekali lagi, jangan biarkan guru-guru mengurus administrasi terlalu lama,” tegas Dini dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Di awal penyampaiannya, Dini mengapresiasi komitmen Kementerian Agama yang terus menjaga keberlanjutan berbagai program bantuan pendidikan. Ia mencatat alokasi fungsi pendidikan masih menjadi porsi terbesar dalam anggaran Kementerian Agama, yakni sekitar 87,4 persen atau lebih dari Rp73 triliun.

Meski demikian, ia menilai keberhasilan bantuan pendidikan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari ketepatan sasaran, ketepatan waktu penyaluran, dan dampak yang dirasakan penerima manfaat.

“Keberhasilan bantuan pendidikan tidak cukup diukur dari berapa besar anggaran yang disiapkan, tetapi sejauh mana bantuan tersebut benar-benar diterima oleh orang yang berhak, tepat waktu, dan juga memberi dampak yang nyata,” ujarnya.

Dini juga meminta penjelasan mengenai langkah yang disiapkan Kementerian Agama untuk mengantisipasi kekurangan anggaran sebesar Rp6,02 triliun bagi pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Profesi Dosen (TPD), serta kebutuhan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah swasta apabila usulan tambahan anggaran tidak sepenuhnya disetujui pemerintah.

“Mitigasi atau skema bagaimana yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama jika Kementerian Keuangan tidak dapat menyetujui seluruh usulan tambahan tersebut di sisa tahun anggaran 2026?” tanyanya.

Selain itu, Dini menyoroti masih adanya guru non-ASN yang belum menerima Tunjangan Profesi Pendidik (TPP). Ia mengungkapkan, setelah dilakukan pengawalan bersama Kementerian Agama, sebanyak 255 guru telah menerima haknya. Namun demikian, masih terdapat 65 guru non-ASN yang hingga kini belum memperoleh pembayaran TPP.

“Oleh karena itu, saya ingin meminta secara khusus agar Kementerian Agama melakukan verifikasi ulang terhadap data tersebut, kemudian memastikan tidak ada lagi guru yang kehilangan haknya hanya karena persoalan administrasi, serta memberikan kepastian penyelesaian kepada guru-guru tersebut,” tegasnya.

Dini menegaskan, para guru telah menjalankan tugas mengajar selama bertahun-tahun. Maka dari itu, lanjutnya, negara juga berkewajiban memenuhi hak mereka. Ia berharap Kementerian Agama membangun sistem administrasi yang mampu mendeteksi kekurangan dokumen sejak dini agar guru tidak perlu berulang kali mengurus berkas dan dapat memperoleh kepastian atas hak-haknya.

“Saya berharap Kementerian Agama mulai membangun sistem yang mampu mendeteksi kekurangan administrasi lebih awal sehingga guru bisa mengetahui ada masalah, jangan sampai berlarut-larut,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan Korea Selatan Perkuat Kerja Sama Ekonomi Lewat Korea-Indonesia Economic Partnership Forum 2026

Penulis
Reta
-

Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan menggelar Korea-Indonesia Economic Partnership Forum 2026 di Ballroom Kempinski, Jakarta, sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi bilateral kedua negara yang telah ditingkatkan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif Khusus pada tahun 2026 ini.

Forum tersebut dihadiri oleh Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Yoon Songu, _Chairman Korean Chamber of Commerce and Industry_, Lee Kang Hyun, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Untung Basuki, serta sejumlah perwakilan pelaku usaha dari Korea.

Dalam sesi _keynote speech_, Menteri Keuangan menyampaikan paparan mengenai tren perekonomian Indonesia dan langkah-langkah penguatan kerja sama ekonomi Indonesia-Korea, antara lain melalui penciptaan kepastian operasional, optimalisasi pemanfaatan _Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement_ (IK-CEPA), serta kolaborasi pada sektor industri hilir dan industri masa depan. Menkeu juga menyoroti kinerja perekonomian nasional yang tetap solid di tengah dinamika geopolitik global yang mulai mereda.

Pada sesi dialog perpajakan dan kepabeanan, Direktur Jenderal Pajak memaparkan perkembangan reformasi sistem administrasi perpajakan nasional, sementara Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis menyampaikan arah kebijakan kepabeanan dan cukai, termasuk dukungan terhadap kelancaran arus barang melalui skema Mitra Utama (MITA) dan Authorized Economic Operator (AEO), digitalisasi logistik, serta fasilitasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Penyelenggaraan forum ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan dagang dan investasi antara Indonesia dan Korea, sejalan dengan semangat kemitraan strategis yang telah disepakati kedua negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PKP Perkuat Akurasi Data Penerima BSPS Lewat Sistem Go PKP

Penulis
Reta
-

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat tata kelola pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar semakin tepat sasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pemutakhiran data penerima bantuan dengan memanfaatkan sistem digital Go PKP.

Hal tersebut menjadi fokus pembahasan dalam rapat yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di kediaman Menteri Dalam Negeri, Senin (29/6/2026).

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sistem Go PKP telah beroperasi dan menjadi bagian penting dalam proses verifikasi calon penerima bantuan. Data hasil verifikasi lapangan yang diperoleh Kementerian PKP secara berkala disampaikan kepada BPS sebagai bahan pemutakhiran data nasional sehingga kualitas basis data penerima bantuan semakin akurat.

“Kami ingin memastikan setiap bantuan bedah rumah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, kami terus membangun kolaborasi dengan Kemendagri dan BPS agar proses verifikasi, validasi, hingga pemutakhiran data dapat berjalan secara terpadu,” ujar Menteri PKP.

Dalam rapat tersebut, Menteri PKP juga meminta berbagai masukan dan tanggapan dari Menteri Dalam Negeri maupun Kepala BPS terhadap pengembangan sistem Go PKP agar semakin efektif mendukung pelaksanaan Program BSPS.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memberikan sejumlah masukan terkait perbandingan antara Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Kementerian PKP. Sinkronisasi kedua data tersebut diharapkan mampu menghasilkan basis data penerima bantuan yang lebih mutakhir dan akurat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pengusulan calon penerima bantuan. Peran aktif pemerintah daerah dinilai sangat penting untuk memastikan setiap usulan yang disampaikan benar-benar sesuai kondisi masyarakat di lapangan sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.

Selain membahas integrasi data, rapat juga mengulas secara rinci kriteria penerima bantuan BSPS, penyesuaian hasil verifikasi Kementerian PKP untuk mendukung pemutakhiran data BPS, serta penyederhanaan readiness criteria sebagai persyaratan penerima bantuan tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas dan ketepatan sasaran.

Melalui penyempurnaan sistem Go PKP dan penguatan kolaborasi lintas kementerian serta lembaga, pemerintah berharap pelaksanaan Program BSPS dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan mampu mempercepat peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia sebagai bagian dari dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.

Menutup pertemuan tersebut, Menteri PKP menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemendagri dan BPS atas komitmen bersama dalam mendukung penyempurnaan tata kelola Program BSPS. “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Kemendagri dan BPS yang terus berkolaborasi dan bersinergi sehingga proses pelaksanaan Program BSPS dapat berjalan semakin baik, transparan, dan tepat sasaran,” tutupnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setyabudi, Sekretaris Jenderal Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Heri Jerman, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Plt. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi, serta Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian PKP Adit.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sita Ferry Juliantono Dorong Koperasi Perkuat Ekosistem Gula Kelapa di Kebumen

Penulis
Reta
-

Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Koperasi (DWP Kemenkop) yang juga menjabat sebagai  Ketua Bidang Manajemen Usaha di Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Sita Ferry Juliantono membuka Coconut Sugar Ecosystem Matchmaking Forum di Kebumen yang digagas untuk memperkuat ekosistem gula kelapa melalui koperasi, sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat.

Sita menyatakan bahwa koperasi bukan sekadar wadah usaha, melainkan instrumen ekonomi yang menghubungkan kepentingan pelaku usaha dengan masyarakat. Menurutnya, koperasi harus menjadi penggerak utama dalam memperluas akses pasar dan pembiayaan serta menjadi solusi utama dalam mengurai permasalahan ekonomi khususnya di akar rumput.

“Koperasi hadir bukan hanya untuk mengejar keuntungan ekonomi, tetapi memastikan kegiatan usaha memberi manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat,” ujar Sita Ferry Juliantono dalam keterangannya, Senin (29/6).

Turut hadir Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Destry Anna Sari, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Henny Navilah, Ketua DWP Kemenkop Wati Ahmad Zabadi, Bupati Kebumen Lilis Nuryani.

Ia menyoroti tantangan besar yang dihadapi pelaku usaha gula kelapa mulai dari keterbatasan kapasitas teknis, rendahnya integrasi pasar, hingga sulitnya akses pembiayaan. Hal ini membuat koperasi semakin relevan sebagai jembatan bagi petani/penderes kelapa agar permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik.

Oleh karena itu dengan dukungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi yang merupakan Badan Layanan Umum Kementerian Koperasi (Kemenkop), Sita mendorong agar petani kelapa dapat memanfaatkan lembaga ini untuk memecahkan permasalahan pembiayaan. Namun para petani harus tergabung dalam wadah koperasi terlebih dahulu.

“Koperasi juga harus menjadi agregator nilai yang menghubungkan produk dengan pasar karena saat ini pasar global menuntut produk yang berkelanjutan, kualitas yang konsisten,” tegasnya.

Dengan besarnya potensi ekonomi di Kebumen, Sita menekankan pentingnya menjalin kemitraan jangka panjang antara koperasi dan kelompok tani dengan stakeholder terkait lainnya. Ia juga mendorong perlunya konsolidasi koperasi agar mampu memetakan potensi usaha khususnya di Kebumen sehingga potensi-potensi yang ada dapat dioptimalkan yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kabupaten Kebumen memiliki potensi besar. Forum ini harus menjadi tindak lanjut positif agar koperasi benar-benar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan petani,” kata Sita.

Dalam kesempatan tersebut juga, Dharma Wanita Persatuan (DWP) turut mengambil peran strategis dalam mengakselerasi pemahaman mengenai pentingnya koperasi sebagai konsolidator ekonomi masyarakat.

Sita menambahkan melalui kegiatan yang melibatkan pengurus DWP serta para penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), DWP berupaya memperkuat sosialisasi dan edukasi tentang peran koperasi sebagai wadah penguatan ekonomi berbasis komunitas, sekaligus mendorong sinergi berbagai elemen masyarakat dalam mendukung pengembangan dan keberlanjutan koperasi.

Sementara itu Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari menambahkan bahwa forum ini menjadi bukti komitmen Kemenkop untuk mengangkat potensi Kebumen. Ia menyebutkan, lebih dari 100 orang mulai dari pengurus Koperasi Desa Kelurahan merah Putih, kelompok petani gula kelapa hingga stakeholder lainnya tergabung dalam forum tersebut. Hal ini menunjukkan antusiasme besar terhadap penguatan ekosistem gula kelapa.

Destry juga menekankan bahwa koperasi harus mampu melakukan konsolidasi agar petani bisa lebih sejahtera. Kemitraan menjadi kunci untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing. Menurutnya, kolaborasi aktif masyarakat dan semua pemangku kepentingan menjadi syarat utama agar koperasi berdaya saing produktif.

“Koperasi bisa memetakan potensi usaha dari setiap butir kelapa, lalu Deputi Pemasaran akan melakukan business matching untuk mendatangkan buyer,” jelasnya.

Bupati Kebumen Lilis Nuryani mengapresiasi inisiatif dari Kemenkop dan Dekranas yang memilih Kebumen sebagai tuan rumah forum ini. Ia menilai kegiatan ini akan memperkuat ekosistem gula kelapa sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menekankan bahwa gula kelapa adalah komoditas strategis di Kebumen dan menjadi produk unggulan bagi masyarakat di pesisir dan perbukitan Kebumen. Ia berharap komoditas unggulan ini koperasi mampu menjadi jembatan untuk pembangunan rantai usaha yang sehat dan produktif.

“Kesejahteraan masyarakat para petani tidak cukup hanya menjual produk, tetapi dengan membangun ekosistem yang menghadirkan kemitraan adil, pembiayaan mudah, dan pasar yang memberikan kepastian,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kabar Baik! Tarif Listrik PLN Periode Juli-September 2026 Resmi Tidak Berubah

Penulis
Reta
-

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) Triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (30/6).

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif tenaga listrik Triwulan III Tahun 2026, parameter ekonomi makro mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.959,32 per USD, ICP sebesar USD96,12 per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta HBA sebesar USD70 per ton sesuai kebijakan DMO batubara. Berdasarkan formula tariff adjustment, akumulasi perubahan parameter tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

“Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik,” tegas Bahlil.

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan,” jelas Bahlil.

Kementerian ESDM juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kementerian ESDM meminta PT PLN (Persero) untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harga Sawit Riau Naik, TBS Plasma Umur 9 Tahun Tembus Rp3.831,76 per Kg

Penulis
Reta
-

Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim telah melaksanakan rapat penetapan harga kelapa sawit mitra plasma. Berdasarkan hasil kesepakatan tim, penetapan harga kelapa sawit periode 1 – 7 Juli 2026 telah menggunakan Permentan Nomor 13 Tahun 2024.

Kepala Dinas Perkebunan Riau Supriadi mengatakan, berdasarkan tabel rendemen harga baru hasil kajian dari PPKS Medan yang disepakati oleh tim untuk kenaikan harga tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp 55,60/Kg atau mencapai 1,47% dari harga periodelalu. Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan naik menjadi Rp 3.831,76/Kg dan berlaku untuk periode satu minggu ke depan.

“Dengan harga cangkang sebesar Rp 19,77/Kg. Pada periode ini indeks K yang dipakai adalah 92,87%, harga penjualan CPO minggu ini naik sebesar Rp 167,21 dan kernel minggu ini naik sebesar Rp 444,40 dari Minggu lalu,” katanya.

Ada beberapa PKS yang tidak melakukan penjualan, berdasarkan Permentan nomor 13 tahun 2024 pasal 16 maka harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim, apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN. Harga rata-rata CPO KPBN periode ini adalah Rp 15.525,00 dan harga kernel KPBN periode ini sebesar Rp 12.795,00.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harga TBS yang ditetapkan oleh timuntuk mitra plasma mengalami kenaikan. Kenaikan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor naiknya harga cpo dan kernel,” ujarnya.

Dalam penetapan harga TBS Provinsi Riau Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun selalu melakukan perbaikan tata Kelola agar penetapan harga ini sesuai dengan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra.

“Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya yang serius dari seluruh stakeholder yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma Provinsi Riau No. 23 Periode : Rabu – Selasa, 1 – 7 JULI 2026

Umur 3 Th (Rp 2,949.68 );

Umur 4 Th (Rp 3,347.18 );

Umur 5 Th (Rp 3,548.50 );

Umur 6 Th (Rp 3,703.60 );

Umur 7 Th (Rp 3,782.99 );

Umur 8 Th (Rp 3,827.74 );

Umur 9 Th (Rp 3,831.76 );

Umur 10-20 Th (Rp 3,810.90 );

Umur 21 Th (Rp 3,750.55 );

Umur 22 Th (Rp 3,692.58 );

Umur 23 Th (Rp 3,630.79 );

Umur 24 Th (Rp 3,563.01 );

Umur 25 Th (Rp 3,486.85 );

Umur 26 Th (Rp 3,440.62 );

Umur 27 Th (Rp 3,394.14 );

Umur 28 Th (Rp 3,348.86 );

Umur 29 Th (Rp 3,331.61 );

Umur 30 Th (Rp 3,317.24 );

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HUT ke-436 Kota Medan, Rico Waas Ajak Seluruh Elemen Tinggalkan Warisan Terbaik bagi Masyarakat

Penulis
Reta
-

Perjalanan panjang 436 tahun Kota Medan bukan sekadar angka sejarah, melainkan pondasi untuk membangun warisan bagi generasi masa depan. Hal tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menyampaikan pidato sambutan dalam Rapat Paripurna Hari Jadi Kota Medan ke- 436 di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (30/6/2026).

Rapat Paripurna yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, serta dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, perwakilan Pemprov Sumut, Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, unsur Forkopimda diantaranya Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, Dandim 0201/ Medan Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo, Sekretaris Daerah Ir. Wiriya Al Rahman, Ketua TP PKK Kota Medan Ny Airin Rico Waas, Staf Ahli PKK Ny Martinijal Zakiyuddin Harahap, Ketua Dharmawanita Ny Ismiralda Wiriya Alrahman, unsur Forkopimda, para anggota dewan, OPD, Camat, Lurah, serta tokoh masyarakat se-Kota Medan.

Dijelaskan Rico Waas Pemko Medan berkomitmen penuh untuk membawa Kota Medan bertransformasi menjadi kota yang lebih inklusif, maju, dan berkelanjutan. Oleh karena itu Rico Waas mengajak seluruh elemen melangkah bersama mewujudkan Medan Bertuah yang maju dan berkelanjutan.

Di hadapan para anggota dewan dan tamu undangan, Rico Waas mengingatkan bahwa posisi yang mereka pangkul hari ini memikul harapan besar dari masyarakat Kota Medan. Ia mengajak seluruh jajaran aparatur pemerintahan untuk tidak berpuas diri hanya pada pencapaian statistik.

“Hari ini kami ingin mengajak, mari kita bersama-sama, marilah kita mengetuk hati kita untuk bekerja semakin baik lagi. Seluruh capaian yang tadi ditunjukkan pada video, hanyalah capaian pada angka-angka. Secara realitasnya, masyarakat masih membutuhkan kerja-kerja keras kita dan komitmen kita bersama,” ujar Rico Waas

Menurut Rico Waas akan terus ada hari-hari yang meletihkan, hari-hari yang mungkin membuat kita tidak tidur. Tapi Bapak, Ibu sekalian, apabila masyarakat bisa mulai tersenyum, di situlah kita bisa lebih senang pada masa yang depan nanti.

Dalam momen bersejarah tersebut, Rico Waas juga memberikan penghormatan khusus kepada tiga mantan Wali Kota Medan yang turut hadir langsung dalam Rapat Paripurna, yakni Bapak Abdillah, Bapak Rahudman Harahap, dan Bapak Akhyar Nasution. Menurutnya, wajah Medan yang kini menuju metropolitan tidak lepas dari sumbangsih tangan para pendahulu.

“Tanpa mereka dan juga wali kota-wali kota lainnya, Medan tidak sampai pada hari ini. Yang dibuat dari tahun ke tahun adalah legasi, adalah peninggalan yang baik. Untuk itu, mari di masa periode kita pada saat ini, tinggalkan legasi terbaik untuk masyarakat Kota Medan,” tegasnya.

Rico Waas menekankan bahwa integritas adalah kunci agar seluruh jajaran, mulai dari OPD, Camat, Lurah, hingga Kepala Lingkungan (Kepling), selalu dikenang baik oleh masyarakat.

“Bukan hanya nama saya yang perlu diingat-ingat, bagi kami itu mungkin tidak penting. Tapi seluruhnya! Kami ingin Bapak, Ibu anggota dewan yang terhormat selalu diingat oleh masyarakat sebagai perangkat yang pernah bekerja dengan sangat baik. Kita lahir dan besar di sini, maka mari kita lipatgandakan lagi kinerja kita, hanya untuk masyarakat.” Ucap Rico Waas.

Guna mewujudkan komitmen tersebut, Rico Waas memaparkan arah besar pembangunan kota berbasis digital lewat cetak biru Medan Satu Data. Masa depan kota akan difokuskan pada 7 Misi Utama, yaitu: Medan Berbudaya, Medan Energik, Medan Ramah, Medan Tertib, Medan Unggul, Medan Aman, dan Medan Humanis.

Langkah taktis ini, dijabarkan Rico Waas ke dalam 17 Program Unggulan yang menyentuh berbagai sektor vital yakni Ekonomi & UMKM: Penguatan usaha mikro melalui pelatihan kewirausahaan, pasar UMKM, keterampilan digital, serta program bantuan modal untuk UMKM rumahan guna memperluas lapangan kerja.

Kemudian, lanjut  Rico Waas Ketertiban & Keamanan dengan melakukan Penataan lalu lintas dan kebersihan, pembentukan Tim Keamanan Lingkungan, pemasangan 1.000 titik Penerangan Jalan Umum (PJU), serta perluasan jaringan CCTV terkoneksi di titik rawan kriminalitas.

Di bidang Pendidikan dan Kesehatan, Rico Waas menjelaskan pemerataan fasilitas kesehatan dan pendidikan di kawasan Medan Utara melalui pembangunan Puskesmas/Puskesmas Pembantu. “Di sektor pendidikan, Pemkot melanjutkan program Tebus Ijazah (mencapai 329 ijazah pada tahun 2025) serta bantuan uang sekolah/beasiswa dari tingkat SD hingga mahasiswa miskin berprestasi”, ujar Rico Waas.

Disamping itu, jelas Rico Waas Perlindungan Sosial , Jaminan sembako murah, Program Keluarga Harapan Medan Makmur melalui Bantuan Sosial Tunai Medan Humanis, jaminan kesejahteraan lansia/disabilitas, serta santunan bagi korban tindak kriminal.

Di bidang Infrastruktur Penanganan Banjir: Pemkot Medan masif melakukan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur drainase kota yang saat ini telah menyasar 568 titik drainase sepanjang 194.830 meter”, imbuh Rico Waas.

Diakhir pidatonya, Rico Waas tidak menampik bahwa Kota Medan masih menghadapi segudang tantangan pelik. Namun, ia optimis problematika tersebut dapat diselesaikan secara bertahap melalui sinergi yang kokoh antara legislatif, eksekutif, yudikatif, dan seluruh lapisan masyarakat.

“Mudah-mudahan Kota Medan semakin maju, semakin baik. Seluruh permasalahan bisa kita perbaiki. Dengan begitu banyaknya problematika: permasalahan banjir, drainase, jalan rusak, narkoba, dan juga masalah-masalah sosial lainnya, masalah kemiskinan, pendidikan, harus kita selesaikan secepat-cepatnya,” pungkas Rico.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Disnaker Bandung Ubah Strategi Tekan Pengangguran, Pelatihan Bersertifikat hingga Job Fair Digital

Penulis
Reta
-

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) memperkuat berbagai strategi untuk menekan angka pengangguran yang saat ini masih mencapai sekitar 99.300 orang.

Di tengah tantangan ekonomi seperti tingginya inflasi, kenaikan nilai tukar dolar hingga meningkatnya harga bahan bakar, Disnaker memilih melakukan transformasi program agar lebih tepat sasaran dan mampu membuka peluang kerja yang lebih luas.

Kepala Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana menyatakan, tengah menyiapkan perubahan besar dalam pola pelatihan kerja, program magang luar negeri hingga penyelenggaraan job fair agar lebih efektif menjangkau pencari kerja.

“Angka pengangguran kita memang masih tinggi. Karena itu kami terus bekerja keras agar jumlah tersebut terus berkurang meskipun situasi ekonomi sedang penuh tantangan,” kata Yayan di Kantor Disnaker Kota Bandung, Selasa (30/6/2026).

Mulai 2027, pola pelatihan kerja akan dibagi menjadi dua skema. Pelatihan dasar seperti memasak, tata rambut hingga keterampilan digital yang tidak memerlukan sertifikasi akan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Sosial dan Dinas lainnya.

Disnaker akan fokus pada pelatihan berbasis kompetensi yang menghasilkan sertifikasi sehingga peserta memiliki daya saing lebih tinggi di dunia kerja.

Selain itu, skema magang ke luar negeri juga diubah. Jika sebelumnya pemerintah terlebih dahulu melatih peserta secara massal sebelum diberangkatkan, kini Disnaker memberikan subsidi langsung kepada calon peserta yang sudah dipastikan diterima oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk bekerja atau magang di luar negeri.

“Kami sekarang jemput bola. Ketika ada warga Bandung yang sudah siap berangkat melalui LPK, kami memberikan subsidi. Dengan begitu bantuan menjadi lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Yayan menilai, peluang kerja di luar negeri masih sangat terbuka. Perubahan pola tersebut dilakukan setelah evaluasi menunjukkan banyak peserta pelatihan sebelumnya batal berangkat karena berbagai faktor, termasuk kendala dari keluarga.

Di sisi lain, Disnaker juga mengubah konsep penyelenggaraan job fair. Jika sebelumnya dipusatkan di satu tempat, kini kegiatan tersebut akan berpindah-pindah ke kecamatan yang memiliki kebutuhan tenaga kerja tinggi sehingga lebih dekat dengan masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan job fair kini diperkuat melalui sistem daring menggunakan aplikasi New Bimma. Melalui platform tersebut, pencari kerja dapat melamar pekerjaan tanpa harus datang langsung ke lokasi, sedangkan perusahaan tetap difasilitasi untuk melakukan proses rekrutmen secara terpusat.

Saat ini tercatat sekitar 20 perusahaan membuka lebih dari 2.492 lowongan kerja melalui New Bimma. Di luar itu, tersedia pula sekitar 1.792 lowongan dari platform nasional yang dapat diakses masyarakat.

“Hal yang kami lakukan adalah mempertemukan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan masyarakat yang mencari pekerjaan. Karena itu intensitas job fair kami tingkatkan menjadi sebulan sekali dan pelaksanaannya dibuat lebih efisien melalui sistem online,” jelasnya.

Disnaker juga menghadirkan layanan Talent Hub secara gratis. Program ini memberikan tes minat dan bakat bersama psikolog sehingga pencari kerja dapat mengetahui bidang pekerjaan yang paling sesuai dengan potensi mereka.

Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja di Kota Bandung saat ini masih didominasi sektor perdagangan, ritel, pemasaran (sales) hingga logistik dan ekspedisi. Sementara sektor perhotelan masih relatif terbatas, meski kebutuhan kemampuan komunikasi dan public speaking tetap tinggi.

Untuk tahun 2026, Pemerintah Kota Bandung menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 7,22 persen.

Pelaksanaan job fair berbasis digital pun mendapat respons positif dari para pencari kerja. Salah seorang warga Kota Bandung, Resa Septiani mengaku proses melamar melalui aplikasi lebih praktis karena telah menyediakan tahapan awal sebelum wawancara.

“Lebih mudah lewat web. Jadi saat interview kita sudah tahu pertanyaan-pertanyaan awal yang sebelumnya diisi di aplikasi,” ujarnya.

Hal senada disampaikan warga lainnha, Teguh Putra yang baru mengikuti proses wawancara kerja. Menurutnya, sistem rekrutmen secara daring membuat proses pencarian kerja menjadi lebih efisien.

“Menurut saya lebih enak melamar secara online. Tidak perlu keluar rumah hanya untuk mengirim lamaran. Datang cukup saat ada panggilan interview, jadi lebih menghemat waktu,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wakil Wali Kota Bogor Minta Organda Dukung Program Bogor Lancar dan Reformasi Transportasi

Penulis
Reta
-

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan bahwa Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor harus terus sejalan dengan program Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

 

Hal tersebut disampaikan Jenal Mutaqin saat menghadiri peringatan Hari Jadi Organda di Kantor DPC Organda Kota Bogor, Jalan Raya Tajur, Selasa (30/6/2026).

 

Jenal Mutaqin mengatakan, seluruh aparatur, kelompok, organisasi, hingga lembaga yang bekerja untuk melayani masyarakat harus menjalankan tugas secara maksimal demi kepentingan publik.

 

“Semua harus bekerja keras, termasuk Organda yang harus sejalan dengan program dan misi Bogor Lancar. Siapa pun yang merasa digaji oleh rakyat harus bekerja secara totalitas,” ujar Jenal Mutaqin.

 

Ia juga berharap Organda mampu terus berkolaborasi dan berjalan beriringan dengan Pemkot Bogor dalam mewujudkan sistem transportasi yang lebih maju, tertib, dan berdaya saing.

 

“Saya sangat menyayangkan jika masih melihat sopir angkot merokok saat mengemudikan kendaraan. Padahal sudah ada standar dan klasifikasi bagi para pengemudi,” tegasnya.

 

Senada dengan harapan tersebut, Ketua DPC Organda Kota Bogor, Sunaryana, mengatakan bahwa seluruh anggota Organda siap mendukung dan menyukseskan program-program Pemkot Bogor, khususnya di sektor angkutan dan transportasi.

 

“Hari jadi ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang harus diperbaiki dan apa yang akan dijalankan ke depan. Kita juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman di bidang transportasi,” ungkap Sunaryana.

 

“Organda Kota Bogor selalu siap mendukung seluruh program reformasi transportasi di Kota Bogor,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...190191192...4,867Halaman 191 dari 4,867