Beranda blog Halaman 192

Pemkab dan DPRD Cianjur Sepakati Empat Ranperda, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama DPRD Kabupaten Cianjur menyepakati empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung pada Senin (29/6). Persetujuan bersama tersebut meliputi dua Ranperda usul prakarsa DPRD dan dua Ranperda usul Pemerintah Daerah sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta mendukung pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Panitia Khusus, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Cianjur atas sinergi yang telah terjalin selama proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan terhadap keempat Ranperda tersebut.

Bupati menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah strategis untuk menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cianjur.

“Kolaborasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD menjadi fondasi penting dalam melahirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat serta mendukung pembangunan Kabupaten Cianjur yang lebih maju dan berkelanjutan,” ujar Bupati.

Ia juga menjelaskan bahwa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), keempat Ranperda tersebut masih akan melalui tahapan permohonan nomor register kepada Gubernur Jawa Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui persetujuan bersama ini, Pemerintah Kabupaten Cianjur berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga dalam menghasilkan berbagai kebijakan yang adaptif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Semangat kolaborasi tersebut diharapkan menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Cianjur.

 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Diskominfo Tuban Tingkatkan Kapasitas Admin Puskesmas dalam Pengelolaan Aduan SP4N-LAPOR!

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kabupaten Tuban terus melakukan langkah konkret untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Tuban menggelar sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) bagi seluruh admin aduan publik puskesmas se-Kabupaten Tuban di Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Tuban, Senin (29/6).

Kegiatan yang diikuti 33 admin aduan publik puskesmas dan satu admin aduan publik RSUD Ali Manshur ini dibuka secara resmi oleh Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban, Purtono, S.STP. Dalam arahannya, Purtono menekankan bahwa puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan harus memberikan respons yang sigap dan ramah. Ia juga menegaskan bahwa optimalisasi SP4N-LAPOR! merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat integritas dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sementara itu, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo SP Kabupaten Tuban, Rita Zahara Afrianti, A.P., M.M., memaparkan sisi fundamental kehadiran SP4N-LAPOR!. Ia menjelaskan sejarah, urgensi, serta keterlibatan instansi pusat dalam pengelolaan platform nasional tersebut.

Rita menegaskan perspektif baru dalam pelayanan publik. “Semakin banyak aduan yang masuk, bukan berarti pelayanan kita buruk, melainkan menjadi indikasi bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi. Masyarakat merasa yakin bahwa suara mereka akan didengar dan ditindaklanjuti,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rita mendorong para admin aduan publik agar tidak bersikap pasif. “Admin aduan publik tidak boleh hanya menunggu keluhan di kotak aduan. Harus aktif ‘jemput bola’, peka memantau dinamika keluhan di media sosial maupun media daring agar permasalahan bisa segera diselesaikan sebelum meluas,” tambahnya. Ia berharap, melalui kegiatan ini, pelayanan di puskesmas semakin prima dan kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan di Kabupaten Tuban terus meningkat.

Setelah pendalaman konsep, sesi dilanjutkan dengan pemaparan teknis mengenai operasional sistem oleh Admin SP4N-LAPOR! Kabupaten Tuban, Anis Miswoni, M.I.Kom. Dalam sesi ini, para peserta dibekali tata cara penggunaan aplikasi, alur eskalasi aduan, hingga standar prosedur tindak lanjut agar setiap laporan masyarakat dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

Melalui sinergi antara Inspektorat dan Diskominfo SP, Pemerintah Kabupaten Tuban optimistis setiap puskesmas di wilayahnya tidak hanya menjadi tempat berobat, tetapi juga mampu bertransformasi menjadi institusi yang responsif, transparan, dan melayani dengan sepenuh hati demi mewujudkan masyarakat Tuban yang lebih sehat dan sejahtera.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Larang Konsep One Man Show, Mendes Ingin Realisasi Program SEHATI Berbasis Kolaborasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan seluruh rangkaian pembangunan yang dimulai dari desa hingga level nasional.

Oleh karena itu, ia melarang salah satu pihak menjadi aktor tunggal tanpa melibatkan kontribusi rakyat, pemerintah di semua tingkat, swasta, dan lain sebagainya.

Salah satunya dalam menyukseskan Program Swasembada Ekonomi Hijau dan Ketahanan Pangan Terintegrasi (SEHATI) yang merupakan kerja sama Kemendes PDT dengan Bank Dunia. Beberapa pihak digandeng langsung baik di tingkat K/L seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional maupun provinsi hingga kabupaten serta desa berikut dengan masyarakat secara menyeluruh.

“BRIN akan jadi aktif dan langsung terlibat dalam program SEHATI. Ada juga ormas dalam membuat program tolong dilibatkan semua unsur di desa apakah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, semuanya dilibatkan jangan sampai jalan sendiri-sendiri. Saya minta betul bapak ibu tidak one man show karena di Program SEHATI ada desa wisata jangan sampai ada salah satu pihak yang nggak setuju. Desa itu miniatur Republik ini jadi penting untuk kita kolaborasi,” papar Mendes Yandri saat Keynote Speech dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Ketahanan Pangan Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim di Cikande, Serang pada Selasa (30/6/26).

Kolaborasi dengan BRIN tertuang dalam Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Riset dan Inovasi serta Pemanfaatannya dalam Mendukung Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang ditandatangani kedua belah pihak.

Ruang lingkupnya meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal, penguatan kelembagaan BUMDes dengan pelibatan aktif pemuda, rekognisi atas program yang dijalankan secara kolaboratif, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan.

Nota Kesepahaman yang ditandatangani ini semakin memperkuat komitmen BRIN dalam kolaborasi dengan Kemendes PDT untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di desa melalui modernisasi dan inovasi dalam memanfaatkan potensi yang ada.

Para peneliti hadir langsung ke desa juga diharapkan dapat memastikan regenerasi petani dan penduduk desa terus berjalan sehingga desa tidak akan terkubur menjadi cerita rakyat belaka.

“BRIN siap memberi dukungan, siap mendukung tugas-tugas penting untuk membantu Pak Menteri. Peneliti BRIN akan banyak ke desa untuk bisa memberikan diseminasi teknologi yang semakin lama semakin baik,” tegas Kepala BRIN Arif Satria.

Hal ini juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan ekonomi desa selain melalui penguatan infrastruktur agar konektivitas semakin baik dan hasil produksi semakin mudah dipasarkan. Penerapan teknologi dan digitalisasi juga terus digencarkan sehingga petani dan penduduk desa bisa meningkatkan produktivitas yang bernilai tambah.

Tentu saja langkah ini melibatkan pemuda dengan kembali ke desa sebagaimana pesan Mendes Yandri melalui konsep octahelix karena sumber ekonomi di desa sangat besar sehingga harus dimaksimalkan pemanfaatannya.

Agenda ini dihadiri para kepala desa dan perangkatnya se-Provinsi Banten. Selain itu juga Wamendes Ahmad Riza Patria, Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian, Task Team Leader World Bank Jessica Ludwig, Wagub Banten Achmad Dimyati Natakusumah, dan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah yang mengikuti rangkaian pembukaan Sosialisasi Kebijakan Ketahanan Pangan Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Terima Tanah untuk 3 Juta Rumah dari Lippo Cikarang, Menteri Nusron Komitmen Percepat Proses Hibah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah menerima komitmen hibah lahan seluas 30 hektare dari PT Lippo Cikarang di kawasan Meikarta untuk mendukung program 3 Juta Rumah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan Kementerian ATR/BPN akan mempercepat proses hibah agar lahan tersebut bisa segera dimanfaatkan.

Komitmen penghibahan lahan ditandai dengan penandatanganan dokumen yang berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta pada Senin (29/06/2026).

“Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih kepada PT Lippo Cikarang atas komitmen hibah lahan ini. Mudah-mudahan langkah ini dapat menjadi contoh dan diikuti oleh pihak swasta lainnya. Karena itu, kami berkomitmen mempercepat proses hibah agar para pihak yang ingin membantu pemerintah tidak kapok akibat proses yang terlalu lama,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.

Sebagai langkah konkret untuk mempercepat proses hibah, Kementerian ATR/BPN akan segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan pihak terkait guna menyelesaikan proses administrasi hibah. Dengan begitu, lahan hibah tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan rumah masyarakat.

“Insyaallah besok kami langsung rapat dengan jajaran bersama teman-teman dari DJKN. Kita lihat dokumennya, mudah-mudahan kurang dari satu bulan sudah selesai. Selama bahan bakunya _clean and clear_, mana yang bisa kita laksanakan akan langsung kita laksanakan,” tegas Menteri Nusron.

Dokumen pernyataan komitmen penghibahan lahan ditandatangani oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Badan Pengelola Investasi Danantara, serta jajaran Direksi PT Lippo Group. Rencananya, di atas lahan yang berada di kawasan Meikarta, Cikarang itu akan dibangun rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak.

Adapun pada kesempatan ini, Menteri Nusron hadir didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad; serta Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT, dan Mitra Kerja, Ana Anida.

Sambangi Lampung, Wamen Ossy: Pelayanan di Loket Jadi Tolok Ukur Keberhasilan Kantah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Penguatan kualitas pelayanan menjadi salah satu fokus yang disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Ossy Dermawan, saat memberikan pembinaan ke jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Lampung, Minggu (28/06/26). Pelayanan pertanahan menurutnya perlu didukung oleh profesionalisme jajaran dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

“Pelayanan ATR/BPN 80% adalah pelayanan yang bersifat publik sehingga ukuran keberhasilan kita di daerah, baik di Kanwil maupun Kantah adalah jika masyarakat yang datang meminta pelayanan bisa terlayani dengan sebaik-baiknya,” ujar Wamen Ossy di Kantah Kota Bandar Lampung.

Wamen Ossy menilai, salah satu wujud pelayanan yang baik adalah ketika masyarakat memperoleh informasi yang jelas terkait layanan atau program yang dibutuhkan. “Betapa pentingnya fungsi dari loket yang ada di depan sebagai sumber informasi, tempat berkeluh kesah masyarakat, dan mudah-mudahan bisa menjadi sumber dari solusi yang diharapkan masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Wamen Ossy meninjau pelaksanaan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantah Kota Bandar Lampung. Dengan didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala dan Kepala Kantah Kota Bandar Lampung, Ulin Nuha, Wamen Ossy melihat aktivitas loket dan proses pencetakan Sertipikat Elektronik warga Lampung yang baru saja selesai melakukan layanan roya. Wamen Ossy juga berkesempatan menyerahkan 2 (dua) sertipikat BMN milik Kantor Wilayah Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Usai peninjauan, Wamen Ossy kembali mengingatkan bahwa kualitas pelayanan harus ditopang oleh profesionalisme yang diperkuat dengan integritas. “Profesional itu artinya secara kompetensi kita betul-betul curahkan waktu, tenaga, pikiran kita, misal tidak ada lagi pemetaan, pengukuran yang salah, kalau profesional ya harus benar. Lalu juga cepat tapi teliti dan akurat,” ucapnya.

Pembinaan dan peninjauan yang dilakukan Wamen Ossy ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan berjalan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Turut mendampingi dalam kunjungan kerja kali ini, Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin dan Tenaga Ahli Menteri Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Resmi Perkenalkan Logo HUT RI ke-81, Usung Tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur

Penulis
Reta
-

Pemerintah secara resmi meluncurkan logo dan identitas visual peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 29 Juni 2026. Logo terpilih merupakan hasil karya anak bangsa, Fajar Novario dari Padang yang telah menerjemahkan tema besar HUT ke-81 RI yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.

“Karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73 persen dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026,” ucap Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardianto dalam keterangannya.

Menurut Wamen Juri, secara visual desain logo ini tampak tegas dengan filosofi yang kuat. Desain logo ini juga berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara.

“Dalam keragaman tersebut, terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi fondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” kata Wamen Juri.

Pada kesempatan tersebut, Wamen Juri turut menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT RI melalui mekanisme polling publik. Tidak hanya dalam pemilihan logo, pemerintah berharap masyarakat turut berpartisipasi dalam menyemarakkan HUT Kemerdekaan.

“Bapak Presiden berharap agar kemeriahan HUT RI ke-81 kemerdekaan RI ini menjadi milik masyarakat, Bapak Presiden berpesan agar rakyat terus berpartisipasi aktif dan mengambil peran dalam peringatan HUT RI tahun ini,” katanya.

“Mari kita semua masyarakat merayakan dengan semarak, semangat, penuh sukacita dan kebersamaan. Kibarkan Merah Putih di rumah, di sekolah, di kantor, dan di ruang-ruang publik lainnya,” tandasnya.

Pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk menyambut dan menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan menyebarluaskan dan menggunakan tema serta logo resmi pada berbagai media. Panduan penggunaan dan bahan logo resmi dapat diakses dan diunduh secara langsung melalui situs web logohutri.istanapresiden.go.id.

“Jadi di sana juga masyarakat bisa mendapatkan contoh-contoh implementasi logo itu ke dalam berbagai media. Di spanduk, di merchandise, di billboard, atau di platform-platform media sosial juga ada contoh-contoh. Jadi bisa mudah masyarakat untuk mengakses logo resmi,” kata Wamen Juri.

Turut hadir dalam peluncuran logo tersebut yakni Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Presiden Letjen TNI Ariyo Windutomo, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

WALI Resmi Diluncurkan, Komisi VIII DPR RI Serahkan Wakaf Tunai Rp100 Juta ke BWI

Penulis
Reta
-

Komisi VIII DPR RI bersama Badan Wakaf Indonesia resmi meluncurkan platform Wakaf Legislator Indonesia (WALI) sebagai kanal digital untuk mendorong partisipasi wakaf di kalangan anggota legislatif. Sebagai bentuk komitmen mengawali gerakan tersebut, pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI menyerahkan wakaf tunai sebesar Rp100 juta kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan, lahirnya WALI berangkat dari keprihatinan Komisi VIII terhadap masih banyaknya persoalan sosial yang belum sepenuhnya dapat diatasi melalui anggaran negara. Di sisi lain, menurutnya Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar apabila mampu dihimpun secara luas.

“Padahal banyak orang yang mau berwakaf. Kita buat ilustrasi, wakaf Rp10 ribu saja, kalau setengah dari umat muslim, sekitar 100 juta orang, itu sudah Rp1 triliun. Berwakaf ini tidak ada batas, mau tiga kali sehari juga boleh. Karena itu kami berkomitmen ikut menggerakkan supaya partisipasi masyarakat semakin meluas,” ujar Marwan saat peluncuran WALI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Sebagai bentuk keseriusan mendukung gerakan tersebut, Komisi VIII DPR RI langsung menyerahkan wakaf tunai sebesar Rp100 juta yang berasal dari iuran para anggotanya.

“Karena itu kami langsung saja, Komisi VIII mau berwakaf Rp100 juta hari ini. Kami ambil dari kas Komisi VIII yang selama ini kita kumpulkan. Ini semua dari iuran anggota. Mudah-mudahan dengan gerakan ini, bukan hanya DPR RI, tetapi seluruh legislator dan bahkan masyarakat umum ikut berwakaf,” katanya.

Marwan berharap langkah tersebut menjadi momentum bagi BWI untuk memperluas gerakan wakaf ke komisi-komisi lain di DPR RI hingga ke DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

“Kami tidak bisa menggurui dan mengajak teman-teman komisi yang lain. Tapi berdasarkan ini, Bapak boleh bergerak ke komisi-komisi lain. Mudah-mudahan ini menjadi gerakan dari DPR RI dan bisa diturunkan ke legislatif di provinsi maupun di kabupaten/kota,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri dalam kesempatan itu mengatakan bahwa peluncuran WALI merupakan tindak lanjut dari komitmen yang telah dibangun bersama BWI untuk meningkatkan partisipasi wakaf, tidak hanya di lingkungan DPR RI tetapi juga di seluruh lembaga legislatif di Indonesia.

“Dalam hal ini Komisi VIII turut serta menyukseskan apa yang menjadi concern Badan Wakaf Indonesia untuk meningkatkan partisipasi umat muslim melakukan wakaf sebagai ikhtiar dunia akhirat. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa mengakselerasi seluruh lapisan masyarakat, khususnya para legislator, tidak hanya terbatas kepada DPR RI, tetapi juga sampai ke DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Dewan Perwakilan Daerah,” ujar Abidin.

Menurutnya, aplikasi WALI diharapkan menjadi kanal yang memudahkan masyarakat maupun para legislator menyalurkan wakaf secara digital sekaligus memperluas gerakan wakaf nasional.

“Badan Wakaf juga menyiapkan satu kanal tersendiri bagi partisipasi semua masyarakat yang ingin menyisihkan hartanya. Wakaf ini adalah tabungan dunia akhirat yang diharapkan dapat ikut mensejahterakan masyarakat Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Wakaf Indonesia Kamaruddin Amin menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi VIII DPR RI. Menurutnya, peluncuran WALI menjadi langkah awal untuk memperluas gerakan wakaf melalui kalangan legislatif.

“Hari ini kami mendapat dukungan luar biasa dari Komisi VIII. Bagi kami ini sangat berarti. Komisi VIII memberikan keteladanan yang sangat mulia dengan mengajak masyarakat Indonesia menghidupkan dan meningkatkan kualitas perwakafan Indonesia,” ujar Kamaruddin.

Ia menjelaskan, WALI merupakan kanal khusus yang terintegrasi dengan platform Wakaf Indonesia sehingga memudahkan para legislator menyalurkan wakaf secara digital. Adapun arah penyaluran manfaat dari WALI ini berfokus pada pendidikan dan kesehatan, sosial dan kemanusiaan, serta pemberdayaan ekonomi.

Kamaruddin berharap dukungan Komisi VIII DPR RI menjadi langkah awal untuk memperkuat ekosistem wakaf nasional, termasuk melalui penyempurnaan regulasi perwakafan.

“Ini adalah langkah awal dari seribu langkah yang kita butuhkan untuk memajukan perwakafan Indonesia. Kami juga berharap Komisi VIII dapat membantu mempercepat revisi Undang-Undang Wakaf agar transformasi pengelolaan wakaf di Indonesia dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Deddy Sitorus Dorong Penguatan BNPP agar Pembangunan Kawasan Perbatasan Lebih Terpadu

Penulis
Reta
-

 Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mendorong penguatan kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar mampu menjalankan fungsi koordinasi pembangunan kawasan perbatasan secara lebih efektif. Menurutnya, BNPP perlu memiliki peran yang lebih kuat dalam mengintegrasikan program lintas kementerian dan lembaga sehingga pembangunan di wilayah perbatasan tidak lagi berjalan secara sektoral.

 

Hal tersebut disampaikan Deddy dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama pemerintah terkait pembahasan hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara. Dalam forum tersebut, Komisi II DPR RI membahas berbagai temuan Panja sekaligus mengevaluasi efektivitas tata kelola pembangunan kawasan perbatasan.

 

“Saya sudah beberapa bulan lalu mengusulkan ada yang namanya Joint Secretariat Office (Kantor Sekretariat Gabungan) di BNPP. Sehingga BNPP tidak perlu anggaran yang berbeda, tinggal bagaimana menyinergikan anggaran seluruh kementerian ini,” ujar Deddy dalam Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

 

Cara ini, kata Deddy, jadi yang paling memungkinkan apabila pemerintah perlu menempuh langkah strategis untuk memperkuat BNPP sebagai simpul koordinasi antar-kementerian. Nantinya, Joint Secretariat Office di lingkungan BNPP akan melibatkan sekretaris jenderal kementerian terkait untuk menyusun prioritas pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu.

 

Ia menegaskan, usulan tersebut bukan dimaksudkan untuk menambah anggaran baru bagi BNPP, melainkan mengoptimalkan anggaran kementerian dan lembaga yang telah tersedia agar lebih berpihak kepada pembangunan wilayah perbatasan.

 

“Jadi, tidak perlu minta anggaran baru khusus BNPP, khusus dana perbatasan. Tetapi dengan yang diberikan negara melalui APBN itu, bagaimana kita bisa mengambil itu untuk kemudian kita geser dulu ke daerah perbatasan,” beber Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

 

Lebih lanjut, Deddy menilai penguatan BNPP hanya akan efektif apabila didukung komitmen politik dari pemerintah untuk memperkuat mandat koordinasinya. Menurutnya, Kemendagri perlu mendorong pemberian mandat yang lebih konkret kepada BNPP agar mampu menyinergikan kebijakan dan program lintas sektor, sehingga pembangunan kawasan perbatasan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

 

“Saya mendorong Pak Menteri menyampaikan kepada Presiden agar Kemendagri dan BNPP diberi mandat yang lebih kuat. Jangan hanya bicara soal politik, wilayah, atau administrasi, tetapi juga manusianya, supaya ruang koordinasi pembangunan kawasan perbatasan benar-benar konkret,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Leaders Talk INSPIRA PTUD Plus 2026, Wamenkeu Ungkap Kunci Membangun Kepercayaan

Penulis
Reta
-

Dalam acara Leaders Talk sebagai bagian dari program INSPIRA PTUD Plus 2026, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan bahwa kredibilitas merupakan modal penting yang harus dimiliki dan dijaga oleh setiap calon pemimpin, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Menurutnya, lima nilai Kementerian Keuangan yakni integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan harus menjadi landasan perilaku dan budaya kerja harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.

Dalam paparannya, integritas menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan. Wamenkeu mengatakan, seseorang akan dipercaya apabila memiliki integritas, kompetensi, serta mampu membangun sinergi dalam menjalankan tugas dan kebijakan.

“Anda itu dipercaya kalau Anda itu melakukan sinergi. Kalau Anda mau melakukan suatu kebijakan tapi nggak sinergi, kebijakan Anda udah duluan nggak dipercaya,” ungkap Wamenkeu Suahasil di Jakarta, pada Jumat (26/06).

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kredibilitas yang telah rusak memang dapat dipulihkan, namun membutuhkan investasi waktu, tenaga, dan upaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, setiap individu yang telah memperoleh kepercayaan perlu untuk terus menjaga kepercayaan tersebut.

“Kredibilitas itu tidak ada harganya, priceless. Sekali Anda dianggap tidak kredibel, membangunnya lagi bisa, tetapi butuh investasi lagi, butuh usaha lagi,” jelas Wamenkeu.

Wamenkeu juga menekankan pentingnya prinsip walk the talk, yakni memastikan setiap ucapan selaras dengan tindakan. Menurutnya, ketidaksesuaian antara perkataan dan perbuatan akan mengikis kredibilitas yang telah dibangun. Selain itu, kompetensi juga dinilai harus dibuktikan melalui kemampuan memahami bidang tugas sekaligus menghubungkannya dengan kepentingan yang lebih luas.

“If you don’t walk the talk, lama-lama kredibilitas itu hilang. Kalau Anda bilang bahwa saya ngerti topik saya, Anda harus benar-benar bisa membuktikan dan kemudian meng-connect-kan dengan yang lain,” pungkas Wamenkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

APBN Jadi Motor Pengembangan SDM dan Industrialisasi Menuju Indonesia Emas 2045

Penulis
Reta
-
20260628_MK PYS_Narasumber pada Sarasehan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2026__202606280010001

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus diarahkan menjadi instrumen utama dalam mendukung pengembangan talenta, penguatan riset, serta percepatan industrialisasi sebagai fondasi kemandirian ekonomi Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2026 di Jakarta, Minggu (28/6).

“Melalui forum KSTI ini, pemerintah mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri untuk memperkuat kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional,” ujar Menkeu.

Menkeu Purbaya menegaskan kolaborasi tersebut menjadi modal penting untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045. Untuk mencapainya, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh SDM unggul, industrialisasi yang kuat, penciptaan lapangan kerja, serta berkembangnya perusahaan rintisan berbasis inovasi.

“Untuk mencapai target tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus didukung oleh pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, serta tumbuhnya wirausaha dan perusahaan rintisan berbasis inovasi,” jelas Menkeu.

Sebagai wujud nyata dukungan APBN terhadap pengembangan talenta, Kementerian Keuangan mempertajam kebijakan beasiswa LPDP. Mulai tahun 2026, sekitar 80 persen alokasi beasiswa difokuskan pada bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dan sektor-sektor industri strategis, seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), semikonduktor, hilirisasi, maritim, dan manufaktur maju.

Lebih lanjut, Menkeu Purbaya menekankan bahwa pembangunan industri nasional harus menempatkan talenta sebagai fondasi utama. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penguatan pendidikan di bidang STEM yang dipadukan dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi (SHARE), sehingga kemajuan teknologi mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Agar berbagai agenda tersebut dapat berjalan secara konsisten, pemerintah terus menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Menurut Menkeu, APBN memiliki peran strategis sebagai instrumen stabilisasi ekonomi sekaligus motor penggerak produktivitas, investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adaptif, sehingga APBN mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” kata Menkeu.

Menutup paparannya, Menkeu menegaskan bahwa keberhasilan mewujudkan Indonesia Emas 2045 memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan masyarakat untuk memastikan APBN benar-benar mampu menjadi instrumen dalam menciptakan talenta unggul, memperkuat inovasi, dan mendorong industrialisasi sebagai fondasi mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...191192193...4,867Halaman 192 dari 4,867