Beranda blog Halaman 193

Pemulangan Jemaah Haji 2026 Capai 90 Persen, Kemenhaj Pastikan Layanan Tetap Maksimal

Penulis
Reta
-

Memasuki hari operasional penyelenggaraan ibadah haji ke-69, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mencatat sekitar 90 persen jemaah haji beserta petugas telah kembali ke Tanah Air. Meski sebagian besar jemaah telah tiba, seluruh petugas haji tetap memberikan layanan penuh hingga kepulangan kloter terakhir.

Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaff, mengatakan hingga hari ke-25 masa pemulangan, operasional kepulangan berjalan sesuai jadwal berkat sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Hingga hari operasional haji ke-69, sekitar 90 persen jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba kembali di Tanah Air. Namun, bagi kami pelayanan belum selesai. Seluruh petugas tetap siaga mengawal proses kepulangan hingga jemaah terakhir tiba dengan aman dan dapat kembali berkumpul bersama keluarganya,” ujar Maria Assegaff di Jakarta.

Berdasarkan data operasional, sebanyak 267 kloter telah diberangkatkan melalui Bandara Jeddah dengan total 103.687 jemaah dan 1.066 petugas, sehingga total kepulangan Gelombang I mencapai 104.753 orang.

Sementara itu, melalui Bandara Madinah telah diberangkatkan 212 kloter yang membawa 81.315 jemaah dan 848 petugas, sehingga total kepulangan Gelombang II mencapai 82.163 orang.

Hingga saat ini, sebanyak 472 kloter telah tiba di Indonesia dengan 182.435 jemaah dan 1.887 petugas, atau total 184.322 orang yang telah kembali ke Tanah Air.

Maria menegaskan Kemenhaj terus memastikan setiap tahapan kepulangan berjalan optimal, mulai dari keberangkatan dari Arab Saudi, kedatangan di debarkasi, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah agar jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal dengan aman dan nyaman. Perhatian khusus juga terus diberikan kepada jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan jemaah berisiko tinggi yang memerlukan pendampingan.

Kemenhaj juga mengimbau jemaah yang masih berada di Arab Saudi agar menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Tanah Air. Jemaah diharapkan beristirahat yang cukup, mengonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, serta menggunakan masker saat berada di tempat ramai apabila diperlukan.

Selain itu, jemaah diminta mematuhi ketentuan barang bawaan penerbangan dengan tidak memasukkan air zamzam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Air zamzam bagi jemaah haji Indonesia telah disiapkan dan akan didistribusikan kepada setiap jemaah setibanya di embarkasi di Indonesia. Apabila petugas keamanan bandara menemukan air zamzam di dalam bagasi atau kabin, air tersebut akan dikeluarkan sesuai ketentuan keselamatan penerbangan.

“Kami mengajak seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan hingga tiba di Tanah Air dan mematuhi seluruh ketentuan penerbangan agar proses kepulangan berjalan lancar. Air zamzam akan diterima melalui mekanisme resmi di embarkasi, sehingga tidak perlu dibawa di dalam koper. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang terus memberikan pelayanan tanpa mengenal lelah hingga fase akhir operasional. Komitmen kami adalah memastikan setiap jemaah pulang dengan selamat, sehat, dan mendapatkan pelayanan terbaik sampai kepulangan kloter terakhir. Semoga seluruh jemaah memperoleh haji yang mabrur,” tutup Maria Assegaff.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

El Niño 2026 Diprediksi Sangat Kuat, BMKG Minta Daerah Siaga Hadapi Dampaknya

Penulis
Reta
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Niño yang diperkirakan mencapai kategori kuat pada tahun 2026. Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, hingga potensi tekanan terhadap inflasi daerah.

Hal ini disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Niño dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Kegiatan yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian tersebut turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kantor Staf Presiden (KSP), pimpinan tinggi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia.

Dalam paparannya, Faisal menjelaskan perkembangan terbaru fenomena El Niño 2026 beserta potensi dampaknya terhadap kondisi iklim nasional. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, El Niño telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan garis khatulistiwa selama puncak musim kemarau.

“Fenomena El Niño merupakan fenomena iklim global yang memengaruhi distribusi curah hujan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa El Niño dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Niño terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau,” ujar Faisal.

Ia menjelaskan bahwa El Niño diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Namun demikian, kondisi tersebut tidak berarti Indonesia akan mengalami kemarau sepanjang periode tersebut.

“Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Niño, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan,” jelasnya.

Menurut Faisal, wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling signifikan meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan berada di bawah normal dibandingkan rata-rata klimatologis.

Selain berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air, El Niño juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit akibat paparan suhu panas.

Di sektor pangan dan pertanian, BMKG mengingatkan adanya risiko gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga peningkatan potensi puso akibat defisit air. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini melalui penyesuaian pola tanam, pengelolaan irigasi yang lebih efisien, serta pemanfaatan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan di sektor pertanian.

“Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Menurutnya, Indonesia memiliki karakteristik iklim yang beragam karena terbagi ke dalam 699 Zona Musim (ZOM), sehingga strategi mitigasi dan adaptasi perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

“Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Kami mengimbau pemerintah daerah untuk memanfaatkan informasi yang disediakan BMKG dan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis BMKG di wilayah masing-masing agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lokal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal memaparkan sejumlah rekomendasi mitigasi yang perlu dilakukan oleh berbagai sektor. Pada sektor pengelolaan lahan, perhatian perlu difokuskan pada peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah rawan.

Di wilayah perkotaan, BMKG mengingatkan pentingnya pengendalian emisi kendaraan, penguatan transportasi publik, pengembangan kawasan rendah emisi, serta pembatasan aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk akibat peningkatan konsentrasi polutan selama musim kemarau.

Sementara itu, pada sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus ISPA maupun penyakit terkait suhu panas ekstrem seperti heatstroke yang dalam beberapa tahun terakhir semakin sering terjadi di berbagai negara.

BMKG juga menekankan pentingnya integrasi informasi iklim dalam perencanaan ekonomi dan ketahanan pangan. Menurut Faisal, kemarau panjang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap stabilitas harga pangan dan inflasi daerah.

“Kita harus mempertimbangkan aspek climate risk dalam perencanaan ekonomi dan investasi. Dengan mempertimbangkan risiko iklim secara lebih baik, produktivitas sektor pertanian dan stabilitas ekonomi dapat lebih terjaga,” ungkapnya.

Pada sektor energi, Faisal mendorong optimalisasi pengelolaan waduk dan sumber daya air dengan memanfaatkan informasi prediksi iklim guna menjaga keseimbangan kebutuhan listrik, irigasi pertanian, dan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, ketika El Niño berlangsung bersamaan dengan musim kemarau, volume tampungan air di bendungan dapat berkurang secara signifikan dan berpotensi memengaruhi produksi listrik tenaga air. Untuk itulah, diperlukan langkah antisipatif melalui pengelolaan sumber daya air yang lebih adaptif, termasuk penguatan cadangan air melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta percepatan diversifikasi sumber energi.

Menutup paparannya, Faisal menegaskan komitmen BMKG untuk terus memantau perkembangan dinamika atmosfer dan iklim secara berkelanjutan serta menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada pemerintah maupun masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menghadapi dampak El Niño 2026.

“Saya yakin, dengan koordinasi lintas sektor yang kuat, akan membuat kita bangsa Indonesia jauh lebih tangguh dan siap dalam menghadapi fenomena iklim ini,” pungkasnya.

Melalui penguatan informasi iklim dan koordinasi lintas sektor, BMKG berharap berbagai risiko yang ditimbulkan oleh El Niño dapat diantisipasi sejak dini sehingga dampaknya terhadap masyarakat, ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan pembangunan daerah dapat diminimalkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sensus Ekonomi 2026 Jadi Kunci Pemerataan Ekonomi Kreatif di Seluruh Indonesia

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pengembangan ekonomi kreatif nasional harus dilakukan secara lebih merata dan tidak hanya bertumpu pada Pulau Jawa dan Bali.

 

Menurutnya, berbagai daerah di Indonesia memiliki potensi besar yang perlu dipetakan, dikembangkan, dan didukung melalui kebijakan yang tepat agar mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

 

“Potensi ekonomi kreatif masih terkonsentrasi di Bali, Jawa, yang menunjukkan daerah-daerah yang lain harus dikejar dan digali sejauh mana dan daerah mana yang akan terus memiliki potensi dan mendapatkan dukungan,” ucap Menko Muhaimin pada Pelaksanaan Sosialisasi dan Ngibar (Ngisi Bareng) Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta, Senin (29/06/2026).

 

Ia menjelaskan bahwa subsektor kuliner masih menjadi tulang punggung ekonomi kreatif nasional, sementara sektor film, musik, dan berbagai subsektor kreatif lainnya terus menunjukkan pertumbuhan seiring perkembangan teknologi informasi. Namun demikian, potensi ekonomi kreatif saat ini masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali.

 

Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengembangan desa kreatif sebagai salah satu strategi untuk memperluas pemerataan ekonomi kreatif di berbagai daerah.

 

Dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki masing-masing wilayah, desa-desa diharapkan mampu melahirkan produk kreatif yang memiliki nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

 

“Kita dukung rencana desa kreatif, agar percepatan perhatian kepada ekonomi kreatif merata di seluruh tanah air kita,” ucap Menko PM.

 

Lebih lanjut, Menko Muhaimin menegaskan bahwa setiap pelaku ekonomi kreatif memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda.

 

Oleh sebab itu, kebijakan pemberdayaan juga harus disusun berdasarkan data yang akurat agar intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, data merupakan infrastruktur penting dalam pembangunan.

 

Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi investasi jangka panjang yang membantu pemerintah memetakan potensi ekonomi kreatif secara lebih mendalam, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Ia juga mengajak pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas ekonomi kreatif, akademisi, dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.

 

Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, pemerintah optimistis potensi ekonomi kreatif di berbagai daerah dapat berkembang lebih merata.

 

Dengan demikian, sektor ekonomi kreatif tidak hanya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Jawa dan Bali, tetapi juga mampu menjadi kekuatan baru yang mendorong pemerataan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

 

“Mari kita kawal sensus ekonomi sampai selesai. Inilah langkah kita semua yang konkret agar lebih cepat menuju bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera,” ujar Menko Muhaimin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan Sjafrie dan Menko Polkam Bahas Penguatan Keamanan Nasional

Penulis
Reta
-

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam mendukung penguatan keamanan nasional yang terpadu, solid, dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Djamari Chaniago, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam RI), Jakarta, Senin (29/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi strategis antar kementerian dalam menjaga stabilitas nasional.

Sinergi yang semakin erat diharapkan mampu menghadirkan langkah-langkah yang adaptif dan terintegrasi dalam menghadapi berbagai dinamika lingkungan strategis, baik di tingkat nasional maupun global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos Siapkan Transformasi Besar 2027, Gus Ipul: Program Tak Boleh Jalan Sendiri

Penulis
Reta
-

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan tahun 2027 menjadi momentum penting bagi Kementerian Sosial memasuki fase eskalasi dan integrasi. Yakni tahap seluruh program sosial tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dalam satu sistem untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat membuka Pendalaman Rencana Program dan Anggaran (RKA-K/L) Tahun 2027 di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/6/2026). Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini diikuti pimpinan Unit Kerja Eselon I dan II, serta Kepala Sentra dari seluruh Indonesia sebagai forum penyelarasan arah kebijakan, program, dan penganggaran Kemensos tahun 2027.

Dalam arahannya, Gus Ipul mengibaratkan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kemensos 2025–2029 sebagai proses membangun rumah. Tahun 2025 merupakan fase membangun fondasi melalui penataan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan penguatan kelembagaan. Tahun 2026 menjadi masa akselerasi ketika program-program mulai berjalan penuh. Kemudian 2027 merupakan fase ketika seluruh komponen yang telah dibangun harus tersambung menjadi satu kesatuan.

“2027 adalah tahun kita memasang atap sekaligus menyambungkan aliran listrik dan air ke seluruh ruangan. Tahun di mana komponen-komponen yang selama ini berdiri sendiri-sendiri harus tersambung menjadi satu rumah yang utuh dan berfungsi,” ujarnya.

Menurutnya, setelah fase integrasi tersebut, Kemensos akan memasuki tahap konsolidasi pada 2028 sebelum mencapai target akhir Renstra pada 2029, yakni terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin baik.

“Tahun 2027 menentukan apakah rumah kita benar-benar menyatu atau hanya kumpulan kamar yang berdiri sendiri-sendiri. Karena itu kita harus mulai menyambungkan satu dengan yang lain,” tegasnya.

Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh program dan anggaran tahun 2027 harus diarahkan untuk menghasilkan dampak yang terukur terhadap target pembangunan kesejahteraan sosial. Ia meminta setiap unit kerja tidak lagi hanya memaparkan daftar kegiatan, melainkan mampu menunjukkan kontribusi program terhadap indikator kinerja kementerian.

Target yang harus dicapai pada tahun 2027 antara lain Indeks Kesejahteraan Sosial sebesar 64,66, meningkat dari 59,51 pada 2025 menuju target 69,80 pada 2029. Kemensos juga menargetkan 1 juta keluarga mencapai graduasi sejahtera, meningkat dari target 700 ribu keluarga pada 2026, serta 1,5 juta keluarga lulus dari kemiskinan setiap tahun.

Selain itu, ketepatan sasaran bantuan berbasis DTSEN ditargetkan mencapai 85 persen sebagai tahapan menuju 95 persen pada 2029. Sementara itu, Indeks Kesejahteraan Sosial Lansia ditargetkan mencapai 65,07, dan Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas sebesar 48,86.

“Saya ingin setiap direktur jenderal menempatkan programnya pada peta target ini. Jangan datang dengan daftar kegiatan, tetapi datang dengan jawaban, kegiatan saudara menggerakkan angka yang mana, sebesar berapa, dan kapan hasilnya tercapai,” katanya.

Gus Ipul menjelaskan terdapat tiga agenda besar yang menjadi penanda bahwa 2027 bukan sekadar kelanjutan rutinitas, melainkan tahun eskalasi yang sesungguhnya.

Pertama, digitalisasi bantuan sosial harus berjalan penuh. Transformasi ini ditujukan untuk mempercepat pemutakhiran data, meningkatkan ketepatan sasaran, serta mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak.

Kedua, Sekolah Rakyat naik kelas dari sebuah program menjadi institusi yang semakin kuat. Pada 2027, Badan Pengembangan SDM dan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (BPSDM-SR) mulai beroperasi penuh sebagai unit setingkat eselon I. Jumlah titik layanan Sekolah Rakyat terus bertambah dengan lebih dari 100 ribu siswa berasrama dan dukungan anggaran yang semakin besar sebagai bagian dari strategi memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Ketiga, Program Kesejahteraan Rakyat (PROKESRA) mulai diintegrasikan sebagai ekosistem graduasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Program ini dijalankan melalui dua instrumen, yakni Kartu Kesejahteraan sebagai jalur graduasi keluarga penerima manfaat serta Kartu Usaha Afirmatif sebagai jalur menuju kemandirian melalui usaha maupun pekerjaan.

“Tiga terobosan ini hebat di atas kertas, tetapi tidak satu pun akan berhasil kalau kita masih berjalan sendiri-sendiri,” katanya.

Menurut Gus Ipul, tantangan terbesar Kemensos pada 2027 bukan lagi persoalan anggaran, melainkan kemampuan seluruh unit kerja membangun integrasi program.

Pagu indikatif Kemensos tahun 2027 mencapai Rp84,7 triliun, dengan sekitar 85 persen dialokasikan untuk belanja bantuan sosial. Selain itu, tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun untuk program prioritas juga telah memperoleh persetujuan Komisi VIII DPR RI.

“Kalau uang sudah tersedia di atas meja, pertanyaannya sederhana. Apakah kita akan menggunakannya untuk berjalan sendiri-sendiri atau berjalan bersama?” katanya.

Gus Ipul mengibaratkan kondisi yang masih sering terjadi ketika satu keluarga miskin didatangi beberapa petugas dari program berbeda, masing-masing membawa layanan sendiri tanpa koordinasi.

“Ibarat satu pasien ditangani lima dokter, tetapi tidak ada satu rekam medis yang menyatukan mereka. Yang dibutuhkan masyarakat adalah satu intervensi yang utuh, bukan bantuan yang berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.

Ia mencontohkan layanan bagi lansia terlantar dan penyandang disabilitas berat yang melibatkan lebih dari satu program. Bantuan tunai, layanan perawatan harian, kursi roda, hingga alat bantu seharusnya dirancang sebagai satu paket intervensi berbasis data yang sama sehingga memberikan dampak yang lebih optimal.

Untuk mewujudkan integrasi tersebut, Gus Ipul menetapkan empat prinsip utama yang menjadi pedoman penyusunan program dan anggaran tahun 2027. Yakni satu data untuk semua, satu definisi graduasi, menghilangkan ego sektoral, serta menjaga martabat dan akuntabilitas.

Menurutnya, DTSEN harus menjadi tulang punggung seluruh layanan sosial sehingga setiap penerima manfaat memiliki satu profil yang dapat diakses lintas unit. Di sisi lain, seluruh unit juga harus menggunakan definisi graduasi yang sama agar tidak terjadi penghitungan ganda maupun keluarga yang terlewat dari intervensi.

Gus Ipul juga meminta setiap unit tidak lagi berlomba mengusulkan program sendiri, tetapi mencari peluang mengintegrasikan intervensi agar lebih efisien dan berdampak. Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal pun harus dilakukan sejak tahap perencanaan sebagai bagian dari tata kelola yang baik.

“Kita memegang prinsip bantuan sementara, berdaya selamanya. Tujuan akhir kita bukan membuat masyarakat bergantung pada bantuan, tetapi mendorong mereka menjadi mandiri. Karena itu perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial harus menjadi satu rangkaian yang tidak terputus,” urainya.

Senada, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menegaskan bahwa penyusunan Rencana Program dan Anggaran Tahun 2027 harus sepenuhnya selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dan mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden.

Menurutnya, kontribusi Kemensos diarahkan untuk mendukung sejumlah prioritas nasional, terutama percepatan pengentasan kemiskinan, penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta pencegahan anak tidak sekolah melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Robben menjelaskan terdapat tiga fokus utama program Kemensos pada 2027, yaitu penyaluran bantuan sosial yang adaptif, pengembangan care economy, serta peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial melalui penguatan akreditasi.

“Seluruh program harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap target RPJMN, termasuk peningkatan Indeks Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan lansia, kesejahteraan penyandang disabilitas, sekaligus mempercepat graduasi keluarga miskin menuju kemandirian,” ujarnya.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan rencana program dan anggaran oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I sebagai bagian dari penyelarasan kebijakan dan penguatan integrasi program tahun 2027. Pemaparan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, serta Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Selama tiga hari pendalaman, setiap unit diminta tidak hanya menyampaikan usulan program dan kebutuhan anggaran, tetapi juga menunjukkan keterkaitan program dengan target RPJMN, indikator kinerja Kemensos, serta kontribusinya terhadap agenda besar integrasi yang menjadi fokus Kementerian Sosial pada tahun 2027.

Menutup arahannya, Gus Ipul berharap forum tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antarsatuan kerja sehingga setiap kebijakan dan anggaran yang disusun benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Targetkan Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia Usai Capai Swasembada Beras

Penulis
Reta
-

Raihan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menorehkan tinta emas pada sektor pangan. Swasembada beras sudah digapai dengan mengandalkan sepenuhnya pada produksi beras dari petani dalam negeri. Impor pun telah dihentikan.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian (Mentan) menuturkan capaian swasembada Indonesia akan berkelanjutan. Ia bahkan mendukung visi Presiden Prabowo agar Indonesia dapat menjadi lumbung beras bagi dunia.

“Di akhir 2025 Indonesia mencapai swasembada beras dan pangan sempurna, yaitu tidak ada impor dan stok tertinggi selama Republik ini berdiri. Ini tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri. Jadi (sejak) kami lahir sampai tahun 2025, ini tertinggi,” kata Amran dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 dikutip Senin (29/6/2026).

Adapun stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang merupakan pencetak rekor dalam sejarah Indonesia sampai hari ini total stok beras yang dikelola Perum Bulog masih ada lebih dari 5 juta ton dan tersebar di seluruh Indonesia. Ini diperuntukkan bagi masyarakat melalui berbagai program.

“Hari ini (stok beras) berada pada posisi 5,1 juta ton, sedangkan kapasitas gudang kita hanya 3 juta ton. Jadi kita sewa gudang 2 juta ton dan beras-beras kita berada di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Itu capaian pangan kita, insya Allah ini berkelanjutan. Jadi inilah saatnya nanti Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, khususnya beras,” papar Amran.

Dalam catatan Bapanas, total stok beras berada di 5,17 juta ton yang bersumber dari pasokan dalam negeri dengan total 3,28 juta ton. Langkah pemerintah ini cukup beralasan karena terdapat surplus produksi terhadap konsumsi beras sampai Juni ini di kisaran 3,72 juta ton. Surplus tersebut penting untuk memperkuat CBP, terutama menjelang musim kemarau.

Surplus tersebut berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan yang diolah Bapanas menunjukkan total produksi beras selama Januari-Juni tahun ini dapat mencapai 19,2 juta ton. Angka produksi tersebut masih melebihi total kebutuhan konsumsi beras nasional Januari-Juni yang diperkirakan berada di angka 15,48 juta ton.

Sementara program penyaluran yang menjadi andalan pemerintah masih terus dijalankan. Program bantuan pangan periode Februari-Maret yang diperpanjang sampai Juni telah mencapai realisasi 97,97 persen atau 32,57 juta keluarga penerima manfaat. Secara kuantitas, beras yang telah tersalurkan sebanyak 651,4 ribu ton.

Sebagai kontinuitas, pemerintah juga telah memutuskan program bantuan pangan beras dilaksanakan kembali mulai Juli sebanyak 3 bulan alokasi. Total beras yang akan disalurkan mencapai 997,3 ribu ton, sehingga pemerintah sampai akhir 2026 setidaknya menggelontorkan CBP ke masyarakat hingga 1,6 juta ton.

Untuk realisasi penjualan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2026 yang periodenya dimulai Maret sampai 29 Juni telah menyentuh 393,4 ribu ton. Adapun program beras SPHP ini merupakan strategi pemerintah dalam intervensi harga beras di pasaran dengan menyediakan beras kualitas medium dengan harga lebih rendah dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Gelontoran stok CBP selama ini dapat dilakukan karena Indonesia fiks telah mencapai swasembada beras. Namun demikian, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman tetap mengajak kolaborasi dengan berbagai pihak. Ini penting demi Indonesia dapat menjadi negara super power di masa mendatang.

“Kita ini banyak kekurangan tapi kita kolaborasi. Kita kerja sama, karena percaya negara lain tidak ingin Republik Indonesia menjadi super power. Jadi kita kolaborasi, Insya Allah Indonesia (bisa menjadi) super power,” kata Amran.

“(Indonesia) swasembada itu siapa yang tidak bahagia? Negara eksportir beras. Kenapa? (Karena) kita (dulu) pengimpor (beras) terbesar dunia. Tiba-tiba kita hentikan (impor) dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Kita hentikan sekarang,” tambah Amran.

Azimut kebijakan yang lebih mengutamakan kemampuan bangsa sendiri memang merupakan arahan Presiden Prabianto Subianto. Kepala Negara bahkan membagikan visi Indonesia dapat membantu negara-negara lain dengan menjadi lumbung pangan dunia.

“Saya kira, tidak lama lagi kita bisa jadi lumbung padi dunia. Kita bisa bantu banyak negara.Tapi intinya sekarang kita bersyukur, kita jaga. Ini tidak boleh fenomena satu tahun, dua tahun, harus sistem yang berkelanjutan,” ucap Presiden Prabowo di Gorontalo (24/6/2026).

“Kita mau tiap desa bisa swasembada, tiap kecamatan swasembada, tiap kabupaten swasembada, tiap provinsi swasembada, (itu) minimal. Kalau bisa, provinsi produksi untuk ekspor, produksi untuk ke tempat lain. Ini kita punya strategi ke depan,” tambah RI-1.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Peringati Hari Keluarga Nasional, Menko Pangan Tekankan Pentingnya Akses Pangan Bergizi

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Jambore Dakwah Kemanusiaan Milad ‘Aisyiyah ke-109 di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional.

Menurut Menko Pangan, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau. Karena itu, penguatan keluarga menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan sejahtera.

“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau,” ujar Menko Pangan.

Untuk menjawab tantangan stunting dan kemiskinan ekstrem, pemerintah terus menghadirkan berbagai program yang mengintegrasikan pemenuhan gizi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, dan pelaku usaha pangan.

Menko Pangan menilai peringatan Hari Keluarga Nasional menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemerintah dengan ‘Aisyiyah Jawa Tengah dalam membangun keluarga yang tangguh, mempercepat penurunan stunting, mengurangi kemiskinan ekstrem, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Ia berharap sinergi tersebut terus diperkuat melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, sehingga dakwah kemanusiaan yang diwujudkan melalui penguatan keluarga dan pemenuhan gizi dapat menghadirkan kehidupan yang lebih damai, sehat, dan sejahtera.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Ekraf Irene Umar Dukung MASA Singapore 2026 sebagai Etalase Kreativitas Indonesia

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar, menghadiri MASA Town Hall 02 di Tugu Kunstkring Paleis, Jakarta. Agenda ini merupakan rangkaian persiapan menuju penyelenggaraan MASA Singapore 2026, ajang kolaborasi bagi pelaku kreatif, komunitas, industri, dan pemangku kepentingan untuk memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Indonesia di tingkat internasional.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar, menghadiri MASA Town Hall 02 di Tugu Kunstkring Paleis, Jakarta, Sabtu (27/06/2026).

MASA Singapore 2026 dijadwalkan berlangsung pada 2 Juli hingga 10 Agustus 2026 di Singapura. Mengusung tema ‘_A Sight into the Golden Indonesia Era_’, MASA membawa narasi Indonesia sebagai budaya yang terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, craftsmanship, serta semangat gotong royong.

Wamen Ekraf mengapresiasi MASA Singapore 2026 sebagai platform yang membawa cerita baru tentang Indonesia melalui karya dan kolaborasi para kreator. Menurutnya, kekuatan ekonomi kreatif Indonesia tidak hanya terletak pada talenta individu, tetapi juga pada ekosistem yang mampu menciptakan dampak lebih luas.

“MASA merepresentasikan babak baru kreativitas Indonesia di panggung dunia. Dengan kekayaan budaya dan semangat gotong royong, kita bergerak dari talenta individu menuju dampak kolektif. Singapura menjadi pintu gerbang, dan dengan dukungan berbagai pihak, kita siap membawa inspirasi lokal menjadi gerakan global,” ujar Irene, Sabtu (27/6).

Irene menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi elemen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Melalui sinergi antara pemerintah, pelaku industri, komunitas, dan kreator, Indonesia dapat membuka lebih banyak peluang bagi karya kreatif untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.

MASA Singapore 2026 tidak hanya menampilkan karya kreatif Indonesia, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kreativitas tumbuh melalui koneksi, kolaborasi, dan semangat kebersamaan. Nilai gotong royong menjadi fondasi dalam membangun ekosistem kreatif yang terus berkembang dan menghasilkan dampak kolektif.

MASA Singapore 2026 akan menghadirkan lebih dari 80 brand dan kreator Indonesia dari berbagai subsektor ekonomi kreatif, mulai dari fashion, desain, seni, musik, kuliner, hingga hospitality. Melalui berbagai program, pameran, dan pengalaman kreatif, MASA memperlihatkan bagaimana budaya Indonesia dapat berkembang menjadi karya kontemporer yang relevan secara global.

Sebagai bagian dari rangkaian utama, MASA menghadirkan pameran di Takashimaya Shopping Centre yang menampilkan perkembangan kreativitas generasi baru Indonesia, serta Indonesia–Singapore Orchid Extravaganza di Gardens by the Bay yang mengeksplorasi hubungan antara manusia, alam, dan warisan Indonesia melalui kekayaan geografis, arsitektur tradisional, flora endemik, craftsmanship, hingga representasi fauna Nusantara.

Melalui MASA Singapore 2026, Indonesia membuka ruang pertemuan antara kreator, brand, dan jejaring internasional untuk memperluas koneksi serta peluang kolaborasi. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekuatan ekonomi kreatif Indonesia sekaligus memperkuat hubungan budaya dan kolaborasi kreatif antara Indonesia dan Singapura.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

500 Anak Yatim di Kedungwaringin Bekasi Terima Santunan Akbar, Sekda Endin Samsudin Beri Motivasi

Penulis
Reta
-

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin menghadiri kegiatan santunan akbar bagi 500 anak yatim dari tujuh desa di Kecamatan Kedungwaringin di Lapangan Masjid Jami An Nur, Desa Waringinjaya (28/6/2026).

Program sosial yang memasuki tahun ketiga itu menjadi wujud kepedulian masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan anak yatim di Kecamatan Kedungwaringin.

Endin Samsudin mengatakan santunan diharapkan memberi semangat kepada anak yatim agar tetap optimistis mengejar pendidikan dan cita-cita.

“Hari ini merupakan hari kebahagiaan bagi anak-anak yatim. Jangan pernah berkecil hati. Rasulullah SAW juga tumbuh sebagai anak yatim, namun mampu menjadi pemimpin umat yang sukses. Semoga ini menjadi motivasi bahwa keberhasilan lahir dari perjuangan dan keteguhan hati,” ujarnya.

Endin mengapresiasi donatur, Unit Pengumpul Zakat An Nur, pemerintah desa, panitia, dan masyarakat yang konsisten menyelenggarakan program tersebut.

Menurutnya, kepedulian sosial yang terus terjaga mampu menghadirkan manfaat nyata sekaligus memperkuat budaya saling membantu di tengah masyarakat.

“Mudah-mudahan apa yang didonasikan oleh para donatur, senantiasa bermanfaat untuk anak-anak kita dan menjadi keberkahan. Ke depan, semoga anak-anak kita ini menjadi anak yang sukses dan tentunya kelak mampu berbagi dengan yang lainnya,” terangnya.

Ketua Unit Pengumpul Zakat An Nur Desa Waringinjaya Tijar Ashari mengatakan jumlah penerima santunan meningkat menjadi 500 anak dari tujuh desa tahun ini.

Pelaksanaan pertama menjangkau 130 anak, kemudian meningkat menjadi 180 anak, sebelum akhirnya mencapai 500 penerima pada 2026.

Tijar menjelaskan dana yang berhasil dihimpun mencapai sekitar Rp94.988.000 berkat dukungan para donatur dan masyarakat.

Selain santunan tahunan, Unit Pengumpul Zakat An Nur rutin menyalurkan bantuan bulanan kepada 33 anak yatim, sekitar 86 dhuafa lanjut usia, guru ngaji, marbot masjid, pengurus makam, dan warga yang membutuhkan.

“Kami ingin merubah para Mustahik agar bisa menjadi Muzaki di kemudian hari. Harapannya minimal para yatim binaan ke depan mereka menjadi orang sukses sehingga di masa depan bisa menjadi Muzaki atau pemberi bantuan kepada anak-anak yatim lainnya,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Apel Gabungan di Garut, Dedi Mulyadi Dorong Penataan Wilayah Demi Dongkrak Wisata

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong penataan wilayah yang tertib, bersih, dan indah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan serta pendapatan daerah saat Apel Gabungan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran ke-107, Satuan Polisi Pamong Praja ke-76, dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-65 tingkat Provinsi Jawa Barat di Alun-Alun Garut (24/6/2026).

Apel tersebut dihadiri Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Garut, serta personel Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Satuan Perlindungan Masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai ruang publik yang tertata menjadi daya tarik utama untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.

“Saya berdiri pada sebuah tempat yang menurut saya tempat ini sangat estetik, manakala seluruh ruang dan wilayahnya ditata dan dirapikan,” ucap Dedi.

Menurutnya, menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan merupakan bagian penting dari tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah.

Dedi juga menegaskan kepemimpinan yang tegas akan membentuk karakter personel sehingga mampu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

“Karena pasukan itu tergantung komandan, kalau komandannya punya nyali berani maka pasukan itu akan menjadi pasukan berani mati,” lanjutnya.

Ia menyebut sektor pariwisata, hotel, dan restoran berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah apabila didukung lingkungan yang nyaman dan tertata.

“Sehingga syarat daerah dikunjungi, syarat daerah menjadi pusat pariwisata itu adalah syaratnya adalah daerah itu tertata, tertib, dan indah,” pungkasnya.

Apel gabungan tersebut juga menjadi momentum apresiasi atas dedikasi Pemadam Kebakaran dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...192193194...4,867Halaman 193 dari 4,867