Beranda blog Halaman 194

PERWOSI DIY Rayakan HUT ke-59 Lewat Senam Massal, Ajak Masyarakat Terapkan Gaya Hidup Sehat

Penulis
Reta
-

Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PERWOSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar senam massal dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 PERWOSI DIY. Mengusung tema ‘Keluarga Aktif dan Sehat, Indonesia Kuat’, acara ini digelar di Alun-Alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Sabtu (27/06).

Kegiatan senam massal ini diikuti oleh pengurus dan anggota PERWOSI kabupaten/kota se-DIY serta masyarakat. Usai senam, acara kemudian dimeriahkan dengan penampilan Line Dance dari Sanggar Puspita dan Ikatan Langkah Dansa Kabupaten Kulon Progo (ILDI KP).

Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas peran PERWOSI dalam mendorong gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam membangun bangsa yang kuat melalui kebiasaan hidup aktif dan sehat. “Keaktifan ibu-ibu dan keluarga ini menjadikan satu fondasi dasar untuk menjadikan Indonesia kuat,” ujar Agung.

Agung juga menilai, PERWOSI merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi tersebut dinilai mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan.

Ketua PERWOSI DIY yang diwakili oleh Wakil Ketua I PERWOSI DIY, GKBRAA Paku Alam menyampaikan, tema peringatan HUT ke-59 PERWOSI menjadi pengingat pentingnya peran keluarga dalam menciptakan generasi yang sehat dan tangguh. “Keluarga yang aktif, bergerak, sehat, dan semangat rohaninya akan melahirkan generasi dan bangsa yang kuat,” ungkapnya.

Gusti Putri juga mengajak seluruh pengurus dan anggota PERWOSI untuk terus memperkuat kontribusi organisasi dalam membudayakan olahraga di lingkungan keluarga dan masyarakat. “Mari kita terus kuatkan PERWOSI, dari anak SD yang berlari, ibu-ibu yang berolahraga, sampai pengurus yang berkarya,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum KONI DIY yang diwakili oleh Wakil Ketua III Bidang Pembinaan Prestasi, Organisasi, dan Hukum KONI DIY, M. Anggraini Adriani mengapresiasi konsistensi PERWOSI DIY dalam memajukan olahraga perempuan di DIY. Menurutnya, selama 59 tahun PERWOSI DIY telah menjadi wadah bagi perempuan pecinta olahraga.

“PERWOSI DIY telah menunjukkan bahwa olahraga perempuan memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan hidup sehat di tengah keluarga dan masyarakat. Tentu ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gaya hidup sehat,” ujarnya.

Rangkaian peringatan HUT ke-59 PERWOSI DIY ini turut diisi dengan kegiatan ngedug tumpeng, penyerahan hadiah Lomba Fun Run tingkat Sekolah Dasar, penyerahan hadiah pertandingan bola voli antar pengurus PERWOSI kabupaten/kota se-DIY, serta pembagian berbagai doorprize kepada peserta yang hadir.  Melalui peringatan HUT ke-59 ini, PERWOSI DIY diharapkan terus menjadi penggerak budaya hidup sehat serta memperkuat peran perempuan dalam membangun keluarga aktif dan berkualitas demi mewujudkan Indonesia yang kuat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Malang Tinjau Renovasi RTLH, Pramuka Jatim Sukses Ubah Rumah Tak Layak Huni

Penulis
Reta
-

Wali Kota Malang yang juga merupakan Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kota Malang, Wahyu Hidayat, meninjau hasil renovasi rumah milik Adhi Darma Sisworo di Jalan Sunan Kalijogo, Kelurahan Tlogowaru, Jumat (26/6/2026). Rumah yang sebelumnya tidak memenuhi standar kelayakan huni itu kini telah berubah menjadi hunian yang lebih aman, sehat, dan layak ditempati berkat program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH/Rutilahu) yang digagas Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur.

Wali Kota Malang menyampaikan apresiasi kepada Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur yang telah memberikan perhatian kepada warga Kota Malang melalui program renovasi rumah tidak layak huni. Menurutnya, kolaborasi antara Gerakan Pramuka, pemerintah masyarakat, serta berbagai pihak terkait lainnya menjadi wujud nyata semangat gotong royong dalam membantu warga yang membutuhkan.

“Saya atas nama Pemerintah Kota Malang mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari Kwarda Jawa Timur kepada salah satu warga Kota Malang yang mendapatkan bantuan renovasi rumah tidak layak huni. Kebetulan penerima bantuan juga merupakan anggota aktif Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Malang yang selama ini aktif berkegiatan,” jelas Wahyu.

Untuk mendukung penyempurnaan hasil renovasi, Pemkot Malang turut memberikan bantuan pada beberapa bagian bangunan yang masih perlu dilengkapi. “Kami menambahkan beberapa bagian yang masih kurang, seperti ventilasi atau angin-angin, agar kelayakan rumah tinggal ini bisa lebih baik lagi,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pembina Anggota Muda Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur, Arumi Bachsin, menjelaskan bahwa rumah yang direnovasi masuk kategori kerusakan berat. Kondisi bangunan sebelumnya tidak memiliki struktur yang memadai sehingga renovasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembangunan struktur hingga penyempurnaan sejumlah bagian bangunan agar aman dan layak dihuni.

Menurut Arumi, Program 1 Gugus Depan 1 Renovasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu program prioritas Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur dengan target renovasi 1.000 rumah di seluruh kabupaten/kota. Hingga saat ini, sekitar 700 rumah telah direnovasi oleh gugus depan di masing-masing daerah.

Khusus di Kota Malang, terdapat empat rumah yang menjadi sasaran program. Dua di antaranya telah selesai direnovasi, sedangkan rumah milik Adhi Dharma saat ini telah memasuki tahap akhir pengerjaan. “Tujuan kami bukan membangun rumah yang mewah, tetapi rumah yang layak huni. Dengan anggaran yang terbatas dan bersifat sukarela, kami bersyukur proses renovasi dapat berjalan berkat gotong royong seluruh pihak. Hari ini juga kami mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Malang untuk membantu menyempurnakan tahap finishing rumah ini,” ungkap Arumi.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa penentuan penerima bantuan dilakukan melalui asesmen oleh gugus depan di tingkat kabupaten/kota yang kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Proses tersebut untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan rumah yang diklasifikasikan menjadi kategori ringan, sedang, dan berat.

Arumi pun mengapresiasi peran gugus depan Gerakan Pramuka yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program, mulai dari pendataan, verifikasi calon penerima, hingga bergotong royong dalam proses renovasi. “Harapan kami, adik-adik Pramuka terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Gotong royong tidak selalu diwujudkan dalam bentuk materi, tetapi juga melalui tenaga, perhatian, dan kemauan untuk membantu sesama,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Lingkungan Hidup 2026, Pemprov Maluku Ajak Masyarakat Perkuat Aksi Nyata Hadapi Perubahan Iklim

Penulis
Reta
-

Sekretaris Daerah Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, secara resmi membuka kegiatan aksi bersih lingkungan dalam rangka Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 di Resto Sari Gurih, Lateri, Senin (29/6/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Act Now for Climate, Saatnya Bekerja untuk Iklim” sebagai ajakan memperkuat aksi nyata menghadapi perubahan iklim.

Membacakan sambutan Menteri Lingkungan Hidup, Muhammad Jumhur Hidayat, Sadali mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga bumi melalui tindakan nyata demi masa depan yang berkelanjutan.

Ia menjelaskan dunia saat ini menghadapi tiga krisis planet (Triple Planetary Crisis), yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Ketiga persoalan tersebut saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, serta kehidupan masyarakat.

Indonesia, lanjutnya, tetap berkomitmen menjalankan Paris Agreement dengan target penurunan emisi sebesar 31,89 persen melalui usaha sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030, serta mewujudkan pembangunan rendah karbon melalui strategi Long-Term Strategi For Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Lebih dari 60 persen penduduk tinggal di wilayah pesisir yang menghadapi ancaman kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, serta gangguan ketahanan pangan. Di sisi lain, persoalan sampah turut memperburuk kondisi lingkungan. Indonesia menghasilkan sekitar 51 juta ton sampah setiap tahun, namun sebagian besar belum dikelola secara optimal sehingga memicu pencemaran dan emisi gas metana.

Karena itu, Sadali mengajak seluruh masyarakat memulai perubahan dari lingkungan terkecil melalui pemilahan sampah sejak dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), mengembangkan bank sampah, serta melakukan penanaman pohon secara masif sebagai upaya memperkuat ketahanan iklim.

“Marilah kita menjadikan Gerakan Indonesia Asri sebagai budaya baru bangsa. Dengan melakukan pertobatan ekologis dan mengubah perilaku terhadap lingkungan, kita tidak hanya menjaga bumi, tetapi juga mewariskan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Sadali.

Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, TNI-Polri, Bakamla RI, perguruan tinggi, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah kabupaten/kota, organisasi lingkungan, bank sampah, BUMN, serta berbagai elemen masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Peringatan Harganas ke-33 di Maluku Utara, Wagub Sarbin Sehe Tekankan Pentingnya Peran Ayah dalam Keluarga

Penulis
Reta
-

Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, memimpin langsung upacara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di Halaman Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Senin pagi (29/6/2026).

Dalam amanatnya, Wagub Sarbin Sehe mengingatkan kembali esensi dan peran vital institusi keluarga dalam pembentukan karakter, internalisasi nilai luhur, serta penentu masa depan peradaban bangsa Indonesia, khususnya di Maluku Utara.

Mengusung tema nasional yang sangat kontekstual, “Ayah Wajib Hadir”, peringatan Harganas ke-33 ini dijadikan momentum strategis untuk mendorong keterlibatan aktif orang tua, terutama figur ayah, dalam perencanaan ekosistem dan kesehatan keluarga. Hal ini krusial guna memperkokoh ketahanan domestik sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Membacakan sambutan tertulis Kepala BKKBN RI, Wagub secara eksplisit menegaskan bahwa Harganas bukan sekadar ritual seremonial tahunan di atas panggung formal. Melainkan sebuah jeda kultural dan ruang refleksi nasional untuk mengukur tingkat ketangguhan keluarga yang berkorelasi linear dengan masa depan Indonesia.

Terlebih, ujar Wagub, di tengah puncak bonus demografi saat ini, masyarakat berdiri di panggung peradaban modern yang bergerak dinamis dan penuh ketidakpastian, atau yang akrab disebut era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity).

” VUCA merupakan lanskap global yang dicirikan oleh disrupsi teknologi masif dan pergeseran nilai sosial-budaya. Semua tantangan luar ini masuk tanpa permisi ke ruang-ruang domestik keluarga kita melalui gawai di genggaman anak-anak kita,” tutur Wagub mengingatkan.

Untuk mengapitalisasi potensi bonus demografi tersebut agar tidak menjadi bencana demografi, Sarbin Sehe mengajak seluruh keluarga di Maluku Utara memperkuat ketahanan internal melalui tiga pilar utama, yakni sektor kesehatan, pendidikan karakter, dan ketahanan mental.

Sejalan dengan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) / BKKBN terus memperkuat sinergi lintas sektor. Langkah ini bermaksud membangun keluarga berketahanan sebagai fondasi utama lahirnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas.

Dukungan nyata tersebut diwujudkan lewat implementasi lima program prioritas yang menyentuh seluruh siklus kehidupan manusia, mulai dari intervensi pencegahan stunting secara holistik, pola pengasuhan anak yang sehat, penguatan peran domestik ayah, pemberdayaan lansia produktif, hingga pendampingan program makan bergizi gratis yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD.

Lebih lanjut, Wagub memaparkan bahwa urusan pengasuhan anak secara psikologis bukanlah tugas mutlak seorang ibu semata. Keterlibatan aktif para ayah sangat krusial dalam pembentukan kematangan karakter anak. Kehadiran emosional ayah diyakini mampu menekan fenomena fatherless (krisis figur ayah), menurunkan angka stunting melalui pemenuhan gizi berencana, serta melahirkan generasi masa depan yang tangguh sekaligus harmonis.

“Keluarga bukan sekadar unit terkecil dalam tatanan masyarakat, melainkan hulu dari segala muara kebijakan publik dan penentu utama arah kompas pembangunan nasional kita,” pungkas Sarbin Sehe khidmat. Upacara peringatan ini ditutup dengan ajakan bersama untuk merapatkan barisan, mengepalkan tangan, dan menyatukan tekad demi kehormatan generasi penerus Maluku Utara menyongsong cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rumah Aspirasi Sonny T. Danaparamita Tutup Bulan Bung Karno dengan Aksi Nyata untuk Rakyat Bondowoso

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Di banyak tempat, Bulan Bung Karno diperingati lewat upacara, seminar, atau diskusi kebangsaan. Di Bondowoso, penutup peringatan itu hadir dalam bentuk yang lebih sederhana, tetapi menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.

Ratusan paket berisi beras dan telur diantarkan kepada para lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui yang tinggal di wilayah rentan pangan. Bagi sebagian keluarga, bantuan itu mungkin hanya cukup memenuhi kebutuhan beberapa hari. Namun di balik paket sederhana tersebut, tersimpan pesan yang lebih besar: perjuangan harus hadir dalam tindakan nyata.

Itulah yang dilakukan Rumah Aspirasi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, melalui SeTretanan Dhibik (STD) Bondowoso sebagai penutup rangkaian Bulan Bung Karno 2026, Minggu (28/6/26).

Koordinator Rumah Aspirasi STD Bondowoso, Dedy Faizal Ali, mengatakan pembagian sembako bukan sekadar agenda tahunan setiap Juni.

Kegiatan tersebut merupakan ikhtiar menghadirkan nilai-nilai perjuangan Bung Karno melalui aksi sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencegahan stunting.

“Pada Bulan Bung Karno tahun ini kami melaksanakan berbagai kegiatan yang ditutup dengan bakti sosial pembagian sembako bagi lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai bagian dari ikhtiar membantu pencegahan stunting di Bondowoso,” ujarnya.

Penerima bantuan dipilih berdasarkan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Bondowoso sehingga program menyasar kelompok masyarakat yang memang membutuhkan perhatian lebih terhadap ketahanan pangan.

Yang menarik, seluruh beras dan telur yang dibagikan bukan didatangkan dari luar daerah. Rumah Aspirasi memilih membeli kebutuhan tersebut dari petani dan peternak lokal Bondowoso.

Dengan cara itu, manfaat kegiatan tidak berhenti pada penerima bantuan. Para petani dan peternak juga ikut merasakan dampaknya karena hasil produksi mereka terserap untuk memenuhi kebutuhan program sosial.

“Kami ingin manfaat kegiatan ini dirasakan dua pihak sekaligus, yakni masyarakat penerima bantuan dan para petani serta peternak lokal yang menjadi mitra pengadaan sembako,” kata Dedy.

Bagi Anggota DPR RI Sonny T. Danaparamita, Bulan Bung Karno tidak semestinya berhenti sebagai peringatan sejarah. Nilai-nilai yang diwariskan Sang Proklamator justru harus diterjemahkan menjadi tindakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kegiatan ini bukan formalitas setiap bulan Juni. Kami ingin menunjukkan bahwa keberadaan partai harus membawa manfaat bagi rakyat. Sebagai kader PDI Perjuangan, kami memiliki tanggung jawab untuk selalu hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sonny T. Danaparamita memastikan kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari peran rumah aspirasi dalam mendampingi masyarakat.

Di Desa Pujer Baru, Kecamatan Maesan, Mulik menjadi salah satu warga yang menerima bantuan tersebut. Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus bergerak naik, paket berisi beras dan telur itu terasa berarti bagi keluarganya.

“Kami sangat terbantu. Terima kasih kepada Bapak Sonny T. Danaparamita atas perhatian dan bantuannya kepada masyarakat,” ucapnya.

Mungkin bantuan itu tidak mengubah kehidupan seseorang dalam semalam.

Namun, bagi mereka yang menerimanya, kepedulian sering kali dimulai dari hal-hal sederhana. Sepaket beras. Beberapa butir telur. Dan keyakinan bahwa perjuangan kepada rakyat tidak selalu lahir dari pidato panjang, tetapi dari kesediaan hadir ketika masyarakat benar-benar membutuhkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Sumedang Perkuat Daya Saing UMKM, Wabup Optimistis Produk Lokal Tembus Pasar Global

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu naik kelas dan bersaing di pasar nasional hingga internasional. Melalui Program UMKM Naik Kelas Tahun 2026, sebanyak 1.077 pelaku UMKM di Kabupaten Sumedang telah merasakan manfaat pembinaan yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, saat membuka Kick Off Program UMKM Naik Kelas Tahun 2026 di Aula Bank BJB Cabang Sumedang, Senin (29/6/2026).

Program yang merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperkuat daya saing UMKM melalui pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Menurut Fajar, UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian daerah karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

“Pemerintah Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk terus mendorong lahirnya UMKM yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan berdaya saing,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Program UMKM Naik Kelas tidak hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga menghadirkan proses pendampingan dan mentoring secara menyeluruh agar pelaku usaha memperoleh peningkatan kapasitas di berbagai aspek.

Melalui program tersebut, peserta akan mendapatkan penguatan dalam manajemen usaha, peningkatan kualitas produk, pemenuhan legalitas usaha, akses pembiayaan, perluasan pasar, hingga pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari transformasi bisnis.

Fajar menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, tenaga pendamping, akademisi, dunia usaha, lembaga keuangan, hingga para pelaku UMKM.

“Sinergi seluruh pihak menjadi kunci dalam membangun ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dengan kolaborasi yang kuat, saya yakin UMKM Sumedang akan semakin maju,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang secara konsisten menyelenggarakan Program UMKM Naik Kelas sejak tahun 2019.

Kepada seluruh peserta, Fajar berpesan agar memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas usaha, memperluas jejaring, dan terus berinovasi sehingga mampu menghasilkan produk unggulan yang memiliki daya saing tinggi.

“Ikuti setiap tahapan dengan sungguh-sungguh. Jadikan kesempatan ini untuk belajar, berinovasi, memperluas jejaring, dan meningkatkan kualitas usaha sehingga akan lahir UMKM Sumedang yang memiliki produk unggulan, mampu menembus pasar nasional bahkan global,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Sumedang, Ayuh Hidayat, menjelaskan bahwa Program UMKM Naik Kelas Tahun 2026 akan berlangsung selama empat bulan, mulai Mei hingga Agustus 2026.

Menurutnya, selama masa pendampingan para pelaku UMKM akan memperoleh berbagai materi penguatan kapasitas, khususnya bagi pelaku usaha di sektor olahan makanan.

“Kami berharap melalui pendampingan selama empat bulan ini para pelaku UMKM mendapatkan wawasan baru, semangat baru, serta peningkatan kapasitas usaha. Khususnya bagi UMKM olahan makanan,” ujar Ayuh.

Ia optimistis seluruh rangkaian program dapat berjalan sesuai target dan menghasilkan UMKM yang lebih mandiri, inovatif, serta memiliki daya saing yang semakin kuat.

“Ini merupakan sebuah terobosan sekaligus strategi dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Sumedang. Kami berharap program ini berjalan mulus, lancar, dan mampu melahirkan UMKM yang semakin mandiri, berdaya saing, serta mampu naik kelas,” katanya.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Herman Khaeron Ajak Kader Demokrat Jaga Kekompakan Demi Kemenangan Pemilu 2029

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyerukan seluruh kader untuk memperkuat konsolidasi dan menjaga kekompakan. Langkah ini dinilai sebagai modal utama untuk kembali meraih kepercayaan masyarakat serta memenangkan Pemilu 2029. Ajakan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Sabtu (27/6).

Herman Khaeron menegaskan bahwa Musda bukan sekadar forum pemilihan ketua, melainkan momentum krusial untuk memperkuat soliditas organisasi hingga ke akar rumput.

“Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat konsolidasi internal. Kekompakan seluruh kader menjadi modal utama untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat dan memenangkan Pemilu 2029,” ujar Herman Khaeron, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia mengingatkan bahwa Lampung memiliki sejarah sebagai salah satu lumbung suara terbesar Partai Demokrat. Pada Pemilu 2009, partai berlambang mercy ini berhasil meraih empat kursi DPR RI serta mendominasi kursi pimpinan DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Herman Khaeron menargetkan Demokrat secara nasional harus bangkit kembali, dengan Lampung menjadi salah satu fokus peningkatan suara.

Arahan AHY: Soliditas hingga Akar Rumput

Herman Khaeron menjelaskan bahwa arahan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berfokus pada dua hal utama, yaitu memperkuat soliditas dan solidaritas seluruh kader. Konsolidasi tidak hanya dilakukan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), tetapi juga harus menjangkau hingga Pimpinan Anak Cabang (PAC) serta anak ranting sebagai basis kekuatan partai di akar rumput.

Ia berpendapat bahwa kekuatan organisasi hanya dapat dibangun apabila seluruh struktur partai bergerak secara terpadu, menjaga komunikasi, serta terus hadir di tengah masyarakat untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung Edy Irawan Arief menegaskan bahwa penguatan konsolidasi organisasi akan menjadi fokus utama setelah Musda selesai dilaksanakan. “Penguatan soliditas internal menjadi prioritas utama usai Musda VI. Sinergi seluruh tingkatan kepengurusan merupakan modal penting bagi Partai Demokrat dalam menghadapi agenda politik ke depan,” ucap Edy.

Dalam waktu dekat, DPD Partai Demokrat Lampung akan memperkuat struktur organisasi sekaligus melaksanakan konsolidasi di seluruh tingkatan kepengurusan. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi partai untuk memperluas basis dukungan masyarakat sekaligus meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2029.

Edy menambahkan, Musda VI menjadi representasi konsolidasi paripurna dengan hadirnya seluruh elemen partai, mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), DPD, DPC hingga PAC.

“Bagi Demokrat, kemenangan pada Pemilu 2029 bukan sekadar memenangkan kontestasi demi kepentingan internal partai, melainkan menjadi jalan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan rakyat melalui penguasaan politik yang sah,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Firman Soebagyo Dorong Pemerintah Percepat Pengembangan Pupuk Organik

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mendorong pemerintah bersama industri pupuk nasional mempercepat pengembangan pupuk organik sebagai langkah strategis memulihkan kesuburan lahan sekaligus menjaga produktivitas pertanian nasional, serta menjadi tren global yang perlu segera direspons Indonesia agar tidak tertinggal dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan.

Firman Soebagyo menjelaskan, penggunaan pupuk anorganik secara terus-menerus dalam jangka panjang berpotensi menurunkan kualitas unsur hara dan tingkat kesuburan tanah. Karena itu, pengembangan pupuk organik dinilai menjadi solusi untuk memulihkan kondisi lahan tanpa mengurangi produktivitas hasil pertanian.

“Kalau kita lihat tren dunia ini sudah mulai bergeser kepada pupuk organik, terutama untuk kebutuhan pangan pokok. Vietnam sudah mulai dan di beberapa negara Eropa juga sudah mulai menggunakan pupuk organik,” ujar Firman Soebagyo saat mengikuti Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, dikutip dari laman DPR RI. Sabtu (27/6/26).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai, penguatan penggunaan pupuk organik tidak hanya mampu memperbaiki kualitas lahan pertanian, tetapi juga dapat meningkatkan hasil produksi sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik seperti urea.

“Kalau pupuk organik bisa dikembangkan dan ditingkatkan, maka ada pemulihan lahan, tingkat produksi bisa meningkat, dan penggunaan pupuk urea dapat dihemat,” jelasnya.

Selain mendukung produktivitas pertanian, Firman Soebagyo menilai pengembangan pupuk organik juga menjadi bagian penting dalam menjawab tuntutan pasar global yang semakin mengedepankan aspek keberlanjutan dalam produksi pangan. Menurutnya, Indonesia harus mulai melakukan transformasi sejak dini agar mampu bersaing dengan negara-negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan pertanian ramah lingkungan.

“Kalau nanti ke depan itu juga tidak kita mulai dari sekarang, nanti tertinggal negara-negara lain,” tegasnya.

Firman Soebagyo berharap pemerintah bersama industri pupuk nasional terus memperkuat inovasi dan produksi pupuk organik sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga kesuburan lahan, serta memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim dan kebutuhan pangan yang terus meningkat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Rudy Mas’ud Lantik 110 Pejabat, Perkuat Kinerja Birokrasi Kaltim

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud melantik dan mengambil sumpah jabatan 110 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam upacara pelantikan yang digelar di Pendopo Lamin Etam Kantor Gubernur Kaltim, Senin (29/6/26).

Pelantikan tersebut meliputi 9 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 45 Pejabat Administrator, 37 Pejabat Pengawas, serta 19 Pejabat Fungsional. Prosesi diawali dengan pembacaan surat keputusan, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara, hingga penyerahan surat keputusan kepada para pejabat yang dilantik.

Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik sekaligus mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Pelantikan ini merupakan bagian dari penataan organisasi, penguatan kinerja birokrasi, serta penerapan prinsip the right man on the right place untuk memperkaya pengalaman dan kompetensi ASN,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud.

Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan, setiap jabatan bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, dedikasi, dan semangat melayani masyarakat Kalimantan Timur.

Gubernur Rudy Mas’ud berharap seluruh pejabat yang baru dilantik mampu memberikan kinerja terbaik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (KRV/pt)

Nama-nama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang baru dilantik pada Senin, 29 Juni 2026:

Jabatan Fungsional Ahli Utama:

dr. Nono Matturangan, Sp.PD. Dokter Ahli Utama

dr. Ketut Rama Wijaya, Sp.OG.Dokter Ahli Utama

dr. Daniel Susatyo Wirawan, Sp.A. Dokter Ahli Utama

Iwan Setiawan, S.Sos., M.A.P. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama:

Dr. Puguh Harjanto, S.STP., M.Si Staf Ahli Bidang III

Dr. Aji Muhammad Fitra Firnanda, S.T., M.M Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah

Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si Kepala Dinas Pariwisata

Ririn Sari Dewi, S.IP., M.Si Kepala Dinas Komunikasi dan Infomartika

drh. Arief Murdiyatno Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Siti Sugiyanti, S.E., M.Si.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Syarifah Alawiyah, S.Sos., M.Si. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

drg. Ahmad Jais, M.H., M.A.R.S. Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo

dr. Mazniati, M.P.H Wakil Direktur Penunjang RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenag Yakin Koperasi Pesantren Efektif Wujudkan Pemerataan Kesejahteraan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i optimis akan peran pesantren dalam pemberdayaan masyarakat. Wamenag menilai pengembangan koperasi pesantren sangat strategis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan.

Hal ini disampaikan Wamenag saat membuka Sarasehan Nasional Majelis Pesantren Dakwah Indonesia (MPDI) 2026 di Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah, Kabupaten Malang. Mengangkat tema “Bersama Dakwah dan Al-Qur’an Menguatkan Kemandirian Ekonomi Pesantren Berbasis Koperasi”, forum ini menjadi ajang bagi ratusan pengasuh pesantren untuk bertukar gagasan dalam memperkuat ekosistem ekonomi pesantren.

Romo Muhammad Syafi’i, mengajak seluruh elemen pesantren untuk menjadikan koperasi sebagai sarana pemberdayaan yang mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi umat. Menurutnya, koperasi bukan sekadar sebagai badan usaha, melainkan sebagai instrumen perjuangan ekonomi rakyat yang sarat dengan nilai gotong royong.

“Koperasi pesantren dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Ini adalah wujud konkret semangat kebersamaan kita dalam membangun ekonomi yang berkeadilan dari lingkungan pesantren,” tutur Romo Syafi’i di Malang, Minggu (28/6/2026).

Romo Syafi’i menuturkan bahwa hadirnya Direktorat Jenderal Pesantren merupakan wujud perhatian pemerintah agar pesantren dapat berkembang lebih optimal. Wamenag berharap, pesantren mampu menjadi ruang lahirnya generasi yang adaptif terhadap perubahan zaman, memahami fiqh pembangunan bangsa, serta memiliki daya saing di bidang ekonomi kerakyatan.

“Negara memandang pesantren sebagai mitra strategis dalam pembangunan bangsa. Indonesia Emas 2045 akan tercapai dengan hadirnya SDM yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat,” tambahnya.

Wamenag lalu menyinggung komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Semangat hilirisasi dan perbaikan tata kelola ekonomi nasional diharapkan mampu menginspirasi pesantren untuk lebih produktif dalam mengelola potensi yang ada.

“Kita sedang menata kembali ekonomi nasional agar memberikan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri. Semangat ini selaras dengan upaya pesantren dalam membangun kemandirian ekonomi, sehingga umat tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian dari penggerak ekonomi bangsa,” jelas Romo Syafi’i.

Sarasehan Nasional MPDI 2026 yang berlangsung hingga 29 Juni 2026 ini diikuti oleh sekitar 300 pondok pesantren dari berbagai wilayah. Kehadiran Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Akhmad Sruji Bhatiar, bersama jajaran pejabat daerah semakin menegaskan dukungan sinergis antara pemerintah dan pesantren.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...193194195...4,867Halaman 194 dari 4,867