Beranda blog Halaman 195

Gubernur Papua Tegaskan Pembangunan Jalan Jadi Prioritas Percepat Konektivitas

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, menegaskan pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat Papua.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua kembali mengusulkan sejumlah ruas jalan strategis kepada pemerintah pusat agar masuk dalam program pembangunan tahun 2026.

Menurut Gubernur Papua, konektivitas antardaerah menjadi kunci untuk membuka akses ekonomi masyarakat, terutama bagi wilayah-wilayah yang selama ini masih terisolasi.

“Orang Papua membutuhkan konektivitas. Kalau jalan bisa tembus, maka hasil kebun masyarakat bisa dibawa keluar hingga ke pusat-pusat perkotaan kabupaten, kota bahkan provinsi,” ujarnya.

Gubernur Papua menjelaskan, keterbatasan fiskal daerah membuat pembangunan infrastruktur jalan tidak dapat sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah. Karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk mempercepat pembangunan konektivitas di Papua.

“Dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini, kami tidak bisa membangun jalan sendiri. Karena itu diperlukan dukungan dan intervensi dari semua pihak agar pembangunan konektivitas tetap berjalan,” kata Gubernur Papua.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian Pemprov Papua adalah pembukaan akses jalan dari Lere menuju Dabra hingga Sikari. Selain membuka keterisolasian wilayah, pembangunan ruas tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi barang dan hasil pertanian masyarakat.

Selain itu, Pemprov Papua juga mendorong percepatan pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Jayapura dan Wamena. Jalur tersebut dinilai strategis karena dapat memperkuat konektivitas antara wilayah pesisir dan pegunungan.

“Jika akses jalan terbuka, masyarakat di wilayah pegunungan akan sangat terbantu dan Papua bisa berkontribusi lebih besar melalui distribusi hasil produksi antarwilayah,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lalu Hadrian Irfani Optimistis Kader Perempuan Bangsa PKB NTB Tambah Kursi Legislatif pada Pemilu Mendatang

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Hadrian Irfani, optimistis kader Perempuan Bangsa akan mampu meningkatkan keterwakilan perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di lembaga legislatif pada Pemilu mendatang. Menurutnya, kader perempuan PKB di NTB memiliki kapasitas, semangat, dan kualitas yang semakin kuat untuk bersaing di berbagai daerah pemilihan.

Optimisme tersebut disampaikan Lalu Hadrian saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW Perempuan Bangsa PKB NTB di Mataram, Sabtu (27/6/2026).

Menurutnya, masih terdapat sejumlah daerah pemilihan yang belum memiliki keterwakilan perempuan dari PKB. Kondisi tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kader Perempuan Bangsa untuk tampil sebagai calon legislatif yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Saya meyakini dapil-dapil kita yang kosong hari ini, dapil-dapil kita yang hari ini tidak ada perempuannya, dengan semangat dan motivasi yang dimiliki oleh kader-kader Perempuan Bangsa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 10 kabupaten/kota, saya meyakini akan ada lahir lagi anggota-anggota DPR, anggota-anggota fraksi dari kader-kader Perempuan Bangsa,” ujar Lalu.

Lalu Hadrian yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi modal utama dalam memperkuat peran perempuan di dunia politik. Menurutnya, kader Perempuan Bangsa tidak hanya aktif dalam organisasi, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan yang relevan terhadap berbagai persoalan masyarakat.

“Kader Perempuan Bangsa tidak hanya memiliki semangat berorganisasi, tetapi juga mampu menawarkan gagasan yang relevan terhadap berbagai persoalan masyarakat,” katanya.

Ia mengungkapkan, selama pelaksanaan Muswil, para kader perempuan menunjukkan kapasitas yang semakin matang melalui berbagai ide dan program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, isu-isu yang diangkat para kader mencerminkan kesiapan mereka untuk mengambil peran lebih besar dalam proses pembangunan, mulai dari penanganan stunting, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

“Perempuan Bangsa NTB itu berpikirnya sudah jauh. Jadi hati-hati, Bapak-Bapak. Kalau kekuatan Perempuan Bangsa ini bersatu, kemudian maju sebagai calon legislatif di daerah pemilihan Bapak-Bapak, hati-hati. Karena mereka sudah memikirkan banyak hal, mulai dari stunting, UMKM, hingga kecerdasan buatan atau AI,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Lalu Hadrian juga mengingatkan seluruh kader PKB untuk terus hadir dan bekerja di tengah masyarakat. Menurutnya, peluang menjadi wakil rakyat terbuka bagi siapa pun yang memiliki komitmen kuat, konsisten membangun kedekatan dengan masyarakat, serta mampu memperjuangkan kepentingan publik.

“Bagi Bapak-Bapak, tolong siap-siap. Kader-kader Perempuan Bangsa ini siap menggantikan posisi Bapak-Bapak yang hari ini menjadi anggota fraksi kalau Bapak-Bapaknya malas bergerak,” ungkapnya.

Meski disampaikan dengan nuansa humor, pernyataan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh kader PKB, baik laki-laki maupun perempuan, agar terus meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga soliditas partai dalam menghadapi kontestasi politik mendatang.

Menutup sambutannya, Lalu Hadrian berharap kader Perempuan Bangsa terus mengembangkan kapasitas diri, memperluas jaringan, serta aktif menyerap aspirasi masyarakat. Ia optimistis langkah tersebut akan memperkuat keterwakilan perempuan PKB di parlemen sekaligus menghadirkan lebih banyak pemimpin perempuan yang mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun nasional.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Kementerian PANRB Mulai Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital 2026, Fokus pada Dampak Layanan Publik

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi memulai Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) Tahun 2026 sebagai langkah mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintah. Berbeda dengan evaluasi sebelumnya yang lebih berorientasi pada digitalisasi sistem, evaluasi kali ini menitikberatkan pada dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.

Pelaksanaan evaluasi tersebut ditandai melalui Kick Off Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital, Kamis (25/6/2026), yang menjadi awal pengukuran implementasi kebijakan Pemerintah Digital pada instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, mengatakan transformasi digital tidak lagi sekadar mengubah proses manual menjadi berbasis aplikasi, tetapi harus mampu menghadirkan perubahan cara kerja, budaya organisasi, dan tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Jadi yang akan kita lakukan dalam evaluasi kinerja pemerintah digital, bukan lagi kita hanya merubah pola pola manual menjadi pola menggunakan aplikasi, bukan hanya memanfaatkan informasi dalam pengambilan keputusan, tapi juga akan merubah cara kerja kita, budaya kita untuk memastikan terhadap perubahan dan transformasi bangsa yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Cahyono Tri Birowo.

Menurutnya, transformasi bangsa dibangun melalui tiga pilar utama, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Dalam konteks tersebut, transformasi tata kelola menjadi fondasi penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Cahyono menjelaskan bahwa salah satu sasaran dalam Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2025–2045 adalah terwujudnya Pemerintah Digital yang memanfaatkan data dan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan nasional.

Ia menambahkan, paradigma transformasi digital pemerintah kini mengalami perubahan dari pendekatan yang berfokus pada prosedur menuju orientasi manfaat. Jika sebelumnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lebih menekankan digitalisasi proses dan kematangan teknologi informasi, maka Pemerintah Digital berorientasi pada kemanfaatan layanan, inklusi, serta kepuasan pengguna.

Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Strategi dan Kebijakan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Agi Agung Galuh Purwa, menyampaikan bahwa tahun 2026 merupakan pelaksanaan perdana Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital.

Menurutnya, evaluasi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin terintegrasi serta memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.

Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital akan dilaksanakan terhadap 645 instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan Tim Koordinasi Pemerintah Digital Nasional serta lebih dari 30 perguruan tinggi sebagai asesor eksternal.

Proses evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penilaian mandiri, penilaian dokumen, wawancara, hingga visitasi lapangan untuk memastikan implementasi transformasi digital berjalan secara komprehensif.

“Saat ini kita dalam transisi dari Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Pemerintah Digital (Pemdi), dan ini seiring dengan yang disampaikan Presiden terkait transformasi pemerintahan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, menegaskan bahwa instrumen Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga menjadi sarana refleksi bagi setiap instansi dalam meningkatkan kualitas layanan.

Menurutnya, keberhasilan transformasi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab unit teknologi informasi, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari perencanaan, tata kelola organisasi, keamanan data, pengawasan, pengelolaan sumber daya, hingga penyelenggara layanan publik.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Perkuat Kolaborasi Antar Daerah, Kadis Kominfo Jambi Ariansyah Jalin Sinergi dengan Pemkot Pariaman

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Usai menghadiri pelaksanaan Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman 2026 yang berlangsung di Pantai Gandoriah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, ME, melakukan silaturahmi dengan Wakil Wali Kota (Wawako) Pariaman Mulyadi, S.AP, dan Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Drs. Afrizal Azhar, M.Si.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan serta menjadi momentum pertukaran ide demi kemajuan kedua daerah, bertempat ruang kerja Wakil Walikota Pariaman Senen (29/06/2026) pagi.

Pertemuan yang berlangsung singkat tersebut dihadiri oleh jajaran perwakilan Dinas Kominfo Provinsi Jambi dan pejabat Pemerintah Kota Pariaman.

Dalam kesempatan itu, Drs. Ariansyah, ME menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Hoyak Tabuik 2026 yang berhasil menarik perhatian publik dan wisatawan, serta memberikan ruang bagi pelestarian budaya lokal.

“Acaranya sangat bagus, membaca komitmen masyarakat Pariaman dalam menjaga tradisi. Kami ingin belajar bagaimana pengelolaan komunikasi publik dan promosi budaya ini sehingga dapat menjadi contoh bagi program di Jambi,” ungkap Ariansyah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Ariansyah menyampaikan hasil silaturahmi pagi ini antara rombongan Pemerintah Kota Pariaman dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh rasa kekeluargaan, sekaligus membuka peluang kunjungan balasan dari pejabat Pariaman ke Jambi

Menurut Ariansyah, silaturahmi dilakukan bersama Wakil Walikota dan Sekda Kota Pariaman dalam suasana kebetulan yang bersahaja.

“Kami bertemu Pak Sekda dan Pak Wakil Wali Kota pagi ini untuk menjalin kembali hubungan silaturahmi. Pertemuan ini tidak formal, lebih pada saling bertukar kabar dan memperkuat hubungan emosional antara kedua daerah,” ujar Ariansyah

Ariansyah menambahkan bahwa hubungan emosional antara Pariaman dan Jambi memiliki akar historis dan kultural yang kuat. Salah satu indikator kedekatan itu, kata Kadis, adalah hubungan keluarga Gubernur Jambi yang memiliki ikatan dengan Pariaman.

“Gubernur dan Ibu Gubernur pernah mendapatkan sambutan hangat disini, sehingga Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Provinsi Jambi, menganugrahkan gelar kehormatan adat Sutan Rajo Alam Nan Kuniang oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Pariaman, sedangkan Hj. Hesnidar Haris menerima gelar Bundo Uniang Rancak Nan Elok, yang membuat hubungan antarwilayah menjadi lebih akrab,” tambah Ariansyah.

Dalam pertemuan dibahas pula rencana kunjungan pejabat Kota Pariaman ke Jambi. Rombongan diperkirakan akan melakukan kunjungan kerja dan kegiatan olahraga, termasuk partisipasi dalam acara tenis.

“Mereka menyampaikan rencana untuk datang ke Jambi dulu, dan kami akan menyambut mereka dengan program welcome secara resmi,” kata Ariansyah

Lebih lanjut Ariansyah juga menyampaikan bahwa Kota Pariaman ini memiliki nilai emosional khusus saya.

“Kebetulan daerah ini adalah kampung halaman saya. Ibu saya berasal dari Padang Pariaman, kampungnya Sungai Sari, suku Jambak. Hari ini saya juga berkesempatan menengok kampung halaman serta sanak saudaro secara langsung,” tambahnya.

Sekda, menurut Kadis, akan berperan sebagai pemandu untuk menjalin silaturahmi lebih jauh dengan keluarga-keluarga di Sungai Sari.

“Pak Sekda akan mengantar rombongan untuk bertemu keluarga-keluarga di Sungai Sari, sehingga kunjungan ini juga menjadi momen penguatan hubungan antar warga,” ujar Ariansyah.

Ariansyah menegaskan bahwa kunjungan dan pertemuan seperti ini penting untuk menjaga hubungan antar daerah, memperkuat tali kekerabatan, serta membuka ruang kolaborasi di berbagai sektor, termasuk olahraga, kebudayaan, dan pemerintahan.

Pihaknya akan memfinalkan agenda kunjungan dan menyampaikan informasi resmi lebih lanjut setelah konfirmasi tanggal dan kegiatan dari Pemerintah Provinsi Jambi.

Sementara itu, Wawako Mulyadi dan Sekretaris Daerah Pariaman Afrizal Azhar menyambut baik kunjungan silaturahmi tersebut.

Sekda Afrizal menyampaikan kesiapan untuk berbagi pengalaman terkait pengelolaan agenda budaya, kolaborasi antar-institusi, serta strategi promosi pariwisata berbasis budaya yang selama ini diterapkan di Pariaman.

“Kami terbuka menjalin kerja sama dan tukar pengalaman, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk publikasi acara, manajemen pengunjung, serta pelibatan komunitas lokal,” kata Afrizal.

Gubernur Al Haris Minta KONI Maksimalkan Pembinaann Atlet Berprestasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris, mendorong Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi agar terus memperkuat pembinaan atlet berprestasi.

Dorongan tersebut disampaikan di tengah mencuatnya isu kepindahan salah satu atlet angkat besi andalan Jambi yang dirumorkan akan membela provinsi lain pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang.

Menurut Gubernur Al Haris, pembinaan atlet harus menjadi perhatian utama agar potensi atlet daerah tidak lepas ke provinsi lain.

Ia menilai saat ini terdapat peluang besar bagi atlet berprestasi, tidak hanya dari sisi prestasi olahraga, tetapi juga jaminan kesejahteraan.

“Kita dorong KONI membina atlet kita. Apalagi jaminan dari KONI saat ini luar biasa mulai dari rumah hingga menjadi pegawai PPPK, ini peluang kita. Kita berharap KONI membina atlet berprestasi di tingkat daerah, nasional, bahkan dunia,” kata Gubernur Al Haris.

Isu ini dinilai menjadi sinyal perlunya peningkatan perhatian terhadap pembinaan, kesejahteraan, dan keberlanjutan karier atlet di daerah.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum

Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI) Jambi, Imron Rosyadi, menegaskan pihaknya terus berupaya mempertahankan atlet-atlet berprestasi agar tetap membela Jambi.

“Kita terus berupaya memperhatikan atlet-atlet kita, terutama yang berprestasi. Kita juga terus menjalim komunikasi dengan KONI dan unsur pimpinan lainnya agar isi ini tidak menjadi kenyataan,” ujar Imron Rosyadi.

Imron Rosyadi menambahkan, peningkatan pembinaan menjadi kebutuhan mendesak agar atlet memiliki kepastian masa depan sekaligus tetap termotivasi mengharumkan nama Provinsi Jambi.

“Saat ini kita sangat perlu sekali pembinaan. Oleh karena itu, saat ini perlu peningkatan pembinaan dari daerah,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari KONI Jambi terkait isu kepindahan atlet tersebut maupun langkah yang akan diambil untuk memastikan atlet-atlet berprestasi tetap membela Jambi pada ajang PON mendatang.

Wamenhan Terima Audiensi Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan, Bahas Perlindungan Pekerja dan Ketahanan Nasional

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto mewakili Menteri Pertahanan RI menerima audiensi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan Achmad Fatahuddin, di Ruang Kerja Wamenhan, Jakarta, pada Jumat (26/6/2026).

Audiensi tersebut bertujuan memperkuat komunikasi dan sinergi antara Kementerian Pertahanan dengan DPP Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus bertukar pandangan mengenai isu-isu strategis di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja.

Dalam kesempatan tersebut, DPP Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu unsur pendukung ketahanan negara dari aspek nonmiliter. Selain itu, dibahas pula peran strategis perlindungan sosial bagi pekerja dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, serta mendukung stabilitas nasional.

Menanggapi hal tersebut, Wamenhan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, dunia kerja, dan organisasi pekerja perlu terus diperkuat guna mendukung perlindungan tenaga kerja sekaligus memperkokoh ketahanan nasional melalui konsep pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

Lebih lanjut, kedua pihak membahas peluang kerja sama, penguatan koordinasi, serta peningkatan komunikasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing institusi dalam mendukung program-program strategis yang berkaitan dengan perlindungan ketenagakerjaan dan ketahanan nasional.

Turut hadir mendampingi Wamenhan yaitu Dirjen Pothan Kemhan, Dirjen Kuathan Kemhan, Deputi Bidang Geoekonomi DPN, Kapus Komcad Badan Cadangan Nasional Kemhan, dan Kasubdit Matfaskes Ditjen Kuathan Kemhan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadapi El Nino 2026, Bapanas Pastikan Stok Beras Nasional Aman hingga Tahun Depan

Penulis
Reta
-

 Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan pangan nasional menghadapi potensi musim kemarau dan fenomena El Nino. Kesiapan tersebut didukung oleh kondisi produksi yang masih terjaga serta ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dinilai memadai.

Upaya tersebut menjadi penting di tengah mulai munculnya dampak El Nino di Papua Nugini sebagaimana dilaporkan sejumlah lembaga internasional. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan berlangsung pada Juli hingga September 2026 dengan peluang terjadinya El Nino.

Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy mengatakan pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipatif sejak dini. Kesiapan stok pangan Indonesia berada di status yang cukup kuat. Pemerintah telah memperkuat stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), terutama stok beras. Termasuk pula stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang dikelola masing-masing pemerintah daerah.

“Memang ada prediksi El Nino dan musim kering, sehingga kita sudah antisipasi daerah-daerah yang defisit itu untuk persiapan, baik dari produksi maupun stok. Pemerintah mempunyai CPP dan CPPD, yang dikelola di pemerintah pusat dan di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota,” terang Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy dalam suatu telewicara dikutip Jumat (26/6/2026).

Sestama Bananas Sarwo juga mengatakan efek El Nino belum begitu kuat dirasakan di Indonesia. Progres pertanaman pangan masih bertumbuh baik. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog semakin tinggi dari hasil penyerapan panen petani lokal.

“Terkait dengan cuaca selama ini masih cukup normal, sehingga belum berpengaruh terhadap pertanaman. Jadi peningkatan produksi tetap dapat tercapai. Kita selalu koordinasi dengan BMKG kaitan dengan perubahan cuaca dan kita juga sudah sosialisasi ke para petani untuk melakukan pola tanam sesuai dengan anjuran dari pemerintah,” beber dia.

Sampai Juni ini, berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan yang diolah Bapanas menunjukkan total produksi beras selama setengah tahun ini dapat mencapai 19,2 juta ton. Ini masih melebihi total kebutuhan konsumsi beras nasional Januari-Juni yang diperkirakan berada di angka 15,4 juta ton.

Proyeksi surplus produksi terhadap konsumsi beras sebanyak 3,7 juta ton tersebut pun sebagian besar telah dikonversi menjadi stok CBP melalui serapan Bulog. Dari awal tahun sampai 26 Juni, Bulog telah melaksanakan penyerapan setara beras sebanyak 3,2 juta ton.

Selanjutnya, realisasi penyaluran CBP ke masyarakat pun sampai 26 Juni telah menyentuh angka total 1,07 juta ton melalui berbagai program. Sementara total stok beras pemerintah yang disimpan Bulog masih ada di angka yang cukup besar, yakni 5,17 juta ton.

Bahkan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian (Mentan) optimis stok beras Indonesia mencukupi sampai Mei tahun depan. Indonesia sudah bersiap jauh-jauh hari untuk menghadapi El Nino di tahun ini.

“Kami memang sudah siapkan jauh hari sebelumnya menghadapi El Nino. Dulu pengalaman kita (El Nino) tahun 2023. Alhamdulillah kita lolos. Stok beras kita tertinggi sepanjang sejarah. Insya Allah aman, katakanlah sampai Desember. (Bahkan) beras kita sudah sampai Mei pun cukup. Jadi tidak masalah,” ucap Amran.

Optimisme tersebut selaras dengan Proyeksi Neraca Pangan untuk beras yang sudah diperbarui awal Juni ini. Neraca akhir tahun beras Indonesia diestimasikan masih akan terdapat stok 16,24 juta ton. Ini berasal dari stok awal tahun 2026 di 12,54 juta ton ditambah proyeksi produksi setahun 34,76 juta ton lalu dikurangi kebutuhan konsumsi setahun 31,1 juta ton.

Dengan proyeksi neraca akhir tahun beras sebesar 16,24 juta ton tersebut dinilai masih mampu untuk penuhi kebutuhan konsumsi nasional sekitar 5 bulan lamanya di tahun 2027 mendatang. Namun tidak hanya itu karena pada bulan Maret dan April stok beras nasional akan semakin meningkat karena telah memasuki musim panen raya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi III DPR Apresiasi Pengungkapan Judi Online Rp13,9 Triliun oleh Bareskrim

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bareskrim Polri atas keberhasilannya mengungkap jaringan perjudian online (judol) internasional yang beroperasi di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta.

 

Pengungkapan kasus tersebut, menurutnya, merupakan capaian penting dalam upaya pemberantasan kejahatan siber lintas negara. Dalam pengembangan perkara, Bareskrim Polri telah menetapkan 287 warga negara asing (WNA) sebagai tersangka setelah melakukan pemeriksaan intensif terhadap ratusan orang yang diamankan.

 

Kasus ini juga mengungkap dugaan perputaran uang yang mencapai sekitar Rp13,9 triliun, sehingga menunjukkan besarnya ancaman judi online terhadap stabilitas ekonomi, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

 

“Sebagai mitra kerja Polri, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Bareskrim Polri atas kerja profesional, terukur, dan berani dalam membongkar jaringan judi online internasional ini. Keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen Polri dalam memberantas kejahatan transnasional yang sangat merugikan masyarakat dan negara,” ujar Adang dalam keterangan tertulis dikutip dari Parlementaria, di Jakarta, Minggu (28/6/2026).

 

Menurut Adang, pengungkapan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat perang melawan judi online yang telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi dengan dukungan teknologi dan jaringan lintas negara. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, tetapi harus mampu mengungkap aktor intelektual, pemodal, pengendali jaringan, hingga aliran dana hasil kejahatan.

 

“Kami mendorong agar penyidikan terus dikembangkan sehingga seluruh pihak yang terlibat, termasuk pengendali utama dan penerima manfaat, serta pihak-pihak yang membantu operasional maupun pencucian uang hasil perjudian dapat dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegas Politisi Fraksi PKS itu.

 

Wakil rakyat dari Dapil Jakarta III itu juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Direktorat Jenderal Imigrasi, kementerian/lembaga terkait, serta kerja sama internasional untuk memutus jaringan perjudian online secara menyeluruh, termasuk menelusuri aset-aset hasil tindak pidana guna memberikan efek jera.

 

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa judi online bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga telah menimbulkan dampak sosial yang serius, seperti meningkatnya kemiskinan, utang rumah tangga, tindak pidana lainnya, hingga rusaknya ketahanan keluarga.

 

“Komisi III DPR RI akan terus memberikan dukungan terhadap langkah-langkah penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Negara tidak boleh kalah terhadap kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi untuk merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat,” tutup Adang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi X DPR Soroti Rendahnya Daftar Ulang Mahasiswa Baru di PTN pada SPMB 2026

Penulis
Reta
-

Komisi X DPR RI menyoroti belum optimalnya pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2026, khususnya terkait rendahnya angka daftar ulang calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN). Temuan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam kunjungan Panitia Kerja (Panja) SPMB Komisi X DPR RI ke Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Jumat (26/6/2026).

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, Panja SPMB memperoleh banyak masukan dari berbagai pihak, mulai dari pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, asosiasi perguruan tinggi, hingga Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). Menurutnya, forum tersebut memberikan gambaran yang utuh mengenai berbagai dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan SPMB tahun ini.

 

“Alhamdulillah hari ini kami berkumpul di Universitas Sumatera Utara sebagai tuan rumah. Hadir dari berbagai PTN dan PTS, juga asosiasi perguruan tinggi negeri maupun swasta serta LLDIKTI. Kami bisa menyerap banyak sekali informasi sekaligus curahan dari teman-teman di PTN maupun PTS,” ujar Kurniasih.

 

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih adanya calon mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang meskipun telah dinyatakan lulus melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), maupun jalur mandiri. Kondisi tersebut menyebabkan daya tampung di sejumlah PTN belum terisi secara maksimal.

 

“Yang pertama adalah dari daya serap calon mahasiswa yang sudah diterima, ternyata untuk daftar ulangnya, khususnya di PTN, tidak mencapai 100 persen. Akhirnya kuota ataupun kapasitas perguruan tinggi negeri itu sendiri belum terpenuhi secara penuh, baik melalui jalur SNBT, SNBP maupun jalur mandiri,” jelasnya.

 

Menurut Kurniasih, persoalan tersebut perlu dikaji secara komprehensif agar dapat ditemukan akar penyebabnya. Ia menilai terdapat berbagai kemungkinan yang memengaruhi keputusan calon mahasiswa untuk tidak melakukan registrasi ulang, mulai dari keterbatasan ekonomi, ketidaksesuaian program studi dengan minat, hingga faktor-faktor lain yang perlu diteliti lebih lanjut.

 

“Nah, ini yang harus kita cari penyebabnya apa. Apakah karena kondisi ekonomi, jurusannya yang tidak sesuai, atau ada faktor variabel yang lain,” katanya.

 

Ia menegaskan, seluruh temuan yang diperoleh Panja SPMB dari berbagai daerah akan menjadi bahan evaluasi Komisi X DPR RI dalam menyusun rekomendasi penyempurnaan sistem penerimaan mahasiswa baru.

 

Kurniasih berharap evaluasi tersebut dapat menghasilkan sistem SPMB yang lebih efektif, sehingga kuota pendidikan tinggi dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus memberikan kepastian bagi calon mahasiswa dalam menentukan pilihan pendidikan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Puan Maharani Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan WNI Pasca Gempa di Venezuela, Jepang, dan AS

Penulis
Reta
-

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa bumi besar yang melanda Venezuela, Jepang, dan California Amerika Serikat dalam waktu berdekatan. Ia pun mendorong Pemerintah untuk memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di 3 negara tersebut.

 

“Tentunya Indonesia turut bersimpati atas musibah gempa bumi yang melanda Venezuela, Jepang, dan California Amerika Serikat,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Parlementaria, di Jakarta, Senin (29/6/2026).

 

Seperti diketahui, 3 gempa berkekuatan besar menghantam 3 negara dalam waktu tak sampai 24 jam dengan waktu berurutan sejak hari Rabu (24/6) sore Waktu Indonesia Barat (WIB) hingga Kamis (25/6) pagi.

 

Venezuela mengalami gempa kembar atau doublet earthquake yang juga pernah melanda Indonesia. Gempa kembar Venezuela ini terjadi pada Rabu (24/6) sore waktu setempat di mana gempa pertama berkekuatan magnitudo (M) 7,5 dan gempa kedua guncangannya lebih dahsyat, yakni M 7,5.

 

Gempa Venezuela menimbulkan kerusakan serius dari infrastruktur di negara itu. Sejumlah gedung di wilayah ibu kota Venezuela, Caracas, dilaporkan rusak hingga ambruk. Korban tewas akibat dua gempa dahsyat itu mencapai 235 orang dan korban luka ada 1.520 orang.

 

Puan pun menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa di Venezuela akibat gempa yang jumlahnya cukup signifikan.

 

“Atas nama DPR RI dan rakyat Indonesia, kami sampaikan dukacita mendalam kepada masyarakat Venezuela. Kami dapat merasakan beratnya beban akibat gempa bumi seperti di Venezuela karena pernah mengalami hal yang sama,” ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

 

Adapun fenomena gempa kembar yang pernah terjadi di Indonesia di antaranya adalah Gempa Bengkulu pada 2007 hingga Gempa di Lombok pada 2018. Kedua gempa kembar itu memicu kerusakan dan tsunami.

 

Selain Venezuela, gempa juga mengguncang California Utara AS, dengan kekuatan M5,6 yang berpusat di kedalaman sangat dangkal, yaitu 8,1 km pada hari Rabu (24/6) pukul 22.10 waktu setempat. Berbagai media di AS menyebut gempa ini terkuat sejak tahun 1990.

 

Gempa kuat M7,2 juga mengguncang wilayah Jepang, tepatnya di timur laut Jepang pada hari Kamis (25/6) pukul 07.30 waktu setempat. Dilaporkan tidak ada korban jiwa akibat gempa di California dan Jepang, walaupun ada sejumlah warga yang mengalami luka-luka.

 

Meski Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan tidak ada korban WNI dalam rangkaian gempa bumi yang melanda Venezuela, Jepang, maupun California, Puan meminta agar Pemerintah terus memantau kondisi para WNI di tiga negara itu. Ia mendorong Pemerintah segera mengaktifkan protokol perlindungan WNI dalam situasi bencana internasional.

 

“Termasuk terus memantau keadaan seluruh WNI di wilayah terdampak, pembentukan pusat informasi terpadu bagi keluarga di Indonesia, kesiapan bantuan logistik dan layanan psikososial jika dibutuhkan,” ujar Puan.

 

Mantan Menko PMK ini juga meminta Pemerintah memperkuat sistem perlindungan WNI berbasis teknologi melalui pemutakhiran data diaspora Indonesia. Selain itu, kata Puan, diperlukan pula optimalisasi layanan Safe Travel, serta pengembangan sistem komunikasi darurat yang memungkinkan perwakilan Indonesia memperoleh informasi kondisi WNI secara lebih cepat ketika terjadi bencana atau konflik di luar negeri.

 

“Perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui kesiapsiagaan yang terukur, termasuk bagi WNI yang tinggal atau berada di luar negeri,” sebutnya.

 

“Negara harus selalu memiliki kemampuan untuk menjangkau, melindungi, dan memastikan keselamatan WNI di manapun rakyat Indonesia berada,” imbuh Puan.

 

Berdasarkan informasi, gempa yang terjadi di Venezuela, Jepang, dan California tidak saling berkaitan karena dipicu sumber yang berbeda dan lokasinya yang sangat berjauhan. Ketiga gempa beruntun itu dipicu gempa dengan mekanisme sumber yang bervariasi, mulai dari pergeseran sesar lokal (California Utara dan Venezuela) hingga aktivitas subduksi lempeng (Jepang).

 

Puan berharap, masyarakat Venezuela, Jepang, dan California yang terdampak gempa dapat segera kembali pulih dan beraktivitas normal kembali.

 

“Doa kami rakyat Indonesia untuk semua masyarakat Venezuela, Jepang, dan California,” tutur cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.

 

Puan menambahkan, Indonesia memahami besarnya tantangan yang dihadapi ketiga negara tersebut karena sama-sama berada dalam kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.

 

“Solidaritas kemanusiaan dan kerja sama internasional dalam penanggulangan bencana harus terus diperkuat sebagai bagian dari tanggung jawab bersama menghadapi risiko global,” ucap Puan.

 

Dengan peristiwa beruntunnya gempa bumi itu, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini meminta Indonesia terus mewaspadai potensi gempa bumi. Puan mendorong Pemerintah untuk memperbanyak edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi gempa.

 

“Masyarakat Indonesia perlu terus mengasah kesiapsiagaan mandiri dan cara menyelamatkan diri saat terjadi gempa, mulai dari memahami teknik berlindung di bawah furnitur kokoh saat guncangan terjadi, sampai evakuasi bila ada ancaman tsunami,” jelasnya.

 

“Indonesia harus selalu siaga bencana. Mitigasi harus terus dilakukan, dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” tutup Puan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...194195196...4,867Halaman 195 dari 4,867