Beranda blog Halaman 196

Komisi IV DPR Dorong Penggunaan Pupuk Organik, Kurangi Ketergantungan Pupuk Anorganik

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai tren penggunaan pupuk organik di sejumlah negara menjadi sinyal bagi Indonesia untuk mulai mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik. langkah tersebut, menurutnya penting untuk memulihkan kesuburan lahan sekaligus menjaga produktivitas pertanian.

 

Firman mengungkapkan penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan dalam jangka panjang dapat memengaruhi kualitas unsur hara dan tingkat kesuburan tanah. Karena itu, pemanfaatan pupuk organik perlu diperkuat untuk mendukung produktivitas pertanian yang berkelanjutan.

 

“Kalau kita lihat tren dunia ini sudah mulai bergeser kepada pupuk organik, terutama untuk kebutuhan pangan pokok. Vietnam sudah mulai dan di beberapa negara Eropa juga sudah mulai menggunakan pupuk organik,” ujar Firman saat Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Jumat (26/6/2026).

 

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menilai penggunaan pupuk organik dapat membantu memulihkan kondisi lahan, meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik.

 

“Kalau pupuk organik bisa dikembangkan dan ditingkatkan, maka ada pemulihan lahan, tingkat produksi bisa meningkat, dan penggunaan pupuk urea dapat dihemat,” jelasnya.

 

Firman menambahkan, penguatan pupuk organik juga penting untuk menjawab kebutuhan pasar global yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dalam produksi pangan. Menurutnya, Indonesia perlu mulai menyiapkan langkah tersebut sejak sekarang agar tidak tertinggal dari negara lain.

 

“Kalau nanti ke depan itu juga tidak kita mulai dari sekarang, nanti tertinggal negara-negara lain,” tegasnya.

 

Ia berharap pemerintah bersama industri pupuk nasional dapat terus mendorong pengembangan pupuk organik sebagai bagian dari strategi peningkatan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi IV DPR Apresiasi Penyederhanaan Aturan Pupuk Bersubsidi, Distribusi Kini Lebih Cepatmmmmm

Penyederhanaan tata kelola pupuk bersubsidi menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke PT Pupuk Kujang, Karawang. Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menilai pemangkasan 145 aturan telah memangkas hambatan distribusi sehingga pupuk lebih cepat diterima petani.

 

“Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah memotong aturan-aturan yang tadinya itu 145 aturan untuk mendapatkan pupuk ini. Ini dipotong, diperpendek sekali sehingga petani dapat pupuk ini tepat waktu,” ujar Siti Hediati Soeharto saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Jumat (26/6/2026).

 

Menurutnya, Komisi IV DPR RI terus melakukan pengawasan untuk memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak, disalurkan tepat waktu, serta dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pengawasan tersebut penting mengingat pupuk menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga produktivitas sektor pertanian.

 

Selain penyederhanaan regulasi, Titiek juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menurunkan harga pupuk bersubsidi. Langkah tersebut dinilai mampu meringankan beban petani sekaligus meningkatkan semangat mereka untuk bercocok tanam.

 

“Pemerintah sudah memberikan diskon pada harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sehingga ini sangat membantu bagi petani-petani dan petani lebih bergairah lagi untuk bercocok tanam dalam rangka kita segera swasembada pangan ini,” jelasnya.

 

Komisi IV DPR RI juga menyoroti pentingnya akurasi data petani melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sebagai dasar penyaluran pupuk subsidi yang tepat sasaran.

 

Titiek menekankan perlunya peran aktif penyuluh pertanian dalam membantu petani mengisi dan memperbarui data e-RDKK. Menurutnya, data yang akurat diperlukan untuk mengetahui jumlah kebutuhan pupuk, waktu penggunaan, hingga jenis pupuk yang sesuai dengan komoditas yang ditanam petani.

 

“Ini diperlukan peran daripada penyuluh-penyuluh itu untuk memberikan edukasi kepada para petani bagaimana cara mengisi dan memasukkan data-data di e-RDKK ini,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Lia Istifhama Apresiasi Surabaya Color Run Festival 2026, Dorong Gaya Hidup Sehat Lewat Aktivitas Kreatif

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi penyelenggaraan Surabaya Color Run Festival 2026 sebagai salah satu upaya kreatif dalam mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat. Menurutnya, olahraga yang dikemas secara menarik mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan lintas generasi.

Kegiatan yang digelar di Museum Kapal Selam Surabaya, Minggu (28/6/2026), tersebut menghadirkan konsep fun run nonkompetisi yang memadukan olahraga santai dengan hiburan, musik, dan taburan warna-warni yang menjadi daya tarik utama bagi ribuan peserta.

Diselenggarakan oleh Workout Center Academy, Surabaya Color Run Festival 2026 menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati aktivitas fisik dalam suasana yang inklusif, aman, dan menyenangkan tanpa tekanan kompetisi.

Kehadiran Ning Lia, sapaan akrab Lia Istifhama, turut menambah semarak kegiatan. Ia menilai pendekatan kreatif seperti ini efektif membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan di tengah gaya hidup modern yang semakin padat.

“Event seperti ini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga membangun energi positif, kebersamaan, dan kebahagiaan masyarakat. Ini menjadi cara yang efektif untuk mengajak semua kalangan lebih aktif bergerak,” ujar Ning Lia.

Menurutnya, kampanye hidup sehat perlu terus dikembangkan dengan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Aktivitas olahraga tidak harus selalu bersifat kompetitif, tetapi dapat dikemas menjadi kegiatan rekreatif yang mampu menghadirkan pengalaman positif bagi seluruh peserta.

Ning Lia juga mengapresiasi inisiatif penyelenggara yang berhasil menghadirkan kegiatan olahraga dengan konsep yang inklusif sehingga dapat diikuti oleh berbagai kelompok usia dan latar belakang masyarakat.

Sepanjang rute lari, peserta disambut taburan color powder yang aman dan ramah lingkungan, dipadukan dengan alunan musik serta berbagai aktivitas hiburan yang menciptakan suasana penuh semangat dan kebersamaan.

Bagi Ning Lia, Surabaya Color Run Festival 2026 menunjukkan bahwa olahraga tidak hanya berfungsi menjaga kebugaran fisik, tetapi juga mampu menjadi sarana mempererat hubungan sosial, membangun optimisme, serta menghadirkan ruang interaksi yang positif bagi masyarakat.

Di tengah padatnya aktivitas perkotaan, ia berharap kegiatan serupa terus dikembangkan sebagai bagian dari kampanye kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat budaya hidup aktif di Jawa Timur.

“Surabaya Color Run Festival 2026 pun membuktikan bahwa olahraga tidak harus selalu serius cukup dengan langkah ringan, warna-warni kebahagiaan, dan semangat kebersamaan, hidup sehat bisa dimulai dengan cara yang menyenangkan,” pungkasnya.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Wamen UMKM Dorong Perluasan KUR di Indonesia Timur, Potensi UMKM Masih Sangat Besar

Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza mengajak seluruh lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) memperluas akses pembiayaan bagi pengusaha UMKM di kawasan Indonesia Timur yang masih memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang.

Wamen Helvi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) KUR Regional Indonesia Timur di Ternate, Maluku Utara, Jumat (26/6), mengatakan masih terdapat ruang yang sangat besar untuk meningkatkan akses pembiayaan KUR bagi UMKM.

“Hampir seluruh provinsi di kawasan Indonesia Timur memiliki jumlah debitur yang masih relatif kecil dibandingkan dengan total populasi UMKM. Artinya, masih banyak pelaku usaha yang belum terhubung dengan pembiayaan formal,” ujar Wamen Helvi.

Berdasarkan data penyaluran KUR, Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan realisasi terbesar di kawasan Indonesia Timur, yakni mencapai Rp8,18 triliun. Posisi berikutnya ditempati Sulawesi Tenggara sebesar Rp2,03 triliun dan Sulawesi Tengah Rp1,90 triliun.Sementara itu, penyaluran KUR di Maluku Utara tercatat sebesar Rp315 miliar.

Secara keseluruhan, penyaluran KUR di kawasan Indonesia Timur telah mencapai Rp16,5 triliun kepada 255.979 debitur UMKM. Dari jumlah tersebut, sekitar 24 ribu merupakan debitur baru dan 18 ribu telah berhasil naik kelas atau menjadi debitur graduasi. Menurut Wamen Helvi, capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang positif, terutama karena porsi penyaluran KUR ke sektor produksi telah mencapai 68,2 persen, melampaui target nasional sebesar 65 persen.

“Capaian ini menunjukkan bahwa pembiayaan semakin banyak diarahkan ke sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing usaha, sekaligus membuka lapangan kerja,” katanya.

Meski demikian, Wamen Helvi menilai masih terdapat peluang untuk meningkatkan kualitas penyaluran KUR. Dari 10 lembaga penyalur KUR di kawasan Indonesia Timur, baru dua yang telah memenuhi target penyaluran ke sektor produksi minimal 65 persen, yaitu BRI serta Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh lembaga penyalur agar lebih proaktif menjangkau pengusaha UMKM yang bergerak di sektor-sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, ekonomi kreatif, dan berbagai sektor unggulan lainnya yang menjadi kekuatan ekonomi Indonesia Timur.

“Kami mengajak seluruh lembaga penyalur untuk semakin aktif mendampingi dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di sektor-sektor produktif yang memiliki potensi besar untuk tumbuh dan naik kelas,” ujarnya.

Untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan kualitas penyaluran KUR, pemerintah juga telah menyempurnakan kebijakan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Melalui regulasi tersebut, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kini dapat dimanfaatkan sebagai agunan tambahan dalam pengajuan KUR. Selain itu, pelaku UMKM di sektor produksi dan perdagangan berorientasi ekspor tetap dapat memperoleh KUR dengan suku bunga efektif sebesar 6 persen serta tidak lagi dibatasi frekuensi akad maupun akumulasi pinjaman.

“Artinya, pengusaha UMKM di sektor produksi dan perdagangan berorientasi ekspor dapat mengakses KUR lebih dari satu kali dengan suku bunga tetap sebesar 6 persen. Kebijakan ini diharapkan semakin mendorong ekspansi usaha dan memperkuat daya saing UMKM,” kata Wamen Helvi.

Secara nasional, hingga 25 Juni 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp143,2 triliun atau 49,3 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp290 triliun. Pembiayaan tersebut telah menjangkau sekitar 2,2 juta debitur UMKM. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,1 juta merupakan debitur baru, sedangkan 511 ribu telah menjadi debitur graduasi. Sementara itu, porsi penyaluran KUR ke sektor produksi telah mencapai 64,1 persen.

“Tren ini menunjukkan bahwa pembiayaan KUR semakin difokuskan untuk memperkuat sektor-sektor produktif yang memiliki nilai tambah tinggi, meningkatkan produktivitas usaha, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja,” ungkap Wamen Helvi.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Helvi juga mengingatkan seluruh lembaga penyalur agar bersama-sama mendukung pencapaian target nasional KUR tahun 2026, yaitu penyaluran sebesar Rp290 triliun, porsi pembiayaan ke sektor produksi minimal 65 persen, 1,3 juta debitur baru, dan 1,1 juta debitur graduasi.

Menurutnya, keberhasilan mencapai target tersebut memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga penyalur, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar akses pembiayaan semakin inklusif, mendorong pertumbuhan usaha, serta mempercepat lahirnya UMKM yang tangguh dan berdaya saing di kawasan Indonesia Timur maupun di seluruh Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Bhayangkara ke-80, Polres Tangsel Hadirkan Pasar Murah dan Bazar UMKM untuk Masyarakat

Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, pada hari ini, Minggu, 28 Juni 2026, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara serentak menggelar Pasar Rakyat dan Bazar UMKM di lima wilayah, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kota Tangerang Selatan.

Di wilayah Kota Tangerang Selatan, Polres Tangerang Selatan menyelenggarakan kegiatan Pasar Rakyat dan Bazar UMKM yang dipusatkan di Alun-Alun Pamulang. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus berbagi kebahagiaan menjelang puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Mengusung tema 80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat, Polri terus bertekad untuk selalu hadir di tengah masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik bagi seluruh warga.

Pada kegiatan Pasar Rakyat ini, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang sangat terjangkau melalui pasar murah yang menyediakan beras premium 5 kilogram seharga Rp50.000 per paket, gula kemasan 1 kilogram seharga Rp10.000 per paket, serta minyak goreng kemasan 1 liter seharga Rp10.000 per paket. Secara keseluruhan, Polri menyiapkan 75.000 paket sembako, termasuk 5.000 paket beras, 5.000 paket gula, dan 5.000 paket minyak goreng untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tak hanya pasar murah, Polres Tangerang Selatan juga menghadirkan berbagai kegiatan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, mulai dari Bazar UMKM, pembagian makanan dan minuman gratis, pembagian suvenir Polri, area permainan anak, hingga nonton bareng Piala Dunia yang semakin menambah semarak suasana.

Momentum ini menjadi simbol eratnya kebersamaan antara Polri dan masyarakat. Melalui kegiatan sosial dan hiburan yang dikemas dalam suasana penuh kehangatan, Polri berharap dapat terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat serta menghadirkan manfaat nyata sebagai bentuk rasa syukur dan pengabdian selama 80 tahun mengabdi untuk Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jaga Stabilitas Harga, Khofifah Gelar Pasar Murah ke-78 di Kabupaten Malang

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri pelaksanaan Pasar Murah ke-78 yang digelar di Kawasan Wisata Pentungan Sari Waterpark, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Minggu (28/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengendalikan inflasi, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

 

Pasar Murah yang rutin diselenggarakan Pemprov Jatim tersebut menyediakan berbagai komoditas kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar. Langkah ini diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjadi instrumen pengendalian inflasi di berbagai daerah.

 

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pelaksanaan Pasar Murah bukan sekadar memberikan akses pangan yang lebih murah kepada masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di tengah dinamika perekonomian.

 

“Pasar Murah ini merupakan ikhtiar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi. Harga yang dijual jauh di bawah harga pasar sehingga diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat, sekaligus mendorong UMKM agar semakin berkembang dengan fondasi yang kuat,” ujar Khofifah.

 

Selain menyediakan kebutuhan pokok, Pasar Murah juga menghadirkan produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Kehadiran pelaku UMKM diharapkan mampu memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

 

Menurut Khofifah, sinergi antara stabilisasi harga kebutuhan pokok dan pemberdayaan UMKM merupakan strategi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah. Ketika masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, di saat yang sama pelaku UMKM juga mendapatkan ruang untuk meningkatkan penjualan produknya.

 

Pada penyelenggaraan Pasar Murah ke-78 di Kabupaten Malang, total nilai transaksi mencapai Rp101.594.000. Dari jumlah itu, transaksi bahan pokok mendominasi dengan nilai Rp98.978.000, sedangkan transaksi produk UMKM tercatat sebesar Rp2.616.000.

 

Capaian tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan Pasar Murah yang telah menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

 

Melalui pelaksanaan Pasar Murah secara berkelanjutan di berbagai kabupaten dan kota, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap stabilitas harga tetap terjaga, laju inflasi dapat terkendali, daya beli masyarakat semakin kuat, serta pelaku UMKM memperoleh peluang yang lebih besar untuk berkembang dan memperkuat fondasi ekonomi daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jateng Beri Tali Asih kepada 25 Santri Hafiz Al-Qur’an di Kendal

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menunjukkan komitmen dalam merangkul para penghafal kitab suci di wilayahnya. Hanya dalam waktu sehari, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen turun langsung mengunjungi tiga pondok pesantren di Kabupaten Kendal, demi menyalurkan tali asih (bisyaroh) kepada 25 santri hafiz Al-Qur’an. Kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap para santri, yang telah menyelesaikan hafalan Al-Qur’an 30 juz.

Kunjungan dilakukan pada Sabtu (28/6/2026) di Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin Patebon dan Pondok Pesantren Fatkhu Ulumil Qur’an, (Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring), serta Pesantren Daar Al-Qur’an Pucakwangi, Kecamatan Pageruyung.

“Program tali asih ini bukan khusus Al-Qur’an. Tetapi bagi orang-orang yang menghafalkan kitab suci sesuai agamanya,” kata Taj Yasin,nsaat menghadiri Haflah Haul dan Khotmil Qur’an di Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin.

Menurut Taj Yasin, penghargaan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, yang menjaga kitab suci dengan selalu menjaga dan menghafalkannya.

Dia menegaskan, program tali asih tidak membedakan agama. Siapa pun yang mampu menghafalkan kitab sucinya, berhak memperoleh apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selain menyerahkan tali asih, Taj Yasin juga mengapresiasi para pengasuh pondok pesantren. Karena, mereka memiliki peran besar dalam mencetak generasi Qur’ani. Pemahaman tentang Al-Qur’an sangat penting bagi kehidupan para santri untuk masa depan mereka.

Dia pun berpesan agar para hafiz tidak berhenti pada pencapaian menghafal 30 juz. Melainkan terus menjaga hafalannya, dan memperbanyak membaca Al-Qur’an.

“Semoga semakin semangat menghafal, semakin sering khatam Al-Qur’an,” pesannya.

Di hadapan para ulama, santri, dan masyarakat, tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini juga memohon doa, agar penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Tengah senantiasa diberi kelancaran dan keberkahan. Sehingga, dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

“Kami mohon doa untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, semoga jalannya pemerintahan selalu mendapatkan barakah dari Al-Qur’an,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Magelang Ajak Anak PMKS Terus Sekolah dan Berani Bermimpi Besar

Masa depan harus diperjuangkan. Karena itu, Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, mengajak anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), untuk terus menjaga semangat belajar dan berani bermimpi besar, demi mengubah masa depan yang lebih baik.

Pesan tersebut disampaikan saat kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Anak yang digelar Dinas Sosial Kota Magelang, di Ballroom Trio Front One Resort, Kamis (25/6/2026). Kegiatan ini diikuti 50 anak usia 13–16 tahun yang terdaftar dalam kategori PMKS anak terlantar, dan berasal dari sembilan kelurahan di Kota Magelang.

Damar menyatakan, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan, terlepas dari latar belakang keluarga maupun kondisi ekonomi yang dihadapi.

“Kita ini lahir tidak bisa memilih lahir dari keluarga apa, lahir dari orang tua siapa. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Yang membedakan adalah spirit atau semangat kita sebagai manusia,” kata Damar.

Pada kesempatan itu, Damar secara langsung berdialog dengan beberapa peserta yang mengaku tidak lagi bersekolah. Ia pun meminta pendataan dan pendampingan segera dilakukan agar anak-anak tersebut dapat kembali memperoleh akses pendidikan, termasuk melalui jalur pendidikan alternatif seperti program kejar paket.

Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu sarana utama untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga.

“Apapun ceritanya, kamu harus sekolah. Walaupun kejar paket. Kamu bisa mengubah nasib keluargamu kalau kamu sekolah,” tegas wali kota.

Dalam motivasinya, Damar juga membagikan pengalaman hidupnya yang berasal dari keluarga sederhana. Dia mengaku, sejak kecil terbiasa belajar sambil membantu berbagai pekerjaan, karena memiliki tekad kuat untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik.

“Masa depan itu harus diperjuangkan. Tidak bisa kita hanya duduk-duduk, santai, atau melakukan hal-hal yang tidak mendukung masa depan,” katanya.

Selain pendidikan, Damar juga mengajak para peserta untuk membangun karakter dan mentalitas positif, menjauhi perilaku negatif seperti tawuran dan kebiasaan merokok. Mereka diharapkan memiliki pola pikir memberi dan membantu sesama, bukan hanya berharap menerima bantuan.

“Tumbuhkan rasa ingin membantu. Kalau manusia sudah mempunyai keinginan membantu, maka akan dibentuk menjadi pribadi yang bermanfaat,” ujarnya.

Ditambahkan, ukuran kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kekayaan materi, melainkan sejauh mana seseorang dapat memberikan manfaat bagi orang lain.

“Orang sukses bukan cuma dipandang dari hartanya saja. Sukses itu lebih pada kemanfaatan kita sebagai manusia,” tuturnya.

Hal yang sama juga dilakukan Wakil Wali Kota Magelang Sri Harso. Dia memberikan motivasi, semangat, juga mendoakan agar mimpi anak-anak tersebut terwujud, dengan terus berusaha dan bersemangat belajar.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Magelang, Bambang Nuryanta menjelaskan, Workshop Peningkatan Kapasitas Anak diselenggarakan sebagai upaya memberikan intervensi edukatif yang interaktif dan menyenangkan, guna membekali anak dengan pengetahuan, keterampilan dasar, serta penguatan mental dan karakter.

“Tujuan kegiatan ini antara lain untuk mengembangkan soft skills dan karakter anak, meningkatkan kepercayaan diri dan kepemimpinan, membangun keterampilan sosial dan kerja sama, melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, memberikan edukasi hak dan perlindungan anak, serta memperkuat pendidikan mental dan spiritual,” jelas Bambang.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Magelang berharap anak-anak PMKS memiliki motivasi yang lebih kuat untuk melanjutkan pendidikan, mengembangkan potensi diri, dan menjadi generasi yang mandiri serta berdaya saing di masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP Tinjau Bedah Rumah di Kebon Sirih, Jakarta Dapat Alokasi 10.000 Unit BSPS Tahun 2026

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi usulan bedah rumah/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026), sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas nasional tersebut.

Pada tahun 2026, alokasi Program BSPS untuk Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan menjadi 10.000 unit, dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 158 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.700 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir.

Sebaran alokasi tersebut meliputi Jakarta Barat sebanyak 2.443 unit, Jakarta Utara 1.827 unit, Jakarta Pusat 1.810 unit, Jakarta Timur 1.810 unit, Jakarta Selatan 1.810 unit, dan Kepulauan Seribu 300 unit. Khusus di Jakarta Pusat, alokasi BSPS mencapai 1.810 unit. Hingga saat ini telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap 614 unit yang tersebar di 8 kecamatan dan 35 kelurahan.

Sementara di Kelurahan Kebon Sirih terdapat 10 Calon Penerima Bantuan (CPB) dan di Kecamatan Menteng sebanyak 27 unit. Seluruh usulan tersebut diajukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Menteri PKP kembali mengingatkan bahwa pelaksanaan Program BSPS harus berlangsung cepat, tepat sasaran, dan tidak dipungut biaya kepada masyarakat. “Ini perintah Presiden Prabowo, karena Jakarta istilahnya etalasenya Indonesia, jadi untuk Pak Wakil Wali Kota tolong dibantu ya Pak karena kita sudah mengalokasikan sekitar 10.000 unit untuk Jakarta,” tegasnya.

Dalam peninjauan tersebut, Menteri PKP mengunjungi rumah dua calon penerima bantuan, yakni Supendi (64) yang bekerja sebagai pedagang serta Raffles (61) yang berprofesi sebagai penjual sate Padang. Berdasarkan hasil verifikasi, kondisi kedua rumah tersebut mengalami kerusakan berat dan memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan BSPS. Pelaksanaan pekerjaan dijadwalkan berlangsung mulai 30 Juni hingga 30 Agustus 2026.

“Presiden Prabowo dan DPR RI sudah setuju dengan program bedah rumah sebanyak 400.000 unit di tahun ini dan tentunya kita harus bekerja dengan cepat dan tepat untuk merealisasikan program ini karena BSPS ini sangat menyentuh rakyat secara langsung,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP menegaskan pentingnya legalitas lahan bagi calon penerima bantuan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Kementerian PKP akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencari solusi terbaik terhadap persoalan legalitas lahan sehingga program BSPS dapat dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Eril Lumbun menyatakan, Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap status legalitas lahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan Program BSPS di wilayah Jakarta.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Staf Khusus Menteri Novelin Silalahi, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Anggoro Putro, Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Musrifah, Kepala Pusat Pengembangan SDM Irianto Sirait, Kepala Balai P3KP Jawa I Elias Wijaya Panggabean, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Eril Lumbun beserta jajaran, serta Lurah Kebon Sirih.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Tinjau Pabrik Motor Listrik di Tangerang, Apresiasi TKDN di Atas 60 Persen

Sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor manufaktur nasional dan mempercepat transformasi menuju industri bernilai tambah, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau fasilitas produksi kendaraan listrik PT Terang Dunia Internusa (UNTD) Plant III di Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (26/06/2026). Kunjungan ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong hilirisasi industri dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.

Wapres meninjau secara langsung proses produksi kendaraan listrik, mulai dari pemaparan proses manufaktur, gudang suku cadang, area pengecatan, hingga perakitan kendaraan. Wapres juga melihat sejumlah unit sepeda motor listrik yang telah siap dipasarkan.

Implementasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dalam proses produksi kendaraan listrik turut menjadi perhatian Wapres dalam peninjauan tersebut. Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk, Henry Mulyadi, mengatakan Wapres mengapresiasi komitmen perusahaan dalam meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri.

“Beliau melihat hasil produksi kita yang memang produk dalam negeri,” ujar Henry.

Ia menjelaskan bahwa penggunaan komponen dalam negeri dalam proses produksi kendaraan listrik di tempat ini telah memenuhi ketentuan TKDN yang ditetapkan pemerintah.

“Dengan TKDN kita di atas 60 persen,” lanjutnya.

Henry menambahkan, kemampuan memproduksi sebagian besar komponen secara mandiri di dalam negeri turut mendapat perhatian dari Wapres.

“Beliau senang sekali karena banyak sekali part-part (bagian-bagian) yang kita sudah produksi sendiri di dalam negeri,” tutur Henry.

Peninjauan ini mencerminkan dukungan pemerintah terhadap penguatan industri kendaraan listrik nasional sebagai salah satu sektor strategis dalam transformasi ekonomi. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok industri nasional, meningkatkan daya saing sektor manufaktur, sekaligus mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan.

Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan ini antara lain Gubernur Banten Andra Soni, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Herman Suwarman, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Babar Suharso, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten Septo Kalnadi, Komisaris Utama PT Terang Dunia Internusa Henry Mulyadi, serta Direktur Utama PT Terang Dunia Internusa Andrew Mulyadi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News