Beranda blog Halaman 197

Kolaborasi Pemerintah dan TNI AD, Sebanyak 2.500 Jembatan Gantung Ditarget Rampung Agustus 2026

Penulis
Reta
-

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membagikan video yang menampilkan progres pembangunan jembatan gantung di berbagai wilayah Indonesia melalui akun media sosialnya pada Minggu, 21 Juni 2026. Pembangunan ribuan jembatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, TNI Angkatan Darat, dan masyarakat untuk memperkuat konektivitas hingga ke daerah-daerah terpencil.

Dalam keterangan tertulis yang menyertai unggahan tersebut, Seskab Teddy menegaskan bahwa pembangunan jembatan tidak sekadar menghadirkan infrastruktur fisik, tetapi juga membuka akses dan harapan baru bagi masyarakat yang selama ini terisolasi oleh kondisi geografis.

“Membangun jembatan, menghubungkan harapan,” tulis Seskab Teddy mengawali keterangannya.

Menurut Seskab Teddy, kehadiran jembatan di wilayah yang selama puluhan tahun terpisahkan oleh sungai dapat mengubah kehidupan masyarakat. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembangunan jembatan gantung guna mewujudkan konektivitas yang lebih cepat, aman, dan merata hingga ke pelosok Indonesia.

“Di banyak wilayah yang selama puluhan tahun terpisahkan oleh sungai, kehadiran sebuah jembatan dapat mengubah kehidupan masyarakat. Melalui program pembangunan jembatan gantung, Presiden Prabowo mendorong konektivitas yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih merata hingga ke pelosok Indonesia,” ujar Seskab Teddy.

Seskab Teddy juga menjelaskan bahwa pembangunan jembatan terus dipercepat melalui sinergi antara pemerintah, TNI AD, dan masyarakat setempat. Kehadiran jembatan-jembatan baru tersebut menjadi solusi bagi wilayah yang selama bertahun-tahun sulit dijangkau akibat kondisi medan dan keterbatasan akses transportasi.

“Kini, melalui kerja sama pemerintah, TNI AD dan masyarakat, jembatan-jembatan baru pun terus hadir, menghubungkan wilayah-wilayah yang selama bertahun-tahun terpisahkan oleh sungai dan medan yang sulit dijangkau,” lanjutnya.

Menurut Seskab Teddy, pemerintah menargetkan sebanyak 2.500 jembatan gantung selesai dibangun pada Agustus 2026. Pembangunan kemudian akan terus dipercepat hingga mencapai target 5.000 jembatan pada akhir tahun mendatang.

Lebih lanjut, Seskab Teddy menuturkan bahwa manfaat pembangunan jembatan gantung dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain mempermudah mobilitas warga, keberadaan jembatan juga meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan berbagai fasilitas publik lainnya.

“Dengan hadirnya jembatan gantung, anak-anak tidak lagi harus menyeberangi sungai untuk bersekolah, dan masyarakat dapat mengakses berbagai fasilitas publik dengan lebih mudah dan aman,” ungkapnya.

Bagi generasi muda di daerah terpencil, menurut Seskab Teddy, jembatan memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar sarana penghubung antarwilayah. Infrastruktur tersebut menjadi simbol hadirnya kesempatan yang lebih baik bagi masa depan mereka.

“Bagi anak-anak yang harus berangkat sekolah setiap hari, jembatan bukan hanya penghubung dua tepi sungai. Jembatan adalah penghubung menuju masa depan,” tutur Seskab Teddy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Dorong BUMN Alokasikan Laba untuk Riset, Targetkan Hanya 250 Perusahaan Negara

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguatan riset dan inovasi serta transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lebih efisien sebagai langkah strategis dalam mendorong kemandirian industri nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden pada penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Minggu, 28 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa terdapat usulan mengenai pengembangan riset dan inovasi yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk BUMN melalui pemanfaatan sebagian laba perusahaan untuk kegiatan penelitian.

“Tadi juga (ada) usul, biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset. Dan untuk riset, inovasi, ini bagus, usul,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas perbaikan kinerja BUMN yang mulai menunjukkan hasil positif. Di sisi lain, Presiden menekankan perlunya pembenahan menyeluruh agar perusahaan negara dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. “Terima kasih, satu tahun ini sudah mulai ada laba,” kata Presiden.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah tengah melakukan penataan terhadap jumlah dan tata kelola BUMN agar lebih efisien. Menurut Presiden, perusahaan negara harus memiliki struktur yang rasional dan tidak terbebani oleh biaya yang tidak produktif.

“Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Bagaimana Pak Dony, ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menilai penyederhanaan dan efisiensi tersebut diperlukan agar anggaran negara dapat digunakan secara lebih produktif untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah, kata Presiden Prabowo, ingin memastikan BUMN benar-benar menjadi instrumen pembangunan nasional.

“Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup, 750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa? Gajinya kayak apa? Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” tegas Presiden.

Selanjutnya, Presiden Prabowo menargetkan proses pembenahan BUMN dapat segera diselesaikan sehingga perusahaan negara mampu bekerja lebih profesional dan transparan.

“Kita mau sekarang rasional, efisien. Dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan, saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam 2 tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menyambut baik berbagai usulan terkait penguatan kerja sama antara perguruan tinggi dengan institusi dalam dan luar negeri untuk mendukung pengembangan industri, riset, dan inovasi nasional.

“Kemudian usul-usul lain tentang kerja sama dengan institusi luar negeri yang melibatkan kampus-kampus universitas di semua bidang dan di semua daerah saya kira ini benar. Nanti kita akan ke arah situ semua,” pungkas Presiden.

Penutupan KSTI 2026 ini menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk membangun ekosistem riset dan industri nasional yang kuat, didukung oleh BUMN yang sehat dan efisien, serta kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tutup Sarasehan KSTI 2026, Perkuat Sinergi Riset dan Inovasi Nasional

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Minggu, 28 Juni 2026. Acara diawali dengan laporan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto yang menyampaikan bahwa sarasehan berlangsung secara dinamis dan produktif dengan membahas berbagai kebijakan strategis nasional yang menjadi fondasi bagi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia.

“Forum berlangsung secara dinamis, terbuka, dan produktif, melalui paparan para menteri, diskusi mengenai bidang-bidang kebijakan strategis utama Bapak Presiden yang menjadi fondasi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia,” ujar Brian.

Menurut Brian, pelaksanaan sarasehan tersebut memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha dalam mendorong pemanfaatan riset serta inovasi untuk pembangunan nasional.

“Kami bersyukur karena paparan pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Presiden sangat komprehensif, rinci, serta didukung basis data dan referensi yang sangat kuat,” ucapnya.

Brian menambahkan, Kemendiktisaintek akan menindaklanjuti hasil sarasehan melalui pembentukan kelompok kerja tematik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Kelompok kerja ini akan menjadi wadah untuk mengonsolidasikan kepakaran nasional, mempercepat penyusunan solusi berbasis riset, serta memastikan hasil-hasil akademik dan riset dapat diterjemahkan menjadi kebijakan teknologi dan inovasi yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelas Brian.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi pelaksanaan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 sebagai ruang bertukar gagasan dan menyatukan berbagai potensi bangsa dalam menghadapi tantangan global.

“Saya monitor terus jalannya Sarasehan sampai malam kemarin, padat. Dan secara garis besar saya mengikuti bahwa suasana berada dalam suasana positif, suasana tukar-menukar keterangan, pandangan,” kata Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemajuan bangsa membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan dunia yang dipengaruhi perkembangan sains dan teknologi.

“Semua potensi seluruh bangsa harus bersatu, harus mengeluarkan segala pemikiran, segala inisiatif untuk kebaikan kita bersama, untuk survival kita, untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Penutupan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 ini sekaligus menjadi penanda dimulainya langkah baru dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, industri, dan para peneliti guna mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang unggul dalam sains dan teknologi, serta mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju melalui inovasi karya anak bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jasin U. Dilo Ajak Warga Gorontalo Perkuat UMKM dan Tangkal Hoaks melalui 4 Pilar MPR RI

Penulis
Reta
-

Anggota MPR RI sekaligus DPD RI, H. Jasin U. Dilo, melaksanakan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Senin (22/6/2026), sebagai upaya memperkuat pemahaman kebangsaan masyarakat sekaligus menjawab tantangan ekonomi dan arus informasi di era digital.

Kegiatan yang digelar di Jalan Jakarta I Nomor 26, Kelurahan Dulalowo, tersebut diikuti sekitar 150 warga dan berlangsung secara interaktif, dengan mengangkat berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti pengembangan UMKM, kerukunan sosial, hingga maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat.

Dalam kesempatan itu, H. Jasin U. Dilo menekankan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam 4 Pilar MPR RI perlu diwujudkan dalam praktik nyata, termasuk dalam memperkuat ekonomi masyarakat kecil dan menjaga keharmonisan di tengah keberagaman.

“Sebagai wakil daerah, saya terus mendorong regulasi yang mempermudah UMKM, seperti akses modal dan pelatihan digital. Namun, dari sisi masyarakat, bela negara yang paling nyata saat ini adalah dengan memiliki kebanggaan untuk membeli dan menggunakan produk buatan tetangga kita sendiri,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi arus informasi yang berkembang pesat, terutama yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

“Zaman sekarang, ancaman terhadap keutuhan NKRI bukan lagi penjajah bersenjata, melainkan informasi yang memecah belah. Praktiknya sederhana: saring sebelum sharing. Jika menerima informasi provokatif yang memancing kebencian SARA, hentikan di Anda, jangan ikut menyebarkan,” tegasnya.

Selain itu, kegiatan ini turut menghasilkan sejumlah gagasan, antara lain perlunya pendekatan digital yang kreatif untuk menjangkau generasi muda, serta penguatan peran RT/RW, aparatur kelurahan, dan tokoh agama sebagai ujung tombak dalam menjaga persatuan dan menangkal hoaks di lingkungan masyarakat.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan, sekaligus mampu memperkuat ekonomi lokal dan menjaga keharmonisan sosial di tengah dinamika kehidupan perkotaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Dorong RUU Hukum Perdata Internasional, Adang Daradjatun: Indonesia Butuh Kepastian Hukum Lintas Negara

Penulis
Reta
-

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI, Adang Daradjatun, menegaskan bahwa kehadiran RUU tersebut merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem hukum nasional di tengah semakin kompleksnya hubungan hukum lintas negara.

 

Menurut Adang, pembentukan RUU HPI harus mampu memberikan kepastian hukum terhadap berbagai persoalan keperdataan yang melibatkan unsur asing. Hal itu mulai dari investasi, perdagangan internasional, perkawinan campuran, warisan, hingga perlindungan warga negara Indonesia yang berhadapan dengan sistem hukum negara lain.

 

“Mobilitas masyarakat saat ini semakin tinggi. Hubungan hukum antarnegara juga semakin kompleks. Karena itu Indonesia memerlukan payung hukum yang jelas agar masyarakat memperoleh kepastian hukum ketika menghadapi persoalan perdata yang melibatkan lebih dari satu negara,” ujar Adang saat kunjungan kerja spesifik Pansus RUU HPI ke Universitas Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (25/6/2026).

 

Dalam kunjungan tersebut, Pansus menyerap berbagai masukan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Pengadilan Negeri Medan, BP3MI Sumatera Utara, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

 

Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa saat ini Pansus masih berada pada tahap menghimpun berbagai masukan dari kementerian, lembaga, akademisi, praktisi hukum, organisasi advokat, maupun pemangku kepentingan lainnya agar substansi RUU benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

 

Adang menilai Indonesia sudah cukup lama belum memiliki kodifikasi Hukum Perdata Internasional sebagaimana telah dimiliki banyak negara lain. Karena itu, pembahasan RUU ini menjadi momentum penting untuk memodernisasi sistem hukum nasional agar mampu mengikuti perkembangan global tanpa meninggalkan kepentingan nasional.

 

“RUU ini bukan sekadar mengatur hubungan hukum lintas negara, tetapi juga memastikan negara hadir memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia di mana pun mereka berada. Regulasi ini harus mampu memberikan kepastian hukum, menjamin rasa keadilan, sekaligus tetap berpijak pada kepentingan nasional,” tegas Anggota Komisi Hukum DPR RI ini.

 

Ia menambahkan, berbagai masukan yang diterima selama kunjungan kerja menjadi bekal penting bagi Pansus dalam menyempurnakan substansi RUU HPI, termasuk terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, perempuan dan anak dalam perkara lintas yurisdiksi, serta kewenangan pengadilan dalam menangani sengketa keperdataan yang mengandung unsur asing.

 

Melalui pembahasan yang partisipatif, Adang berharap RUU HPI dapat menjadi landasan hukum yang modern, implementatif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia di era globalisasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Dorong Inovasi Nasional, Akademisi Diminta Ciptakan Solusi bagi Industri Indonesia

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menilai akademisi dan peneliti memiliki peran strategis dalam menghadirkan berbagai inovasi untuk menjawab tantangan nasional sekaligus mendukung pengembangan industri di Tanah Air. Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Jumat, 26 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan strategis yang memerlukan terobosan dan inovasi. Oleh karena itu, Kepala Negara mengungkapkan secara konsisten berdialog dengan para ilmuwan dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk mencari solusi dari kebutuhan berbagai sektor strategis.

“Saya berkali-kali saya datang kepada kampus. Saya datang, saya minta orang-orang terpintar, tanya Pak Brian, tanya Profesor Sigit. Saya tanya profesor-profesor IPB, kenapa kita tidak bisa punya benih gandum? Kenapa kita harus impor gandum? Saya tanya, kenapa kelapa sawit per hektare di Malaysia produknya lebih dari kita? Kenapa? Saya selalu minta mereka, kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri?” ungkap Presiden.

Presiden menilai, berbagai inovasi yang mulai dikembangkan saat ini menunjukkan kemampuan anak bangsa dalam menjawab tantangan nasional, salah satunya adalah kemajuan dalam pengembangan mobil nasional. Kepala Negara pun mengungkapkan kebanggaannya saat menggunakan kendaraan hasil karya anak bangsa pada hari pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia,” ujar Presiden.

Meskipun masih terdapat sejumlah hal yang perlu ditingkatkan, Presiden menilai bahwa setiap inovasi masih terus membutuhkan proses penyempurnaan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendukung pengembangan teknologi dan industri nasional agar semakin kompetitif.

“Tidak apa-apa, minimal kita mulai. Kita harus berani mulai. Kita adalah negara keempat terbesar di dunia. Kita adalah negara yang kekayaannya luar biasa,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google New

HUT ke-112 Kota Malang Meriah, Pemkot Ajak Warga Terapkan Gaya Hidup Ramah Lingkungan

Penulis
Reta
-

Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-112 Kota Malang berlangsung semarak di halaman Depan Balai Kota Malang, Jumat (24/4/2026). Kegiatan yang dikemas dalam Hari Bakti 112 Kota Malang bertajuk ‘Lintas Layanan, Bergerak Bersama, Mbois Berkelas”, ini menghadirkan berbagai stan layanan publik, pemberdayaan ekonomi, serta kampanye hidup sehat dan ramah lingkungan.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyapa warga yang sedang melakukan pembayaran PBB di stan Bapenda Kota Malang
Stan layanan publik dari perangkat daerah di lingkungkan Pemkot Malang dihadirkan, ada juga bazar produk UMKM, Senam Tahes Mbois Jumat (STMJ), apel bike to work, grand final lomba permainan tradisional, hingga pembagian 1.112 tumbler gratis sebagai upaya mengurangi sampah plastik.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan apel pagi sengaja digelar sebagai bagian dari kebijakan penggunaan moda transportasi ramah lingkungan. “Setiap hari Jumat saya sudah mengeluarkan surat edaran agar ke kantor menggunakan sepeda, transportasi umum, atau kendaraan non-fosil. Ini kita gencarkan untuk membuktikan bahwa aktivitas kita bisa lebih ramah lingkungan,” ajaknya.

Selain itu, kegiatan juga diisi dengan aksi bersih-bersih lingkungan di sekitar Balai Kota Malang sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan kota.

Dalam rangkaian HUT ke-112 ini, Pemerintah Kota Malang turut menggelar lomba permainan tradisional seperti dakon, bekel, dan orado (domino).

Menurut Wahyu, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan sifat kebersamaan, khususnya pada anak-anak. “Kita ingin menghidupkan kembali permainan tradisional yang mengedepankan kerja sama dan kebersamaan. Ini juga sejalan dengan kebijakan pembatasan penggunaan gawai untuk anak di bawah 16 tahun,” katanya.

Di sisi lain, Pemkot Malang juga menegaskan komitmennya dalam mengurangi penggunaan plastik. Dalam berbagai kegiatan perkantoran, penggunaan botol plastik mulai digantikan dengan wadah berbahan kaca. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengurangi penggunaan plastik. Ini sudah menjadi bagian dari kebijakan yang kita jalankan,” tambahnya.

Perayaan ini juga menghadirkan berbagai layanan publik yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, di antaranya layanan administrasi kependudukan dari Dispendukcapil, perizinan dan penanaman modal dari Disnaker PMPTSP, layanan pajak dan PBB dari Bapenda dan Bank Jatim, layanan kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan, hingga layanan perbankan, Samsat, dan Perumda Tugu Tirta.

Selain itu, pelaku UMKM turut meramaikan kegiatan dengan menjajakan produk di kawasan Jalan Gajah Mada, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati sekaligus mendukung produk lokal.

Melalui perayaan ini, Pemerintah Kota Malang tidak hanya menghadirkan kemeriahan, tetapi juga memperkuat pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta mengajak warga untuk menerapkan gaya hidup sehat dan peduli lingkungan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kurangi Sampah Makanan, Pemkab Tuban Libatkan SPPG dalam Gerakan Penyelamatan Pangan

Penulis
Reta
-

Upaya menyediakan makanan bergizi perlu diimbangi dengan pengelolaan pangan yang bijaksana. Untuk mencegah pemborosan makanan dan memaksimalkan pemanfaatan sisa pangan, Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P) mengajak seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berperan aktif dalam Gerakan Penyelamatan Pangan. Ajakan tersebut disampaikan dalam sosialisasi yang digelar di Aula DKP2P Tuban, Kamis (25/6).

Kegiatan ini diikuti 20 Koordinator Kecamatan SPPG dan 20 Petugas Pengawas Produksi dan Kualitas SPPG se-Kabupaten Tuban. Adapun narasumber yang dihadirkan yaitu perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur serta Sekretaris Komisi III DPRD Tuban, Sumartono.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala DKP2P Tuban, Eko Julianto, melalui Plt. Sekretaris DKP2P Kabupaten Tuban, Pipin Diah Larasati, menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Tuban dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Menurutnya, SPPG memegang peran strategis sebagai penyedia makanan bagi ribuan penerima manfaat setiap hari.

“Karena itu, pengelolaan pangan harus dilakukan secara bijaksana mulai dari proses penyimpanan, penyajian, hingga penanganan sisa makanan,” terangnya.

Selain itu, salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah memberikan edukasi kepada para penerima manfaat, khususnya para siswa. Tujuannya untuk membiasakan mereka menghabiskan makanan sesuai kebutuhan dan tidak menyisakan makanan secara berlebihan.

Lebih lanjut, sisa makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi manusia tetap memiliki nilai manfaat apabila dikelola dengan baik. Salah satunya melalui kerja sama dengan peternak lokal untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

“Bisa diberikan gratis atau dikerjasamakan biar jadi income,” imbuhnya.

Di samping itu, DKP2P juga mengingatkan pentingnya penerapan keamanan pangan sejak tahap penyimpanan bahan baku. Bahan pangan yang mudah rusak harus disimpan sesuai standar agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga.

Melalui sosialisasi ini, Pemkab Tuban berharap seluruh SPPG dapat menjadi pelopor Gerakan Penyelamatan Pangan di Kabupaten Tuban. Selain mampu mengurangi timbulan sampah makanan, langkah tersebut juga mendukung efisiensi pengelolaan pangan, meningkatkan nilai ekonomi dari sisa pangan yang masih dapat dimanfaatkan, serta memperkuat keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis demi mewujudkan masyarakat Tuban yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Temui Gubernur Hendrik Lewerissa, Panitia Yubelium 100 Tahun TMM Ajukan Dukungan Pemprov Maluku

Penulis
Reta
-

Panitia Yubelium 100 Tahun Tarekat Maria Mediatrix (TMM) menemui Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di ruang kerjanya, Senin (22/6/2026), guna meminta dukungan Pemerintah Provinsi Maluku untuk menyukseskan perayaan satu abad tarekat tersebut yang akan berlangsung pada 1 Mei 2027.

Audiensi tersebut dipimpin Penasehat Panitia Pastor Amandus Oratmangun bersama Ketua I Panitia Titus Renwarin, Ketua II Edy Tasso, Pemimpin Umum TMM Suster Epivanny Ongirwalu, Suster Angela Lamere, Saoda Tethol yang juga anggota DPRD Provinsi Maluku, serta sejumlah pengurus panitia lainnya.

Dalam pertemuan itu, Pastor Amandus Oratmangun menjelaskan bahwa Yubelium 100 Tahun Tarekat Maria Mediatrix akan menjadi momentum bersejarah bagi Gereja Katolik, khususnya di Maluku.

Perayaan tersebut direncanakan menghadirkan Duta Besar Vatikan serta sekitar 10 uskup dari berbagai daerah tempat para suster TMM menjalankan karya pelayanan.

“Kehadiran perwakilan Vatikan dan para uskup nantinya menjadi bagian penting dari perayaan satu abad Tarekat Maria Mediatrix. Karena itu kami berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik,” ujar Oratmangun.

Selain meminta dukungan pemerintah daerah, panitia juga secara resmi mengundang Gubernur Maluku untuk menghadiri puncak perayaan Yubelium 100 Tahun TMM yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei 2027.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyatakan pemerintah memberikan perhatian terhadap seluruh kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di Maluku, termasuk perayaan Yubelium 100 Tahun Tarekat Maria Mediatrix.

Menurutnya, kegiatan keagamaan memiliki nilai strategis dalam memperkuat kehidupan sosial dan spiritual masyarakat sehingga layak mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Meski demikian, Lewerissa mengingatkan panitia agar tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga aktif membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk membantu pembiayaan kegiatan.

“Panitia harus agresif dan proaktif mencari dukungan dari pihak lain. Bukan pemerintah tidak peduli, tetapi kondisi keuangan daerah tahun ini memang cukup berat. Namun kegiatan keagamaan tetap menjadi atensi serius pemerintah,” katanya.

Gubernur juga menekankan pentingnya semangat efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan. Menurutnya, ketika pemerintah sedang melakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran, lembaga keagamaan juga dapat memberikan teladan dalam pengelolaan sumber daya secara bijaksana.

Pertemuan tersebut ditutup dengan penyerahan proposal kegiatan Yubelium 100 Tahun Tarekat Maria Mediatrix oleh Pemimpin Umum TMM Suster Epivanny Ongirwalu kepada Gubernur Maluku, disaksikan seluruh peserta audiensi. Kegiatan kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wagub Maluku Utara Soroti Ancaman Nirmiliter, Tekankan Pertahanan Jadi Tanggung Jawab Bersama

Penulis
Reta
-

Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, menekankan pentingnya penguatan sinergi sistem pertahanan nirmiliter atau nonmiliter dalam menghadapi kompleksitas ancaman modern yang kian samar dan multidimensi. Hal tersebut disampaikannya saat membuka secara resmi Sosialisasi Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) Tahun 2025–2029 Bidang Nirmiliter yang berlangsung di Halmahera Room, Gamalama Bella Hotel Ternate, Kamis (25/6/2026).

Agenda strategis yang diinisiasi oleh Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Maluku Utara, perwakilan Kesultanan Ternate, kalangan akademisi, pelaku usaha, serta berbagai elemen organisasi kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Wagub Sarbin Sehe mengingatkan bahwa kedaulatan negara saat ini tidak lagi sekadar diuji oleh ancaman militer konvensional, melainkan oleh tantangan nirmiliter yang menyasar sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ia merinci sejumlah ancaman nyata di daerah yang harus diwaspadai, mulai dari penetrasi disinformasi, kejahatan siber, radikalisme, hingga dampak perubahan iklim global yang mengancam ketahanan pangan lokal.

“Pertahanan negara di era modern bukan lagi menjadi domain atau tanggung jawab jajaran TNI semata, melainkan mandat semesta bagi seluruh elemen bangsa. Kebijakan bidang nirmiliter menjadi instrumen yang sangat krusial untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, tangguh, dan adaptif,” tegas Sarbin.

Sebagai provinsi kepulauan di gerbang kawasan Timur Indonesia, Wagub membeberkan tantangan geografis ekstrem yang dihadapi Maluku Utara. Ia memberikan ilustrasi konkret mengenai tingginya sekat konektivitas, di mana perjalanan darat dari Ibu Kota Sofifi menuju Halmahera Timur memakan waktu hingga 8 jam, Halmahera Utara 4 jam, serta Jailolo dan Halmahera Tengah sekitar 2 jam. Tantangan lebih berat berada di jalur laut, di mana perjalanan kapal dari Ternate menuju Pulau Taliabu membutuhkan waktu hingga 2 hari 2 malam, sedangkan ke Kepulauan Sula memakan waktu 1 malam.

Memanfaatkan kehadiran tim DPN RI asal Jakarta, Wagub secara khusus menitipkan amanat perjuangan 10 provinsi kepulauan di Indonesia yang saat ini sedang gigih mendorong pengesahan Undang-Undang (UU) Daerah Kepulauan. Menurut Sarbin, wilayah maritim membutuhkan afirmasi regulasi dan keberpihakan anggaran khusus karena indeks biaya (cost) pembangunan serta risiko keselamatan transportasi laut jauh lebih tinggi daripada wilayah daratan.

Di samping masalah regulasi maritim, Sarbin juga memberikan catatan kritis mengenai paradox pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara yang saat ini dipacu secara masif oleh hilirisasi industri pertambangan.

“Secara makro-teoretis, pertumbuhan ekonomi kita masuk dalam jajaran tertinggi nasional. Namun, jujur saja masyarakat kami belum merasakannya secara utuh. Pertumbuhan tersebut murni dipicu oleh sektor hilirisasi tambang yang modal dan kapitalnya berasal dari luar. Ini harus menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi negara agar para pengambil keputusan memberikan perhatian khusus, sehingga kue pembangunan bisa terdistribusi ke seluruh lini demi mengikis kesenjangan sosial,” ketusnya.

Sementara itu, Deputi Geoekonomi DPN RI, Dr. Yayat Ruyat, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Tenaga Ahli Utama Deputi Bidang Geoekonomi DPN, Mayjen TNI Tri Rana Subekti, menjelaskan eksistensi DPN yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 202 Tahun 2024. Lembaga strategis yang dipimpin langsung oleh Presiden RI ini bertugas merumuskan solusi kebijakan makro demi keselamatan bangsa.

DPN berharap melalui sosialisasi ini, jajaran pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat sipil dapat membangun kesamaan persepsi dalam mendukung Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang adaptif terhadap dinamika global. Sebagai informasi, sosialisasi ini juga menghadirkan Tenaga Ahli Madya Geoekonomi DPN, Tri Budi Haryoko, selaku narasumber utama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...196197198...4,867Halaman 197 dari 4,867