Beranda blog Halaman 198

Kewajiban Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Belum Optimal, MPR Minta Langkah Konkret

Pelaksanaan kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas pada perusahaan swasta dan lembaga pemerintah yang diamanatkan undang-undang masih jauh dari harapan.

“Terdapat kesenjangan yang lebar antara aturan yang ada dan pelaksanaan di lapangan, terkait realisasi kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas. Diperlukan langkah-langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor untuk merealisasikannya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/6).

Kemensos Komitmen Kuota 2%, Minta Seluruh Kementerian dan BUMN Ikuti
Kementerian Sosial (Kemensos) dalam keterangan tertulisnya menegaskan komitmennya sebagai pelopor penerapan kuota wajib pekerja penyandang disabilitas, dengan memberikan 2% dari total pegawainya untuk kelompok difabel.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, bahkan meminta seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN untuk memenuhi kuota tersebut.

Menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sejatinya telah mengamanatkan secara tegas kuota wajib bagi lembaga pemerintah dan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.

Pada undang-undang tersebut, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2% dari total pegawai, sedangkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan minimal 1% dari total jumlah karyawan yang dipekerjakan.

Hambatan dan Tantangan: Stigma Sosial hingga Rendahnya Pendidikan Penyandang Disabilitas
Menurut Rerie, yang juga Anggota Komisi X DPR RI, terdapat sejumlah hambatan yang menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja disabilitas.

Hambatan itu, tambah dia, antara lain terbatasnya akses pekerjaan, stigma sosial yang masih mengakar di masyarakat, kurangnya pelatihan vokasional yang sesuai, dan tingkat pendidikan yang mayoritas masih rendah dari penyandang disabilitas.

Data BPS mengungkapkan bahwa hanya 2,8% dari 17,9 juta penyandang disabilitas di Indonesia yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.

“Catatan BPS itu memperlihatkan tantangan serius bagi dunia usaha yang membutuhkan tenaga kerja terampil,” jelas Rerie.

Sanksi Tegas, Insentif, dan Kolaborasi Lintas Sektor Solusi Pacu Kewajiban Mempekerjakan Penyandang Disabilitas
Menurut Rerie, sejumlah langkah untuk mendorong agar kewajiban amanat UU Disabilitas dapat direalisasikan harus segera dilakukan.

Langkah itu antara lain penguatan regulasi dan sanksi tegas, pemberian insentif bagi perusahaan atau institusi yang mematuhi kewajiban, pelatihan dan pendampingan bagi perusahaan yang akan mempekerjakan penyandang disabilitas, dan kolaborasi kuat antara sektor pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pembangunan.

Isu disabilitas, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, saat ini telah menjadi perhatian dalam agenda legislasi nasional.

Komisi Nasional Disabilitas mencatat, terdapat 38 rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan isu penyandang disabilitas dari total 67 RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2026.

“Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam aspek kehidupan bermasyarakat harus didukung dengan komitmen penuh dari semua pihak terkait karena undang-undang dan konstitusi sudah mengamanatkan hal itu,” pungkas Rerie.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Dorong Penguatan Lanud I Gusti Ngurah Rai, Bali Dinilai Strategis bagi Pertahanan Nasional

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendorong penguatan kapasitas dan pembenahan sarana prasarana Pangkalan Udara (Lanud) I Gusti Ngurah Rai, Badung, Provinsi Bali, guna memperkokoh sistem pertahanan wilayah. Langkah strategis ini dinilai penting mengingat posisi Bali sebagai etalase negara sekaligus simpul vital operasi kedirgantaraan nasional,

 

Politisi Fraksi Partai Golkar itu pun menyoroti hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menunjukkan urgensi pembenahan menyeluruh di pangkalan udara tersebut.

 

“Bali ini memiliki posisi global sebagai wajah negara, namun kelemahannya terletak pada sumber daya manusia, alutsista, serta sarana prasarana pendukung yang masih kurang,” ucapnya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Pangkalan Udara (Lanud) I Gusti Ngurah Rai, Badung, Provinsi Bali, Jumat (26/06/2026).

 

Nurul mendukung reaktivasi bandara di Kabupaten Buleleng guna memecah padatnya konsentrasi penerbangan komersial di Bali Selatan. Ia juga menyoroti minimnya anggaran pemeliharaan markas komando serta fasilitas penginapan bagi tamu asing. Nurul mengingatkan tingginya indeks biaya hidup di Bali yang belum sebanding dengan besaran tunjangan prajurit.

 

Terkait hal itu, Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai beban operasional di Pulau Dewata membutuhkan dukungan finansial yang jauh lebih realistis. “Bali kan dianggap kota internasional, kota pariwisata, sehingga memang segala sesuatunya lebih mahal di angka rata-rata biaya hidup di kota-kota lain,” lanjutnya.

 

Lebih lanjut, ia memandang pangkalan operasi dan logistik pendukung TNI tersebut secara objektif sudah layak disejajarkan dengan lanud tipe A lainnya. Peningkatan klasifikasi ini diharapkan mampu menjawab seluruh tantangan strategis pertahanan udara nasional secara komprehensif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Buka KSTI 2026, Prabowo Tegaskan Peran Strategis Perguruan Tinggi bagi Kemajuan Indonesia

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa selalu berawal dari gagasan dan inovasi yang lahir dari para pemikir terbaik. Di hadapan para guru besar, rektor, ilmuwan, peneliti, serta pemangku kepentingan dari berbagai sektor, Kepala Negara menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai pusat lahirnya inovasi yang mampu membawa bangsa menuju kemajuan.

“Saudara-saudara yang menjadi guru besar adalah memang orang-orang terpintar yang dimiliki bangsa Indonesia. Karena itu setiap inovasi, setiap perubahan, setiap kemajuan di setiap bangsa selama peradaban manusia selalu berasal dari pemikir-pemikir yang terbaik,” ujar Presiden Prabowo saat memberikan sambutan pada pembukaan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Jumat, 26 Juni 2026.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa sepanjang sejarah peradaban manusia, perubahan besar selalu ditentukan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mulai dari ditemukannya teknologi pertanian yang mengubah kehidupan manusia dari masyarakat nomaden menjadi masyarakat agraris, hingga berbagai kemajuan yang dinikmati dunia saat ini, seluruhnya merupakan buah dari kemajuan sains dan teknologi.

Menurut Presiden, tujuan utama sebuah negara adalah menghadirkan kehidupan yang layak dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Karena itu, sebagai pemegang amanah pemerintahan, Kepala Negara berkewajiban mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi bangsa melalui kebijakan yang berpijak pada ilmu pengetahuan.

“Kita bernegara, kita berbangsa, tujuannya harus kita paham dan kita mengerti yaitu untuk mencapai suatu kehidupan yang layak dan yang baik untuk rakyat kita. Itu tujuan bernegara. Semua adalah jalan menuju itu. Karena itu, saya sebagai insan, sebagai individu yang diberi kepercayaan oleh bangsa Indonesia untuk memegang kendali pemerintahan, adalah tugas saya, adalah kewajiban saya untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi bangsa kita dan mencari solusi terhadap kesulitan-kesulitan itu,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa keyakinan tersebut menjadi dasar dirinya melibatkan banyak kalangan akademisi dan profesor dalam posisi-posisi strategis pemerintahan. Menurut Presiden, kehadiran para ilmuwan menjadi faktor penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional.

“Saya dari awal sangat sadar peran dan penting para ilmuwan, para guru besar, dan karena itu, kalau Saudara simak hampir di setiap bidang pemerintahan yang kunci, saya ikut sertakan profesor-profesor dalam posisi-posisi yang sangat menentukan,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa keberhasilan sebuah organisasi maupun negara tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau kelengkapan peralatan, melainkan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Kepala Negara mengibaratkan kepemimpinan seperti seorang nahkoda yang hanya dapat membawa kapal mencapai tujuan apabila didukung oleh awak yang andal.

“It is not the technology, it is not the equipment, it is the men and the women behind the equipment. Ini yang kita sadari. Percuma kita punya pesawat yang paling canggih, pilotnya tidak andal,” tutur Presiden.

Presiden pun menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia yang menghadirkan Sarasehan Kebangsaan sebagai ruang dialog antara pemerintah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Presiden berharap forum tersebut dapat melahirkan gagasan-gagasan strategis yang memperkuat pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia unggul.

“Jadi saudara-saudara, dengan kesadaran itu, saya sangat berterima kasih atas inisiatif konvensi ini yang mengikutsertakan sebuah sarasehan kebangsaan,” pungkas Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google New

Pemkab Demak dan Baznas Salurkan Santunan Rp895,3 Juta kepada 4.355 Anak Yatim pada Lebaran Yatim 1448 H

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Demak menyalurkan santunan kepada 4.355 anak yatim dalam rangkaian kegiatan Lebaran Yatim 1448 Hijriah/2026 Masehi. Program tersebut menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim di Kabupaten Demak.

Kegiatan yang dipimpin langsung Bupati Demak, Eisti’anah, berlangsung di Pendopo Kabupaten Demak, Kamis (25/6/2026), serta dihadiri jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Demak, Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan, bendahara dari 14 kecamatan, dan Ketua Baznas Kabupaten Demak, H. Bambang Soesetiarto.

Ketua Baznas Kabupaten Demak, H. Bambang Soesetiarto, menjelaskan bahwa Lebaran Yatim merupakan agenda tahunan yang secara konsisten dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak yatim di Kabupaten Demak.

Pada tahun ini, Baznas Kabupaten Demak menyalurkan bantuan dengan nominal yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan. Siswa SD/MI menerima santunan sebesar Rp200 ribu, siswa SMP sebesar Rp250 ribu, sedangkan siswa SMA memperoleh bantuan Rp300 ribu per anak.

Secara keseluruhan, nilai bantuan yang disalurkan mencapai Rp895,3 juta dan menjangkau sekitar 4.355 penerima manfaat di berbagai wilayah Kabupaten Demak.

Bupati Demak, Eisti’anah, mengapresiasi konsistensi Baznas Kabupaten Demak yang terus menghadirkan berbagai program sosial untuk membantu masyarakat, khususnya anak-anak yatim.

Menurutnya, Baznas memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program kesejahteraan masyarakat, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kemanusiaan, hingga dakwah.

Momentum bulan Muharram, lanjut Bupati, menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan kepedulian sosial serta memperkuat solidaritas antar sesama, khususnya terhadap anak-anak yatim. Ia menegaskan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya berupa materi, tetapi juga bentuk perhatian, kasih sayang, dan dukungan moral agar anak-anak yatim dapat tumbuh menjadi generasi yang unggul dan berakhlak mulia.

Ia menegaskan bahwa santunan yang diberikan bukan hanya memiliki nilai material, tetapi juga menjadi simbol perhatian, kasih sayang, serta dukungan moral agar anak-anak yatim tetap memiliki semangat dalam meraih masa depan yang lebih baik.

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengoptimalkan penyaluran zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi seperti Baznas agar penghimpunan dan pendistribusian dana sosial dapat dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Eisti’anah turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang secara rutin menyisihkan sebagian rezekinya melalui Baznas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Kami berharap kegiatan santunan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan,” ujar Bupati.

Di hadapan ribuan anak yatim, Bupati juga memberikan motivasi agar mereka tetap semangat belajar, bersabar menghadapi setiap ujian kehidupan, serta terus berusaha meraih cita-cita. Ia juga mengajak seluruh hadirin mendoakan para orang tua yang telah wafat agar memperoleh tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Melalui kegiatan Lebaran Yatim 1448 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Demak berharap semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan budaya berbagi terus tumbuh di tengah masyarakat sehingga mampu memperkuat perlindungan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Pemkab Pati Percepat Penanganan Rob di Tunggulsari, Perbaikan Tanggul Dimulai Agustus 2026

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan banjir rob yang melanda Desa Tunggulsari, Kecamatan Tayu. Langkah tersebut dilakukan melalui perbaikan tanggul jebol, pelayanan bagi warga terdampak, hingga penguatan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan instansi terkait.

Komitmen tersebut mengemuka saat kunjungan lapangan bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi ke lokasi terdampak, Selasa (23/6/2026). Dalam kesempatan itu, pemerintah memastikan penanganan difokuskan pada empat titik tanggul yang jebol dengan total panjang sekitar 450 meter, yang selama ini menjadi penyebab air laut masuk ke kawasan permukiman dan tambak warga.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pati, Chandra, mengatakan bahwa perbaikan tanggul menjadi prioritas utama karena kerusakan infrastruktur tersebut telah mengganggu aktivitas masyarakat dan berdampak terhadap sektor ekonomi, khususnya perikanan dan pertambakan.

“Prioritas kami saat ini adalah menutup tanggul yang rusak agar air tidak lagi masuk ke permukiman warga. Administrasi pembangunan akan kami siapkan pada Juli hingga Agustus, kemudian pekerjaan konstruksi dimulai pada Agustus,” ujar Chandra.

Selain penanganan fisik, Pemkab Pati juga menerima dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa bantuan bagi masyarakat terdampak banjir rob dengan total nilai mencapai Rp313.004.541.

Bantuan tersebut meliputi logistik permakanan dan nonpermakanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah senilai Rp58.744.000, bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp198.644.341, bantuan Dinas Ketahanan Pangan berupa satu ton beras dan 500 bungkus mi mocaf senilai Rp17.145.000, paket obat-obatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp11.771.200, serta tas dan perlengkapan sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp26.700.000.

Chandra menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mempercepat proses penanganan dampak rob di wilayah pesisir Kabupaten Pati.

“Terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bantuan ini sangat berarti bagi warga yang sedang menghadapi dampak rob, sekaligus memperkuat upaya percepatan pemulihan di lapangan,” katanya.

Pemkab Pati juga melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap warga terdampak, termasuk anak-anak usia sekolah yang terdampak genangan air rob. Berdasarkan pendataan awal, terdapat sedikitnya delapan siswa yang membutuhkan perhatian agar proses belajar mereka tetap berjalan.

“Kami sudah menerima laporan awal terdapat delapan anak sekolah yang terdampak. Semua kebutuhan mereka akan kami data dan tindak lanjuti agar aktivitas belajar tetap berjalan,” kata Chandra.

Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati telah menyiagakan petugas setiap hari di lokasi terdampak untuk memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi munculnya penyakit akibat genangan air laut yang berlangsung dalam waktu cukup lama.

“Kami memastikan pelayanan kesehatan hadir setiap hari. Masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan maupun pengobatan dapat langsung dilayani di lokasi,” tambahnya.

Sementara itu, Pemkab Pati juga terus memperkuat koordinasi dengan Polres Pati serta berbagai unsur terkait melalui pendekatan komunikasi sosial secara langsung kepada masyarakat. Pola door to door dilakukan untuk menghimpun berbagai kebutuhan dan keluhan warga sebagai dasar penyusunan langkah penanganan lanjutan.

Ke depan, pemerintah daerah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan instansi terkait akan menyiapkan penanganan yang lebih komprehensif. Selain memperbaiki empat titik tanggul yang jebol, pemerintah juga akan membahas pembangunan dan penguatan tanggul sungai sepanjang sekitar satu kilometer sebagai langkah mitigasi guna mengurangi risiko banjir rob yang berulang di kawasan pesisir Kabupaten Pati.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Harganas Open 2026 Perkuat Kebersamaan Pegawai Kemendukbangga/BKKBN Lewat Semangat Hidup Sehat

Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menggelar Harganas Open 2026 cabang olahraga padel dan tenis meja di lingkungan kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kemendukbangga/BKKBN dalam membangun budaya hidup sehat sekaligus mempererat hubungan antarpegawai melalui aktivitas olahraga yang edukatif, kompetitif, dan penuh semangat kebersamaan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendukbangga/BKKBN, Mayang Mariana, mengatakan bahwa Harganas Open 2026 mengangkat tema “Work-Life Balance: Kerja Bersama, Sehat Bersama, Hebat Bersama” sebagai bentuk dorongan agar keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan menjadi budaya di lingkungan kerja.

Menurutnya, olahraga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, meningkatkan kebersamaan, sekaligus memperkuat sinergi antarsatuan kerja di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN.

Karena itu, Mayang mengajak seluruh peserta untuk mengikuti setiap pertandingan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, disiplin, kejujuran, serta saling menghormati antarpeserta.

Ia menegaskan bahwa Harganas Open 2026 bukan semata-mata ajang kompetisi untuk mencari pemenang, tetapi juga menjadi momentum mempererat tali silaturahmi dan memperkuat rasa kekeluargaan di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN.

Melalui penyelenggaraan Harganas Open 2026, Kemendukbangga/BKKBN berharap budaya hidup sehat, kolaborasi, dan semangat kebersamaan terus terpelihara sehingga mampu mendukung peningkatan produktivitas aparatur serta pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Lia Istifhama Optimistis Madura Siap Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Jawa Timur

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyambut positif peresmian pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer di Kabupaten Sampang oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut menjadi momentum strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi Madura sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan di Jawa Timur.

Lia yang akrab disapa Ning Lia menilai, peningkatan kualitas jalan daerah tidak hanya menghadirkan kemudahan akses transportasi, tetapi juga membuka peluang investasi, memperlancar distribusi barang, serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di Pulau Madura.

“Pengembangan jalan daerah ini sangat strategis, terutama bagi Madura. Infrastruktur yang baik akan membuka akses ekonomi, mempercepat distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ning Lia.

Menurut keponakan Gubernur Jawa Timur tersebut, Madura memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, hingga usaha mikro dan kecil yang selama ini masih menghadapi tantangan konektivitas antarwilayah. Dengan infrastruktur yang semakin baik, potensi tersebut diyakini akan berkembang lebih optimal.

“Dengan konektivitas yang semakin baik, Madura bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur. Ini momentum penting yang harus dimanfaatkan,” kata Ning.

Putri KH Maskur Hasyim itu menegaskan bahwa pembangunan jalan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah secara menyeluruh. Infrastruktur yang memadai dinilai mampu meningkatkan daya saing wilayah, mempercepat arus barang dan jasa, sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Karena itu, Ning Lia berharap pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada proyek-proyek utama, tetapi terus diperluas hingga menjangkau desa-desa sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

“Yang terpenting adalah keberlanjutan. Infrastruktur harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke tingkat paling bawah,” pungkasnya.

Peresmian pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Sampang, Selasa (23/6/2026). Sampang memiliki posisi strategis sebagai simpul konektivitas di Pulau Madura karena berada di jalur nasional Bangkalan–Sampang–Pamekasan–Sumenep yang menghubungkan kawasan pelabuhan, pusat perdagangan, sentra pendidikan, hingga jalur distribusi logistik.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan jalan daerah merupakan bagian penting dari upaya memperkuat perekonomian nasional melalui penurunan biaya logistik dan peningkatan konektivitas antarwilayah.

“Biaya angkut akan menjadi lebih murah kalau jalan-jalan cukup dan ada konektivitas antara pusat produksi dan permukiman,” tegas Prabowo.

Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah agar tidak ada daerah yang tertinggal akibat keterbatasan akses infrastruktur.

“Kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Kita harus turunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pembangunan jalan tersebut merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Program tersebut bertujuan memperkuat rantai pasok nasional dengan menghubungkan kawasan produksi menuju pusat distribusi dan pasar secara lebih efisien.

Di akhir sambutannya, Presiden Prabowo juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga kualitas infrastruktur yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

“Kualitasnya sudah baik, ini harus dijaga. Semua penggunaan anggaran rakyat harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Buka Jambi Elok Nian, Gubernur Al Haris Ajak Hidupkan Kembali Taman Mini Melayu Jambi

Gubernur Jambi Al Haris bersama Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris menghadiri pembukaan Jambi Elok Nian Pekan Kebudayaan Daerah bertajuk “Menjemput Tuah Merawat Marwah Adat Merangin” yang digelar di Taman Mini Melayu Jambi, Jumat (26/6/2026) malam.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah dan pejabat, di antaranya Bupati dan Wakil Bupati Merangin, anggota DPD RI, Ketua DPRD Merangin, Bupati Kerinci, Bupati Muaro Jambi, Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Wakil Bupati Batang Hari, Wakil Bupati Tebo, Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Kapolres Kerinci, Direktur Bank Jambi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya menghidupkan kembali Taman Mini Melayu Jambi sebagai pusat pelestarian budaya daerah. Menurutnya, fasilitas yang telah dibangun oleh para pendahulu tidak boleh dibiarkan terbengkalai.

“Tempat ini sudah dibangun oleh pendahulu kita. Kalau tidak kita gunakan, kapan lagi akan dimanfaatkan. Saat ini kondisinya mulai rusak bahkan sempat menjadi tempat yang tidak semestinya digunakan oleh anak-anak muda. Karena itu, kita wajib membenahinya kembali menjadi Taman Melayu Jambi. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini terus berkembang dan semakin maju ke depan,” ujar Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris juga menilai penyelenggaraan festival budaya mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Hari ini kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi mengalami gangguan dan berdampak pada daya beli masyarakat. Dengan adanya kegiatan seperti ini, setidaknya pelaku UMKM memperoleh tambahan pemasukan dari para pengunjung,” katanya.

Gubernur Al Haris turut mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Merangin yang dinilai berhasil menyelenggarakan acara dengan meriah. Menurutnya, semangat menjaga budaya daerah merupakan bagian dari jati diri masyarakat Jambi.

“Kami bangga kepada Pemerintah Kabupaten Merangin yang mampu menghadirkan kegiatan semeriah ini. Ini pertanda baik bagi Merangin maupun Provinsi Jambi ke depan. Budaya adalah harga diri setiap daerah yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Merangin M. Syukur menjelaskan bahwa Jambi Elok Nian merupakan inisiasi Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkolaborasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) se-Provinsi Jambi.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mempererat persatuan melalui pelestarian adat istiadat dan budaya yang dimiliki setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

“Event Jambi Elok Nian bertujuan menyatukan adat istiadat serta memperkuat kebudayaan dari seluruh daerah di Provinsi Jambi. Ini menjadi ruang bagi kita untuk saling mengenal sekaligus melestarikan warisan budaya yang dimiliki,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, agar bangga terhadap budaya daerah dan terus berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai tradisi.

“Melalui kegiatan ini saya mengajak seluruh masyarakat untuk tidak malu mencintai budaya sendiri. Atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada panitia, komunitas seni, serta seluruh masyarakat yang telah bekerja sama menyukseskan kegiatan ini,” pungkasnya.

Ekspor Gula Kelapa Banyumas Makin Moncer, Kemendag Dorong Pelaku UMKM Go Global

Menteri Perdagangan Budi Santoso hari ini, Kamis, (25/6) melepas ekspor 20 ton gula kelapa produksi PT Integral Mulia Cipta (IMC) ke Chicago, Amerika Serikat (AS). Pelepasan ekspor senilai USD 46 ribu atau setara Rp822,48 juta ini dilaksanakan di pabrik PT IMC, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pelepasan ekspor ke AS ini didukung adanya Surat Keterangan Asal (SKA) Form B sebagai dokumen keterangan asal barang.

Mendag Busan mengatakan, agar komoditas daerah seperti gula kelapa asal Banyumas bisa berkembang, pelaku usaha bisa memanfaatkan berbagai fasilitasi perdagangan. Ia pun mendorong pelaku usaha di daerah untuk mengikuti penjajakan bisnis (business matching) dan menggunakan SKA dalam aktivitas ekspornya agar mendapatkan pengurangan bea masuk ke negara tujuan ekspor.

“Kami ingin tumbuh bersama-sama dan meningkatkan ekspor komoditas unggulan daerah. Salah satunya, dengan Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan ekspor gula kelapa ke berbagai negara. Pelaku usaha silakan memanfaatkan berbagai fasilitas perdagangan untuk memperoleh keuntungan dan mengembangkan usaha,” ujar Mendag Busan menanggapi pelepasan ekspor hari ini.

Keberhasilan PT IMC dalam merambah pasar internasional tidak lepas dari kemampuannya memanfaatkan berbagai fasilitasi perdagangan. PT IMC pernah mengikuti business matching virtual dengan buyer Amerika dan mendapatkan buyer Jerman melalui fasilitasi ITPC Hamburg. Eksportir ini juga ikut serta pada Trade Expo Indonesia 2024 dan mendapatkan sejumlah buyer potensial. “PT IMC adalah contoh pelaku usaha yang berhasil memperluas jangkauan pasarnya dengan mengoptimalkan fasilitasi perdagangan,” ujar Mendag Busan.

PT IMC adalah produsen gula kelapa yang beroperasi sejak 2012. Produknya ditujukan untuk industri yang memerlukan penggunaan gula aren. Hingga saat ini, PT IMC telah menembus 56 negara tujuan ekspor di kawasan Amerika, Asia, Eropa, Afrika, dan Australia. PT IMC juga bermitra dengan 5.000 mitra pemasok bahan baku, termasuk petani dari Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Cilacap.

Selain memanfaatkan fasilitasi promosi perdagangan, PT IMC telah memanfaatkan empat jenis formulir SKA, yakni Form B untuk mendapatkan tarif bea masuk most-favored nation ke berbagai negara; Form AANZ untuk mendapatkan bea masuk lebih rendah ke kawasan ASEAN, Australia, dan Selandia Baru; Form D untuk mendapatkan bea masuk khusus kawasan ASEAN; dan Form IJEPA untuk mendapatkan bea masuk lebih rendah ke Jepang.

Untuk mengakselerasi pertumbuhan komoditas lokal dalam menembus pasar global, Mendag Busan mengajak pelaku usaha daerah agar mengoptimalkan berbagai fasilitasi perdagangan yang disediakan Kemendag. Salah satunya, melalui jaringan 46 perwakilan perdagangan RI yang tersebar di 33 negara tujuan ekspor. Para perwakilan perdagangan dapat mendampingi pelaku usaha dalam penjajakan bisnis (business matching) daring dan luring maupun promosi dalam bentuk pameran dan misi dagang. Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan kantor perwakilan perdagangan sebagai ruang promosi dan pertemuan langsung dengan buyer potensial.

Sepanjang Januari–Mei 2026, Kemendag telah memfasilitasi 621 pelaku usaha dalam business matching. Terlaksana 333 kegiatan business matching yang terdiri atas 168 sesi presentasi bisnis (pitching) dan 165 sesi temu bisnis dengan buyer berbagai negara. Selama periode tersebut, business matching menghasilkan potensi transaksi sebesar USD 193,88 juta. Produk-produk yang diminati, antara lain, makanan olahan, rempah, boga bahari, kopi, cokelat, dekorasi rumah (home decor), sabun, cocopeat, produk plastik, dan minyak kelapa sawit (CPO).

Mendag Busan menyebut, untuk memperkuat layanan fasilitasi ekspor, Kemendag telah meresmikan tujuh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) baru pada Kamis, (25/6). Salah satunya berada di Banyumas. Mendag Busan berharap, keberadaan 103 IPSKA di berbagai daerah dapat mempermudah pelaku usaha daerah untuk mengakses fasilitas ekspor.

Kemudian, Mendag Busan menilai PT IMC telah melakukan upaya yang tepat dalam mengembangkan petani-petani di Banyumas. Mendag Busan pun mengajak pelaku usaha untuk mengembangkan petani-petani di desa melalui program Desa Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor. “Kita ingin tumbuh bersama. Ekspor itu tidak harus yang besar, tapi bisa yang menengah dan kecil. Ekspor tidak harus dari kota, tetapi bisa dari desa melalui program Desa BISA Ekspor,” jelas Mendag Busan.

Mendag Busan juga mengajak pelaku usaha untuk berpartisipasi pada pameran perdagangan terbesar di Indonesia, yaitu Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 pada 14–18 Oktober 2026 mendatang. TEI menjadi ajang pelaku usaha mempromosikan produk, memperluas jejaring bisnis, hingga menjajaki peluang kerja sama dengan buyer potensial dari berbagai negara.

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mengapresiasi dukungan Kemendag dalam mendorong ekspor pelaku usaha di daerah. Ia menyampaikan, gula kelapa sebagai komoditas unggulan Banyumas punya potensi besar untuk ekspor. Pemerintah Banyumas berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekspor gula kelapa. “Kami berkomitmen untuk mendukung ekosistem yang kondusif untuk pertumbuhan ekspor daerah agar produk unggulan kita makin dikenal dan diminati di pasar global,” ujar Sadewo.

Sementara itu, Direktur PT IMC, Mario Ngensowidjaja, menyampaikan, 98 persen gula kelapa Indonesia diperuntukkan untuk ekspor. Produk ini sangat diminati terutama di Amerika dan Eropa. “Permintaan gula kelapa di luar (negeri) sangat luar biasa. Gula kelapa menjadi intan permatanya produk Indonesia untuk ekspor, ini benar-benar mendukung devisa negara,” ujar Mario.

Gula kelapa merupakan salah satu produk Indonesia yang potensial di pasar global. Sepanjang 2021–2025, terjadi tren peningkatan ekspor untuk produk gula (HS 170290) sebesar 9,61 persen. Kemudian, pada Januari–April 2026, ekspor produk gula Indonesia tercatat sebesar USD 42,67 juta atau tumbuh 45,97 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Temui Mendiktisaintek, Presiden Prabowo Tekankan Kesiapan SDM Dukung Hilirisasi Industri

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 25 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan terkait percepatan pengembangan sejumlah sektor industri strategis nasional.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri Brian menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan akselerasi pengembangan sejumlah bidang industri nasional mulai dari farmasi hingga otomotif. “Banyak program mulai dari farmasi, pengembangan industri farmasi, pengembangan mobil nasional, motor nasional, dan lain-lain ya, program-program hilirisasi itu bisa dipercepat,” ujar Menteri Brian dalam keterangannya usai pertemuan.

Sejalan dengan target percepatan tersebut, Menteri Brian menjelaskan bahwa pemerintah juga memberikan perhatian pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang akan mendukung pengembangan industri nasional. Menurutnya, Presiden menginstruksikan agar perguruan tinggi dalam negeri mampu menghasilkan lulusan dengan kualitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang strategis yang tengah dikembangkan.

“Kami diminta memastikan SDM-SDM, lulusan-lulusan perguruan tinggi kita tuh nantinya betul-betul bisa memenuhi, bisa memenuhi kebutuhan SDM untuk pengembangan industrialisasi yang memang tidak sedikit itu kan. Yang mulai dari mineral, kemudian ada aquaculture, aquafarming juga banyak, kemudian hilirisasi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Menteri Brian menegaskan bahwa ketersediaan SDM yang kompeten harus berjalan seiring dengan percepatan pengembangan industri. Karena itu, jajarannya akan memetakan dan menghitung kebutuhan tenaga ahli agar tidak terjadi kesenjangan antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan perguruan tinggi.

“Misalkan kita butuh banyak tenaga ahli kelistrikan, ternyata lulusannya nggak sesuai. Jadi kita diminta menghitung itu, memastikan ini bisa memenuhi industrialisasi yang baik,” pungkasnya.

Arahan Presiden Prabowo tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun ekosistem industrialisasi nasional yang tidak hanya bertumpu pada investasi dan teknologi, tetapi juga didukung oleh SDM unggul, terampil, dan siap bersaing guna mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News