Beranda blog Halaman 199

Presiden Prabowo Beri Bantuan Drumben untuk Siswa SD di Sukabumi yang Viral Pakai Barang Bekas

Penulis
Reta
-

Kreativitas siswa SDN Tegallega, Kabupaten Sukabumi, yang berlatih drumben menggunakan peralatan sederhana dari barang-barang bekas mendapat perhatian dan apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sebagai bentuk dukungan pemerintah sekaligus apresiasi atas semangat dan kreativitas para siswa, Presiden memberikan bantuan seperangkat alat drumben kepada sekolah tersebut.

Kepala Sekolah SDN Tegallega, Usep Suwardi, menuturkan bahwa kegiatan drumben para siswa berawal dari ide sederhana untuk memeriahkan acara kenaikan kelas. Dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang tersedia, para siswa berlatih dan menampilkan pertunjukan drumben yang kemudian menarik perhatian publik setelah videonya ramai di media sosial.

“Pada awalnya di dalam acara kenaikan kelas kita iseng-iseng lah. Awalnya iseng-iseng kita mengadakan marching band dari bahan-bahan bekas,” ungkap Usep saat menerima bantuan dari Presiden pada Rabu, 24 Juni 2026.

Menurutnya, bantuan alat drumben tersebut sangat dibutuhkan sebagai sarana penunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, Usep menyampaikan bahwa perhatian dan bantuan yang diberikan Kepala Negara tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh warga sekolah untuk terus mengembangkan kreativitas dan semangat belajar para siswa.

“Terima kasih untuk Bapak Presiden maupun unsur instansi terkait, di mana sekolah kami memang sangat membutuhkan sarana prasarana demi kelancaran dan suksesnya program pendidikan,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut akan dimanfaatkan dan dirawat dengan baik sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi para siswa. “Semoga apa yang saya terima hari ini bermanfaat, bisa dipelihara,” pungkasnya.

Rasa syukur juga turut disampaikan oleh para siswa. Salah satunya Mita, siswa kelas 4 SDN Tegallega yang turut menjadi peserta drumben, mengaku senang sekaligus terharu atas bantuan yang diberikan Presiden.

“Terima kasih Bapak Presiden, moga-moga Pak Presiden sehat selalu banyak rezekinya,” ucap Mita.

Sebelumnya, video siswa SDN Tegallega yang berlatih drumben menggunakan instrumen dari bahan-bahan bekas ramai beredar di media sosial. Dalam video tersebut, para siswa tampak berbaris dan memainkan lagu daerah menggunakan alat musik yang dibuat dari kaleng hingga wadah plastik bekas.

Bantuan alat drumben dari Presiden Prabowo menjadi bukti bahwa kreativitas dan semangat belajar anak-anak Indonesia, meskipun lahir dari keterbatasan, tidak luput dari perhatian negara. Dukungan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga memberi ruang bagi pengembangan bakat, karakter, dan kreativitas generasi muda Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Banyak Warga Belum Terima Bansos, Atalia Minta Masyarakat Aktif Ikut Sensus Ekonomi 2026

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menegaskan pentingnya pendataan yang akurat melalui Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Hal tersebut disampaikan Atalia saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar. Dalam rangka penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan di Sulawesi Selatan.

Politisi Daerah Pemilihan Jawa Barat I ini menyampaikan, selama melakukan kunjungan dan menyerap aspirasi masyarakat di berbagai daerah masih banyak ditemukan warga yang layak menerima bantuan sosial namun belum terakomodasi dalam data penerima manfaat. Di sisi lain, kondisi ekonomi sebagian masyarakat juga mengalami perubahan akibat kehilangan pekerjaan maupun penurunan pendapatan.
“Kami menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang merasa belum mendapatkan bantuan sosial secara tepat sasaran. Ada yang kondisi ekonominya menurun, kehilangan pekerjaan, tetapi belum masuk dalam kategori penerima bantuan. Ini menjadi perhatian serius yang harus segera diperbaiki,” ujarnya kepada Parlementaria, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (2026/06/25).

Karena itu, Legislator dari Partai Golkar ini, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya saat didatangi petugas pendataan. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi utama bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan menyalurkan berbagai program bantuan sosial secara adil dan tepat sasaran.

“Sensus ini bukan untuk mempersulit masyarakat. Justru ini upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya agar bantuan sosial bisa diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya,” tegasnya.

Atalia juga menyoroti masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi. Ia pun meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat pendataan tersebut.

Selain isu pendataan sosial, Atalia turut menyoroti kondisi stok logistik kebencanaan yang dinilai masih terbatas. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, Ia melihat sejumlah gudang logistik memiliki kapasitas besar namun belum didukung ketersediaan stok yang memadai.

“Kami melihat secara langsung bahwa kebutuhan buffer stock logistik masih perlu diperkuat. Indonesia adalah negara yang rawan bencana dan kondisi darurat bisa terjadi kapan saja. Karena itu kesiapan logistik harus menjadi prioritas,” katanya.

Untuk itu, Komisi VIII DPR RI berkomitmen terus mengawal peningkatan anggaran perlindungan sosial dan kebencanaan agar pemerintah memiliki kapasitas yang cukup dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik saat kondisi normal maupun ketika terjadi bencana.

“Masalah sosial terus berkembang dan bencana tidak bisa diprediksi. Karena itu kami akan terus memperjuangkan peningkatan anggaran Kementerian Sosial agar program perlindungan sosial semakin kuat dan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat serta tepat,” pungkas Atalia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Dorong RUU BUMD, Dede Yusuf: Kunci Tingkatkan PAD dan Kemandirian Daerah

Penulis
Reta
-

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Hal ini menjadi sorotannya lantaran selama ini banyak pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

 

Padahal, daerah memiliki instrumen penting melalui BUMD yang seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan dan penggerak ekonomi daerah. Maka dari itu, terangnya, DPR saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BUMD sebagai upaya memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap pembangunan.

 

“Saat ini kami di Komisi II sedang membentuk Undang-Undang BUMD. Salah satunya karena kami melihat masih banyak persoalan dalam pengelolaan BUMD di daerah,” ujar Dede saat ditemui dikutip dari Parlementaria di Ruang Rapat Banggar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

 

Ia mengungkapkan bahwa dari lebih dari dua ribu BUMD yang tersebar di berbagai daerah, hanya sebagian kecil yang benar-benar berada dalam kondisi sehat dan mampu memberikan kontribusi optimal kepada daerah. “Hampir dua ribu lebih BUMD di daerah itu mungkin hanya 20 persen yang sehat. Yang lainnya lebih banyak berjalan apa adanya,” ungkapnya.

 

Menurut Dede, rendahnya kinerja sebagian besar BUMD tidak terlepas dari persoalan tata kelola perusahaan yang belum profesional. Karena itu, pembenahan manajemen menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan regulasi baru tersebut. Legislator Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan bahwa sistem pengisian jabatan direksi dan manajemen BUMD harus mengedepankan kompetensi dan profesionalisme, bukan berdasarkan pertimbangan nonprofesional.

 

“Di Undang-Undang BUMD kita akan mendorong perubahan struktur manajemen, direksi, dan lain-lainnya melalui sistem merit, bukan lagi titipan,” tegasnya.

 

Selain reformasi manajemen, paparnya, DPR juga mendorong penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD. Menurut Dede, selama ini pengawasan terhadap perusahaan daerah masih belum optimal sehingga banyak persoalan tidak tertangani secara cepat. Ke depan, ia mengingatkan agar pemerintah pusat memiliki instrumen yang lebih kuat untuk melakukan monitoring, evaluasi, hingga pemberian penghargaan maupun sanksi terhadap kinerja BUMD.

 

“Supaya ada fungsi pengawasan, ada fungsi sanksi, dan ada fungsi reward untuk BUMD-BUMD yang berhasil. Yang tidak berhasil tentu perlu ada pembinaan dan evaluasi,” jelasnya.

 

Dede meyakini bahwa jika BUMD dikelola secara profesional dan akuntabel, perusahaan daerah dapat menjadi salah satu sumber utama peningkatan PAD. Dengan demikian, daerah tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat, tetapi juga memiliki kemampuan fiskal yang lebih mandiri untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

 

“BUMD harus menjadi instrumen ekonomi daerah yang kuat. Kalau dikelola dengan baik, kontribusinya terhadap PAD akan jauh lebih besar dan pada akhirnya memperkuat kemampuan daerah membiayai pembangunan,” pungkas Politisi asal Dapil Jawa Barat II itu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi VII DPR Perkuat Pengawasan Industri AMDK, Soroti Mikroplastik dan Keamanan Kemasan

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa Panitia Kerja (Panja) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Komisi VII DPR RI terus menghimpun masukan dari pelaku usaha, regulator, dan berbagai pemangku kepentingan. Demi menyusun rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan industri AMDK di masa mendatang.

 

Hal tersebut Evita sampaikan saat Kunjungan Kerja Panja AMDK Komisi VII DPR RI ke PT Muawanah Al Ma’soem di Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Panja untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi industri AMDK nasional, termasuk berbagai isu yang saat ini menjadi perhatian masyarakat.

 

“Hari ini Panja AMDK Komisi VII melakukan kunjungan ke PT Muawanah Al Ma’soem, salah satu perusahaan yang bergerak di industri air minum dalam kemasan. Banyak hal yang kami diskusikan, terutama mengenai bagaimana masa depan industri ini dan berbagai tantangan yang akan dihadapi ke depan,” ujar Evita dikutip dari Parlementaria usai kunjungan tersebut di Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/6/2026).

 

Ia menjelaskan, Panja AMDK tengah mencermati sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan industri tersebut, mulai dari persoalan mikroplastik, keamanan kemasan, hingga pengaturan penggunaan galon guna ulang yang dinilai masih memerlukan kejelasan regulasi dan standardisasi yang lebih kuat. Berbagai masukan yang diperoleh selama proses pembahasan akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi Panja kepada pemerintah.

 

Menurut Evita, Panja dibentuk bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung terciptanya industri yang sehat, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

 

“Kita tidak mencari ini salah siapa atau itu salah siapa. Yang ingin kita pastikan adalah bagaimana kebijakan ke depan benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara, terutama masyarakat yang setiap hari mengonsumsi air minum dalam kemasan,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

 

Pernyataan itu sejalan dengan sejumlah temuan yang telah dihimpun Panja AMDK sepanjang tahun 2026. Dalam berbagai rapat kerja dan rapat dengar pendapat, Panja menemukan perlunya penguatan tata kelola industri AMDK, mulai dari pengelolaan sumber daya air, perlindungan konsumen, pengawasan mutu produk, hingga pengawasan distribusi.

 

Komisi VII juga memberikan perhatian khusus terhadap hasil pengawasan yang dipaparkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Dari hasil pembahasan tersebut, Panja menemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu segera dibenahi melalui peningkatan audit dan pengawasan yang lebih intensif terhadap industri AMDK.

 

Selain itu, Panja mencermati berbagai isu yang berkembang di masyarakat terkait keamanan kemasan, potensi paparan mikroplastik, standar penggunaan galon guna ulang, serta pentingnya pengawasan kualitas produk yang dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. Mengingat AMDK merupakan produk yang berkaitan langsung dengan kesehatan, Komisi VII menilai pengawasan terhadap industri ini harus dilakukan secara lebih ketat dan menyeluruh.

 

Dalam kunjungan tersebut, Evita juga mengapresiasi komitmen PT Muawanah Al Ma’soem yang telah berupaya menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di bidang perindustrian maupun perdagangan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa penguatan pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha menerapkan standar yang sama dalam menjaga kualitas dan keamanan produk.

 

Ke depan, Panja AMDK Komisi VII akan terus mengumpulkan data dan masukan dari berbagai pihak sebelum merumuskan rekomendasi akhir. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola industri AMDK nasional, memperkuat perlindungan konsumen, serta menjaga keberlanjutan sumber daya air di Indonesia.

 

“Sekali lagi, karena ini dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi semua hal yang perlu diperbaiki, perlu diaudit, dan perlu diawasi lebih intensif, harus kita lakukan. Semua informasi yang kami dapatkan akan dikumpulkan oleh Panja dan menjadi rekomendasi untuk kebijakan yang lebih baik ke depan,” pungkas Evita.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Desak OJK Perkuat Edukasi, Pinjol Ilegal Disebut Tumbuh Meski Ribuan Platform Ditutup

Penulis
Reta
-

Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi perhatian serius. Meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup hampir seribu platform pinjaman ilegal, praktik serupa terus bermunculan dan dinilai semakin meresahkan masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino pun mendorong penguatan edukasi publik dan langkah yang lebih tegas untuk menekan laju pertumbuhan pinjol ilegal yang menawarkan bunga tinggi serta menerapkan pola penagihan yang tidak manusiawi.

 

Menurut Harris, masyarakat perlu memahami perbedaan antara pinjaman online ilegal dan layanan pinjaman daring yang legal. Ia menjelaskan bahwa istilah pinjol saat ini lebih identik dengan layanan ilegal, sementara layanan yang legal dan berizin OJK dikenal dengan nama Pinjaman Daring (Pindar).

“Untuk pinjol ini, sekarang istilah pinjol itu untuk yang ilegal, ya. Sementara yang legal namanya Pindar. Untuk Pindar sendiri jumlah perusahaannya ada 96, yaitu perusahaan pinjaman dalam jaringan yang sifatnya legal dan berizin OJK. Ini tentu bunganya dibatasi, 0,1 persen per hari untuk yang produktif sampai 0,3 persen per hari untuk yang konsumtif,” ujar Harris saat diwawancarai dikutip dari Parlementaria di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/6/2026).

Ia menilai keberadaan Pindar yang diawasi OJK memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat karena operasional dan bunga pinjamannya diatur oleh regulator. Namun demikian, persoalan utama yang masih dihadapi adalah menjamurnya layanan pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin.

Harris mengungkapkan bahwa hingga saat ini OJK telah menutup hampir seribu platform pinjaman online ilegal. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif karena pelaku terus bermunculan dengan berbagai nama dan platform baru.

“Sementara yang ilegal ini hanya Tuhan yang tahu jumlahnya. Tetapi yang sudah ditutup oleh OJK itu ada hampir seribu sampai saat ini. Maka dari itu, berkali-kali kita sampaikan kepada OJK, untuk yang ilegal ini memang susah diberantas. Begitu ketemu, tutup. Begitu ketemu, tutup. Tapi kita tahu, satu ditutup tumbuh seribu,” katanya.

Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan pinjol ilegal tidak bisa hanya mengandalkan pemblokiran aplikasi atau situs. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan literasi keuangan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pinjaman yang tidak jelas legalitasnya.

Karena itu, Harris mengusulkan agar OJK semakin gencar melakukan kampanye kepada masyarakat terkait risiko menggunakan layanan pinjaman online ilegal. Bahkan, ia menyampaikan usulan yang menurutnya dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

“Maka saya mengusulkan ke OJK, bila perlu kampanyekan saja. Untuk yang pinjol ilegal, nasabah yang pinjam itu tidak usah bayar. Biar kapok ini. Karena itu mungkin satu-satunya cara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Harris menilai banyak platform pinjaman ilegal berasal dari luar negeri dan beroperasi secara daring sehingga menyulitkan proses penindakan. Selain menawarkan bunga yang sangat tinggi, praktik penagihan yang dilakukan juga kerap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Karena beberapa itu perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Mereka beroperasi di Indonesia secara online memberikan pinjaman dan ini tentu menyusahkan. Karena bunganya sangat tinggi dan sistem penagihannya sangat tidak manusiawi,” tegasnya.

Ia berharap OJK bersama pemerintah dan aparat penegak hukum terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pinjaman online ilegal. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk memastikan legalitas penyedia layanan pinjaman sebelum mengajukan pembiayaan agar terhindar dari praktik yang merugikan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Puan Maharani Soroti Ribuan Calon Mahasiswa Gagal Daftar Ulang PTN, Minta Sistem Dievaluasi

Penulis
Reta
-

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena banyaknya peserta yang lolos masuk perguruan tinggi negeri (PTN) namun tidak melakukan registrasi atau daftar ulang. Dengan kondisi seperti ini, Puan pun meminta Pemerintah melakukan evaluasi terkait proses penerimaan mahasiswa baru.

 

“Informasi mengenai peserta yang tidak melakukan registrasi ulang masuk perguruan tinggi negeri perlu dijadikan momentum untuk mengevaluasi bagaimana Negara mendefinisikan keberhasilan sistem pendidikan tinggi,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/6/2026).

 

Sebagai informasi, belakangan publik ramai membicarakan mengenai informasi bahwa sekitar 60 ribu calon mahasiswa jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang disebut tidak melakukan daftar ulang.

 

Tim Penanggung Jawab SNBP mengklarifikasi informasi yang beredar tersebut. Menurut panitia, data 60 ribu calon mahasiswa itu tidak hanya berasal dari peserta SNBP, melainkan gabungan dari seluruh jalur penerimaan mahasiswa baru baik SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan seleksi mandiri yang dikelola masing-masing perguruan tinggi.

 

Terlepas dari mana jalur peserta yang tidak melakukan daftar ulang itu, Puan menilai angka 60.000 merupakan jumlah yang cukup besar. “Fenomena seperti itu kan patut disayangkan. Karena menghalangi hak mahasiswa lain yang tidak lolos seleksi. Kesempatan yang ada jadi terbuang, sementara mungkin ada anak-anak lain yang berharap masuk,” ungkapnya.

 

Menurut Puan, selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada jumlah peserta yang berhasil lolos seleksi. Padahal ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak anak Indonesia yang benar-benar dapat melanjutkan pendidikan tinggi setelah memperoleh kesempatan tersebut.

 

“Keberhasilan sistem seleksi seharusnya tidak berhenti pada pengumuman hasil penerimaan saja. Negara juga perlu memastikan bahwa setiap peserta yang telah memperoleh kursi di PTN memiliki kesempatan yang sama untuk benar-benar memanfaatkannya,” jelas Puan.

 

Berdasarkan keterangan tim panitia SNBT, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan calon mahasiswa tidak melakukan daftar ulang setelah dinyatakan lolos seleksi. Salah satunya adalah ketidaksesuaian pilihan program studi.

 

Sebagian peserta disebut diterima di pilihan jurusan yang bukan prioritas utama mereka. Lalu kecenderungan sebagian calon mahasiswa yang memilih beralih ke jalur seleksi mandiri atau perguruan tinggi swasta demi mendapatkan jurusan yang lebih sesuai dengan minat mereka.

 

Alasan lain calon mahasiswa tidak melakukan daftar ulang meski dinyatakan lolos PTN adalah karena faktor pembiayaan di mana ada peserta yang tidak melanjutkan registrasi ulang karena tidak lolos program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

 

Dengan berbagai persoalan tersebut, Puan mendorong agar Pemerintah melakukan kajian yang mendalam sebagai langkah evaluasi pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru ke depan.

 

“Harus ada evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru. Pemerintah harus bisa memetakan, ada di mana missed yang menyebabkan banyak peserta yang sudah lolos PTN memilih tidak lanjut ke proses berikutnya,” ujar cucu Bung Karno itu.

 

Lebih lanjut, Puan menyoroti adanya kekhawatiran publik bahwa calon mahasiswa yang mundur diakibatkan karena tidak tertampung KIP Kuliah. “Apabila persoalannya adalah karena hambatan ekonomi, termasuk kurangnya ketersediaan KIP Kuliah, artinya harus ada sinkronisasi antara kuota penerima KIP Kuliah dengan kuota SNBP,” terang Puan.

 

Menurut Puan, bila keterbatasan akses biaya atau faktor lain yang menyebabkan peserta mengundurkan diri, maka persoalannya tidak lagi berada pada proses seleksi, tetapi pada kesinambungan kebijakan pendidikan nasional. “Maka evaluasi menyeluruh terhadap mata rantai transisi dari proses seleksi menuju perkuliahan menjadi langkah penting yang harus dilakukan,” sebut mantan Menko PMK itu.

 

“Termasuk sinkronisasi antara hasil seleksi nasional dengan penetapan bantuan pendidikan, penyederhanaan proses verifikasi penerima KIP Kuliah, serta penguatan layanan pendampingan bagi calon mahasiswa dari keluarga rentan,” lanjut Puan.

 

Puan juga meminta Pemerintah bersama panitia penerimaan mahasiswa baru membangun sistem pelacakan nasional terhadap peserta yang tidak melanjutkan registrasi. “Sehingga setiap keputusan kebijakan berikutnya benar-benar didasarkan pada penyebab yang terukur. Dengan demikian, intervensi Pemerintah dapat lebih tepat sasaran,” tambah perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.

 

“Intervensi tersebut dapat berupa perluasan bantuan pendidikan, penyempurnaan sistem seleksi, maupun penguatan layanan informasi bagi calon mahasiswa,” sambung Puan.

 

Di sisi lain, Puan memandang pembangunan sumber daya manusia tidak cukup diukur dari banyaknya siswa yang berhasil melewati seleksi masuk perguruan tinggi. “Yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan Negara memastikan bahwa setiap anak bangsa yang telah memperoleh kesempatan belajar benar-benar dapat menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan potensi mereka,” ujarnya.

 

“Sebab investasi terbesar bangsa bukan terletak pada proses seleksinya, melainkan pada keberhasilan menjaga agar tidak ada talenta muda yang kehilangan masa depan karena hambatan yang seharusnya dapat diatasi oleh kebijakan Negara,” pungkas Puan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pesawat Haji Tak Lagi Pulang Kosong, Pemerintah Siapkan Skema Datangkan Turis Timur Tengah

Penulis
Reta
-

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia membentuk task force lintas kementerian bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan PT Garuda Indonesia (Persero) guna mengoptimalkan pemanfaatan penerbangan haji untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji dan pariwisata Indonesia. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M sekaligus persiapan penyelenggaraan haji tahun 2027.

Pembentukan task force tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, serta dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Glenny H. Kairupan di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Wamenhaj Dahnil menjelaskan bahwa optimalisasi penerbangan haji merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi haji yang lebih produktif, sekaligus mendukung peningkatan kunjungan wisatawan Timur Tengah ke Indonesia dan memperkuat industri penerbangan nasional.

“Presiden memberikan arahan agar pesawat yang mengantar jemaah haji tidak kembali dalam kondisi kosong. Karena itu kami berkoordinasi dengan Kemenhub, Kemenpar, dan Garuda Indonesia untuk menyiapkan langkah-langkah konkret sehingga penerbangan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi Indonesia,” ujar Dahnil.

Menurut Dahnil, pemerintah Indonesia telah memperoleh izin dari General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi yang memungkinkan penerbangan Indonesia mengangkut penumpang pada rute kembali dari Arab Saudi ke Indonesia.

Salah satu fokus yang dibahas adalah optimalisasi empty flight, yaitu penerbangan yang kembali ke Indonesia tanpa penumpang setelah mengantarkan jemaah haji ke Arab Saudi. Ke depan, kapasitas penerbangan tersebut akan dimanfaatkan untuk membawa wisatawan dari Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah ke berbagai destinasi unggulan di Indonesia.

Dahnil menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan visi Presiden untuk membangun ekosistem ekonomi haji yang lebih kuat dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi bangsa.

“Setiap tahun sekitar 3,2 juta warga Indonesia melakukan perjalanan haji dan umrah dengan nilai ekonomi yang sangat besar. Presiden mendorong agar aktivitas tersebut tidak hanya menghasilkan arus keluar devisa (cash outflow), tetapi juga mampu menciptakan arus masuk devisa (cash inflow) yang memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional,” katanya.

Karena itu, lanjut Dahnil, diperlukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar momentum penyelenggaraan haji dan umrah dapat menjadi instrumen penguatan sektor pariwisata, ekonomi, logistik, serta industri penerbangan nasional.

Sementara itu, Wamenpar Ni Luh Puspa menyatakan kesiapan Kemenpar untuk memperkuat promosi destinasi wisata Indonesia di pasar Arab Saudi dan Timur Tengah melalui kampanye digital, business matching, serta berbagai program pemasaran terpadu.

“Potensi wisatawan Timur Tengah sangat besar. Dengan adanya penerbangan langsung yang tersedia, kami akan mengoptimalkan promosi dan pemasaran agar lebih banyak wisatawan berkunjung ke Indonesia,” ujarnya.

Selain mendukung pengembangan sektor pariwisata, program pemanfaatan penerbangan haji juga diharapkan memperkuat posisi Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional yang melayani penerbangan haji dan umrah.

Task force yang telah dibentuk akan segera menyusun langkah teknis, skema operasional, serta koordinasi lintas sektor guna memastikan program tersebut dapat mulai diimplementasikan pada penyelenggaraan haji mendatang dan memberikan manfaat nyata bagi ekosistem ekonomi haji Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Perkuat Sistem Peringatan Dini Cuaca Berbasis Dampak, Jabodetabek Jadi Wilayah Percontohan

Penulis
Reta
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus mematangkan transformasi layanan peringatan dini cuaca melalui pendekatan Impact-Based Forecasting (IBF). Langkah ini dilakukan untuk mendukung penuh implementasi Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) di Indonesia.

Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan bahwa transformasi ini dipicu oleh lonjakan bencana hidrometeorologi di Indonesia sepanjang periode 2010–2025. Kondisi ini berdampak langsung terhadap masyarakat, infrastruktur, layanan publik, serta aktivitas ekonomi.

“Kita harus bergeser dari sekadar mengabarkan ‘apa cuacanya nanti’ menjadi ‘apa yang akan diakibatkan oleh cuaca tersebut’ beserta rekomendasi tindakannya. Melalui IBF, BMKG merancang layanan informasi yang jauh lebih spesifik hingga tingkat kelurahan/desa,” ujar Andri.

Layanan ini mencakup IBF harian, prakiraan dampak hingga 10 hari ke depan yang diperbarui setiap 12 jam. Selain itu, Nowcasting, memberikan prakiraan cuaca jangka pendek (1—6 jam ke depan) dan diperbarui setiap 10 menit dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan yang terintegrasi data Radar Cuaca dan Numerical Weather Prediction (NWP).

Sistem informasi cerdas ini nantinya akan menyokong berbagai sektor strategis nasional, mulai dari mitigasi bencana, ketahanan pangan, transportasi, energi, sumber daya air, lingkungan hidup, pariwisata, hingga infrastruktur.

Mengingat dampak cuaca dan bencana bersifat lintas sektor, BMKG bersama kementerian/lembaga terkait tengah menyusun Prosedur Operasional Standar (SOP) bersama, membentuk tim lintas instansi, serta membangun dashboard pemantauan terpadu berbasis data waktu nyata (real-time).

Selain itu, demi memastikan informasi sampai ke tangan masyarakat di zona berpotensi terdampak, BMKG menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital beserta operator telekomunikasi untuk menyebarkan peringatan dini melalui layanan pesan singkat massal (SMS Blast).

Implementasi operasional IBF ini akan menerapkan prinsip “mulai kecil, uji, evaluasi, lalu perluas”. Sebagai langkah awal, kawasan Jabodetabek-Punjur dipilih sebagai wilayah percontohan sebelum sistem ini diadopsi secara masif di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai bagian dari pemanfaatan IBF untuk Pendekatan AMPD di Indonesia, BMKG menggelar Lokakarya Konsultasi Pemangku Kepentingan Tingkat Nasional tentang Pengembangan Kerangka IBF Subnasional untuk AMDP pada 22-24 Juni 2026 di Bandung. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan dukungan dari World Food Programme (WFP) dan UK Met Office melalui Program Weather And Climate Information Service (WISER).

Lokakarya pertama di Bandung berfokus pada penyamaan pemahaman mengenai sistem IBF dan AMPD. Kemudian, kegiatan di wilayah percontohan D.I. Yogyakarta dan NTT berfokus mengidentifikasi kondisi implementasi AMPD, kebutuhan pengguna, serta berbagai tantangan di tingkat daerah. Hasil dan pembelajaran dari kedua wilayah percontohan tersebut dibawa kembali ke forum konsultasi nasional di Bandung untuk merumuskan kerangka implementasi yang lebih terintegrasi, taktis, dan aplikatif.

Melalui pengembangan IBF dan integrasinya dengan pendekatan AMPD, BMKG berharap sistem peringatan dini di Indonesia tidak hanya menghasilkan informasi yang akurat, tetapi juga mampu mendorong aksi nyata yang dapat mengurangi risiko bencana, menekan potensi korban jiwa, dan meminimalkan kerugian ekonomi akibat cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jelang Tahun Ajaran Baru, Kemensos Percepat Kesiapan Sekolah Rakyat di 93 Lokasi

Penulis
Reta
-
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memimpin Rapat Dinas persiapan Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (25/6/2026).
Rapat memfokuskan pembahasan pada kesiapan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang akan dimulai serentak pada 14 Juli 2026.
Pembahasan mencakup lima aspek utama, yaitu kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan siswa, kesiapan guru dan tenaga kependidikan, kesiapan pelaksanaan MPLS, serta dukungan anggaran untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh satuan kerja harus memastikan setiap kebutuhan dasar Sekolah Rakyat terpenuhi sebelum MPLS dimulai. Ia meminta seluruh perkembangan terkait pembangunan sekolah, pengadaan sarana-prasarana, distribusi perlengkapan siswa, hingga kebutuhan kritis yang belum terpenuhi dilaporkan secara rinci dan tertulis.
“Kita ingin memastikan tidak ada keterlambatan. Semua harus dipetakan sejak sekarang, mulai dari pembangunan, pengadaan, distribusi perlengkapan sekolah, sampai kebutuhan yang masih kurang. Kalau ada potensi masalah, laporkan lebih awal supaya bisa kita bantu selesaikan,” ujar Gus Ipul.
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal, Robben Rico menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat permanen terus berjalan di 93 titik lokasi. Hingga saat ini belum ada lokasi yang mencapai penyelesaian 100 persen, namun sejumlah titik menunjukkan progres signifikan. Lima lokasi dengan progres pembangunan tertinggi saat ini berada di Medan, Surabaya, Gresik, Sampang, dan Bengkulu.
Mengantisipasi proses perpindahan dari Sekolah Rakyat rintisan menuju gedung permanen, Gus Ipul meminta seluruh sentra dan balai Kemensos memberikan pendampingan penuh selama masa transisi.
“Tolong dibantu masa transisi dari rintisan ke gedung permanen. Laporkan jika ada pengadaan. Jangan sampai membangun hal-hal yang tidak penting hanya demi mengejar penyerapan anggaran,” tegasnya.
Selain kesiapan fisik sekolah, Kemensos juga mematangkan mekanisme penetapan siswa, khususnya di lokasi yang jumlah pendaftarnya melebihi kuota. Proses seleksi akan dilakukan secara transparan dan melibatkan pemerintah daerah agar siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga dengan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi tertinggi.
Gus Ipul menjelaskan tingginya minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menunjukkan besarnya kebutuhan akses pendidikan bagi kelompok rentan. Karena itu, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai alternatif agar anak-anak yang belum tertampung tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.
“Kita melihat kebutuhan masyarakat sangat besar. Ini menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk memperluas jangkauan program ke depan agar semakin banyak anak dari keluarga miskin yang bisa mendapatkan akses pendidikan berkualitas,” ujarnya.
Pada aspek sumber daya manusia, Kemensos terus mempercepat proses rekrutmen guru, wali asuh, wali asrama, dan tenaga kependidikan. Penempatan personel ditargetkan selesai sebelum MPLS dimulai sehingga seluruh sekolah siap melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran.
Sementara itu, untuk pelaksanaan MPLS, Gus Ipul meminta seluruh sekolah menyiapkan kegiatan yang edukatif, ramah anak, dan bebas dari praktik kekerasan maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kontroversi.
“Tujuan MPLS adalah mengenalkan lingkungan sekolah dan membangun semangat belajar. Jangan ada kekerasan fisik maupun kegiatan yang memberatkan siswa. Banyak anak yang datang dengan latar belakang kerentanan, sehingga pendekatannya harus humanis dan menyenangkan,” katanya.
Dalam kesempatan ini Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga melaporkan hasil koordinasi lintas kementerian di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Dalam rapat tersebut, Presiden memberikan perhatian khusus terhadap pembentukan karakter, kedisiplinan, serta kerapian siswa Sekolah Rakyat.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertahanan akan mendukung program pembinaan karakter melalui penugasan taruna di lingkungan Sekolah Rakyat. Sebanyak lima taruna akan ditempatkan di setiap Sekolah Rakyat untuk membantu pembinaan kedisiplinan siswa. Sekitar 1.000 taruna dijadwalkan mulai diberangkatkan pada awal Agustus 2026 dan bertugas selama kurang lebih satu minggu di sekolah-sekolah tersebut.
“Presiden memberikan perhatian khusus terhadap pembentukan karakter siswa Sekolah Rakyat. Karena itu, Kementerian Pertahanan akan membantu melalui penugasan taruna untuk mendukung pembinaan kedisiplinan dan kerapian siswa,” ujar Agus Jabo.
Melalui pematangan berbagai aspek tersebut, Kemensos menargetkan seluruh Sekolah Rakyat siap menyelenggarakan MPLS pada 14 Juli 2026 dan memberikan pengalaman awal yang aman, nyaman, serta berkesan bagi para siswa yang akan memulai perjalanan pendidikan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bappenas dan GIZ Luncurkan Strategi Transisi Energi Berbasis Wilayah Menuju Indonesia Emas 2045

Penulis
Reta
-

Kementerian PPN/Bappenas bersama Program Energi Indonesia–Jerman yang diimplementasikan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH meluncurkan buku Strategi Transisi Energi Berbasis Kewilayahan Menuju Indonesia Emas 2045 di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (25/6). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat arah kebijakan transisi energi nasional yang tidak hanya berfokus pada target energi terbarukan secara terpadu, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masing-masing wilayah di Indonesia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa transisi energi merupakan bagian penting dalam membangun masa depan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. “Kita dianugerahi sumber energi yang melimpah dan tersebar di seluruh Nusantara seperti panas bumi, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, bioenergi, gas serta mineral kritis untuk teknologi masa depan. Dari itu kita berharap semua potensi sumber tenaga energi bisa kita manfaatkan. Bukan hanya untuk Indonesia sekarang, tapi untuk Indonesia masa depan. Di saat yang sama, transformasi besar ini pasti akan mengubah struktur ekonomi dan ketenagakerjaan kita secara radikal. Oleh sebab itu, jalannya transisi harus dikelola secara adil, bertahap, dan berencana,” ujar Menteri Rachmat Pambudy.

Duta Besar Jerman untuk Indonesia H.E. Ralf Beste menegaskan komitmen Pemerintah Jerman dalam mendukung transformasi energi Indonesia melalui kemitraan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. “Jerman dan Indonesia telah membangun kerja sama yang kuat di sektor energi. Transisi energi merupakan peluang untuk memperkuat ketahanan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Kami bangga dapat terus mendukung Indonesia dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui kerja sama yang berbasis pengetahuan, inovasi, dan kemitraan jangka panjang,” ujar H.E. Ralf Beste.

Buku yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama Program Energi GIZ Indonesia & ASEAN ini memberikan pendekatan baru dalam perencanaan energi nasional dengan menempatkan aspek kewilayahan sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan transisi energi. Pendekatan ini relevan dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sistem energi, tingkat pembangunan, dan potensi sumber daya yang sangat beragam antarwilayah. Dengan pendekatan tersebut, strategi transisi energi diharapkan dapat dirancang lebih adaptif dalam mendukung pembangunan yang inklusif sekaligus mempercepat pencapaian target energi dan iklim nasional.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo juga menekankan bahwa strategi transisi energi perlu disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat konsumsi energi di setiap wilayah. “Hal ini tentu menjadi perhatian apabila kita melihat karakteristik yang berbeda, dan transisinya mungkin kita perlu sesuaikan. Pada daerah dengan konsumsi energi riil yang sangat rendah, kebijakan pertumbuhan, dorongan dan penyiapan infrastruktur, serta pengembangan ekosistemnya dalam rangka mendorong pelaksanaan transisi energi mungkin bisa berbeda,” jelas Deputi Teguh.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan energi untuk mencapai visi negara maju pada tahun 2045, sekaligus memenuhi komitmen penurunan emisi dan target Net Zero Emissions (NZE). Oleh karena itu, transisi energi perlu dirancang sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang terintegrasi dengan agenda pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pemerataan pembangunan, dan ketahanan energi.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan, “Buku ini dapat menjadi rujukan bersama dalam membangun fondasi transisi energi yang terintegrasi, menyelaraskan ketahanan energi, memajukan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, dan transisi energi yang lebih ramah lingkungan berkelanjutan dalam rangka mencapai target Net Zero Emission sesuai potensi kewilayahan untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan m akmur dalam kerangka Indonesia Emas 2045.”

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel bertajuk “Kewilayahan sebagai Titik Tolak Keberhasilan Transisi Energi dalam Memperkuat Ketahanan Energi Nasional” yang dimoderatori oleh Senior Ahli Transisi Energi Nasional BRIN Joko Santosa dengan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, DEN, akademisi, dan pemerintah daerah untuk membahas strategi menerjemahkan transisi energi ke dalam strategi pembangunan yang lebih operasional dan berbasis wilayah.

Anggota Pemangku Kepentingan Industri DEN Satya Widya Yudha menegaskan pentingnya pembaruan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang mampu menjembatani target nasional dengan realitas implementasi di daerah. “Keberhasilan transisi energi tidak hanya ditentukan oleh target nasional yang ambisius, tetapi juga oleh kemampuan menerjemahkan target tersebut ke dalam strategi yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Pendekatan kewilayahan justru akan memperkuat peluang pencapaian target nasional,” ujar Satya.

Sementara itu, Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN/Bappenas Dody Virgo Sinaga menambahkan bahwa kebutuhan energi setiap wilayah perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan. “Sekarang, kita harus lihat juga mana-mana saja yang membutuhkan energi dan supply energi. Kita harus hitung. Mungkin di tempat-tempat tertentu energi tidak menjadi masalah. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang remote, kepulauan, atau daerah terluar sebagainya? Tentu kita harus memperhatikannya,” jelas Direktur Dody.

Guru Besar Universitas Indonesia dan Pakar Sistem Energi Prof. Widodo Wahyu Purwanto menambahkan bahwa pendekatan berbasis wilayah dapat membantu memastikan pemanfaatan sumber daya energi yang lebih optimal sesuai karakteristik lokal, sekaligus meningkatkan efisiensi investasi energi di masa depan.

Melalui kegiatan ini, Kementerian PPN/Bappenas dan GIZ berharap dapat memperkuat dialog nasional mengenai arah transisi energi Indonesia sekaligus memperkaya proses penyusunan kebijakan energi nasional, termasuk pembaruan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan penguatan implementasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Temuan dalam buku ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit energi terbarukan, tetapi juga menyangkut transformasi ekonomi, pembangunan industri, ketahanan energi, pemerataan pembangunan wilayah, serta penciptaan peluang pertumbuhan baru bagi Indonesia.

Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, lembaga pembangunan, dan masyarakat, Indonesia berpeluang besar untuk membangun sistem energi yang lebih bersih, tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...198199200...4,867Halaman 199 dari 4,867