Beranda blog Halaman 205

Pemkot Malang Perkuat Penegakan Perda Pariwisata, Luncurkan Program KOLAK MANIS

Pemerintah Kota Malang memperkuat upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) di sektor kepariwisataan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah. Langkah tersebut ditandai dengan penyelenggaraan Sosialisasi Penegakan Perda Kota Malang terkait Kepariwisataan dan Penguatan Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah melalui Proyek Perubahan KOLAK MANIS (Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah dalam Pembinaan Pengawasan dan Yustisi), yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, Senin (22/6/2026).

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam arahannya mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Karena itu, pertumbuhan investasi dan usaha pariwisata harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi agar tercipta iklim usaha yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

“Investasi tetap kita perlukan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, investasi tidak boleh mengabaikan aturan. Seluruh persyaratan dan legalitas usaha harus dipenuhi sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegas Wahyu.

Menurutnya, keberadaan usaha pariwisata kerap menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait kelengkapan perizinan. Di sisi lain, proses perizinan yang memerlukan tahapan administrasi juga sering menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi seluruh perangkat daerah agar proses pembinaan, pengawasan, hingga penegakan aturan dapat berjalan lebih efektif.

Wahyu menambahkan, Pemerintah Kota Malang saat ini terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata melalui program 1.000 event dan pengembangan sport tourism. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan mampu menghadirkan multiplier effect bagi sektor perhotelan, restoran, kuliner, transportasi, destinasi wisata, hingga pelaku UMKM.

“Orang datang ke Kota Malang tidak hanya menghadiri sebuah kegiatan, tetapi juga menikmati wisata, kuliner, hingga produk UMKM. Karena itu, kita ingin iklim usaha pariwisata semakin sehat, nyaman, dan memberikan manfaat ekonomi yang luas,” bebernya.

Melalui Proyek Perubahan KOLAK MANIS, harapannya mekanisme penegakan perda yang lebih terintegrasi akan terbangun. Program tersebut memperkuat koordinasi antarperangkat daerah sehingga setiap tindakan pembinaan maupun penertiban memiliki landasan teknis yang kuat, meminimalkan potensi sengketa hukum, sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu pun berharap kegiatan sosialisasi kali ini dapat menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai implementasi Perda Kepariwisataan, sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha. “Saya mengajak seluruh pelaku usaha pariwisata menjadikan kepatuhan terhadap peraturan sebagai budaya dalam menjalankan usaha. Dengan sinergi yang baik, kita dapat membangun ekosistem pariwisata yang tertib, aman, berkualitas, dan mampu menjaga citra positif Kota Malang,” katanya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, menjelaskan sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha jasa pariwisata, mulai dari hotel, guest house, restoran, rumah makan, kafe, hingga tempat hiburan, terhadap ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sektor kepariwisataan.

Sebagai bagian dari inovasi pengawasan, Satpol PP juga akan menerapkan sistem transparansi melalui QR Code yang diberikan kepada pelaku usaha. Dalam kegiatan ini, Wali Kota Malang menyerahkan QR Code kepada perwakilan pemilik usaha.

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengetahui status kepatuhan usaha terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk informasi yang terintegrasi dengan data perpajakan dari Badan Pendapatan Daerah. “Kami berharap QR Code ini dapat meningkatkan transparansi sekaligus kepercayaan masyarakat kepada pelaku usaha yang telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan dan kewajiban daerah,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Open Clinic Day Klinik Lawamena Bakti Resmi Dibuka, Kesadaran Kesehatan Warga Meningkat

Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, secara resmi membuka kegiatan Open Clinic Day yang diselenggarakan oleh UPTD Klinik Utama Lawamena Bakti, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkenalkan berbagai layanan kesehatan yang tersedia di Klinik Utama Lawamena Bakti sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

Dalam sambutannya, Vanath memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan seluruh jajaran UPTD Klinik Utama Lawamena Bakti yang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui berbagai inovasi dan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke Klinik Utama Lawamena Bakti dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

“Tadi disampaikan bahwa jumlah kunjungan masyarakat ke klinik ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan semakin baik. Masyarakat kini semakin memahami bahwa kesehatan harus dijaga sejak dini dan bukan hanya menjadi perhatian ketika sudah sakit,” kata Vanath.

Ia menambahkan, peningkatan kunjungan tersebut juga mencerminkan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku, lanjutnya, akan terus berupaya menjaga kualitas pelayanan kesehatan meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan fiskal.

“Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini, pelayanan kesehatan tetap menjadi salah satu prioritas utama yang harus dijaga. Kita harus memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas,” ujarnya.

Wakil Gubernur berharap kegiatan Open Clinic Day dapat menjadi sarana edukasi sekaligus memperluas informasi kepada masyarakat mengenai berbagai layanan yang tersedia di Klinik Utama Lawamena Bakti.

“Saya berharap kegiatan Open Clinic Day ini dapat semakin memperkenalkan layanan yang tersedia di Klinik Utama Lawamena Bakti kepada masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi agar masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan diri dan keluarganya,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Vanath juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan yang selama ini telah mengabdikan diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kepada seluruh tenaga kesehatan, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya dalam melayani masyarakat. Teruslah memberikan pelayanan terbaik dengan semangat kemanusiaan dan profesionalisme,” katanya.

Usai membuka kegiatan, Wakil Gubernur meninjau sejumlah stan pelayanan kesehatan yang disediakan panitia. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengikuti pemeriksaan kesehatan didampingi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Maluku berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia secara optimal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, tenaga kesehatan, serta peserta kegiatan dan undangan lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Farhan Percepat Penataan Kota Bandung, Kabel Udara di Jalan Veteran dan Tera Segera Dipotong

 Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mempercepat penataan infrastruktur perkotaan melalui pemotongan kabel udara di Jalan Veteran dan Jalan Tera pada pekan ini sebagai lanjutan penataan kawasan setelah Jalan Asia Afrika.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penataan jaringan utilitas bawah tanah untuk memperindah wajah kota sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat.

Farhan menegaskan sejumlah ruas jalan sebelumnya telah rampung ditata, di antaranya Jalan Tamblong, Jalan Merdeka, dan Jalan Lembong.

Ia menyebut pemotongan kabel udara menjadi bagian dari strategi penataan kota yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

“Minggu ini kita akan melakukan pemotongan kabel udara di jalur Jalan Veteran dan Jalan Tera, menyusul kawasan Asia Afrika,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung.

Selain penataan utilitas, Pemkot Bandung juga memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, trotoar, dan drainase yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat.

Namun, sejumlah ruas jalan strategis belum dapat ditangani karena masih menyesuaikan dengan pembangunan sistem Bus Rapid Transit (BRT).

Farhan menyebut koordinasi dengan proyek BRT diperlukan agar tidak terjadi pekerjaan ganda yang berpotensi memboroskan anggaran.

“Mohon maaf sekali untuk sementara Jalan Ahmad Yani, Jalan Asia Afrika, Jalan Sudirman, dan Jalan Otto Iskandardinata belum bisa kami sentuh karena masih berkoordinasi dengan pembangunan BRT,” katanya.

Ia menambahkan sinkronisasi tersebut penting agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efisien dan terintegrasi.

Selain itu, Pemkot Bandung tengah menyiapkan desain penanganan banjir dan genangan di sejumlah titik yang selama ini menjadi persoalan saat musim hujan.

Farhan menargetkan penurunan titik genangan dapat dicapai sebelum musim hujan tiba dalam beberapa bulan ke depan.

Ia menegaskan penanganan infrastruktur dilakukan secara bertahap untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan warga Kota Bandung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungi PT Enkei Indonesia, Pemkab Bekasi Pastikan Lapangan Kerja Tetap Terjaga

Pemerintah Kabupaten Bekasi memperkuat dukungan kepada dunia industri untuk menjaga lapangan kerja, mendorong investasi, dan memastikan perusahaan tetap beroperasi di tengah tantangan ekonomi global (23/6/2026).

Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengunjungi PT Enkei Indonesia di Kawasan Industri Hyundai, Cikarang Selatan, bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Ida Farida.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan perusahaan tetap menyerap tenaga kerja dan meminimalkan risiko pengurangan karyawan.

Asep meminta perusahaan mempertahankan tenaga kerja yang ada serta memprioritaskan warga Kabupaten Bekasi jika membuka lowongan baru.

“Kami meminta PT Enkei Indonesia untuk mempertahankan tenaga kerjanya dan jangan sampai terjadi pengurangan karyawan. Selain itu, apabila masih terdapat kebutuhan tenaga kerja, kami berharap perusahaan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi juga siap mendukung dunia usaha sesuai kewenangan, termasuk mempercepat layanan perizinan.

“Kami memahami saat ini banyak perusahaan menghadapi tantangan sehingga terjadi pengurangan karyawan di beberapa sektor. Karena itu kami hadir untuk memastikan perusahaan tetap dapat bertahan,” katanya.

Langkah ini diharapkan menjaga investasi sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Yang paling penting bagi kami adalah jangan sampai terjadi pengurangan tenaga kerja. Pemerintah daerah akan terus hadir mendukung dunia usaha agar tetap tumbuh dan berkembang,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Ungkap Strategi Penguatan Fiskal Daerah dalam Kebijakan Fiskal 2027

20260622_MK PYS_Raker Komite IV DPD RI membahas KEM PPKF bersama Bappenas dan BPS__202606220010017

Penguatan fiskal daerah menjadi salah satu instrumen yang penting untuk meningkatkan kualitas belanja dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Komite IV DPD pada Senin (22/06).

“Oleh karena itu, penguatan kebijakan fiskal ke daerah difokuskan pada upaya optimalisasi pendapatan, penguatan belanja yang berkualitas, dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif,” ungkap Menkeu dalam rapat yang membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027 tersebut.

Optimalisasi pendapatan daerah dilakukan dengan penguatan kemandirian dan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), penguatan basis data serta pemetaan dan optimalisasi potensi PDRD berbasis kewilayahan dan sesuai karakteristik daerah. Selain itu juga melalui transformasi tata kelola PDRD dengan mengedepankan penguatan kelembagaan, peningkatan aparat perpajakan tersertifikasi, penguatan pengawasan, dan percepatan digitalisasi.

Sementara itu, peningkatan kualitas belanja dilakukan dengan penguatan fokus transfer ke daerah berbasis kinerja, refocusing belanja daerah untuk mendukung belanja yang berdampak besar, dan penguatan sinergi belanja Kementerian/Lembaga, transfer ke daerah, dan APBD. Kemudian pengembangan skema pembiataan kreatif dilakukan dengan sinergi pendanaan untuk mendorong alternatif pembiayaan, skema pembiayaan konsesional sebagai tools afirmasi, KB DBH sebagai instrumen pembayaran pinjaman daerah, dan mendorong pemanfaatan small scale PPP project dan kerjasama antar daerah.

Untuk memastikan penguatan fiskal daerah berjalan efektif dan berkelanjutan, Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah juga terus memperkuat kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) melalui berbagai reformasi tata kelola keuangan. Upaya tersebut mencakup standardisasi proses bisnis transfer ke daerah, penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan sinergi fiskal pusat dan daerah, hingga penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) regional.

Selain itu, pemerintah mendorong penguatan akuntabilitas melalui sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terintegrasi. Pengembangan manajemen risiko fiskal daerah juga terus didorong agar stabilitas dan kesinambungan fiskal dapat terjaga dalam jangka panjang.

“Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan kapasitas fiskal daerah semakin kuat sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah,” pungkas Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Perkuat Kerja Sama Global di Pertemuan Tahunan IsDB 2026 di Azerbaijan

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan, berpartisipasi dalam Pertemuan Tahunan Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IsDB) Annual Meeting 2026 yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan, pada 16-19 Juni 2026. Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional serta mendorong agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Mengusung tema Regional Connectivity for Sustainable Prosperity atau Konektivitas Kawasan untuk Kesejahteraan yang Berkelanjutan, pertemuan tahunan ini mempertemukan perwakilan dari 57 negara anggota IsDB, pimpinan lembaga keuangan internasional, serta berbagai pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu strategis terkait pembangunan, pembiayaan, perdagangan, investasi, dan penguatan kerja sama ekonomi antarnegara anggota.

Partisipasi Indonesia dalam forum tersebut memiliki arti penting sebagai sarana untuk menyampaikan pandangan dan kepentingan nasional pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama negara-negara anggota IsDB. Forum ini juga menjadi wadah bagi Indonesia untuk terus mendorong semangat solidaritas dan kerja sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation) sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di negara-negara berkembang.

Selain itu, Indonesia memanfaatkan forum IsDB untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu penggerak utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global. Melalui berbagai sesi diskusi dan pertemuan bilateral, Indonesia menegaskan pentingnya ekonomi syariah sebagai instrumen yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong pemerataan kesejahteraan, peningkatan inklusi keuangan, dan pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Keikutsertaan aktif Indonesia dalam IsDB Group Annual Meetings 2026 juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat peran dan kontribusi dalam kerja sama multilateral, serta memperluas kemitraan internasional. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai mitra pembangunan global.

Partisipasi Indonesia pada Pertemuan Tahunan IsDB 2026 menjadi salah satu wujud nyata peran aktif Indonesia dalam mendorong kerja sama internasional yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta menciptakan peluang pembangunan yang lebih luas bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungan Kerja ke Jatim, Presiden Prabowo Resmikan Ribuan Kilometer Jalan Daerah

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Provinsi Jawa Timur dalam rangka kunjungan kerja pada Selasa, 23 Juni 2026. Kunjungan tersebut mencakup agenda peresmian infrastruktur hingga menghadiri kegiatan keagamaan berskala nasional.

Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.00 WIB. Keberangkatan Kepala Negara menandai dimulainya rangkaian agenda yang dijadwalkan berlangsung dalam satu hari.

Setibanya di Kabupaten Sampang, Presiden Prabowo akan meresmikan ruas jalan sepanjang 1.151 KM yang tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan guna meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperlancar distribusi barang dan jasa.

Usai agenda di Sampang, Presiden Prabowo akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bangkalan. Di wilayah tersebut, Kepala Negara dijadwalkan menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang diselenggarakan di IAI Syaichona Mohammad Cholil. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran ulama dalam menjaga persatuan bangsa serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembangunan nasional.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Jawa Timur adalah Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Terima Delegasi Imperial College London, Fokus Perkuat Riset dan Pendidikan Medis

Presiden Prabowo Subianto menerima delegasi Imperial College London di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 22 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas rencana kerja sama strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di bidang kedokteran dan sains.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto yang turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kerja sama dengan Imperial College London akan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem pendidikan dan riset nasional.

“Jadi Imperial College, saat ini kita sudah membicarakan banyak hal terkait dengan rencana kita untuk membangun strategic partnership untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan kedokteran,” ujar Mendiktisaintek Brian Yuliarto.

Dalam pertemuan tersebut, Brian menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga membahas rencana pembangunan 10 universitas kedokteran dan sains di Indonesia. Imperial College London akan berperan dalam mendukung pengembangan institusi tersebut melalui penguatan kurikulum, standar pengajaran, penelitian bersama, hingga keterlibatan profesor internasional.

“Tadi juga dibicarakan terkait dengan rencana Bapak Presiden mendirikan 10 medical dan science university, nantinya akan dibantu banyak oleh Imperial College. Jadi nantinya kurikulumnya, penyiapan standar pengajarannya, kemudian joint research-nya, kemudian juga visiting professor akan banyak dilakukan bersama-sama dengan Imperial College dan juga kampus-kampus lainnya,” jelas Mendiktisaintek.

Menurut Mendiktisaintek, kerja sama dengan Imperial College London menjadi langkah strategis untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat sumber daya manusia unggul melalui pendidikan dan riset.

“Hari ini Imperial College yang diterima oleh Bapak Presiden, ini adalah sebuah capaian yang sangat baik. Karena kita tahu, baru saja QS Ranking mengumumkan Imperial College ini adalah ranking kedua di dunia di bawah MIT,” katanya.

Brian menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut diharapkan memberikan dampak luas bagi perguruan tinggi di Indonesia, tidak hanya terbatas pada 10 universitas medis yang akan dibangun.

“Tetapi kami yakin juga dampaknya pasti juga akan dapat dirasakan oleh kampus-kampus yang lainnya di seluruh Indonesia. Sehingga kita berharap kunjungan ini, pertemuan tadi diterima langsung oleh Bapak Presiden, ini membuka pintu kerja sama strategis yang lebih luas di dunia pendidikan di Indonesia,” ujar Mendiktisaintek.

Lebih lanjut, Mendiktisaintek menuturkan bahwa kerja sama ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian nasional mengingat reputasi Imperial College London di bidang medis dan sains.

“Kita juga tahu untuk pendidikan medis, Imperial College ini peringkat keempat di dunia. Sehingga kalau kerja sama ini nanti bisa direalisasikan, tentu ini adalah sebuah peluang besar bagi bangsa Indonesia untuk bersama-sama langsung dengan kampus yang sangat top di dunia, untuk bisa menaikkan juga kualitas pengajaran, penelitian di Indonesia yang tentunya diharapkan juga ranking kita di dunia, kampus-kampus kita ini juga akan ikut naik,” ungkapnya.

Dengan reputasi Imperial College London yang menempati peringkat keempat dunia di bidang pendidikan medis, kemitraan ini diharapkan menjadi katalis bagi peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian nasional, sekaligus mempercepat lahirnya generasi dokter, ilmuwan, dan peneliti Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Papua Gelar Pengobatan Gratis dan Donor Darah, Tingkatkan Akses Kesehatan Masyarakat

Pemerintah Provinsi Papua menggelar pelayanan kesehatan gratis, pengobatan massal, dan donor darah sebagai bagian dari upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di Jayapura itu dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan menjadi bagian dari rangkaian Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Regional Papua.

Wamendagri Akhmad Wiyagus mengatakan pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk melalui peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Pengobatan massal ini memberikan akses kesehatan kepada masyarakat sekaligus menjadi sarana deteksi dini berbagai penyakit,” ujarnya.

Menurutnya, kesehatan merupakan fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, berbagai program pelayanan kesehatan perlu terus diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung.

Selain pelayanan kesehatan gratis, kegiatan tersebut juga diisi dengan donor darah yang melibatkan berbagai instansi kesehatan di Kota Jayapura.

Asisten III Setda Papua Suzana Wanggai mengatakan donor darah memiliki nilai kemanusiaan yang besar karena dapat membantu menyelamatkan nyawa orang lain.

“Kami mengapresiasi masyarakat yang berpartisipasi dalam donor darah. Setetes darah yang disumbangkan dapat membantu dan menyelamatkan sesama,” katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Papua Beery Wopari menjelaskan pelayanan kesehatan didukung sekitar 80 tenaga kesehatan yang berasal dari rumah sakit dan puskesmas di Kota Jayapura.

Pelayanan yang diberikan mencakup pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi dengan dokter spesialis, pengobatan gratis, serta donor darah. Pemerintah Provinsi Papua berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan di daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

 

Rakercab Pramuka Tuban 2026 Bahas Program Strategis dan Apresiasi Prestasi Daerah

 Di tengah berbagai capaian membanggakan yang diraih Gerakan Pramuka Tuban sepanjang tahun ini, Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Tuban menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Tahun 2026 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Senin (22/6). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menyusun arah kebijakan kepramukaan ke depan.

Rakercab diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas pengurus Kwarcab, panitia, undangan, serta perwakilan kwartir ranting se-Kabupaten Tuban. Hadir pula Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Irma Putri Kartika, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pendidikan karakter melalui Gerakan Pramuka.

Mewakili Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab), Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Tuban, Mohammad Emawan Putra, menyampaikan bahwa Rakercab menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan konsolidasi organisasi.

“Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang disiplin, mandiri, dan berkarakter. Karena itu, semangat pembinaan dan kolaborasi harus terus dijaga,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kwarcab Tuban, Kacuk Karsono, menegaskan bahwa Rakercab bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan ruang evaluasi sekaligus perencanaan strategis bagi keberlanjutan program kepramukaan.

“Rakercab ini menjadi langkah bersama untuk melihat capaian yang sudah diraih, mengevaluasi kekurangan, serta menyusun program yang lebih baik dan relevan untuk masa mendatang,” ungkapnya.

Dalam Rakercab 2026 ini, sejumlah agenda penting dibahas, di antaranya laporan hasil Sidang Paripurna Pramuka Penegak dan Pandega, laporan program kerja tahun 2025, sosialisasi program kerja tahun 2026, serta pembahasan rancangan program kerja tahun 2027.

Selain agenda evaluasi dan perencanaan, Rakercab juga menjadi momentum apresiasi atas capaian Gerakan Pramuka Tuban sepanjang tahun ini. Di antaranya, Kwartir Ranting Soko berhasil meraih Juara I Pengelolaan Kwarran Terbaik se-Jawa Timur, serta Waikhun Yazid, Wakil Ketua Dewan Kerja Cabang (DKC) Tuban, yang sukses meraih Juara I Desain Logo Jambore Nasional (Jamnas).

Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan kepramukaan di Tuban terus berkembang secara positif. Melalui Rakercab 2026, Kwarcab Tuban berharap semangat prestasi, inovasi, dan soliditas organisasi dapat terus diperkuat demi mencetak generasi muda yang unggul, tangguh, dan berdaya saing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News