Beranda blog Halaman 206

TP PKK dan DPPKB Kota Bogor Edukasi Orang Tua untuk Optimalkan Tumbuh Kembang Balita

Penulis
Reta
-

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) berkolaborasi dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bogor menggelar kegiatan Sahabat Ibu Cerdas Edukasi Rawat Dukung Interaksi dan Kembang (Si Cerdik Balita) di Auditorium Gedung Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, Jalan Kapten Muslihat, Senin (22/6/2026).

 

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua TP PKK Kota Bogor sekaligus Bunda PAUD Kota Bogor, Yantie Rachim. Dalam sambutannya, Yantie Rachim menegaskan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi seorang anak untuk belajar, tumbuh dan berkembang. Menurutnya, keberhasilan tumbuh kembang anak tidak hanya ditentukan oleh faktor kesehatan dan pendidikan, tetapi juga pola asuh, perhatian, serta keterlibatan orang tua dalam kehidupan sehari-hari.

 

“Masa balita merupakan fase yang sangat penting, karena pada periode ini perkembangan fisik, motorik, kognitif, emosional, dan sosial anak berlangsung sangat pesat. Karena itu, orang tua perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat memberikan stimulasi dan pembinaan sesuai dengan tahapan usia anak,” ujar Yantie Rachim.

 

Menurutnya, proses belajar di PAUD dilakukan melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. PAUD menjadi fondasi penting bagi anak dalam mengenal adab, membangun karakter positif, serta membiasakan penggunaan bahasa yang santun.

 

“Saya selalu menyosialisasikan bahwa di PAUD tidak mengejar prestasi akademik. Fase balita adalah fase terpenting dalam kehidupan anak. Pola asuh di rumah merupakan madrasah pertama,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, anak perlu diajarkan kebiasaan sederhana seperti salim, makan sendiri, memakai sepatu, dan mengenakan kaus kaki sendiri.

 

“Jangan terlalu memaksakan anak untuk duduk manis, membaca, dan menulis. Jika anak dipaksa pada usia dini, masa bermainnya akan berkurang dan berpotensi menimbulkan kejenuhan saat memasuki masa belajar yang lebih serius,” jelasnya.

 

Melalui kegiatan ini, Yantie Rachim berharap kapasitas orang tua dan keluarga dalam memahami kebutuhan tumbuh kembang anak dapat semakin meningkat serta para orang tua semakin percaya diri dalam menjalankan fungsi pendidikan, sosialisasi, serta pemberian kasih sayang dalam keluarga.

 

Yantie Rachim juga mengapresiasi antusiasme para peserta yang hadir sebagai bentuk komitmen untuk terus belajar demi memberikan yang terbaik bagi putra-putri mereka.

 

Sementara itu, Kepala DPPKB Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, mengatakan bahwa kolaborasi antara DPPKB Kota Bogor dan TP PKK Kota Bogor bertujuan membentuk keluarga yang sehat, cerdas, dan berkualitas demi mewujudkan Kota Bogor yang lebih baik.

 

Marse menegaskan bahwa pembangunan generasi muda dimulai sejak usia dini melalui peran keluarga sebagai madrasah pertama bagi anak.

 

“Tantangan dalam membangun generasi muda sangat besar dan harus dihadapi bersama. Semakin banyak balita dan anak-anak yang sehat, cerdas, dan berkualitas, maka semakin siap pula kita menyongsong Generasi Emas Indonesia Tahun 2045,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sidang Paripurna DPRD Medan, Rico Waas Tegaskan Keuangan Daerah Tetap Sehat

Penulis
Reta
-

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan Jawaban Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada sidang Paripurna yang digelar DPRD Kota Medan, Senin (22/6/26).

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Wali Kota Medan Rico Waas  menegaskan posisi keuangan daerah yang sehat ditandai dengan nihilnya beban utang jangka panjang, sekaligus membeberkan komitmen efisiensi anggaran di tengah keterbatasan sumber daya pembangunan.

“Kami menyadari bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi seluruh pihak karena adanya keterbatasan sumber daya. Namun, kita patut bersyukur bahwa indikator utama pembangunan kota, khususnya di sektor sosial dan ekonomi, tetap berhasil kita wujudkan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan”, kata Rico Waas di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan yang berhadir.

Didampingi Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap dan Sekda Wiriya Alrahman serta segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan, Rico menyampaikan salah satu poin krusial dalam tanggapannya adalah klarifikasi mengenai kondisi keuangan daerah.

Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Gerindra, Pemko Medan secara tegas mengumumkan tidak memiliki kewajiban atau utang jangka panjang yang membebani APBD. Sementara itu, besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 tercatat sebesar Rp592 Miliar.

“Angka SiLPA tersebut berada pada level yang wajar. Di satu sisi, hal ini mencerminkan optimalnya kinerja pendapatan daerah yang melampaui realisasi belanja. Di sisi lain, SiLPA sengaja dikelola secara efisien guna menjaga likuiditas atau ketersediaan kas daerah pada semester pertama tahun anggaran 2026, periode di mana realisasi pendapatan asli daerah biasanya masih berjalan terbatas”, jelas Rico Waas.

Kemudian menanggapi pertanyaan dari Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra terkait penurunan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, Rico Waas menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun penyesuaian dan efisiensi anggaran. Meski terjadi penghematan, Pemko tetap memprioritaskan penanganan masalah mendasar secara cepat tanggap menggunakan skala prioritas.

Untuk penanganan banjir sendiri, Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar lebih dari Rp255 Miliar yang tersebar di tiga program strategis. “Hingga capaian kinerja tahun 2025, tim di lapangan telah berhasil menuntaskan 1.350 titik banjir secara permanen dari total 2.575 titik yang terdata dalam masterplan drainase kota. Sisa 1.225 titik genangan akan terus kita selesaikan secara bertahap,” tegas Rico Waas.

Dijelaskan Rico Waas, Pemko Medan juga menerangkan kendala normatif seperti normalisasi fisik sungai yang sepenuhnya merupakan wewenang Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II (BBWSS II), sehingga APBD Medan tidak dapat digunakan secara langsung selain untuk langkah koordinasi dan pembebasan lahan sharing daerah.

Kemudian di sektor pendapatan, Rico Waas mengakui realisasi PAD tahun 2025 berada pada angka Rp3 Triliun atau menyumbang 48,92 persen dari total pendapatan daerah yang menyentuh Rp6,3 Triliun. Guna menggenjot kemandirian fiskal dan mengantisipasi kebocoran pajak/retribusi, Pemko Medan tengah mempercepat transformasi digital secara masif.

“Sistem perpajakan tapping box akan diperluas, pembayaran retribusi sampah diubah ke sistem digital, hingga penjajakan Sistem Informasi Geografis (GIS) serta Business Intelligence untuk pemetaan wajib pajak”, ujar Rico Waas.

Disisi lain, Rico Waas juga menyampaikan langkah efisiensi cerdas juga ditunjukkan Pemko Medan dengan tidak merealisasikan anggaran kerawanan pangan di Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2025. Langkah ini diambil setelah evaluasi internal menunjukkan bahwa seluruh indikator aktivitas tersebut telah terakomodasi dan ter-cover penuh oleh Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kebijakan ini sengaja diambil agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) anggaran, sehingga dana daerah bisa dialihkan untuk kebutuhan mendesak masyarakat lainnya,” sebut Rico Waas

Di akhir penjelasannya, Rico Waas memastikan pelayanan dasar masyarakat seperti program kesehatan Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan prima, bahkan e-KTP Medan kini bisa digunakan untuk berobat gratis di fasilitas kesehatan luar kota yang bermitra dengan BPJS.

” Di bidang infrastruktur estetika, Pemko menargetkan 13 titik jalan bebas kabel udara (kabel tanam) selesai pada tahun 2026 seiring dengan akselerasi Program Strategis Nasional Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang”, pungkas Rico Waas.

Sidang paripurna tanggapan Kepala Daerah ini menjadi momentum penguatan sinergi antara Pemko Medan dan DPRD demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Samuel Wattimena Dorong Distribusi Digital untuk Perluas Akses Film Nasional

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menilai penguatan distribusi digital menjadi salah satu solusi strategis untuk memperluas jangkauan film nasional hingga ke daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur bioskop memadai. Selama ini katanya, perhatian publik lebih banyak tertuju pada minimnya penayangan film nasional di jaringan bioskop besar. Namun, persoalan lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan distribusi yang dihadapi para pembuat film.

“Selama ini pembahasan lebih banyak berfokus pada kenapa bioskop besar tidak cukup menayangkan film nasional. Namun dari rapat hari ini saya memahami bahwa persoalannya juga ada pada distribusi. Banyak film nasional yang tidak membuat cukup banyak kopi untuk disebarkan ke bioskop-bioskop di seluruh Indonesia karena membutuhkan biaya yang besar,” ujar Samuel usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komisi VII DPR RI tentang Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dalam rapat dengan Direktur Eksekutif Cinema Poetica dan Direktur Utama PT Rangkai Kreativitas Indonesia ituiIa menjelaskan, biaya produksi salinan film untuk kebutuhan distribusi masih menjadi tantangan bagi banyak rumah produksi. Akibatnya, tidak semua film nasional dapat menjangkau bioskop-bioskop di berbagai daerah meskipun memiliki potensi pasar yang besar.

Selain itu, Samuel juga menyoroti hasil kajian strategis ekosistem perfilman Indonesia yang dipaparkan dalam rapat. Menurutnya, berbagai data dan hasil riset yang disampaikan menjadi masukan penting bagi Panja Komisi VII dalam merumuskan kebijakan penguatan industri perfilman nasional.

Terkait pemerataan akses layar bagi film nasional, Samuel menilai pendekatan distribusi digital dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan pembangunan bioskop secara masif di daerah-daerah yang jumlah penontonnya masih terbatas. Ia mengapresiasi model distribusi digital yang dikembangkan PT Rangkai Kreativitas Indonesia karena dinilai mampu menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa.

“Di era digital sekarang, kita tidak perlu terlalu terpaku bahwa setiap daerah harus memiliki gedung bioskop. Yang perlu didukung adalah bagaimana film nasional bisa diakses masyarakat secara lebih luas melalui platform digital,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penguatan distribusi digital harus berjalan beriringan dengan upaya penanggulangan pembajakan. Menurutnya, perkembangan teknologi membuat praktik pelanggaran hak cipta terus berubah sehingga memerlukan langkah-langkah yang adaptif dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

 

Samuel juga menilai kehadiran platform digital lokal perlu mendapat perhatian serius di tengah dominasi platform global. Masukan yang diperoleh Panja Komisi VII dari berbagai narasumber akan menjadi bahan untuk merumuskan bentuk dukungan yang dibutuhkan dalam pengembangan ekosistem distribusi film nasional berbasis digital.

 

Menurutnya, model bisnis yang diterapkan platform lokal seperti PT Rangkai Kreativitas Indonesia patut diapresiasi karena memberikan ruang bagi produser dan kreator film untuk memperoleh manfaat ekonomi secara lebih adil. Namun, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan satu pelaku usaha dalam mendistribusikan film nasional.

 

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada satu pemain. Populasi Indonesia sangat besar, sehingga perlu ada lebih banyak pelaku yang mengembangkan model distribusi seperti ini agar akses masyarakat terhadap film nasional semakin luas,” jelasnya.

 

Lebih jauh, Samuel menegaskan bahwa film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi dan sarana memperkenalkan keragaman budaya Indonesia. Menurutnya, kekayaan cerita dari berbagai daerah dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika.

 

Karena itu, ia mendorong para pelaku industri film untuk membangun narasi yang kuat sebelum film ditayangkan. Strategi tersebut dinilai penting agar masyarakat memiliki ketertarikan dan pemahaman terhadap cerita yang diangkat, termasuk cerita yang berasal dari daerah dan budaya yang berbeda.

 

“Kekayaan budaya setiap daerah merupakan peluang besar bagi perfilman nasional. Film dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan keragaman Indonesia sekaligus memperkuat rasa kebangsaan,” pungkas Legislator Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rumah Subsidi Tak Cukup Hanya Bangunan, DPR Minta SMF Siapkan Fasilitas Terintegrasi

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris meminta PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek pembangunan rumah subsidi. Ia menekankan bahwa pembangunan hunian untuk masyarakat tidak boleh sekadar mendirikan bangunan fisik, melainkan harus memikirkan perencanaan fasilitas dasar yang terintegrasi.

 

“Rata-rata karena harga tanah yang cari harga tanah yang murah, perumahannya agak jauh, ya, agak jauh, sehingga tentu harus ada perencanaan yang terintegrasi untuk SMF,” ujar Andi Yuliani saat diwawancarai dikutip dari Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/06/2026).

 

Ia menjelaskan, evaluasi ini merujuk langsung pada temuan riil dewan saat meninjau perumahan yang dibangun oleh SMF di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Di lokasi tersebut, para penghuni kesulitan mengakses sarana transportasi umum untuk mendukung aktivitas harian mereka.

 

“Karena yang kita lihat kemarin di Jogja, bahwa penghuni perumahan yang dibangun oleh SMF di Jogja, di Kabupaten Bantul itu belum ada transportasi sehingga memang masyarakat yang membeli rumah di situ ya menggunakan transportasi pribadi dengan motor,” ujarnya.

 

Selain masalah akses jalur transportasi, Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut juga memberikan catatan tegas mengenai kewajiban penyediaan utilitas pemukiman dan fasilitas umum yang mendasar. Ketersediaan air bersih, pemenuhan ruang sosial, tempat ibadah, serta akses sekolah dinilai harus menjadi satu kesatuan perencanaan.

 

“Saya berikan catatan kemarin waktu kunjungan, selain membangun rumah juga harus mulai mempersiapkan fasilitas sarana umum, seperti mushola ya, sekolah, daerah hijau ya, kemudian juga apa namanya, kepastian untuk mendapatkan air bersih. Jadi tidak sekadar hanya membangun rumah tapi semua fasilitas yang di, fasilitas dasar sebenarnya, air minum, itu harus dipikirkan dalam pembangunan perumahan, ya,” ungkap Andi Yuliani.

 

Catatan kritis tersebut nantinya juga akan menjadi panduan bagi Andi Yuliani dalam mengevaluasi proyek-proyek SMF di daerah pemilihannya sendiri guna memastikan program jaring pengaman perumahan ini benar-benar dinikmati oleh pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah.

 

“Jangan sampai hanya sekadar membangun rumah tapi kita tidak saring siapa sebenarnya buyer-nya, pembelinya. Kalau pembelinya bukan masyarakat golongan menengah yang golongan bawah ya, artinya tidak tercapai. Padahal kita harapkan dengan program 3 juta rumah ini, semua masyarakat Indonesia yang tidak bisa membeli rumah tapi bisa membeli rumah dengan subsidi, itu bisa dilakukan dengan subsidi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Soroti Kasus Penyiksaan Perempuan di Bandung, Polisi Diminta Usut Tuntas

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak kepolisian untuk segera menangkap dan memproses hukum pelaku dugaan penculikan, penyekapan, dan penyiksaan terhadap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, pelaku harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya melalui proses hukum yang tegas.

 

Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah terungkap korban berinisial YTR diduga mengalami penyekapan dan berbagai bentuk kekerasan selama bertahun-tahun. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif akibat luka berat yang dideritanya.

 

“TH harus dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyekapan, penganiayaan berat, hingga tindak pidana lain yang terbukti dalam proses penyidikan. Penegakan hukum harus dilakukan secara maksimal agar memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku,” kata pria yang akrab disapa Abduh ini dikutip dari Parlementaria, di Jakarta, Senin (22/6/2026).

 

Politisi Fraksi PKB ini juga menilai aparat penegak hukum perlu mengusut kasus ini secara menyeluruh. Terlebih, setelah kasus tersebut mencuat ke publik, muncul sejumlah pengakuan dari perempuan lain yang mengaku pernah menjadi korban pelaku.

 

Menurutnya, penyidik harus menelusuri kemungkinan adanya korban-korban lain serta bentuk tindak pidana yang mungkin dilakukan pelaku selama ini. Langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh kejahatan yang terjadi dapat terungkap.

 

“Harus ditelusuri berapa banyak korbannya, termasuk bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku,” tegasnya.

 

Lebih lanjut, ia pun menyoroti kemungkinan adanya praktik coercive control atau kontrol koersif yang menjadi awal dari rangkaian kekerasan terhadap korban. Pola ini umumnya dilakukan secara bertahap hingga korban kehilangan kemandirian dan kebebasannya.

 

“Pelaku biasanya memulai dengan mengisolasi korban dari lingkungan sosialnya, mengawasi komunikasi secara berlebihan, melakukan intimidasi, ancaman, kekerasan fisik, hingga menciptakan ketergantungan ekonomi,” ujarnya.

 

Karena itu, Abdullah mengingatkan perempuan dan keluarga untuk lebih peka terhadap tanda-tanda hubungan yang tidak sehat. Ia menilai keterlibatan keluarga menjadi faktor penting untuk mencegah korban terjebak lebih jauh dalam lingkaran kekerasan.

 

“Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak selalu diawali dengan pemukulan, tetapi sering kali dimulai dari kontrol yang berlebihan, isolasi sosial, dan manipulasi psikologis. Setiap laporan harus ditindaklanjuti secara serius agar tidak ada lagi korban yang kehilangan kebebasan dan masa depannya akibat kekerasan dalam hubungan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Berantas Judi Bola, Sahroni: Jangan Beri Ruang Bandar Judol

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta aparat penegak hukum dan lembaga terkait memanfaatkan momentum penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 untuk memperkuat pemberantasan judi bola dan judi daring. Menurutnya, euforia turnamen sepak bola terbesar di dunia itu kerap dimanfaatkan jaringan perjudian untuk menjaring lebih banyak korban dan meningkatkan transaksi ilegal.

 

Sahroni menegaskan negara tidak boleh menganggap persoalan judi bola sebagai fenomena musiman yang hanya muncul setiap empat tahun sekali. Sebaliknya, pemerintah harus menjadikan momentum Piala Dunia sebagai kesempatan untuk memperketat pengawasan serta menindak tegas seluruh jaringan perjudian yang beroperasi di Indonesia.

“Uang masyarakat Indonesia mengalir dalam jumlah besar ke jaringan-jaringan judi yang sebagian besar beroperasi dari luar negeri. Ini harus dicegah semaksimal mungkin,” ujar Sahroni dalam keterangan yang dikutip dari Parlementaria, di Jakarta, Senin (22/6/2026).

 

Ia meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital meningkatkan koordinasi untuk memutus mata rantai perjudian daring. Langkah tersebut, menurutnya, penting untuk mencegah semakin besarnya aliran dana masyarakat yang masuk ke jaringan judi, terutama yang beroperasi dari luar negeri.

 

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menilai pemberantasan judi daring bukan semata-mata persoalan penegakan hukum, tetapi juga bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat dari dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan.

 

Karena itu, ia mendorong pemerintah mengambil langkah yang lebih agresif, mulai dari penutupan server judi, pengungkapan operator, penangkapan pelaku, hingga pemutusan aliran dana yang menjadi sumber operasional jaringan perjudian.

 

“Jangan beri ruang sedikitpun bagi bandar dan jaringan judol memanfaatkan euforia Piala Dunia untuk menjaring korban baru. Negara harus hadir melindungi masyarakat dari jebakan-jebakan seperti ini,” tegas Legislator dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta III tersebut.

 

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengingatkan adanya potensi peningkatan aktivitas judi daring selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Berdasarkan hasil pemantauan PPATK, transaksi deposit judi online umumnya meningkat pada akhir pekan dan mengalami lonjakan signifikan ketika kompetisi sepak bola internasional berskala besar berlangsung.

 

Peringatan tersebut, menurut Sahroni, harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar momentum Piala Dunia tidak dimanfaatkan oleh jaringan perjudian untuk memperluas aktivitasnya di Indonesia. Ia pun menegaskan Komisi III DPR RI akan terus mendukung langkah-langkah pemberantasan judi daring guna melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kabar Baik untuk UMKM, Suku Bunga PNM Mekar Resmi Turun Menjadi 8 Persen

Penulis
Reta
-

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengumumkan penurunan suku bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekar) milik PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8 persen sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam memperkuat pembiayaan bagi pelaku usaha ultramikro.

“Telah diputuskan bahwa suku bunga pinjaman PNM Mekar yang sebelumnya berada pada kisaran 18 hingga 25 persen diturunkan menjadi 8 persen,” kata Menteri UMKM usai menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Kredit Program Semester I Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (22/6).

Menteri Maman menjelaskan, kebijakan tersebut lahir dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya keberpihakan nyata kepada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya para perempuan pelaku usaha ultramikro dan supermikro yang menjadi nasabah PNM Mekar. Menurutnya, selama lebih dari satu dekade, jutaan nasabah PNM Mekar masih menanggung biaya pinjaman yang relatif tinggi. Karena itu, pemerintah mengambil langkah untuk meringankan beban pembiayaan agar para pelaku usaha memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya.

Menteri Maman menjelaskan besaran biaya pinjaman selama ini turut dipengaruhi oleh model pendampingan intensif yang dijalankan PNM melalui account officer dan account advisor. Mereka tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga melakukan pendampingan, pembinaan, serta pemantauan terhadap perkembangan usaha para nasabah.

“Pemerintah memberikan subsidi sekitar 10 persen sehingga terjadi penurunan suku bunga pinjaman menjadi 8 persen,” ujar Menteri Maman.

Ia menambahkan, keputusan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh PNM bersama Danantara dengan menyiapkan mekanisme pelaksanaan dan payung hukum yang diperlukan.

“Keputusan ini sudah ditetapkan dan segera ditindaklanjuti. Saat ini payung hukumnya sedang dipersiapkan,” katanya.

Kementerian UMKM bersama Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM juga akan terus mengawal implementasi kebijakan tersebut agar dapat berjalan secara tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat secara menyeluruh bagi para pelaku usaha ultramikro. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem pemberdayaan UMKM secara terpadu, Kementerian UMKM akan mengintegrasikan data penerima pembiayaan PNM Mekar ke dalam platform SAPA UMKM.

Melalui integrasi tersebut, data dan layanan UMKM yang dimiliki kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya akan terhubung dalam satu platform. Langkah ini diharapkan memudahkan para pelaku UMKM memperoleh akses terhadap berbagai layanan pemerintah, mulai dari pembiayaan, pendampingan, pelatihan, hingga program pemberdayaan lainnya secara lebih cepat, tepat sasaran, dan terintegrasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sambut HUT Polri ke-80, RS Bhayangkara Watukosek Gelar Operasi Katarak Gratis untuk Warga

Penulis
Reta
-

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus membuktikan pengabdian dan kepedulian nyata kepada masyarakat luas, khususnya di bidang kesehatan. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Polri yang ke-80, RS. Bhayangkara TK III Pusdik Brimob Watukosek menyelenggarakan program operasi katarak secara gratis.

Kegiatan bakti kesehatan ini berlangsung dengan lancar di Ruang Bedah RS. Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek pada Kamis sore (18/06/2026). Tercatat, sebanyak 21 warga dari kawasan sekitar antusias mengikuti program sosial tersebut guna mendapatkan kembali penglihatan yang optimal.

Istimewanya, tindakan medis ini dipimpin dan ditangani langsung oleh tenaga ahli yang juga menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit (Karumkit) RS. Bhayangkara Pusdik Watukosek, yakni Kompol dr. Agung Darmawan, Sp.M., M.A.R.S.

Dalam keterangannya, Kompol dr. Agung menyampaikan bahwa operasi katarak gratis ini merupakan bagian dari rangkaian agenda sosial yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Jawa Timur untuk memeriahkan HUT Polri ke-80.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah murni untuk membantu masyarakat. Kami ingin warga yang menderita katarak bisa kembali pulih, sehat, dan dapat melihat dengan terang kembali, ungkap dr. Agung Darmawan.

Melalui kegiatan sosial ini, Karumkit juga menaruh harapan besar agar institusi Polri dapat semakin dekat dan lekat di hati masyarakat. Ia berharap warga yang mengalami masalah penglihatan benar-benar merasa terbantu dengan kehadiran Polri.

Kami juga berharap RS. Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek semakin dikenal oleh masyarakat luas. Perlu diketahui bahwa rumah sakit ini sangat terbuka untuk masyarakat umum, bukan hanya melayani anggota Brimob saja, tegasnya.

Program tulus dari jajaran kepolisian ini mendapat apresiasi dan sambutan hangat dari warga. Suryani, salah satu anggota keluarga pasien, mengaku sangat bersyukur atas layanan tanpa biaya yang diberikan kepada keluarganya.

Saya sangat senang dan merasa sangat terbantu. Mulai dari tindakan operasi katarak, pemberian obat-obatan, hingga kontrol lanjutan sampai sembuh total, kami tidak mengeluarkan biaya apa pun alias gratis, tutur Suryani penuh haru.

Menutup tanggapannya, Suryani menyampaikan doa dan harapan terbaiknya untuk kepolisian. Ia berharap Polri semakin sukses dan terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat, serta memuji kualitas fasilitas dan pelayanan dari RS. Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek yang dinilainya sangat baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ribuan Mahasiswa UIN Palangka Raya Cetak Rekor MURI dalam Praktikum Manasik Haji 2026

Penulis
Reta
-

Sebanyak 1.675 mahasiswa UIN Palangka Raya mengikuti Praktikum Manasik Haji 2026 dan berhasil memecahkan Rekor MURI sebagai kegiatan manasik haji dengan peserta mahasiswa terbanyak di Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (19/6) tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah, Puji Raharjo, sebagai narasumber utama dengan materi Transformasi Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI.

Dalam paparannya, Puji Raharjo menjelaskan berbagai transformasi layanan haji yang diterapkan Kementerian Haji dan Umrah pada penyelenggaraan Haji 1447 H/2026 M. Transformasi tersebut mencakup pembagian kuota berbasis daftar tunggu (waiting list), pemeriksaan istithaah kesehatan sebelum pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), efisiensi biaya haji tanpa mengurangi kualitas layanan, percepatan proses visa dan dokumen, serta peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan intensif.

Selain itu, Kemenhaj juga memperkuat tata kelola layanan di Arab Saudi melalui penetapan dua syarikah, yakni Rakeen Mashariq dan Al Bait Guests, guna memastikan pelayanan yang lebih profesional, terukur, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.

Puji Raharjo menegaskan bahwa transformasi yang dilakukan Kemenhaj pada penyelenggaraan Haji 2026 telah menghasilkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh jemaah. Berbagai perbaikan layanan tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Arab Saudi dan Presiden Republik Indonesia karena dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan, kenyamanan, serta tata kelola penyelenggaraan haji Indonesia.

Menurutnya, penguatan tata kelola, peningkatan koordinasi layanan, serta berbagai inovasi yang diterapkan selama operasional haji menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji Indonesia.

“Transformasi layanan haji dilakukan untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang semakin profesional, efektif, aman, dan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah Indonesia,” ujar Puji Raharjo.

Sementara itu, Rektor UIN Palangka Raya, Ahmad Dakhoir, menyampaikan bahwa capaian Rekor MURI tersebut menjadi kebanggaan sekaligus bukti tingginya antusiasme mahasiswa dalam memahami manasik haji dan nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya.

Menurutnya, manasik haji tidak hanya menjadi sarana pembelajaran tata cara ibadah, tetapi juga media pembentukan karakter, refleksi diri, dan penguatan nilai-nilai keislaman bagi generasi muda.

Praktikum Manasik Haji 2026 juga menghadirkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Tengah Hasan Basri, unsur Densus 88 Anti Teror Polri, serta jajaran pimpinan UIN Palangka Raya sebagai narasumber.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran tata cara ibadah haji, tetapi juga momentum memperkenalkan transformasi penyelenggaraan haji Indonesia kepada generasi muda sekaligus menanamkan nilai moderasi, spiritualitas, dan pengabdian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Otorita IKN dan BI Dorong Pengrajin Kembangkan Motif Batik Khas Nusantara

Penulis
Reta
-

Di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), upaya menghadirkan identitas kota masa depan tidak hanya diwujudkan melalui infrastruktur modern, tetapi juga melalui pelestarian budaya dan kreativitas masyarakat.

Salah satunya melalui Workshop Pengembangan Motif Batik bagi Pengrajin Wastra di Ibu Kota Nusantara yang diselenggarakan Otorita IKN bersama Bank Indonesia pada 17–19 Juni 2026 di Kantor Kemenko 1 IKN.

Kegiatan ini menjadi ruang bagi para pengrajin wastra di sekitar kawasan IKN untuk menuangkan ide, imajinasi, dan cerita tentang Nusantara ke dalam sebuah karya batik. Sebanyak sembilan kelompok batik dan wastra dengan total 50 peserta mengikuti rangkaian pelatihan, termasuk 30 pengrajin batik yang mendapatkan pendampingan pengembangan desain.

Selama tiga hari, para peserta tidak hanya belajar membuat motif, tetapi juga menggali bagaimana sebuah karya dapat memiliki makna dan karakter. Proses kreatif dimulai dari pencarian ide melalui mind mapping, penyusunan moodboard, pengembangan elemen visual, penyusunan komposisi motif, hingga penyempurnaan desain.

Pendampingan diberikan oleh Tepa Selira, pelaku usaha dan pengembang batik, yang mengajak para pengrajin untuk melihat batik sebagai karya yang terus berkembang mengikuti zaman.

Direktur Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Otorita IKN, Muhsin Palinrungi, menyampaikan bahwa wastra memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari wajah Nusantara.

“Wastra di sekitar IKN sudah tumbuh dan berkembang. Namun, tentu masih perlu penguatan agar produk yang dihasilkan memiliki daya saing dan mampu bersanding dengan batik-batik yang sudah dikenal luas,” ujar Muhsin.

Menurutnya, pengembangan motif batik tidak hanya berbicara mengenai estetika, tetapi juga bagaimana karya tersebut mampu membawa cerita dan identitas dari sebuah wilayah.

Hal senada disampaikan Kepala SKB Bank Indonesia IKN, Aura Pandu Wirawan. Ia menilai bahwa identitas IKN perlu hadir melalui berbagai karya masyarakat, termasuk produk kreatif.

“Semakin hari IKN semakin ramai. Identitasnya perlu kita tonjolkan. Harapannya, desain yang lahir dari kegiatan ini memiliki unsur modern, karena IKN juga membawa semangat transformasi dan digitalisasi. Kita ingin menghasilkan karya yang sederhana, anggun, tetapi tetap memiliki karakter,” kata Aura.

Bagi para pengrajin, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk melihat batik dari sudut pandang yang lebih luas. Rusmayawati, salah satu peserta dari Kecamatan Samboja, mengatakan pelatihan tersebut memberikan inspirasi baru dalam mengembangkan karya.

“Pelatihan ini menambah wawasan kami agar tidak menghasilkan karya yang monoton. Kami belajar bagaimana mengubah imajinasi visual tentang IKN menjadi sebuah karya nyata yang bisa dikembangkan,” ujar Rusmayawati.

Ke depan, karya para peserta diharapkan dapat menjadi bagian dari perjalanan IKN sebagai kota yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga memiliki kekuatan budaya. Melalui wastra, cerita tentang Nusantara dapat terus hidup dan berkembang bersama masyarakatnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...205206207...4,867Halaman 206 dari 4,867