Beranda blog Halaman 207

Otorita IKN Tanam 1.000 Pohon di Bekas Tambang Ilegal Tahura Bukit Soeharto

Penulis
Reta
-

Upaya mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Otorita IKN bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas petani, hingga masyarakat lokal melakukan kegiatan revegetasi pada lahan bekas tambang ilegal di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (18/06/2026).

Tahura Bukit Soeharto merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki fungsi penting bagi konservasi, penelitian, pendidikan, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Berdasarkan kondisi eksisting, kawasan ini memiliki tutupan lahan berhutan sekitar 57 persen. Sementara itu, sebagian area lainnya merupakan kawasan yang mengalami berbagai bentuk tekanan pemanfaatan lahan dan memerlukan pengelolaan serta pemulihan secara bertahap, termasuk akibat aktivitas ilegal seperti pertambangan, perkebunan, permukiman, dan penggunaan lahan lainnya.

Sebagai bagian dari upaya menjaga fungsi kawasan, Otorita IKN melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal IKN bersama aparat penegak hukum terkait terus melakukan pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas yang tidak sesuai ketentuan. Sejak 2023, sebanyak delapan perkara aktivitas tambang ilegal telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.

Setelah proses penertiban dilakukan, Otorita IKN bersama para pemangku kepentingan melanjutkan langkah rehabilitasi lingkungan melalui kegiatan revegetasi. Pada Kamis (18/6) sebanyak 1.000 pohon ditanam pada area seluas 1,6 hektare yang sebelumnya merupakan lokasi tambang ilegal. Jenis tanaman yang ditanam meliputi balangeran, tanjung, dan trembesi yang dipilih untuk mendukung pemulihan tutupan vegetasi serta keseimbangan ekosistem kawasan.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Safitri, menyebut pemulihan kawasan ini sebagai momentum refleksi bersama atas pentingnya menjaga kawasan hutan.

“Penanaman hari ini bukan seremonial, kami menanam dan insya Allah akan memelihara. Ini adalah ajang untuk mempertebal kembali komitmen kita bahwa di masa lalu kita sudah membiarkan kondisi seperti ini terjadi. Kami mohon dukungan dan bantuan seluruh pihak kita kembalikan lagi tempat yang nyaman ini. Ini butuh konsistensi jangka panjang,” ujar Myrna.

Sementara itu, Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Edgar Diponegoro, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal IKN, menjelaskan bahwa pengawasan terhadap aktivitas ilegal akan terus diperkuat, termasuk di kawasan hutan konservasi dalam delineasi IKN.

“Hingga Juni 2026, di kawasan hutan konservasi dalam delineasi IKN sudah tidak ada tambang ilegal lagi. Jika ada itu di luar hutan konservasi berupa tambang pasir dan batu. Ini yang menjadi target kami ke depan,” ujar Edgar.

Dukungan terhadap pemulihan kawasan juga datang dari masyarakat sekitar. Salah satu tokoh masyarakat, Rizal Effendi, yang juga mantan Walikota Balikpapan, mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan di Samboja.

“Kita harus ingat anak cucu kita. Mari kita selamatkan Samboja ini, kita hijaukan kembali dan kita lakukan penanaman bersama,” ujar Rizal.

Ke depan, Otorita IKN akan memperkuat langkah pemulihan melalui pengawasan kawasan dan pendataan aktivitas masyarakat. Pendataan dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai masyarakat yang telah lama bermukim maupun pihak-pihak yang memanfaatkan kawasan secara tidak sesuai aturan, sehingga kebijakan yang disusun dapat lebih tepat sasaran.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, Otorita IKN telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah di Kalimantan Timur untuk memperkuat validasi data masyarakat, termasuk mendorong perangkat desa agar memastikan penerbitan dokumen terkait lahan sesuai dengan ketentuan dan tidak berada pada kawasan hutan yang dilindungi.

Selain pemulihan vegetasi, Otorita IKN juga memanfaatkan lokasi penanaman sebagai lahan uji coba inovasi rehabilitasi lahan bersama mitra sektor swasta melalui penggunaan media tanam berbasis biochar. Teknologi ini memanfaatkan sisa kayu yang ada di hutan untuk membantu menjaga kelembapan tanah, memperbaiki kualitas lahan, serta mendukung pertumbuhan mikroorganisme pada area yang sebelumnya mengalami degradasi.

Melalui pengawasan, penegakan aturan, dan rehabilitasi lingkungan, Otorita IKN terus mendorong pengelolaan kawasan hutan yang selaras dengan pembangunan Nusantara serta keberlanjutan ekosistem.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Gandeng Jerman Tingkatkan Sistem Peringatan Dini Tsunami dan Pemantauan Gempa

Penulis
Reta
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerima kunjungan dari delegasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Antariksa Federal Jerman atau Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) beserta perwakilan dari Kedutaan Besar Jerman di Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat potensi kerja sama internasional di bidang mitigasi bencana geo-hidrometeorologi, khususnya penguatan sistem peringatan dini tsunami.

Deputi Bidang Geofisika BMKG, Dr. Nelly Florida Riama, menyambut langsung kedatangan delegasi yang dipimpin oleh Sandra Lehneke selaku Deputy Director General International Department BMFTR. Turut hadir dalam delegasi tersebut antara lain Kathrin Meyer (Head of Division International Cooperation Asia/Oceania), Jens Hofmann (Dept. Head of Division Intl. Cooperation Asia/Oceania), dan Annisa Fitria (Head of Science and Technology Section Kedutaan Besar Jerman Jakarta).

Pertemuan bilateral ini berfokus pada evaluasi pencapaian kerja sama Indonesia-Jerman yang telah berjalan sukses, khususnya proyek Tsunami Early Warning System (TEWS) dan joint Tsunami Risk project bersama GFZ yang telah rampung pada tahun 2024 lalu. Selain itu, kedua belah pihak mendiskusikan peluang kemitraan baru, termasuk adopsi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam operasional pemantauan gempabumi.

Dalam pemaparannya, Ketua Tim Kerja Informasi Gempabumi dan Tsunami BMKG, Dr. Weniza, menekankan pentingnya penguatan sistem pemantauan dari hulu ke hilir (end-to-end). Saat ini, BMKG memprioritaskan pemanfaatan pemodelan mutakhir serta penguatan jaringan sensor seismik di lapangan untuk memvalidasi potensi ancaman secara riil dan cepat.

“Untuk peringatan dini pertama, kami mengandalkan permodelan yang kami miliki. Tsunami Gauge yang ada saat ini kami optimalkan sebagai alat konfirmasi dan validasi riil di lapangan guna memastikan akurasi model tersebut,” ujar Dr. Weniza menggambarkan strategi hulu (upstream) BMKG, lebih lanjut disampaikan “Kecepatan validasi data dari sensor ke sistem permodelan adalah aspek vital. Kolaborasi teknologi dengan pihak Jerman, termasuk rencana adopsi AI, diharapkan dapat memangkas waktu pemrosesan informasi secara signifikan agar waktu evakuasi masyarakat bisa lebih panjang,”

Ketua Tim Mitigasi dan Tata Kelola Layanan Geofisika, Suci Dewi Anugrah, menambahkan bahwa tidak hanya dari sisi teknologi dan infrastruktur di hulu (upstream), diskusi juga menyoroti penguatan kapasitas masyarakat melalui program Earthquake and Tsunami Field School (Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami). Program prioritas nasional ini telah menyasar lebih dari 200 lokasi rawan bencana di Indonesia untuk melatih pemahaman aparatur daerah dan komunitas lokal terhadap informasi peringatan dini dari BMKG.

Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 29 komunitas yang secara resmi diakui oleh UNESCO-IOC sebagai Tsunami Ready Community.

Kerja sama ini juga diharapkan mampu mengakselerasi standardisasi komunitas tangguh tsunami (Tsunami Ready Community) yang diinisiasi oleh UNESCO-IOC, di mana Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan jumlah komunitas Tsunami Ready yang diakui secara global.

Sebagai penutup rangkaian kunjungan di kantor pusat BMKG, para delegasi Jerman berkesempatan mengunjungi ruang simulasi gempa bumi. Fasilitas simulator ini dihadirkan bukan sekadar sebagai sarana informasi visual, melainkan agar para peserta dapat mengetahui dan merasakan langsung secara nyata bagaimana kekuatan serta durasi guncangan saat gempa terjadi.

Pengalaman langsung di ruang simulasi ini semakin menegaskan komitmen kuat antara Indonesia dan Jerman untuk terus berbagi pengetahuan (knowledge transfer). Kolaborasi ini menjadi langkah penting demi membangun ketangguhan masyarakat global yang lebih adaptif dan responsif terhadap ancaman bencana di masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Apresiasi Bhayangkara Presisi Job Fair 2026

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Provinsi Jambi, Al Haris, memberikan apresiasi tinggi kepada Polda Jambi atas penyelenggaraan Bhayangkara Presisi Job Fair dan Bazar UMKM 2026 yang menghadirkan lebih dari 1.000 peluang kerja bagi masyarakat.

Acara yang berlangsung di Lippo Mall Jambi pada 22–24 Juni 2026 itu dibuka langsung oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Noor.

Turut hadir Kapolda Jambi Krisno H. Siregar, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Kajati, Danrem, serta sejumlah kepala daerah di Provinsi Jambi.

Gubernur Al Haris menegaskan bahwa persoalan pengangguran dan kemiskinan merupakan tantangan besar yang harus diselesaikan secara bersama-sama karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

“Masalah pengangguran dan kemiskinan harus terus kita selesaikan bersama. Karena ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Al Haris.

Menurutnya, tingginya angka pengangguran tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi situasi keamanan dan ketertiban. Kesulitan memperoleh pekerjaan dan penghasilan dapat memicu meningkatnya angka kriminalitas di tengah masyarakat.

“Kalau banyak orang menganggur dan lapar, tentu situasi kamtibmas bisa terganggu. Karena itu saya melihat langkah Pak Kapolda menggelar job fair ini sangat luar biasa. Ini mencari solusi dari akar masalah,” kata Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris menilai Bhayangkara Presisi Job Fair menjadi salah satu solusi nyata dalam membuka akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat Jambi. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga semakin banyak warga yang memperoleh kesempatan bekerja dan meningkatkan taraf hidupnya.

“Kami menyambut baik kegiatan ini. Terima kasih kepada Pak Kapolda dan Pak Wamen Ketenagakerjaan yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat Jambi. Semoga semakin banyak peluang kerja yang tercipta dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” harap Gubernur Al Haris penuh optimis.

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar menegaskan bahwa pelaksanaan job fair tersebut merupakan bentuk sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membantu masyarakat mendapatkan akses pekerjaan.

Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar peluang kerja semakin terbuka dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

“Banyak stakeholder yang terlibat, bukan hanya pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Kita tahu situasi ekonomi saat ini seperti apa, dan semua itu tentu berdampak terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Kapolda Jambi.

Presiden Prabowo Dorong Transformasi BUMN dan Penguatan Pariwisata untuk Tingkatkan Ekonomi Nasional

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu, 21 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas langkah strategis untuk mengelola aset negara secara lebih optimal guna menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap upaya penguatan pengelolaan aset nasional melalui percepatan transformasi badan usaha milik negara (BUMN) dan pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan nasional.

“Mengelola aset bangsa dengan lebih baik untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Dalam pertemuan tersebut, Seskab Teddy menyebut bahwa Presiden Prabowo dan Menteri Rosan membahas berbagai peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat didorong oleh Danantara. Salah satunya melalui penguatan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional.

“Peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat didorong oleh Danantara, termasuk penguatan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan event olahraga, konser musik, hingga industri kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan perputaran ekonomi nasional,” kata Seskab Teddy.

Selain pengembangan sektor ekonomi baru, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap proses konsolidasi dan transformasi BUMN yang terus berlangsung. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan negara.

Menurut Seskab Teddy, dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 entitas telah berhasil dikonsolidasikan. “Proses konsolidasi dan transformasi BUMN terus berjalan. Dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 telah berhasil dikonsolidasikan, dan dilanjutkan dengan target sekitar 300 entitas dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara,” ungkap Seskab Teddy.

Transformasi BUMN dan optimalisasi aset negara merupakan bagian dari agenda besar Presiden Prabowo untuk menjadikan kekayaan bangsa sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing Indonesia, serta memastikan setiap aset negara memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Marak Pinjol Ilegal dan Judi Online, Komisi XI DPR Minta OJK Perkuat Pengawasan Digital

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan pentingnya penguatan teknologi informasi, literasi keuangan, dan inklusi keuangan sebagai strategi utama untuk menghadapi maraknya pinjaman online ilegal, judi daring, dan investasi bodong yang masih merugikan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Fauzi saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (19/6/2026).

Membahas perkembangan layanan keuangan digital serta pengawasan sektor jasa keuangan, Menurut Fauzi, transformasi digital di sektor keuangan telah menunjukkan kemajuan signifikan. Salah satunya terlihat dari kemampuan sistem perbankan dalam mengelola transaksi bernilai sangat besar dengan dukungan teknologi yang semakin andal.

“Tadi kami mendapatkan penjelasan bahwa sistem teknologi yang digunakan sudah sangat baik. Permasalahan seperti perlambatan layanan pada jam-jam sibuk juga sudah dapat diatasi melalui penguatan infrastruktur digital,” ujar Fauzi.

Ia menilai kemudahan akses layanan digital dan integrasi data nasabah menjadi salah satu indikator kemajuan sektor jasa keuangan nasional. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kemajuan teknologi harus dibarengi penguatan perlindungan konsumen. Jangan sampai masyarakat yang semakin mudah mengakses layanan keuangan justru menjadi korban pinjaman online ilegal atau investasi bodong,” katanya.

Fauzi menuturkan, berdasarkan masukan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal harus dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yakni peningkatan literasi keuangan, perluasan inklusi keuangan, dan penguatan sistem teknologi informasi.

“Literasi, inklusi, dan penguatan IT harus berjalan bersamaan. Ini menjadi rekomendasi penting yang perlu terus didorong agar OJK semakin efektif melakukan pengawasan dan penindakan,” ujarnya.

Komisi XI DPR, lanjut Fauzi, akan terus mendukung langkah-langkah penguatan kapasitas digital lembaga pengawas sektor keuangan. Pasalnya, pemanfaatan teknologi yang lebih canggih akan memudahkan proses deteksi dini terhadap aktivitas keuangan ilegal yang berkembang melalui platform digital.

“Kami berharap OJK semakin kuat dalam memanfaatkan teknologi untuk melakukan penutupan dan penindakan terhadap pinjol ilegal, judi online, maupun investasi bodong yang merugikan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai mitra kerja OJK, Komisi XI DPR menilai perlindungan konsumen di era digital harus menjadi prioritas nasional. Selain pengawasan yang kuat, baginya, edukasi masyarakat mengenai risiko keuangan digital juga perlu diperluas agar tingkat kerugian akibat aktivitas ilegal dapat ditekan.

“Kami ingin masyarakat semakin cerdas dan aman dalam memanfaatkan layanan keuangan digital. Di sinilah pentingnya kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, dan pemerintah,” pungkas Fauzi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR dan Pemerintah Evaluasi Program MBG, Pembangunan Dapur Baru Dihentikan Sementara

Penulis
Reta
-

Anggota DPR RI Andre Rosiade mengatakan DPR bersama pemerintah telah menyepakati sejumlah langkah evaluasi untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut meliputi penghentian sementara pembangunan dapur baru, penghentian operasional selama masa libur sekolah, hingga audit menyeluruh guna memastikan program berjalan lebih tepat sasaran dan transparan.

 

“Kalau evaluasi tentu ada. Jadi pemerintah dan DPR sudah sepakat, kita akan lakukan evaluasi,” ujar Andre dikutip dariParlementaria saat mengunjungi SD Negeri 168 Pekanbaru bersama Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dalam rangka Peninjauan MBG di Pekanbaru, Riau, Jumat (19/6/2026)

 

Andre menyebut bahwa evaluasi dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dan DPR untuk menyempurnakan pelaksanaan program yang telah berjalan.

 

Ia menjelaskan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah penghentian sementara penambahan dapur baru oleh Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk dapur yang masih dalam proses pembangunan.

 

“Pertama, Kepala BGN akan melakukan penyetopan atau moratorium, tidak ada lagi dapur baru yang akan dibangun. Terus yang sudah berproses juga dihentikan,” jelas Politisi Fraksi Gerindra tersebut.

 

Langkah kedua adalah penghentian sementara seluruh aktivitas dapur selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh penerima manfaat, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

 

“Yang kedua, libur ini semua aktivitas dapur diberhentikan. Tidak ada pengiriman makanan termasuk selain siswa, juga ibu hamil, ibu menyusui, balita juga dihentikan,” katanya.

 

Selanjutnya, BGN akan melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program guna memastikan tata kelola yang lebih baik dan akuntabel.

 

“Lalu ketiga, akan ada audit menyeluruh supaya ke depan tata kelolanya tepat, pemberian MBG tepat sasaran dan tata kelolaannya lebih transparan,” tegas Andre.

 

Menurutnya, berbagai langkah evaluasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

 

“Jadi banyak hal yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan agar MBG ini, program yang baik ini, lebih tepat sasaran dan tata kelolaannya jauh lebih transparan,” imbuhnya.

 

Meski demikian, Andre mengatakan hasil peninjauan di lapangan menunjukkan program MBG masih mendapat dukungan dari masyarakat. Setelah mengunjungi dapur SPPG, ia bersama Wali Kota Pekanbaru mendatangi SD Negeri 168 Pekanbaru untuk mendengarkan langsung aspirasi wali murid dan siswa penerima manfaat.

 

“Kita mendengarkan langsung aspirasi dari wali murid maupun siswa. Kita mendengarkan langsung dan teman-teman media juga mendengarkan langsung bahwa memang masyarakat, wali murid maupun siswa sebagai penerima manfaat memang mendukung agar MBG dilanjutkan,” ujarnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menilai Program MBG perlu dipahami secara utuh oleh masyarakat. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari proses penyempurnaan program agar dapat berjalan lebih baik ke depan.

 

“Program MBG ini tidak bisa ditangkap dengan media sosial saja. Karena banyak masyarakat menangkapnya tentang ini adalah negatif. Tapi ketika kita sudah menjelaskan bahwa ini adalah program yang bagus, tentu program ini perlu berproses agar bisa berjalan dengan baik,” kata Agung.

 

Ia berharap Program MBG dapat terus berlanjut karena memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di daerah.

 

“Harapan kami, kami titipkan sama Pak Andre tadi bahwa program MBG ini harapannya memang harus terus berlanjut. Karena di sini membantu baik orang tua maupun juga pekerja, maupun juga perputaran perekonomian,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Vita Ervina Dorong Penguatan Germas untuk Tekan Stunting dan Tuberkulosis di Magelang

Penulis
Reta
-

Upaya menekan angka stunting dan memutus penularan tuberkulosis (TB) membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak tingkat keluarga. Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina menilai penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran pencegahan berbagai masalah kesehatan.

 

Pada acara sosialisasi Germas di Aula Gedung Galang Livin, Magelang, Jumat (19/6/2026) Vita menyampaikan bahwa stunting dan TB masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu ditangani bersama. Edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat agar upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini.

 

“Edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat agar upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini,” ujar Vita dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria pada Sabtu (20/6/2026).

 

Politisi PDI-Perjuangan itu mengajak masyarakat mulai menerapkan kebiasaan hidup sehat melalui langkah-langkah sederhana. Ia menjelaskan, pencegahan dapat dilakukan dengan membiasakan konsumsi makanan bergizi, rutin melakukan aktivitas fisik, menjaga kebersihan lingkungan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

 

“Perubahan perilaku menjadi kunci dalam menjaga kesehatan masyarakat. Karena itu, Germas harus terus diperkuat agar masyarakat tidak hanya memahami pentingnya kesehatan, tetapi juga mampu mengambil peran dalam pencegahan penyakit,” ujar legislator Dapil Jawa Tengah IV.

 

Sosialisasi tersebut diikuti sekitar 400 peserta yang berasal dari kader Tim Penggerak PKK di lima kecamatan Kabupaten Magelang, yakni Bandongan, Tempuran, Secang, Mertoyudan, dan Dukun. Vita yang mewakili konstituen dari wilayah Purworejo, Wonosobo, Temanggung serta Kabupaten Magelang dan Kota Magelang, menilai kader PKK memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melalui peran kader, edukasi mengenai pola hidup sehat, pencegahan stunting, dan pengendalian TB dapat lebih mudah diterapkan di lingkungan keluarga.

 

Senada dengan Vita, Ketua Tim Kerja Organisasi Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Ditjen SDMK Kementerian Kesehatan Sugiarto menyampaikan bahwa Germas merupakan program strategis nasional. Menurutnya, keberhasilan pengendalian TB dan penurunan stunting sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam menjaga kesehatan sejak dini.

 

Dukungan juga disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang Dian Ekawati Grengseng Pamuji dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang dr. Lies Pramudiyanti. Keduanya menilai sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kader kesehatan perlu terus diperkuat karena kader memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.

 

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kabupaten Magelang Arief Budianto menambahkan bahwa generasi muda juga perlu mengambil peran dalam menyebarluaskan kampanye pola hidup sehat agar pesan kesehatan dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

 

Melalui kegiatan tersebut, para kader mendapatkan penguatan mengenai pentingnya penerapan Germas serta pencegahan stunting dan TB. Diharapkan, edukasi yang diterima dapat diteruskan kepada masyarakat sehingga upaya membangun masyarakat yang sehat dan produktif dapat berjalan secara berkelanjutan.

 

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional berada pada angka 19,8 persen. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 14,2 persen pada 2029 dan 5 persen pada 2045 sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

 

Di sisi lain, TB masih menjadi tantangan kesehatan nasional dengan jumlah kasus mencapai lebih dari 1 juta kasus setiap tahun. Pemerintah terus memperkuat upaya pengendalian melalui deteksi dini, termasuk Program Cek Kesehatan Gratis dengan target menjangkau 130 juta masyarakat pada 2026, serta penguatan pelacakan kontak erat, terapi pencegahan TB, dan peran masyarakat serta kader kesehatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wagub Maluku Utara Tutup Festival Teluk Jailolo 2026, Pariwisata Disebut Investasi Masa Depan

Penulis
Reta
-

Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, menghadiri sekaligus menutup secara resmi gelaran Festival Teluk Jailolo (FTJ) 2026 yang berlangsung meriah di Desa Dodinga, Kabupaten Halmahera Barat, Sabtu malam (20/6/2026).

Acara penutupan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Wakil Bupati Halmahera Barat, Sekretaris Daerah Halmahera Barat, jajaran Forkopimda dan anggota DPRD Halmahera Barat, perwakilan Kementerian Pariwisata, serta sejumlah wisatawan mancanegara.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan bahwa sektor pariwisata merupakan masa depan kehidupan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan sektor sumber daya alam yang suatu saat akan habis dieksploitasi, pariwisata yang ditopang oleh luhurnya kebudayaan dan kualitas sumber daya manusia akan terus lestari melintasi generasi.

“Negara-negara maju berkembang pesat salah satunya karena pengelolaan pariwisatanya bagus. Oleh karena itu, investasi terbaik untuk masa depan adalah pariwisata. Festival ini menjadi instrumen penting agar peradaban budaya kita terus berkembang dengan baik,” ujar Wagub Sarbin Sehe.

Ia menambahkan, perkembangan pariwisata akan membawa dampak domino yang positif bagi sektor-sektor penunjang lainnya. Wisatawan yang berkunjung ke Maluku Utara datang untuk menyaksikan kekayaan budaya dan warisan leluhur, yang harus terus dijaga kelestariannya melalui festival tahunan seperti ini.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang telah sukses membawa Festival Teluk Jailolo diakui di tingkat nasional hingga masuk dalam kalender tetap Karisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata.

Wagub juga memuji terobosan berani Pemkab Halmahera Barat yang memilih Desa Dodinga sebagai pusat pelaksanaan festival tahun ini. Menurutnya, Festival Teluk Jailolo tidak harus selalu berpusat di ibu kota kabupaten, melainkan bisa digilir ke wilayah lain seperti Kecamatan Ibu, Loloda, atau desa-desa potensial lain di Halmahera Barat pada tahun-tahun mendatang.

Sarbin mengajak seluruh pihak untuk melengkapi ekosistem pariwisata masa depan dengan penguasaan ilmu pengetahuan serta pemanfaatan teknologi digital. Langkah digitalisasi ini dinilai penting guna menyebarluaskan informasi terbaik mengenai potensi pariwisata Maluku Utara ke kancah global secara cepat dan masif.

“Kawan-kawan dari Kementerian Pariwisata maupun wisatawan mancanegara tidak perlu ragu untuk berkunjung ke Maluku Utara, termasuk ke Desa Dodinga ini,” tegasnya mantap.

Maluku Utara memiliki modal sosial yang kuat dengan keberagaman etnis yang saling terhubung erat dalam semangat Mari Moi Ngone Futuru (Bersatu Kita Kuat), serta warisan sejarah yang dikelola oleh empat kesultanan besar. Potensi luar biasa ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen daerah untuk dipelihara.

Di akhir sambutannya, Wagub menyampaikan terima kasih mendalam kepada para tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh masyarakat Desa Dodinga yang telah menjadi tuan rumah yang luar biasa, hangat, dan ramah bagi para pengunjung dan wisatawan.

Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk terus mempererat persatuan dan kesatuan demi kelancaran pembangunan di Maluku Utara dan Halmahera Barat. Selain itu, dengan memanfaatkan momentum Piala Dunia yang berlangsung tahun ini, Sarbin mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikannya sebagai motivasi besar untuk membangkitkan prestasi olahraga sepak bola di Maluku Utara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Sherly Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Maluku Utara, Tekankan Pentingnya Data Akurat

Penulis
Reta
-

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, hadir sekaligus memberikan sambutan resmi pada acara Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) tingkat Provinsi Maluku Utara yang mengusung tema “Statistik Ekonomi Akurat, Pembangunan Tepat”. Acara yang berlangsung di Gamalama Ballroom, Bella Hotel Ternate, Kamis malam (18/6/2026), ditandai secara simbolis dengan pemukulan alat musik tradisional tifa, penyematan rompi, pemasangan tanda pengenal, serta pembacaan ikrar oleh petugas sensus.

Hadir langsung dalam momentum penting ini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Malut, para bupati dan wali kota, serta jajaran pejabat BPS RI dan Kepala BPS kabupaten/kota se-Maluku Utara.

Dalam sambutannya yang lugas dan penuh visi, Gubernur Sherly mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tidak cepat berpuas diri dengan status Maluku Utara sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Tercatat pada tahun 2025, ekonomi Malut tumbuh luar biasa di angka 34% (year-on-year) dan masih memimpin di kuartal I-2026 dengan capaian 19,6%. Namun, ia menggarisbawahi tantangan besar di balik angka tersebut, yakni masalah pemerataan dan inklusivitas.

“Kita semua tahu dan merasakan bahwa pertumbuhan ini belum inklusif. Data BPS menunjukkan sekitar 90% ekonomi kita masih diwakili oleh industri pertambangan yang bersifat ekstraktif. Sementara sektor lain yang menyentuh masyarakat luas seperti perikanan dan perkebunan hanya menyumbang sangat sedikit, berkisar 1% hingga 2%,” ungkap Gubernur Sherly.

Oleh karena itu, Gubernur mengingatkan bahwa industri ekstraktif berbasis sumber daya alam memiliki batas waktu dan suatu saat akan habis. Jika pemerintah daerah tidak menyiapkan sektor-sektor alternatif sejak dini, Maluku Utara terancam mengalami stagnasi ekonomi di masa depan.

“Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah jika kita tidak tahu apa permasalahannya? Di sinilah Sensus Ekonomi 2026 menjadi sangat krusial. Kita butuh data yang presisi hingga ke tingkat desa untuk memetakan sektor apa yang sedang tumbuh, apa kendala modal mereka, atau bagaimana konektivitas pasarnya. Identifikasi yang detail akan melahirkan solusi kebijakan yang terarah dan solutif,” tegas Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini.

Ia juga mengimbau dunia usaha, asosiasi bisnis, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyambut petugas sensus dengan tangan terbuka. Sensus ini murni untuk pemetaan ekonomi demi kebaikan daerah, bukan untuk mencari-cari kesalahan pajak atau mempersulit para pelaku usaha.

Secara khusus, Gubernur menitipkan tiga pesan humanis kepada para petugas lapangan yang seluruhnya merupakan putra-putri asli Maluku Utara:

1. Gunakan Bahasa Lokal: Mengingat tidak semua warga di pelosok desa menguasai bahasa Indonesia formal dengan baik, petugas diminta menyesuaikan komunikasi dengan kearifan lokal.

2. Hindari Jargon Canggih: Jangan gunakan istilah ekonomi yang rumit agar warga tidak bingung dan menjawab dengan keliru. Sederhanakan pertanyaan di lapangan.

3. Sasar Sektor Informal: Petugas wajib memastikan usaha mikro, rumahan, warung, hingga pelaku usaha digital (online) tidak ada yang terlewatkan. Kualitas data jauh lebih penting daripada sekadar kecepatan mengisi formulir.

Terkait hal itu, apresiasi tinggi datang dari Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti. Ia memuji komitmen dan gaya kepemimpinan Gubernur Sherly yang dinilai sangat suportif dan responsif terhadap penyediaan data statistik. Ia menceritakan kesan mendalamnya saat pertama kali bertemu dengan Gubernur Sherly di Jakarta, di mana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Malut dan BPS RI berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam.

“Ini adalah kolaborasi yang luar biasa. Maluku Utara adalah provinsi yang menjadi perhatian penuh kami, bukan hanya karena pertumbuhan ekonominya yang progresif dan tertinggi se-Indonesia, melainkan juga karena komitmen penuh dari Ibu Gubernur,” kata Amalia dalam keynote speech -nya.

Amalia juga mengapresiasi gerak cepat Gubernur yang telah menerbitkan Surat Edaran (SE) dukungan SE2026, yang kemudian langsung diikuti oleh seluruh bupati dan wali kota di Maluku Utara. Sensus nasional ini didanai penuh oleh APBN tanpa membebani APBD daerah.

BPS RI mencatat, berdasarkan data awal, Maluku Utara saat ini memiliki sekitar 90.800 unit usaha, dengan rincian 89.023 merupakan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 1.777 Usaha Menengah Besar (UMB). Seluruh data ini—bersama dengan 1,397 juta rekam individu Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)—akan divalidasi penuh di lapangan oleh petugas yang telah melalui seleksi ketat dan pelatihan intensif.

Senada dengan visi Gubernur, Kepala BPS RI menyebut SE2026 sebagai “momentum emas” bagi Maluku Utara untuk memetakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan (sustainable). Jika lima abad lalu Maluku Utara termasyhur di dunia sebagai The Spice Islands (Kepulauan Rempah) melalui cengkeh dan pala, dan kini merajai hilirisasi nikel, maka ke depan data hasil sensus ini dapat digunakan untuk mendorong hilirisasi sektor non-tambang.

Komoditas unggulan seperti pala di Halmahera Utara, Halmahera Tengah, dan Halmahera Barat, serta cengkeh di Kepulauan Sula, hingga sektor perikanan tangkap dan pariwisata bahari yang luar biasa indah, harus mulai didorong untuk menciptakan nilai tambah yang tinggi.

Di akhir acara, Gubernur Sherly berharap agar hasil data SE2026 ini segera diintegrasikan oleh para Kepala Bappeda di kabupaten/kota se-Maluku Utara agar menjadi basis kebijakan daerah yang tepat sasaran.

“Jika kolaborasi berjalan baik—BPS menjaga kualitas, Pemda membuka akses, petugas sabar, dan pelaku usaha menjawab dengan jujur—maka data akurat akan tercipta. Ini bukan sekadar menghitung angka hari ini, melainkan menentukan arah masa depan ekonomi Maluku Utara dan Indonesia,” tutup Gubernur.

Gerakan bersama menyukseskan SE2026 ini digaungkan melalui akronim jargon “TIER”:

– T (Terima): Terima petugas sensus dengan ramah dan baik.

– I (Isi): Isi data dan berikan jawaban dengan jujur serta benar.

– ER (Erat/Rahasia): Kerahasiaan data pelaku usaha dilindungi penuh oleh undang-undang dan terjamin aman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Riau Gerak Cepat Perbaiki Jalan Simpang Perak–Istana Sayap, Warga Apresiasi

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau) bergerak cepat menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kondisi Jalan Simpang Perak–Istana Sayap di Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya mengalami kerusakan dan berlubang.

Perbaikan ruas jalan tersebut dilakukan sebagai bentuk respons cepat pemerintah daerah setelah berbagai keluhan masyarakat ramai disampaikan, termasuk melalui media sosial, terkait kondisi jalan yang dinilai membahayakan pengguna jalan serta mengganggu aktivitas mobilitas harian.

Plt Kepala Dinas PUPRPKPP Riau, Zulfahmi, menegaskan bahwa pemerintah provinsi langsung menindaklanjuti arahan Plt Gubernur Riau untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

“Kami langsung menindaklanjuti arahan Bapak Plt Gubernur Riau. Kondisi Jalan Simpang Perak sudah lama menjadi perhatian masyarakat, dan ini menjadi prioritas kami untuk segera ditangani demi keselamatan pengguna jalan,” ujar Zulfahmi, Minggu (21/6/2026).

Penanganan jalan dilakukan oleh UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I secara bertahap dengan fokus pada titik-titik kerusakan paling parah. Metode ini diterapkan agar perbaikan dapat berjalan efektif, terukur, dan memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat pengguna jalan.

Zulfahmi menambahkan bahwa pendekatan bertahap juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pekerjaan infrastruktur agar lebih tahan lama dan memberikan manfaat jangka panjang.

“Kita kerjakan secara bertahap pada titik-titik yang menjadi prioritas. Tujuannya jelas, meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat yang melintas di ruas jalan ini,” katanya.

Respons cepat pemerintah provinsi mendapat tanggapan positif dari masyarakat sekitar yang selama ini terdampak kondisi jalan rusak tersebut.

Salah satu warga Pelalawan, Andi (37), mengaku sangat terbantu dengan langkah cepat pemerintah yang langsung turun memperbaiki jalan setelah keluhan masyarakat ramai disampaikan.

“Alhamdulillah sekarang sudah mulai diperbaiki. Kami sebagai warga sangat terbantu karena sebelumnya jalan ini cukup berbahaya, apalagi kalau malam hari,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Siti Rahma (29), pengguna jalan yang setiap hari melintasi ruas tersebut untuk beraktivitas.

“Terima kasih kepada pemerintah provinsi yang cepat merespons. Kami berharap setelah diperbaiki, jalan ini bisa lebih nyaman dan aman dilalui,” katanya.

Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan merupakan salah satu prioritas utama, mengingat perannya sebagai urat nadi perekonomian dan mobilitas masyarakat di daerah.

Melalui Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Pemprov Riau berkomitmen terus memperkuat konektivitas antarwilayah serta memastikan infrastruktur jalan dalam kondisi layak dan aman digunakan masyarakat.

Perbaikan Jalan Simpang Perak–Istana Sayap juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik di Kabupaten Pelalawan.

Dengan adanya penanganan cepat ini, pemerintah berharap masyarakat dapat merasakan langsung manfaat pembangunan, sekaligus turut menjaga infrastruktur yang telah diperbaiki agar dapat bertahan lebih lama dan digunakan secara optimal.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Pemprov Riau dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif, hadir di tengah masyarakat, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...206207208...4,867Halaman 207 dari 4,867