Beranda blog Halaman 208

Diskominfo Jatim dan BBKSDA Madiun Perkuat Literasi Digital Cegah Perdagangan Satwa Liar Ilegal

Penulis
Reta
-

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Wilayah I Madiun menggelar sosialisasi literasi digital untuk mencegah dan memantau perdagangan ilegal satwa liar dilindungi melalui platform daring.

 

Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) KSDA Wilayah I Madiun, Arodens Wahanto, menegaskan bahwa pola perdagangan satwa liar kini bergeser dari pasar konvensional ke ruang digital. “Di era digital, media sosial menjadi pasar bebas yang rawan disalahgunakan. Karena itu, literasi digital sangat penting untuk mencegah praktik perdagangan satwa dilindungi,” ujarnya dalam kegiatan sosialisasi di Madiun, Kamis (18/6/2026).

 

Ia menambahkan, banyak kasus peredaran satwa liar berawal dari ketidaktahuan masyarakat bahwa hewan yang dijual termasuk kategori dilindungi. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat sekaligus mendorong kolaborasi dalam pengawasan peredaran satwa di ruang digital.

 

Ketua Tim Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Statistik Diskominfo Jatim, Satriyo Wahyudi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Jatim dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. “Kami terus mendukung penguatan literasi digital dan keterbukaan informasi publik. Kolaborasi pemerintah, instansi, dan masyarakat menjadi kunci menjaga kualitas informasi di ruang siber,” tegasnya.

 

Sosialisasi yang berlangsung dua hari, 18–19 Juni 2026, diikuti oleh mahasiswa, komunitas pecinta satwa, aktivis, warga tepian hutan, serta undangan lainnya. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran publik tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati sekaligus mencegah praktik perdagangan ilegal satwa liar di Jawa Timur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

TVRI Kantongi Hak Siar Piala Dunia 2026, U-17 2026, dan Piala Dunia Wanita 2027

Penulis
Reta
-

Televisi Republik Indonesia (TVRI) menegaskan bahwa proses perolehan hingga pengelolaan hak siar kompetisi FIFA dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Utama TVRI, Fiki Satari, mengatakan hak media dan hak penyiaran yang diperoleh TVRI dari FIFA tidak hanya mencakup Piala Dunia FIFA 2026, tetapi juga Piala Dunia U-17 2026 dan Piala Dunia Wanita 2027. Hak tersebut mengacu pada Media Rights Agreement yang ditandatangani pada Desember 2025 dengan masa pemanfaatan sejak 180 hari sebelum hingga 180 hari setelah masing-masing turnamen berakhir.

“Hak ini mencakup Piala Dunia 2026, Piala Dunia U-17 2026, dan Piala Dunia Wanita 2027, dengan periode pemanfaatan hak siar sejak 180 hari sebelum dan 180 hari setelah event berakhir,” ujar Fiki dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Fiki menjelaskan, TVRI memperoleh hak media atau hak penyiaran, bukan hak untuk mengelola maupun menyelenggarakan kompetisi FIFA. Melalui perjanjian tersebut, TVRI memperoleh akses terhadap feed resmi pertandingan sesuai mekanisme distribusi yang ditetapkan FIFA.

Ia menambahkan, paket hak siar yang dimiliki TVRI meliputi hak penayangan dan distribusi sesuai kontrak, akses feed resmi pertandingan, serta distribusi melalui kanal resmi yang telah disepakati. Menurutnya, nilai maupun cakupan hak siar di setiap negara tidak dapat dibandingkan secara langsung karena bergantung pada struktur paket, jumlah kompetisi, platform distribusi, dan kesepakatan masing-masing negara.

“Kami memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan dalam kontrak kerja sama dengan FIFA,” katanya.

Terkait pembayaran hak siar, Fiki memastikan seluruh proses telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme anggaran negara. Tahapan tersebut meliputi telaah kebutuhan, pemeriksaan dokumen pendukung, koordinasi dengan unit teknis, hukum, keuangan, hingga fungsi pengawasan sebelum pelaksanaan pembayaran.

“Berdasarkan laporan yang saya terima, proses pembayaran hak siar telah dilakukan sesuai ketentuan kontrak dan mekanisme anggaran negara. Besaran yang dikeluarkan oleh negara sama dengan nilai kontrak yang dibayarkan kepada FIFA,” ujarnya.

Dalam penyiarannya, TVRI akan mendistribusikan siaran secara terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan FIFA. Masyarakat dapat mengakses pertandingan melalui siaran televisi terestrial TVRI Nasional dan TVRI Sport secara gratis, layanan OTT melalui Folaplay dan MAXStream, serta layanan televisi satelit DTH melalui Transvision, K-Vision, dan Indovision.

Selain menyediakan akses bagi masyarakat, TVRI juga berkewajiban menerapkan perlindungan hak siar melalui sistem keamanan teknis seperti enkripsi, pembatasan wilayah akses, dan pengaturan transmisi sesuai ketentuan FIFA.

Fiki menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari masyarakat terkait penyiaran Piala Dunia. Menurutnya, hal tersebut menjadi bentuk kepedulian publik agar masyarakat dapat menikmati tayangan resmi dengan kualitas terbaik.

“Kami berharap siaran Piala Dunia 2026 ini dapat dinikmati dan memberikan kegembiraan bagi masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

MSCI Soroti Transparansi Pasar, Status Indonesia sebagai Emerging Market Tetap Aman

Penulis
Reta
-

Lembaga penyedia indeks global MSCI Inc. menempatkan Indonesia tetap dalam kategori pasar negara berkembang (emerging market) dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis pada 18 Juni 2026 waktu setempat. Dalam laporan tersebut, terdapat satu penyesuaian penilaian bagi Indonesia, yakni pada kriteria Information Flow (arus informasi) dari semula “+” menjadi “−”. Pemerintah memandang catatan ini sebagai penegasan atas arah agenda reformasi pasar modal yang telah dan sedang berjalan.

“Catatan MSCI justru menegaskan bahwa fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia tetap kuat. Yang menjadi perhatian adalah aspek transparansi dan integritas pasar, dan di sinilah Pemerintah bersama OJK dan BEI telah dan terus melakukan reformasi secara konkret, mulai dari penyesuaian free float, keterbukaan pemilik manfaat akhir, hingga pendalaman pasar. Kami optimistis Indonesia tetap berada pada jalur emerging market, dan Pemerintah berkomitmen menuntaskan agenda reformasi ini untuk menjaga kepercayaan investor,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (19/06), menegaskan komitmen Pemerintah untuk menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal nasional.

MSCI menggarisbawahi bahwa akses, ukuran, dan likuiditas pasar Indonesia tetap dinilai memadai, dan tidak terdapat isu pembatasan kepemilikan asing yang menjadi sorotan pada tinjauan tahun ini. Ruang perbaikan yang disoroti berfokus pada peningkatan kualitas keterbukaan struktur kepemilikan saham dan penguatan integritas pembentukan harga, area yang justru tengah menjadi prioritas reformasi Pemerintah bersama otoritas. Catatan atas penyediaan informasi pasar dalam bahasa Inggris pun siap dioptimalkan guna meningkatkan kemudahan akses bagi investor global.

Secara agregat, MSCI menyatakan bahwa pada siklus tahun ini terdapat lebih banyak perbaikan dibandingkan penurunan penilaian di kelompok emerging markets. Penyesuaian penilaian aksesibilitas pasar pada 2026 hanya dialami oleh Indonesia dan Turki. Penting digarisbawahi bahwa penyesuaian ini tidak mengubah status Indonesia sebagai pasar negara berkembang. Keputusan klasifikasi pasar secara resmi akan diumumkan MSCI melalui Annual Market Classification Review pada 23 Juni 2026.

Reformasi Berkelanjutan untuk Menjaga Kepercayaan Pasar

Pemerintah bersama otoritas terkait menempatkan penguatan transparansi dan integritas pasar sebagai prioritas. Catatan MSCI sejalan dengan arah reformasi yang tengah diakselerasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), serta didukung sinergi kebijakan lintas otoritas. Sejumlah langkah komitmen Pemerintah dan OJK untuk mendukung pasar modal antara lain mencakup:

  1. Kebijakan free float dari 7,5% menjadi 15% untuk meningkatkan likuiditas pasar, (sudah berlaku efektif Maret 2026, pemenuhan bertahap);
  2. Transparansi pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner/UBO) melalui pengembangan sistem dan keterbukaan kepemilikan (sudah berjalan, terus diperkuat);
  3. Keterbukaan nama pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% (sudah berlaku, publikasi rutin sejak Maret 2026);
  4. Akselerasi demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia/BEI (dalam proses);
  5. Pendalaman pasar terintegrasi melalui peningkatan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi menjadi 20% dengan fokus saham LQ45;
  6. Penguatan penegakan aturan dan sanksi;
  7. Perbaikan tata kelola perusahaan emiten (corporate governance); serta
  8. Penguatan sinergi antarpemangku kepentingan.

Langkah-langkah tersebut diperkuat oleh fondasi makroekonomi yang terjaga. Stabilitas nilai tukar, inflasi yang terkendali, serta bauran kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati menjadi jangkar kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional. Pemerintah meyakini kombinasi reformasi struktural pasar modal dan stabilitas makroekonomi akan terus memperkuat daya tarik dan kredibilitas pasar Indonesia di mata investor institusi global.

Di sisi sektor eksternal, Pemerintah bersama Bank Indonesia terus menjaga kepercayaan pasar melalui bauran kebijakan yang terukur, antara lain penyesuaian suku bunga acuan menjadi 5,75% pada Juni 2026, penguatan stabilitas dan pendalaman pasar valuta asing, pengelolaan pembiayaan yang prudent termasuk penerbitan Surat Utang Negara dalam denominasi valuta asing, serta penguatan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga kecukupan likuiditas. Kombinasi langkah ini menjadi penyangga ketahanan sektor eksternal sekaligus menopang kepercayaan investor di tengah dinamika global.

Lebih lanjut, Pemerintah mengimbau pelaku pasar untuk tetap tenang dan menyikapi hasil review ini secara proporsional. Pemerintah terus berkoordinasi dengan MSCI dan komunitas investor global, serta memastikan agenda reformasi berjalan konsisten menjelang pengumuman klasifikasi pada 23 Juni 2026 dan siklus peninjauan berikutnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

MotoGP Mandalika 2026 Digelar Oktober, Diproyeksikan Kembali Dongkrak Ekonomi Nasional

Penulis
Reta
-

Indonesia kembali bersiap menyelenggarakan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang akan berlangsung pada 9-11 Oktober 2026 di Mandalika International Circuit, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Memasuki tahun kelima penyelenggaraan sejak pertama kali digelar pada 2022, ajang balap motor kelas dunia tersebut terus berkembang menjadi salah satu agenda sport tourism terbesar di Indonesia yang memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan pengembangan kawasan.

“Ini tidak hanya sekedar event olahraga biasa. Justru ini adalah instrumen strategis kita untuk mendorong perekonomian,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam sesi Talk Show pada acara Launching Ceremony Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Jakarta, Kamis (18/06).

Penyelenggaraan MotoGP Mandalika telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi nasional. Pada gelaran tahun 2025, ajang tersebut tercatat menghasilkan dampak ekonomi sebesar Rp4,96 triliun yang berasal dari peningkatan kunjungan wisatawan, pergerakan sektor transportasi dan akomodasi, perdagangan, serta berbagai aktivitas usaha yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha di daerah.

Selain mendorong perputaran ekonomi, penyelenggaraan MotoGP juga memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah berbagai ajang internasional. Menurut Sesmenko Susiwijono, keberlanjutan penyelenggaraan MotoGP selama lima tahun berturut-turut mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan perhelatan berskala global.

“Penyelenggaraan event ini menunjukkan kepercayaan dunia internasional. Tidak semua negara yang mampu bayar juga dipercaya menyelenggarakan event, itu kuncinya,” tegas Sesmenko Susiwijono.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan bahwa sport tourism dan sport industry merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kita percaya dalam mendorong daripada sport turism dan sport industry, yang salah satunya bagaimana berbagai pihak, baik pemerintah, private sector, dan juga masyarakat, kita semua spending sama-sama untuk pertumbuhan daripada ekonomi,” ujar Menpora Erick.

Dalam sesi talk show, para narasumber turut menyoroti manfaat penyelenggaraan MotoGP yang tidak hanya dirasakan oleh sektor olahraga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pembangunan daerah. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Moreno Soeprapto menyampaikan bahwa antusiasme komunitas otomotif nasional terhadap MotoGP terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain mendorong geliat industri otomotif dan modifikasi dalam negeri, ajang tersebut juga menjadi sarana penting untuk menumbuhkan talenta-talenta muda Indonesia di dunia balap internasional.

Dari perspektif daerah, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri menuturkan bahwa penyelenggaraan MotoGP telah memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat, termasuk melalui keterlibatan lebih dari 600 pelaku UMKM dalam berbagai aktivitas pendukung acara. Kehadiran MotoGP juga semakin memperkuat daya tarik Mandalika dan destinasi wisata lainnya di Nusa Tenggara Barat, sekaligus membuka peluang investasi dan meningkatkan kunjungan wisatawan.

Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas Vivi Yulaswati menegaskan bahwa sport tourism telah berkembang menjadi industri yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan. Selain menghasilkan dampak ekonomi hingga triliunan rupiah, penyelenggaraan MotoGP juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja serta mendorong penguatan ekosistem pariwisata dan olahraga yang berkelanjutan.

Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan olahraga berkelas dunia, tetapi juga semakin memperkuat posisi KEK Mandalika sebagai destinasi sport tourism unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata nasional.

“Di tengah raungan mesin MotoGP, mudah-mudahan juga dapat memanaskan mesin ekonomi Indonesia,” pungkas Sesmenko Susiwijono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Budaya Antikorupsi, BKN dan KPK Resmikan Platform e-Learning ASN Berintegritas

Penulis
Reta
-

Sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat budaya antikorupsi melalui pembelajaran digital yang dapat diakses oleh ASN di seluruh Indonesia, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) meluncurkan sistem e-Learning ASN Berintegritas yang dapat diakses seluruh ASN. Peluncuran sistem pendidikan integritas bagi ASN ini sekaligus akan mendukung program BKN pro-karier ASN terbaru, yakni pendampingan kepada 643 instansi pemerintah.

Kepala BKN, Prof. Zudan mengatakan program pendampingan instansi akan mencakup delapan aspek manajemen ASN, termasuk pengembangan kompetensi, budaya kerja, dan penguatan citra institusi yang tidak dapat dipisahkan dari integritas ASN sebagai pelaksana tugas pemerintahan. Sistem e-Learning ASN Berintegritas ini sendiri akan diintegrasikan dengan platform ASN Digital sebagai sistem berbagi pakai BKN bersama seluruh instansi dalam pengelolaan manajemen ASN.

Dukung e-Learning ASN Berintegritas sebagai sistem pembelajaran berkelanjutan seluruh ASN, Prof. Zudan menekankan bahwa penguatan integritas ASN merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional. Menurutnya, dengan jumlah ASN yang mencapai sekitar 6,7 juta orang, pembangunan budaya integritas akan memberikan dampak besar terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

“ASN merupakan pelaksana pengelolaan APBN dan APBD, penyelenggara pelayanan publik, penyusun regulasi, hingga pelaksana pengadaan barang dan jasa. Karena itu, integritas harus menjadi fondasi utama agar risiko-risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diminimalkan,” ujar Prof. Zudan dalam peluncuran program e-Learning ASN Berintegritas yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/06/2026) di Auditorium Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Prof. Zudan juga mengajak seluruh ASN membangun budaya integritas melalui langkah sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. “Mari kita mulai dari hal sederhana, yaitu jangan mengambil barang yang bukan milik kita dan jangan mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Jika seluruh ASN memegang prinsip tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah akan semakin kuat,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai pembelajaran digital menjadi instrumen strategis dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan ASN. Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga harus diperkuat melalui pendidikan yang berkelanjutan. “E-learning merupakan instrumen yang sangat kuat sebagai platform pembelajaran integritas. Ke depan, pembelajaran ini diharapkan menjadi bagian penting dalam pengembangan karier ASN sehingga budaya integritas benar-benar melekat dalam setiap aparatur,” ujar Setyo.

Di samping itu, Kepala LAN, Muhammad Taufiq, mengatakan bahwa penguatan integritas merupakan bagian dari transformasi pembelajaran ASN melalui ekosistem Corporate University. Menurutnya, pembelajaran tidak lagi sekadar berorientasi pada sertifikat, tetapi harus mampu mengubah perilaku dan meningkatkan kinerja ASN. “Belajar harus menghasilkan perubahan perilaku. Karena itu, pembelajaran integritas menjadi bagian dari budaya organisasi yang dibangun secara kolaboratif melalui ekosistem pembelajaran digital,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan bahwa integritas ASN harus dibangun secara konsisten dan menjadi bagian dari pengembangan kompetensi aparatur. “Hari ini kita bukan sekadar meluncurkan platform digital, tetapi sedang meletakkan fondasi moral bagi masa depan birokrasi Indonesia. Integritas tidak lahir secara instan, melainkan harus dilatih dan dibangun secara terus-menerus,” ujarnya.

Peluncuran sistem pembelajaran bersama seluruh ASN ini menjadi wujud kolaborasi antara KPK, BKN, LAN, dan Kementerian PANRB untuk mendukung pembangunan SDM ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamensos Tegaskan Sekolah Rakyat Hadir untuk Putus Rantai Kemiskinan

Penulis
Reta
-
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi jutaan anak dari keluarga miskin untuk memperoleh akses pendidikan yang layak. Hal ini disampaikan dalam Talkshow Mahasiswa Berbicara bertajuk “Bangun Persatuan Nasional Tegakkan Pasal 33 UUD 1945” yang turut menghadirkan Fuad Bawazier, di Mattea Social Space, Jakarta Pusat.
Menurut Agus, latar belakang pembangunan Sekolah Rakyat berangkat dari realitas bahwa sebagian besar keluarga miskin kesulitan menyekolahkan anak-anak mereka. Berdasarkan data, lebih dari 76 persen orang tua menyatakan keterbatasan ekonomi menjadi penghambat utama akses pendidikan.
“Ketika Presiden membangun Sekolah Rakyat khusus untuk masyarakat miskin, harapan itu muncul kembali. Yang sebelumnya tidak punya kesempatan, kini bisa kembali bersekolah,” ujar Agus, Jumat (19/6/2026).
Ia juga membagikan pengalaman langsung saat menemui masyarakat di berbagai daerah. Di Magelang, Agus bertemu seorang ibu yang telah kehilangan harapan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang SMA karena kondisi ekonomi. Kehadiran Sekolah Rakyat kemudian menghidupkan kembali harapan tersebut.
Sementara di Klaten, ia menjumpai anak-anak yang hidup dalam keterbatasan ekstrem, bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Dalam kasus lain di Jakarta, terdapat siswa Sekolah Rakyat yang enggan pulang ke rumah saat libur sekolah karena khawatir memberatkan orangtua terkait makan sehari-hari.
“Masih ada sekitar 4 juta anak yang membutuhkan akses pendidikan karena kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir sebagai jembatan untuk masa depan mereka,” tegasnya.
Agus menambahkan, program ini bukan sekadar kebijakan pendidikan, tetapi bagian dari upaya negara dalam memutus rantai kemiskinan struktural sekaligus menjalankan amanat konstitusi. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Menurutnya, penyediaan akses pendidikan bagi masyarakat miskin melalui Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata dari upaya negara menghadirkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam pasal tersebut.
“Kita negara kaya, tetapi kekayaan itu belum dinikmati secara merata. Presiden hari ini sedang menjalankan amanat penderitaan rakyat dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa,” katanya.
Sementara itu, Fuad Bawazier, yang merupakan ekonom senior dan pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Pembangunan VII, menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi landasan utama kebijakan negara.
“Negara harus memastikan bahwa kekayaan dan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Pendidikan menjadi kunci penting untuk menciptakan keadilan sosial,” ujarnya.
Talkshow ini juga mendorong mahasiswa untuk turut mengawal kebijakan pro-rakyat, termasuk Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari upaya bersama menegakkan nilai-nilai konstitusi dan memperkuat persatuan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekolah Rakyat Permanen di Kota dan Kabupaten Pasuruan Masuki Tahap Akhir Pembangunan

Penulis
Reta
-
Proses pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sudah memasuki tahap final dan ditargetkan mulai beroperasi pada 14 Juli mendatang.
Site Engineer Manager PT Nindya Karya, Deska, mengatakan progress pembangunan Sekolah Rakyat di Purworejo, Kota Pasuruan, sudah mencapai 80,921 persen per Rabu, 17 Juni 2026.
Dengan tenggat waktu yang tersisa dia optimistis pembangunan bakal rampung. “Secara realistis Juli kita kejar,” ujar Deska Kamis (18/6/2026).
Optimisme Deska bukan tanpa dasar lantaran selaras dengan kondisi nyata di lapangan. Pantauan di lapangan, ruang kelas, ruang guru, asrama, kantin, serta fasilitas lain seperti rumah pompa, dan lapangan sudah terlihat rapi.
Begitu pula dengan aula serba guna dan masjid yang sudah masuk tahap finishing. Bahkan, fasilitas ramah disabilitas seperti tangga ramp dan guiding block di lantai sudah terpasang.
Untuk mengejar target, sebanyak 1.408 pekerja diterjunkan dengan durasi kerja 16 jam sehari.
Di tempat berbeda, kondisi serupa juga terlihat di Sekolah Rakyat permanen Kabupaten Pasuruan yang berlokasi di Desa Lajuk, Kecamatan Gondangwetan. Di atas lahan seluas 6 hektare lebih tersebut sudah berdiri kokoh ruang-ruang kelas, asrama, perpustakaan, masjid, serta fasilitas pendukung lainnya.
“Progress (pembangunan) sudah mencapai 82,28 persen per hari ini,” jelas Mahendra, Site Engineer Manager PT Nindya Karya.
Dengan sisa waktu yang ada serta sumberdaya yang tersedia dia optimistis bisa mencapai target penyelesaian proyek pada Juli mendatang.
Melihat kesiapan bangunan yang ada, Kepala Sekolah SRMP 28 Kota Pasuruan Yuli Prihatini menjelaskan telah menyusun jadwal perpindahan guru, tenaga pendidik, dan siswa ke lokasi permanen di Purworejo.
Di tempat baru tersebut nanti akan ditempati 50 siswa SMP yang sudah existing dan tambahan sekitar  270 siswa baru. “(Dari) sisi fisik bangunan luar biasa, Alhamdulillah,” katanya.
Lontaran serupa disampaikan Kepala Sekolah SRT 48 Kabupaten Pasuruan Iqbal Tawakal dan Kepala Sekolah SRT 3 Pasuruan Julianto, yang akan menempati Sekolah Rakyat permanen Kabupaten Pasuruan.
Keduanya bersyukur proses pembangunan berjalan lancar dan siap boyongan jelang open house Sekolah Rakyat dan MPLS pada medio Juli mendatang. Open house akan menghadirkan para calon siswa, orangtua calon siswa, serta masyarakat sekitar untuk melihat langsung kondisi utuh Sekolah Rakyat permanen.
“Tanggal 11 Juli pindahan, semoga mulai bisa tempati asrama, sekolah, dan kantin,” harapnya seraya menjelaskan nanti sekolah akan ditempati total 240 siswa.
Menutup agenda peninjauan, Tenaga Ahli Menteri Sosial Fajar WH bersyukur proses pembangunan telah memasuki fase akhir. Dia berharap pembangunan terus berjalan lancar sehingga agenda masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) dan open house Sekolah Rakyat berjalan sesuai jadwal.
“Tinggal kemudian mengawal fase krusial transisi operasional dari sekolah rakyat rintisan ke sekolah rakyat permanen,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Salurkan 7,75 Juta Ton Cadangan Beras Sejak 2023, Stok Bulog Tembus 5,2 Juta Ton

Penulis
Reta
-

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dijaga pemerintah bersama Perum Bulog senantiasa diperuntukkan untuk kebaikan masyarakat. Sejak tahun 2023, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan penyaluran CBP melalui berbagai program dapat menyasar langsung masyarakat dengan berbagai kebutuhan.

Bapanas mencatat total CBP yang telah disalurkan dalam rentang tahun 2023 sampai 2025 mencapai 7,75 juta ton. Rinciannya selama tahun 2023 di angka 2,76 juta ton. Kemudian selama 2024 mencapai 3,37 juta ton dan sepanjang 2025 telah tersalurkan 1,62 juta ton. Tentunya penyaluran CBP ditujukan untuk memberikan bantalan ekonomi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap beras dengan harga yang lebih terjangkau.

“Pemerintah konsisten menyalurkan stok CBP untuk masyarakat melalui banyak program. Mulai dari program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) beras, bantuan pangan dengan jutaan penerima, dan juga demi membantu masyarakat di daerah yang sedang mengalami bencana alam,” tutur Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa di Jakarta pada Kamis (18/6/2026).

Adapun penyaluran stok CBP tahun 2023 dengan total 3,37 juta ton terdiri dari bantuan pangan beras 1,49 juta ton, SPHP beras 1,18 juta ton, dan golongan anggaran 87,5 ribu ton serta tanggap darurat 2,3 ribu ton. Selanjutnya penyaluran CBP sepanjang 2024 meliputi bantuan pangan beras 1,97 juta ton, SPHP beras 1,4 juta ton, dan tanggap darurat 442 ton.

Sementara penyaluran stok CBP selama tahun 2025 mencatatkan total 1,62 juta ton yang terdiri dari SPHP beras yang menempati porsi terbesar dengan 802,9 ribu ton. Kemudian untuk bantuan pangan beras 710,78 ribu ton, golongan anggaran 92,1 ribu ton, dan tanggap darurat 13,16 ribu ton.

Deputi Bapanas Ketut menjelaskan berbagai program baik tersebut tentunya masih akan dilanjutkan untuk tahun 2026. Apalagi pemerintah saat ini memperkuat stok CBP dengan mengandalkan penyerapan produksi petani dalam negeri sepenuhnya.

“Saat ini pemerintah fokus penyerapan panen petani kita untuk CBP. Ini juga diiringi dengan pelaksanaan program penyaluran ke masyarakat sampai akhir tahun nanti. Tentunya upaya ini harus kontinyu diimplementasikan agar hulu dan hilir selalu terjaga kestabilannya,” ujar Deputi Ketut.

Untuk diketahui, per 18 Juni, realisasi penyaluran CBP untuk anggaran 2026 telah menyentuh total 946,8 ribu ton. Ini terdiri dari bantuan pangan beras 550,1 ribu ton, SPHP beras 348,5 ribu ton, golongan anggaran 36,8 ribu ton, dan tanggap darurat 11,3 ribu ton. Pemerintah pun telah memutuskan bantuan pangan beras akan ditambah 3 bulan alokasi di semester kedua tahun ini.

Sementara total stok beras yang ada di Bulog sampai 18 Juni 2026 berada di angka 5,2 juta ton. Ini bersumber dari pengadaan setara beras produksi dalam negeri sejak awal 2026 yang telah mencapai 3,18 juta ton. Selain itu juga ditopang dari stok akhir tahun 2025 yang masih 3,24 juta ton dengan realisasi pengadaan produksi dalam negeri selama 2025 di 3,43 juta ton tanpa ada impor.

Dalam berbagai kesempatan, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian menyatakan beras Indonesia melimpah ruah untuk masyarakat. Pemerintah tidak menginginkan ada importasi beras dengan kondisi beras yang eksponensial seperti hari ini.

“Beras kita melimpah. Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok sekarang 5,2 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama merdeka,” kata Amran.

“Kalau dulu, stok di Bulog hanya 1 juta ton kemudian harga naik, kesimpulannya impor. Sekarang berbeda. Kita surplus. Kita sudah swasembada,” tambah Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

Pencapaian produksi beras Indonesia turut disebut dalam laporan Rice Outlook edisi Mei 2026 yang dirilis United States Department of Agriculture (USDA). USDA melaporkan produksi beras secara global periode 2025-2026 meningkat 1,5 juta ton. Pada Rice Outlook bulan April 541,3 juta ton dan naik menjadi totalnya 542,8 juta ton.

Indonesia disebut menjadi salah satu negara dengan perkembangan angka produksi beras setahun tertinggi bersama Nigeria, Pantai Gading, dan Vietnam. Namun jika dibandingkan 3 negara tadi, hanya Indonesia yang memiliki angka total produksi beras setahun mencapai lebih dari 30 juta ton. Nigeria berada di angka 5,9 juta ton, Pantai Gading 1,7 juta ton, dan Vietnam 26,2 juta ton.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Siapkan Strategi Selamatkan Peternak, Konsumsi Ayam dan Telur di MBG Ditambah

Penulis
Reta
-

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian menyatakan adanya depresiasi harga di tingkat peternak unggas tidak dapat dibiarkan begitu saja. Pemerintah harus hadir agar level harga di tingkat produsen pangan dapat sesuai dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) demi menjaga keberlangsungan usaha peternak unggas nasional. Salah satunya dengan mendorong penyerapan komoditas tersebut pada progam Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Harga yang turun, tidak kalah pentingnya. Ini (peternak unggas) kesulitan. Telur turun drastis. Harga di peternak itu (bisa) Rp 18.000 sampai 20.000 per kilo. Kemudian ayam juga turun drastis,” ungkap Kepala Bapanas Amran dalam rapat pengendalian inflasi di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Pemerintah sepakat untuk melaksanakan optimalisasi penyerapan produk peternak unggas untuk menunjang program MBG. Tentunya program strategis ini diharapkan dapat menjadi alat kontrol fluktuasi harga pangan pokok, terutama sebagai bantalan keekonomian harga produsen pangan dalam negeri.

“Kami sudah koordinasi. MBG agar konsumsi telur dan ayamnya dinaikkan dari satu kali per minggu, kalau bisa tiga kali per minggu. Kami komunikasi langsung dengan Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) agar segera realisasikan konsumsi telur ayam, (sehingga) bisa menjadi alat kontrol untuk mengontrol harga pangan,” kata Amran.

Adapun pergerakan harga ayam broiler tingkat peternak dalam pantauan Bapanas mulai bergerak positif. Rerata harga secara nasional per 15 Juni tercatat telah berada di Rp 22.107 per kilogram (kg). Level harga tersebut mulai naik 0,56 persen dibandingkan harga sehari sebelumnya di Rp 21.984 per kg. Sementara dibandingkan seminggu sebelumnya juga sudah naik tipis 0,02 persen.

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dilaporkan memiliki rerata harga ayam broiler tingkat peternak paling rendah dengan harga Rp 18.438 per kg. Sementara provinsi dengan rerata harga paling tinggi ada di Riau dengan harga Rp 27.000 per kg atau telah melampaui HAP tingkat peternak yang ditetapkan di Rp 25.000 per kg.

Selanjutnya mengenai pergerakan harga telur ayam ras tingkat peternak secara nasional, per 15 Juni telah berada di Rp 24.019 per kg. Provinsi Sumsel kembali tercatat dengan rerata harga paling rendah di Rp 22.000 per kg. Untuk provinsi dengan rerata harga paling tinggi ada di Sulawesi Utara dengan Rp 28.000 per kg yang telah melebihi HAP tingkat peternak di Rp 26.500 per kg.

Selain memperluas akses penyerapan produk ternak unggas di hilir, pemerintah juga membantu peternak unggas dalam negeri agar biaya produksi dapat semakin efisien. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan telah dijalankan sejak 9 Mei 2026.

Untuk pelaksanaan program SPHP jagung pakan, Bapanas telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 678 miliar di tahun ini. Total alokasi penyaluran sebanyak 242 ribu ton dan dapat berlangsung hingga akhir 2026. Sebanyak lebih dari 5 ribu peternak yang terdiri dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas pada 26 provinsi menjadi target sasaran SPHP jagung pakan tahun ini.

Dalam catatan Bapanas, realisasi salur SPHP jagung pakan yang telah dijalankan Perum Bulog sampai 15 Juni mencapai 42,4 ribu ton atah sekitar 19,9 persen dari target sementara 213,2 ribu ton. Masih ada sisa pagu 28,8 ribu ton lagi yang masih sedang diproses bersama Kementerian Pertanian untuk memperoleh tambahan peternak penerima manfaat.

Lebih lanjut, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sampai minggu kedua Juni 2026, jumlah daerah dengan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) telur ayam ras dan daging ayam ras di tingkat konsumen semakin banyak. Penurunan IPH Telur ayam ras ada di 198 kabupaten/kota dan daging ayam ras di 182 kabupaten/kota.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

SISKA Jadi Strategi Baru Pemerintah Wujudkan Swasembada Protein Nasional

Penulis
Reta
-

Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong pengembangan Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) sebagai salah satu strategi meningkatkan produksi protein hewani nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor daging dan susu sapi.

Hal tersebut disampaikan Widiastuti selaku Deputi Bidang Usaha Pangan dan Pertanian dalam Seminar Nasional Peningkatan Produksi Protein Hewani Nasional Berbasis Integrasi Sapi-Sawit Skala Besar. Menurutnya, kebutuhan protein hewani masyarakat terus meningkat, sementara produksi susu dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional.

“SISKA menjadi solusi berbasis sumber daya lokal yang mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung kemandirian protein hewani nasional,” ujar Widiastuti.

Melalui konsep integrasi ini, limbah perkebunan sawit seperti bungkil inti, pelepah, dan daun dimanfaatkan sebagai pakan ternak, ditambah pemanfaatan rumput di area perkebunan. Skema tersebut terbukti dapat menekan biaya pakan hingga 40 persen dan meningkatkan efisiensi usaha peternakan.

Indonesia saat ini memiliki sekitar 16,38 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Jika separuhnya dimanfaatkan untuk program integrasi, potensi tambahan populasi mencapai 2,73 juta ekor sapi, baik untuk penggemukan maupun pembibitan. Peningkatan populasi sapi domestik diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor daging sapi yang pada 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 297 ribu ton.

Selain memperkuat pasokan protein nasional, integrasi sapi-sawit juga membuka peluang peningkatan pendapatan petani melalui diversifikasi usaha. Program ini turut memberikan manfaat lingkungan melalui pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk organik yang dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia dan herbisida.

Meski memiliki potensi besar, implementasi SISKA masih menghadapi tantangan berupa kebutuhan investasi, dukungan regulasi, serta sinergi antara pemerintah, perusahaan perkebunan, koperasi, dan masyarakat.

Seminar ini menghadirkan akademisi, praktisi, pelaku usaha, dan pemerintah untuk membahas peluang investasi, model kemitraan, kebutuhan insentif, serta penguatan SISKA sebagai agenda nasional dalam mendukung swasembada protein berkelanjutan.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi menjadikan integrasi sapi-sawit sebagai penggerak kesejahteraan petani dan peternak sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada protein nasional,” pungkas Widiastuti.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...207208209...4,867Halaman 208 dari 4,867