Beranda blog Halaman 210

DPR Respons Cepat Aksi Mahasiswa di Senayan, Bahas BBM Subsidi hingga RUU Polri

Pimpinan DPR RI bergerak cepat menemui sekaligus menindaklanjuti sejumlah aspirasi yang disampaikan ratusan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan sejumlah tuntutan mahasiswa telah langsung dikomunikasikan kepada pemerintah lewat kementerian terkait sekaligus akan konsisten dikawal hingga terealisasi.

 

Di hadapan ratusan mahasiswa, Dasco menjelaskan DPR telah menerima audiensi dengan perwakilan mahasiswa untuk menyerap aspirasi secara langsung. Menurutnya, sejumlah persoalan yang menjadi tuntutan mahasiswa telah disampaikan kepada pihak eksekutif melalui komunikasi langsung dengan kementerian dan lembaga terkait.

 

“Barusan, kami sudah melakukan audiensi dan menerima aspirasi dari perwakilan teman-teman mahasiswa. Beberapa aspirasi telah kami sampaikan langsung melalui sambungan telepon kepada Menteri ESDM maupun Kepala BPH Migas. Aspirasi yang ditujukan kepada DPR juga akan kami lanjutkan dan tindak lanjuti,” ujar Dasco.

 

Melanjutkan, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan DPR sebagai tindak lanjut atas aspirasi mahasiswa. Terkait mahasiswa Universitas Trisakti yang masih berstatus tersangka pascaaksi demonstrasi, Saan menyampaikan Ketua Komisi III DPR telah berkomunikasi dengan pihak terkait dan dalam waktu satu minggu ke depan diharapkan status tersangka terhadap 16 mahasiswa tersebut dapat dicabut.

 

Selain itu, DPR juga menindaklanjuti persoalan dua mahasiswa Universitas Mercu Buana yang diamankan saat hendak mengikuti aksi demonstrasi. Berdasarkan hasil komunikasi yang telah dilakukan, jelasnya, keduanya akan dibebaskan setelah aksi berakhir.

 

Mengenai isu energi, Saan mengungkapkan DPR telah memfasilitasi dialog langsung antara perwakilan mahasiswa dengan Kementerian ESDM terkait tata kelola migas nasional. “Kalau teman-teman masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, DPR siap memfasilitasi dialog secara langsung dengan pihak terkait,” kata Saan.

 

Ia juga menyampaikan bahwa aspirasi mengenai kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah wilayah, termasuk Daan Mogot, Jakarta Barat, telah langsung dikomunikasikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Lewat komunikasi tersebut, paparnya, ia meminta pemerintah dan Pertamina segera menyusun skema penyesuaian harga yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

 

Terkait aspirasi tentang menjaga stabilitas ekonomi dan politik negara, evaluasi program kerja pemerintah, penyelesaian persoalan guru honorer, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri, hingga penguatan supremasi sipil, DPR akan segera berkoordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait.

 

“DPR tidak berhenti pada menerima aspirasi. Seluruh masukan dari mahasiswa akan kami komunikasikan dengan pemerintah dan kami tindak lanjuti agar menjadi bagian dari proses penyelesaian kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” tegas Saan.

 

Menutup pernyataan, DPR menegaskan komitmen untuk menjalankan fungsi representasi dan pengawasan dengan menjadikan dialog sebagai sarana mendengarkan aspirasi rakyat sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenhan dan LAN RI Perkuat Sinergi Pengembangan SDM Berbasis AI

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto menerima audiensi Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Dr. Muhammad Taufiq, DEA., beserta jajaran Indonesia Precision Policy Alliance (IPPA) dan Pijar Foundation di Ruang Tamu Wamenhan, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Pertemuan tersebut membahas peluang sinergi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada masa depan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala LAN RI memaparkan transformasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) yang telah dilakukan melalui kolaborasi dengan Pijar Foundation. Melalui platform pembelajaran digital, ASN memperoleh akses terhadap berbagai materi terkait future skills, transformasi digital, kepemimpinan, hingga pemanfaatan AI. Inisiatif tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas ASN agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi serta tantangan global yang terus berkembang.

Menanggapi hal tersebut, Wamenhan RI menyampaikan apresiasi dan menyambut positif terjalinnya sinergi dalam mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Upaya ini sejalan dengan visi dan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Melalui Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD), diharapkan lahir calon-calon pemimpin masa depan yang berkarakter, adaptif, inovatif, serta mampu berkompetisi dan berkontribusi secara optimal di kancah global.

Menurut Wamenhan, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan merupakan langkah strategis dalam menyiapkan SDM Indonesia yang tidak hanya unggul dalam kompetensi, tetapi juga memiliki integritas dan semangat pengabdian bagi bangsa dan negara (Best Hearts & Best Minds).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan Sjafrie Tinjau Yonif TP 853/BRB di Aceh Timur, Tekankan Profesionalisme Prajurit TNI

Usai melaksanakan kunjungan kerja ke Yonif Teritorial Pembangunan 855/Raksaka Dharma (RD) di Kabupaten Gayo Lues, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, melanjutkan agenda kerjanya di Provinsi Aceh dengan meninjau Yonif Teritorial Pembangunan 853/Buwar Reje Bur (BRB) yang berlokasi di Kabupaten Aceh Timur, Kamis (18/6/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Kementerian Pertahanan dalam memastikan kesiapan dan optimalisasi peran satuan teritorial pembangunan sebagai salah satu elemen strategis pertahanan negara. Selain berfungsi menjaga ketahanan wilayah, satuan ini juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Menhan menerima paparan dari Komandan Yonif TP 853/BRB mengenai kondisi satuan, pembinaan personel, kesiapan operasional, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pembangunan dan pengembangan pangkalan. Menhan juga meninjau secara langsung fasilitas satuan dan berdialog dengan prajurit guna mengetahui kondisi riil di lapangan.

Pada kunjungan kerja tersebut, Menhan menekankan bahwa prajurit TNI harus senantiasa menjaga profesionalisme, disiplin, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Menhan juga mengingatkan bahwa keberagaman latar belakang prajurit harus dilebur menjadi satu identitas sebagai TNI yang solid, profesional, dan siap melaksanakan tugas di seluruh wilayah NKRI. Ditambahkan Menhan bahwa kemampuan tempur, latihan yang berkelanjutan, serta kekompakan antarprajurit merupakan fondasi utama dalam membangun satuan yang tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan tugas.

Selain meninjau kesiapan personel, Menhan turut memberikan perhatian terhadap berbagai kebutuhan sarana dan prasarana satuan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan ketersediaan air bersih serta fasilitas penunjang latihan yang masih terbatas. Menhan turut mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh satuan secara mandiri untuk mengatasi kendala tersebut, termasuk pembangunan sarana pendukung dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia guna mendukung pelaksanaan tugas prajurit.

Menhan berharap keberadaan Yonif TP 853/BRB dapat semakin memperkuat stabilitas keamanan wilayah, meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur dan sekitarnya.

Turut mendampingi Menhan dalam kunjungan ini Wakil Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan, dan Panglima Kodam Iskandar Muda.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bappenas Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional di Tengah Krisis Timur Tengah

Di tengah situasi krisis Timur Tengah, Kementerian PPN/Bappenas menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui strategi perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap berbagai kemungkinan perubahan ekonomi global. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menilai bahwa ketidakpastian bukan lagi kondisi yang bersifat sementara, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika global yang perlu diantisipasi.

“Tujuan kita bukan sebatas melindungi ekonomi Indonesia dari risiko global. Tujuan kita adalah membangun ekonomi yang mampu belajar, beradaptasi, dan tumbuh lebih kuat dari setiap tantangan yang dihadapi,” ujar Wamen Febrian dalam Seminar Islamic Economic Outlook 2026: Scenario & Strategic Options for Regional Crisis pada Rabu (17/6) di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (17/6).

Chairman of Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) Sapta Nirwandar memandang dinamika geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam ekonomi halal global. Hal tersebut dapat tercapai jika Indonesia mampu menjaga stabilitas domestik sekaligus meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan.

“Krisis geopolitik tidak hanya berdampak pada kawasan yang berkonflik, tetapi juga memengaruhi perdagangan, investasi, rantai pasok, hingga perkembangan industri halal dunia. Karena itu, Indonesia perlu menyiapkan langkah antisipatif sejak dini,” tegas Chairman Sapta.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki perhatian strategis dalam memperkuat ketahanan dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Mulai dari integrasi kerja sama ekonomi intra-OKI, pengembangan industri bernilai tambah tinggi dalam ekosistem ekonomi Islam, serta koordinasi dan perencanaan lintas sektor terintegrasi.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang membahas secara lebih komprehensif terkait “Skenario dan Opsi Strategis Ekonomi Syariah dalam Mengantisipasi Krisis Global”, terutama dalam mendorong pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Di 2029, Indonesia diharapkan mampu menduduki peringkat satu dalam ekonomi syariah global dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Syariah mencapai 56,11 persen.

Penguatan ketahanan ekonomi nasional menjadi kunci utama dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik dalam rantai pasok global. Kombinasi perencanaan pembangunan yang adaptif dan antisipatif, penguatan fondasi ekonomi domestik berbasis sektor riil dan potensi ekonomi syariah, serta peningkatan daya saing global melalui hilirisasi industri merupakan langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan global melalui pemanfaatan peluang pertumbuhan baru.

“Ketika kita memperkuat industri halal dan ekonomi syariah, sesungguhnya kita sedang membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan. Dengan alasan ini, pembangunan ekonomi Islam menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional dan menjadi kunci penting dari pertumbuhan ekonomi di masa depan,” imbuh Wamen Febrian.

Forum kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas, IHLC, dan DinarStandard ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan serta langkah antisipatif menghadapi dampak krisis Timur Tengah, sekaligus menangkap peluang bagi pengembangan ekonomi syariah Indonesia.

Penguatan ekonomi syariah dan industri halal dapat menjadi salah satu strategi untuk membangun sistem ekonomi islam yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. “Ekonomi Islam bukan sekadar identitas preferensi agama, kerangka kerja ini menawarkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan,” pungkas Wamen Febrian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gen Matic Hadir di Balikpapan, Kemenekraf Tingkatkan Kompetensi 100 Kreator Digital

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) kembali menggelar program pelatihan Generasi Melek Teknologi (Gen Matic) yang berkolaborasi dengan TikTok Shop by Tokopedia. Pelatihan literasi secara luring ini diikuti 100 kreator digital yang lolos seleksi demi meningkatkan kapasitas dan profesionalisme mereka yang kompetitif.

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif menggelar program pelatihan Generasi Melek Teknologi (Gen Matic) yang berkolaborasi dengan Tiktok Shop by Tokopedia dalam acara bertajuk WAKTUNYA STARt x GEN MATIC di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (18/6/2026)

“Ekonomi kreatif merupakan salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kreator menjadi langkah penting dalam membentuk talenta-talenta digital yang inovatif, produktif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” ujar Direktur Konten Digital Kementerian Ekraf Yuana Rochma Astuti dalam acara bertajuk WAKTUNYA STARt x GEN MATIC yang digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Kamis (18/6).

Gen Matic merupakan program kelanjutan dari kolaborasi strategis bersama TikTok Shop by Tokopedia yang dilaksanakan sejak 2025. Sebelumnya, program yang mendorong transformasi digital ini telah berhasil menjangkau 1.000 kreator digital melalui pelatihan yang terselenggara di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Yogyakarta, Makassar, Lhokseumawe, Padang, Jambi, dan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Program kolaborasi seperti ini juga menyasar peserta untuk memperoleh pembekalan terkait strategi pengembangan konten, optimalisasi platform digital, penguatan personal branding, pemanfaatan fitur-fitur terkini dalam ekosistem digital, hingga peluang kolaborasi dengan pegiat industri kreatif dan mitra platform strategis. Melalui Gen Matic, Kementerian Ekraf berharap semakin banyak kreator Indonesia yang mampu memanfaatkan teknologi digital untuk menghasilkan karya berkualitas, memperluas peluang usaha, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.

Tahun 2026, Program Gen Matic hadir dengan pendekatan yang lebih terfokus melalui pelatihan berbasis subsektor ekonomi kreatif, terdapat 100 kreator digital yang siap meningkatkan kompetensi, daya saing, dan membuka akses peluang dalam upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Kementerian Ekonomi Kreatif juga telah berkolaborasi dengan Dinas Sosial untuk mengundang masyarakat dari Desil 1-5 dalam pelatihan ini sehingga mereka dapat memanfaatkan dunia digital untuk mendapatkan pekerjaan tambahan.

Sementara itu, TikTok Shop by Tokopedia juga masih menjadi mitra strategis dalam program kolaboratif yang turut menegaskan komitmen untuk terus mendukung pengembangan talenta digital Indonesia melalui berbagai program edukasi, pelatihan, dan pemberdayaan kreator. Kolaborasi antara pemerintah dan platform digital diyakini bisa mengembangkan kapasitas kreator digital sekaligus investasi penting yang menciptakan nilai tambah ekonomi berbasis kreativitas.

Inilah bentuk nyata sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang kuat, inklusif, dan berdaya saing sekaligus mendukung visi Indonesia sebagai wilayah kekuatan ekonomi kreatif digital di kawasan Asia Tenggara. Melalui Gen Matic, para kreator dibekali pengetahuan dan keterampilan digital yang dibutuhkan untuk menghasilkan konten berkualitas, membangun personal branding yang kuat, serta memanfaatkan platform digital secara optimal.

Program Gen Matic juga akan hadir di daerah lain dalam rangka memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional melalui pengembangan sumber daya manusia kreatif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan transformasi digital. Informasi selanjutnya dapat diikuti melalui akun instagram @genmatic.ekraf dan @ekraf.ri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Berpeluang Jadi Tuan Rumah Asia’s Got Talent, Ekraf Siap Dukung Penuh

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) menjajaki peluang kerja sama dengan Fremantle Indonesia yang mengupayakan Indonesia sebagai lokasi produksi program Asia’s Got Talent. Wamen Ekraf Irene Umar menilai potensi penyelenggaraan ajang pencarian bakat tingkat Asia itu akan memperluas dampak bagi ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, menerima audiensi Freemantle Indonesia membahas potensi penyelenggaraan ajang pencarian bakat Asia’s Got Talent di Indonesia, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

“Kalau Indonesia terpilih menjadi lokasi produksi, ini bukan hanya tentang sebuah program televisi, tetapi kesempatan untuk memperkenalkan budaya, destinasi, dan talenta kreatif Indonesia kepada audiens internasional. Yang dijual bukan hanya acaranya, tetapi pengalaman Indonesia secara utuh,” ujar Wamen Ekraf di Autograph Tower, Jakarta, Kamis (18/6).

Wamen Ekraf juga menilai Indonesia memiliki sejumlah keunggulan strategis sebagai lokasi produksi, mulai dari set up area yang menawarkan keindahan alam dan latar visual yang kuat, biaya produksi yang relatif lebih terjangkau, hingga kualitas tenaga kerja dan ekosistem kreatif yang dinilai kompetitif, kreatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional.

Kombinasi tersebut menjadikan Indonesia tidak hanya menarik sebagai lokasi syuting, tetapi juga sebagai pusat produksi konten berskala global yang efisien dan bernilai tinggi secara visual maupun ekonomi.

Wamen Ekraf menambahkan, kehadiran produksi berskala internasional dapat menciptakan efek berganda bagi berbagai subsektor ekonomi kreatif, mulai dari fesyen, kriya, kuliner, hingga layanan kreatif pendukung yang terlibat selama proses produksi berlangsung.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Direktur Fremantle Indonesia, Sakti Parantean, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengupayakan agar Indonesia menjadi lokasi produksi Asia’s Got Talent yang akan ditayangkan ke berbagai negara di Asia. Program tersebut saat ini masih berada dalam tahap penentuan lokasi dengan sejumlah negara lain sebagai kandidat tuan rumah.

“Kami ingin membawa Asia’s Got Talent ke Indonesia karena ini bukan hanya tentang produksi sebuah program, tetapi juga kesempatan untuk memperkenalkan Indonesia kepada jutaan penonton di Asia. Melalui program ini, kami ingin menampilkan keragaman budaya Indonesia sekaligus menunjukkan kapasitas industri kreatif dan produksi Indonesia kepada audiens regional,” ujar Sakti Parantean.

Sakti menjelaskan program tersebut direncanakan melibatkan sekitar 400 peserta dari 15 hingga 20 negara atau teritori Asia, serta mendatangkan ratusan kru produksi, media, delegasi, dan pemangku kepentingan industri kreatif internasional. Kehadiran mereka dinilai dapat menciptakan dampak ekonomi langsung sekaligus memperluas eksposur Indonesia di pasar regional.

Wamen Ekraf juga menegaskan bahwa Kementerian Ekraf siap mendukung proses ini melalui fasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk InJourney, PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lain yang diperlukan. Dukungan lintas sektor ini diharapkan dapat memperlancar kesiapan Indonesia sebagai lokasi produksi berskala internasional.

“Kami terbuka untuk membantu menghubungkan dengan berbagai mitra yang relevan dan menjajaki peluang kolaborasi yang memungkinkan. Harapannya, inisiatif ini dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi ekosistem ekonomi kreatif Indonesia,” kata Wamen Ekraf.

Kementerian Ekraf memandang kehadiran produksi internasional seperti Asia’s Got Talent sejalan dengan upaya menjadikan ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, perluasan akses pasar bagi talenta kreatif Indonesia, serta penciptaan nilai ekonomi yang lebih luas bagi daerah dan pelaku usaha kreatif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jubir Pemprov Jambi Ariansyah Bantah TKI Korban Penganiayaan di Malaysia Berasal dari Bungo

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi di media sosial mengenai seorang perempuan yang disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bungo yang diduga mengalami penganiayaan berat oleh majikannya di Malaysia.

Juru Bicara Pemprov Jambi yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, ME, menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh dari hasil penelusuran dan koordinasi dengan pihak terkait.

Menurut Ariansyah, perempuan yang disebut dalam informasi itu bukan berasal dari Kabupaten Bungo sebagaimana yang ramai diberitakan.

Ia mengimbau masyarakat, termasuk insan pers, untuk selalu mengedepankan prinsip verifikasi sebelum menyebarluaskan informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Diminta kepada rekan-rekan jurnalis dan wartawan media sebaiknya sebelum melakukan wawancara agar berita yang akan diwawancarai untuk dicek dan ricek sumbernya dan verifikasi foto atau videonya bisa jadi berita lama atau editan,” ujarnya, Jum’at (19/6/026).

Ia menambahkan, masyarakat sebaiknya memperoleh informasi terkait pekerja migran Indonesia melalui lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam penanganan dan perlindungan pekerja migran, seperti Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

Menurutnya, langkah verifikasi sangat penting untuk memastikan setiap informasi yang beredar memiliki dasar yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bungo, Taufik Hidayat, turut memberikan penjelasan terkait informasi yang beredar. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Camat Rantau Pandan dan pihak keluarga korban, ia memastikan bahwa kasus tersebut merupakan peristiwa lama yang terjadi sekitar dua tahun lalu.

Bahkan, kata Taufik, perempuan yang bersangkutan saat ini telah kembali bekerja di Malaysia dan tidak berada dalam kondisi sebagaimana yang digambarkan dalam informasi yang disebarkan saat ini.

“Ini berita lama 2 tahun lalu yang bersangkutan sudah bekerja kembali di Malaysia,” jelas Taufik Hidayat.

Komisi VI DPR Dorong Danantara Perkuat Investasi BUMN untuk Kembangkan Sabang

Pengembangan berbagai potensi ekonomi di Aceh, khususnya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang, dinilai membutuhkan dukungan investasi yang lebih kuat dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

 

Dalam hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan dana yang berasal dari dividen BUMN diharapkan dapat kembali diinvestasikan untuk memperkuat kapasitas dan pengembangan perusahaan-perusahaan negara, termasuk yang beroperasi di Aceh.

 

Hal tersebut disampaikan Herman Khaeron usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Banda Aceh, Kamis (18/6/2026). Menurutnya, kehadiran Danantara semestinya menjadi instrumen untuk memperkuat investasi BUMN, bukan sekadar melakukan restrukturisasi perusahaan.

 

“Danantara datang ke sini adalah untuk merespons setiap kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh BUMN. Kalau sudah ada, ya diinvestasikan. Karena dividen yang dikumpulkan dari seluruh BUMN dikelola oleh Danantara, semestinya dari Danantara diinvestasikan lagi kepada BUMN sehingga BUMN bisa melakukan pengembangan,” ujar Herman.

 

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menilai pengembangan Sabang membutuhkan keterlibatan berbagai BUMN yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pelabuhan, perikanan, maupun pariwisata. Menurutnya, Danantara dapat mengambil peran strategis dengan mendorong investasi kepada BUMN yang mampu mempercepat pembangunan kawasan tersebut.

 

“Kalau itu bagus, salah satu BUMN karya bisa diberikan investasi dari Danantara untuk membangun Pelabuhan Sabang, membangun pelabuhan perikanan Sabang. Dorong Pelindo dari situ. Dorong InJourney masuk ke Sabang untuk mengembangkan pariwisata,” katanya.

 

Ia mengingatkan bahwa pengelolaan Danantara seharusnya berorientasi pada penguatan kemampuan BUMN dan peningkatan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Karena itu, hasil pengelolaan dividen BUMN sebaiknya dikembalikan untuk memperbesar kapasitas investasi perusahaan-perusahaan negara.

 

“Kalau kemudian investasinya ke sektor yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan kemampuan BUMN, ya Danantara di mana? Harusnya yang dibicarakan adalah bagaimana meningkatkan keuntungan perusahaan-perusahaan BUMN dan memperkuat daya saing nasional,” tegasnya.

 

Menurut Herman, pembangunan Aceh membutuhkan keberpihakan kebijakan dari pemerintah pusat agar berbagai potensi ekonomi yang dimiliki daerah tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

 

“Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat Aceh, kami dorong supaya hal-hal yang bisa menjadi potensi kesejahteraan rakyat dan peningkatan pembangunan di Aceh ini dapat diwujudkan. Insyaallah aspirasi ini akan kami bawa dalam rapat-rapat berikutnya agar mendapat perhatian dari pihak terkait,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Syaiful Huda Minta Pembangunan SPAM Kuningan Dipercepat untuk Layani 10 Ribu Rumah Tangga

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendorong percepatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Kuningan guna mengatasi persoalan kekeringan yang masih dialami sejumlah wilayah, khususnya di kawasan Kuningan Timur. Program tersebut dinilai mendesak karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses air bersih.

 

Saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kantor Bupati Kuningan, Kamis (18/6/2026), Huda menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus diprioritaskan pada sektor yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satunya adalah penyediaan air minum yang layak dan berkelanjutan.

 

“Kami melihat pengembangan SPAM di Kuningan sudah memiliki demand yang jelas sehingga tidak akan menjadi proyek yang menganggur,” ujar Huda.

 

Menurut Politisi Fraksi PKB tersebut, banyak proyek penyediaan air bersih di sejumlah daerah belum berfungsi optimal karena minimnya pengguna. Namun kondisi itu berbeda dengan Kuningan yang telah memiliki kebutuhan riil dari masyarakat sehingga infrastruktur yang dibangun diyakini dapat langsung dimanfaatkan.

 

“Nah kalau di Kuningan demand-nya sudah ada. Artinya, begitu pengembangan SPAM dilakukan, masyarakat akan langsung memanfaatkan layanan tersebut,” jelasnya.

 

Huda menegaskan, Komisi V DPR RI akan terus mengawal pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia berharap proyek SPAM Kuningan dapat segera direalisasikan agar manfaatnya dirasakan oleh warga yang selama ini kesulitan memperoleh akses air bersih.

 

Sementara itu, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengungkapkan ironi yang dihadapi daerahnya. Meski dikenal sebagai salah satu daerah pemasok air bagi sejumlah wilayah di Jawa Barat hingga Jawa Tengah, masih terdapat kawasan di Kabupaten Kuningan yang mengalami kekeringan setiap tahun.

 

“Kami memberikan manfaat air ke Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, bahkan Brebes. Tetapi di sisi lain, masih ada wilayah di Kuningan Timur yang mengalami kekeringan,” kata Dian.

 

Ia menjelaskan, keberadaan Waduk Kuningan yang telah diresmikan pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena belum tersedianya jaringan distribusi yang memadai untuk menyalurkan air ke masyarakat.

 

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kuningan mengusulkan pembangunan SPAM yang diproyeksikan mampu melayani 11 kecamatan, puluhan desa, dan sekitar 10 ribu rumah tangga. Program tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan kekeringan yang selama bertahun-tahun membayangi sebagian wilayah Kuningan.

 

“Mudah-mudahan dengan dukungan Komisi V DPR RI dan pemerintah pusat, persoalan kekeringan yang sudah berlangsung bertahun-tahun bisa segera teratasi,” pungkas Dian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Andre Rosiade Optimistis Produksi Minyak WK Rokan Tembus 400 Ribu Barel per Hari pada 2034

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade optimistis target produksi minyak Wilayah Kerja (WK) Rokan sebesar 400 ribu barel per hari pada 2034 dapat tercapai. Optimisme tersebut didasarkan pada berbagai inovasi teknologi yang diterapkan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), termasuk teknologi injeksi kimia yang mulai menunjukkan peningkatan produksi di Lapangan Minas.

 

“Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina. Dan tentu dengan inovasi teknologi, insyaallah target 400.000 barel di tahun 2034 bisa terwujud,” ujar Andre dikutip dari Parlementaria dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke fasilitas operasi PHR di Minas, Riau, Kamis (18/6/2026).

 

Menurut Andre, Komisi VI sengaja melakukan kunjungan ke Minas untuk melihat secara langsung langkah konkret yang dilakukan PHR dalam meningkatkan produksi minyak nasional. Dari hasil pemaparan yang diterima, salah satu terobosan yang mulai memberikan hasil adalah penerapan teknologi injeksi kimia (chemical injection) untuk meningkatkan perolehan minyak dari lapangan yang telah lama berproduksi.

 

Ia menjelaskan, teknologi tersebut telah menghasilkan tambahan produksi dalam waktu relatif singkat. Bahkan, produksi Lapangan Minas diproyeksikan bertambah sekitar 2.000 barel per hari pada akhir 2026.

 

“Dengan berbagai inovasi yang mereka lakukan, terakhir dengan injeksi kemikal ini, sudah terwujud bahwa dalam satu bulan ini sudah ada tambahan produksi. Dan diprediksi untuk sumur minyak Minas ini saja, akhir Desember 2026 sudah akan ada kenaikan 2.000 barel,” jelasnya.

 

Andre menambahkan, produksi di kawasan Minas diperkirakan dapat mencapai 70 ribu barel per hari pada 2028–2029. Peningkatan tersebut menjadi salah satu tahapan penting menuju target produksi WK Rokan sebesar 400 ribu barel per hari pada 2034.

 

Berdasarkan paparan manajemen PHR, lanjutnya, berbagai teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi telah diterapkan. Selain melakukan pengeboran secara masif sejak alih kelola WK Rokan, Ia mengungkapkan bahwa Pertamina juga terus mengembangkan teknologi peningkatan perolehan minyak untuk mengoptimalkan lapangan-lapangan yang telah berusia tua.

 

Maka dari itu, Andre menilai strategi yang dijalankan PHR saat ini sudah berada pada jalur yang tepat. Menurutnya, dukungan dan pengawalan dari DPR RI perlu terus dilakukan agar target peningkatan produksi tersebut dapat terealisasi.

 

“Menurut saya teman-teman ini sudah on the track, tinggal kita kawal, kita dukung terus sehingga target-target dari inovasi mereka bisa tercapai,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News