Beranda blog Halaman 211

Presiden Prabowo Tekankan Peran Strategis Himbara, Nilai Kapitalisasi Pasar Tembus Rp1.100 Triliun

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama jajaran komisaris dan direksi Himpunan Bank Negara (Himbara) pada Kamis, 18 Juni 2026, di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Kepala Negara menegaskan peran strategis bank Himbara bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani menjelaskan bahwa kapitalisasi pasar gabungan seluruh bank Himbara dapat mencapai sekitar Rp1.100 triliun. Menurutnya angka tersebut mencerminkan sekitar 10 persen nilai seluruh perusahaan nasional.

“Bank Himbara itu kurang lebih nilainya, tadi ditanya satu per satu contohnya seperti Bank Mandiri nilainya kurang lebih Rp450 triliun. Ini berdasarkan market kapitalasi ya di bursa. Kemudian BNI slightly di atas Rp450 triliun, kemudian BNI mungkin di level sekitar hampir Rp200 triliun, kemudian juga BSI dan juga BTN. Jadi kalau dijumlahkan itu nilainya kurang lebih tuh Rp1100 triliun yang di mana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan Indonesia,” tuturnya.

Melihat potensi tersebut, Rosan menyampaikan arahan Presiden Prabowo bahwa kehadiran bank Himbara dapat dilihat tidak hanya sebagai entitas bisnis, namun juga dapat berperan aktif memberikan manfaat kepada masyarakat. Rosan menyebut di antaranya dapat berupa pemberian persamaan dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat dalam bentuk pemberian, persamaan, kesempatan dari segala lapisan dari UMKM, komersial maupun korporasi,” jelas Rosan.

Selain itu, Rosan juga menilai bahwa bank Himbara juga berperan penting dalam mendukung program pemerintah. Namun, Rosan memandang dalam menjalankan peran dan proses bisnisnya, bank Himbara harus memegang asas kehati-hatian dan profesionalitas.

“Yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.,” tuturnya.

Berkaitan dengan kondisi harga minyak dunia, Rosan juga menyampaikan bahwa turunnya harga minyak dunia saat ini diharapkan dapat memberikan sentimen positif bagi perekonomian nasional. “Harga minyak juga tadi disampaikan sudah menurun di bawah 80 (dolar AS) dan harapannya ini juga akan memberikan sentimen yang positif terhadap perekonomian kita,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rosan juga menyebut bahwa perekonomian Indonesia harus menjadi perkonomian yang berdikari. Oleh karena itu, peran dari pihak perbankan khususnya bank Himbara menjadi penting untuk mendukung perekonomian bangsa.

“Yang paling penting juga bahwa perekonomian kita ke depannya harus menjadi perekonomian yang berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri dengan support dan bantuan dari pihak perbankan, terutama perbankan Himbara,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadapi El Nino Godzilla, Pemerintah Perkuat Infrastruktur Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah memastikan ketersediaan stok pangan nasional serta kesiapan infrastruktur pertanian dalam menghadapi potensi dampak fenomena iklim El Nino Godzilla.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Mentan Amran menjelaskan bahwa cadangan beras nasional hingga Juni 2026 mencapai sekitar 5,2 juta ton. Menurutnya, jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam beberapa bulan ke depan.

“Kemudian beras di hotel, rumah, restoran, itu kurang lebih 12,5 juta ton. Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya, itu bisa 10-11 bulan ke depan. Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan,” tambahnya.

Selain cadangan pangan, Menteri Amran menyampaikan bahwa pemerintah juga telah memastikan kesiapan berbagai infrastruktur pertanian sebagai langkah mitigasi menghadapi risiko El Nino Godzilla. Upaya tersebut meliputi pembangunan embung, irigasi pompa, sumur dalam, program pompanisasi, optimalisasi lahan, hingga pencetakan sawah baru.

“Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, Insyaallah untuk pangan aman,” jelasnya.

Pada sektor peternakan, Menteri Amran menuturkan bahwa pemerintah juga terus menjaga stabilitas harga telur melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari peternak hingga Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kami langsung telpon kepala BGN, menyampaikan kalau bisa dalam satu minggu biasanya konsumsi telur satu kali, bisa menjadi tiga kali termasuk ayam, sehingga harga mulai merangkak naik, dan itu kita sepakati semua,” tuturnya.

Lebih lanjut, Menteri Amran menjelaskan bahwa pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi sektor hortikultura, termasuk komoditas kopi, kelapa, dan tebu. Selain itu, pemerintah akan melanjutkan penyaluran berbagai bantuan ke daerah untuk mendukung percepatan pembangunan sektor pertanian.

“Kami sudah lakukan bersama teman-teman di 2025, kita lanjutkan 2026 dan 2027. Total luasan untuk petani itu adalah 870 ribu hektare, termasuk tanah Papua, seluruh kabupaten di Papua,” jelasnya.

“Kami berikan bantuan di sana tahun ini Rp3,2 triliun, tahun lalu Rp2 triliun, totalnya Rp5,5 triliun lebih. Kami laporkan kepada Bapak Presiden, beliau mengatakan ini lanjutkan bantuan ini. Ini bantuan langsung ke rakyat. Dan ini bantuan, hibah, traktor, kemudian sawah, bahkan dari beberapa provinsi meminta cetak sawah ditambah, termasuk Papua Barat dan lain-lain. Ini kita tambah,” pungkasnya.

Dengan cadangan pangan yang kuat dan infrastruktur pertanian yang terus diperkuat, serta dukungan langsung kepada petani, pemerintah optimistis Indonesia mampu menghadapi ancaman El Nino Godzilla sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

27 Ribu Pekerja Rentan di Sumedang Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, Pemda Targetkan 33 Ribu Peserta

Penulis
Reta
-

Sumedang mendapatkan kuota BPJS Ketanagakerjaan untuk 27 ribu pekerja rentan. Target dari Kabupaten Sumedang untuk mengcover untuk 33 ribu pekerja. Namun baru sekitar 27 ribu pekerja.  “Ini hasil dari kolaborasi antara Pemprov Jabar dengan Pemda Sumedang dan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Wabup Sumedang Fajar Aldila setelah menghadiri Apresiasi Penerima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (18/6/2026).

Wabup Fajar meminta doa, semoga fiskal Kabupaten Sumedang terus meningkat dan surplus. “Jadi bisa menambah kuota bantuan untuk para pekerja-pekerja rentan ke depannya,” kata Fajar.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memperluas cakupan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal dan pekerja rentan.  Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemprov Jabar menyerahkan manfaat kepada 1.515 peserta dengan total nilai manfaat mencapai Rp49,3 miliar.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, program BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang mengalami musibah maupun kecelakaan kerja. Ia mencontohkan seorang pekerja bangunan yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Seluruh biaya pengobatan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan dan keluarganya menerima santunan sebesar Rp42 juta. “Saya ketemu lagi sama bapak yang mengalami kecelakaan dilindas kontainer, biaya rumah sakitnya Rp442 juta dibayar semuanya oleh BPJS Ketenagakerjaan plus jaminan setelah dia selesai dari rumah sakit kan tidak bekerja, Rp1 juta per bulan,” ujarGubernur Dedi.

Menurutnya, kisah-kisah tersebut menjadi bukti bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga pekerja saat menghadapi risiko kerja. “Ini cermin bahwa program ini sangat baik dan kemudian kapasitas Pemprov Jabar yang akan ditingkatkan,” katanya.

Pemprov Jabar akan terus menambah jumlah pekerja yang mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sesuai kemampuan keuangan daerah. Upaya tersebut akan dilakukan melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.

Dedi meyakini bahwa perlindungan yang semakin luas bagi pekerja rentan dapat menjadi salah satu instrumen untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. “Kalau seluruh rakyat Jawa Barat yang bukan TNI, polisi, karyawan BUMN, ASN, karyawan perusahaan yang tidak terlindungi oleh asuransi ketenagakerjaan semuanya dilindungi, maka tidak akan ada lagi kemiskinan di Jawa Barat,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rumah Pijar Kota Malang Perkuat Peran Keluarga dalam Pemulihan Penyandang Disabilitas Mental

Penulis
Reta
-

Program Rumah Peduli Jiwa dan Rasa (Rumah Pijar) yang diinisiasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) mengedepankan pendekatan berbasis keluarga dalam pendampingan penyandang disabilitas mental. Melalui pendekatan tersebut, keluarga diperkuat agar mampu menjadi lingkungan utama yang mendukung proses pemulihan penerima manfaat.

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengungkapkan bahwa selama ini penanganan penyandang disabilitas mental tidak cukup hanya berfokus pada individu. Keterbukaan dan keterlibatan keluarga menjadi faktor penting agar proses pemulihan berjalan optimal sekaligus memudahkan pemerintah dalam memberikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan.

“Pada intinya, kita juga memberikan pelayanan dan pendampingan kepada keluarga. Keterbukaan keluarga sangat penting dalam penyembuhan penyakit kejiwaan. Selama ini masih ada keluarga yang cenderung tertutup karena stigma. Itu yang ingin kita hilangkan, sehingga kita bisa mengintervensi keluarganya terlebih dahulu dan melihat apa yang mereka butuhkan agar bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran,” jelasnya saat kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi Penerima Manfaat Rumah Pijar Tahun 2026 di Aula Kantor Kecamatan Sukun, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Malang, sekitar 3.700 masyarakat pernah mengakses layanan kesehatan jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.600 orang masih menjalani pengobatan lanjutan. Kecamatan Sukun menjadi wilayah dengan jumlah penyandang disabilitas mental terbanyak, yakni hampir 300 orang, dengan sekitar 170 orang yang saat ini menjadi prioritas pendampingan melalui Rumah Pijar.

Donny menjelaskan, pendampingan tidak hanya berupa bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, tetapi juga dilakukan secara berkelanjutan melalui petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Pendampingan tersebut meliputi pemantauan kepatuhan konsumsi obat, asesmen kebutuhan keluarga, hingga pengusulan bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu yang masuk kategori desil di bawah lima.

“Kalau ada penerima manfaat yang harus rutin minum obat, petugas kami akan mendampingi dan memastikan pengobatannya berjalan. Bagi keluarga yang membutuhkan bantuan sosial juga akan kami asesmen agar intervensinya sesuai dengan kondisi masing-masing,” terangnya.

Pelaksanaan Rumah Pijar mengedepankan kolaborasi lintas sektor, melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, DPMPTSP, perguruan tinggi, organisasi profesi, serta berbagai lembaga filantropi di Kota Malang untuk memperluas jangkauan layanan pendampingan.

Menurut Donny, pendekatan berbasis keluarga juga menjadi langkah preventif agar penyandang disabilitas mental tetap mendapatkan hak-haknya, memperoleh layanan kesehatan secara berkelanjutan, serta terhindar dari penelantaran.

“Harapannya, dengan keluarga yang semakin terbuka dan mendapatkan pendampingan, penyandang disabilitas mental bisa memperoleh pelayanan yang lebih baik dan menjalani proses pemulihan secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Papua Salurkan Bantuan Rumpon untuk Nelayan Biak Utara, Produktivitas Tangkap Ikan Ditingkatkan

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Papua terus mendukung peningkatan produktivitas nelayan melalui penyediaan sarana perikanan tangkap. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyerahan bantuan perlengkapan rumpon kepada Kelompok Nelayan Kampung Mnuswor, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor.

Bantuan diserahkan Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua saat kunjungan kerja di Biak Numfor, Sabtu (13/6/2026).

Bantuan yang diberikan berupa tiga bal tali rumpon sepanjang 1.200 meter dan tujuh pemberat rumpon yang akan digunakan untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan nelayan setempat.

Menurut Aryoko, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat pesisir sehingga perlu mendapat perhatian melalui berbagai program pemberdayaan.

“Pemerintah Provinsi Papua akan terus hadir mendukung nelayan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dapat membantu meningkatkan hasil tangkapan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Selain bantuan sarana, pemerintah juga akan mendorong pendampingan dan pembinaan kepada kelompok nelayan agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Pemprov Papua berharap dukungan tersebut dapat memperkuat aktivitas perikanan tangkap sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir di Kabupaten Biak Numfor.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Maluku Terima Aspirasi Mahasiswa, Tegaskan Komitmen Tindak Lanjuti Masukan Masyarakat

Penulis
Reta
-

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa bersama Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath menerima massa aksi yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat di depan Kantor Gubernur Maluku, Rabu (17/6/2026).

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi yang mencakup isu-isu nasional maupun persoalan kedaerahan yang menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah Provinsi Maluku menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan secara langsung oleh perwakilan mahasiswa.

Usai menemui massa aksi, Gubernur Maluku menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan aksi yang berlangsung tertib dan damai sebagai bagian dari pelaksanaan hak demokrasi warga negara.

“Kami menemui adik-adik mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka. Yang pertama, kami mengapresiasi penggunaan hak demokrasi mereka. Mereka juga menyampaikan aspirasi dengan damai, dan karena itu kita memberikan apresiasi serta mengucapkan terima kasih,” ujar Gubernur.

Gubernur menjelaskan bahwa tuntutan yang disampaikan mahasiswa terbagi dalam dua klaster, yakni isu yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan isu yang berada dalam ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah.

“Terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah, kami mendengar seluruh aspirasi yang disampaikan. Namun tentu perlu dipelajari lebih lanjut karena setiap tuntutan harus didasarkan pada kajian, data, dan fakta yang komprehensif,” jelasnya.

Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Maluku terbuka terhadap berbagai masukan masyarakat dan tidak akan mengabaikan aspirasi yang disampaikan, sepanjang didukung oleh data yang valid dan relevan untuk ditindaklanjuti.

“Sepanjang memiliki data yang valid dan memang perlu disikapi, tentu akan kita tindak lanjuti. Kita tidak boleh menutup telinga, hati, mata, maupun batin terhadap aspirasi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang menunjukkan kepedulian terhadap berbagai persoalan publik dan kepentingan masyarakat luas.

“Kami berterima kasih karena adik-adik mahasiswa memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat dan kepentingan publik. Aspirasi yang mereka sampaikan telah kami terima dan akan kami pelajari secara seksama,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa setiap aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, dengan tetap mengacu pada data, fakta, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog yang konstruktif dengan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Sherly Tjoanda Sambut Kepulangan Jemaah Haji Maluku Utara 2026

Penulis
Reta
-

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, secara resmi menyambut kedatangan jemaah haji Provinsi Maluku Utara musim haji 1447 H / 2026 M. Acara penerimaan ini berlangsung dengan penuh khidmat di Aula Asrama Haji Transit Ngade, Kota Ternate, Rabu (17/6/2026).

Turut hadir dalam agenda tersebut Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, Wakil Ketua DPRD Malut, unsur Forkopimda Malut, para kepala pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Malut, serta seluruh jemaah haji yang baru tiba di tanah air.

Dalam sambutannya, Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kembalinya para jemaah ke Bumi Moloku Kie Raha dalam keadaan sehat walafiat.

“Hari ini bukan sekadar hari pemulangan jemaah haji, tetapi ini merupakan hasil dari doa, kerinduan, dan penantian panjang yang akhirnya dipertemukan. Saya yakin selama di Tanah Suci Bapak dan Ibu sangat merindukan keluarga, begitupun sebaliknya. Hari ini doa kita saat bertemu di Asrama Haji Sudiang Makassar sebelum keberangkatan telah dibuktikan oleh Tuhan,” ujar Gubernur Sherly.

Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Gubernur mengucapkan selamat datang kembali dan memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh panitia, petugas pendamping, serta panitia tingkat kabupaten/kota yang telah bekerja keras memastikan pelayanan terbaik sejak pemberangkatan hingga pemulangan.

Gubernur juga berharap agar kualitas pelayanan ibadah haji terus meningkat di masa depan. “Kita doakan bersama semoga di tahun depan pelayanan bisa lebih baik lagi, uang saku bisa dinaikkan, dan kuotanya bisa ditambahkan,” tambahnya.

Sherly juga berpesan agar para jemaah mampu merepresentasikan nilai-nilai kesabaran, keikhlasan, dan kepatuhan yang didapat selama ibadah haji ke tengah keluarga dan masyarakat demi meraih predikat haji mabrur.

Di balik suasana sukacita, Gubernur Sherly menyampaikan rasa dukacita yang mendalam atas wafatnya tiga jemaah haji asal Maluku Utara selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, yaitu:

– Siti Totou Umar (71) – Kloter 15, Kota Ternate (Embarkasi Makassar)

– Darsono Baguna Muis – Kloter 15, Kota Ternate (Embarkasi Makassar)

– Edy Sundayana Edo (50) – Kloter 13, Kabupaten Kepulauan Sula

Selain itu, Gubernur juga mengajak seluruh hadirin untuk mendoakan satu jemaah yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Jeddah agar segera diberikan kesembuhan dan dapat segera pulang ke Maluku Utara.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) yang juga Ketua Panitia Haji Maluku Utara, Zabir Wahid, dalam laporannya menyampaikan bahwa secara umum seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan dengan tertib, aman, sukses, dan lancar berkat kerja sama seluruh pihak.

Terkait jemaah yang belum bisa dipulangkan, Zabir mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan berasal dari Kloter 15 dan saat ini masih dirawat di salah satu rumah sakit di Jeddah karena kondisi medis yang belum memungkinkan untuk melakukan perjalanan udara.

Zabir juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh petugas haji daerah, ketua rombongan, dan panitia yang tetap berdedikasi penuh meskipun beberapa petugas sempat mengalami gangguan kesehatan.

Kabar membanggakan turut mewarnai musim haji kali ini, di mana Provinsi Maluku Utara berhasil memperoleh penghargaan dari maskapai Garuda Indonesia sebagai salah satu kelompok jemaah yang paling patuh terhadap ketentuan keselamatan penerbangan, khususnya terkait aturan bagasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jambi Kembali Raih Opini WTP ke-14, Gubernur Al Haris: Kita Perbaiki Tata Kelola Keuangan dengan Baik

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.

Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Muhammad Toha Arafat, kepada Gubernur Jambi, Al Haris, dan Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Kamis (18/6/26).

Dalam sambutannya, Muhammad Toha Arafat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi atas komitmen dan kerja sama yang terjalin selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi atas kerja sama dan komitmennya selama proses pemeriksaan. BPK berharap hasil pemeriksaan ini dapar memotivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas yaga kelola keunagan demi memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Jambi,” ucap Kepala BPK RI Perwakilan Jambi itu.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP yang kembali diraih merupakan hasil dari pengelolaan keuangan daerah yang telah melalui pemeriksaan secara menyeluruh oleh BPK.

“Hasil ini tentu sudah diperiksa oleh seksama oleh BPK, baik dari sisi pengelola keuangan, aset, dan sebagainya. Alhamdulillah kita masih meraih opini WTP,” katanya.

Meski demikian, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir yang ingin dicapai pemerintah daerah. Lebih dari itu, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.

“Opini WTP ini bukan tujuan akhir kita, namun tujuan kita menata pengelolaan keuangan dengan baik. Oleh karena itu, kami berharap seluruh hasil temuan ini dapat ditindaklanjuti oleh OPD terkait,” tegas Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris berharap kualitas laporan keuangan Pemprov Jambi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dapat terus terwujud.

“Kedepannya kita berharap kualitas laporan keuangan kita setiap tahunnya bisa meningkat dari sebelumnya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wakili Gubernur Jambi Buka Rakerwil APJII 2026, Kadis Kominfo Ariansyah Dorong Pemerataan Internet hingga Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, ME, secara resmi membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Provinsi Jambi Tahun 2026 di Swiss-Belhotel Jambi, Kamis (18/6/26).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Dewan Pengurus Pusat (DPP) APJII melalui Bapak Sepriyanto selaku Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur DPP APJII, perwakilan Wali Kota Jambi yang diwakili Bapak Dr Mulyadi MPd selaku Asisten II, Ketua DPW APJII DKI Jakarta dan Lampung, Haryono selaku Ketua DPW APJII Provinsi Jambi dan juga ketua panitia, serta diikuti oleh 15 penyelenggara jasa internet (ISP) nasional dan 22 ISP lokal.

Dalam sambutannya, Ariansyah menegaskan bahwa APJII memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung percepatan transformasi digital di Provinsi Jambi.

Menurutnya, organisasi tersebut tidak hanya menjadi wadah bagi para penyelenggara jasa internet, tetapi juga berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam memperluas akses internet hingga menjangkau wilayah-wilayah terpencil.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur internet di desa harus ada kolaborasi bersama pemerintah daerah dan para penyedia layanan internet.

“Internet saat ini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, perlu sinergi antara pemerintah, APJII, dan para ISP untuk memastikan akses internet yang merata hingga ke desa-desa,” jelasnya.

Selain mendorong perluasan jaringan internet, APJII juga dinilai berperan dalam menjaga kualitas layanan yang diberikan oleh para ISP. Melalui pengawasan serta penerapan standar layanan, APJII membantu memastikan masyarakat memperoleh kualitas akses internet yang sesuai dengan komitmen penyedia layanan.

Ariansyah juga menekankan bahwa APJII menjadi jembatan komunikasi yang penting antara pemerintah daerah, penyelenggara jasa internet lokal, dan pemerintah pusat. Peran tersebut dinilai sangat relevan dalam mendukung berbagai program digitalisasi daerah, mulai dari pengembangan konsep smart province dan smart cita dalam pemasangan sistem pengawasan berbasis digital, hingga pengembangan layanan publik berbasis teknologi informasi.

Di sisi lain, APJII diharapkan turut memberikan kontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital di daerah. Berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi teknisi ISP lokal maupun generasi muda terus didorong untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi era digital.

Tidak hanya itu, APJII juga memiliki peran penting dalam mendukung keamanan ruang digital melalui kerja sama dengan pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut dilakukan untuk menekan penyebaran konten ilegal, praktik penipuan daring (phishing), serta berbagai bentuk kejahatan siber yang berpotensi merugikan masyarakat.

Lebih lanjut, APJII harus ikut dan turut mendukung penguatan literasi digital melalui berbagai program edukasi kepada masyarakat dan pelajar. Edukasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan internet secara bijak, aman, dan produktif.

Rakerwil APJII Provinsi Jambi 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri internet dalam mempercepat pemerataan konektivitas digital di seluruh wilayah Jambi.

Dalam bidang literasi digital, APJII didorong untuk aktif menggelar berbagai program edukasi bagi masyarakat dan pelajar. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat agar mampu memanfaatkan internet secara bijak, aman, dan produktif.

Melalui pelaksanaan Rakerwil APJII Provinsi Jambi Tahun 2026, Ariansyah berharap kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri internet semakin kuat dalam mewujudkan pemerataan konektivitas digital di seluruh wilayah Jambi.

“Mastiin jalan internet di Jambi mulus, murah, dan aman sampe ke pelosok,” tegasnya. Terakhir “para ISP baik Nasional maupun lokal jangan hanya mengejar keuntungan bisnis sebesar-besarnya tapi juga berikan dampak sosial yang positif atas kehadirannya baik bagi pelanggan dan pemda setempat dan tentunya ini selalu dalam pengawasan DPW APJII Provinsi Jambi.”

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Insentif Guru Madrasah Non ASN Mulai Cair Akhir Juni 2026

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kabar baik datang dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Insentif bagi guru madrasah Non ASN akan mulai cair pada akhir Juni 2026.

Kabar baik ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar sebelum melakukan Rapat Kerja dengan Komisi VIII, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. “Alhamdulillah, tahun baru ini kita awali dengan berbagi kabar baik. Insya Allah, insentif guru madrasah non ASN akan mulai cair pada akhir Juni 2026,” terang Menag di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

“Kami sampaikan apresiasi kepada Tim Direktorat GTK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam yang telah bekerja keras menyiapkan kelengkapan administratif bagi pencairan tunjangan ini,” sambung Menag.

Menag juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi para guru madrasah yang telah mengabdikan diri dalam mencerdaskan anak bangsa. Menag berkomitmen untuk terus memperjuangkan dan memperhatikan kesejahteraan mereka.

Dirjen Pendidikan Islam Amin Suyitno menambahkan bahwa saat ini, pihaknya tengah merampungkan buku rekening kolektif bagi guru madrasah non ASN penerima insentif. “Ini tentu perlu waktu dan kerja keras tim GTK Madrasah,” ujar Amin.

“Nantinya, setiap guru akan menerima insentif sebesar satu setengah juta dan itu langsung masuk le rekening mereka,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...210211212...4,867Halaman 211 dari 4,867