Beranda blog Halaman 214

Kementerian Ekraf dan Kisai Entertainment Jajaki Kolaborasi Besar untuk Jakarta Webtoon Festival 2026

Penulis
Reta
-

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) menjajaki kolaborasi strategis dengan Kisai Entertainment untuk pengembangan produksi Webtoon, penguatan ekosistem Intellectual Property (IP) lokal, hingga peluang kolaborasi dalam rencana penyelenggaraan acara Jakarta Webtoon Festival 2026. Wamen Ekraf Irene Umar menyampaikan bahwa penjajakan kolaborasi tersebut penting untuk menguatkan rantai nilai industri kreatif secara utuh agar karya kreator Indonesia tidak berhenti pada tahap produksi, tetapi juga ada upaya strategi pemasaran sehingga setiap IP bisa berkembang menjadi aset ekonomi yang berkelanjutan.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, menerima audiensi Kisai Entertainment di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, Senin (15/6/2026).

“Kementerian Ekraf senantiasa mendorong karya bisa tumbuh menunjukkan ekosistem yang lengkap, mulai dari produksi, distribusi, penguatan IP, sampai monetisasi atau punya potensi pemasarannya sehingga memberi nilai tambah bagi pejuang ekonomi kreatif Indonesia,” ujar Wamen Ekraf saat menerima audiensi dari Kisai Entertainment di Autograph Tower, Jakarta, Senin (15/6).

Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ekraf juga menjelaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting supaya industri kreatif nasional mampu memperluas pasar dan meningkatkan daya saing global. Sebagai tindak lanjut dukungan terhadap acara Jakarta Webtoon Festival, Kementerian Ekraf siap merekomendasikan pemilihan lokasi (venue) dengan target audiens yang mendukung visibilitas Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi kreatif berstandar internasional.

“Kementerian Ekraf siap membuka penjajakan berbagai bentuk kolaborasi yang mampu memperkuat ruang tumbuh kreator lokal. Hal terpenting tentu inisiatif seperti Jakarta Webtoon Festival memiliki fondasi atau konsep acara yang jelas, model keberlanjutan yang kuat, dan memberi dampak bagi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif nasional,” ungkap Wamen Ekraf.

Kisai Entertainment berdiri sejak 2017 dalam bidang original IP development, story reinforcement, publikasi adaptasi IP, serta creator management Webtoon untuk skala Indonesia dan Asia Tenggara. Beberapa kegiatan yang sudah terlaksana seperti Program Talent Development W-Toon Camp (5 kota, 2024) dan KY Academy yang bekerja sama dengan YLAB Korea Selatan. Rencananya akhir tahun 2026, production house ini akan menghelat Jakarta Webtoon Festival.

“Konsep Jakarta Webtoon Festival 2026 sebenarnya ingin merayakan IP-IP lokal dan internasional yang hadir pertama kali ke pembaca lewat Webtoon. Kami ingin menunjukkan banyak webtoon keren yang lahir dari tangan kreator-kreator Indonesia sehingga makin dikenal ke audiens lokal. Kami berharap kolaborasi bisa menjadi hubungan yang sangat mutual untuk mengembangkan industri kreatif nasional dan membuktikan bahwa Indonesia punya ekosistem webtoon yang sehat,” harap Rizqi R. Mosmarth sebagai Festival Director Jakarta Webtoon Festival.

Komitmen rumah produksi Kisai Entertainment ingin membuktikan bahwa pasar kreatif Indonesia memiliki potensi yang besar, termasuk mendorong budaya konsumsi terhadap karya IP webtoon lokal yang semakin masif. Inisiatif kegiatan juga dipersiapkan untuk memperkuat jejaring industri kreatif, membuka peluang investasi, serta memperluas eksposur IP Indonesia ke pasar internasional.

“Targetnya ada 15 IP internasional dan lebih dari 30 IP lokal yang bisa bareng berpartisipasi untuk acara nanti. Kami juga ingin mengajak beberapa partner Kisai Entertainment seperti dari Korea, Jepang, dan Amerika sehingga mereka juga bisa merilis penjualan merchandise untuk pasar Indonesia,” tambah Rizqi Mosmarth.

Turut mendampingi Wamen Ekraf dalam audiensi yaitu Direktur Penerbitan dan Fotografi, Iman Santosa. Sementara hadir pula Head of Marcomm Kisai Entertainment, Ananda Jordan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cak Imin Lepas Ratusan Mahasiswa UIN Imam Bonjol KKN, Tekankan Peran sebagai Agen Perubahan

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar melepas ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di berbagai daerah.

 

Dalam kesempatan tersebut, Menko Muhaimin mengajak mahasiswa menjadikan KKN sebagai laboratorium nyata untuk menguji ilmu pengetahuan sekaligus menghadirkan solusi bagi persoalan masyarakat.

 

“Selama satu bulan ke depan, mahasiswa akan bertemu langsung dengan masyarakat, memahami persoalan yang mereka hadapi, sekaligus menjadi bagian dari solusi. KKN bukan sekadar program akademik, tetapi laboratorium kehidupan yang akan membentuk kepemimpinan, kepedulian, dan kemampuan mahasiswa dalam menjawab tantangan sosial,” ujar Menko Muhaimin dalam memberikan Kuliah Umum Pembekalan dan Pelepasan Mahasiwa Kuliah Kerja Nyata UIN Imam Bonjol di UIN Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat, Senin (15/06/2026).

 

Menko Muhaimin juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan reorientasi pembangunan nasional yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sedang menggeser cara pandang pembangunan agar kekayaan dan sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

 

Ia mencontohkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

 

“Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam. Secara logika sederhana, apabila seluruh kekayaan alam bangsa ini dapat dikelola dengan baik dan manfaatnya dinikmati secara merata, maka seharusnya tidak ada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak daerah penghasil sumber daya alam yang belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kekayaan tersebut,” ujarnya.

 

Karena itu, lanjut Cak Imin, pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam mampu menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton, melainkan harus hadir mengatur dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata.

 

“Orientasi pembangunan hari ini adalah bagaimana negara hadir untuk memastikan kekayaan bangsa dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, bukan hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan keadilan ekonomi dan memperkuat kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

 

Menko Muhaimin melihat pelaksanaan KKN memiliki relevansi yang sangat kuat dengan agenda pemberdayaan masyarakat. Melalui KKN, mahasiswa dapat membantu masyarakat mengenali potensi yang dimiliki, memperkuat kapasitas warga, hingga mendorong lahirnya berbagai inisiatif yang mendukung kemajuan desa dan nagari.

 

Ia juga mengajak mahasiswa untuk memanfaatkan masa KKN sebagai kesempatan menguji berbagai teori yang telah dipelajari selama kuliah dengan realitas yang ada di lapangan. Menurutnya, kemampuan menghubungkan teori dan praktik merupakan bekal penting bagi calon pemimpin masa depan.

 

“KKN adalah kesempatan untuk melihat langsung bagaimana teori bertemu dengan kenyataan. Dari situ mahasiswa akan belajar memahami persoalan masyarakat secara utuh dan menemukan solusi yang relevan dengan kebutuhan warga,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Cak Imin menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang memiliki kepedulian sosial, integritas, serta kemampuan memahami persoalan masyarakat dari akar rumput.

 

Karena itu, pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat selama KKN menjadi bagian penting dalam proses pembentukan karakter dan kepemimpinan mahasiswa.

 

Ia optimistis mahasiswa UIN Imam Bonjol memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa di masa depan.

 

“Kami berharap dari kampus ini lahir pemikiran-pemikiran besar, inovasi, dan solusi yang dapat menjawab tantangan bangsa. Jadikan KKN sebagai momentum untuk belajar, mengabdi, dan memperkuat komitmen menjadi pemimpin yang berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kawasan Cipanas Ditata Ulang, Pemerintah Beri Kompensasi dan Bantuan Sewa Rumah

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Cianjur terus melaksanakan penataan kawasan Cipanas sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang lebih tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan, Sabtu (13/6/2026).

 

Penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukan dan tata ruang yang telah ditetapkan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung pembangunan kawasan yang lebih berkualitas.

 

Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengedepankan pendekatan humanis dengan tetap memperhatikan hak dan kesejahteraan masyarakat terdampak. Sebagai bentuk kepedulian, pemerintah telah menyalurkan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan bantuan biaya sewa rumah selama satu tahun bagi warga yang belum memiliki tempat tinggal.

 

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program hunian layak sebagai solusi jangka panjang bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.

 

Melalui penataan kawasan ini, pemerintah berharap tercipta kawasan Cipanas yang lebih tertata, nyaman, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Sumedang Temui Kemenhub, Dorong Penanganan Kemacetan dan Kecelakaan di Jatinangor

Penulis
Reta
-

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir bersama Sekretaris Daerah Tuti Ruswati dan Kepala Dinas Perhubungan Herman Suwandi audiensi dengan Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Rudi Irawan di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mempercepat penanganan berbagai persoalan lalu lintas di kawasan pendidikan Jatinangor yang selama ini menghadapi tantangan berupa tingginya mobilitas kendaraan, kemacetan, hingga kecelakaan lalu lintas.

Bupati Dony menyampaikan, Jatinangor sebagai kawasan pendidikan strategis dengan keberadaan sejumlah perguruan tinggi besar seperti Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB) Kampus Jatinangor, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan Ikopin University yang dihuni ribuan mahasiswa yang setiap hari beraktivitas di sepanjang jalur jalan nasional. “Kondisi ini membutuhkan perhatian serius. Keselamatan masyarakat, khususnya para mahasiswa, harus menjadi prioritas. Kami tidak ingin ada lagi korban kecelakaan akibat kurang optimalnya fasilitas keselamatan di kawasan pendidikan,” ujarnya.

Bupati Dony mengajukan sejumlah kebutuhan infrastruktur kepada Kementerian Perhubungan, di antaranya pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan kampus, pembangunan  penambahan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan rekayasa lalu lintas jalan di titik-titik rawan kecelakaan.

Selain pembangunan fisik, Pemkab Sumedang juga mendorong pemanfaatan teknologi transportasi cerdas melalui integrasi Area Traffic Control System (ATCS) milik pemerintah daerah dengan sistem pemantauan lalu lintas Kementerian Perhubungan.

Pengembangan fasilitas Smart Pole yang dilengkapi CCTV, sistem informasi publik, pemantauan kualitas udara, hingga fasilitas pendukung lainnya juga menjadi bagian dari upaya menciptakan kawasan pendidikan yang lebih aman dan modern.

Bupati juga meminta arahan Kementerian Perhubungan terkait pembatasan kendaraan besar atau truk sumbu tiga yang masih melintasi kawasan pendidikan Jatinangor meskipun telah tersedia akses Jalan Tol Cisumdawu.

Menurutnya, keberadaan kendaraan berat di tengah kawasan pendidikan kerap menjadi keluhan mahasiswa, dosen, dan masyarakat karena dinilai meningkatkan risiko kecelakaan serta mengganggu kenyamanan dan kelancaran lalu lintas. “Kami harus mencari solusi terbaik agar keselamatan pengguna jalan tetap terjaga. Jangan sampai kita menunggu adanya korban berikutnya baru mengambil tindakan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan Rudi Irawan menyambut baik berbagai usulan dari Pemerintah Kabupaten Sumedang.  Kementerian Perhubungan mendukung upaya peningkatan keselamatan di Jatinangor melalui skema dan mekanisme yang memungkinkan, termasuk kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas. “Pembatasan kendaraan sumbu tiga dapat diusulkan melalui kajian teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yang nantinya akan dibahas bersama instansi terkait, termasuk kepolisian dan penyelenggara jalan,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jabar Mulai Perbaiki DPT Longsor di Jalan Kebon Pedes Bogor

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) resmi memulai proyek perbaikan Dinding Penahan Tanah (DPT) yang longsor di ruas Jalan Kebon Pedes KM JKT 54+850, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

 

Sebelumnya, saat terjadi longsor, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melaksanakan penanganan darurat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor bersama dinas terkait lainnya.

 

Proyek infrastruktur ini mulai digarap setelah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada kontraktor pelaksana, menyusul proses serah terima lokasi pekerjaan pada Rabu (17/6/2026).

 

Pengerjaan ini merupakan respons cepat setelah usulan dari Pemkot Bogor ditetapkan sebagai prioritas penanganan bencana oleh Pemprov Jabar.

 

Tahapan proyek dan alokasi anggaran DPT Kebon Pedes serta proses percepatan penanganan longsor ini telah melewati beberapa tahapan, diawali dengan usulan dari Pemkot Bogor.

 

Pada April 2026 dilakukan survei lokasi oleh Pemprov Jabar bersama Pemkot Bogor, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan perencanaan teknis. Selanjutnya, Mei 2026 dilaksanakan proses pengadaan kontraktor pelaksana, dan pada Juni 2026 dilakukan penyerahan lokasi kerja kepada pihak ketiga.

 

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menjelaskan bahwa ruas Jalan Kebon Pedes merupakan jalan yang berada di bawah kewenangan Pemprov Jabar. Proyek ini ditargetkan rampung dalam waktu 150 hari kalender.

 

“Setelah hari ini serah terima lokasi pekerjaan, langsung siap digarap. Alhamdulillah, segala sesuatu memang perlu proses, karena anggarannya harus dipikirkan dan nilainya cukup besar, sekitar Rp5,4 miliar,” ujar Dedie Rachim di lokasi.

 

Secara teknis, konstruksi perbaikan akan menggunakan metode kombinasi untuk memastikan ketahanan struktur tanah, meliputi pembangunan DPT beton, pemasangan bronjong, penggunaan batu granular, serta pembuatan sistem saluran air yang representatif.

 

Longsor yang terjadi ini disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke aliran sungai, sehingga menyebabkan penumpukan sampah yang berdampak pada tersumbatnya aliran air.

 

“Akibatnya, beban pada dinding menjadi besar dan akhirnya ambrol. Jadi memang kebiasaan membuang sampah sembarangan ini harus segera dihilangkan,” ucapnya.

 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DBMPR Provinsi Jawa Barat, Ade Subhan, memaparkan bahwa area longsoran memiliki tinggi tebing sekitar 8 meter dengan panjang mencapai 12 hingga 15 meter.

 

Sementara itu, untuk skema rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara kondisional mengingat lokasi perbaikan berada di jalur padat. Pihak DBMPR Jabar akan terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor dan aparat kepolisian setempat apabila sewaktu-waktu diperlukan rekayasa lalu lintas.

 

“Sifatnya kondisional. Nanti ketika proses pengerjaan membutuhkan penutupan arus, kami akan berkoordinasi dengan Dishub dan Polsek. Penutupan dilakukan secara situasional, tidak setiap hari,” pungkas Ade Subhan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Progres Pembangunan Capai 85 Persen, Sekolah Rakyat Kuansing Siap Terima 420 Siswa Baru

Penulis
Reta
-

Sekolah Rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) pada Juli 2026 mendatang, akan mulai beroperasi dan menerima murid baru. Hingga saat ini, progres pembangunan gedung sudah mencapai 85 persen.

Kepala Dinas Sosial Riau Zulfadli mengatakan, sebanyak 420 orang murid dari masyarakat kurang mampu akan menjadi murid perdana yang akan di didik di gedung ini.

“Ada 420 orang anak atau murid yang akan diterima di tahun ajaran baru Juli mendatang,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, 420 orang murid yang akan diterima dan dididik di tahun ajaran baru nanti di Sekolah Rakyat Kuansing, tidak saja dari Kuansing. Tetapi ada berasal dari Rohil, Pemprov dan Sentra Abiseka.

Untuk Kabupaten Kuansing, ada 270 murid. Masing-masing SD 90 orang tiga ruang belajar, SMP 90 orang dan tiga ruang belajar. Lalu SMA sebanyak 90 orang dan tiga ruang belajar.

Saat ini dalam tahap penjangkauan (verifikasi lapangan) calon murid. Dalam pekan ini, akan di plenokan penetapan murid dan di SK Kan oleh Bupati Kuansing.

“Murid-murid ini mayoritas dari data Desil 1 dan desil 2 Kemensos RI. Tetapi ada juga yang masuk dari luar data Desil 1 dan Desil 2. Dengan catatan mereka masuk dalam persyaratan,” ujarnya, Kamis.

Kemudian, Kabupaten Rohil sebanyak 60 orang SMP dan SMA masing-masing satu ruang belajar. Pemprov Riau sebanyak 30 orang murid SMA atau satu ruang belajar dan Sentra Bisika dengan 60 murid dan dua ruang belajar untuk jenjang pendidikan SMP.

“Rohil dan Pemprov ini sekolah rintisan. Artinya mereka mengikuti proses belajar mengajar sementara menunggu gedung Sekolah Rakyat mereka rampung,” sebutnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penuh Haru, 207 Jemaah Haji Asal Medan Tiba di Tanah Air dan Disambut Rico Waas

Penulis
Reta
-

Suasana haru dan bahagia menyelimuti kedatangan 207 jemaah haji asal Kota Medan yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 14, di Asrama Haji Medan, Rabu (17/6/2026) malam.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, didampingi Wakil Wali Kota, H. Zakiyuddin Harahap hadir dan menyambut langsung kepulangan para tamu Allah ini dengan penuh kehangatan.

Prosesi penyambutan ditandai dengan pengalungan selempang oleh Rico Waas kepada Ketua Kloter sebagai ucapan selamat datang kembali di Kota Medan sekaligus simbol penghormatan dari Pemko Medan atas perjalanan spiritual mereka di Tanah Suci.

Dalam sambutannya, Rico Waas tidak dapat menyembunyikan rasa syukurnya melihat warganya kembali dalam keadaan sehat walafiat.

​”Selamat datang kembali di Kota Medan, kota yang sangat merindukan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kami ikut merasakan kebahagiaan yang luar biasa hari ini. Doa kami, semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah ditunaikan di Tanah Suci diterima oleh Allah SWT, dan menjadikan Bapak/Ibu semua sebagai Haji yang Mabrur dan Mabruroh,”ujar Rico Waas disambut seruan “Amin” yang menggema dari para jemaah.

Berdasarkan data yang diterima, total jemaah haji Kloter 14 asal Kota Medan yang mendarat hari ini berjumlah 207 orang, terdiri dari pria 87 orang dan wanita 120 orang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Apresiasi Haji 2026, Siapkan Langkah Besar Tingkatkan Layanan Jemaah Tahun Depan

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah beserta pimpinan DPR RI dan sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI di kediaman pribadinya, di Hambalang pada Rabu, 17 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sekaligus langkah-langkah peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia pada musim haji mendatang.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan haji tahun 2026 yang dinilai berjalan baik meskipun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan. Irfan menuturkan bahwa sinergi antara pemerintah dan DPR RI melalui Tim Pengawas Haji berjalan sangat konstruktif. Irfan menyebut kolaborasi yang terbangun memungkinkan berbagai kendala yang muncul di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat sehingga pelayanan kepada jemaah tetap terjaga.

“Alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR, dan saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan haji pada tahun ini,” ujar Irfan dalam keterangannya.

Menurut Irfan, meski baru mulai bekerja pada September 2025, sementara tahapan penyelenggaraan haji dari Pemerintah Arab Saudi telah dimulai sejak Juni 2025, Kementerian Haji dan Umrah berhasil mengejar berbagai persiapan yang sempat tertinggal. Irfan menjelaskan sejumlah kemajuan yang berhasil dicapai pada penyelenggaraan haji tahun 2026 berkat kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

“Pertama tentu percepatan penerbitan visa. Visa terbit sekitar akhir pertengahan Ramadan, ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Nusuk sudah mulai dibagikan di tanah air sehingga tidak ada lagi cerita jemaah yang terpisah dari keluarganya, jemaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jamaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita walaupun tahun ini masih paket D tapi sebenarnya itu lebih dari D, itu lebih dari menuju paket C itu sebetulnya,” ungkap Irfan.

Pemerintah juga mulai menerapkan skema kontrak layanan multiyears dengan para penyedia layanan. Irfan menyebut langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian bagi mitra penyedia layanan untuk berinvestasi dalam peningkatan fasilitas bagi jemaah Indonesia.

Presiden Prabowo, lanjut Irfan, turut memberikan sejumlah arahan strategis guna meningkatkan kualitas layanan pada penyelenggaraan haji tahun 2027. Arahan tersebut mencakup peningkatan kualitas konsumsi jemaah, persiapan layanan yang dilakukan lebih dini, hingga peningkatan kualitas akomodasi dan hotel yang digunakan oleh jemaah Indonesia.

“Bapak presiden memberikan masukan-masukan untuk peningkatan layanan kepada jemaah haji terkait dengan tahun 2027 nanti termasuk bagaimana makanan-makanan bisa dipersiapkan lebih dini, lebih bagus lagi kemudian bagaimana beliau juga memberikan masukan tentang penginapan-penginapan hotel-hotel yang harus juga lebih dilatih lebih baik lagi,” imbuh Irfan.

Selain itu, Irfan menyebut Kepala Negara juga menyoroti pentingnya pengembangan konsep Kampung Haji sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan pelayanan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia.

“Beliau ingin kampung haji sebagai bagian upaya untuk peningkatan pelayanan bagi jemaah haji sekaligus untuk menekan biaya haji. Nanti akan dibahas, kita akan bahas dengan DPR walaupun kita tahu tantangan tahun ini luar biasa, terutama nilai tukar, kemudian kenaikan avtur, kemudian situasi global yang masih belum jelas, kemudian pemerintah Saudi juga menaikkan layanan-layanannya yang otomatis juga akan berpengaruh pada nilai harganya. Itu juga nantikan kita bicarakan dengan teman-teman DPR,” ungkap Irfan.

Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya mempercepat masa tunggu keberangkatan haji. Irfan menjelaskan bahwa sejumlah daerah yang sebelumnya memiliki masa tunggu sangat panjang telah menunjukkan perbaikan. Namun demikian, Kepala Negara meminta agar pemerintah terus mencari terobosan untuk memperpendek masa tunggu jemaah secara lebih signifikan.

“Tahun ini kita sudah bisa memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40, di Konawe Selatan hampir 50 tahun tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan, beliau berpikir coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi, dan kita, dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu,” Pungkas Irfan.

Arahan Presiden Prabowo tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan pelayanan haji yang semakin berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh jemaah Indonesia, sejalan dengan upaya menjadikan penyelenggaraan ibadah haji sebagai layanan publik yang semakin profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Warga Desa Jebugan Ungkap Mudahnya Bikin KTP di Sambung Rasa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Program Sambung Rasa bersama Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo yang digelar di Balai Desa Jebugan, pada Rabu (17/06) mendapat respons positif dari masyarakat.

Salah satunya datang dari warga yang untuk pertama kalinya mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Quinsa yang mengaku proses pelayanan berjalan lebih mudah, cepat, serta tidak lagi harus datang jauh ke kantor dinas. Pengalaman tersebut menjadi bukti hadirnya pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat.

Quinsa mengaku senang dan berhasil membuat KTP elektronik pertamanya dengan proses yang cepat dan pelayanan yang ramah.

“Rasanya deg-degan karena sekarang sudah punya KTP dan merasa lebih legal. Pelayanannya juga baik, petugasnya ramah dan tidak judes,”

Menurutnya, proses perekaman KTP elektronik juga berlangsung lancar mulai dari foto, peremaman sidik jari, tanda tangan elektronik dan pemindaian iris mata.

Saat ditemui, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Amin Mustofa mengatakan bahwa pelayanan Dukcapil itu selalu ramai dikunjungi.

“Di Sambung Rasa itu ada dua pelayanan yang paling ramai yaitu Pemeriksaan Gratis dan pasti pelayanan Dukcapil itu paling ramai dikunjungi. Terlebih, misal Dukcapil tidak datang pasti warga kecewa, makanya kami selalu hadir di Sambung Rasa,” jelasnya.

Amin memaparkan layanan yang paling sering masyarakat itu pembuatan KTP elektronik baru, dan pembaharuan alamat.

Sebagai informasi, Sambung Rasa ini akan hadir di Desa yang tersebar di 26 Kecamatan. Guna mendekatkan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Yuk, Kenalan sama Program Studi di Politeknik Agraria STPN

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menentukan program studi (prodi) menjadi salah satu keputusan penting bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, tidak sedikit yang masih merasa bingung karena belum memahami bidang yang ingin ditekuni maupun prospek karier yang dapat diraih setelah lulus.

Bagi siswa yang memiliki minat dalam bidang agraria/pertanahan, dan tata ruang, Politeknik Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) bisa menjadi salah satu pilihan. Perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini menawarkan empat prodi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia di bidang pertanahan, pengukuran dan pemetaan, tata ruang, serta pengelolaan administrasi pertanahan.

Prodi Sarjana Terapan Survei dan Pemetaan Informasi Pertanahan (SPIP)

Bagi calon mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada bidang pengukuran, pemetaan, teknologi geospasial, serta kemampuan analitis yang baik. Program studi ini banyak mempelajari materi yang berkaitan dengan matematika, fisika, pengolahan data, gambar teknik, dan teknologi pemetaan.

Karena itu, lulusan SMA dengan kemampuan yang kuat di bidang IPA umumnya lebih mudah mengikuti perkuliahan. Selain itu, lulusan SMK yang relevan, seperti Geomatika, Geologi, Komputer, dan bidang terkait lainnya, juga memiliki peluang yang baik untuk berkembang di program studi ini.

Selama perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari berbagai kompetensi di bidang survei dan pemetaan, mulai dari teknik pengukuran tanah, pengolahan data spasial, pemetaan digital, sistem informasi geografis (SIG), fotogrametri, hingga penyajian informasi pertanahan berbasis teknologi.

Salah satu taruna yang memilih prodi SPIP adalah Dandi Resando. Ia tertarik pada program studi ini karena memadukan kegiatan lapangan dengan pemanfaatan teknologi modern dalam proses pengukuran dan pemetaan. “Kami tidak hanya belajar teori, tetapi juga terjun langsung melakukan pengukuran dan pemetaan di lapangan. Saya tertarik dengan penggunaan teknologi geospasial yang terus berkembang dan memiliki peran penting dalam pembangunan serta pengelolaan pertanahan,” katanya.

Prodi Sarjana Terapan Manajemen Penataan Ruang dan Pertanahan (MPRP)

Prodi MPRP ini cocok bagi calon taruna yang memiliki ketertarikan pada perencanaan wilayah, tata ruang, kebijakan publik, pelayanan pertanahan, serta pengelolaan data dan administrasi. Program studi ini relatif terbuka bagi lulusan SMA dari berbagai jurusan, termasuk IPS, maupun lulusan SMK yang memiliki latar belakang perkantoran, manajemen bisnis, dan bidang lain yang relevan.

Selama perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari penataan ruang, pengelolaan pertanahan, pelayanan pertanahan berbasis elektronik, administrasi dan pengelolaan data pertanahan, serta analisis kebijakan di bidang agraria dan tata ruang. Program studi ini sangat sesuai bagi mereka yang memiliki minat pada isu-isu pembangunan, tata ruang, pelayanan publik, serta analisis dan penyusunan kebijakan.

Ayu Hanan Mutia misalnya, memilih prodi MPRP karena tertarik pada bagaimana suatu wilayah direncanakan dan ditata. Sejak kecil, ia kerap bertanya bagaimana cara sebuah kawasan dibangun, berkembang, dan tertata dengan baik. Ketertarikan tersebut semakin kuat ketika ia melihat berbagai persoalan tata ruang yang masih terjadi di berbagai daerah.

“Saya melihat masih banyak persoalan tata ruang di daerah, misalnya kawasan industri yang berdekatan dengan permukiman atau pemanfaatan ruang yang belum sesuai. Karena itulah saya tertarik mempelajari bagaimana perencanaan tata ruang bisa mendukung pembangunan yang lebih baik,” ungkap Ayu Hanan Mutia, saat ditemui di Politeknik Agraria STPN di Sleman, D.I. Yogyakarta.

Prodi Kebijakan dan Manajemen Pendaftaran Tanah (KMPT)

Bagi calon mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada pelayanan publik, administrasi pertanahan, pengelolaan data, serta pemanfaatan teknologi dalam layanan pemerintahan. Program studi ini terbuka bagi lulusan SMA, termasuk dari jurusan IPS, maupun lulusan SMK yang memiliki latar belakang perkantoran, manajemen bisnis, dan bidang lain yang relevan.

Dibandingkan program studi yang berfokus pada aspek teknis pengukuran dan pemetaan, KMPT lebih menekankan pada pengelolaan data pertanahan, administrasi, dan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Selama perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari sistem pendaftaran tanah, manajemen data pertanahan, pelayanan pertanahan berbasis elektronik, kebijakan pertanahan, tata kelola administrasi, serta pengembangan layanan publik yang efektif dan modern.

“Saya lebih tertarik pada aspek hukum dan kebijakan pertanahan dibandingkan perhitungan teknis. Di prodi KMPT saya belajar memahami proses pendaftaran tanah, dan bagaimana kebijakan pertanahan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi masyarakat,” ucap Rizaldi Secondia Putra, yang mengaku memilih prodi tersebut karena tertarik pada proses pendaftaran tanah dan regulasi pertanahan.

Prodi Sarjana Terapan Pertanahan

Prodi ini cocok bagi calon mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada isu-isu pertanahan, hukum agraria, penyelesaian sengketa tanah, pengadaan tanah untuk pembangunan, pengendalian pemanfaatan ruang, serta kebijakan pertanahan. Program studi ini sesuai bagi mereka yang memiliki kemampuan analitis, senang mempelajari regulasi dan aspek hukum, serta tertarik memahami hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan tanah sebagai sumber daya strategis.

Hal inilah yang menarik minat Taruni asal Kabupaten Karangasem, Bali, Ni Putu Arista Pradnyaswari. Menurutnya, Program Studi Pertanahan sesuai dengan karakter dirinya yang menyukai aktivitas di luar ruangan dan tantangan baru. “Saya suka mencoba hal baru dan senang kegiatan di alam. Ketika mencari informasi tentang Politeknik Agraria STPN, saya melihat banyak kegiatan praktik lapangan dan kesempatan berinteraksi langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Dibandingkan prodi lain di Politeknik Agraria STPN yang memiliki fokus lebih spesifik, prodi Pertanahan menawarkan cakupan kompetensi yang lebih luas sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pertanahan.

Pada Seleksi Penerimaan Taruna Baru tahun ajaran 2026/2027, Politeknik Agraria STPN menyediakan kuota penerimaan sebanyak 350 calon taruna yang terbagi ke dalam tiga jalur seleksi, yaitu jalur umum dengan kuota 260 orang; jalur tugas belajar atau PNS yang mendapat penugasa dari Kementerian ATR/BPN sebanyak 60 orang; dan jalur kerja sama pemerintah daerah sebanyak 30 orang. Pembagian kuota ini memberikan kesempatan bagi lulusan SMA/sederajat, aparatur yang mengikuti tugas belajar, serta peserta yang berasal dari kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menempuh pendidikan.

Dengan pilihan prodi yang semakin beragam dan spesifik, calon taruna/i memiliki kesempatan untuk memilih bidang pendidikan yang selaras dengan minat, bakat, dan tujuan kariernya. Bagi lulusan SMA/sederajat yang tertarik untuk bergabung sebagai Taruna/i Politeknik Agraria STPN, pendaftaran baru masih dibuka hingga 18 Juni 2026. Informasi lengkap mengenai persyaratan, tahapan seleksi, dan ketentuan pendaftaran dapat diakses melalui situs web stpn.ac.id.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...213214215...4,867Halaman 214 dari 4,867