Beranda blog Halaman 222

Komisi IX DPR Minta BPJS Kesehatan Benahi Peserta Tidak Aktif yang Capai 55 Juta Jiwa

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti besarnya jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berstatus tidak aktif. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian kepesertaan BPJS Kesehatan yang hampir mencapai 99 persen penduduk belum sepenuhnya mencerminkan akses riil masyarakat terhadap layanan kesehatan.

 

Sorotan itu muncul setelah terungkap bahwa dari sekitar 284 juta peserta JKN yang terdaftar, hanya sekitar 229 juta peserta yang berstatus aktif. Dengan demikian, terdapat sekitar 55 juta peserta yang secara administratif tercatat sebagai peserta JKN, tetapi tidak dapat memanfaatkan hak layanan kesehatannya secara optimal.

 

“Lalu apa gunanya kita membanggakan angka cakupan hampir 99 persen kalau puluhan juta rakyat masih berpotensi ditolak atau terkendala saat membutuhkan layanan kesehatan,” kata Nurhadi dalam keterangannya dikutip dari Parlementaria di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

 

Pernyataan tersebut juga disampaikan Nurhadi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan Direksi BPJS Kesehatan. Ia menilai BPJS Kesehatan selama ini terlalu berfokus pada pencapaian angka kepesertaan tanpa dibarengi upaya penyelesaian persoalan akses layanan yang dialami masyarakat.

 

Menurut Legislator Fraksi Partai NasDem itu, keberhasilan program JKN tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang terdaftar. Yang lebih penting adalah memastikan peserta dapat menggunakan kartu BPJS Kesehatan saat membutuhkan layanan kesehatan tanpa hambatan administratif.

 

“Kita jangan terjebak pada angka-angka yang terlihat indah di atas kertas. Yang rakyat rasakan bukan jumlah peserta terdaftar, tetapi apakah ketika mereka sakit kartu BPJS-nya bisa digunakan atau tidak,” tegasnya.

 

 

Nurhadi juga menyoroti jutaan peserta yang menunggak iuran akibat keterbatasan ekonomi. Karena itu, ia mendesak pemerintah dan BPJS Kesehatan segera merealisasikan komitmen pemutihan tunggakan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan agar mereka dapat kembali memperoleh akses layanan kesehatan.

 

“Jangan sampai mereka dihukum dua kali, sudah miskin, ketika sakit masih tidak bisa berobat karena persoalan administrasi. Selama masih ada puluhan juta peserta tidak aktif, maka masih ada pekerjaan rumah besar yang belum dituntaskan BPJS Kesehatan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Percepat Revitalisasi 71.744 Sekolah, Serap 1,1 Juta Tenaga Kerja

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas terkait percepatan pelaksanaan program-program prioritas di bidang pendidikan di antaranya revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi.

Terkait program revitalisasi sekolah, Abdul Mu’ti melaporkan bahwa pelaksanaan revitalisasi pada tahun 2025 telah mencapai 100 persen dengan menjangkau 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Sementara itu, pada tahun 2026 pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 triliun yang telah disetujui DPR untuk revitalisasi 11.744 satuan pendidikan dan tambahan sebesar 60.000 satuan Pendidikan, sehingga tahun ini akan dilakukan revitalisasi sejumlah 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, semua jenjang mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan tingkat SLTA.

“Kami sampaikan juga bahwa program revitalisasi ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, tapi juga dari penelitian kami juga berdampak terhadap ekonomi karena sistemnya swakelola, pembangunannya langsung oleh masing-masing satuan pendidikan. Kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah, mereka yang mengerjakan revitalisasi ini untuk 71.744 itu sekitar 1,1 juta orang yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan,” ujar Abdul Mu’ti.

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa program revitalisasi sekolah mendapat respons positif dari masyarakat, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Abdul Mu’ti menyebut banyak sekolah yang selama puluhan tahun belum memperoleh perbaikan infrastruktur kini dapat menikmati fasilitas pendidikan yang lebih layak.

“Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang, tanggung jawab pembangunan itu adalah pemerintah daerah, tapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami revitalisasi sekolah-sekolah itu, baik sekolah negeri maupun swasta, dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia,” tutur Abdul Mu’ti.

Selain revitalisasi sekolah, Abdul Mu’ti juga melaporkan perkembangan program Sekolah Nasional Terintegrasi yang menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem pendidikan unggul. Abdul Mu’ti menyebut Sekolah Nasional Terintegrasi dirancang sebagai sekolah unggulan nonasrama yang akan memberikan layanan pendidikan berkualitas dengan standar yang terintegrasi.

“Yang ini merupakan sekolah unggul yang tidak berasrama, yang tahun ini direncanakan kita akan bangun 100 sekolah nasional terintegrasi dan sudah ada usulan-usulan sekolah yang masuk dari 36 yang sudah kami seleksi, dan tahun ini nanti akan kami mulai, insyaallah lima itu kami buka di balai-balai yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian ada satu yang di IKN, dan kemudian sembilan yang nanti kita bangun baru di daerah yang sudah diseleksi,” pungkas Abdul Mu’ti.

Melalui percepatan revitalisasi 71 ribu lebih sekolah dan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi, Presiden Prabowo menegaskan bahwa investasi terbesar bangsa adalah investasi pada pendidikan. Pemerintah berkomitmen memastikan setiap anak Indonesia, dari kota hingga pelosok negeri, memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar di lingkungan yang layak, modern, dan berkualitas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo dan Bahlil Bahas Ketahanan Energi, Harga BBM Subsidi dan LPG Dipastikan Tetap

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif.

“Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” ujar Bahlil dalam keterangannya.

Menurut Bahlil, terdapat sejumlah agenda prioritas yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya adalah percepatan program peralihan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi nasional.

Selain itu, Bahlil menyebut dalam pertemuan tersebut juga dibahas pendataan sektor pertambangan guna memastikan tata kelola yang lebih baik, serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).

“Sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG-CNG. Yang kedua, pendataan tambang. Dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita,” imbuh Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.

“Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” ungkap Bahlil.

“Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian,” lanjut Bahlil.

Terkait kondisi kelistrikan di sejumlah wilayah, Bahlil menjelaskan bahwa pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional dalam kondisi aman. “Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu tidak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya,” ungkap Bahlil.

Melalui penguatan ketahanan energi, percepatan hilirisasi, diversifikasi sumber energi, serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menuju kemandirian dan ketahanan jangka panjang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo dan Jusuf Kalla Bahas Investasi Energi Hijau Rp70 Triliun untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla didampingi Solihin Jusuf Kalla, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas upaya memperkuat ketahanan energi nasional melalui percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi bersih guna mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pembahasan bersama Presiden Prabowo difokuskan pada peningkatan kapasitas energi nasional sebagai salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan swasembada energi dan menjaga laju pembangunan ekonomi.

“Saya dengan Solihin baru saja berbicara lama dengan Bapak Presiden didampingi juga oleh Pak Sekneg dengan Pak Seskab untuk meningkatkan kemampuan energi di Indonesia yang kita kenal itu swasembada energi. Kita siap untuk, kita sudah membangun 1.500 mega(watt) PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) ini kita siap membangun lagi 2.000 mega(watt) termasuk juga PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas),” ujar Jusuf Kalla.

Menurut Jusuf Kalla, kebutuhan energi Indonesia akan terus meningkat seiring target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur energi, khususnya energi hijau, menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pasokan listrik yang memadai bagi sektor industri maupun masyarakat.

“Karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6 persen, sampai 8 persen itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu kita akan sulit untuk meningkatkan itu, karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional khususnya green energy untuk menjadi bagian daripada pembangunan nasional, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Bapak Presiden sampai 8 persen, sekarang 5-6 persen, karena itu butuh energi yang kuat seperti itu,” imbuh Jusuf Kalla.

Lebih lanjut, Jusuf Kalla menyebut rencana pengembangan tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp60 triliun hingga Rp70 triliun. Menurut Jusuf Kalla, desain proyek dan lokasi pembangunan telah tersedia sehingga proses selanjutnya akan difokuskan pada pembahasan teknis guna mempercepat realisasi investasi.

“Desain sudah ada, tempat sudah ada, tinggal pembicaraan dengan teknisnya dan beliau, Bapak Presiden setuju untuk segera kita realisir seperti itu. Karena memang bisnisnya karena investasi,” ujar Jusuf Kalla.

Selain membahas sektor energi, Presiden Prabowo dan Jusuf Kalla juga bertukar pandangan mengenai sejumlah isu internasional, termasuk perkembangan situasi perdamaian di kawasan Thailand Selatan serta dinamika yang terjadi di Pakistan dan Afghanistan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Pimpin The 10th ASEAN Our Eyes Working Group, Perkuat Kerja Sama Lawan Terorisme di Kawasan

Penulis
Reta
-

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Kepala Pusat Analisis Intelijen Pertahanan Pusat Analisis Intelijen Pertahanan Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan (Pus Analisis Intelhan BIK Intelhan), Brigadir Jenderal TNI Efran Gunawan, secara resmi membuka dan memimpin pertemuan The 10th ASEAN Our Eyes Working Group di Yogyakarta pada 9 – 12 Juni 2026. Forum yang berlangsung selama empat hari ini menjadi momentum penting bagi negara anggota ASEAN untuk memperkuat ketahanan kolektif terhadap ancaman terorisme, radikalisme, dan ekstremisme.

Mengawali rangkaian pembahasan, delegasi Indonesia menyampaikan belasungkawa dan solidaritas mendalam kepada Pemerintah dan rakyat Filipina atas musibah gempa bumi di Filipina Selatan pada 8 Juni 2026. Brigjen TNI Efran menegaskan bahwa Indonesia berdiri bersama keluarga besar ASEAN dalam upaya pemulihan dan rekonstruksi pascagempa.

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Efran menekankan pentingnya mempertahankan kewaspadaan meskipun tren ancaman terorisme di kawasan menunjukkan penurunan. Dinamika konflik global berdampak pada rantai pasok energi dan jalur pelayaran, yang berpotensi memicu risiko terorisme, ancaman siber, hingga krisis pengungsi.

Agenda pertemuan The 10th ASEAN Our Eyes Working Group di Yogyakarta juga diisi dengan pembaruan situasi terorisme di kawasan, penyempurnaan mekanisme pertukaran informasi strategis, serta sesi berbagi pandangan para pakar yang menghadirkan Dr. Noor Huda Ismail dengan paparan bertajuk The Global Impact of Regional Terrorism dan Arindha Nityasari dari MCyberSecAnalysis yang membahas Evolving Dynamics of Radicalization and Terrorism: Digital Threats and Youth Vulnerability in the ASEAN Region. Kedua narasumber memberikan analisis mendalam terkait perkembangan ancaman dan kerentanan generasi muda di era digital.

Menutup pertemuan, Brigjen TNI Efran menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh delegasi dan menegaskan bahwa dialog konstruktif yang berlangsung kembali menunjukkan pentingnya kerja sama di bawah kerangka ASEAN Our Eyes. Indonesia juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pertukaran informasi strategis dan meyakini bahwa melalui kolaborasi berkelanjutan, kepercayaan, dan solidaritas, ASEAN akan tetap damai, aman, stabil, dan tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bapanas Ajukan Tambahan Anggaran, Fokus Bantuan Pangan dan Stabilisasi Harga

Penulis
Reta
-

Komisi IV DPR RI memberikan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar Rp17,73 triliun pada tahun 2027. Dukungan tersebut diberikan karena sebagian besar anggaran yang untuk memperkuat berbagai program yang manfaatnya langsung dirasakan Masyarakat seperti bantuan pangan beras, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pengentasan stunting, hingga Gerakan Pangan Murah.

Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN Heri Darmawan menegaskan pihaknya mendukung penuh usulan tambahan anggaran yang diajukan Bapanas. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa peningkatan anggaran dari ratusan miliar menjadi triliunan rupiah terjadi karena adanya kebutuhan pembiayaan program-program pangan nasional yang selama ini memang belum sepenuhnya dianggarkan melalui Bapanas.

“Singkat saja Pak, untuk masalah anggaran Fraksi PAN mendukung sepenuhnya apa yang diajukan Kepala Badan Pangan Nasional. Mungkin orang melihat angkanya fantastis, dari sekian ratus miliar menjadi triliunan rupiah. Tapi saya memahami yang besar itu untuk pemanfaatan SPHP dan bantuan beras yang selama ini memang belum pernah dianggarkan di Bapanas. Mudah-mudahan dari Fraksi PAN dan Komisi IV kami bisa membantu,” ujar Heri.

Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas, Bapanas memperoleh pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp110,34 miliar. Nilai tersebut terdiri atas Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp7,65 miliar serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp102,69 miliar.

“Pagu indikatif tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan program prioritas nasional dan target pembangunan pangan yang menjadi mandat Badan Pangan Nasional,” ujar Amran.

Karena itu, Bapanas mengusulkan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp17,84 triliun untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah di sektor pangan. Dari total kebutuhan tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa bantuan pangan beras dan bantuan pengentasan stunting sesuai hasil Rapat Koordinasi Terbatas Pangan yang dilaksanakan pada 5 Juni 2026.

Amran menjelaskan, apabila kebutuhan anggaran tersebut dapat diakomodasi, pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 735 ribu ton kepada sekitar 18,37 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang berasal dari kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 3. Selain itu, bantuan pangan pengentasan stunting berupa daging ayam sebanyak 5,78 ribu ton dan telur ayam sebanyak 8,67 ribu ton akan diberikan kepada sekitar 1,45 juta keluarga risiko stunting berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Total kebutuhan anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2027 menjadi sebesar Rp17,84 triliun yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan nasional dan pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah,” kata Amran.

Selain bantuan pangan, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pelaksanaan SPHP beras sebanyak 600 ribu ton, SPHP jagung 200 ribu ton, dan SPHP kedelai 50 ribu ton guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Pemerintah juga akan memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.560 kali di seluruh Indonesia, mengembangkan kios pangan di 38 provinsi, membina 50 lumbung pangan masyarakat, serta mengembangkan Rumah Pangan B2SA pada 1.320 kelompok masyarakat.

Usulan kebutuhan anggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi yang diajukan Bapanas akan digunakan untuk program-program yang langsung menyentuh masyarakat, baik dalam bentuk bantuan pangan, pengendalian inflasi pangan, penguatan akses pangan, maupun intervensi stabilisasi harga untuk menjaga keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen.

Amran berharap dukungan Komisi IV DPR RI agar seluruh program tersebut dapat berjalan optimal dalam rangka menjaga ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bappenas Dukung Bio Farma Perkuat Produksi Vaksin dan Lanjutkan Program Eliminasi Kanker Serviks

Penulis
Reta
-

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menerima audiensi Direktur Utama PT Bio Farma Shadiq Akasya, di Kantor Bappenas, Kamis (11/6). Pertemuan tersebut membahas keberlanjutan program eliminasi kanker serviks, serta rencana pembangunan fasilitas produksi vaksin baru guna memperkuat kapasitas produksi dan memenuhi kebutuhan vaksin di masa depan.

Menteri Rachmat Pambudy menegaskan dukungannya terhadap keberlanjutan Program Eliminasi Kanker Serviks yang telah dijalankan Bio Farma bersama Kementerian Kesehatan dan mitra internasional sejak 2016. Program tersebut telah diperluas menjadi program nasional pada 2023 dan akan terus dilaksanakan hingga 2030, termasuk melalui pemberian vaksin HPV bagi anak usia sekolah. “Intinya, kami mendukung program ini karena merupakan tugas dan amanat Presiden untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang semakin sehat,” ujar Menteri Rachmat Pambudy.

Lebih lanjut, Menteri Rachmat Pambudy menekankan pentingnya penguatan kapasitas produksi vaksin yang memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, seperti vaksin polio dan HPV, yang perlu diiringi dengan modernisasi fasilitas serta proses produksi agar mampu memenuhi standar mutu global.

“Bio Farma perlu terus melakukan modernisasi agar mampu menghasilkan vaksin dengan teknologi terkini yang memenuhi standar WHO, sehingga kualitas produksi vaksin tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga standar internasional yang diakui secara global,” imbuh Menteri Rachmat Pambudy.

Sejalan dengan hal tersebut, Bio Farma menyampaikan usulan pembangunan fasilitas produksi vaksin baru sebagai bagian dari upaya modernisasi industri vaksin nasional yang diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Fasilitas baru tersebut diharapkan mampu mendukung penerapan teknologi produksi vaksin yang lebih mutakhir, memenuhi standar internasional, serta memperkuat kemampuan Indonesia dalam memproduksi vaksin secara mandiri. Modernisasi ini dinilai penting untuk menjaga daya saing industri vaksin nasional sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan Indonesia di masa depan.

Menutup pertemuan, Menteri Rachmat Pambudy menekankan bahwa keberhasilan suatu Proyek Strategis Nasional tidak hanya ditentukan oleh perencanaannya, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan dan penyelesaiannya. “Jadi, harus direncanakan dengan baik, dilakukan dengan baik, dan diselesaikan dengan baik,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan Korea Selatan Perkuat Kerja Sama Ekonomi Kreatif, Siapkan MoU Baru

Penulis
Reta
-

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Yoon Soon-gu. Pertemuan tersebut membahas peluang penguatan kerja sama ekonomi kreatif Indonesia dan Korea Selatan, termasuk pembentukan High-Level Creative Industries Cooperation Committee serta penyusunan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) baru di bidang ekonomi kreatif.

“Indonesia dan Republik Korea memiliki semangat yang sama dalam menjadikan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Keberhasilan Korea Selatan melalui gelombang budaya Korea atau Hallyu menjadi inspirasi sekaligus membuka peluang kolaborasi yang semakin luas. Dengan semakin kuatnya kemitraan strategis kedua negara, kami melihat peluang besar untuk mendorong co-production, pertukaran talenta, pengembangan gim digital, serta berbagai kerja sama berbasis teknologi yang dapat memberikan manfaat bagi industri kreatif Indonesia dan Korea Selatan,” ujar Menteri Ekraf.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Korea Lee Jae Myung pada 31 Maret 2026 yang meningkatkan status hubungan kedua negara menjadi Special Comprehensive Strategic Partnership. Peningkatan kemitraan tersebut membuka peluang kerja sama yang lebih luas, termasuk di sektor ekonomi kreatif.

Sebagai implementasinya, Kementerian Ekraf tengah menyusun nota kesepahaman (MoU) baru yang akan menjadi payung kerja sama ekonomi kreatif Indonesia dan Korea Selatan, sekaligus mengakomodasi berbagai peluang kolaborasi lintas subsektor di masa mendatang.

MoU tersebut juga akan menjadi dasar pembentukan High-Level Creative Industries Cooperation Committee yang akan dipimpin bersama oleh Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Minister of Culture, Sports and Tourism Republik Korea.

“Kami sedang mempercepat penyusunan MoU baru yang akan menjadi fondasi penguatan kerja sama ekonomi kreatif Indonesia dan Korea Selatan. Melalui pembentukan High-Level Creative Industries Cooperation Committee, kami berharap berbagai peluang kolaborasi dapat segera diterjemahkan menjadi program-program konkret yang memberikan manfaat bagi pelaku industri kreatif kedua negara,” ujar Menteri Ekraf.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Ekraf juga mengundang Pemerintah Republik Korea beserta para pelaku industri kreatifnya untuk berpartisipasi dalam World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada Oktober mendatang. Sebagai konferensi ekonomi kreatif terbesar di dunia yang digagas Indonesia, WCCE diharapkan menjadi ruang bagi kedua negara untuk memperluas jejaring, memperkuat kolaborasi, dan membuka peluang kemitraan baru di sektor ekonomi kreatif.

Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Yoon Soon-gu, menyambut baik upaya penguatan kerja sama ekonomi kreatif antara Indonesia dan Korea Selatan. Menurutnya, kedua negara memiliki peluang besar untuk memperluas kolaborasi melalui berbagai program yang berdampak langsung bagi pelaku industri kreatif.

“Kami melihat banyak peluang kerja sama dengan Indonesia, mulai dari film, pengembangan konten, pelatihan talenta dan tenaga ahli, hingga pertemuan bisnis secara berkala. Kami siap memperkuat kolaborasi agar kemitraan kedua negara dapat menghasilkan manfaat nyata bagi industri kreatif Indonesia dan Korea Selatan,” ujar Yoon Soon-gu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan UEA Perkuat Kerja Sama Teknologi AI untuk Restorasi Mangrove Nasional

Penulis
Reta
-

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan memperkuat kerja sama strategis dengan Advance Technology Research Council (ATRC) United Arab Emirat (UAE) dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung restorasi dan konservasi, dan mangrove nasional. Kerja sama tersebut ditandai dengan pelaksanaan Leadership Meeting dan pemarafan Letter of Intent (LoI) di Bali.

Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengelolaan mangrove berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya artificial intelligent (AI) yang diharapkan akan menghasilkan solusi dan dampak  nyata bagi konservasi lingkungan, peningkatan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan pencapaian target iklim nasional. Kerja sama ini juga mencerminkan komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan bilateral yang memasuki 50 tahun khususnya kemitraan strategis di bidang lingkungan, perubahan iklim, dan inovasi teknologi.

Indonesia memiliki sekitar 3,4 juta hektare mangrove atau sekitar 20 persen dari total ekosistem mangrove dunia. Sebagai salah satu penyerap karbon alami paling efektif, mangrove memiliki peran penting dalam mendukung target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Penguatan rehabilitasi dan monitoring mangrove menjadi bagian penting dari strategi nasional pengendalian perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon.

Tim teknis kedua negara telah melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi potensial pengembangan proyek percontohan di Bali. Pemerintah Indonesia juga mengusulkan beberapa lokasi strategis lainnya, termasuk Pulau Lusi di Kabupaten Sidoarjo dan kawasan pesisir Kabupaten Demak, sebagai bagian dari penjajakan implementasi kerja sama ke depan.

Dalam pertemuan, UAE mengusulkan pilot project penguatan restorasi mangrove menggunakan pendekatan Site Suitability Assessment dan metodologi Carbon Estimation untuk penguatan sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) karbon. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data nasional sekaligus membuka peluang pengembangan pembiayaan iklim dan karbon yang kredibel.

Selain aspek teknologi, kerja sama ini juga menempatkan penguatan kapasitas masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam pengelolaan mangrove berkelanjutan melalui pemanfaatan sistem monitoring berbasis digital dan pengumpulan data lapangan secara partisipatif.

Sebagai langkah awal, LoI akan menjadi landasan bagi kedua pihak untuk mengembangkan kerja sama yang lebih konkret. Melalui kemitraan ini, Indonesia dan UAE yang merupakan inisiator Mangrove Alliance for Climate (MAC) optimis dapat menghadirkan model pengelolaan mangrove berbasis teknologi dan data yang akan berkontribusi nyata terhadap konservasi ekosistem mangrove, ketahanan kawasan pesisir, serta agenda aksi iklim global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

TPID Tuban Gandeng Bulog Stabilkan Harga Beras dan Komoditas Strategis

Penulis
Reta
-

Di tengah naiknya harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tuban turun langsung memantau kondisi lapangan, Kamis (11/6). Monitoring pasar tersebut dilakukan di sejumlah pasar untuk memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok penting tetap terkendali.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pasar menjadi sasaran pemantauan, yakni Pasar Baru Tuban, Pasar Karangagung Kecamatan Palang, Pasar Beji Kecamatan Jenu, dan Pasar Merakurak. Dengan turut melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait bersama Bulog Wilayah Tuban.

Belakangan ini, harga sejumlah komoditas di pasar tradisional mengalami kenaikan. Bawang merah, beras, dan minyak goreng menjadi beberapa bahan pokok yang terpantau bergerak naik di pasaran. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah.

Terkait hal itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Agus Wijaya, M.AP, melalui Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Tuban, Handrijanto, S.E., mengatakan pemantauan pasar dilakukan untuk memastikan kondisi riil harga di lapangan sekaligus mengecek ketersediaan stok bahan pokok.

“Tim ingin memastikan pasokan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia. Selain itu, kami juga memantau perkembangan harga beberapa komoditas yang belakangan mengalami kenaikan,” ujarnya.

Selain memeriksa harga dan stok, tim juga melakukan pengimbauan kepada para pedagang agar tidak menjual komoditas melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, harga di tingkat konsumen diharapkan tetap terkendali dan tidak memberatkan masyarakat.

Menurutnya, hasil pemantauan lapangan menjadi bahan evaluasi TPID Kabupaten Tuban untuk menentukan langkah pengendalian inflasi, terutama bila ditemukan gejolak harga yang berpotensi memengaruhi daya beli warga.

Di sela pemantauan, tim juga berdialog langsung dengan pedagang terkait harga kulakan, distribusi barang, hingga kondisi pasokan. Informasi tersebut dibutuhkan untuk memperoleh gambaran kondisi pasar secara riil, termasuk faktor yang memengaruhi perubahan harga di tingkat pedagang.

Lebih lanjut, Handrijanto menjelaskan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga bahan pokok secara berkala dengan melibatkan instansi terkait. Koordinasi juga dilakukan bersama distributor dan Perum Bulog agar pasokan tetap terjaga serta masyarakat tetap mudah memperoleh kebutuhan sehari-hari.

Sebagai tindak lanjut, TPID Kabupaten Tuban akan berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk lebih memasifkan penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di berbagai wilayah. Langkah ini ditempuh agar masyarakat tetap dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau dan berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

“Selain itu, TPID Kabupaten Tuban juga akan segera merumuskan langkah kebijakan lanjutan untuk menekan kenaikan harga pada sejumlah komoditas strategis agar tidak bergerak lebih tinggi di pasaran,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...221222223...4,867Halaman 222 dari 4,867